1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat membutuhkan

peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman itu pula, dan dengan

upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah

Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti

pembangunan gedung, pembangunan jalan, perbaikan jalan, tetapi juga dalam

segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga

masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor untuk

mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud

bukan hanya aman dari perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam

segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan

transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat

dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat

2

pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa

dan negara.1

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang

penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan

masyarakat. Setiap saat masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan

dengan bermacam-macam kepentingan. Berbagai kondisi zaman yang

dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi serta perubahan pola tingkah laku masyarakat telah dilewati oleh

LLAJ di Indonesia.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin

banyak pula para pengguna jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari

perkembangan pada tahun 2006 jumlah kendaraan di Bali 1,58 juta dan pada

awal 2011 telah mencapai 2,35 juta unit. "Dari jumlah kendaraan bermotor

tersebut separuh lebih yakni 1,9 juta unit beroperasi di wilayah Kota

Denpasar dan Kabupaten Badung," kata Kepala Dinas Perhubungan dan

Informatika Provinsi Bali I Made Santha di Denpasar, Kamis (17/2).2

Kendaraan sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dalam

melakukan kegiatan. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang

1C. S. T. Kansil, et al., 2009, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, JalaPermata Aksara, Jakarta, h. 171.

2Media Indonesia, 2011, Jumlah Kendaraan Bermotor di Bali Meningkat Tajam :http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/17/203894/129/101, di akses tanggal 20 April 2015

3

transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif

tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu

lintas darat.

Mudahnya masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi

(SIM) adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas

yang disebabkan oleh pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya

kurang baik mengenai tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu

kurangnya memperhatikan kendaraan yang digunakan saat berada di jalan

dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat. Hal ini menunjukkan

bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan

dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan

bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah

runtuhnya etika dalam berkendara.3

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada

lalu lintas jalan raya yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit

diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma,

kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selanjutnya disingkat

(UULLAJ), mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan

3Toto Suparto, 2011, Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka, tanpapenertbit, Semarang, h.7.

4

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia

dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) UULLAJ

menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau dendan paling banyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Akibat hukumnya berupa sanksi hukum yang harus diterapkan

terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti

yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

‘Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau

kurunganpaling lama satu tahun’.

Sedangkan berdasarkan UULLAJ, akibat hukum dari kecelakaan

lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya

peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material

yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab,

dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan

kendaraannya, atau di sebut dengan tabrak lari.4 Tabrak lari adalah tindak

pidana kejahatan yang tidak manusiawi terlebih korban meninggal dunia

4Marye Agung Kusmagi, 2010, Selamat Berkendara Dijalan raya, Raih Asa Sukses,Jakarta, h. 94.

5

akibat perbuatan pelaku tersebut. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang

mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah

satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung

jawab. Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan:

“ Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibatKecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikankendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidakmelaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patutdipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah)."

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang

sangat penting dalam upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak

pidana tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak

pidana ini sangat sulit dalam mengungkap pelakunya jika tidak ada saksi saat

kecelakaan itu terjadi. Penelitian skripsi ini dilakukan di POLRESTA

Denpasar, karena POLRESTA Denpasar membawahi tujuh Polsek yaitu

Polsek Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Barat,

Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara. Polsek-polsek ini masuk wilayah yang

strategis baik untuk kawasan pemerintahan dan kawasan pariwisata, sehingga

Polresta Denpasar harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan.

Apalagi berbagai fasilitas atau obyek vital cukup banyak yang harus dijaga.

Denpasar merupakan ibu kota provinsi Bali yang merupakan kota metro atau

pusat dari segala pusat dan sebagai tempat pendidikan, perdagangan, dan

lapangan kerja. Meningkatnya jumlah penduduk Denpasar mengakibatkan

6

semakin padatnya kendaraan dijalan raya, sehingga menimbulkan semakin

banyaknya kecelakaan lalu lintas karena setiap orang yang ingin cepat sampai

di tempat tujuan seperti sekolah, kampus, dan kantor ataupun saat selesai

melakukan aktifitas pada malam hari namun terkadang kurang berhati-hati

atau tidak disiplin berlalu lintas dengan tidak mengindahkan rambu-rambu

lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, karena

takut ataupun terburu-buru pelaku kabur dan melarikan diri sehingga

terjadilah tabrak lari. Pertanggungjawaban Pidana sangatlah dibutuhkan

dalam meminimalisir terjadinya tabrak lari yang mengakibatkan kematian,

pertanggungjawaban pidana tersebut adalah diancam pidana atau denda

berdasarkan KUHP dan UULLAJ sebagaimana yang diterapkan di

POLRESTA Denpasar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan

diatas, dirasa perlu untuk mengangkat skripsi dengan judul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TABRAK LARI YANG

MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA

DENPASAR)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tabrak lari yang

mengakibatkan kematian di wilayah Polresta Denpasar ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tabrak lari yang

mengakibatkan kematian ?

7

1.3 Ruang Lingkup

Agar suatu masalah tidak keluar dari pokok permasalahan, maka

dalam penulisan usulan penelitian ini ruang lingkup masalahnya hanya

dibatasi pada:

1. Identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tabrak lari yang

mengakibatkan kematian di wilayah Denpasar

2. Lebih menitik beratkan mengenai pertanggunjawaban tabrak lari yang

mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan kealpaan.

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi adalah untuk mengetahui

perkembangan hukum di Indonesia dan menambah pengetahuan hukum

pidana mengenai pidana pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana tabrak lari

yang mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan kealpaan

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana tabrak lari di

Polresta Denpasar

8

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pengaturan pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian dalam

KUHP dan UULLAJ serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak

pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian yang dilakukan

dengan kealpaan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

hukum positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan

pertimbangan bagi institusi penegak hukum untuk memberantas

banyaknya pelaku tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan

kematian yang dilakukan dengan kealpaan.

1.6 Landasan Teoritis

1.6.1 Teori pemidanaan.

Secara umum hukum pidana bertujuan untuk melindungi

dan mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk

memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda

terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya,

9

yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan

orang lain.

Tujuan hukum pidana tidak harus dicapai dengan

pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa

tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara

pengertian pidana dan tindakan (maatregel). Pidana dipandang

sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena

melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan

terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan

dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana

dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.5

Moeljatno memberikan definisi mengenai hukum pidana.

Menurut Moeljatno ‘hukum pidana adalah bagian daripada

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan

dasar-dasar dan aturan-aturan’.6

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah

disebutkan di atas maka muncul teori-teori mengenai tujuan pidana.

Teori-teori tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

5Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 27.

6Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 1.

10

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana

adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau

vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai

pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl,

dan Leo polak.7 Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu

sendiri.

b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari

pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena

pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping

tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan

ketertiban masyarakat (de handhaving der maatshappeljikeorde).8

c. Teori Gabungan (vernegins theorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan,

muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur

pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga

7Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana DanPertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset,Yogjakarta, h. 98.

8Ibid, h. 99.

11

mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat

yang melekat pada tiap pidana.9

1.6.2 Teori pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana

positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas

disamping asas legalitas. Asas kesalahan dalam hukum pidana ialah

“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (geen straf zonder schuld).

Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis di indonesia tetapi tetap

berlaku.10

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk

menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat

dipertanggungjawabkan atau tidak. Apabila ternyata tindakannya

bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab maka dapat

dipidana. Kemampuan bertanggung jawab tersebut dilihat juga dari

segi kesalahan apakah berbentuk kesengajaan ataukah kealpaan.

Selanjutnya apakah tindakan pelaku ada alasan pembenar atau

pemaaf atau tidak tidak ada keduanya.

Menurut Moeljatno “untuk adanya unsur kesalahan harus

dipikirkan dua hal penting di samping melakukan perbuatan pidana,

yaitu:

9Ibid, h. 101.

10Moeljatno, op.cit, h. 153.

12

a. Pertama, adanya keadaan psychis (batin) yang tertentu, dan

b. Yang kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan

celaan”.11

KUHP tidak mengatur ketentuan tentang arti kemampuan

bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan hal ini ialah Pasal 44

KUHP yang menyatakan : Barang siapa melakukan perbuatan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pasal ini secara tersirat memberikan batasan terhadap kemampuan

bertanggungjawab.

Mengenai Pasal 44 KUHP ini Moeljatno menyimpulkan

bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah

memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik

dan yang buruk; yang sesuai dan yang melawan hukum;

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan.

Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat

membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak

diperbolehkan. Sedangkan yang kedua adalah faktor perasaan atau

11Moeljatno, op.cit, h. 158.

13

kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang

tidak.12

Teori pertanggungjawaban pidana ini merupakan teori yang

sangat berperan penting dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kemampuan

bertanggungjawab dari pelaku, hubungan batin antara pelaku dengan

perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan penghapus

kesalahan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

1.6.3 Teori faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang menyimpang,

setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Hal itu

disebabkan oleh faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang untuk

melakukan kejahatan, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Interen

Faktor ini adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri

individu seperti Psychise, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik,

flebleminded/mental, Psycal Handicaps, twin/anak kembar, ras dan

keluarga.

1. Faktor Exteren

Faktor ini adalah faktor-faktor yang berada diluar dari diri

individu atau berasal dari lingkungan individu. Faktor itu

12Moeljatno, op.cit, h. 165.

14

diantaranya : pendidikan, komunikasi (cultur factor, ekonomi,

politik, social modern, peranan minoritas) dan geografis.13

Teori- teori penyebab terjadinya kejahatan dalam arti sempit

dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa ‘tak ada suatu

perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak

mungkin terjadi tanpa sebab’.14 Kejahatan (crime) selalu akan ada

seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang

seperti halnya musim. Makin komplek sesuatu masyarakat makin sukar

bagi kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah

banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula

kejahatan.

Teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul saat

seseorang dihadapkan pada gejala yang tidak dimengerti. Upaya

mencari penjelasan mengenai sebab terjadinya kejahatan, sejarah

peradapan manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang

menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu :

a. Spiritualisme

Penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memilikiperbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yangada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan kejahatanadalah godaan setan (dikenal dari sejarah penuntutan-penuntutandari orang yang dipengaruhi setan).

13H. Hani Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara baru, Jakarta, 1980, h. 35

14 Universitas Sumatrera Utara, 2011, Sistem Pemidanaan di Indonesia dihubungkandengan pidana mati : http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/40835/3, diakses padatanggal 2 februari 2015, h.2

15

b. Naturalisme

Naturalisme merupakan perkembangan pahamrasionalisme yang muncul dari ilmu alam setelah abad pertengahanyang menyebabkan manusia mencari model penjelasan yang lebihrasional dan mampu di buktikan secara ilmiah.15

Berkembangnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat

dibagi dalam tiga aliran :

1. Aliran klasik :

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya

pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang

memiliki kehendak bebas.

2. Aliran neo klasik :

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran

aliran klasik. Ciri-ciri aliran ini adalah :

a. Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas

b.Pengakuan adanya keadaan lingkungan (cuaca, mekanis dan

sebagainya) atau keadaan mental individu.

3. Aliran positifis :

Aliran ini membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu :

a. Determisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari

pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada

pengaruh biologis yang ada dialam dirinya

15 Ibid, h.3

16

b. Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari

pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan

dimana seseorang itu hidup. 16

Teori–teori tentang sebab-sebab kejahatan yang telah

dikemukakan oleh para ahli yang dapat digolongkan pada aliran-aliran:

a. Prescientific theories :

Teori yang paling tua, menerangkan, bahwa perbuatan

crime ialah : “diabolic cal procession and instigation”, orang

menjadi jahat adalah karena pengaruh roh jahat.

b. Aliran Classic :

Aliran ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia

ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan.

Karena itu unsur “Bahagia” atau “derita” merupakan sebab

terjadinya kejahatan, dasar ajaran ini adalah hedonisticpsychology.

Menurut psikologi ini, manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar

pertimbangan suka dan duka. Setiap tindak diperkirakan

berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan

perhitungan hedonistis saja.Inilah yang komplit tentang sebab

terjadinya kejahatan. Aliran ini berkembang di Inggris kira-kira

16Ibid, h. 4

17

pertengahan ke-19 dan tersebar sampai Eropa daratan dan Amerika

Serikat.

c. Aliran Hedomis Modern Jeremy Bentham

Melakukan perbuatan yang ada dalam pikiran dan akan

memberi kebahagian bagi yang melakukan.

d. Aliran Cartographic:

Aliran ini mengatakan bahwa struktur kebudayaan

manusia adalah unsur yang menentukan tingkah laku termasuk

penyebab kejahatan.Ajaran ini sama dengan ajaran ekologis. Yang

dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam

daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-

kondisi sosial. Penganut ajaran ini diantaranya adalah Quetelet dan

Guerry.Ajaran ini berkembang di perancis, Inggris dan Jerman pada

tahun 1830-1880.

e. Aliran Sosialis :

Teori ini ajaran dari Marx dan Engels yang memandang

kejahatan hanya sebagai hasil atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran

ini menghubungkan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki

18

hubungan sebab akibat.17

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Berkenaan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, maka

metode penelitian yang digunakan untuk karya tulis ini adalah metode

Pelelitian Hukum Empiris yang menggunakan studi kasus empiris

berupa perilaku masyarakat.18 Pokok kajian adalah hukuman yang

dikonsepkan sebagai perilkaku nyata (actual behavior) sebagai gejala

social yang sifatnya tidak tertulis, dan dialami setiap orang dalam

hubungan hidup masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris

tidak bertolak dengan hukum positif tertulis, melainkan hasil

penelitian19 di POLRESTA Denpasar.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini bertujuan

untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai fakta

yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya, yakni :

a. Pendekatan kasus ( the caseapproach)

17Ibid, h. 15

18 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti,Jakarta, h.40

19 Ibid, h.54

19

b. Pendekatan perundang-undangan ( the statute approach)20

Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada

pendekatan kasus (the caseapproach) dan pendekatan perundang-

undangan ( the statute approach).

1. Pendekatan kasus (the caseapproach). Pendekatan ini dilakukan

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan

peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan fakta hukum yang sedang ditangani.

Sifat penelitian yaitu penelitian hukum deskriptif

(descriptive legal study) bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap keadaan hukum yang

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi

dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, penelitian

yang melakukan harus menggunakan teori atau hipotensi.21

Penelitian ini diakukan karena rumusan masalah yang diangkat

terkait faktor penyebab terjadinya tabrak lari yang mengakibatkan

20Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan FakultasHukum Universitas Udayana, Denpasar, h.80.

21 Abdulkadir Muhammad,op.cit, h.49

20

kematian di POLRESTA Denpasar dan pertanggungjawaban

pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian guna untuk

mendapatkan data mengenai kasus tabrak lari ini secara lengkap di

POLRESTA Denpasar.

1.7.3. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data hukum primer

Data hukum primer yaitu data yang dikumpulkan dengan

cara penelitian dilapangan (field research) yaitu data yang

diperoleh dari sumber pertama di lapangan baik dari responden

maupun informasi dengan teknik wawancara (interview), dan yang

terjun langsung kelapangan dengan pedoman pada pertanyaan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Polresta Denpasar, dengan

narasumber Aiptu Noldi G. Tampi dan AKP A.A. Gede Rai

Darmayasa (Kepala unit Lakalantas).

b. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa penelitian dan

dibidang hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian,

pendapat pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel cetak maupun

elektronik yang memiliki relevansi.

21

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi

ini adalah :

a. Teknik Studi Dokumen

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan sekunder yang meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan

mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan mengaitkan

dengan masalah yang diteliti. Dan untuk mengetahui pelaksanaan

peraturan perundang-undangan hukum pidana di POLRESTA

Denpasar tentang tabrak lari apakah sesuai dengan aturan yang ada.

b. Wawancara

Sarana dalam memperoleh data dan informasi secara langsung

melalui tatap muka (face to face), dengan cara memberikan

pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) dan tertulis yang dilakukan di

POLRESTA Denpasar.

Pengumpulan data, yang digunakan dalam skripsi ini

adalah teknik wawancara/interview, yakni tanya jawab secara lisan

dan tertulis, antara interviewer dengan pihak informan yaitu Bapak

Aiptu Noldi G. Tampi dan Ajun Komisaris Polisi A.A. Gede Rai

Darmayasa (Kepala unit lakalantas) di POLRESTA Denpasar dengan

tujuan mendapatkan data yang bermanfaat mengenai permasalahan

yang diajukan.

22

1.7.5. Teknik Analisis Data Hukum

Untuk menganalisis data hukum yang telah terkumpul maka

teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisa secara deskriptif

kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer

maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun

data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, di

klasifikalan, di hubungkan anatara satu data dengan data yang lain,

dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi

social, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah

memahami keseluruhan kualitas data.