bab i pendahuluan€¦ · keluhan terhadap institusi kepolisian masih mendominasi laporan...

Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 2005 1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan TahunanKomisi Ombudsman Nasional 20052


BAB IPENDAHULUAN

Melewati usianya yang kelima tahun, Komisi Ombudsman Nasional(KON) masih harus terus berusaha keras untuk lebih dikenal secarakelembagaan oleh masyarakat luas, serta dipahami pentingnya fungsidan perannya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yangbersih dan berwibawa (good governance). Kerja keras Komisi Ombuds-man Nasional sekaligus juga untuk menjawab berbagai pertanyaan danekspresi masyarakat terhadap efektivitas dan kinerja lembaga Ombuds-man selama ini.

Memasuki usia keenam, sejak dibentuk pada tanggal 20 Maret 2000,perkembangan yang cukup signifikan telah dialami, baik dalam haljumlah laporan maupun respon instansi/pejabat terlapor atasrekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, khususnya selama tahun2005. Hal tersebut sebagai implementasi dari strategi high profile yangmulai dijalankan sehingga berpengaruh terhadap kinerja Komisi Om-budsman Nasional sehingga terus menambah kepercayaan sertameningkatkan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan KomisiOmbudsman Nasional. Perkembangan ini juga merupakan dampak dariintensitas publikasi di media massa serta dukungan pemerintah yangtelah melibatkan Komisi Ombudsman Nasional dalam upaya agendapemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun demikian, pemahaman yang masih kurang dari masyarakatdan aparat pemerintah terhadap lembaga Ombudsman tetap menjadiperhatian Komisi Ombudsman Nasional. Minimnya pemahamanmasyarakat terhadap Ombudsman merupakan tantangan sekaliguspeluang yang harus dikelola dalam mengambil langkah strategis KONke depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman tentangfungsi dan peran Ombudsman di jajaran masyarakat dan pemerintah,Komisi Ombudsman Nasional merasa perlu untuk mensosialisasikanperkembangan kinerja yang dilakukan sejauh ini secara terus menerus.Dalam Laporan Tahunan 2005 ini dipaparkan perkembangan kinerjaKomisi Ombudsman Nasional secara keseluruhan, termasuk kendalayang dihadapi, evaluasi, harapan serta rencana masa yang akan datang.


Pendahuluan

Penanganan Laporan

Selama tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional telah menerimasebanyak 1010 laporan, yang terdiri dari 627 laporan tertulis, 18 laporanmelalui telepon, 14 laporan melalui e-mail dan 351 laporan disampaikandengan cara datang langsung. Dari keseluruhan jumlah laporan, KomisiOmbudsman Nasional telah menindaklanjuti sebanyak 934 laporan atau92,48%, dan telah menerima respon/tanggapan dari pejabat/instansiterlapor atas tindak lanjut laporan masyarakat tersebut sebanyak 564tanggapan. Hal ini menunjukan kepercayaan masyarakat kepada KomisiOmbudsman Nasional semakin meningkat.

Keluhan terhadap institusi Kepolisian masih mendominasi laporanmasyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional, yaitu sebanyak21,49%. Kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dengan 17,13%,Lembaga Peradilan 16,24%, Badan Pertanahan Nasional 9,01%,Kejaksaan 5,64%, serta laporan terhadap institusi pemerintah lainnyasecara kumulatif sebanyak 30,49%. Sedangkan substansimaladministrasi yang dikeluhkan masyarakat meliputi: penundaanberlarut sebanyak 32,18%, bertindak sewenang-wenang 20,10%,penyimpangan prosedur 13,27%, bertindak tidak adil 8,32%, melalaikankewajiban 7,03%, permintaan imbalan uang/korupsi 3,47%.

Salah satu ukuran keberhasilan Komisi Ombudsman Nasional secarakualitatif dapat dirasakan dalam proses penanganan laporan yang out-put/produknya adalah rekomendasi. Semakin hari terjadi peningkatankualitas dan bobot rekomendasi KON yang disampaikan kepada instansiyang berwenang/terlapor. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, KomisiOmbudsman Nasional melakukan proses investigasi (dokumen maupunlapangan) agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kualitas danobyektifitas yang tinggi. Hal ini bertujuan agar instansi terlapormemberikan respons secara lebih baik dengan mengacu padarekomendasi yang akurat dan berbobot sehingga instansi terlaporsemakin menghargai dan mengakui eksistensi Komisi OmbudsmanNasional.

Dalam kurun waktu tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasional telahmelakukan investigasi lapangan terhadap sebanyak 2 kasus yangdilaporkan, yaitu: (1) Kasus Pasar Senapelan, di Pekanbaru, Riau yang


Pendahuluan

pembangunannya dirasa kurang transparan dan tidak melibatkanaspirasi masyarakat pedagang kecil/tradisional, sehingga sasaranmodernisasi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah sertapendapatan masyarakat dikhawatirkan tidak akan tercapai; (2) KasusPerumahan Dinas TNI AD, Sumur Batu, Jakarta, yang selama lebih dari40 tahun kelanjutan hak atas kepemilikan rumah dinas tersebut belumjuga ada kejelasan bagi sekitar 125 kepala keluarga penghuninya.

Di samping investigasi yang dilakukan berdasarkan laporanmasyarakat, pada tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional jugamelakukan investigasi atas inisiatif sendiri (ex-officio investigation).Investigasi ini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komisi OmbudsmanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta KantorPerwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Nusa Tenggara Timur danNusa Tenggara Barat.

Selain investigasi lapangan, sebagai langkah proaktif untukmeningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan masyarakat, KomisiOmbudsman Nasional juga melakukan monitoring terhadap instansiterkait/terlapor. Beberapa kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu:monitoring penanganan perkara korupsi di beberapa Kejaksaan Tinggi;dan monitoring kepegawaian instansi pemerintah.

Perkembangan Kantor Perwakilan Komisi OmbudsmanNasional

Keberadaan Kantor Perwakilan diharapkan dapat memperluasjangkauan kerja dan lebih mendekatkan pelayanan (akses) masyarakatdengan Komisi Ombudsman Nasional sehingga pelayanan Ombudsmankepada masyarakat semakin efektif dan efisien. Selain itu juga sebagaiupaya untuk mendorong inisiatif daerah dalam mengembangkan Om-budsman di daerah. Sejauh ini telah terbentuk dua kantor perwakilan,yaitu Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Daerah IstimewaYogyakarta dan Jawa Tengah, serta Kantor Perwakilan Komisi Ombuds-man Nasional Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Selama tahun 2005, Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakartadan Jawa Tengah telah menerima 190 laporan masyarakat, dimana


Pendahuluan

sebanyak 188 laporan telah ditindaklanjuti dan 2 laporan tidakditindaklanjuti karena tidak mencantumkan identitas yang jelas (suratkaleng). Sedangkan untuk Kantor Perwakilan NTT dan NTB, sejakdibuka secara resmi pada tanggal 16 Juni 2005 telah menerima kuranglebih 230 orang tamu/pengunjung dengan beragam tujuan antara lainmenyampaikan keluhan/laporan, konsultasi dan diskusi tentangberbagai tema yang terkait pelayanan umum. Selama tahun 2005 KantorPerwakilan Wilayah NTT & NTB telah menerima 118 laporan masyarakatdari berbagai Kabupaten di NTT dan NTB. 108 laporan/pengaduanberasal dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT, sementara 10 laporan/pengaduan berasal dari NTB.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping Kantor Perwakilanjuga telah berdiri Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIYmelalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 134 Tahun 2004 tanggal30 Juni 2004 Tentang Pembentukan Dan Organisasi OmbudsmanDaerah Di Propinsi DIY. Dengan lahirnya LOD, keluhan masyarakatterhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi DIY termasukPemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya menjadi kewenangan LOD.Adapun pengawasan terhadap lembaga yustisi dan lembaga vertikal diDI. Yogyakarta sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjadikewenangan Komisi Ombudsman Nasional. Untuk Propinsi JawaTengah, karena belum ada Ombudsman Daerah di Jawa Tengah, makakeluhan/laporan masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah (yangsemestinya menjadi wewenang Ombudsman Daerah) tetapditindaklanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY-Jateng.

Selain penanganan laporan masyarakat, aktivitas lain yang dilakukan

oleh kedua Kantor Perwakilan antara lain: menjadi narasumber dia-log/diskusi di berbagai tempat maupun media massa; melakukansosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi OmbudsmanNasional di beberapa daerah; menyelenggarakan klinik pengaduanmasyarakat; melakukan kerjasama dengan berbagai pihak; sertamemenuhi undangan acara di berbagai institusi.

Berbagai hambatan dan kendala tentunya masih dihadapi oleh keduaKantor Perwakilan. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah


Pendahuluan

tentang wewenang, tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional turutmempengaruhi jumlah masuknya laporan masyarakat ke kedua KantorPerwakilan tersebut. Di samping itu tentunya permasalahanketerbatasan pendanaan yang pada akhirnya sangat berpengaruhkepada kegiatan operasional secara keseluruhan.

Beberapa Program Komisi Ombudsman Nasional

Kegiatan sosialisasi merupakan hal terpenting untuk meningkatkanpemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang tugas, fungsidan wewenang Komisi Ombudsman Nasional. Dalam pelaksanaannya,bentuk sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai media maupunkegiatan. Salah satu bentuk sosialisasi yang penting dan bersentuhanlangsung dengan masyarakat adalah menyelenggarakan klinikpengaduan Ombudsman di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, klinik pengaduan Ombudsmandiselenggarakan bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi:seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan klinik. Adapuntujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah agar peserta dari daerah yangbersangkutan lebih memahami pelaksanaan tugas Komisi OmbudsmanNasional terutama dalam hal penerimaan dan penanganan keluhan.

Selama tahun 2005 penyelenggaraan klinik dilakukan di beberapatempat antara lain: Manado, Sulawesi Utara; Jayapura, Papua; Surabayadan Malang, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta,Jakarta.

Adapun penyelenggaraan klinik di Jawa Tengah dilakukan KomisiOmbudsman Nasional bersama-sama dengan Kantor Perwakilan DIYogyakarta. Sedangkan di Mataram, Lombok, NTB, penyelenggaraanklinik dilakukan Komisi Ombudsman Nasional bersama-sama denganKantor Perwakilan NTT. Dalam itu, di Ruteng, Manggarai, NTT,penyelenggaraan klinik dilakukan sepenuhnya oleh Kantor PerwakilanNTT di Kupang.

Dalam perkembangan yang lain, Rancangan Undang-Undang Om-budsman Republik Indonesia setelah melalui proses Sidang Paripurnapada tahun 2005 diusulkan kembali menjadi inisiatif DPR RI. Hal yang


Pendahuluan

cukup menggembirakan, sesuai komitmen Pemerintah Presiden SusiloBambang Yudhoyono, RUU ini dianggap penting untuk diundangkan.

RUU Ombudsman Republik Indonesia pada saat ini tengah dalamproses pembahasan di Departemen Hukum dan HAM. Tim yang terdiridari perwakilan beberapa instansi pemerintah, LSM, akademisi danKomisi Ombudsman Nasional telah beberapa kali melakukanpembahasan substansi RUU tersebut. Mengenai ruang lingkupkewenangan tidak ada perbedaan substansial dengan konsep yangdisusun DPR RI namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatianKomisi Ombudsman Nasonal.

Dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pada TahunAnggaran 2005 Komisi Ombudsman Nasional menganggarkan ProgramPelatihan Teknis untuk Asisten dan Staf Sekretriat, yang terdiri daripelatihan bahasa asing dan pelatihan komputer. Namun programpelatihan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana mengingat pencairananggaran Komisi Ombudsman Nasional selama kurun waktu tahun2005 mengalami keterlambatan

Sementara itu pada tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasionalmasih melaksanakan kerjasama dengan kantor Commonwealth Om-budsman Australia melalui AusAid. Adapun bentuk kerjasamanyaadalah dalam bentuk dukungan dalam kegiatan:1. Seminar mengenai otonomi daerah dan urgensi pembentukan Om-

budsman Daerah, pelatihan Ombudsman Daerah dan klinik2. Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam

Australasian-Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR)3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi4. Keikutsertaan Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional

dalam Tim Pemetaan Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional danKantor Commonwealth Ombudsman Australia 2006-2007.

Harapan Tahun 2006

Seperti tahun-tahun sebelumnya, harapan paling utama yangkiranya dapat tercapai pada tahun 2006 adalah pengundangan danpengesahan RUU Ombudsman Republik Indonesia. Alasan terpentingmengapa RUU Ombudsman perlu segera di undangkan dan disahkan


Pendahuluan

pada tahun ini adalah karena dengan keberadaan UU OmbudsmanRepublik Indonesia akan semakin memperkuat eksistensi Ombudsmandi Indonesia, baik itu Ombudsman nasional maupun OmbudsmanDaerah yang telah terbentuk di beberapa daerah. Undang-UndangOmbudsman Republik Indonesia juga merupakan sebuah keniscayaanapabila kita konsisten ingin mendorong perwujudan good governancemelalui reformasi birokrasi dan pelayanan umum dengan konsentrasipada aspek pencegahan korupsi dalam pelayanan umum.

Selain pengundangan dan pengesahan RUU Ombudsman RepublikIndonesia, sebenarnya masih banyak harapan yang ingin dicapai padatahun ini, tetapi rasanya tidak realistis apabila kita terlalu berharapbanyak sementara kebutuhan dasar berupa UU Ombudsman RI belumtercapai.


BAB IIPELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS

POKOK


BAB IIPELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS

POKOK

Penanganan Laporan

Salah satu tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional sebagaimanadiatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2000 adalah menindaklanjuti laporan atau informasi mengenaiterjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas oleh penyelenggara negaradalam memberikan pelayanan umum. Perkembangan yang cukupsignifikan terlihat dari jumlah laporan maupun respon instansi/pejabatterlapor sepanjang tahun 2005. Beberapa hal yang terkait denganpenanganan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

Jumlah Laporan Masyarakat

Sejak dibentuk pada tanggal 20 Maret 2000 sampai dengan tahunkerja keenam, jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh KomisiOmbudsman Nasional, pernah mengalami penurunan, akan tetapikhususnya dalam dua tahun terakhir ini jumlahnya terus menanjak.Tahun 2004 jumlah laporan masyarakat secara keseluruhan mencapai787 laporan, yang terdiri dari 363 laporan tertulis, 359 laporan melaluitelepon, 13 laporan melalui e-mail dan 52 laporan lanjutan. Di tahun2005 laporan masyarakat secara keseluruhan mencapai 1010 laporan,yang terdiri dari 627 laporan tertulis, 18 laporan melalui telepon, 14laporan melalui e-mail dan 351 laporan disampaikan dengan cara datanglangsung. Hal ini menunjukan kepercayaan masyarakat kepada KomisiOmbudsman Nasional semakin meningkat.

Salah satu parameter kinerja Komisi Ombudsman Nasional adalahjumlah laporan masyarakat yang dikeluhkan dan tanggapan KomisiOmbudsman Nasional atas laporan tersebut. Di samping itu,perbandingan data statistik laporan tahunan pada tahun-tahunsebelumnya turut diperhitungkan.


Beberapa hal mendasar yang mempengaruhi perkembangan jumlahlaporan tersebut di antaranya:

1. Pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaanKomisi Ombudsman Nasional;

2. Publikasi Komisi Ombudsman Nasional melalui iklan di mediamassa;

3. Kemudahan akses masyarakat untuk menyampaikan keluhandengan dibentuknya Kantor Perwakilan Komisi OmbudsmanNasional di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur, demikian juga dengan penyeleng-garaan Klinik Pengaduan Masyarakat di sejumlah daerah;

4. Dukungan pemerintah yang melibatkan Komisi OmbudsmanNasional dalam upaya agenda pemberantasan korupsi di jajaranpenyelenggara negara;

5. Respon/tanggapan instansi terlapor atas rekomendasi Komisi Om-budsman Nasional

Dari 1010 laporan sepanjang tahun 2005, institusi yang dikeluhkanmasyarakat meliputi:

Tabel 1. Institusi yang Dikeluhkan Masyarakat

Kepolisian 21,49%Pemerintah Daerah 17,13%Pengadilan 16,24%Badan Pertanahan Nasional 9,01%Kejaksaan 5,64%Institusi Pemerintah Lainnya 30,49%

Persoalan maladministrasi yang dikeluhkan meliputi Penundaanberlarut 32,18%, Bertindak sewenang-wenang 20,10%, Penyimpanganprosedur 13,27%, Bertindak tidak adil 8,32%, Melalaikan kewajiban7,03%, dan Permintaan imbalan uang/korupsi 3,47%.

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok


Tabel 2. Substansi Laporan Masyarakat

Penundaan berlarut 32,18%Bertindak sewenang-wenang 20,10%Penyimpangan prosedur 13,27%Bertindak tidak adil 8,32%Melalaikan kewajiban 7,03%Permintaan imbalan uang/korupsi 3,47%

Penanganan Laporan Masyarakat dan Tanggapan Instansi Terlapor.

Ukuran keberhasilan kinerja Komisi Ombudsman Nasionalditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yangdimaksud di antaranya adalah kinerja Komisi Ombudsman Nasionalmulai dari proses penanganan laporan sampai dengan tahapanmemberikan pendapat atau rekomendasi yang berbobot kepada instansiyang berwenang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan responatau tanggapan instansi terlapor atas klarifikasi/rekomendasi yangdikeluarkan oleh Komisi Ombudsman Nasional. Respon atau tanggapantersebut tergantung kepada keinginan kuat dari pejabat/instansiterlapor terkait untuk memperbaiki kondisi atau masalah yangdisuarakan Komisi Ombudsman Nasional serta keinginan memperbaikikinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari 1010 laporan masyarakat dalam tahun 2005, Komisi Ombuds-man Nasional telah menindaklanjuti sebanyak 934 laporan atau 92,48%.Laporan yang tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan wewenangKomisi Ombudsman Nasional sejumlah 12,28%. Laporan yang belumditindaklanjuti karena menunggu kelengkapan data dari Pelaporsebanyak 19,80%. Laporan yang bersifat pemberitahuan/tembusansebanyak 7,03%. Sementara laporan yang masih dalam proses sebanyak7,52%.

Tabel 3. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Klarifikasi/Rekomendasi 53,37%Bukan wewenang 12,28%Data kurang lengkap 19,80%Pemberitahuan 7,03%Masih dalam proses 7,52%



Dari sejumlah tindak lanjut laporan masyarakat tersebut, KomisiOmbudsman Nasional telah menerima respon/tanggapan dari instansiterlapor sebanyak 564 tanggapan dengan rincian persentaseberdasarkan peringkat tertinggi adalah Kepolisian 19,68%, LembagaPeradilan 13,48%, Instansi Pemerintah (Departemen) 13,30%, BadanPertanahan Nasional 12,59%, Pemerintah Daerah 11,52%, Kejaksaan8,16%, dan BUMN 4,43%.

Tabel 4. Persentase Tanggapan Terlapor

Kepolisian 19,68 %Pengadilan 13,48 %Instansi Pemerintah (Departemen) 13,30 %Badan Pertanahan Nasional 12,59 %Pemerintah Daerah 11,52 %Kejaksaan 8,16 %BUMN 4,43 %

Investigasi Laporan Masyarakat

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Komisi Ombudsman Nasionalmelakukan proses investigasi agar rekomendasi yang dikeluarkanmemiliki kualitas dan obyektivitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untukmemperoleh respon dari instansi terlapor, karena dengan isirekomendasi yang akurat dan berbobot instansi terlapor akanmenghargai dan mengakui eksistensi Komisi Ombudsman Nasional.Bentuk investigasi yang dilakukan meliputi penelitian dokumen (berkaslaporan masyarakat), pengkajian ketentuan serta perundang-undanganyang berlaku, di samping mencari masukan dari berbagai sumbermelalui diskusi terkait dengan kasus yang ditangani. Juga Komisi Om-budsman Nasional melakukan investigasi lapangan (in situ investiga-tion) meskipun baru terbatas pada kasus-kasus tertentu.

Pola pendekatan lain yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasionaluntuk memperoleh respon dari instansi terlapor di antaranya denganmengundang instansi terkait untuk bertatap muka secara langsung danmemberikan penjelasan di kantor Komisi Ombudsman Nasional. Polapendekatan ini diterapkan khusus menyangkut kasus yang kompleks



dan telah terbukti cukup efektif karena hampir semua instansi yangdiundang selalu datang bahkan di antaranya dengan membawa jumlahpersonil yang lengkap.

Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasionalsepanjang tahun 2005 tercatat hanya 2 kasus yaitu:

(1) Kasus Pasar Senapelan, di Pekanbaru, Riau

Dari tanggal 11 s/d 14 Juli 2005 Komisi Ombudsman Nasionalmengirimkan tim ke Pekanbaru, Riau untuk bertemu dengan WalikotaPekanbaru beserta jajarannya dan untuk meninjau lokasi PasarSenapelan dan juga untuk menemui para pedagang yang telahmelaporkannya.

Pemerintah Kota Pekanbaru merehabilitasi dan membangunpertokoan modern di lokasi pasar tradisional bernama Senapelan.Pembangunan ini tidak mendapat persetujuan sebagian besar parapedagang, karena dirasakan tidak memperhatikan kemampuan parapedagang yang nota bene adalah pedagang kecil. Dikuatirkan biladibangun pasar modern maka pedagang tradisional akan kesulitanbersaing dengan pedagang besar, apalagi jumlah pertokoan diPekanbaru cukup banyak serta tidak sedikit di antaranya yang kosongkarena tidak ada pembeli. Para pedagang khawatir kejadian serupa bisaterulang pada lokasi pasar Senapelan. Para pedagang yang menempatiareal pasar tradisional merasa dirugikan, karena mereka kemudiandigusur oleh Pemkot untuk dipindahkan ke barak penampungansementara yang tidak representatif. Sedangkan pedagang yang menolak,tidak diberikan tempat.

Kesimpulan sementara atas investigasi ini adalah proses rehabilitasipasar memang tidak dilakukan secara transparan dan juga partisipasimasyarakat, khususnya para pedagang, tidak dilibatkan. Terlebih-lebihlagi, unsur DPRD Kota Pekanbaru tidak mau menanggapi pengaduanmasyarakat. Singkatnya, mereka tidak berpihak kepada masyarakat.Dalam pada itu, rehabilitasi pasar pun tidak dilakukan dengan studikelayakan sehingga dikhawatirkan sasaran yang diharapkan, yaitumodernisasi pasar serta peningkatkan pendapatan daerah sertapendapatan masyarakat, tidak akan tercapai.



Oleh karena itu Komisi Ombudsman Nasional menyarankan agarPemkot Pekanbaru mau menampung aspirasi para pedagang dan maumemberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh fasilitas kiosdi Pasar Senapelan. Kemudahan-kemudahan dimaksud, misalnyamenetapkan harga yang terjangkau, tidak bersikap diskriminatif kepadapara pedagang, mau melindungi para pedagang kecil, serta maumemberikan ganti rugi yang layak atau kompensasi yang memadai bagipedagang yang tergusur.

(2) Kasus Perumahan Dinas TNI AD, Sumur Batu, Jakarta

Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan investigasi terhadaplaporan dari Panitia Penyelesaian Kepemilikan Persil/PerumahanSumur Batu yang bertindak untuk sekitar 125 kepala keluarga mengenaiketidakjelasan kelanjutan hak kepemilikan rumah dinas TNI AD diSumur Batu, Jakarta.

Kejadian ini bermula sebelum tahun 1965, sewaktu para perwiraTNI AD yang tinggal di Kompleks Gelora Senayan, dan di hotel-hoteldaerah tersebut, diharuskan pindah ke Sumur Batu, karena tempat ituakan digunakan untuk kepentingan GANEFO (Games of The Emerg-ing Forces). Proses pemindahan disertai dengan janji bahwa rumah-rumah yang akan mereka tempati di kemudian hari dapat dimilikidengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji para penghuni.Berbeda dengan perumahan dinas di lingkungan TNI AD lainnya, parapenghuni mengupayakan sendiri seluruh fasilitas dan perbaikan saranaumum seperti jalan, air bersih, listrik dan telpon. Hal tersebut dilakukankarena tidak ada subsidi dari TNI AD.

Para penghuni telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkanhak kepemilikan atas rumah dinas tersebut dengan jalan mengirim suratkepada Men/Pangad M. Panggabean melalui Pangdam VI DjayakartaUmar Wirahadikusuma pada tahun 1965. Upaya lain yang dilakukanadalah mengajukan permohonan kepada Departemen Pertahanan danjuga Markas Besar TNI Angkatan Darat. Upaya tersebut membuahkanhasil pada tahun 1994 dengan adanya dukungan Presiden RI melaluisurat Mensesneg kepada Menhankam pada waktu itu. Sebagaitindaklanjut Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI pada tahun 1994mengirim surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk



memproses kepemilikan rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,yang kemudian diteruskan kepada Pangdam Jaya agar melakukanpenelitian dan memproses permohonan rumah dinas Sumur Batuuntuk dimiliki penghuninya. Hasil penelitian tersebut di antaranyamenyatakan bahwa menurut Juklak /B/VIII/1990 tanggal 21 Agustus1990 perumahan dinas Sumur Batu memenuhi unsur kriteria rumahdinas non strategis, dan melalui mekanisme rapat koordinasi padaFebruari 1995 disimpulkan bahwa perlu diproses perubahan golonganrumah dinas TNI AD Sumur Batu.

Namun sampai saat laporan disampaikan kepada Komisi Ombuds-man Nasional, permohonan warga perumahan Sumur Batu yangtergabung dalam Panitia Penyelesaian Kepemilikan Persil/PerumahanSumur Batu, walaupun telah menanti kurang lebih 40 tahun lebih (sejakmereka dipindahkan dari Gelora Senayan pada tahun 1965) atau setidak-tidaknya 10 tahun (sejak tahun 1995 sampai sekarang) belummemperoleh penyelesaian.

Sebelum menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi OmbudsmanNasional memutuskan untuk melakukan investigasi lapangan terlebihdahulu, dengan maksud agar Komisi Ombudsman Nasional dapatmemperoleh informasi akurat dan objektif dari para penghuni, disamping dapat mengetahui secara langsung keadaan komplek SumurBatu.

Dengan dipimpin oleh Prof. Dr. Sunaryati Hartono SH., dandidampingi dua Asisten Ombudsman Winarso, SH dan Nugroho A.,SH, pada tanggal 14 September 2005 investigasi lapangan dilaksanakan.Dalam kesempatan tersebut di gedung serbaguna Komplek PerumahanSumur Batu, Komisi Ombudsman Nasional melakukan tatap mukalangsung dengan kurang lebih 100 orang, sebagian besar di antaranyaadalah para penghuni perumahan. Banyak dari mereka menyampaikankeluhan berkenaan dengan belum adanya kepastian atas proseskepemilikan rumah sebagaimana telah dilaporkan terdahulu. KomisiOmbudsman Nasional mendapat kesempatan juga melihat langsungbeberapa rumah di komplek tersebut. Sebagian bangunan telahdirenovasi sendiri oleh para penghuninya, sehingga keadaannya cukupbaik. Akan tetapi beberapa bangunan lain, karena tetap dipertahankandalam bentuk aslinya, sudah mengalami kerusakan.



Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2005, berdasarkan laporandan hasil investigasi dokumen maupun investigasi lapangan, KomisiOmbudsman Nasional menyampaikan rekomendasi kepada Kepala StafTNI AD, yang isinya antara lain menyatakan, bahwa denganmempertimbangkan kondisi para pewira selaku penghuni, jugaberdasarkan laporan Pangdam Jaya No: B/43-4/I/1995 tertanggal 14Januari 1995 bahwa perumahan dinas TNI AD Sumur Batu memenuhiunsur kriteria rumah dinas non strategis, maka demi penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan demipenghargaan bangsa dan negara kepada anggota perwira TNI yang jugaadalah pejuang kemerdekaan ’45, Komisi Ombudsman Nasionalmengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat segera melanjutkanproses penyelesaian masalah warga yang tergabung dalam PanitiaPenyelesaian Kepemilikan Persil/Perumahan Sumur Batu tersebutmengingat, bahwa masalah ini terus tertunda-tunda (sejak rapatkoordinasi yang diikuti oleh unsur dari instansi terkait pada tanggal 21Februari 1995 di Mabes TNI AD) dan hingga kini belum ada upayapenyelesaian. Apabila masalahnya dapat diselesaikan secepatnya, parapenghuninya akan mendapat kepastian hukum dan keadilansebagaimana mestinya.

Hingga saat ini Komisi Obudsman Nasional masih menunggu prosespenyelesaian dari Mabes TNI Angkatan Darat.

Investigasi Atas Inisiatif Sendiri

Beberapa investigasi atas inisiatif sendiri (ex-officio investigation)untuk tahun kerja 2005 dilakukan oleh Kantor Perwakilan KomisiOmbudsman Nasional DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta KantorPerwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Nusa Tenggara Timur danNusa Tenggara Barat.

Monitoring Laporan Masyarakat

Sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan efektifitastindaklanjut laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasionalmelakukan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor.



Mekanisme monitoring tersebut dilakukan dengan cara:

1. Menyurati instansi terkait dengan memberikan rekomendasilanjutan atas perkara yang belum memperoleh tanggapan agarmemperoleh penyelesaian atau tanggapan;

2. Melakukan pertemuan dengan instansi terlapor untuk mengetahuisecara langsung bagaimana perkembangan penanganan kasustersebut termasuk kendala yang dihadapi agar memperolehkesepahaman penyelesaian yang baik;

3. Melakukan publikasi kepada masyarakat melalui berbagai mediamassa atas kasus-kasus pilihan yang tidak memperoleh tindaklanjutsebagaimana mestinya;

4. Mengundang instansi terlapor untuk memberikan penjelasan dikantor Komisi Ombudsman Nasional.

Kegiatan Monitoring. Berikut adalah kegiatan monitoring yang telahdilakukan dalam tahun kerja 2005.

(1) Monitoring penanganan perkara korupsi di beberapa KejaksaanTinggi

Tujuan monitoring antara lain untuk mengetahui kinerja Kejaksaandalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.Selain itu diharapkan melalui monitoring tersebut Ombudsman dapatmemetakan sumber masalah yang menjadi faktor penghambatkelancaran proses pemberantasan korupsi di daerah.

Dasar hukum kegiatan ini adalah Keputusan Presiden RI Nomor 44Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Keputusan PresidenNomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi danKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan TimTastipikor.

Salah satu mandat Keppres No. 44 Th. 2000 atau salah satu tujuandibentuknya Komisi Ombudsman Nasional adalah “melalui peran sertamasyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkankondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme” (Pasal 3 [a]).



Kegiatan ini sejalan pula dengan implementasi dari Keppres No. 5Tahun 2005 dan Keppres No. 11 Tahun 2005. Komisi OmbudsmanNasional melakukan monitoring di beberapa Kejaksaan Tinggi dalamrangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi oleh instansipenegak hukum khususnya Kejaksaan. Monitoring dilakukan denganjalan mengirimkan Tim Komisi Ombudsman Nasional untuk melakukankunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, DI Yogyakarta,Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Obyek Monitoring. Beberapa hal pokok yang menjadi obyek monitor-ing Ombudsman adalah penanganan kasus-kasus korupsi yang meliputi:

l Aspek penanganan perkara; apakah sumber/data perkara korupsiberasal dari laporan masyarakat, inisiatif sendiri, laporan BPKP/BPK, masukan dari DPRD atau sumber lain;

l Apakah terjadi undue delay (penundaan berlarut), diskriminasi,penyimpangan prosedur atau kesewenang-wenangan dalampenanganan;

l Sarana dan prasarana pendukung termasuk kendala yang dihadapiKejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Prosedur Monitoring. Sebelum melakukan monitoring Komisi Ombuds-man Nasional melakukan pengumpulan data mengenai perkara-perkarayang terkait dengan korupsi melalui berbagai cara yaitu:

1. Mengumpulkan informasi perkara korupsi berdasarkan laporanmasyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Komisi Om-budsman Nasional;

2. Mengumpulkan berita-berita yang berhubungan dengan perkarakorupsi di beberapa daerah;

3. Melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat/organisasiyang peduli tentang pemberantasan korupsi di daerah, antara lainLSM Akademisi, Pers Daerah, dan lain lain.

Respon Kejaksaan. Umumnya Kepala Kejaksaan Tinggi membuka aksesyang cukup luas bagi Tim Monitoring Ombudsman untuk memperolehdata tentang penanganan kasus korupsi. Hanya ada dua KejaksaanTinggi yang terkesan kurang memberikan dukungan dalam halpemberian data yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi



Kalimantan Barat. Komisi Ombudsman Nasional setidaknya telah duakali meminta data kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan TinggiJawa Barat secara resmi beberapa waktu setelah pertemuan tatap muka.Namun demikian sampai dengan saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Baratbelum juga memberikan data tertulis dimaksud, sehingga Tim Moni-toring melakukan telaah berdasarkan data lisan yang diperoleh saatpertemuan tatap muka dengan jajaran Kejaksaan.

Demikian pula halnya dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.Menurut keterangan Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala KejaksaanTinggi tidak memberikan kepastian apakah akan memberikan datatertulis atau tidak kepada Tim Monitoring Ombudsman. Padahal dalamkesempatan bertatap muka, Pejabat dimaksud memberikankomitmennya.

Temuan Monitoring. Selain masalah internal kejaksaan yang meliputiketerbatasan sumber daya dan sumber dana, setidaknya Tim Monitor-ing mencatat ada empat faktor eksternal yang secara umum berpotensimenjadi penghambat kelancaran proses penanganan kasus-kasuskorupsi di daerah. Keempat hal tersebut terkait dengan proses perijinansebagai berikut:

a. Ijin Bank Indonesia

Untuk kasus korupsi yang memerlukan pemeriksaan rekeningtersangka di bank, maka Kejaksaan memerlukan ijin dari Bank Indone-sia. Sejauh ini jajaran Kejaksaan merasakan bahwa birokrasi perijinandi Bank Indonesia sangat lambat sehingga menambah rentang waktupenuntasan pemeriksaan kasus-kasus korupsi di daerah.

b. Ijin Kepala Badan Pemeriksa Keuangan

Agar hasil pemeriksaan kasus korupsi didukung data dan analisayang kuat, Kejaksaan memerlukan keterangan Saksi Ahli. Biasanya SaksiAhli diambil dari pejabat Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipundemikian, Pejabat BPK tersebut tidak dapat secara langsung memenuhipermintaan Kejaksaan karena masih harus meminta ijin atasannya. Titikpermasalahannya adalah birokrasi pemberian ijin oleh atasan BPKtersebut ternyata tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan.



Kerapkali ijin tidak segera turun sehingga proses pemeriksaan SaksiAhli menjadi terlambat. Hal ini juga mengganggu kelancaranpemeriksaan kasus-kasus korupsi di daerah.

c. Ijin Menteri Dalam Negeri

Untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat PemerintahDaerah, undang-undang mempersyaratkan adanya ijin pemeriksaandari Menteri Dalam Negeri. Tidak jelasnya standar batas waktupemberian ijin di Departemen Dalam Negeri kadangkala jugamenjadikan Kejaksaan seolah tidak memiliki kepastian waktu.Adakalanya ijin dari Depdagri segera turun, tetapi adakalanya ijintersebut tertahan dalam waktu yang lama. Ini juga menjadi salah satufaktor yang menyebabkan lambannya penanganan kasus-kasus korupsidi daerah.

d. Prosedur Audit BPKP

Untuk kasus korupsi terkait dengan sistem keuangan yang kompleks,kadangkala Kejaksaan memerlukan bantuan BPKP dalam hal auditing.Hal ini harus dilakukan antara lain karena keterbatasan ketrampilan(skill) Jaksa di daerah untuk melakukan auditing terkait denganpenyalahgunaan keuangan yang dimensinya sangat kompleks.Permasalahannya, BPKP menetapkan prosedur bahwa sebelumdilakukan audit, kasus korupsi terlebih dahulu harus di ekspose olehKejaksaan. Padahal, di dalam Kejaksaan sendiri ada kebijakan/prosedurbahwa suatu kasus belum dapat diekspose sebelum ditemukan indikasikorupsinya secara konkret. Audit yang akan dilakukan BPKP padadasarnya adalah untuk menemukan indikasi penyelewengan yangmenyangkut keuangannya. Kejaksaan belum dapat melakukan eksposesebelum dilakukan audit oleh BPKP, karena belum dapat menemukanpenyimpangannya. Akibatnya bagaikan buah simalakama danmerupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran prosespemeriksaan kasus korupsi di daerah.

Kesimpulan dan saran. Jajaran Kejaksaan Tinggi di daerah memilikikomitmen menuntaskan penanganan kasus-kasus korupsi. Tetapi padasisi lain merrit system di jajaran Kejaksaan tidak jelas. Belum adanya



parameter yang jelas untuk promosi jabatan menyebabkan faktorsubjektivitas mendominasi pengambilan keputusan terhadap kenaikanjenjang karir seorang Jaksa. Selain itu reward and punishment dilingkungan Kejaksaan belum diterapkan sebagaimana mestinya.

Secara umum waktu penuntasan penanganan kasus korupsi ataujangka penyelesaian pemeriksaan kasus korupsi di daerah masihtergolong relatif lama dan bahkan terkesan sangat lamban. Untukmenyelesaikan pemeriksaan satu kasus korupsi, dari tahap awal sampaidengan tahap penuntutan, rata-rata Kejaksaan membutuhkan waktu 1-2 tahun. Hal ini menimbulkan keraguan publik dan berpotensimengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat atas kesungguhanKejaksaan menuntaskan berbagai kasus korupsi di daerah.

Pada saat penanganan kasus korupsi, ditemukan kesan adanyadiskriminasi dalam menetapkan status tersangka. Hal ini sering terjadiuntuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak tersangka.Metodenya adalah mengorbankan seorang tersangka untukmenyelamatkan pelaku lainnya. Sekalipun diskresi semacam ini dalampraktek kejaksaan secara universal diperkenankan, akan tetapi untuksituasi Indonesia dewasa ini, jika tidak diberi alasan yang kuat, dapatditafsirkan sebagai penyalahgunaan diskresi (abuse of discretion), salahsatu bentuk maladministrasi yang merupakan kewenangan (jurisdic-tion) Ombudsman untuk meminta klarifikasi, bahkan menginves-tigasinya.

Sementara itu untuk kasus korupsi yang bernuansa politis,Kejaksaan harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak pada perangkaplawan politik Tersangka. Ini menimbulkan kesan Kejaksaan lamban.Kelambanan tersebut nyaris tidak terkontrol karena kurang dibukanyaakses masyarakat untuk berpartisipasi memonitor perkembanganpenanganan kasus-kasus korupsi. Akses masyarakat terhadap informasipenanganan kasus-kasus korupsi di daerah umumnya tidak dibukasebagaimana mestinya oleh Kejaksaan dengan alasan untukmenghindari kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi olehorang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi hal ini justrumenimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya diKejaksaan Negeri kurang transparan.



Singkatnya, masukan yang diperoleh dari hasil monitoring Kejaksaantersebut adalah:

1. Informasi yang diperoleh dari Kejaksaan terbatas, karena databaseperkara korupsi tidak komprehensif (misalnya jangka waktupenanganan suatu perkara sejak penyidikan oleh Kejaksaan sampaitahapan penuntutan dan lain lain);

2. Jumlah perkara korupsi yang ditangani belum maksimal biladibandingkan dengan jumlah aparat Kejaksaan yang tersedia;

3. Perlu ditingkatkan profesionalisme dan integritas aparat kejaksaan,sehingga kekhawatiran akan terjadinya vonis bebas dapat dikurangi;

4. Agar tidak menjadi berlarut-larut, sarana dan prasana penunjangperlu ditingkatkan seperti anggaran perkara, ijin pemeriksaan dariinstansi berwenang terhadap tersangka yang juga adalah pejabat,misalnya Kepala Daerah atau anggota DPRD.

Khusus untuk masukan terakhir, Komisi Ombudsman Nasionalsebaiknya membantu Kejaksaan dengan memberikan rekomendasikepada Presiden atau instansi berwenang untuk segera menerbitkansurat ijin pemeriksaan kepada Kejaksaan atas pejabat yang didugaterlibat korupsi.

(2) Monitoring Kepegawaian

Selain Kejaksaan, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukanmonitoring atas perkara yang terkait dengan masalah kepegawaian.Monitoring dilakukan terhadap laporan masyarakat terkait dengan hak-hak kepegawaiannya, misalnya hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang belum dibayarkan, proses seleksi penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) yang tidak transparan (khususnya pengumumankelulusan dan metode testing penerimaan CPNS), status pegawai darianggota masyarakat yang dituduh terlibat dengan organisasi terlarang,keterlambatan kenaikan pangkat kepegawaian, dan lain-lain. TimKomisi Ombudsman Nasional melakukan pertemuan dengan KepalaBKN, Bapak Prapto Hadi untuk mengetahui proses dan kendala yangdihadapi berkaitan dengan penanganan kepegawaian oleh BKN.Sambutan positif diberikan oleh BKN dengan menyampaikankesediaannya untuk mengirim staf ke kantor Komisi Ombudsman



Nasional guna meningkatkan kesepahaman dan penyelesaian masalahkepegawaian yang dikeluhkan.

Respon Institusi Pemerintah Terhadap Undangan OmbudsmanBerkaitan Dengan Laporan Masyarakat

Beberapa instansi yang diundang Komisi Ombudsman Nasionaluntuk memberikan penjelasan tentang perkara yang terkait denganlaporan anggota masyarakat adalah Dirjen Bea dan Cukai KantorWilayah Jakarta dalam kasus impor potasium berdasarkan laporanmasyarakat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam kasuspengajuan memperoleh sertifikat tanah. Pada intinya kedua instansiyang diundang memberikan respon yang baik dengan memenuhiundangan dan memberikan penjelasan yang diharapkan Komisi Om-budsman Nasional, meskipun data tersebut kemudian perlu diujikembali dengan keterangan para pelapor untuk memperoleh kesimpulandan pendapat Komisi Ombudsman Nasional.

Penanganan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan

Penanganan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan DIY danJawa Tengah

Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah merupakan salah satuKantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional yang berada di daerah.Dengan dasar Surat Keputusan Ketua Komisi Ombudsman NasionalNomor: 024/Komisi Ombudsman Nasional-SK/X/2004 tanggal 28Oktober 2004, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan JawaTengah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2004 dan berkantor di Jl.Wolter Monginsidi No. 20 Yogyakarta.

Adanya Kantor Perwakilan diharapkan dapat memperluas jangkauankerja dan lebih mendekatkan pelayanan (akses) masyarakat denganKomisi Ombudsman Nasional, sehingga pelayanan Ombudsmankepada masyarakat semakin efektif dan efisien, juga untuk mendoronginisiatif daerah dalam mengembangkan Ombudsman di daerah.Kewenangan (kompetensi) Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengahsama dengan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana diatur dalamKeputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman



Nasional, hanya wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Tengah danPropinsi DI Yogyakarta.

Di samping adanya Kantor Perwakilan, di Yogyakarta juga berdiriLembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY melalui SuratKeputusan Gubernur DIY Nomor: 134 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004Tentang Pembentukan Dan Organisasi Ombudsman Daerah Di PropinsiDIY. Dengan lahirnya LOD keluhan masyarakat terhadappenyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi DIY termasukPemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya menjadi kewenangan LOD.Adapun pengawasan terhadap lembaga yustisi dan lembaga vertikalyang adadi DI. Yogyakarta sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjadikewenangan Komisi Ombudsman Nasional. Untuk Propinsi JawaTengah, karena belum ada Ombudsman Daerah di Jawa Tengah, makakeluhan/laporan masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah (yangsemestinya menjadi wewenang Ombudsman Daerah) tetapditindaklanjuti oleh Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY-Jateng.

Laporan Masyarakat. Dalam tahun 2005, Kantor Perwakilan DIYogyakarta dan Jawa Tengah telah menerima 190 laporan masyarakatdimana sebanyak 188 laporan telah ditindaklanjuti dan 2 laporan tidakditindaklanjuti karena tidak mencantumkan identitas yang jelas (suratkaleng). 18 laporan disampaikan melalui telepon dan 44 laporan melaluisurat. Tindaklanjut dalam bentuk rekomendasi sebanyak 63 surat,dalam bentuk klarifikasi 24 surat, untuk melengkapi data 31 surat, danpemberitahuan kepada pelapor sebanyak 45 laporan. Sebanyak 8laporan masih dalam proses dan 17 laporan bukan kewenangan KomisiOmbudsman Nasional.

Tabel 5. Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakatdi Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Penerimaan Laporan Jumlah PersentaseDatang Langsung 120 63,16 %Email 4 2,11 %Telepon 18 9,47 %Surat 48 25,26 %Jumlah 190 100%



Tabel 6. Tindak Lanjut Laporan Masyarakatdi Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Tindak Lanjut Jumlah PersentaseRekomendasi 63 33,51 %Klarifikasi 24 12,77 %Bukan Kewenangan 17 9,04 %Melengkapi Data 31 16,49 %Pemberitahuan 45 23,94 %Dalam Proses 8 4,25 %Jumlah 188 100%

Perbuatan penundaan berlarut merupakan tindakan yang palingbanyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu sebesar 44,43%. Padaumumnya laporan semacam ini terjadi pada pelayanan di institusiKepolisian dan Kejaksaan.

Tabel 7. Substansi Laporan Masyarakatdi Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Klasifikasi Substansi Jumlah PersentasePenundaan Berlarut 80 44,43%Penyimpangan Prosedur 31 17,22%Bertindak Sewenang-wenang 27 15,00%Bertindak Tidak Adil 18 10,00%Permintaan Imbalan Uang/Korupsi 11 6,11%Tidak Menangani 6 3,33%Melalaikan Kewajiban 3 1.67%Penyalahgunaan Wewenang 1 0,56%Kolusi atau Nepotisme 1 0,56%Penguasaan Tanpa Hak 1 0,56%Perbuatan Melawan Hukum 1 0,56% 180 100%

Institusi publik, baik penyelenggara negara maupun aparat penegakhukum yang dilaporkan/dikeluhkan oleh masyarakat antara lain,Kepolisian 45, Kejaksaan 16, Pengadilan 13, Pemda 39, BPN 33,Lembaga Non Departemen 7, dan Departemen 13 laporan. Komposisitersebut menunjukkan kecenderungan bahwa institusi penegak hukumyang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan cukup mendapatsorotan dari masyarakat.



Di samping institusi penegak hukum, yang juga banyak dikeluhkandalam memberikan pelayanan publik adalah Badan PertanahanNasional, terutama pada tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotadan Kantor Wilayah BPN. Untuk keluhan yang ditujukan kepada KantorPertanahan berjumlah 33 laporan, sedangkan keluhan masyarakat ataspelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah baik di Propinsi DIYogyakarta maupun Propinsi Jawa Tengah berjumlah 39 laporan.

Tabel 8. Klasifikasi Terlapordi Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Klasifikasi Terlapor Jumlah PersentaseKepolisian 45 24,06 %Pemda 39 20,86 %BPN 33 17,65 %Kejaksaan 16 8,56 %Peradilan 13 6,96 %Departemen 13 6,96 %Institusi Non Departemen 7 3,74 %BUMN 7 3,74 %Perbankan 5 2,68 %TNI 3 1,60 %BUMD 3 1,60 %Badan Legislatif 2 1,07 %Perguruan Tinggi Negeri 1 0,53 %Lain-Lain 0 0 187 100%

Tindak lanjut rekomendasi dan klarifikasi Kantor Perwakilan telahdirespon/ditanggapi dan dipenuhi oleh Terlapor. Tanggapan-tanggapandimaksud antara lain dari Kepolisian 38, Kejaksaan 5, Pengadilan 3,Pemda 10, Badan Pertanahan Nasional 10, Lembaga Non Departemen3, Departemen 6, Badan Legislatif 1, TNI 2, BUMN 2, keseluruhannyaada 80 tanggapan aparat publik dan aparat hukum.

Sejak bulan Januari sampai Desember 2005 Pelapor yangmenyampaikan keluhan kepada Kantor Perwakilan DI Yogyakarta danJawa Tengah terdiri dari 9 klasifkasi antara lain Perorangan/KorbanLangsung 102 atau 54,26%, Kelompok Masyarakat 23, Keluarga Korban23 dan Lembaga Swadaya Masyarakat 19 Pelapor.



Tabel 9. Klasifikasi Pelapordi Kantor Perwakilan DIY & Jateng

Klasifikasi Pelapor Jumlah PersentasePerorangan/ Korban langsung 102 54,26 %Kelompok Masyarakat 23 12,23 %Keluarga Korban 23 12,23 %Lembaga Swadaya Masyarakat 19 10,11 %Kuasa Hukum 8 4,26 %Badan Hukum 5 2,66 %Lembaga Bantuan Hukum 5 2,66 %Instansi Pemerintah 2 1,06 %Organisasi Profesi 1 0,53 % 188 100%

Dari jumlah Pelapor diatas, berasal dari wilayah Propinsi DIYogyakarta sebesar 48 laporan, Propinsi Jawa Tengah sebesar 139laporan dan Propinsi Jawa Timur 3 laporan. Atau dalam persentasenyadari Propinsi DI Yogyakarta 25,26%, Propinsi Jawa Tengah 73,16% danPropinsi Jawa Timur 1,58%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam tahun 2005 telahdilaksanakan pertama-tama, sosialisasi dan membangun jaringan kerjadengan menjadi narasumber dan peserta pada seminar, diskusi yangdiselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM dan pers. Melakukanserangkaian talk show di beberapa radio dan TV lokal. Menulis suratpembaca di surat kabar lokal dan melakukan kunjungan ke redaksi suratkabar. Juga telah dilakukan investigasi 2 laporan masyarakat (RealisasiTanah Pengganti Pembebasan Pembangunan Kampus Undip danPengaduan Kasus Tanah Cakrawala Baru di Semarang). Lalumenyelenggarakan Seminar, Pelatihan dan Klinik Pengaduan yangmerupakan kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Common-wealth Ombudsman Australia di Semarang pada tanggal 23 - 26 Agustus2005. Telah pula digelar Diskusi dan Laporan Publik 1 Tahun KomisiOmbudsman Nasional Perwakilan pada tanggal 28 Oktober 2005 diKantor Perwakilan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan LembagaOmbudsman Daerah [LOD] DI Yogyakarta serta menyediakan informasidan data untuk riset penulisan tugas akhir mahasiswa. Kegiatan lainnya,adalah menerima kunjungan dari beberapa LSM dan perguruan tinggi.



Kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang dihadapi olehKantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah diklasifikasikan kedalam 2 kategori yaitu kendala internal dan Kendala eksternal.

Kendala Internal :

a. Arah dan tujuan Program Kerja setiap tahunnya harus dipertajamsehingga mampu memenuhi tujuan pembentukan Komisi Ombuds-man, terutama dalam bidang pelayanan pengaduan masyarakat, dansebagai upaya preventif perilaku koruptif pada birokrasi;

b. Koordinasi dalam penerimaan laporan, tindaklanjut laporan antaraKomisi Ombudsman Nasional dengan Kantor Perwakilan dapatditingkatkan agar lebih padu dan perlunya sistem yang lebih efektif;

c. Pendistribusian akses dalam pengembangan, peningkatankemampuan SDM pada Kantor Perwakilan;

d. Peningkatan fasilitas, seperti buku perpustakaan untuk referensidalam penanganan laporan, dokumentasi, dan perlengkapan kantor;

e. Dukungan dana yang cukup agar keberadaan Kantor Perwakilanlebih maksimal dalam mengembangkan diri;

f. Program sosialisasi keberadaan Kantor Perwakilan DI Yogyakartadan Jawa Tengah yang harus diimbangi dengan peningkatan sumberdaya hukum masyarakat.

Kendala Eksternal :

a. Tidak semua Terlapor memberikan respon atas rekomendasimaupun klarifikasi;

b. Belum semua lembaga/instansi mengetahui tugas dan wewenangKomisi Ombudsman Nasional;

c. Belum ada pembagian kewenangan (kompetensi relatif maupunkompetensi absolut) yang jelas antara institusi Ombudsman.Sehingga perlu dirumuskan wilayah masing-masing. Hal itu semata-mata untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keberadaanKomisi Ombudsman Nasional, Kantor Perwakilan dan OmbudsmanDaerah;

d. Harapan (ekspektasi) masyarakat/Pelapor terhadap Komisi Om-budsman Nasional begitu besar untuk dapat menyelesaikankeluhannya;



e. Ketertutupan informasi dan tidak semua instansi publik memilikidan membuka akses keluhan masyarakat;

f. Tindaklanjut keluhan masyarakat pada lembaga pengawas internalinstansi publik tidak maksimal;

Penanganan Laporan di Kantor Perwakilan NTT dan NTB Kantor Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Wilayah Nusa

Tenggara Timur & Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disingkat NTTdan NTB) yang berlokasi di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timurdiresmikan oleh Ketua Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 16Juni 2005.

Sejak dibuka secara resmi Kantor Perwakilan NTT & NTB telah

menerima kurang lebih 230 orang tamu/pengunjung dengan beragamtujuan antara lain menyampaikan keluhan/laporan, konsultasi dandiskusi tentang berbagai tema yang terkait pelayanan umum. Sepanjangtahun 2005 Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur & NusaTenggara Barat telah menerima 118 laporan masyarakat dari berbagaiKabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. 108laporan/pengaduan berasal dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi NusaTenggara Timur, sementara 10 laporan/ pengaduan berasal dari NusaTenggara Barat (terdiri dari 7 laporan yang diterima saat klinikpengaduan masyarakat diadakan, 2 laporan melalui fax, dan 1 laporaninisiatif).

Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman NTT & NTB juga menjadi

tempat para wartawan berkumpul, karena ingin memantau langsunglaporan atau keluhan masyarakat kepada Ombudsman. Karena ituKantor Perwakilan NTT dan NTB terus tersosialisasi melalui berbagaipemberitaan media massa lokal secara rutin.

Hal-hal yang menyangkut klasifikasi pelapor, terlapor,

maladministrasi yang dikeluhkan masyarakat serta tindakan lain yangdilakukan Kantor Perwakilan NTT dan NTB dapat dilihat pada databerikut:

Pelapor terbanyak adalah perorangan sejumlah 65 pelapor, disusul

investigasi inisiatif sendiri sebanyak 24 kasus. Terlapor terbanyak adalah



Pemerintah Daerah sebanyak 32 laporan disusul institusi Kepolisiansebanyak 31 laporan.

Tabel 10. Klasifikasi PelaporDi Kantor Perwakilan NTT & NTB

Klasifikasi Pelapor JumlahPerorangan 66Inisiatif (ex-officio) 24LSM 14Kelompok Masyarakat 5Badan Hukum 3Kuasa Hukum 2Keluarga Korban 2LBH 1Whistle Blower 1Jumlah 118

Tabel 11. Klasifikasi TerlaporDi Kantor Perwakilan NTT & NTB

Klasifikasi Terlapor JumlahPemerintah Daerah 32Kepolisian 31Instansi Pemerintah 20Peradilan 9BUS/BH/KH/BUMN/BUMD 7Kejaksaan 6TNI 4Perorangan 4BPN 2DPR/DPRD 2Lain-lain 1Jumlah 118

Substansi laporan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalahpenundaan berlarut sebanyak 29 laporan disusul perbuatan melawanhukum sebanyak 23 laporan. Sejumlah 108 laporan berasal dari NTTdan 10 lainnya berasal dari NTB. Di tingkat Kabupaten/Kota, KotaKupang mencatat angka tertinggi dengan 51 laporan disusul Kabupaten



Manggarai sebanyak 10 laporan. Pelapor perorangan laki-laki sebanyak56 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Tanggapan atasrekomendasi Komisi Ombudsman Nasional NTT dan NTB terbanyakdatang dari institusi kepolisian sejumlah 5 tanggapan disusul PengadilanNegeri sebanyak 3 tanggapan

Tabel 12. Klasifikasi Substansi LaporanDi Kantor Perwakilan NTT & NTB

Substansi laporan JumlahPenundaan berlarut 29Perbuatan Melawan hukum 23Kolusi dan Nepotisme 11Penyalahgunaan wewenang 9Bertindak tidak adil dan diskriminatif 9Bertindak sewenang-wenang 7Bertindak tidak layak 7Penyimpangan Prosedur 6Lain-lain 17

Tanggapan Pelapor (Ucapan Terima Kasih Pelapor). Sebagai

respons atas telah diselesaikannya laporan/keluhan atas pelayanan dariinstansi terlapor, Komisi Ombudsman Nasional Kantor PerwakilanWilayah NTT & NTB telah menerima tanggapan dari para pelaporberupa ucapan terima kasih yang disampaikan secara tertulis kepadaKomisi Ombudsman Nasional antara lain surat ucapan terima kasihdari Sdr. JS dari Kabupaten Ngada karena masalah berlarut-larutnyapembayaran gaji pensiun yang dikeluhkannya telah ditindaklanjuti dandiselesaikan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Kupang. Kemudian suratucapan terima kasih dari Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT. SemenKupang, karena masalah penyelesaian pembayaran dana Jamsostekyang merupakan kewajiban PT Semen Kupang kepada PT Jamsostektelah diselesaikan oleh PT Semen kupang sehingga hak-hak Karyawandapat dipenuhi di kemudian hari. Selanjutnya surat ucapan kasih dariSdr. YN cs karena Komisi Ombudsman Nasional NTT & NTB telahmerespons keluhan pelapor dengan merekomendasikan penyelesaianyang adil dan bijaksana kepada Kapolda NTT terhadap masalah yangmereka keluhkan.



Konsiliasi. Beberapa upaya konsiliasi yang telah dilakukan KantorPerwakilan NTT & NTB adalah memfasilitasi pertemuan antaraPimpinan PT Jamsostek Cabang Kupang dengan Serikat KaryawanPT.Semen Kupang bertempat di Kantor Perwakilan Wilayah NTT & NTBguna menjelasakan hak-hak karyawan peserta Jamsostek. Kemudianmemfasilitasi Pertemuan antara saudari EA selaku Pelapor dengansaudara Frd selaku Terlapor terkait pengaduan tentang penelantaranterhadap isteri dan anak-anak bertempat di Kantor Perwakilan NTT &NTB. Selanjutnya memfasilitasi pertemuan antara saudari DF selakuPelapor dengan JM selaku Terlapor terkait pengaduan tentang tindakantidak bertanggung jawab terlapor selaku PNS yang menghamili Pelaporbertempat di Kantor Perwakilan NTT & NTB.

Kegiatan yang telah dilakukan. Dalam tahun 2005 KantorPerwakilan NTT dan NTB telah melakukan banyak kegiatan yang dapatdikelompokkan menjadi dua, yaitu sosialisasi dan penyelenggaraanklinik pengaduan masyarakat, dan menghadiri undangan sertamelakukan kerja sama. Sosialisasi dan penyelenggaraan KlinikPengaduan Masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dialog Interaktif di TVRI Kupang pada tanggal 16 Juni 2005 pukul16.00 – 17.00 WiTeng

2. Talk Show di Radio Bies Mart Ruteng Kabupaten Manggarai padatanggal 18 Juni 2005

3. Media cetak lokal antara lain : Pos Kupang, Timor Expres, Kursor,Minggun Udik, Alor Pos, dan Buser Timur.

4. Media elektronik antara lain : RRI Kupang, Radio Tirilolok.5. Sosialisasi dan Penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat di

Mataram dari tanggal 18 s/d 21 September 20056. Talk Show di Radio Bies Mart Ruteng Kabupaten Manggarai tanggal

18 Oktober 20057. Sosialisasi dan Penyelenggaraan Klinik Pengaduan Masyarakat di

Kabupaten Manggarai dari tanggal 18 s/d 23 Oktober 2005.Sosialisasi ini dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Manggarai,Dr. Deno Kamilus, SH, MH dan disiarkan secara langsung oleh ra-dio Bies FM Radio.

8. Sosialisasi tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi Ombuds-man Nasional di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 26 Oktober



2005 di Larantuka. Seluruh biaya sosialisasi ditanggung PemdaFlores Timur. Sosialisasi ini dibuka dengan resmi oleh Bupati FloresTimur, Drs. Simon Hayon.

Undangan dan Kerjasama. Dalam kurun waktu antara bulan Juni s/dDesember 2005, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan NTT & NTBturut aktif dalam berbagai kegiatan atas undangan antara lain :

1. Menghadiri undangan dialog publik tentang masa depan RUU

Intelejen Negara yang diselenggerakan PIAR NTT kerjasama denganImparsial di Kupang.

2. Menjadi Nara Sumber dalam dialog publik tentang MembangunKultur Demokrasi Partisipatif dalam konteks Pilkada langsung, yangdiselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pelajar Manggarai(Imapem) di Ruteng pada tanggal 18 Juni 2005.

3. Menghadiri undangan dari Panitia Seminar Nasional MahasiswaPasca Sarjana Universitas Widyagama Malang di Kupang padatanggal 4 Agustus 2005

4. Menghadiri Undangan Seminar dari LKBH Perlindungan Anak danPerempuan (LKBH Pena NTT) di Kupang.

5. Menghadiri Undangan Ceramah Umum dengan topik Perubahan,Peluang dan Tantangan oleh Jakob Oetama yang diselenggarakanoleh Kelompok Kompas Gramedia di Kupang pada tanggal 26Oktober 2005

6. Menggalang kerja sama dengan berbagai LSM dalam upayamencegah dan memberantas terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

7. Mengikuti berbagai pembahasan Ranperda Propinisi NTT atasundangan Biro Hukum Setda NTT.

8. Mengikuti Jaring pendapat antara anggota DPR RI, Cyprianus Aoerdari Komisi II dengan seluruh elemen masyarakat dan LSM tentangRUU Kebebasan Memperoleh Informasi, bertempat di KantorKomisi Ombudsman Nasional Perwakilan NTT dan NTB padatanggal 22 Oktober 2005.

9. Menghadiri pertemuan antara Johanes Nalle cs selaku Pelapordengan Kapolda NTT selaku terlapor terkait dengan dugaan tindakanperbuatan melawan hukum oleh Kapolda NTT pada tanggal 16 No-vember 2005 bertempat di Mapolda NTT.

10. Menghadiri lokakarya nasional tentang reformasi intelijen negaradi Hotel Sasando tanggal 20 November 2005.



11. Mengikuti acara Pawai dan Seminar tentang HAM pada hari HAM2005 yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2005 di Kota Kupangbersama sejumlah LSM.

Kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi KantorPerwakilan NTT dan NTB sepanjang tahun 2005 adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan masyarakat masih rendah tentang wewenang, tugasdan fungsi Komisi Ombudsman Nasional. Kondisi ini turutmempengaruhi masuknya laporan masyarakat ke OmbudsmanPerwakilan NTT dan NTB.

b. Tidak tersedia biaya sosialisasi Komisi Ombudsman membuatsosialisasi tentang wewenang, tugas dan fungsi baru dilakukan didua kabupaten dari 16 kabupaten/kota di NTT. Itu pun atas biayadari pemerintah daerah setempat.

Beberapa Laporan Masyarakat Selama Tahun 2005

1. Penyimpangan/manipulasi hukum oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat terkait dengan status kepemilikan asset negara c.q.PT Taspen (Persero).

Pada tanggal 2 Februari 2005, Direktur Utama PT. Taspen (Persero)telah menyampaikan laporan tentang dugaan penyimpangan/penyelewengan/manipulasi hukum yang dilakukan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara membuat keteranganpalsu dalam menerbitkan penetapan Nomor: 018/2003.EKS tanggal 6September 2004 yang membatalkan penetapan non executable (tidakdapat dieksekusi) yang semula dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan penetapan No. 018/2003.Eks tanggal 9September 2003.

Kasus ini berawal dari perkara tindak pidana korupsi yangdidakwakan kepada Direktur Utama dan Direktur PT. MRE, diPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.076/VIII/Pid.B/1986/PN.Jkt.Pst.Dalam putusannya tanggal 13 Oktober 1986 Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarata Pusat antara lain memutuskan bahwa para Terdakwa Idan II terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan menghukum



mereka dengan hukuman penjara masing-masing selama 14 (empatbelas tahun) tahun serta merampas untuk negara cq. PT. Taspen Perserobarang barang bukti berupa tanah yang terletak di Jl. Jenderal SudirmanKaveling No. 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah AbangJakarta Pusat, seluas kurang lebih 23.000 M2/halaman dan pelataranparkir gedung Arthaloka atas nama PT. MRE sebelumnya atas namaPT. Arcp.

Perkara tersebut dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi DKIJakarta dan Kasasi serta Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.25PK/Pid/1988 tanggal 14 Agustus 1991 yang inti putusannyamenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengandemikian perkara tindak pidana korupsi tersebut telah berkekuatanhukum tetap.

Jaksa Penuntut Umum kemudian melaksanakan putusan pidanatersebut dengan menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Negaracq PT. Taspen (Persero). Kemudian terhadap tanah tersebut dibuatkansertifikat sebagian atas nama PT. Arthaloka Indonesia sebagaipenyertaan modal terhadap anak perusahaan PT. Taspen (Persero) dansebagian atas nama PT. Taspen (Persero). Terhadap tindakanpensertifikatan tersebut tidak ada keberatan dari pihak-pihak yangmerasa dirinya sebagai pemilik (pasal 55 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986).

Namun setelah eksekusi tersebut dilaksanakan atas obyek sengketayang sama PT. MRE mengajukan gugatan perdata melawan PT. Taspen(Persero) dan telah diputusan pengadilan yaitu Pengadilan NegeriJakarta Pusat jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2900K/Pdt/1987 tanggal 23Desember 1988, amar putusan antara lain menolak permohonan Kasasidari PT. MRE, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatanhukum tetap.

Selanjutnya terhadap obyek sengketa yang sama, pada tanggal 9Oktober 1995, seseorang yang mengaku dalam kedudukannya sebagaiDirektur Utama dan bertindak untuk dan atas nama PT. MRE telahpula mengajukan gugatan perdata (kedua) melawan PT. ArtahalokaIndonesia sebagai Tergugat I dan PT. Taspen (Persero) sebagai Tergugat



II dan Tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo putusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor: 3664K/Pdt/1996 tanggal 19 Desember 1997, dengan putusanKasasi antara lain mengabulkan permohonan Kasasi I dari PT.Arthaloka Indonesia dan pemohon kasasi III dari PT. TASPEN (Persero),membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 625/Pdt/1995/PT.DKI dan Pengadilan Negeri No.501/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Pst,mengadili sendiri dalam pokok perkara menolak gugatan penggugatseluruhnya. Dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatanhukum tetap.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menerbitkan penetapanpengangkatan sita jaminan Nomor: 501/PDT.G/1993/PN.JKT. PSTtanggal 19 April 1999 jo Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tanggal21 April 1999.

Setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3664K/Pdt/1996tanggal 19 Desember 1997 berjalan ± 2 (dua) tahun, PT. MRE melaluiDirekturnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung RI pada tanggal 20 September 1999 dengan alasanantara lain adanya kekeliruan yang nyata seperti dimaksud dalam pasal67 (f) UU 14 Tahun 1985 dan dengan putusan No.472PK/Pdt/2000tanggal 28 Juni 2002 Mahkamah Agung RI membatalkan putusanKasasi Mahkamah Agung RI No.3664K/Pdt/1996 yang telahberkekuatan hukum tetap dari obyek sengketa telah dieksekusidiserahkan kepada negara cq PT. Taspen dan mengabulkan gugatanpenggugat untuk sebagian.

Atas putusan dimaksud Menteri Keuangan RI mengajukanpermohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung terhadapputusan PK No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002, dalamjawabannya Mahkamah Agung melalui suratnya No. KMA/672/XI/2002 tanggal 26 November 2002 antara lain menyampaikan antara lainbahwa perkara tersebut telah diputus sesuai dengan peraturan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pemerintah berpendapattanah tersebut milik negara dan pemerintah tidak menjadi pihak dalamperkara, dapat melakukan perlawanan eksekusi (kalau ada perintaheksekusi).



Berdasarkan permohonan eksekusi dari Kuasa Hukum PT. MREselaku pihak yang memenangkan perkara PK No. 472PK/Pdt/2000,Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu itu menerbitkanpenetapan Nomor: 018/2003/Eks. tanggal 10 Maret 2004 yaitumelakukan pemanggilan kepada PT. Atrhaloka Indonesia cs selakutermohon eksekusi untuk diberikan peringatan agar melaksanakan amarputusan PK No.472PK/Pdt/2002 dan Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Pusat memberikan surat teguran (aanmaning) kepadaTermohon eksekusi tertanggal 17 Maret 2003 dan tanggal 27 Maret2003.

PT. Taspen (Persero) mengajukan verzet kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2003 sebagai penolakan eksekusiputusan PK Mahkamah Agung RI No. 472PK/PDT/2002 dan mohonantara lain agar menyatakan eksekusi putusan tersebut tidak dapatdilaksanakan (non executable). Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartamelalui suratnya No. PTJ.PDT.555.1170.2003 tanggal 12 Mei 2003 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanpendapat dan petunjuk antara lain bahwa putusan No.472/PK/Pdt/2000 harus dinyatakan non executable karena pihak penggugat/pemohon PK dalam perkara perdata tersebut adalah juga pihakTerdakwa yang telah dihukum dalam perkara pidana, sehingga barangbukti hasil kejahatan berupa tanah di Jl. Jenderal Sudirman Kav. No.2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusatdirampas untuk negara Cq PT. Taspen (Persero) dan putusan tersebuttelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Mahkamah Agung RI, sesuai dengan pasal 32 ayat (1) danayat (2) UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004, telah mengirimsurat No. KMA/607/IX/2003 tanggal 5 September 2003 kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya menyatakan Ketua PT DKIJakarta telah memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat mengenai tidak dapat dieksekusi (non executable)putusan MA No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002. Berdasarkansurat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkanpenetapan No. 018/2003.EKS tanggal 9 September 2003 yangmenyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 472PK/Pdt/2000tanggal 28 Juni 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapatdilaksanakan eksekusinya (non executable).



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirim surat No.W7.Dc.Ht.18/2003.Eks.X.2003.01 tanggal 3 Oktober 2003 kepadaKetua Mahkamah Agung RI menyampaikan surat Kuasa Hukum PT.MRE yaitu mohon perlindungan hukum atas pelaksanaan eksekusiputusan PK No.472PK/Pdt/2000 tanggal 28 Juni 2002, surat tersebutbelum memperoleh jawaban dari Ketua Mahkamah Agung RI.

Namun pada tanggal 6 September 2004, Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat menerbitkan Penetapan No.018/2003/Eks yang isinyamembatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebelumnya No.018/2003.EKS tanggal 9 September 2003 denganalasan adanya petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung tanggal 9 Juni2004 (tanpa nomor surat) kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat. Salah satu pertimbangan dari penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut adalah surat Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta No. PTJ.Ht.1911.VIII.2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang padapokoknya memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat agar penetapan non executable dicabut, apabila ada petunjuk dariKetua Mahkamah Agung RI maka petunjuk tersebut harus dituruti.

Tanggal 7 Desember 2004, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenyampaikan Surat Pemberitahuan Pengosongan Nomor: 018/2003EKS kepada PT. Arthaloka Indonesia yang akan dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2004 jam 10.00 WIB secara paksa (didahuluidengan teguran masing–masing tanggal 10 September 2004 dan 6Oktober 2004 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), melaluiberbagai upaya Pelapor berusaha untuk menunda pelaksanaan eksekusitermasuk melakukan perundingan karena tidak jelasnya batas-batastanah yang akan dieksekusi dan adanya informasi akan keluarnyapetunjuk dari Mahkamah Agung RI, maka eksekusi dibatalkan, namunsekelompok orang yang tidak dikenal dengan dikawal oleh kepolisianmenyerbu ke dalam halaman tanah milik negara cq PT. TASPEN(Persero) dengan memasang pagar besi secara permanen sedangkanpihak Pelapor tidak mampu menghadapinya.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat No.WKMA/YUD/05/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat antara lain menyatakan sesuai pasal 50 huruf d



UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapundilarang melakukan penyitaan terhadapnya (termasuk sita eksekusidalam rangkaian eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap), namun sampai saat ini surat tersebut tidak diindahkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelapor menyampaikan pula bahwa manipulasi yang dilakukan olehKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka eksekusi putusanPK Mahkamah Agung RI No. 472PK/Pdt/2000 terbukti ketika DirekturUtama PT. Arthaloka Indonesia menemui yang bersangkutan danmenanyakan kebenaran tentang surat petunjuk Ketua Mahkamah AgungRI tertanggal 9 Juni 2004 (tanpa nomor surat) dijawab oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada, demikian pula halnya suratKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.PTJ.Ht.1911.VIII.2004 tanggal5 Agustus 2004 yang menyatakan “apabila memang ternyata adapetunjuk tersebut maka petunjuk tersebutlah yang harus dituruti”membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan fungsipengawasan terhadap eksekusi suatu putusan pengadilan tidak pernahmelihat dan membaca atau melakukan pengecekan kebenaran keMahkamah Agung RI adanya petunjuk dimaksud. Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat bahkan membuat kesimpulan sendiri untukberusaha mencabut dan membatalkan penetapan non executabletanggal 9 September 2004 No. 018/2003.EKS yang telah ditetapkanoleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya karena perintahKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah ada dan tidak tertulisdengan tegas.

Menurut Pelapor Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapatdiduga telah melakukan perbuatan membuat dan menggunakanketerangan palsu pada penetapan pembatalan non executable yangdilakukannya sendiri sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatserta melanggar pasal 50 huruf d UU No. 1 Tahun 2004 tentangperbendaharaan negara sehingga negara dirugikan ratusan milyar ru-piah (± Rp. 260 milyar).

Memperhatikan keluhan Pelapor, Komisi Ombudsman Nasionalberpendapat sepanjang menyangkut putusan perkara di pengadilan,maka sesuai amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional tidak dapat mencampuri



hal tersebut karena merupakan masalah teknis juridis yang menjadikewenangan pengadilan (Hakim) dalam memutuskan perkara. Namundemikian terhadap putusan pengadilan yang dirasakan adanyaketidakadilan terutama bila disebabkan adanya penyimpangan,kesengajaan untuk merekayasa dan adanya dugaan keberpihakan dalammemutuskan perkara, Komisi Ombudsman Nasional akan memberiperhatian sesuai kewenangan dalam rangka melaksanakan pengawasaneksternal badan peradilan.

Setelah dilakukan telaah secara seksama, Komisi Ombudsman Nasionalpada tanggal 8 Maret 2005 menyampaikan rekomendasi kepadaMahkamah Agung RI :1. Tanpa mengurangi rasa hormat (Signa Omne Reverencia) terhadap

putusan Peninjauan Kembali No. 472/PK/Pdt/2000 yangdipermasalahkan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa atasputusan Peninjauan kembali tidak tersedia lagi upaya hukum lainuntuk meninjau ulang, walaupun putusan itu merugikan Negaraataupun melukai rasa keadilan masyarakat pencari keadilan,karenanya sangat diharapkan adanya kehati-hatian dalam memberiputusan yang bijak dengan pertimbangan berlandaskan legal jus-tices dan moral justice, sehingga dapat dicegah terjadinya putusanyang tidak sejalan dengan sistem hukum dan perundang-undanganyang berlaku.

2. Bahwa Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Wakil KetuaMahkamah Agung RI No.WKMA/YUD/XII/05/XII/2004 tanggal17 Desember 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah memberi petunjuk yang jelas dan tepat untuk dipatuhi dandilaksanakan, sebagaimana bunyi kalimat penutup butir ke 3 (tiga)surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang berbunyi “Demikianuntuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya”.

3. Kiranya Ketua Mahkamah Agung RI dapat melakukan penelitiansecara mendalam, proporsional dan obyektif atas persoalan tersebutdan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlakudengan memberikan sanksi bagi pejabat Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bilamana terbukti melakukan tindakan sebagaimanayang dikeluhkan Pelapor. Mengingat sikap dan perilaku KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud tidak mencerminkan



sebagai pejabat yang mengemban tanggung jawab memutus perkaradimana di atas pundaknya terletak tugas, kewajiban memberikeadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang harus disertaisikap kehati-hatian dan menjaga keluhuran martabat sebagai Hakimyang bijaksana dalam mengambil putusan ataupun menerbitkanPenetapan Eksekusi putusan Pengadilan dan bertanggung jawabsekaligus terhadap pelaksanaannya.

Hingga bulan Juni 2005 Mahkamah Agung RI belum memberikantanggapan atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, oleh karenaitu pada tanggal 8 Juni 2005 Komisi Ombudsman Nasional kembalimengirimkan surat Kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar segeramenindaklanjuti rekomendasi tersebut. Meskipun telah dua kalimenyampaikan surat, sampai saat ini Komisi Ombudsman Nasionalmasih belum memperoleh jawaban dari Mahkamah Agung RI.

2. Penahanan Potassium Permanganate milik PT. AKJM oleh BeaCukai Tipe A Khusus Tanjung Priok.

PT. AKJM adalah sebuah perusahaan yang selama 20 tahunbergerak di bidang impor bahan kimia dan bahan berbahaya termasukPotassium Permanganate. Pada tanggal 21 Pebruari 2005 Direktur PT.AKJM menyampaikan laporan kepada Komisi Ombudsman Nasional,dikarenakan barang impor (Potassium Permanganate) miliknya telahlama ditahan pihak Bea Cukai.

Sebelumnya pada tanggal 25 September 2003 dengan surat No.6.795/AKJM/U/9/03 PT. AKJM telah menyurati Direktorat JenderalBea Cukai mengenai importasi 20 metrik ton Potassium Permangan-ate. Namun Kantor Pelayanan Bea Cukai Type A Khusus Tanjung Priokmenolak melayaninya dengan menerbitkan surat ‘reject’ atas SuratPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan oleh PT AKJMdengan alasan PIB tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebihlanjut karena PT. AKJM tidak memiliki Surat Registrasi Pabean (SRP)meskipun telah membayar pajak dan bea masuk.

Menurut pihak Bea Cukai kebijakan SRP tersebut diatur dalam SKDirjen Bea Cukai No. Kep-88/BC/2002 yang merupakan penjabarandari Keputusan Menkeu RI No: 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober



2002 Tentang Registrasi Importir sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menkeu No: 549/KMK.04/2002 tertanggal 31 Desember2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menkeu No. 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober Tahun 2002 tentang Registrasi Importir danKeputusan Menkeu RI Nomor: 453/KMK.04/2002 tertanggal 30Oktober 2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

Menghadapi hal itu Pelapor mengajukan permohonan uji materiilatas peraturan SRP tersebut kepada Mahkamah Agung yang telahdiputus melalui putusan No: 08.P/HUM/Thn.2003 denganmengabulkan permohonan Hak Uji Materiil serta menyatakanKeputusan Menteri Keuangan RI No: 454/KMK.04/2002 tanggal 30Oktober 2002 tentang Tata Registrasi Importir jo Keputusan MenteriKeuangan RI No: 549/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002tentang Registrasi Importir tidak sah dan tidak berlaku umum sejauhregistrasi terhadap importir.

Sementara itu barang-barang impor milik PT. AKJM tersebut tetapditahan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus TanjungPriok II dari tahun 2003 hingga saat laporan disampaikan ke KomisiOmbudsman Nasional. Pelapor mengajukan keberatan karenamenurutnya tidak ada kewajiban baginya untuk memiliki SRPberkenaan dengan impor tersebut.

Permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut, yang ditangani olehberbagai instansi hingga terjadi gugatan ke Pengadilan bahkan terdapatlaporan ke Mabes Polri, pada tanggal 30 Januari 2004 sebagaimanaSurat Tanda Lapor No. Pol: LP/36/I/2004-SIAGA III yang juga tidakada perkembangannya.

Setelah mendengar dan menelaah semua dokumen Pelapor KomisiOmbudsman Nasional dalam rangka melakukan klarifikasi telahmengundang Kepala Kantor Wilayah Type A Bea Cukai Tanjung Priokuntuk menjelaskan permasalahannya dan bagaimana alternatifpenyelesaiannya.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penjelasan tersebutadalah penahanan secara berlarut barang impor oleh Bea Cukai karena



adanya kebijakan titipan dari Badan POM (Pengawasan Obat danMakanan) padahal Bea Cukai adalah instansi teknis pelayanan imporsehingga tidak mudah mengambil keputusan, sementara menurutpelapor Badan POM tidak mempunyai kewenangan dalam halpengaturan impor Potassium Permanganate.

Dalam penjelasannya Kakanwil Type A Bea Cukai Tanjung Priok jugamenyatakan bahwa apabila ada instansi yang dapat menerbitkan sebuahsurat yang dapat dijadikan legitimasi bagi Pelapor maka barang milikPelapor akan dikeluarkan.

Oleh karena itu Pelapor berupaya mendapatkan Surat PersetujuanImpor Nomor : YF.05.DJ.I.158 tertanggal 25 Mei 2005 dari DepartemenKesehatan, meskipun demikian barang tersebut masih tetap ditahandengan berbagai alasan.

Akibatnya banyak perusahaan yang memerlukan pasokan PotassiumPermanganate mengeluh karena tidak dapat memperoleh barangtersebut untuk kegiatan produksi. Lebih dari itu tindakan penahananjuga menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit bagi Pelapor.

Berdasarkan dokumen Pelapor dan penjelasan dari Kakanwil TypeA Bea Cukai Tanjung Priok, Komisi Ombudsman Nasional sesuaiKesepahaman antara Komisi Ombudsman Nasional dan MenteriKeuangan, pada tanggal 20 Juni 2005 menyampaikan surat KepadaDirektur Jenderal Bea Cukai yang isinya antara lain :

1. Komisi Ombudsman Nasional dapat memahami argumentasiPelapor bahwa terdapat problem hukum mengenai kewenanganinstansi yang mengatur Impor Potassium Permanganate.

2. Mengharapkan Direktur Jenderal Bea Cukai segera memberikankepastian atas status Potassium Permanganate yang diimpor PT.AKJM mengingat permasalahan belum terselesaikan padahalprosesnya telah memakan waktu hampir tiga tahun.

3. Upaya yang dilakukan oleh PT. AKJM ke Mahkamah Agung,Pengadilan dan instansi lain seyogyanya tidak menjadikan alasan



untuk menunda pelayanan, dan akan lebih baik apabila persoalanadministrasi pelayanan dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Atas surat Komisi Ombudsman Nasional Direktur Jenderal BeaCukai telah memberikan tanggapan yang pokoknya menyatakan bahwa,Bea Cukai belum bisa mengeluarkan barang milik PT. AKJM, karenapihak PT AKJM harus melakukan registrasi importir terlebih dahulu.Selain itu surat Persetujuan Impor Presekusor kepada PT. AKJM wajibdilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Selain menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Bea Cukai,berkenaan dengan laporan PT. AKJM kepada pihak Kepolisian, KomisiOmbudsman Nasional juga telah menyurati Markas Besar KepolisianRI pada tanggal 21 Nopember 2005. Dalam tanggapannya pihakKepolisian menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi, SaksiAhli, Tersangka maupun barang bukti, perkara tersebut bukanmerupakan tindak pidana, sehingga penyidikannya telah dihentikan.

Berdasarkan tanggapan Dirjen Bea Cukai maupun Mabes Polri,hingga saat ini permasalahan PT AJMK belum memperoleh kepastianpenyelesaian.

3. Penundaan Berlarut Terhadap Proses Pembuatan Sertifikat TanahSelama 3 (tiga) Tahun di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,Yogyakarta.

Skj, warga Gorongan RT 81/RW 21 Condong Catur Depok SlemanYogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 2003 mengurus hibah sebidangtanah bersertifikat dari orang tuanya untuk dipecah menjadi 3 (tiga)bagian. Karena merasa kurang pengalaman, Pelapor kemudian memintabantuan seorang Notaris di Sleman. Pelapor telah melengkapi syarat-syarat pemecahan sertifikat termasuk membayar biaya melalui seorangNotaris.

Sekitar bulan Maret 2003, petugas dari Kantor PertanahanKabupaten Sleman datang dan melakukan pengukuran ulang terhadaptanah yang akan dimohonkan pemecahan dimaksud. Setelahpengukuran tersebut, Pelapor menunggu dan menanyakan proses



pemecahan sertifikatnya namun tidak pernah ada kepastian. Pelaporjuga sudah berkali-kali menanyakan ke Notaris maupun ke KantorPertanahan Kabupaten Sleman, tetapi tidak pernah ada tanggapan yangbaik. Selalu dijawab oleh petugas bahwa permohonannya masih dalamproses.

Di tengah keputusasaannya, tanggal 12 April 2005 Pelapormendatangi Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah untukmengadukan proses pemecahan sertifikat HM. No. 9862/ Desa CondongCatur seluas 667 M2 yang berlarut-larut.

Setelah menelaah laporan dimaksud, Komisi Ombudsman NasionalPerwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah menindaklanjuti denganmengirimkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kakanwil BPNPropinsi DI Yogyakarta. Tanggal 20 Mei 2005, Kakanwil BPN PropinsiDI Yogyakarta menanggapi surat Komisi Ombudsman Nasional melaluisurat Nomor: 600/0570/BPN/2005 meminta agar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sleman menindaklanjuti dan meneliti laporandimaksud. Menurut Kakanwil seharusnya proses pemecahan dimaksuddapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Pada tanggal 6 Juni 2005, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSleman melalui surat Nomor: 630/1204/BPN/2005 menyampaikanbahwa berkas-berkas permohonan pemecahan telah diketemukan dansegera akan diselesaikan proses pemecahannya.

Tanggal 4 Juli 2005 Pelapor datang ke Kantor PertanahanKabupaten Sleman untuk mengambil sertifikat dan langsung ke KomisiOmbudsman Nasional Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengahdengan membawa dan menunjukkan sertifikat tanah hasil pemecahan.Pelapor menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Komisi Om-budsman Nasional, mengingat sudah hampir putus asa, selama 3 (tiga)tahun mengurus pemecahan sertifikat tanah belum juga jadi.

Tanggal 5 Juli 2005, Pelapor mengirimkan surat ucapan terima kasihatas terbitnya sertifikat Pelapor. Pelapor percaya Komisi OmbudsmanNasional akan semakin terlihat secara nyata dalam membantumasyarakat luas.



4. Ijasah KPG (Kursus Pendidikan Guru) diakui sebagai syarat menjadiPNS (Pegawai Negeri Sipil).

Perjuangan Srn dan SH, dua orang guru bantu dari Kota SurakartaJawa Tengah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hampir sajagagal lantaran Ijasah Kursus Pendidikan Guru (KPG) yang dijadikansyarat untuk mengikuti penerimaan CPNS Kota Surakarta pada tanggal27 Desember 2004 dan telah dinyatakan diterima, dinilai ijasah KPGnya tidak memenuhi persyaratan.

Srn dan SH terus berupaya untuk memastikan ijasah KPG merekadapat diakui. Mulai dari mengadu ke DPRD Kota Solo, meminta BadanKepegawaian Daerah (BKD) untuk mengajukan ulang ke BadanKepegawaian Nasional (BKN). Komisi Ombudsman NasionalPerwakilan DIY dan Jawa Tengah berinisiatif menindaklajutipermasalahan dimaksud dengan mengirimkan surat klarifikasi kepadaMenteri Pendidikan Nasional melalui surat Nomor : 052/KON.Pwk-Lapor.0041/Ins/V/2005-mh tanggal 2 Mei 2005.

Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan mendapattanggapan berupa surat tembusan dari Kepala Biro KepegawaianDepdiknas Nomor : 23122/A2.2/KP/2005 tanggal 6 Juni 2005 yangditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. DeputiBidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Dalamtanggapannya, Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas menyampaikanbahwa sesuai dengan Kepmendiknas Nomor : 123/U/2001 kualifikasiminimal guru SD adalah D2 PGSD dan dalam keadaan tertentu bolehmengangkat SPG atau sederajat. Oleh karena Kursus Pendidikan Guru(KPG) pada hakikatnya sama dengan SPG, maka Sdr. Srn dan Sdr. SHyang dinyatakan lulus CPNS tahun 2004 dengan menggunakan ijasahKPG dapat dipertimbangkan CPNS-nya.

Permasalahan persyaratan administrasi CPNS dengan ijasah KPGtidak hanya terjadi di Kota Surakarta Jawa Tengah, juga terjadiKabupaten Natuna dan Kab. Tanjung Jabung Timur. Dengan adanyapenegasan dari Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas dimaksud, makaijasah KPG diakui sebagai syarat penerimaan CPNS.

Melalui ketetapan dari Badan Kepegawaian Negara, Pelapor telah



diangkat menjadi CPNS dengan Nomor NIP. 500123249 dan terhitungtanggal 1 Juli 2005 ditugaskan mengajar pada TK Negeri PembinaSurakarta.

Tanggal 29 Juli 2005, melalui suratnya Pelapor mengucapkan terimakasih kepada peran Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY danJawa Tengah dalam membantu penyelesaian ijasah KPG-nya hinggadapat diakui sebagai syarat diterimanya menjadi PNS.

5. Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Semen Kupang.

Sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi OmbudsmanNasional No: 20/Kon-Lapor.0018/VII/2005-dd ke Kejaksaan TinggiNTT tentang dugaan korupsi dana pensiun PT Semen Kupang yangdikirim tanggal 29 Juli 2005 maka pihak Kejaksaan Tinggi NTT secaraproaktif memproses laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihakyang terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud. Akibat penyelidikanKejati NTT, maka manajemen PT Semen Kupang melakukan responcepat dengan membayar iuran karyawan bulan Juli 2005 sebesar Rp24.200.000.000 kepada pihak PT. Jamsostek Cabang NTT. Selain ituKantor Perwakilan NTT dan NTB juga memfasilitasi pertemuan antaraSerikat Pekerja PT Semen Kupang dengan Direktur Jamsostek NTT padaJumat 19 Agustus 2005, bertempat di Kantor Perwakilan NTT dan NTB.Pihak PT Jamsostek berterima kasih kepada Kantor Perwakilan NTT &NTB karena meski sudah berupaya berulang-ulang kali kepada pihakmanajemen PT Semen maupun pihak Nakertrans namun iuranJamsostek belum juga dibayar. Hingga saat Kantor Perwakilan NTTdan NTB merekomendasikan Kejati NTT untuk memeriksa, respon PTSemen begitu cepat sehingga langsung melakukan pembayaranmeskipun belum seluruh tunggakan iuran dilunasi.

6. Investigasi Inisiatif Terhadap Hakim Yang Telah Dimutasi Tetapi

Tetap Menangani Perkara di Tempat Lama.

Menyikapi pemberitaan media massa tentang keterlibatan HSsebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi dana APBDTA 2004 Kabupaten Kupang maka Komisi Ombudsman Nasional NTTmelayangkan surat inisiatif dengan Nomor 0003/VIII/2005-dd yangditujukan kepada Mahkamah Agung RI dengan tembusan Ketua Komisi



Yudisial di Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi NTT dan Ketua PengadilanNegeri Kupang. Intinya, Kantor Perwakilan NTT dan NTBmempersoalkan pemberitaan media massa (Timor Ekspress tanggal 4Agustus 2005 halaman 9 dan Pos Kupang tanggal 5 Agustus 2005)tentang persidangan mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang yangdiduga melakukan korupsi dana APBD Kabupaten Kupang TahunAnggaran 2004 di mana beberapa anggota dewan ditetapkan sebagaitersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT. Sebagai sikap proaktifserta kepedulian terhadap penyelenggaraan negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanatUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas KKN, Kantor Perwakilan NTT dan NTBmenyampaikan inisiatif. Keterlibatan HS sebagai Ketua Majelis Hakimkasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kupang tersebut ditentangbanyak kalangan dengan alasan HS telah menerima surat mutasi jabatansebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejaktanggal 27 Juli 2005. Menurut berbagai pemberitaan, mestinya dengandasar surat mutasi tersebut, HS tidak lagi berwenang menjadi majelishakim yang menyidangkan perkara-perkara baru yang diregister diPengadilan Negeri Kupang pasca Surat Keputusan Mutasi terhadapdirinya. Objektivitas putusan menjadi sebuah pertanyaan, bila hakimyang telah menerima Surat Keputusan Mutasi tetap menangani perkara-perkara baru, apalagi perkara dugaan korupsi.

Terhadap polemik penanganan perkara baru oleh hakim yang telahdimutasi, Ketua Pengadilan Tinggi NTT mengeluarkan surat tegurandengan Nomor: W 17-DA-KP.04.10-808 tertanggal 30 Juli 2005 kepadaKetua Pengadilan Negeri Kupang.

Mencermati pemberitaan media massa tersebut, Kantor PerwakilanNTT dan NTB menyurati Ketua Mahkamah Agung, kiranya MahkamahAgung melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan SuratEdaran MA Nomor: 01 Tahun 2003 tertanggal 13 Februari 2005(No:MA/KUMDIL/01/II/K/2003 tentang Mutasi Hakim). SuratEdaran Mahkamah Agung tersebut berisi larangan memberikan perkarabaru kepada hakim yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi,termasuk kepada ketua dan wakil ketua apabila juga menerima SuratKeputusan Mutasi. Point 3 Surat Edaran MA Nomor: 01 Tahun 2003berbunyi sbb: “Bagi para pimpinan Pengadilan/Hakim yang telah



mendapat Surat Keputusan Mutasi hanya boleh menyelesaikanperkara yang sedang diperiksa yang telah memasuki tahap putusan(persiapan pembuatan/ pembacaan putusan)”. Penyelesaian perkarayang masih dalam tahap pemeriksaan tidak dapat dijadikan alasanuntuk belum melaksanakan mutasi karena waktu yang diberikan hanyapaling lama 3 bulan. Surat inisiatif tersebut dikirim hari Sabtu tanggal20 Agustus 2005, hingga pada hari itu juga setelah melalui rapat majelishakim, HS menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua MajelisHakim yang menyeret 7 anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kupangmasa bhakti 1999-2004.

7. Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional Terhadap Pergantian

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.

Mencermati polemik yang berkembang di NTT seputar siapa yangmenjadi Kajati NTT setelah BR Pangaribuan diberhentikan oleh JaksaAgung dari jabatan struktural karena memasuki usia 60 tahun, makasebagai sikap proaktif serta kepedulian terhadap penyelenggaraannegara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN)sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Komisi Ombuds-man Nasional Perwakilan NTT dan NTB menyurati Jaksa AgungRepublik Indonesia melalui surat No 37/Kon-inisiatif.0004/VIII/2005-dd Kupang, 26 Agustus 2005. Kepada Jaksa Agung dimohon agar dapatmemperhatikan Surat Kejaksaan Agung Nomor:B-591/C/Cp.3/07/2005tentang pelaksanaan tugas jaksa yang telah mencapai Batas Usia Pensiununtuk jabatan struktural yang ditujukan kepada para Kepala KejaksaanTinggi se-Indonesia tertanggal 14 Juli 2005. Point 4.4.2 surat keputusanini berbunyi: “Terhadap jaksa yang telah diterbitkan KEPJApemindahan sebagai jaksa fungsional untuk segera melaksanakantugas ditempat yang baru”. Sementara pada point 4.4.3 berbunyi:“Khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi sebelum memasuki batas usiapensiun untuk jabatan struktural atau melaksanakan tugas ditempatyang baru karena pemindahan/mutasi dan belum ditetapkan pejabatpenggantinya, agar menerbitkan surat perintah pelaksana hariankepada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggii”. Menanggapi surat KomisiOmbudsman Nasional tersebut, Jaksa Agung RI menunjuk LorensSerworwora, SH sebagai pengganti Kepala Kejaksaan Tinggi NTTmenggantikan BR Pangaribuan, SH.



8. Keterlibatan Oknum Aparat Keamanan Dalam Kasus Dugaan GulaIllegal di Kabupaten Alor, NTT.

Penyidik Polres Alor menghentikan sementara penyidikan kasuspencemaran nama baik oleh AD selaku Ketua Kominda Alor setelahmenyoal dugaan keterlibatan aparat keamanan di Kabupaten Alor dalamkasus dugaan gula illegal. Kapolres Alor mendapat rekomendasi dariKomisi Ombudsman Nasional NTT dan NTB agar mendahulukansubstansi persoalan yang dilaporkan Kominda sebelum memproseskasus pencemaran nama baik. Dasar rekomendasi adalah surat MabesPolri yang ditujukan kepada Kapolda se-Indonesia No Pol: B/345/III/2005/Bareskrim agar melindungi saksi pelapor dalam berbagai kasus.

9. Penganiayaan oleh Oknum Aparat Terhadap Seorang Tahanan di

Lembaga Pemasyarakatan Penfui, Kupang, NTT. Polresta Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri

Kupang menindaklanjuti rekomendasi Komisi Ombudsman NasionalNomor: 05/Kon-inisiatif.0001/VI/2005-dd tanggal 4 Juli 2005 yangmeminta tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan terhadapseorang tahanan hingga mengalami kebutaan di LP Penfui Kupang.Pelaku penganiayaan tersebut akhirnya divonis 3 tahun penjara olehPN Kupang.



BAB IIIPELAKSANAAN DAN EVALUASI

PROGRAM 2005


BAB IIIPELAKSANAAN DAN EVALUASI

PROGRAM 2005

Sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional Dalam BentukKlinik

Penerimaan keluhan di tempat atau biasa disebut dengan KlinikPengaduan Ombudsman dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Melakukan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan Komisi Om-budsman Nasional kepada masyarakat daerah; dan

2. Menerima langsung keluhan masyarakat di daerah terutama didaerah yang jauh dari pusat kota.

Dalam pelaksanaannya, klinik pengaduan Ombudsmandiselenggarakan bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi:seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan Klinik. Adapuntujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah agar peserta dari daerah yangbersangkutan lebih memahami pelaksanaan tugas Komisi OmbudsmanNasional terutama dalam hal penerimaan dan penanganan keluhan.

Hal yang paling penting dalam klinik adalah seberapa jauhmasyarakat daerah mengetahui keberadaan atau pelaksanaan klinikpengaduan tersebut. Dalam hal ini Komisi Ombudsman Nasionalmelakukan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan klinik melaluiiklan di berbagai media massa dan media elektronik. Penyebaraninformasi dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan klinik, sehinggamasyarakat mengetahui kapan dan dimana klinik diselenggarakan sertabagaimana laporan dapat disampaikan.

Penyelenggaraan klinik termasuk juga rangkaian kegiatan seminardan pelatihan, dilaksanakan dengan melibatkan unsur/kelompokmasyarakat di daerah. Di Jayapura, Komisi Ombudsman Nasionalbekerjasama dengan Lembaga Masyarakat; di Manado bekerjasama


dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi sedangkan diSemarang Komisi Ombudsman Nasional bekerjasama dengan kantorsurat kabar harian “Suara Merdeka”. Apapun latar belakang mitra kerjaKomisi Ombudsman Nasional, mereka harus mempunyai komitmenuntuk membangun institusi Ombudsman baik pada saat pelaksanaan ataupun sesudah klinik serta memiliki jaringan yang cukup luas terutamadengan kalangan pers. Berkaitan dengan hal tersebut tidak jarang padasaat pelaksanaannya, penyebaran informasi dilakukan di luar rencana.Di Manado, misalnya, Komisi Ombudsman Nasional diundang untukberdialog interaktif dalam sebuah acara di stasiun televisi lokal. Begitujuga di Malang, dimana Ketua Komisi Ombudsman Nasional diundanguntuk berdialog interaktif di salah satu stasiun radio.

Pelaksanaan & Hasil Klinik Ombudsman. Selama tahun 2005pelaksanaan klinik dilakukan di beberapa daerah, yaitu di kota Manado(Sulawesi Utara), Jayapura (Papua), Surabaya dan Malang (JawaTimur), Semarang (Jawa Tengah) dimana pelaksanaan klinik dilakukanbersama-sama dengan kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan JawaTengah, kemudian di kota Mataram (Nusa Tenggara Barat) dimanapelaksanaan klinik dilakukan bersama-sama dengan kantor PerwakilanNTT dan NTB, dan selanjutnya di Ruiteng, Manggarai (Nusa TenggaraTimur). Pelaksanaan klinik di Ruiteng ini dilakukan sepenuhnya olehkantor Perwakilan NTT dan NTB. Terakhir, klinik dilakukan di kotaBogor dan Bekasi setelah pelaksanaan seminar mengenai OmbudsmanDaerah di Jakarta.

Hasil dari sejumlah klinik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tempat Klinik Jumlah LaporanManado, Sulawesi Utara 21Jayapura, Papua 20Jawa TimurSurabaya 15Malang 24Semarang, Jawa Tengah 60Mataram, Nusa Tenggara Barat 8Ruiteng, Nusa Tenggara Timur 10DKI JakartaBogor 2Bekasi 0

Pelaksanaan dan Evaluasi Program 2005


Beberapa hal yang menjadi masukan dan perbaikan untukpelaksanaan klinik pada tahun mendatang adalah perlunya publikasiyang lebih intensif dan waktu pelaksanaan klinik yang perludiperpanjang, termasuk mengupayakan penyelesaian kasus denganmelakukan mediasi/konsiliasi dengan instansi terkait pada saatpelaksanaan klinik (melibatkan instansi terkait).

Diharapkan di masa yang akan datang, Komisi OmbudsmanNasional akan lebih aktif mengadakan klinik Ombudsman termasuk didaerah terpencil mengingat wilayah Indonesia berbentuk kepulauanyang sangat luas.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia

Ketua DPR RI melalui surat Nomor : RU.02/4427/DPR.RI/2005tanggal 30 Juni 2005 telah menyampaikan RUU Ombudsman RepublikIndonesia kepada Presiden RI sebagai usul inisiatif untuk dapat dibahasbersama pemerintah. Sebagai tindak lanjut surat tersebut MenteriSekretaris Negara melalui surat B. 422/M.Sesneg/7/2005 tanggal 7 Juli2005 telah menyerahkan RUU Ombudsman Republik Indonesia kepadaMenteri Hukum dan HAM untuk dibahas dengan instansi terkait. DPRRI periode 1999-2004 telah mengesahkan RUU ini dan mengirimkannyakepada pemerintah, namun Presiden pada waktu itu tidakmenindaklanjutinya sehingga sampai tahun 2004 tidak sampai padapembahasan antara pemerintah dan DPR. Komisi OmbudsmanNasional dalam setiap Rapat Dengar pendapat selalu mengingatkankembali kepada DPR melalui Komisi III untuk tetap mengajukankembali RUU Ombudsman RI sebagai inisiatif DPR. Karena tidak adatradisi ‘carry over’ sehingga RUU ini harus melalui proses sidangparipurna pada tahun 2005 dan diusulkan lagi menjadi inisiatif DPRRI. Sesuai komitmen Pemerintah dibawah Presiden Susilo BambangYudhoyono, RUU ini dianggap penting untuk diundangkan.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia initerdiri dari 17 Bab dan 48 pasal. Isi dari RUU Ombudsman RepublikIndonesia meliputi : Ketentuan Umum, Asas Sifat dan Tujuan,Kewajiban Penyelenggara Negara, Tempat Kedudukan, Fungsi Tugasdan Wewenang Ombudsman Nasional, Susunan Keanggotaan Ombuds-man Nasional, Laporan, Mekanisme dan Tata Kerja Ombudsman



Nasional, Kemandirian Ombudsman Nasional, Laporan Berkala danTahunan, Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional, OmbudsmanDaerah, Hubungan Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah.Substansi RUU ini tidak berbeda dengan Rancangan Undang-UndangOmbudsman RI yang telah diajukan oleh DPR RI periode 1999-2004.

Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia padatahun 2005 ini sedang dalam proses pembahasan di DepartemenHukum dan HAM. Tim yang terdiri dari perwakilan beberapa instansipemerintah, LSM, akademisi dan Komisi Ombudsman Nasional telahbeberapa kali melakukan pembahasan substansi RUU tersebut.

Mengenai ruang lingkup kewenangan tidak ada perbedaansubstansial dengan konsep yang disusun DPR RI namun terdapatbeberapa hal yang menjadi perhatian Komisi Ombudsman Nasonalyakni :

Susunan dan Keanggotaan Ombudsman

Dalam RUU Ombudsman Republik Indonesia susunan dankeanggotaan Ombudsman Nasional diatur dalam Bab VI pasal 11sampai pasal 19. Pada pasal 11 disebutkan Ombudsman Nasional terdiridari seorang Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Anggota. Susunankeanggotaan tersebut masih mengacu pada struktur berdasarkanKeppres No. 44 Tahun 2000 yang berbentuk Komisi, padahal pada RUUini tidak ada lagi bentuk komisi, karena nanti hanya akan ada Ombuds-man Nasional dan Ombudsman Daerah. Dengan tidak ada lagi namakomisi maka konsekwensinya hanya satu orang Ombudsman Nasionalyang dipilih DPR RI. Untuk membantu tugas Ombudsman perludiangkat Deputi Ombudsman sesuai kebutuhan. Deputi diangkat olehPresiden atas usulan Ombudsman Nasional.

Pertimbangan untuk hanya memilih satu Ombudsman Nasionaladalah untuk efektifitas dalam pengambilan keputusan, lagipula dalampraktek internasional sangat jarang ditemukan Ombudsman dalambentuk komisi. Apabila jumlah Ombudsman lebih dari satu maka tidakmudah pengambilan keputusan.



Kelembagaan Ombudsman Nasional

Dilihat dari cara pemilihannya bentuk Ombudsman Nasional adalahOmbudsman Parlementer. Sebagai konsekwensi OmbudsmanParlementer maka Ombudsman Nasional harus menyampaikan laporantahunannya kepada DPR RI. Dalam prakteknya persoalannya tidakmudah karena DPR juga tidak dapat secara langsung menindaklanjutilaporan tersebut. Dalam sistem parlementer Parlemen dapatmenjatuhkan menteri atau kabinet. Indonesia tidak menganut sistemparlementer, sehingga tidak mudah bagi DPR untuk bertindak apabilaternyata maladministrasi tersebut terjadi di level menteri. Untukmengatasi hal tersebut maka Ombudsman Nasional Indonesia perluberbentuk quasi parlementer. Untuk persoalan maladministrasi besardan berat dan melibatkan pejabat publik dengan level yang tinggi makaOmbudsman dapat menyampaikan kepada Presiden. Namun prosesseleksi calon Ombudsman Nasional harus tetap dilakukan melaluiparlemen untuk pertimbangan independensi dan dukungan politik.

Pasal 12 dan 13 RUU Ombudsman RI mengatur tentang personil diluar Ombudsman dan Deputi Ombudsman yakni dalam menjalankantugasnya secara teknis perlu adanya Asisten Ombudsman. Sedangkanuntuk mengurus kantor sehari-hari diperlukan Sekretaris Jenderal yangakan diangkat oleh Presiden atas usulan Ombudsman Nasional.Menurut ketentuan yang ada saat ini Sekretaris Jenderal adalah seorangpegawai negeri, karena menyangkut kewenangan pengelolaan anggaranyang berasal Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Dalam hal iniperlu juga pengaturan agar Kantor Ombudsman Nasional diberiwewenang khusus untuk mengatur kepegawaian menyangkut sistemjenjang karir dan penggajian. Untuk jabatan Asisten direkrut darikalangan profesional yang menguasai bidang teknis yang menjadi tugaspokok Ombudsman.

Ombudsman Daerah dan Ombudsman Perwakilan

RUU Ombudsman Republik Indonesia mengenal ada tiga jenisOmbudsman yakni Ombudsman Nasional, Perwakilan OmbudsmanNasional di Daerah dan Ombudsman Daerah. Ombudsman Daerah danPerwakilan Ombudsman Nasional di Daerah diatur dalam pasal 39sampai 42 Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indone-



sia. Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional dapat didirikan di daerahPropinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Keputusan OmbudsmanNasional. Pendirian Kantor Perwakilan bukan merupakan keharusannamun karena pertimbangan teknis dan geografis untuk mendekatkanpelayanan Ombudsman Nasional kepada masyarakat di daerah.

Dalam beberapa diskusi pembahasan RUU ini diberbagai tempatterdapat usulan agar Kantor Perwakilan harus didirikan di tiap daerahpropinsi mengingat ada ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadapitikad Pemerintah Daerah untuk mendirikan Ombudsman Daerah.Dalam situasi seperti sekarang ini alasan tersebut rasional, namun untukmasa yang akan datang dengan prediksi bahwa Pemerintah Daerahsudah meningkat kesadarannya untuk memperbaiki pelayanan umum,maka kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir. Di masa mendatangakan banyak berdiri Ombudsman Daerah sehingga OmbudsmanNasional dapat melakukan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalampenanganan laporan. Jadi pertimbangan untuk mendirikan KantorPerwakilan bukan hanya berdasarkan daerah administratif namun lebihpada urgensi misalnya jumlah laporan yang masuk dan daerah geografis.Satu Kantor Perwakilan di suatu daerah terntentu dapat mempunyaiwilayah kerja lintas daerah administratif dan lintas Propinsi.

Lalu bagaimana dengan pengaturan pendirian Ombudsman Daerah?Menurut RUU Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Daerahdapat dibentuk di Propinsi, Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah.Namun bagaimana prosesnya dan teknis tidak diatur secara jelas. PeranKomisi Ombudsman Nasional dalam proses pembentukan OmbudsmanDaerah tidak ada.

Dalam praktek selama ini pendirian Ombudsman Daerah selaludikonsultasikan kepada Komisi Ombudsman Nasional. KepentinganKomisi Ombudsman Nasional dalam proses pembentukan tersebutadalah menjaga agar pembentukan dan dalam melaksanakan tugasnyaOmbudsman Daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinisp universalOmbudsman. Untuk itu dalam RUU Ombudsman yang akan datangperlu pengaturan peran Ombudsman Nasional dalam pembentukanOmbudsman Daerah.



Program Pelatihan Asisten dan Staf Ombudsman

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia padaanggaran Tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional menganggarkanProgram Pelatihan Teknis untuk Asisten dan Staf Sekretriatnya yangterdiri dari pelatihan Bahasa Asing dan pelatihan Komputer.

Namun program pelatihan tersebut tidak sepenuhnya terlaksanamengingat pencairan anggaran Komisi Ombudsman Nasional selamakurun waktu tahun 2005 mengalami keterlambatan sehingga hanya 1(satu) kali Pelatihan Bahasa Inggris saja yang dapat di lakukan olehIbnu Firdaus, SH, Staf Sekretariat Ombudsman di Lembaga Bahasa LIACabang Bogor.

Komisi Ombudsman Nasional berharap pencairan anggaran KomisiOmbudsman Nasional Tahun 2006 yang akan datang tidak lagimengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan program peningkatansumber daya manusia dapat berjalan dengan lancar mengingattantangan ke depan Komisi Ombudsman Nasional sebagai salah satulembaga pengawasan di Indonesia semakin besar sehingga memerlukansumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh.

Kerjasama Internasional

Kerjasama dengan AusAid

Sebagaimana pada tahun sebelumnya, dalam tahun 2005 KomisiOmbudsman Nasional tetap melaksanakan kerjasama dengan kantorCommonwealth Ombudsman Australia melalui dukungan AusAid.Adapun bentuk kerjasamanya adalah mendukung kegiatan-kegiatansebagai berikut:1. Seminar “Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman

Daerah”, Pelatihan Ombudsman Daerah dan Klinik;2. Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam

Australasian-Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR);3. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;4. Keikutsertaan Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional

dalam Tim Pemetaan Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional danKantor Commonwealth Ombudsman Australia 2006-2007.



Pelaksanaan Seminar, Pelatihan dan Klinik. Selain melakukansosialisasi tugas dan fungsi institusi Ombudsman, tujuan dari rangkaiankegiatan seminar, pelatihan tentang Ombudsman Daerah dan klinikadalah memetakan aspek-aspek pelayanan umum yang menjadikewenangan Propinsi dan Kabupaten setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004; kemudianmemberikan pemahaman atas bentuk-bentuk maladministrasi publikyang menjadi kewenangan Ombudsman; memberikan keahlian teknispenanganan keluhan masyarakat, kepada peserta pelatihan;mendekatkan masyarakat di daerah untuk menyampaikan laporan/keluhan tentang maladministrasi kepada Ombudsman secara langsung;dan mengupayakan agar peserta pelatihan dapat berinisiatif untukmemfasilitasi terbentuknya Ombudsman Daerah.

Hasil yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini adalah supayamasyarakat daerah lebih memahami tugas dan fungsi Komisi Ombuds-man Nasional; kemudian agar alumnus pelatihan dapat memfasilitasiterbentuknya Ombudsman Daerah; dan harapan akan tersedianyatenaga yang sudah lebih memahami penanganan keluhan oleh KomisiOmbudsman Nasional.

Di kota Manado, Sulawesi Utara rangkaian kegiatan seminar,pelatihan dan klinik tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 30 April2005; di Jayapura, Papua pada tanggal 17 s.d. 21 Mei 2005; di Surabaya,Jawa Timur pada tanggal 25 s.d. 30 Juli 2005; di Semarang, JawaTengah pada tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2005; di Mataram, NusaTenggara Barat pada tanggal 19 s.d. 23 September 2005; dan terakhirdi DKI Jakarta pada tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2005.

Keikutsertaan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalamAustralasian and Pacific Ombudsman Regional Conference (APOR).Konferensi yang mengambil tema “The Small Ombudsman Office” inidiselenggarakan di Wellington, New Zealand, tanggal 9 s.d. 11 Februari2005.

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi. KegiatanPengembangan Teknologi Informasi pada kantor Komisi OmbudsmanNasional dilakukan melalui kegiatan diskusi dengan Direktur TeknologiInformasi kantor Commonwealth Ombudsman Australia, Peter Rankin.



Tujuan diskusi untuk membantu Komisi Ombudsman Nasionalmenangani keluhan masyarakat melalui sistem teknologi informasi .

Keikutsertaan Komisi Ombudsman Nasional dalam KonferensiInternasional. 9th Asian Ombudsman Association Conferencedilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 1 Desember 2005, Hong Kong. Hadirsebagai peserta adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional, AntoniusSujata, SH, MH; Asisten Ombudsman, Winarso, SH dan Elisa Luhulima,SH, LL.M serta Konsul pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia diHong Kong, Jan Maringka, SH, MH. Pada kesempatan tersebut KetuaKomisi Ombudsman Nasional juga bertindak sebagai Pembicara dalamsesi “Promoting Public Awareness”.

Sebelumnya, Ketua Komisi dan Ketua Sub Komisi Khusus KomisiOmbudsman Nasional telah mengikuti beberapa sidang komite tentangpemberantasan korupsi, restorative justice dan the roots of crime dalamKongres Perserikatan Bangsa-Bangsa XI di Bangkok (18 - 25 April 2005).Konggres PBB XI membahas masalah-masalah yang sangat penting,seperti tindakan-tindakan efektif untuk mengurangi kejahatanterorganisir yang transnasional; kerjasama internasional untukmenumpas terorisme; dan kaitan antara terorisme dengan kejahatanlain, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan finasial.Konggres melalui “Deklarasi Bangkok” antara lain meminta agar negara-negara segera meratifikasi Konvesi PBB tentang pemberantasan korupsi(UN Convention Againts Corruption). Selanjutnya, Konggresmenghimbau agar sistem peradilan pidana memberikan perhatiansepenuhnya atas korban kejahatan (victim of crime).

Kunjungan kerja. Komisi Ombudsman Nasional telah melakukankunjungan kerja ke Kantor Ombudsman (Yuan Control) Taiwan di Taipe(12 Oktober 2005) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (termasukOmbudsman) Macau, SAR China (14 Oktober 2005). Delegasi Ombuds-man Indonesia terdiri dari Ketua Komisi Antonius Sujata, SH, MH,Ketua Sub Komisi Khusus RM Surachman, dan Asisten OmbudsmanBudhi Masthuri, SH. Di Taipe delegasi diterima oleh Sekretaris JenderalControl Yuan, karena Ketua dan para Anggota Ombudsman yangjumlahnya sekitar 30 orang lebih ternyata belum dilantik. Bersamadengan Examination Yuan (Kekuasaan Pemeriksaan), oleh Dr. Sun YatSen, Control Yuan (Kekuasaan Pengawasan) ditambahkan kepada Trias



Politica Barat. Oleh karena itu Taiwan mengenal 5 sistem kekuasaan,yaitu Kekuasaan Eksekutif (Executive Yuan), Kekuasaan Legislatif (Leg-islative Yuan), Kekuasaan Yudikatif (Judicial Yuan), KekuasaanPemeriksaan (Examination Yuan) dan Kekuasaan Pengawasan(Control Yuan atau Dewan Ombudsman).

Kedudukan Ombudsman (Control Yuan) oleh karena itu sangat kuat.Dewan ini berwenang melakukan audit baik manajemen maupunkeuangan institusi publik. Selain itu Control Yuan berwenang meng-impeach pejabat publik (sipil dan militer), dan memeriksa (meng-im-peach) polisi, jaksa dan hakim yang diduga korup.

Kunjungan Delegasi Ombudsman dilanjutkan ke CCAC (KomisiPemberantasan Korupsi dan Ombudsman) Macau, SAR China (14Oktober 2005). Sebagai negara kecil bekas koloni Portugis, Macaumenempatkan Ombudsman di dalam program pemberantasan korupsi,di mana Biro Antikorupsi dan Biro Ombudsman ditempatkan sejajardibawah seorang Komisioner (Ketua CCAC). Biro Anti Korupsi bertugasmemberantas kasus-kasus penyimpangan untuk kepentingan pribadi,suap menyuap, korupsi, dan kejahatan pemilu, dengan tugas tambahanmencatat dan memantau pendapatan dan kekayaan penyelengaranegara. Hasil penyelidikan Biro Anti Korupsi diserahkan kepadaKejaksaan/Kejaksaan Agung yang akan memutuskan, apakah akanmelakukan penuntutan atau tidak. Sedangkan Biro Ombudsmanbertugas menyelidiki tindakan maladministrasi yang dilakukan olehKementerian atau instansi publik. Di samping itu Biro Ombudsmanberwenang melakukan intervensi dalam rangka memperbaiki tindakanpejabat publik yang dikeluhkan/dilaporkan.

Sementara itu, pada tanggal 21-22 Desember 2005, dua asistenKomisi Ombudsman Nasional (Nugroho Andriyanto, SH dan R. RiskyPrasetya, S.Kom) melaksanakan kunjungan kerja di Independent Com-mission Againts Corruption (ICAC) atau KPK Hong Kong danmendapatkan kesempatan untuk mempelajari operation unit, corrup-tion prevention dan community relation. Kedua asisten diberi briefingtentang pencegahan korupsi (termasuk sosialisasi kepada masyarakatmelalui pendidikan dengan menanamkan sikap anti korupsi sejak usiadini). Pada tanggal 23 Desember 2005, kedua asisten melanjutkan



kunjungan kerja di Ombudsman Office Hong Kong untuk melakukankajian tentang investigasi, rekomendasi serta lebih khusus padateknologi informasi yang mendukung sistematika kerja dan manajemendokumen.



BAB IVEVALUASI DAN PELAKSANAAN

PROGRAM 2005


BAB IVEVALUASI DAN PELAKSANAAN

PROGRAM 2005

Evaluasi dan Pelaksanaan Program 2005

Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalammenyampaikan laporan atau keluhan kepada Komisi OmbudsmanNasional menunjukkan adanya harapan yang sangat tinggi darimasyarakat akan meningkatnya kepatuhan instansi pemerintahterhadap rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional. Di sisi laindiperlukan kesabaran masyarakat untuk menunggu cepatnya prosespemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dalammenanggapi keluhan mereka. Keadaaan ini menjadi bagian penting yangharus dikelola secara cepat, tepat dan hati-hati dalam membangunkinerja Komisi Ombudsman Nasional agar dapat diterima baik di matamasyarakat. Lebih penting lagi adalah bahwa dalam menyusun programkerja Komisi Ombudsman Nasional mencakup Kantor PerwakilanKomisi Ombudsman Nasional di DI Yogyakarta dan Kupang, terkaitpada anggaran pendukung pelaksanaannya, harus secara sungguh-sungguh, hati-hati, tepat dan baik. Dengan demikian alokasi anggaranyang telah diusulkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA)2005 dapat terealisasi sehingga kebutuhan Komisi OmbudsmanNasional dapat terpenuhi, bahkan memberikan kebebasan dandukungan penuh bagi kemandirian Komisi Ombudsman Nasional dalammelaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Tugas berat bagi Komisi Ombudsman Nasional dalam penggunaananggaran yang bersumber pada APBN TA 2005 adalah menjagakesinambungan antara kelancaran cairnya realisasi anggaran danprioritas pelaksanaan kegiatan. Kemampuan mengelola anggaran akansangat mendukung kinerja Komisi Ombudsman Nasional dalammeningkatkan fungsi setiap jajaran Komisi Ombudsman Nasional,terutama dalam menjaga stabilitas pelaksanaan tugas, kinerja dankewibawaan Komisi Ombudsman Nasional dari waktu ke waktu.Keadaan ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Ombudsman


Nasional khususnya dalam menegakkan disiplin penggunaan danperencanaan anggaran yang tepat guna. Dengan demikian program-program kerja Komisi Ombudsman Nasional akan dapat meningkatsecara kualitas dan kuantitas, dan akan sangat berpengaruh dalampeningkatan kapasitas lembaga Komisi Ombudsman Nasional dalammendorong terwujudnya good governance di Indonesia.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2005 terdapat perubahankebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran APBN. Keadaan inimemerlukan adaptasi serta uji coba pelaksanaannya oleh seluruhinstansi pemerintah yang menggunakan APBN termasuk didalamnyaKomisi Ombudsman Nasional. Oleh karena itu pada TA 2005 sempatterjadi keterlambatan pencairan anggaran Komisi OmbudsmanNasional, sehingga terpaksa harus diadakan penyesuaian dengan pro-gram-program kerja yang sudah direncanakan. Prioritas utama dalampenggunaan anggaran TA 2005 adalah membayar honoraria dan biayarutin kantor Komisi Ombudsman Nasional. Pertimbangan penetapanprioritas tersebut adalah untuk meningkatkan integritas dan kinerjaseluruh jajaran Komisi Ombudsman Nasional melalui kerjasama inter-nal yang sebaik-baiknya. Secara terperinci pelaksanaan program kerjaTA 2005 tergambar dalam penjelasan berikut.



Kegiatan Anggaran GU 01 s.d 10 LS Jumlah Pengeluaran Serapan

2684.0001 Administrasi Umum 2.328.600.000 1.429.600.000 - 1.429.600.000 61% 2684.0003 Pembuatan Buku Literatur 60.250.000 - 18.727.500 18.727.500 31% 2684.0005 Pembuatan Leaflet/Poster 79.000.000 - 40.500.000 40.500.000 51% 2684.0012 Pendidikan dan Pelatihan

Teknis 311.925.000 23.343.800 - 23.343.800 7%

2684.0035 Penelitian dan Pengembangan Hukum

141.925.000 - - - 0%

2684.0056 Penyelenggaraan, Pemeriksaan dan Pengawasan

382.950.000 145.119.100 - 145.119.100 38%

2684.0065 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

65.000.000 11.006.480 9.500.000 20.506.480 32%

2684.0070 Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional

843.800.000 28.215.000 213.252.370 241.467.370 29%

2684.0082 Dengar Pendapat dengan Organisasi/Lembaga/ Tokoh Masyarakat

259.560.000 35.968.800 - 35.968.800 14%

2684.0085 Penyelenggaraan Ceramah/ Diskusi/Seminar/Sarasehan

236.205.000 55.043.762 29.883.449 84.927.211 36%

2684.0088 Rapat-rapat Koordinasi/ Kerja Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja

253.000.000 40.899.400 45.034.600 85.934.000 34%

2684.0094 Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi

41.600.000 8.857.750 12.500.000 21.357.750 51%

2684.0095 Iklan/Pengumuman/ Pemberitahuan

1.353.600.000 544.000 1.347.820.000 1.348.364.000 100%

2684.0096 Iuran Organisasi Lokal/Internasional

22.500.000 9.670.000 - 9.670.000 43%

2684.0098 Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA)

1.159.851.000 374.119.773 352.100.000 726.219.773 63%

2684.0273 Pengadaan Meubelair 221.700.000 9.620.500 93.500.000 103.120.500 47% 2684.0289 Pengadaan Kendaraan

Bermotor Roda 2 28.000.000 - 24.040.000 24.040.000 86%

2684.0290 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

170.000.000 - 160.600.000 160.600.000 94%

2684.0474 Pencetakan/Penerbitan/ Penggandaan/Laminasi

59.750.000 - - - 0%

2684.1042 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Online

249.700.000 - - - 0%

2684.1043 Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer

525.500.000 9.849.400 - 9.849.400 2%

2684.1044 Pemeliharaan dan Peremajaan Website

200.350.000 - - - 0%

JUMLAH 2.181.857.765 2.181.857.765 2.347.457.919 4.529.315.684 50%



Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional 2005

Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun2005 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KomisiOmbudsman Nasional serta Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan JasaKomisi Ombudsman Nasional Tahun 2005 dari Sekretariat Negara RI.

Hal tersebut berdasar kepada pasal 10 Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa :a. ayat (1) Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan

dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);b. Ayat (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabatpengadaan;

c. Ayat (3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri,baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Dengan demikian pengadaan barang dan jasa Komisi OmbudsmanNasional Tahun Anggaran 2005 harus dilaksanakan oleh panitia ataupejabat pengadaan yang berasal dari pegawai negeri. Sementara stafdan pegawai Komisi Ombudsman Nasional tidak ada yang berstatussebagai pegawai negeri. Untuk pengadaan barang dan jasa KomisiOmbudsman Nasional Tahun 2005 panitia/pejabat pengadaan berasaldari Sekretariat Negara RI.

Namun Komisi Ombudsman Nasional juga mengangkat PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional yangditetapkan dan diangkat dengan Surat Keputusan Penanggung JawabPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 006/KON-SK/I/2005tanggal 19 Januari 2005 tentang Pengangkatan Panitia PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005. Halini disebabkan panitia atau pejabat pengadaan pada saat itu belumditetapkan dan diangkat oleh Sekretariat Negara RI meskipun SuratPengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2005 Nomor : 010.2/69-03.0/-/2005 telah ditetapkan padatanggal 03 Pebruari 2005.



Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi OmbudsmanNasional Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Enni Rochmaeni, SH KetuaBudhi Masthuri, SH Wakil KetuaIbnu F. Zayyad, SH SekretarisPatnuaji A. Indrarto S.S Anggota PengadaanNugroho Andriyanto, SH Anggota PengadaanR. Risky Prasetya, S.Kom Anggota PenerimaAwidya Mahadewi, S.S Anggota PenerimaElisa Luhulima, SH. LLM Anggota PenerimaHasymi Muhammad, S.S Anggota Penerima

Adapun pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman NasionalTahun 2005 yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan JasaKomisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut :

PENGADAAN BARANG DAN JASAKOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2005

NO PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA BARANG/JASA NILAI Pelaksanaan Semiloka tentang Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi

PT. Ambhara Tharuna

Rp 21.370.195 1

Pengadaan seminar kits Semiloka tentang Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi

CV. Multi Sarana Cemerlang Rp 8.513.254

2 Buku Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik

CV. Matris Jami Abadi Rp 18.727.500

3 Penerbitan Tabloid Ombudsman Edisi Khusus PT. Percetakan Penebar Swadaya Rp 8.500.000

Rp 57.110.949

Untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala BiroAnggaran II Sekretariat Negara RI mengeluarkan Keputusan Kepala BiroAnggaran II Sekretariat Negara RI Nomor 24 Tahun 2005 tentangPenetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi OmbudsmanNasional Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 07 Pebruari 2005 danKeputusan Kepala Biro Anggaran II Sekretariat Negara RI Nomor 41



Tahun 2005 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasapada Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 pada tanggal14 Pebruari 2005 serta Keputusan Kepala Biro Anggaran II SekretariatNegara RI Nomor 42 Tahun 2005 tentang Perubahan Susunan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional TahunAnggaran 2005 pada tanggal 14 April 2005.

Dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan Kepala Biro AnggaranII Sekretariat Negara RI tersebut, pengadaan barang dan jasadilaksanakan oleh panitia dan pejabat pengadaan dari SekretariatNegara RI.

Adapun pengadaan barang dan jasa Komisi Ombudsman NasionalTahun Anggaran 2005 yang dilaksanakan Panitia / Pejabat PengadaanBarang dan Jasa Komisi Ombudsman Nasional dari Sekretariat NegaraRI adalah sebagai berikut :

PENGADAAN BARANG DAN JASAKOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2005

N O P EN G A D AA N BAR A N G / JA SA P EN YED IA BAR AN G /JA SA N ILA I 1 Sewa rum ah kantor un tuk Kantor

Pe rwak ilan Kom isi Om budsm an Nasiona l W ilayah D I Yogyakarta - Jawa Tengah

Yohanes Soebeno R p 46.500.000

2 Sewa rum ah kantor un tuk Kantor Kom isi Om budsm an Nasiona l Pe rwak ilan Nusa Tenggara T im ur - Nusa Tenggara Barat

Sem ual Krist ian Ler ik R p 47.000.000

3 Rapat Kerja Kom is i Om budsm an Nasiona l

PT. Kem ang Jaya Raya (Ho tel Kem ang)

R p 45.034.600

Ik lan Layanan M asya rakat di Surat Kabar

R p 235 .620 .000

Ik lan Layanan M asya rakat di Te levisi

R p 864 .000 .000

4

Ik lan Layanan M asya rakat di R adio

PT . Med ia In fo rm asi D un ia ‘N terta inm ent

R p 248 .200 .000 Pengadaan Sepeda Motor PT . W ahana M akm ur Sejati R p 24.040.000 5 Pengadaan M inibus PT . A stra In ternational, Tbk R p 160 .600 .000

6 Pem belian Map A rsip PT. Datasc rip R p 12.500.000 7 Pencetakan Leaflet / Bookle t

In fo rm asi R ingkas Prosedur Kerja Kom isi Om budsm an Nasiona l

PT. Percetakan Penebar Sw adaya

R p 4 .700 .000

8 Penerb itan Tab lo id O m budsm an PT. Percetakan Penebar Sw adaya

R p 27.300.000

9 Pencetakan Poster CV. M atris Jam i Abadi R p 9 .500 .000 Pengadaan Kamera d ig ita l dan v ideo kamera

PT . Bonaprim a Kartajaya R p 8 .500 .000

Pengadaan AC Split 1 PK PT. Marm akindo Putra Khar isma R p 13.600.000

10

Sewa Gedung Kantor Kom isi O m budsm an Nasional

M uham m ad Sunu P rabowo, SE R p 330 .000 .000

R p 57 .1 10.949 R p 2.077 .0 94.6 00 R p 2.134 .2 05.5 49



Penyerapan Anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2005melalui pengadaan barang dan jasa dengan proses pembayaran langsung(LS) adalah sebesar Rp. 2.134.205.549 (dua milyar seratus tigapuluh empat ribu dua ratus lima ribu lima ratus empat puluhsembilan rupiah) atau 23.73 % dari total Anggaran Komisi Ombuds-man Nasional Tahun 2005 sebesar Rp 8.994.766.600.

Rencana Kerja Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2006

Sampai akhir tahun 2005, Rancangan Undang-undang tentangOmbudsman Indonesia belum diundangkan. Hal tersebut terkait padaalokasi anggaran Komisi Ombudsman Nasional Indonesia yang masihberada di bawah anggaran Sekretariat Negara, dalam ProgramPenyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Adapunkegiatan-kegiatan Komisi Ombudsman Nasional masih merupakantindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang terlaksana pada tahun 2005dengan prioritas pengembangan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta danJawa Tengah, Kantor Perwakilan NTT dan NTB.

Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional yaitupengawasan terhadap pelayanan publik melalui penangananlaporan, termasuk penanganan laporan pada Kantor Perwakilan DIYogyakarta dan Jawa Tengah, dan Kantor Perwakilan NTT dan NTB;

2. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihansubstantif dan pelatihan teknis lainnya untuk staf Komisi Ombuds-man Nasional baik di Jakarta maupun di Kantor Perwakilan;

3. Pengembangan institusi Ombudsman melalui :1. Pelaksanaan kerjasama dengan:

1. Instansi Pemerintah berkaitan dengan tindak lanjut laporanKomisi Ombudsman Nasional melalui kegiatan penelitiandan tindak lanjut MoU;

2. Kalangan pers.2. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk:

1. Seminar, Pelatihan Ombudsman Daerah, dan Klinik;2. Penyebaran pemahaman mengenai Ombudsman melalui

Iklan Layanan Masyarakat serta penyebaran informasimelalui leaflet dan booklet;



3. Kunjungan kerja ke universitas ataupun sekolah di Jakartamaupun di daerah;

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;4. Keikutsertaan Komisi Ombudsman Nasional dalam keanggotaan

Asian Ombudsman Association dan International OmbudsmanInstitute;

5. Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Komisi OmbudsmanNasional dan Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan JawaTengah, dan Kantor Perwakilan NTT dan NTB.

Secara rinci rencana kegiatan Komisi Ombudsman Nasional yangakan dilaksanakan pada tahun 2006 meliputi program administrasiumum, pembuatan buku literatur, pembuatan leaflet/poster,pendidikan dan pelatihan teknis, pengadaan pakaian seragam tenagateknis, penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan istemInformasi Manajemen, penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan,penyuluhan dan penyebaran informasi, bantuan delegasi Ombudsmanke sidang internasional, dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar, rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja, penyeleng-garaan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi, pembayaran iuranorganisasi lokal/internasional, retribusi listrik, telepon gas dan air,perawatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan sarana gedung,pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, pencetakandan penerbitan, dan pemeliharaan dan peremajaan software/hardwarekomputer.

Selain pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN), Komisi Ombudsman Nasionaldiharapkan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui kerjasamadengan kantor Commonwealth Ombudsman Australia selama 3 tahun,dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Adapun kegiatan yangdidukung oleh kantor Commonwealth Ombudsman Australia secaragaris besar meliputi :

1. Program penguatan institusi Ombudsman secara internasional2. Program Penguatan institusi Ombudsman melalui Ombudsman

Daerah



3. Program penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui:1. Pertukaran staf terutama staf Penanganan Keluhan, antara staf

Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Australia (Fed-eral Ombudsman dan State Ombudsman)

2. Pelatihan substantif untuk mendukung proses penanganankeluhan yang efektif dan pelatihan teknis untuk mengembanganjaringan kerja Komisi Ombudsman Nasional terutama melaluiSistim Informasi Manajemen.



BAB VPENUTUP


BAB VPENUTUP

Jumlah laporan masyarakat yang meningkat pada tahun 2005menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Ombudsman Nasionalmendapat perhatian yang lebih luas di kalangan masyarakat. Pengakuanterhadap kinerja Komisi Ombudsman Nasional dan harapan akanpenyelesaian permasalahan menyangkut pelayanan masyarakat olehpejabat/instansi penyelenggara pemerintahan menjadi faktormeningkatnya jumlah laporan masyarakat. Hal ini yang perlu dijawaboleh Komisi Ombudsman Nasional dengan jalan meningkatkan kinerjapelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjawab kepercayaanmasyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional.

Upaya peningkatan kinerja terhadap penanganan laporanmasyarakat tetap diupayakan dengan segala keterbatasan dan kendala-kendala yang muncul sepanjang tahun 2005. Tindak lanjut terhadaplaporan masyarakat tetap diupayakan semaksimal mungkin tanpaadanya keterlambatan, termasuk upaya memonitor respon/tanggapandari instansi terlapor. Disamping itu pelaksanaan investigasi lapanganinvestigasi inisiatif serta monitoring laporan masyarakat menunjukkanadanya perbaikan kinerja Komisi Ombudsman Nasional dalam melayanimasyarakat yang mengadukan keluhannya. Harapan di masa mendatangadalah meningkatnya kualitas rekomendasi Komisi OmbudsmanNasional dengan adanya dukungan data yang kuat dan akurat danrespon yang baik dari institusi terlapor untuk melaksanakanrekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.

Harus diakui bahwa keberadaan Kantor Perwakilan Komisi Om-budsman Nasional di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta di NTTdan NTB membawa dampak positif dalam mensosialisasikankeberadaan Komisi Ombudsman Nasional. Hal ini terbukti melaluijumlah laporan masyarakat yang masuk ke tiap Kantor Perwakilan.Masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporannya kepadaKomisi Ombudsman Nasional melalui Kantor Perwakilan daripadaharus menghubungi Kantor Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta.


Dampak positif inilah yang membuat Komisi Ombudsman Nasionalmempertimbangkan untuk kembali membuka Kantor Perwakilan dibeberapa daerah untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan salah satudaerah di wilayah Indonesia bagian timur.

Keberadaan program sosialisasi dalam bentuk klinik yang dilakukandi beberapa daerah ternyata cukup mendorong masyarakat untukdatang melaporkan keluhan mereka berkaitan pelayanan masyarakat.Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masukdalam kegiatan klinik tersebut. Bukanlah tidak mungkin kegiatan kliniksemacam ini dapat terus dikembangkan pada masa mendatang sebagaikegiatan sosialisasi sekaligus membuka akses seluas-luasnya kepadamasyarakat untuk terlibat dalam mengawasi pelayanan masyarakat olehpenyelenggara pemerintahan.

Program seminar dan pelatihan yang dilakukan bersamaan dengankegiatan klinik pada dasarnya berupaya membuka pemahaman baikmasyarakat maupun pemerintah daerah mengenai pentingnyamembentuk Ombudsman Daerah dalam rangka pengawasan pelayananmasyarakat oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan otonomidaerah. Beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, SumateraUtara, serta Sulawesi Utara menyambut baik hal ini dan mengupayakandi masa mendatang dapat terbentuk lembaga Ombudsman Daerah.

Namun terlepas dari perkembangan baik yang dialami Komisi Om-budsman Nasional sepanjang tahun 2005, ada hal-hal yang masihmenjadi kendala sebagaimana juga dialami pada tahun-tahunsebelumnya. Hal utama yang masih menjadi perhatian Komisi Ombuds-man Nasional adalah keberadaan rancangan Undang-undang Ombuds-man Republik Indonesia yang saat ini masih dalam pembahasan diDepartemen Hukum dan HAM. Tidak dapat dipungkiri bahwakeberadaan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia inisangatlah penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitaslembaga baik di mata masyarakat maupun lembaga pemerintah. Disamping itu keberadaan Rancangan Undang-undang lain yang saat inijuga masih dalam pembahasan seperti Rancangan Undang-UndangKebebasan Memperoleh Informasi, Rancangan Undang-undangPelayanan Umum serta Rancangan Undang-Undang tentangPerlindungan Saksi sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan

Penutup


Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan tugasnya sesuaikewenangan yang telah diberikan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenaipenggunaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2005, dimana KomisiOmbudsman Nasional hanya mampu menyerap sekitar 50% dari totalanggaran. Sebagaimana dialami pada tahun lalu berkaitan dengantertundanya persetujuan terhadap anggaran Komisi OmbudsmanNasional yang menyebabkan kurang berjalannya kegiatan-kegiatan yangtelah direncanakan, adapula permasalahan peraturan penggunaananggaran tersebut yang belum mendapat kejelasan. Disamping itu,penerapan peraturan baru mengenai penggunaan anggaran masih perludisosialisasikan lebih lanjut sehingga pada masa mendatang tidak terjadilagi kendala dalam hal penggunaan anggaran.

Hal yang menggembirakan adalah disetujuinya anggaran KomisiOmbudsman Nasional tahun 2006 beberapa waktu sebelum akhir tahun2005 oleh DPR. Diharapkan pada masa mendatang kendala-kendalakeuangan yang terjadi pada tahun 2005 lalu tidak terulang lagi padatahun 2006, sehingga kegiatan yang telah direncanakan oleh KomisiOmbudsman Nasional dapat berjalan lebih baik dan membawa dampaksecara luas bagi masyarakat dalam hal pelayanan umum olehpenyelenggara pemerintahan.

Penutup


Foto-Foto Kegiatan


Diskusi Panel dalam rangka Ulang Tahun Komisi Ombudsman Nasional ke-6 (11 April2005) di Hotel Ambhara, Jakarta.

Seminar Pembentukan Ombudsman Daerah di Hotel Graha Santika, Semarang, JawaTengah (22-26 Agustus 2005)

Foto-foto Kegiatan


Peserta Pelatihan Penanganan Keluhan Masyarakat (25-30 Juli 2005) di HotelEquator, Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional sedang diwawancarai oleh Radio RepublikIndonesia (November 2005).

Foto-foto Kegiatan


Scoping Mission, delegasi Komisi Ombudsman Nasional bersama delegasiCommonwealth Ombudsman Australia di Canberra (21-26 Nopember 2005).

Ketua delegasi Ombudsman Asia (Asia Ombudsman Association) bergambar bersamadalam Konferensi Ombudsman Asia ke-9 di Hong Kong SAR, PR China (28 Nopember-1Desember 2005).

Foto-foto Kegiatan


Delegasi Ombudsman Indonesia diterima oleh Ketua CCAC (KPK Macao) di MaccaoSAR, PR China (14 Oktober 2005).

Delegasi Ombudsman Indonesia diterima oleh Principle Investigator IACAC (KPK HongKong) di Hong Kong SAR, PR China (16 Oktober 2005).

Foto-foto Kegiatan


Kewaspadaan MasyarakatDan Ombudsman


Makalah yang disampaikan pada9th Asian Ombudsman Association Conference

Hong Kong, 28 November s.d. 1 Desember 2005

Kewaspadaan Masyarakat Dan OmbudsmanOleh: Antonius Sujata**

Apabila masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan ataspelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan, makasegala bentuk penyimpangan dapat diminimalisir. Pejabat pemerintahmenjadi lebih berhati-hati. Pada saat itu pula, fungsi pengawasan olehOmbudsman akan lebih efisien dan efektif serta ke depan bersifatmencegah/preventif. Pengawas dan pengawasan akan bertambah baiksecara kuantitas maupun kualitas. Kesadaran masyarakat bahwa merekaberhak memperoleh kesejahteraan termasuk pelayanan akanmendorong pemerintah dan pejabat publik berusaha meningkatkankualitas pelayanan. Jangan sampai masyarakat/orang-orangdiperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Sebagai akibatnya,masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadappenyelenggaraan Pemerintahan. Sebaliknya, justru Pemerintah yangmengawasi masyarakat.

Mengingat fakta tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Om-budsman Nasional didasari oleh beberapa prinsip:

1. Partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan memungkinkanPemerintah untuk bertindak lebih adil, bersih, terbuka dan bebasdari praktik-praktik koruptif.

2. Pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik,merupakan implementasi dari prinsip berdemokrasi, perludikembangkan dan dilaksanakan untuk mengurangipenyalahgunaan wewenang serta kekuasaan.

3. Dalam lingkungan Pemerintah, terutama instansi Pemerintahtermasuk Lembaga Peradilan, wajib memberikan pelayanan yang

* Ketua Komisi Ombudsman Nasional


Kewaspadaan Masyarakat dan Ombudsman

baik dan perlindungan atas hak-hak masyarakat. Keduanyamerupakan tugas yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkankeadilan dan kesejahteraan.

Tiga tahun yang lalu KON mengajukan gagasan betapa pentingnyaUndang-undang tentang Pemberian Pelayanan Umum kepadamasyarakat. Pedoman standar tersebut antara lain, mencakup:persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan, pejabatyang bertugas melayani, prosedur yang harus ditempuh, lamanyapelayanan serta berapa yang harus dibayar (apabila ada biaya/umumnyagratis). Setiap lembaga memiliki standar pelayanan yang berbeda namunsubstansi mengenai persyaratan, petugas, prosedur, lamanya pelayananserta biaya harus dicantumkan secara jelas dan konkrit.

Dengan demikian aparat yang dilaporkan kepada Ombudsmanmeskipun tidak terikat Ombudsman, namun secara hukum menjaditerikat pada Undang-undang tentang pelayanan umum serta peraturanpelayanan masing-masing lembaga.

Berikut beberapa program untuk meningkatkan kewaspadaan publik:

1. Bagi lembaga yang belum banyak dikenal karena relatif masih barumaka promosi melalui media massa (surat kabar dan majalah) danmedia elektronik (televisi dan radio) sangat efektif untuk mengajakmasyarakat berperan serta secara aktif dalam pengawasan.

2. Bagi kalangan tertentu, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat,Pengacara,Politisi pejabat inspektorat jenderal keberadaan Ombuds-man sering disikapi penolakan, pertanyaan efektifitasnya atau nadapesimistis. Sebagian dari mereka memang belum memahami Om-budsman, sebagian karena dilandasi sikap politik tertentu, yang lainmenganggap Ombudsman sebagai kompetiter. Cara efektifmenghadapi kelompok ini adalah mengundang dan melakukandiskusi dengan mereka. Suatu forum terbuka dan representatifadalah sebuah seminar dan lokakarya. Ombudsman akan bertambahkuat karena banyaknya pertanyaan tentang efektifitasnya.

3. Setelah seminar atau workshop, maka perlu diikuti dengan kegiatanyang lebih implementatif yaitu pelatihan tentang Ombudsman dan



cara-cara pengawasan. Peserta pelatihan lebih selektif dan lebihsedikit dibandingkan dengan peserta seminar/workshop. Merekadipilih dari para peserta seminar yang memiliki semangat kuat untukmendukung eksistensi serta upaya pembentukan OmbudsmanDaerah. Para peserta dilatih cara menerima laporan sesuaikompetensi Ombudsman, melakukan investigasi, berkoordinasidengan pejabat pemerintah, mempersiapkan rekomendasi.Diharapkan di masa depan mereka dapat menjadi kader sertaperintis bagi pembentukan Ombudsman baru di daerah.

4. Langkah selanjutnya yang lebih konkrit adalah melaksanakanpenerimaan laporan secara langsung (klinik Ombudsman). Programini perlu didahului dengan iklan melalui surat kabar, radio sertatelevisi di daerah, berisi undangan agar warga masyarakat berduyun-duyun datang menyampaikan keluhannya pada tempat danwaktuyang ditentukan. Para peserta pelatihan didampingi olehOmbudsman akan melayani dan menerima pengadu (complainant)sekaligus memberi arahan cara membuat laporan yang benar sertacara bertindak agar laporannya efektif.

Hasil (output) program Kewaspadaan Masyarakat (PublicAwareness)

Bentuk-bentuk penyimpangan dalam memberi pelayanan kepada publikserta maladministrasi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun dapat menjadi korban tindakan sewenang-wenang (arbitrary),penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau penundaan berlarut(undue delay). Permasalahannya banyak korban yang malas melaporkankarena tidak tahu harus melapor ke mana atau tempat melapor jaraknyajauh. Mereka membiarkan penyimpangan yang telah terjadi, sementarapelaku merasa tidak bersalah karena tidak ada yang melapor. Terjadiimpunity atas penyimpangan pelayanan. Sasaran dari program publicawareness adalah mendekatkan korban dengan pengawasan sertamembuka pemahaman agar tidak malas melaporkan penyimpanganyang terjadi.

Saat penerimaan laporan berlangsung laporan banyak yang masukdan lebih dari itu sebagian langsung diselesaikan, karena pejabat


pemerintah terkait juga dilibatkan dalam program klinik.

Tabel : Laporan yang diterima selama penyelenggaraan klinik

Jumlah Laporan

Nomor

Tempat Klinik

Sebelum Klinik Pada saat klinik 1. Sulawesi Utara 11 21 2. Papua 1 20 3. Malang, Jawa Timur 5 24 4. Jawa Tengah 20 60 5. Nusa Tenggara Barat 0 8

Kepala Kepolisian Propinsi Jawa Timur memberi instruksi kepadabawahannya agar langsung menindaklanjuti laporan mengenai polisiyang diterima saat klinik. Beberapa perwira polisi mendatangi petugasklinik untuk merespons laporan-laporan yang masuk. Dengan kata lain,meningkatnya jumlah laporan (kuantitas) telah mendorong perbaikankualitas pelayanan.

Klinik Ombudsman biasanya berlangsung hanya selama 3 hari,beberapa laporan yang tidak dapat diselesaikan harus dibawa ke pusatuntuk diproses lebih lanjut. Namun kemudian muncul gagasan baruyang dilandasi oleh manfaat adanya klinik Ombudsman yaitu keinginanuntuk membentuk lembaga pengawasan yang permanen di daerahmengingat program klinik hanya bersifat sementara. Pemahaman,pengalaman serta manfaat pengawasan oleh Ombudsman telah merekamiliki. Dengan kata lain sumber daya manusia telah ada termasukpengakuan masyarakat (recognition) namun landasan hukum sertadukungan politik masih diperlukan.

Program kewaspadaan masyarakat akan menjadi benihpembentukan Ombudsman Daerah sekaligus memperkuat OmbudsmanNasional yang telah ada. Salah satu aspek penting dalammemberdayakan masyarakat agar lebih peduli mengawasi pelayananpublik adalah sikap persuasif serta akomodatif menerima pendapat darisiapapun termasuk mereka yang kurang setuju serta pesimis padaOmbudsman.



Apabila komunikasi secara terus menerus dibangun dan perbedaandapat didiskusikan maka posisi sebagai oposisi yang bersahabat(friendly opposition) akan berkembang menjadi persahabatan (friend-ship). Dalam arti tersebut Ombudsman akan semakin lebih dikenal olehmasyarakat. Secara sosiologis memperoleh pengakuan, karena pada saatyang sama laporan semakin bertambah banyak dan Pemerintah semakinbersikap positif dengan menindaklanjuti laporan. Tugas pengawasanmenjadi lebih sibuk.

Saat ini, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SusiloBambang Yudhoyono, sepenuhnya memahami keberadaan KomisiOmbudsman Nasional. Sebagai contoh, pada bulan Desember yang lalu,Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi. Singkat kata, Presiden memberikaninstruksi kepada semua Menteri,Lembaga Penegak Hukum, KepalaPemerintahan di Daerah baik Gubernur maupun Bupati serta Walikotauntuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gunameneliti serta mempelajari prosedur birokrasi. Selain itu, untukmemperbaiki pelayanan kepada masyarakat, Presiden memberikaninstruksi kepada instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan ataskinerja Pemerintah termasuk pengawasan melalui Komisi OmbudsmanNasional.

Lima bulan kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan PresidenNo. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang mendasari terbentuknya Tim PemberantasanTindak Pidana Korupsi (TIM TASTIPIKOR). Tim Taspikor dimaksuddipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, danberanggotakan beberapa pejabat dari Kejaksaan, Kepolisian danPemeriksa (auditor) dari Departemen Keuangan. Dalam pelaksanaantugasnya Presiden mengintruksikan Tim Tastipikor untuk melakukankoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan, KomisiPemberantasan Korupsi dan Komisi Ombudsman Nasional.

Dengan kata lain, saat ini terlihat jelas, bahwa Komisi OmbudsmanNasional memberikan peran yang nyata dalam mencegah praktik-praktik koruptif di Indonesia, terutama dalam memberdayakan



masyarakat untuk mengawasi pemberian pelayanan publik sertamemberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih menyadari akanhaknya serta bagaimana membelanya.

Jakarta, 11 November 2005



Data Statistik


Data Statistik

DAT

A ST

ATIS

TIK

KLA

SIFI

KA

SI P

ELA

POR

BU

LAN

JA

NU

AR

I-DES

EMB

ER 2

005


Data Statistik


Data Statistik

DAT

A ST

ATIS

TIK

KLA

SIFI

KA

SI T

ERLA

POR

BU

LAN

JA

NU

AR

I-DES

EMB

ER 2

005


Data Statistik


Data Statistik

DAT

A ST

ATIS

TIK

KLA

SIFI

KA

SI S

UB

STA

NSI

BU

LAN

JA

NU

AR

I-DES

EMB

ER 2

005


Data Statistik

1 P

erse

kong

kola

n2

Pem

alsu

an3

Pen

unda

an B

erla

rut

4 D

iluar

Kom

pete

nsi

5 T

idak

Kom

pete

n6

Tid

ak M

enan

gani

7 P

enya

lahg

unaa

n W

ewen

ang

8 B

ertin

dak

Sew

enan

g-w

enan

g9

Per

min

taan

Imba

lan

Uan

g/K

orup

si10

Kol

usi d

an N

epot

ism

e11

Pen

yim

pang

an P

rose

dur

12 B

ertin

dak

Tida

k La

yak

13 M

elal

aika

n K

ewaj

iban

14 P

engg

elap

an B

aran

g B

ukti

15 P

engu

asaa

n Ta

npa

Hak

16 B

ertin

dak

Tida

k A

dil

17 In

terv

ensi

18 N

yata

-nya

ta B

erpi

hak

19 P

erbu

atan

Mel

awan

Huk

um20

Pel

angg

aran

Und

ang-

Und

ang.

21 D

an L

ain-

Lain


Data Statistik

DAT

A TI

ND

AK

LA

NJU

T LA

POR

AN

BU

LAN

JA

NU

AR

I-DES

EMB

ER 2

005


Data Statistik


Visi, Misi, Pedoman Dasar dan EtikaKomisi Ombudsman Nasional


Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri danterpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan,kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah,penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yangbaik dan bersih (Good Governance) serta peradilan yang tidakmemihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikankeadilan.

2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh DewanPerwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalamUndang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesiasehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan olehorang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayananyang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepadamasyarakat.

2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisiyang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik danbersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dankebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal sertamembina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak(Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga SwadayaMasyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).

4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmenpenuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberidukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkanPedoman Dasar dan Etika Ombudsman.

5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikankesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untukmeningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menanganikeluhan masyarakat.



6. Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepadamasyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukumAparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat,sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlumembentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Pedoman Dasar dan Etika Komisi Ombudsman Nasional

1. Integritas; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuhkomitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti,serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.

2. Pelayanan Kepada Masyarakat; memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaandari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benarmembantu peningkatan penyelengaraankepentingan masyarakatsehari-hari.

3. Saling Menghargai; Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan,baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Om-budsman Nasional.

4. Kepemimpinan; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan,persamaan hak, tranparansi, inovasi dan konsistensi.

5. Persamaan Hak; memberikan perlakuan yang sama dalampelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur,jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku,etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.

6. Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional; menganjurkan danmembantu masyarakat memanfaatkan pelayan publik secara opti-mal untuk penyelesaian persoalan.

7. Pendidikan Yang Berkesinambungan; melaksanakanpelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkanketerampilan.

8. Kerjasama; melaksanakan kerjasama yang baik dengan semuapihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindakuntuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhanmasyarakat.



9. Bekerja Secara Kelompok; penggabungan kemampuan sertapengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yangmempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilanOmbudsman Nasional secara keseluruhan.

10. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; menyebar-luaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombuds-man kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakatataupun perorangan.

11. Profesional; memiliki tingkat kemapanan intelektual yang baikdalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapatdipertanggungjawabkan baik secara hokum maupun secara ilmiah.

12. Disiplin; memiliki loyalistas dan komitmen tinggi terhadap tugaskewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.



UCAPAN TERIMA KASIHDAN

BUKTI TINDAK LANJUT


Ucapan Terima Kasih


RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN 2005TENTANG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN 2005TENTANG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara,khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahandan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanandan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggotamasyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan,lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menuruthukum yang demokratis dan berintikan keadilan;

b. Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakanhukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariupaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik,bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secaramerata kepada masyarakat dan menciptakan keadilandan kepastian hukum bagi seluruh warga negara danpenduduk Indonesia;

c. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakatterhadap penyelenggara pelayanan negara merupakanimplementasi demokrasi yang perlu dikembangkanserta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan,wewenang dan jabatan oleh aparatur dapatdihapuskan;

d. Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang ber-kembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan


pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsungsecara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembagaOmbudsman Republik Indonesia yang mandiri;

e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesiamengemban fungsi melakukan pengawasan terhadappenyelenggaraan negara kepada masyarakat agarmenjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan sertabebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalamhuruf a, hurub b, huruf c, huruf, d, dan huruf e perlumembentuk Undang-Undang tentang OmbudsmanRepublik Indonesia;

Mengingat: 1. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi [LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 38470 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LembaranNegara Nomor 4150)];

Rancangan Undang-Undang


Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsmanadalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasipenyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepadamasyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan HukumMilik Negara (BHMN).

2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan diIbukota Negara mengenai tindakan maladministrasi yang terjadi diseluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untukmengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah daerahkepada masyarakat di daerah propinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

4. Lembaga Negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang,dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusatsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturanperundang-undangan lainnya.



5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang,dan tanggungjawab untuk melaksanakan kekuasaan negara didaerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar danperaturan perundang-undangan lainnya.

6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam instansi, badan, lembaga,atau organisasi yang:a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas

melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat,kelompok, atau masyarakat organisasi profesi;

b. bertugas melaksanakan dan penegakan hukum; danc. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.

7. Penegak hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang,dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum menurut peraturanperundang-undangan

8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin olehMenteri.

9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikanberdasarkan undang-undang, keputusan presiden, keputusanmenteri, atau keputusan kepala daerah.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undanganlainnya.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah propinsi,kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan.



12. Kepala Daerah adalah kepala daerah propinsi (Gubernur),kabupaten/kota (Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan.

13. Menteri yang bertanggungjawab adalah menteri yang lembaganyaataupun pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh rekomendasi dari Ombudsman Nasional

14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaiankewajiban hukum oleh instansi dan/atau pejabat negara yangmelanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/ataumenimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan.

15. Ketidakadilan tindakan maladministrasi adalah apabila seseorangtidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atauterlambat mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yangtidak semestinya ia derita.

16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjungtinggi etika pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan dan normahukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektifdan efisien, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

17. Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perludiselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang di-sampaikan secara tertulis maupun lisan oleh setiap orang yangmerasa telah menjadi korban tindakan maladministrasi atauketidakadilan.

18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk In-donesia yang memberikan laporan kepada Ombudsman RepublikIndonesia.

19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atauinstansi yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakanmaladministrasi.



BAB IIASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari OmbudsmanNasional dan Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan,non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dantransparansi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas pemerintahanyang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang dipercayakankepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yangmandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga lainnya dan bebas dari campur tangankekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dandaerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik,berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan,dan bertanggungjawab;

b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiapwarga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dankesejahteraan yang semakin baik;

c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untukpemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi,diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;

d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukummasyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran sertakeadilan.



BAB IIIKEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembagapenyelenggara negara harus memiliki:

a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yangdiketahui oleh segenap jajaran instansinya;

b. sistem penerimaan dan penanganan laporan internal darimasyarakat tentang terjadinya tindakan maladministrasi atauketidakadilan.

(2). Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asaskewajaran, kejujuran, dan ketidakberfihakan yang disebarkankepada masyarakat dalam bentuk pedoman tertulis.

BAB IVTEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1). Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional,Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan Ombudsmandaerah

(2). Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibukota Negara RepublikIndonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negaraRepublik Indonesia.

(3). Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilanOmbudsman Nasional di Ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.

(4). Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah



(5). DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuaidengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.

(6). Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan OmbudsmanDaerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.

BAB VFUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian PertamaFungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugaspenyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupanmasyarakat yang adil, aman, tertib, damai dan sejahtera.

Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atauperilaku penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagaitindakan maladministrasi;

b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan ataskeputusan, tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggaranegara yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat,merugikan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansiyang bersangkutan atau tindakan maladministrasi lainnya;

c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkupkewenangan Ombudsman Nasional

d. Menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada huruf a;

e. Atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-halsebagaimana dimaksud huruf d;



f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaganegara atau pemerintah lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atauperorangan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi danwewenang Ombudsman Nasional

g. Mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsmandi daerah;

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bagian KeduaRuang Lingkup Wewenang

Pasal 9

Ombudsman Nasional berwenang :

(1) a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dariPelapor, Terlapor, atau fihak lain yang terkait mengenai suatulaporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional

b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untukmendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor.

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto copy dokumenyang diperlukan dari instansi manapun juga untukpemeriksaan laporan dari instansi terlapor.

d. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaianlaporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugidan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

e. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan,kesimpulan dan rekomendasi untuk diketahui umum.

(2). Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombuds-man Nasional berwenang:

a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerahguna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atauprosedur pelayanan aparatur pemerintah kepada masya-rakat;



b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agarterhadap ketentuan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegahtindakan maladministrasi yang serupa terulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajibannya, Ombudsman Nasional di larangmencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan.

BAB VISUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian PertamaSusunan

Pasal 11

(1). Ombudsman Nasional terdiri dari:a. seorang Ketua;b. seorang Wakil Ketua; danc. beberapa orang Anggota.

(2). Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus ganjil.

(3). Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil KetuaOmbudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

Pasal 12

(1). Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman nasional dibantu olehAsisten Ombudsman.

(2). Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Om-budsman Nasional.



(3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentianAsisten Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan KetuaOmbudsman Nasional.

Pasal 13

(1). Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpinoleh Sekretaris Jendral.

(2). Sekretaris Jendral diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.(3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Sekretaris Jendral diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKeanggotaan

Pasal 14

(1). Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman nasional dipilih oleh DPR dandiresmikan pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6(enam) tahun.

(2). Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Om-budsman dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam)tahun.

(3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkatkembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(4) Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, danAnggota Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejakdiusulkan oleh DPR, Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan,uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan PeraturanPemerintah.



Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Ombudsman, Wakil Ketua Om-budsman dan Anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;b. berusia minimum 40 (empat puluh) tahunc. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang . memahami

secara mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yangmenyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidangpelayanan umum atau penegakan hukum;

d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan,asas-asas pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negarahukum yang berintikan keadilan;

e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenaifilsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalamkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupundalam hubungan dan pergaulan internasional;

f. mengenal berbagai aspek ke ombudsmanan dan sudah mendapatpelatihan dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombuds-man, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasionaldi Indonesia, maupun oleh lembaga lain di luar negeri.

g. tidak pernah dipidana penjarah. sehat jasmani dan rohani

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkapjabatan:

a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRDKab/Kota anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota BadanPemeriksa Keuangan. Hakim Agung pada Mahkamah Agung, HakimMahkamah Konstitusi, dan jabatan lain di lingkungan LembagaNegara lainnya;



b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda pada KejaksaanAgung;

c. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatanMenteri;

d. Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yangdisamakan dengan Pejabat Eselon I pada sebuah Departemen;

e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai denganperundang-undangan yang berlaku;

f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;

g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalampemerintahan dan peradilan; atau

h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris,dan wasit (arbriter).

Pasal 18:

1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaOmbudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janjimenurut agamanya.

2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini,langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau caraapapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatukepada siapapun.”

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagaiKetua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsmandengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”



“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerimalangsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila danUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturanperundang-undangan yang berlaku.

“”Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman berhenti darijabatannya karena:a. habis masa jabatan;b. mengundurkan diri;c. meninggal dunia.

(2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikandari jabatannya, karena:

a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 16;

c. dinyatakan melanggar sumpah/janjid. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17;e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk

dapat menjalankan tugasnya.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harusmendapat persetujuan Ketua DPR.



(4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Om-budsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsmansampai masa jabatannya berakhir.

(5). Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebutdalam ayat (2):a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh

Presiden berdasarkan keputusan DPRb. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden

berdasarkan usul Ketua Ombudsman dengan pertimbanganDPR.

BAB VIILAPORAN

Pasal 20

(1). Setiap warga negara dan penduduk berhak menyampaikan laporankepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan ataukeputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf bUndang-Undang ini.

(2). Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 21

(1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harusmemenuhi ketentuan sebagai berikut:a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan

alamat pelapor;b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang

dilaporkan secara rinci;c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi

yang tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihakterlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimanamestinya.



(2). Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidakdiumumkan.

(3). Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan ataudilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat duatahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutanterjadi.

(4). Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikanlaporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada or-ang lain.

BAB VIIIMEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

(1). Tata kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Om-budsman Nasional.

(2). Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuaidengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas hukum,peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan yangberlaku.

Pasal 23

(1). Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukupalasan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap laporan darimasyarakat.

(2). Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberiinformasi yang diperlukan oleh Ombudsman Nasional untukmelakukan pemeriksaan.



(3) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman nasional wajibmemelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya,kecuali apabila dikehendaki oleh Pelapor atau apabila diperlukandemi kepentingan umum.

(4). Kewajiban tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan ataumenghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20dalam hal:

a. laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimanatersebut dalam Pasal :21 undang-undang ini;

b. laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakantembusan mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan olehpelapor kepada penyelenggara negara;

c. keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidakberdasar;

d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untukdiperiksa berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuanperundang-undangan

e. Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkanoleh orang yang menerima perlakuan yang merugikan atauperlakuan yang tidak patut dari pejabat yang dilaporkan;

f. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggaranegara, kecuali yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansitersebut dalam melakukan pemeriksaan;

g. masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebutpada huruf f;

h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturanperundang-undangan yang memberi cara penyelesaian administra-tif, akan tetapi oleh pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;

i. aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahutentang perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidakberkesempatan untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentangmasalah itu.



Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yangmasuk, dalam hal:a. masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum

pemerintah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertibandan keamanan, atau kebijaksanaan umum dari instansi pemerintahyang bersangkutan;

b. perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai denganketentuan hukum administratif;

d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masihberlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;

e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masihterbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding ataukasasi di pengadilan yang lebih tinggi

f. terhadap masalah yang dilaprokan tercapai kesepakatan antarapelapor dengan terlapor, baik karena prakarsa kedua belah fihak,atau karena mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman Nasional;

g. Pelapor meninggal dunia;

h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

(1). Dalam hal Ombudsman berdasarkan pasal 23 dan/atau pasal 24menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaanterhadap laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kerja sejak pengambilan keputusan, haltersebut harus diberitahukan kepada pelapor dengan menyebutalasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.



(2). Apabila pemeriksaan yang telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan memberitahukan instansi yang berwenang secaratertulis bahwa pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepadapelapor wajib diberitahukan instansi atau pejabat mana yang harusdihubungi olehnya dan bagaimana cara terbaik untuk mengajukankeluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang bersangkutan.

(3). Ombudsman Nasional menyampaikan salinan atau ringkasan darisurat pemberitahuan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalamayat (1) secara cuma-cuma.

(4). Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakanlaporan sebagaimana pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan suratpermohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengantembusannya dikirim kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 27

(1). Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atauinstansi yang dilaporkan dan/atau kepada pelapor untukmenjelaskan masalah yang dilaporkan secara lisan atau tertulis.

(2). Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnyapihak lain atas permintaan pelapor dan/atau terlapor untukmenjelaskan masalah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3). Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukumsetelah pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telahmenjelaskan duduk perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Om-budsman Nasional.

Pasal 28

(1) Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yangdiperlukan wajib memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untukmemberikan keterangan, atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.



(2) Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang ataulebih wakilnya untuk memenuhi panggilan tersebut, kecuali Om-budsman Nasional memerlukan kehadiran anggota Dewan tertentuyang secara jelas ditegaskan dalam surat panggilan

(3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdidampingi penasehat hukum

(4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilanOmbudsman Nasional kecuali mengenai kebijakan Pemerintahanyang dilaksanakan oleh menteri bersangkutan.

(5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keteranganmengenai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organpemerintah kepada Ombudsman Nasional.

(6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepadaOmbudsman Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu,apabila keterangan itu dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan,sesuai dengan perundang-undangan.

(7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapatmenolak memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secarategas dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturanperundang-undangan, kecuali bila penyelenggara negara, atauDewan memberi ijin kepada pegawainya.

(8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dapat mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangandi depan Ombudsman Nasional tersebut.

Pasal 29

(1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasionaldapat memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorangpenerjemah untuk membantunya dalam pemeriksaan.



(2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan

Pasal 30

(1). Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan dengansurat tercatat.

(2). Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara RepublikIndonesia untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yangtidak memenuhi panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukanpanggilan secara sah.

Pasal 31

(1). Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahlidan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelummemberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.

(2). Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmenyatakan kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dantiada lain dari pada kebenaran.”

(3). Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmelaksanakan tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akanmelaksanakan tugas saya dengan sejujur-jujurnya.”

(4). Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janjisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menanda-tanganinya bersama.

(5). Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagiPelapor, ahli, dan penerjemah.

Pasal 32

(1). Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuksaksi, ahli, atau penerjemah ditanggung oleh negara

(2). Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan denganKeputusan Ombudsman Nasional.

Pasal 33

(1). Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, OmbudsmanNasional tanpa perlu memperoleh ijin sebelumnya dari pemilik ataupenghuni tempat instansi penyelenggara negara atau Dewan dapatmemasuki gedung, persil atau instansi penyelenggara negara ataudewan yang bersangkutan dapat mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara, kecuali dalam hal rumahtinggal, Ombudsman membutuhkan persetujuan dan ijin daripemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.

(2). Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah OmbudsmanNasional memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggapmerugikan keselamatan negara, dengan menyebutkan alasannya.

(3). Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajibdicantumkan dalam berita acara dan Laporan Tahunan Ombuds-man Nasional.

Pasal 34

(1). Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yangmenjadi atasan Terlapor memperhatikan dengan sungguh-sungguhpermintaan klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.

(2). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelahmenerima kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman



Nasional, maka instansi terlapor wajib melaksanakan apa yangdirekomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua Ombuds-man bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telahditindaklanjuti dengan menyebutkan apa saja yang telahdilaksanakan oleh terlapor.

(3). Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakanbelum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional,instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secaratertulis kepada Ombudsman Nasional disertai alasan ataupertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

(1). Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan telitirekomendasi mana yang belum dilaksanakan, dan memberitahukankembali kepada instansi bersangkutan.

(2). Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasankeberatan dari instansi terlapor, Ombudsman memberitahukanrekomendasi itu kepada instansi yang bersangkutan besertaalasannya dan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasitersebut.

(3). Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak ataumenyatakan berkeberatan untuk memenuhi permintaan ataumelaksanakan rekomendasi, Ombudsman Nasional wajibmemberitahukan hal itu kepada atasan terlapor atau instansi yanglebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.

(3). Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidakmelaksanakan rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasionalmemberitahukan hal itu kepada DPR untuk ditindaklanjuti disertaidengan berkas perkara dan kesimpulan akhir.



BAB IXKEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporantahunan kepada DPR

Pasal 37

(1). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, WakilKetua, Anggota dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap,ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan.

(2). Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ombudsman dilarangturut serta meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan suatulaporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkankonflik kepentingan dengan dirinya sendiri.

BAB XLAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38:

(1). Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporantahunan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.

(2). Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali danlaporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnyaguna dibahas secara seksama oleh DPR pada masa sidangberikutnya.

(3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkandan atau disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepadaDPR oleh Ombudsman Nasional.

(4). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:



a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selamasatu tahun;

b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaandan/atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;

c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukanpemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidakmengambil tindakan administratif atau tindakan hukumterhadap pejabat yang terbukti bersalah;

d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapatlaporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;

e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karenatidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 21 Undang-Undang ini atau tidak termasuk wewenangOmbudsman Nasional atau disebabkan oleh hal-hal yangdimaksud dalam pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf i;

f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidakdilanjutkan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksuddalam pasal 25; dan

g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB XIKANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 39

(1). Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapatmendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Propinsi,Kabupaten, atau Kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkandari kantor Ombudsman Nasional.



(2). Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin olehseorang Anggota Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asistenOmbudsman serta beberapa pegawai Sekretariat.

(3). Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan Om-budsman Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

(4). Ketentuan mengenai fungsi,tugas, dan wewenang OmbudsmanNasional berlaku bagi Perwakilan Ombudsman nasional di Daerah.

BAB XIIOMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

(1). DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsmandaerah

(2). Ombudsman Daerah terdiri dari:a. Ketua Ombudsman Daerah;b. Wakil Ketua Ombudsman Daerah;c. beberapa Anggota Ombudsman Daerah;

(3). Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yangdipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.

(4). Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatanOmbudsman Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.

(5). Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada AnggaranPendapatan Daerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua dan AnggotaOmbudsman Daerah, seorang harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13



BAB XIIIHUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDS-

MAN DAERAH

Pasal 42

(1). Ombudsman Propinsi bersifat mandiri dan bukan merupakanbagian dari Ombudsman Nasional.

(2). Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukanmerupakan bagian dari Ombudsman Propinsi atau OmbudsmanNasional.

(3). Pelaksanaan tugas Ombudsman daerah dapat disesuaikan dengantata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yangmenyangkut badan Peradilan.

BAB XIVSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Pelanggaran terhadap pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksiadministrasi berupa pemberhentian dari jabatan.

BAB XVKETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang menggunakan nama ombudsman tanpa hak selainnama Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional diDaerah, dan Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undangini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000(satu milyar rupiah).



Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 31 ayat (5) dan ayat (6), serta pasal 37 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluhjuta rupiah).

BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya undang-undang ini:a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional

yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi,tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampaiditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru.

b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombuds-man Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkanUndang-Undang ini.

c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang iniberlaku susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang sertaketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikandengan Undang-Undang ini.

Pasal 47

(1). Pembubaran, penghapusan, penggantian kata “Ombudsman” danpencabutan hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudahharus dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerjasejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.

(2). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, status legalitasnya menjadi gugur dan atau batal demihukum. ,



BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Disahkan di JakartaPada tanggal 2005PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada tanggal 2005

MENTERI/SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR



RANCANGANPENJELASAN

ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:... TAHUN ...TENTANG

OMBUDSMAN NASIONAL


RANCANGANPENJELASAN

ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ... TAHUN ...TENTANG

OMBUDSMAN NASIONAL

UMUMGerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitukehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yangdemokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkankesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negarayang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antara lainmemberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebutsecara umum tidak hanya menjadi ruang lingkup tugas dan kewajibanaparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilandan lembaga-lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnyaberkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Era sebelum reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonominasional cenderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baikdan bersih (good governance) melalui upaya penegakan asas-asaspemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum padaumumnya. Dalam rangka menegakkan pemerintahan yang baik danupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukankeberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrolpenyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Pengawasan secaraintern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tataranimplementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisiobjektifitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan


Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasionaldibentuk Komisi Ombudsman Nasional yang antara lain bertujuanmelalui peranserta masyarakat membantu menciptakan danmengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakanpemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hakmasyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dankesejahteraan secara adil.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000,keberadaan lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasaneksternal atas penyelenggaraan negara perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas dankuat.

Dalam Undang-Undang ini, Ombudsman mempunyai kewenanganmemeriksa hal-hal yang sifatnya maladministrasi dan kedudukan Om-budsman adalah sebagai lembaga negara yang independen. Hal inidimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dapatbersikap objektif, transparan dan mempunyai akuntabilitas kepadapublik. Meski tidak bertanggungjawab kepada DPR namun Ombuds-man RI wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan berkalakepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik ataspelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraantugas negara di daerah, jika dipandang perlu Ketua OmbudsmanNasional dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah propinsi,Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariOmbudsman Nasional. Seluruh peraturan Perundang-Undangan danketentuan lain yang berlaku bagi Ombudsman Nasional berlaku pulabagi Perwakilan Ombudsman di daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Ombuds-man Nasional yang berada di ibukota negara beserta perwakilannya didaerah dimungkinkan membentuk Ombudsman Daerah sesuaikebutuhan daerah yang bersangkutan. Kewenangan OmbudsmanDaerah meliputi seluruh urusan yang diserahkan kewenangannyakepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan danmempunyai kedudukan yang independen dan bukan merupakan bagian

Rancangan Penjelasan Undang-Undang


dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman di daerah.Oleh karena itu Ombudsman daerah diatur lebih lanjut dalam PeraturanDaerah yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)Keseluruhan jumlah Anggota yang ganjil dimaksudkan untukmelancarkan pengambilan keputusan.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)Kondisi khusus adalah keadaan dimana keselamatan dan keamanan diriPelapor terancam atau terintimidasi oleh pihak lain berkaitan denganlaporan yang disampaikannya kepada Ombudsman.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Karena alasan keadaan fisik atau psikis Pelapor yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter, menyebabkan pelapor tidak mampumelapor secara langsung maka hal tersebut dapat dikuasakan kepadaorang lain yang diberi kuasa oleh Pelapor.

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas



Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Tindaklanjut yang dilakukan DPR dapat berupa meminta penjelasanatau klarifikasi dari instansi terlapor melalui Rapat Dengar PendapatUmum sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 36Ombudsman Nasional tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi wajibmemberikan laporan berkala dan laporan tahunan sebagai bentukpertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Om-budsman Nasional.

Pasal 37

Cukup jelas



Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas negara yang dilakukanbadan Pengadilan di daerah tetap menjadi kewenangan OmbudsmanNasional

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup Jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…..



ST

RU

KT

UR

OR

GA

NIS

AS

I K

OM

ISI

OM

BU

DS

MA

N N

AS

ION

AL

Struktur OrganisasiKomisi Ombudsman Nasional

bab i pendahuluan€¦ · keluhan terhadap institusi kepolisian masih mendominasi laporan...

Documents