1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan adalah salah satu dari wewenang yang ada pada Pengadilan

Negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan

keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain/kuasanya yang dalam hal ini perkara tersebut

dilanjtkan ke pengadilan. Praperadilan sendiri merupakan salah satu lembaga

hukum baru yang diciptakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Perdata (KUHAP). Dimana lembaga praperadilan secara tidak langsung menjadi

pengawas dalam setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik

dalam proses awal penyidikan maupun pada tahapan penuntutan.1

Praperadilan sendiri hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada

Pengadilan Negeri. Selain wewenang yang telah disebut diatas Pengadilan

Negeri juga diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan

atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang

dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam perkara Praperadilan

1 S. Tanusubroto S.H., 1983, Peran Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung,

Alumni, hal 72.

2

biasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak

Pemohon biasanya berasal dari tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya.

Sedangkan pihak Termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum.

Praperadilan umumnya terjadi apabila dalam hal ini Pihak pemohon merasa ada

aturan ataupun haknya yang dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut

Umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam

penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.2

Ruang lingkup praperadilan sendiri hanyalah mencakupi mengenai

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

dan juga mengenai permasalahan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang

diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana bunyi Pasal tersebut ialah :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:3

1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

tersangka;

2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

2 Ibid. 3 HMA. Kufal, 2010, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum,Malang,UMM Pres, hlm.

251.

3

3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.

Pada awalnya, lembaga praperadilan diharapkan sebagai suatu bagian

mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka

berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu

upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Namun

usaha ini tidak berhasil dikarenakan praperadilan di dalam rumusan pada

KUHAP lebih mengarah kepada pengawasan terkait administratif belaka saja.

Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji apakah asas yuridis

dan nesesitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materill dan juga terkait

apakah “bukti permulaan yang cukup” sebagai dasar guna menentukan status

tersangka dan juga dapat menetapkan suatu upaya paksa seperti dalam hal ini

adalah penahanan yang absah secara materill.4

Namun dewasa ini objek atau ruang lingkup praperadilan telah mengalami

perluasan dari yang telah diatur di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, hal ini

dikarenakan oleh salah satu putusan yang dikeluarkan oleh hakim Sarpin Rizaldi

S.H tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan. Yang mana putusan Hakim Sarpin telah memenangkan

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang

dilakukan oleh KPK.5 Hal ini sungguh di luar perkiraan dan nalar dari banyak

kalangan praktisi hukum, sebab hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4 Luhut MP Pangaribuan, 2014, Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah, dan

Praktiknya, Jakarta Selatan, Institute for Criminal Justice Reform, hal. 1 5 Eko Soponyono. 2017, Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan

Pidana di Indonesia, Semarang, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1. Fakultas Hukum. UNDIP, hal. 5

4

yaitu hakim Sarpin Rizaldi S.H. yang mengadili gugatan praperadilan Komisaris

Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut, pada realitasnya telah menjatuhkan

putusan yang mengabulkan gugatan praperadilan atas “penetapan tersangka”

yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Dengan adanya

putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan mengenai penetapan tersangka

oleh hakim Sarpin Rizaldi S.H sekalipun tidak diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi putusan hakim Sarpin Rizaldi

ini didukung oleh Mahkamah Konstitusi yang mana hal ini dapat mengubah arah

pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Putusan hakim Sarpin terkait

penetapan tersangka yang termasuk kedalam perluasan objek praperadilan dapat

menjadi tonggak yang dapat mengatasi perdebatan hukum selama ini.6

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 juga mengabulkan

terkait objek praperadilan baru yaitu dalam hal “penetapan tersangka” yang

mendukung atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi sebagai pengujian terhadap

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mana dalam

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, Mahkamah

Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah

Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek

praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Kemudian terhadap

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 menurut Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang

6 Ibid.

5

mengikat selama tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan

tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian setelah keluar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 terkait dengan

penetapan tersangka menjadi bagian daripada ruang lingkup praperadilan setelah

adanya perluasan ruang lingkup pada putusan Mahkamah Konstitusi a quo.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan, pada dasarnya setiap

tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan

perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya

lembaga praperadilan ini diharapkan pemeriksaan suatu perkara pidana bisa

berjalan/terlaksana sesuai dengan pada ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan negeri (PN) sebagai

suatu badan peradilan pada tingkatkan pertama, tujuannya ialah untuk

mengontrol, menilai, dan menguji, serta mempertimbangkan secara aspek

yuridisnya, apakah di dalam tindakan yang diduga suatu upaya paksa kepada

pihak tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik atau dalam

hal ini penuntut umum yang telah sesuai dalam KUHAP.7 Namun apakah

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

yang menambah frasa baru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai

7 Lihat Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945,

hal.29

6

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Inilah kemudian yang menjadi persoalan

hukum yang sangat menarik untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Perlu kita pahami bahwasannya lembaga praperadilan sejatinya lahir dari

inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus8 dalam peradilan Anglo Saxon,

yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap

hak kemerdekaan sehingga pada akhirnya praperadilan pun digaungkan sebagai

wajah pembaharuan penegakan hukum. Prinsip dasar Habeas Corpus

memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan

kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat

penegak hukum. Sistem peradilan di Indonesia menganut adagium praduga tidak

bersalah, namun pada kenyataannya di dalam mencari suatu pembuktian

terhadap sesorang yang disangka atau patut diduga melakukan perbuatan tindak

pidana, pihak penyelidik/penyidik atau juga dalam hal ini pihak penuntut umum

kerapkali menggunakan suatu upaya paksa tanpa terpenuhinya syarat-syarat

formil terutama syarat materiil dalam proses penangkapan maupun penahanan

tersangka.9

Lembaga praperadialan sejak semula dimasukkan sebagai sarana hukum

yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan oleh tersangka, korban,

penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap

8 Hak Habeas Corpus adalah upaya untuk memberikan jaminan yang mendasar terhadap

hak asasi manusia khususnya mengenai hak kemerdekaan, dan dalam konteks ini habeas corpus

act juga memberikan hak kepada seorang untuk melakukan prosedur melalui surat perintah

menuntut, menantang, perintah jabatan yang melakukan penahanan atas dirinya, polisi atau jaksa

harus membuktikan bahwa penangkapan tersebut tidak melanggar Hukum artinya illegal dan benar-

benar sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lihat dalam Ali Hitori, Hak Habeas

Corpus Untuk Praperadilan, dalam https://www.kompasiana.com, diakses tanggal 20 Oktober 2018 9 Ibid.

7

pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Dengan adanya lembaga praperadilan

ini, maka setiap tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia yang

dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dapat dikontrol.

Sehingga dengan demikian, disini terdapat “kekosongan hukum” di dalam

lembaga praperadilan di Indonesia yang menjurus kepada maksud dari

dibentuknya praperadilan itu sendiri, yakni untuk melindungi hak-hak asasi

manusia daripada tersangka dan terdakwa.10 Kemudian pada akhirnya,

kekosongan hukum ini akan dapat diisi oleh yurisprudensi atau dapat melalui

satu pembentukan hukum acara pidana baru yang mengatur hal-hal tersebut

sebagaimana dalam pembahasan RUU KUHAP yang masih berjalan sampai saat

ini.

Terakhir bahwasannya yang menarik perhatian Penulis untuk meneliti lebih

jauh terhadap Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ende, Kelas

II, Flores Nusa Tenggara Timur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN. End.,

terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, dimana Pemohon dalam

kedudukanya sebagai pihak yang dirugikan akibat dihentikannya proses

penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi

yang melibatkan Direktur PDAM Ende dan 7 (tujuh) Anggota Dewan

Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, yang mana pada tahun

2015 telah terjadi Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Inisiatif

Tentang Penyertaan Modal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

10 Luhut MP Pangaribuan, Loc.cit

8

Kabupaten Ende yang juga sebagai Badan Legislatif Kabupaten Ende. Setelah

dilakukan penetapan ternyata diketahui bahwa di dalam proses pembuatan

PERDA inisiatif tersebut prosesnya dinilai telah menyalahi regulasi, hal ini

dapat diketahui dari Perjanjian Kerja Sama dalam pembuatan Draft Rancangan

Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ende

dan Penyusunan Naskah Akademik, yang bukan dilakukan oleh alat atau Badan

lembaga DPRD Kabupaten Ende melainkan oleh PDAM Kabupaten Ende

dengan Yayasan Karsa Mandiri Kabupaten Ende. Sehingga Pemohon yaitu

Yohanes Kanisius Ratu Soge merasa dengan dihentikannya proses penyelidikan

atas kasus gratifikasi ini telah merugikan dirinya, yang mana kemudian pada

intinya dalam amar putusan praperadilan tersebut hakim mengabulkan

permohonan pemohon yaitu Suadara Yohanes Kanisius Ratu Soge untuk

sebagian yang mana pada intinya :

“Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh Termohon/Penyelidik

Polres Ende terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi

merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu

penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum serta

Memerintahkan kepada Termohon/Penyelidik Polres Ende untuk melanjutkan

proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

yang dicatat dalam Laporan Informasi nomor: LI / 06 / X / 2015 /Reskrim

tanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan nomor:Sprin-

lidik/09/X/2015/Reskrim tanggal 16 Oktober 2015 tersebut.”11

Dari putusan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hakim praperadilan

tersebut telah mengabulkan permohonan praperadilan yang objek permohonan

praperadilannya diluar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 buti 10 Jo Pasal

77 KUHAP maupun perluasan objek praperadilan dari hasil Putusan Hakim

11Lihat Lihat Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ende Nomor

02/Pid.Prap/2018/PN.End

9

Sarpin Rizaldi S.H dan putusan MK 21/PUU- XII/2014 yang mana hakim

praperadilan dalam putusan a quo berpendapat bahwa “penyelidikan ialah

merupakan suatu cara atau metode/ sub bagian daripada fungsi penyidikan

yang dalam hal ini mendahului tindakan lain”12 sehingga cukup beralasan

hukum bagi hakim tersebut untuk mengabulkan permohonan tersebut meskipun

aturan hukumnya belum mengatur.

Selanjutnya menurut pemohon merasa bahwasannya proses penyelidikan

sangatlah penting sebab pemohon adalah pihak yang memiliki rasa kepedulian

tinggi terhadap kasus gratifikasi tersebut, sehingga pemohon selalu mendatangi

dan meminta kepada pihak termohon atau dalam hal ini Pihak Kepolisian Nusa

Tenggara Timur c.q. Kepala Kepolisian Resort Ende agar segera menuntaskan

proses penyelidikan dan penyidikan agar dapat dilanjutkan prosesnya ke

Pengadilan. Pemohon juga telah menjelaskan bahwa dirinya merasa dirugikan

dengan dihentikannya proses penyelidikan kasus tersebut yang mana pemohon

adalah korban dari kejahatan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga Negara telah

melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana terhadap rakyatnya. Dan

tindakan penghentian yang dilakukan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur

tanpa adanya alasan yang jelas merupakan tindakan yang telah bertentangan

dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perundang-Undangan

lainnya.

12 Ibid. Wahyu Iswantoro

10

Sehingga atas dasar dari pertimbangan hakim praperadilan dalam putusan

sebagaimana diuraikan tersebut di atas, secara tidak langsung telah

menyebabkan perluasan objek praperadilan dengan menyatakan bahwa

penghentian penyelidikan sebagai bagian dari objek praperadilan. Hal tersebut

tentu menimbulkan perdebatan hukum dikalangan praktisi hukum, terlebih lagi

juga menimbulkan implikasi dan permasalahan, apakah sebenarnya putusan a

quo tersebut telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

perkembangan hukum dimasyarakat, serta apakah putusan telah menjamin aspek

kepastian hukum maupun keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut lantas menarik

perhatian penulis untuk menganalisis secara lebih mendalam dan komperhensif

dalam Tugas Akhir penulisan hukum dengan judul Analisis Terhadap Putusan

Hakim Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Ende Dalam Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis

kemukakan di atas, maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap masalah

atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi

pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang di uraikan di atas, maka

yang menjadi permasalahan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dari hakim praperadilan

yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor

2/Pid.Prap/2018/PN. Ende?

2. Bagaimanakah Implikasi dari Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Prap/2018/PN. Ende?

11

C. Tujuan Penulisan Hukum

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan proposal ini adalah

diharapkan agar penulis dan pembaca sekalian dapat memahami terkait

implikasi dan kekuatan hukum pada putusan praperadilan a quo. Dimana

diantaranya tujuan secara rinci makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum dari hakim

praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam

Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Ende

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Implikasi daripada Putusan

Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Ende

D. Kegunaan Penulisan Hukum

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih positif

perkembangan teoritis terkait dengan Putusan Praperadilan khusunya

pada putusan nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Ende terkait Perkara Dugaan

Tindak Pidana Korupsi;

2. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi,

akademisi, serta bagi masyarakat pada umumnya, untuk

mengembangkan kajian serupa

12

E. Manfaat Penulisan Hukum

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan agar dapat

mengembangkan keilmuwan serta menambah wawasan dan sumber

pengetahuan dalam bidang hukum terutama terkait dengan lembaga

praperadilan di Indonesia yaitu hal-hal yang berkaitan dengan

pertimbangan hakim praperadilan dalam tindak pidana korupsi sebagai

bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang

akan datang, untuk mengkaji ilmu hukum pidana, khususnya kajian

tentang dasar putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

keilmuwan khususnya dalam bidang lembaga praperadilan yang ada di

Indonesia, dapat mengetahui pula penerapan putusan praperadilan yang

mengalami perluasan ruang lingkup, dan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, di

Universitas Muhammadiyah Malang

3. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan

informasi dan wawasan baru mengenai lembaga praperadilan,

pertimbangan hakim praperadilan dan implikasinya.

13

F. Metode Penulisan Hukum

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan

data valid serta mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

cara menganalisanya. Maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum

yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan cara pendekatan yuridis normative, maksudnya adalah

pendekatan secara yuridis dilakukan yaitu dengan mengkaji tentang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sedangkan

pendekatan normative dilakukan dengan mengkaji tentang Putusan

Hakim Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.End terkait perkara

dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penulisan ini dilakukan dengan

titik tolak penulisan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan

Pasal yang terkait yaitu hukum positif di Indonesia dan juga dasar

pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hakim Praperadilan Nomor

2/Pid.Prap/2018/PN.End terkait dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis di dalam

penyusunan penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) jenis bahan hukum,

yaitu :

14

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mana diperoleh

dari hukum-hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan

ini. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan,

catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-undangan dan juga

putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu Peraturan yang terkait

langsung dengan penulisan ini adalah :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.

Ende tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung

yang nantinya akan mendukung bahan hukum primer, berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi, yang mana meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, Yursiprudensi yang berkaitan dengan topic

penulisan. Bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan

hukum ini adalah sebagai berikut :

15

1) Buku-buku yang terkait dengan topic penulisan hukum;

2) Internet; dan

3) Jurnal hukum, artikel, dan media cetak (Koran, majalah,

buletin).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

mendukung bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunder

dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan

hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, teori

atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah

penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini, teknik yang akan

digunakan oleh penulis adalah teknik studi kepustakaan, yang mana

teknik ini akan mengumpulkan berdasarkan dengan permasalahan yang

dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara

komperhensif. Bahan hukum yang nantinya akan diperoleh dalam

penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet,

jurnal, artikel yang diuraikan dan disajikan dalam penulisan yang lebih

sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

16

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Guna memecahkan masalah pada rumusan permasalahan yang akan

diteliti dengan berdasarkan pada bahan hukum yang diperoleh, maka

diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Teknik analisa yang

digunakan dalam penulisan hukum dengan metode pendekatan normatif

adalah dengan analisa isi (content analysis), yaitu menganalisa isi dari

pasal-pasal perundang-undangan yang terkait dan juga isi dari Putusan

Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.End. Teknik analisa yang akan digunakan

dalam penulisan penelitian hukum ini adalah teknik analisa secara

perskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini ditujukan guna melihat

tujuan hukum dan akan dijabarkan dalam uraian kalimat yang mudah

dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan

secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat

diajukan saran. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena

sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis,

berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan

pendekatannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun

secara berurutan, yang dimulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar

dapat diuraikan sebagai berikut :

17

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang mengenai alasan-alasan dan

juga faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan

permasalahan yang telah tertera di dalam rumusan masalah, yang meliputi

pertanyaan mengenai suatu masalah dan menjadi dasar pemilihan judul

penelitian ini. Tujuan penulisan, berisikan peryataan yang hendak di capai di

dalam penelitian ini. Manfaat dari penulisan hukum ini merupakan kegunaan

secara praktis dan teoritis, juga Metode penulisan hukum yang memuat uraian

mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian serta Sistematika

penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan berisikan mengenai tinjauan kepustakaan yang meliputi

uraian deskripsi mengenai bahan-bahan teori, doktrin, pendapat para ahli atau

pendapat para sarjana hukum, dan juga kajian yuridis berdasarkan pada

ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan

dijadikan penulisan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan menjelaskan lebih lanjut dan memaparkan hasil dari

penulisan hukum serta analisa dari bahan hukum penulisan yang berkaitan

dengan masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka.

18

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan

hukum pada Bab III, serta berisi mengenai saran-saran yang dapat digunakan

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian

setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka yang dijadikan

sebagai sumber rujukan penulisan hukum.