bab i pendahuluan a. latar belakang masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › bab...

27
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 yang dikutip oleh Herman Zaini tentang Guru dan Dosen: “guru adalah seorang pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formfal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa sorang guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga pendidik yang profesional mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, 1 Herman Zaini dan Muhtarom, Komptensi Guru PAI, (Palembang: Rafah Press, 2014), hlm. 17

Upload: others

Post on 05-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 yang

dikutip oleh Herman Zaini tentang Guru dan Dosen: “guru adalah seorang

pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur

pendidikan formfal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.1

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa

sorang guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga pendidik yang profesional

mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing,

pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana

belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik,

1Herman Zaini dan Muhtarom, Komptensi Guru PAI, (Palembang: Rafah Press, 2014), hlm.

17

Page 2: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

2

memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif,

dan iniovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.2

Guru merupakan faktor utama dan penentu keberhasilan pembelajaran, juga

keberhasilan implementasi kebijakan, usaha-usaha inovatif atau demokratisasi

pendidikan. Dalam pembelajaran guru dan murid merupakan dua subjek yang

berinteraksi dan membentuk atau menentukan kualitas pembelajaran.3 Guru adalah

faktor penentu atau kunci keberhasilan suatu pembelajaran, serta keberhasilan

implementasi kebijakan dan usaha-usaha inovatif atau demokratisasi pendidikan.

Dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya di sekolah, guru memegang

peranan yang paling utama. Perilaku guru dalam proses pendidikan akan

memberikan pengaruh dan warna yang kuat bagi pembinaan perilaku dan

kepribadian siswa. Untuk itulah seorang guru seharusnya memiliki kemampuan

dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan standar guru yang

profesional dan memiliki komptensi yang sempurna dalam profesinya sebagai

pendidik, seperti yang telah digambarkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 yang

dikutip oleh Syaiful Sagala tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat 10, disebtukan

kompetensi adalah seperangkat pengertahuan, keterampilan, dan perilaku yang

2Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), hlm. 19 3Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan dan Pratik, (Jakarta: Kencana,

2015), hlm. 18

Page 3: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

3

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan.4

Prihal tenaga pengajar dengan kinerjanya adalah menyangkut seluruh aktivitas

yang ditunjukan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya sebagai orang

yang mengemban suatu amanat dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan dan memandu peserta didik dalam mental-spritual

maupun fisik biologis.5

Suryo Subroto mengatakan bahwa yang di maksud kinerja guru dalam

proses belajar mengajar adalah kesanggupam atau kecakapan para guru dalam

menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik yang

mencakup segi kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai upaya mempelajari

sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut

agar tercapai tujuan pengajaran.6

Berkenaan dengan standar kinerja guru, menurut Pet A. Sahertian yang

dikutip oleh rusman menjelaskan bahwa, standar kinerja guru itu berhubungan

dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) Bekerja dengan

siswa secara individual; (2) Persiapan dan perencanaan pembelajaran; (3)

4Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:

Alfabeta, 2009), hlm. 23 5Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 87

6Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 19

Page 4: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

4

Pendayagunaan media pembelajaran; (4) melibatkan siswa dalam berbagai

pengalaman belajar; (5) Kepemimpinan yang aktif dari guru.7

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 52 ayat 1 mencakup kegiatan pokok yaitu: merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasilo pembelajaran, membimbing dan

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan yang melekat

pada pelakasanaan tugas-tugas pokok.8 Misalnya dalam hal merencanakan

pembelajaran; guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja

sekolah/madrasah. Melaksanakan pembelajaran; merupakan kegiatan interaksi

edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan

tatap muka. Menilai hasil pembejaran; adalah serangkaian kegiatan untuk

memproleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Tugas-

tugas ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru, baik yang berstatus

pegawai negeri sipil atau yang berstatus guru honorer.9

Jadi dapat disimpulkan, kinerja guru merupakan wujud nyata dari pelaksanaan

tugas-tugas pokok mereka. Semakin baik pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan

maka semakin terlihat bentuk dari kinerja yang sebagai mana mestinya dimiliki

7Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), hlm. 51 8Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Pedoman

Pelaksaan Tugas Guru dan Pengawasan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 6 9Akmaluddin, Perbandingan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di SMAN 1

Tambang Kabupaten Kampar, (Pekanbaru: Skripsi, 2010), hlm. 5

Page 5: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

5

oleh setiap guru yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil maupun guru

yang berstatus guru honorer.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU 43/1999 Pegawai Negeri Sipil merupakan warga

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan

negeri, atau diberikan tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.10

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

guru Honorer adalah guru yang tidak digaji sesuai dengan guru tetap, tetapi digaji

sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang sudah dipakai untuk mengajar.11

Guru

mempunyai status kepegawaian yang berbeda, yaitu guru Pegawai Negeri Sipi

(PNS) yang sudah diangkat oleh negara dan guru Honorer yang belum diangkat

oleh negara. Akan tetapi mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang sana yaitu

mamjukan pendidikan di Indonesia serta mencerdaskan anak bangsa. Guru PNS

maupun Guru Honorer harus menjalankan profesinya sebagai pendidik dan

pengajar yang profesional sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dilihat dari pengamatan pada saat Magang II pada tahun 2017 dan Magang III

pada bulan september 2018 lalu,serta melakukan observasi pada tanggal 21 Januari

2019 penulis menemukan gejala-gejala yang nampak sebagai berikut:

10

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai

Negeri Sipil 11

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI edisi 3)

Page 6: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

6

1. Sebagian guru PNS dalam melaksanakan proses pembelajaran sudah

memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, sedangkan guru honorer

masih ada yang tidak menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran.

2. Sebagian guru PNS jarang melakukan evaluasi dan motivasi di akhir

pembelajaran, sedangkan sebagian guru honorer sudah melakukan evaluasi dan

motivasi di akhir pembelajaran.

3. Kemampuan guru memimpin di dalam kelas, sebagian guru PNS sudah

melaksanakan dengan baik pada saat proses pembelajaran berlangsung mampu

mengendalikan kelas dan mengelola kelas, sedangkan di saat guru honorer

mengajar keadaan kelas tidak kondusif.

Meskipun secara garis besar dapat kita lihat bahwa kesejahteraan yang

diberikan pemerintah kepada guru-guru PNS lebih baik jika kita bandingkan

dengan guru honorer, namu dengan demikian guru PNS maupun guru Honorer

memilki tanggung jawab dan memiliki tuntunan yang sama dalam hal mendidik.

Dengan kata lain antara guru PNS dan guru Honorer merupakan tenaga pendidik

yang sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan profesi

mereka sebagai guru. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa antara guru

PNS dan Honorer mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam

kinerja mengajarnya walaupun ada perbedaan dari segi kesejahteraannya. Maka

dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perbandingan

Kinerja Mengajar Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Honorer di Madrasah

Aliyah Al Fatah Palembang”.

Page 7: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

7

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang

teridentifikasi yaitu:

1. Masih kurangnya pemanfataan media oleh sebagian guru PNS dan sebagian

guru honorer pada proses pembelajaran.

2. Masih ada sebagian guru PNS dan sebagian guru honorer yang belum

sepenuhnya menguasai kelas

3. Adanya dampak perbedaan Status antara guru PNS dan guru honorer

4. Masih kurangnya persiapan dari sebagian guru PNS dan sebagian guru Honorer

dalam mengajar

5. Pelaksaan pembelajaran yang di lakukan sebagian guru honorer tidak kondusif

6. Masih kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi oleh

sebagian guru PNS dan sebagian guru honorer

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terarah, tidak menyimpang dan meluas dari

yang akan dibahas, peneliti memberikan batasan masalah tentang kinerja mengajar

guru PNS dan honorer dan perbandingan kinerja mengajar antara guru PNS dan

guru honorer dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan salah satu indikator

penilaian kinerja guru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah

sebagi berikut:

Page 8: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

8

1. Bagaimana kinerja guru pegawai negeri sipil di MA Al Fatah Palembang?

2. Bagaimana kinerja guru honorer di MA Al Fatah Palembang?

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru pegawai negeri sipil

dan guru honorer di MA Al Fatah Palembang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari

hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja guru pegawai nnegeri sipil di MA Al Fatah

Palembang

2. Untuk mengetahui kinerja guru honorer di MA Al Fatah Palembang

3. Untuk mengetahui perbandingan antara kinerja guru pegawai negeri sipil dan

guru honorer di MA Al Fatah Palembang

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi perbaikan sistem

pembelajaran dengan meningkatkan kinerja mengajar guru sehingga dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran dan diharapkan ada tindak lanjut dari hasil

penelitian ini untuk bekal bagi semua guru ataupun calon guru, guru PNS

maupun guru honorer.

2. Manfaat Praktis

Page 9: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

9

a. Kepala sekolah, sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam upayanya untuk

meningkatkan kinerja pegawai

b. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat membuat guru memahami tentang

pentingnya kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran

c. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan

dan pengetahuan agar kedepannya bisa mewujudkan pembelajaran yang

berkualitas dan menjadi guru yang berkualitas

G. Tinjauan Pustaka

Untuk melaksakan penelitian ini, peneliti berpijak pada penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang peneliti anggap relevan dengan

penelitian yang akan dilaksanakan.

Akmaluddin (2010) jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru dalam skripsinya yang berjudul

“Perbandingan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di SMAN 1

Tambang Kabupaten Kampar”, bahwa hasil analisis yang beliau lakukan adalah

tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru Pegawai Negeri Sipil dan

guru Honorer di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar. Makna lain dari

analisisnya adalah masalah tinggi rendahnya kinerja guru tidak ditentukan oleh

status guru, apakah guru PNS atau Honor. Masing-masing memiliki kesempatan

yang sama menampilkan kinerja yang terbaik. Beliau juga menyimpulkan bahwa

meskipun tingkat kesejahteraan ytang diberikan kepada guru PNS di SMAN 1

Page 10: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

10

Tambang Kabupaten Kampar lebih baik daripada guru Honorer, namun keduanya

meliki tugas-tugas dan tanggung jawab yang sama.12

Selviana Anggraini dalam Jurnal Pemerintahan Integratif yang berjudul

“Perbandingan Etos Kerja dan Produktivitas Kerja Antara Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Pegawai Honorer (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan Timur)”, hasil penelitianya menunjukan bahwa ketepatan waktu turun

kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) krang baik, karena masih terlambat dengan

berbagai macam alasan, seperti jarak rumah yang jauh dari kantor, mengurus

rumah dan mengantar anak sekolah. Sedangkan ketepatan waktu turun kerja

Pegawai Honorer sudah baik, karena bisa mengatur waktu dan selalu turun kerja

tepat waktu. Tanggung jawab pekerjaan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS)

masih kurang bertanggung jawab, karena apabila diberikan tugas atau pekerjaan

masih sering menunda, meminta bantuan, bahkan melimpahkan kepada bawahan.

Sedangkan pegawai Honorer bertanggung jawab dalam pekerjaan, saat

mendapatkan pekerjaan atau tugas segera diselesaikan sendiri, tidak menunda atau

menumpuk pekerjaan.Tingkat absesnsi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS)

kerang baik, sering melakukan perizinan untuk kepentingan yang bersifat pribadi

pada saat jam kerja.Sedangkan Pegawai Honorer memiliki tingkat absesi

kehadiran yang baik, tidak pernah melaukakn perizinan.Tingkat perolehan hasil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup baik, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

12

Akmaluddin, Perbandingan Konerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di SMAN 1

Tambang Kabupaten Kampar, (Pekanbaru: Skripsi, 2010), hlm. 5

Page 11: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

11

perintah dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan.Sedangkan Pegawai

Honorer memiliki tingkat perolehan hasil yang baik, mampu menyelsaikan

pekerjaan lebih banyaj dari yang ditargetkan, dan selesai dengan waktu yang telah

ditentukan. Kualitas yang dihasilkan dalam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

baik, drngan banyaknya pekerjaan yang diberikan, hal ini semakin menunjuk

kualitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pelayanan yang baik dan tidak ada

komplain. Sedangkan Pegawai Honorer memilki kualitas bekerja kurang baik,

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya saja dalam artian hanya

menguasai bidang itu saja, hal ini dikarenakan pengalaman yang masih terbatas.

Mood dapat mempengaruhi kualitas kerja Pegawai Honorer, apabila mood kurang

baik maka kualitas kerjapun akan menurun. Pelayanan yang diberikan kurang

dibuktikan dengan adanya komplain. Waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan pekerjaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Hjonorer sudah baik, karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

pekerjaan bersifat situasional, diakrenakan pekerjaan memilki tingkat kesulitan

yang berbeda.13

Nur Aisyah T (2017) Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Alauddin

Makaassar dalam skripsinya yang berjudul “Perbedaan Persepsi Kinerja Guru

PNS dan Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri di Desa Saotengga Kabupaten

sinjai” bahwa hasil dari analisis beliau diperoleh kesimpulan yaitu bahwa,

13

Selviana Anggraini, Perbandingan Etos Kerja dan Produktivitas Kerja Antara Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan Timur, ( Kalimantan: eJournal Pemerintahn Integratif, 2018), hlm. 53-54

Page 12: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

12

berdasarkan uji t test yang dilakukan menunjukan nilai signifikan 0,144 sehingga

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima Karena nilai sig> α (0,144>0,05) Artinya

hipotesis yang diajukan diterima, yaitu tidak ada perbedaan persepsi kinerja yang

signifikan antara guru PNS dan guru Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri di Desa

Saotengga, yang menjadi perbedaannya hanyalah status, gaji serta jaminan pensiun

(jaminan hari tua). Bahwa dari segi gaji guru PNS lebih besar daripada pegawai

Non PNS, dan untuk pegawai Non PNS tidak mendapatkan jaminan hari tua.14

H. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran penelitian ini lebih dahulu akan dikemukakan

kerangka teori dengan masalah yang akan dibatasi. Kerangka teori merupakan

dasar berpikir untuk mengkaji suatu masalah guna memperoleh kebenaran dalam

suatu penelitian.

1. Pengertian Kinerja Guru

Menurut August W. Smith yang dikutip oleh Surya Dharma, kinerja

adalah performance is output devies from processes, human otherwise, artinya

kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Dari pendapat di

atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan wujud perilaku seseorang

atau organisasi dengan orientasi prestasi.15

Berkaitan dengan kinerja guru,

wujud perilaku yang dimaksudkan adalah kegiatan guru dalam proses

14

Nur Aisyah T, Perbedaan Persepsi Kinerja Guru PNS dan Non PNS pada Sekolah Dasar

Negeri di Desa Saotengga Kabupaten sinjai, (akassar: Skripsi, 2017), hlm. 58 15

Surya Dharma, Penilaian Kinerja Guru, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008),

hlm. 20

Page 13: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

13

pembelajaran, yaitu, bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran,

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar.16

Istilah kinerja berasal dari kata job performance/actual permance

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi

menurut bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai

bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kerja juga

ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang

tersebut.17

Kinerja guru atau prestasi kerja (performance) merupakan hasil yang

dicapai guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kecapan pengalaman dan kesungguhan atas

penggunaan waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-

unsur yang terdiri atas kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas

mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran kedisiplinan dalam

mengajar dan tugas-tuigas lain, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerja

sama dengan warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa,

kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa serta

tanggung jawab terhadap tugasnya.18

16

Rusman, Model-model Pembelajaran: mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), hlm. 50 17

A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT. Rosda,

2000), hlm. 67 18

Tabrani Rusyan, Etos Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Guru, (Jakarta: PT.

Intermidasi, 2008), hlm. 18

Page 14: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

14

Berkaitan dengan pengertian mengajar guru, menurut Hasibuan yang

dikutip oleh Lia Tresna & Sobandi dalam jurnalnya mengajar adalah suatu

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar.19

Menurut Rodriguez, Capeller & Garcia yang dikutip oleh Lia Tresna &

Sobandi, kinerja mengajar guru adalah penampilan kerja guru dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan bimbingan

belajar yang berisi pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada

peningkatan prestasi peserta didik.20

Kinerja mengajar guru yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah kemampuan seorang guru dalam melakukan

tugasnya yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai

dengan tujuan yang telah dirumuskan.

2. Kriteria Kualitas Kinerja Guru

Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa standar Komptensi Guru

dikembangkan secara utuh dari empat komptensi utama, yaitu Komptensi

19

Lia Tresna Yulianingsih, Sobandi, Kinerja Mengajar Guru Sebagai Faktor Determinan

Prestasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Manajemen, 2017. Hlm. 51 20

Ibid., hlm. 52

Page 15: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

15

Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional. Keempat kompetensi tersebut

terintegrasi dalam kinerja guru.21

3. Indikator Kinerja Guru

Secara operasional selanjutnya indikator penilaian kinerja guru dalam hal

ini pun dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu sebagai

berikut:22

a. Perencanaan Guru dalam Program Kegiatan Pembelajaran

Kemampuan guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses

penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

b. Pelaksanaan Kegiatan Peembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan

pendidikan yang ditandai adanya kegiatan pengelolaan kelas, pengguanaan

media dan sumber belajar, dan pengguanaan metode dan strategi

pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab

guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.

c. Evaluasi dalam Kegiatan

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukan untuk

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses

pembelajaran yang telah dilakukan. Pendekatan atau cara yang dapat

21

Rusman, Model-model Pembelajaran: mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), hlm. 53 22

Ibid., hlm. 75-78

Page 16: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

16

digunakan untuk melakukan evaluasi/penialaian hasil belajar adalah melalui

Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

4. Pegawai Negeri Sipi (PNS) dan Tenaga Honorer

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU 43/1999 Pegawai Negeri Sipil merupakan

warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam

suatu jabatan negeri, atau diberikan tugas negara lainnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.23

b. Tenaga Honorer

Pada peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mendefinisikan

pegawai honorer pada pasal 1 ayat (1) bahwa “ Tenaga Honorer adalah

seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain

dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau

penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.24

23

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai

Negeri Sipil 24

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) tentang Tenaga

Honorer

Page 17: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

17

I. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.25

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

X1 : Kinerja Mengajar Guru PNS

X2 : Kinerja Mengajar Guru Honorer

J. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan serta dapat diamati.26

Kedudukan definisi operasional dalam

suatu penelitian sangat penting, karena dengan adanya definisi akan memudahkan

pembaca dan penulis itu sendiri dalam memberikan gambaran atau batasan tentang

pembahasan dari masing-masing variabel. Istilah yang perlu dijelaskan adalah

sebagai berikut:

Kinerja guru adalah kemampuan dasar mengajar dan kecakapan guru dalam

melakukan kegiatan pembelajaran. Kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran di kelas, kemampuannya akan terwujud apabila memiliki

keterampilan dan motivasi yang memadai. Seperti yang terdapat pada indikator

penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimana kegiatan

pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai

25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61 26

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.29

Page 18: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

18

adanya kegiatan pengelolaan kelas, pengguanaan media dan sumber belajar, dan

pengguanaan metode dan strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan

tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya

menuntut kemampuan guru.

Guru PNS adalah guru yang telah dilantik dan diangkat sebagai pegawai oleh

pemerintah.Sedangkan guru yang belum diangkat sebagai pegawai oleh

pemerintah adalah Guru Honorer.

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara tujuan penelitian yang diturunkan

dari kerangka pemikirian yang telah dibuat dan merupakan pernyataan tentative

tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih.27

Dalam penelitian ini

didasarkan dengan sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbandingan yang signifikan antara kinerja mengajar guru PNS dan

guru honorer

Ho: tidak terdapat terdapat perbandingan yang signifikan antara kinerja mengajar

guru PNS dan guru honorer

L. Metodologi Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan dalam penyampaian tujuan,

pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa

sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

27

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,

2014), hlm. 87

Page 19: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

19

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif, karena

penelitian akan mengambarkan sekaligus menganalisis bagaimana kinerja

mengajar guru PNS dan guru honorer. Oleh karena itu perlu gambaran yang

komprehensif untuk menjelaskan sehingga memberikan konstribusi yang baik

pada sekolah itu sendiri.karena jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang memaparkan analisis penelitiannya dengan angka dan menggunakan

perhitungan statistik dalam menganalisisnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

jenis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka diperoleh dari hasil

penelitian yang meliputi hasi angket dan observasi yang dinyatakan dalam

angka-angka. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data yang

menunjukan angka atau jumlah yang berkenaan dengan bagaimana kinerja

mengajar guru PNS dan guru honorer yang menjadi objek penelitian.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua

macam yaitu:

1) Sumber data primer

Page 20: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

20

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari

individu-individu yang diteliti.28

Dalam penelitian ini sumber data primer

dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, yaitu responden guru PNS

dan guru honorer.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau data

yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder

bersifat penunjang, yaitu data yang berbentuk dokumen, buku-buku dan

literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.29

Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh guru PNS dan honorer di sekolah MA Al

Fatah Palembang. Jumlah keseluruhan guru yang mengajar di MA Al Fatah

Palembang adalah 31. Jumlah guru yang berstatus sebagai guru PNS adalah

sebanyak 12 orang dan guru yang berstatus Honorer sebanyak 19 orang,

Karena total tenaga pengajar berjumlah 31 orang, maka sangat dimungkinkan

penelitian ini tidak memakai teknik sampel, dengan kata lain penelitian ini

dapat disebut dengan penelitian populasi. Hal ini juga bertujuan agar penelitian

28

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 23 29

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117

Page 21: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

21

ini terhindar dari sedikit banyak kekeliruan yang mungkin terjadi dalam

menarik kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian

lapangan, yaitu terjun langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data

yang diperlukan dengan menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Di

dalam penelitian, peneliti harus menjadikan siapa dan apa yang diobservasi,

bagaimana cara melakukan observasi, dimana dilakukan observasi. Hal-hal

yang diobservasi harus sesuai dengan masalah penelitian.30

Jadi dapat

disimpulkan, observasi merupakan cara mengumpulkan data melalui

pengamatan langsung oleh penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan penelitian dengan pengamatan

langsung ke lapangan untuk mengetahui secara objektif dan konkret

mengenai kinerja mengajar guru PNS dan guru honorer di MA Al Fatah

Palembang.

b. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh sejumlah informasi dari responden dalam arti laporan tentang

30

Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

2014), hlm. 56

Page 22: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

22

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.31

Sejumlah pertanyaan disebarkan

kepada guru-guru PNS maupun Honorer untuk mendaptkan data.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, translip, buku, surat kabar, majalah, notulen

rapat, agenda dan sebagainya.32

Teknik dokumentasi digunakan untuk

mendapatkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.33

Karena penelitian ini bersifat

komparasi yang bertujuan membandingkan keadaan, fenomena-fenomena dan

analisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan, dan

bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau

pengukuran dapat diproses dengan dengan cara dijumlahkan dan dibandingkan

31

Ridwan, “Skala Pengukuran Vriabel-Variabel Penelitian”,(Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm.

25 32

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2013), hlm. 62 33

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan „‟Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D‟‟,

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335

Page 23: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

23

dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentasi.34

Dalam penelitian

ini terdapat dua sampel (X1 dan X2), di mana sampel yang satu dengan sampel

yang lain tidak saling berkorelasi. Rumus yang digunakan sebagi berikut:35

√( )

( )

(

)

Keterangan:

T : Nilai t yang dihitung

: Nilai rata-rata Variabel X1

: Nilai rata-rata variabel X2

: Simpangan baku X1

: Simpangan baku X2

n : Jumlah sampel

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi

perbedaan antara kinerja mengajar guru PNS dan guru honorer di MA Al

Fatah Palembang. Untuk menentukan kualitas mengajar guru PNS dan

Honorer baik secara individual maupun kelompok maka akan ditentukan skor

rata-rata hasil jawaban dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. 2.60 – 3.0 (kinerja mengajar tergolong tinggi)

2. 1.60 – 2.9 (kinerja mengajar tergolong sedang)

3. 0.50 – 1.59 (kinerja mengajar tergolong rendah)

34

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 14 35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan „‟Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D‟‟,

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335

Page 24: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

24

M. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan dalam penyampaian tujuan,

pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa

sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, identifikasi masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi operasional, metodologi

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori bab ini fokus berisikan pada semua teori-teori secara

umum mengenai kualitas guru, guru mengajar, guru PNS dan guru honorer dalam

melaksanakan pembelajaran.

BAB III Gambaran Umum Tempat Penelitian bab ini fokus pada keadaan

lokasi penelitian, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian

mengenai sejarah berdirinya dan letak geografis, visi dan misi, struktur

organisasi.

BAB IV Analisi Data berisi pemaparan tentang kinerja mengajar guru PNS dan

guru honorer

BAB V Penutup pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran

Page 25: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

25

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini Selviana. 2018. Perbandingan Etos Kerja dan Produktivitas Kerja Antara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer (Studi Kasus di Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur). Kalimantan: eJournal

Pemerintahn Integratif.

Aisyah Nur T. 2017. Perbedaan Persepsi Kinerja Guru PNS dan Non PNS pada

Sekolah Dasar Negeri di Desa Saotengga Kabupaten sinjai. Makassar: Skripsi.

Akmaluddin.2010. Perbandingan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di

SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar. Pekanbaru: Skripsi.

Arikunto Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta.

Darwis Amri. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Islam. (Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada.

Dharma Surya. 2008. Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Direktorat Tenaga

Kependidikan.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3)

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 2009.

Pedoman Pelaksaan Tugas Guru dan Pengawasan. Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional.

Page 26: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

26

Margono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Musfah Jejen. 2015. Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan dan Pratik.

Jakarta: Kencana.

Prabu A. Anwar Mangkunegara. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:

PT. Rosda.

Ridwan. 2008. “Skala Pengukuran Vriabel-Variabel Penelitian”. Bandung: Alfabeta.

Rusman.2012. Model-model Pembelajaran: mengembangkan Profesionalisme Guru.

Jakarta: Rajawali Pers.

Rusyan Tabrani. 2008. Etos Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Guru,

Jakarta: PT. Intermidasi.

Sagala Syaiful. 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.

Bandung: Alfabeta.

Subroto Suryo. 2007. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabet.

Sujarweni Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka

Baru Press.

Page 27: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.radenfatah.ac.id › 6653 › 1 › BAB I.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Republik

27

Suryabrata Sumardi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tresna Lia Yulianingsih, Sobandi. 2017. Kinerja Mengajar Guru Sebagai Faktor

Determinan Prestasi Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan Manajemen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1). Tentang

Tenaga Honorer.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 No. 43 Tahun 1999. Tentang

Pegawai Negeri Sipil.

Yamin Martinis. 2010. Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Gaung Persada.

Zaini Herman dan Muhtarom. 2014. Komptensi Guru PAI. Palembang: Rafah Press.