BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pelaksanaan,

pembinaan, pengaturan dan pengawasan di pasar modal. Mengingat pasar modal

merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi

bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan

nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat

berjalan secara teratur, wajar, efesien, serta melindungi kepentingan pemodal dan

masyarakat. Untuk itu Bapepam diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk

membina mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar

modal.1

Pada awalnya Bapepam merupakan badan yang multifungsi, sebagai

regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana

kegiatan di bidang pasar modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan

menjatuhkan sanksi. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 telah

mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mengembangkan pasar modal

yang sehat, transparan, dan efesien. Perkembangan selanjutnya pemerintah

memutuskan untuk menetapkan Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum

pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan

1 CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 1997), hlm. 57

perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standart

internasional. Sedangkan pengelolaan bursa diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta

dan penjamin emisi efek dilakukan oleh perusahaan swasta.2

Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)

yang mengubah Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan

Pengawas Pasar Modal. Melalui UUPM telah di atur berbagai hal khususnya

menyangkut kedudukan, tugas dan wewenang lembaga pengawas yang di sebut

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) peran dari lembaga penunjang pasar modal,

peranan bursa serta ketentuan perdata maupun pidana. Kristalisasi dari pengaturan di

maksud adalah terciptanya pasar modal yang efektif, efisien serta wajar. Dengan

kondisi pasar modal demikian, akan timbul kepercayaan dari para pelaku pasar

termasuk dunia usaha dan para pemodal untuk semaksimalnya memanfaatkan pasar

modal tidak saja sebagai alternatif investasinya, tetapi pula sebagai pilihan pendanaan

usahanya.

3

1. lembaga Pembina;

Secara Umum UUPM mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam

sebagai:

2. lembaga Pengatur;

3. lembaga Pengawas.

2M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group,

2010), hlm. 2 3Jusuf Anwar (a), Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Jakarta: PT.

Alumni, 2005), hlm. xii

Ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan

mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efesien serta melindungi

kepentingan pemodal dan masyarakat.4

UUPM memberikan kedudukan dan peranan demikian besar kepada

Bapepam, tetapi di lain pihak kedudukannya sebagai lembaga birokrasi justru

kontradiktif. Karena hanya menjadi salah satu bagian dalam jajaran Departemen

Keuangan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) UUPM bahwa Bapepam berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Besarnya kewenangan yang

dimiliki Bapepam mengimplikasikan kebutuhan akan independensi institusional.

Apalagi Bapepam memiliki fungsi pengawasan terhadap wilayah hukum yang

melibatkan banyaknya kepentingan dan dana masyarakat. Independensi sangat

diperlukan Bapepam untuk mampu menghindari kepentingan dan intervensi di dalam

penegakan hukum yang sejatinya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada

pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia.

5

4 Tavinayanti dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2009), hlm. 12 5 M. Irsan Nasarudin, dkk, Op.cit, hlm. 46

Dengan lahirnya UU OJK yang berlaku tanggal 22 November 2011,

pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya

dilakukan oleh beberapa lembaga, pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia,

pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya oleh Bapepam menjadi

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK.

Pembentukan kegiatan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga (single

supervisory agency) tersebut setidaknya di pengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama

lebih mengarah kepada kondisi eksternal yang tidak dapat dihindari seperti semakin

terintegrasinya industri keuangan dunia.6 Beberapa Negara telah memiliki lembaga

sejenis, yaitu The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) (Australia),

Office of the Superintendent of Finansial Institution (OSFI) (Kanada), dan Finansial

Supervisory Commission (FSC) (Korea Selatan). Faktor yang kedua, Pasal 34

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan

tentang pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan terhadap semua otoritas di

bidang jasa keuangan akan disatukan dalam OJK ini.7

Secara historis, ide pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) sebenarnya

adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-undang

tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie,

pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan

independensi kepada Bank Sentral. RUU ini di samping memberikan independensi

tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide

pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger,

mantan gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan

6 Jusuf Anwar (b), Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, (Bandung:

P.T Alumni, 2008), hlm. 183 7 Ibid

RUU (Kemudian menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai

konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.8

Alasan lainnya pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya

produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan,

dan globlisasi jasa keuangan.

9Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa

keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk (moral hazard), belum

optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas

sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas

di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Pasal 5 UU OJK menyatakan, bahwa “OJK

berfungsi menyelanggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.10

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penataan kembali struktur

pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan

pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal,

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

Penataan di maksud dilakukan agar tercapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif

di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga

8 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: Books Terrace&Library, 2005), hlm. 144

9 Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk, Op. cit, hlm. 49

10 Bismar Nasution (a), “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian Terhadap Indepedensi Dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan”, Disampaikan pada sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan BAPEPAM-LK, Hotel Tiara, Medan, 8 Juni 2012

dapat lebih menjamin tercapainya terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan

tersebut harus dilakukan secara integrasi.11

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan

didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan

akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor

jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain

itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber

Pasal 1 angka (1) UU OJK menyatakan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya di sebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini.

Secara kelembagaan mengenai independensi OJK berada di luar pemerintah

yang dimaknai bahwa otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan

pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan

pemerintah karena hakikat OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan dibidang

fiskal.

11 Republik Indonesia (a), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum

daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan,

dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.12

a. Kegiatan jasa keuanngan di sektor perbankan

Dalam konteks UU OJK di maksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa

Keuangan” (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan

pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu,

independen, dan akuntabel.

Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 Tentang otoritas Jasa keuangan,

Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

OJK diharapkan akan mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik dan

konsistensi kebijakan diantara lembaga yang memilki latar belakang aturan yang

berbeda. Dengan demikian, OJK mampu menghasilkan kebijakan yang menyeluruh

pasca berbagai industri keuangan yang berada di pengawasan OJK.13

Kehadiran OJK yang merupakan lembaga independen yang melakukan

pengawasan jasa keuangan termasuk pengawasan di pasar modal yang diharapkan

mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi didalam

12 Ibid. 13 Jusuf Anwar (b),Op.cit, hlm. 116

memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan

kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia.14

1. Apakah latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

Dengan berlakunya UU OJK yang bertugas mengatur dan mengawasi

lembaga keuangan termasuk pengawasan pasar modal, berdasarkan UUPM

merupakan kewenangan dari Bapepam. Sehingga dengan berlaku UU OJK tersebut

kewenangan apa saja yang menjadi kewenangan Bapepam sesuai dengan UUPM dan

bagaimana kewenangan OJK dalam pasar modal. Apakah akan ada tumpang tindih

kewenangan antara Bapepam dan OJK dalam pengawasan transaksi dipasar modal,

serta bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang OJK. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian

dalam tesis yang berjudul Analisis Yuridis Kedudukan Bapepam Setelah Berlakunya

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan penelitian

ini adalah:

2. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di pasar

modal sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

14 M. Irsan Nasarudin, dkk, Op.cit. hlm. 75

3. Bagaimana transformasi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan(OJK)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dan penelitian ini, maka dapat

dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di

pasar modal sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Untuk mengetahui transformasi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPEPAM) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

pasar modal di Indonesia

2. Secara Praktis

a. Pemerintah, diharapkan sebagai masukan dalam perubahan UUPM dalam

rangka mengahadapi era pengawasan pasar modal yang independen dengan

telah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

b. Investor, diharapkan lebih memahami dan mengetahui serta mendapatkan

perlindungan hukum terhadap investasi yang ditanamkan.

c. Masyarakat, diharapkan lebih memahami dan mengetahui akan perlindungan

konsumen dan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi

dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara khususnya

Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, penelitian

dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Bapepam Setelah berlakunya Undang-

undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” belum pernah

dilakukan sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara

ilmiah. Apabila ternyata ada tesis yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab

sepenuhnya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ada beberapa tesis yang

memiliki topik sama, namun dalam hal permasalahan dan pembahasannya yang jelas

berbeda dengan isi tesis ini yakni:

1. Chairul Munadi/ 097005054, Kajian Yuridis Pembentukan Pengawas Sektor Jasa

Keuangan di Indonesia

2. Leo Chandra Jaya Bona Parti Tampubolon/ 107005050, Kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan Dalam Mencegah Kejahatan Insider Trading di Pasar Modal;

3. Ramsul Nababan/ 107005002, Analisis Terhadap Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan Dalam Sistem Perbankan

4. Bisdan Sigalingging/ 107005004, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara

Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang

teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau

proses tertentu terjadi.15

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang

menjadi perbandingan, pegangan teoritis.

16 Untuk itu perlu di susun kerangka teori

yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut

diamati.17

15 J.J.J. M. Wuisma, Penelitian Ilmu-ilmu sosial, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203 16 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80 17 Hadari Nawawi,Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yokyakarta: Universitas Gajah Mada

Press, 2003), hlm. 39

Fungsi teori dalam tesis ini adalah untuk memberikan arahan/ pertunjuk serta

menjelaskan gejala yang diamati.18

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah itu seringkali

dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah kewenangan atau wewenang sering

disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Didalam

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegheden). Kewenangan

adalah apa yang di sebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya

mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi

tindakan hukum pemerintahan (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian

hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri

kepada unsur hukum.

19

18 Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualtitaf, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1993), hlm. 35

19 Teori kewenangan, http://sonny-tobelo.blongspot.com/2010/01/teori-kewenangan.html, Tanggal 18 Maret 2012

Sumber kewenangan pemerintah ada dua, yakni atribusi dan delegasi.

Meskipun demikian dalam praktek pemerintahan, juga ditemui adanya cara lain

memperoleh wewenang, yaitu mandat.20

a. Atribusi, Van Vijk/ Konijnenbelt mengemukakan bahwa atribusi merupakan cara normal untuk memperolah wewenang. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti materil.

b. Delegasi, sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat: besluit) oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut.

c. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuk buat keputusan a/n pejabat TUN yang memberikan mandat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam terhadap pengawasan pasar modal

di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Kewenangan yang diberikan oleh UUPM Pasal 3 dan Pasal 4 adalah kewenangan

yang sesuai dengan standart dan prinsip hukum pasar modal global. Masalah regulasi,

penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berada di tangan

badan pengawas pasar modal dan UUPM memberikan wewenang Atribusi kepada

Bapepam untuk membuat dasar hukum bagi pembuatan peraturan-peraturan yang

menyangkut pelaksanaan kegiatan dibidang pasar modal.21

20 Frenadin Adegustara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2005), hlm. 20

21 M. Irsan, Op.cit, hlm. 45-46

Fungsi dan peranan yang

diberikan UUPM seharusnya Bapepam sudah menjadi lembaga independen yang

bertanggung jawab kepada presiden seperti halnya Bank Indonesia. Independensi

merupakan syarat untuk menciptakan efektivitas dan menjaga kinerja pengawas

dalam penegakan hukum.22

Krisis ekonimi pada tahun 1997-1998 yang berdampak besar bagi

perekonomian Indonesia, kelemahan kelembagaan dan pengawasan di sektor

keuangan. Hal tersebut telah memberikan pengalaman berharga berupa semakin

dipahaminya keterkaitan erat sedemikian rupa antara sektor jasa keuangan yang satu

dengan yang lainnya. Keterpurukan yang melanda salah satu sektor akan mampu

membawa pengaruh sangat negatif pada sektor lainnya.

Kewenangan yang dimiliki Bapepam masih belum cukup

untuk mengawasi transaksi pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya.

23 Perkembangan pasar

ekonomi membutuhkan suatu sistem hukum yang menjamin adanya sesuatu yang

dapat di prediksi, dapat diperhitungkan dari kepastian transaksi-transaksi ekonomi.24

Max Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang dalam hubungan

manusia yang juga menyangkut hubungan dengan kekuasaan. Menurut Weber,

wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima

secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan dikonsepsikan

sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa

menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal. Dengan kata lain,

Sistem ekonomi pasar dapat sepenuhnya berkembang hanya dengan konsekuensi-

konsekuensi hukum dari transaksi yang dapat diramalkan secara pasti.

22 Ibid. 23 Jusuf Anwar, (b), Op. cit, hlm. 151 24 Bismar Nasutioan dan Mahml Siregar, Bahan Kuliah Teori Hukum, (Medan: FH USU,

2011), hlm. 4

kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap orang

lain sesuai dengan keinginan si pemilik kekuasaan.25

Weber membagi wewenang kedalam tiga tipe berikut:

26

a. Charismatic Authority (Otoritas Kharismatik), wewenang ini bertumpu pada kepastian orang terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transedental.

b. Traditional Authority (Otoritas Tradisional), wewenang ini bertumpu pada kepercayaan menurut tradisi terhadap orang yang dianggap layak memimpin masyarakat

c. Rational-Legal Authority (Otoritas Legal-Rasional), wewenang yang bertumpu pada kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara

Berdasarkan teori rational-legal authority (otoritas rasional-legal),

pembentukan hukum dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya

kemajuan di bidang teknolog informasi dan inovasi finansial telah menciptakan

sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait masing-masing

subsektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan. Dengan

membandingkan kegiatan pasar modal di negara-negara yang sudah cukup maju

untuk dapat mengenal kinerja yang diterapkan dalam pasar modal yang bersangkutan

untuk mengetahui bagaimana negara-negara lain mengatasi krisis keuangannya. maka

dibentuklah OJK yang mengawasi sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar

25 Yuni Saputro, Wewenang Menurut Max Weber , www.yunisaputro.wordpress.com,

diakses tanggal 23 Juni 2012 26 Vilhelm Aubert, Sociology Of Law, Selected Reading, England: Penguin Books Ltd, 1969

dalam Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 134

modal dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam

pengawasan lembaga jasa keuangan tersebut. Walaupun dalam UUPM masih secara

tegas di atur tugas dari Bapepam. Kewenangan yang dimiliki tersebut secara tegas di

atur dalam Undang-undang sesuai dengan teori hukum positif.

Teori Positivisme Hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang

perlu diolah secara alamiah. Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari

positivisme hukum.27 Positivisme hukum terbagi atas dua konsep dasar, yaitu

positivisme analistis dan ajaran hukum murni.28

27 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Genta

Publishing, 2011), hlm. 35

Positivisme analistis (analitycal

jurisprundence) dipelopori oleh John Austin mengacu pada teori hukum kehendak

(The will theory of law), artinya hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Dengan

principle of origin (asas sumber) dinyatakan bahwa hukum dapat ditemukan dalam

Undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pasal 34 UU No. 23

Tahun 1999 Tentang BI merupakan perintah UU yang di buat oleh penguasa pada

masa itu, yaitu untuk memperbaiki perekonomian dari krisis 1997-1998. Austin

dalam buku Lectures un Jurisprudence mengatakan “law is a command of the

lawgiver”. Hukum merupakan perintah penguasa-dalam arti bahwa perintah dari

mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan,

seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain atau di sebut sebagai

28 Anshori Ilyas (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Telaah Kritis Positivisme Dalam Tataran Teori Hukum, hlm. 483, www.lipi.go.id

hukum positif.29 Amanat dari Pasal 34 dibentuknya lembaga independen dalam satu

atap yaitu OJK termasuk Pasar Modal dalam UU OJK yang dalam tugas pengawasan

dan pengaturannya berada pada lembaga ini. Pembentukan UU OJK dalam

pengawasan pasar modal sebelumnya di atur dalam UUPM adalah kewenangan

Bapepam diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan

dan kemajuan suatu pasar modal bagi para pelakunya terutama bagi masyarakat

investor30, khususnya investor internasional yang menaruh perhatian yang sangat

besar terhadap aturan hukum (rule of law) di samping adanya aspek full dan fair

disclosure. Investor tidak termotivasi memasuki pasar modal Indonesia jika pasar

tersebut tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan dan kepastian

hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis dipasar modal merupakan bisnis kepercayaan.

Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika di payung oleh peraturan yang

jelas dan mengikat, 31atau lebih di kenal dengan kepastian hukum. Keberlakuan

hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata tetapi

memberikan kepastian hukum.32

Positivisme lainnya adalah Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni (The

pure norm theory oh law). “Hukum merupakan tatanan paksaan normative dalam

prilaku manusia”. Hukum adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang secara objektif

tertuju pada tindakan manusia. Sistem hukum memperoleh makna normatifnya dari

29 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti), hlm. 58 30 I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta,

2000, h. 17 Dalam M. Irsan, Op.Cit, hlm. 44 31 Ibid, hlm. 60 32 Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, Op. cit, hlm. 2

kaidah yang lebih tinggi.33

33 Anshori Ilyas, Op. Cit, hlm. 485

Teori ini secara lebih jelas menyatakan bahwa dasar

keabsahan sebuah norma hanya didapat pada keabsahan norma yang lebih tinggi.

Hanya otoritas yang kompeten yang dapat menciptakan norma yang absah, dan ini

hanya dapat dilakukan berdasarkan sebuah norma yang memberikan kewenangan

untuk melahirkan norma-norma. Norma yang memberikan dasar bagi absahan norma

lainnya yang lebih tinggi. Norma tertinggi ini lah yang disebut sebagai norma dasar

(Groundnorm), dan dalam konteks Indonesia, Norma dasar tersebut adalah Undang-

undang dasar 1945. UU NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan Amanat dari

Pasal 34 UU BI untuk pembentukan lembaga independen, Pembentukan UU BI

merupakan amanat dari Pasal 23 UUD 1945 sebagai Bank Sentral. Dalam Konteks

kedudukan Bank Sentral dalam konstitusi memberikan penjelasan bahwa tata urutan

atau susunan hierarki tatanan hukum berkenaan dengan kegiatan perbankan, termasuk

pengawasan bank, harus bertitik tolak kepada ketentuan dalam Bank Sentral

sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Sebab apabila dipostulasikan dengan

norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi

tidak hanya menentukan organ-organ dan prosedur pembentukan Undang-undang

tetapi juga sampai derajat tertentu, isi dari hukum yang akan datang. Dengan

demikian peranan dan tugas Bank Indonesia yang independen sebagai Bank Sentral

sebagaimana ditentukan dalam konstitusi, harus dipertahankan kedudukannya,

termasuk tidak ada Undang-undang yang akan datang yang dapat mencabut fungsi

dan tugas Bank Indonesia.34

Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere mengatakan bahwa

dalam proses pembagunan Undang-undang merupakan alat utama pemerintah

melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas

pembuat Undang-undang, yaitu membuat Undang-undang yang efektif dan mampu

membawa perubahan. Suatu Undang-undang yang efektif pada khususnya disuatu

Negara harus mampu mendorong suatu prilaku yang di tuju atau yang di aturnya.

35

2. Konsepsi

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di

maksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” yang memiliki fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan dan pegawasan terhadap kegiatan sektor jasa

keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi

dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan

kenyataan. Konsepsi adalah pendapat, pangkalan pendapat; konsepsi diterjemahkan

34 Bismar Nasution (b), Implementasi Pasal 34 Undang-undang Tentang Bank Indonesia dan

Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan, hlm. 14, www.bi.go.id

35 Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere, Legislative Draftinf for Democratic Social Change A Manual For Drafters, (London: Kluwer Law International, 2001), hlm. xxi dalam seminar Bismar nasution (a), Op. cit. hlm. 2

sebagai usaha membawa sesuatu abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut

dengan operational definition.36

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau

kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsepsional

diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai

dasar penelitian hukum, dan dalam landasan/ kerangka teoritis sebagai suatu sistem

aneka “Theore’ma” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: “leesrstelling”).

37

a. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus

didefinisikan beberapa konsep agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca

rencana penelitian ini dan secara operasional diperoleh hasil penelitian sesuai dengan

tujuan yang telah ditentukan.

38

b. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) adalah Lembaga yang berada di

bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pembinaan, pengaturan, dan

pengawasan kegiatan pasar modal.

39

36 Tan Kamello, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia”: Suatu Tinjauan Pustaka

Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, (Medan: PPS USU), hlm. 35 37 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1995), hlm. 7 38 Republik Indonesia (b), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,

Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, Pasal 3 39 C.S.T Kansil, Op.cit, hlm. 57

c. Kedudukan Bapepam adalah kewenangan fungsional yaitu Pembina, pengaturan

dan pengawasan kegiatan pasar modal oleh Bapepam .

d. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.40

e. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan dengan dewan

komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam lembaran Negara

Republik Indonesia.

41

f. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan di sektor jasa keuangan.

42

g. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.43

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana proses dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

40 Republik Indonesia (a), Op. cit, Pasal 1 angka 1 41 Ibid, Pasal 1 angka 11 42 Ibid, Pasal 5 43 Ibid, Pasal 6

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang

telah dikumpulkan dan diolah.44

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.

45

Dengan demikian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya,

kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul dengan gejala bersangkutan.

46

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka sifat

penelitian yang sesuai adalah penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu suatu

penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara

sistematis, faktual dan akurat tentang analisis yuridis kedudukan Bapepam setelah

berlakunya Undang-undang no. 21 Tahun 2011 Tentang otoritas jasa keuangan.

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut sebaai

penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis

44 Soejono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

hlm. 12 45 Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 35

46 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 38

hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun

hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by

the judge through judicial process).47

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

normatif yang merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini

didasarkan data sekunder dan menekankan langkah-langkah spekulatif-teoritis dan

analisis normatif-kualitatif.

48

2. Sumber Bahan Hukum

Ada pun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahann hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.49

47 Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2006), hlm. 118 48 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 57

49 Ibid. hlm. 141

Bahan hukum primer yang dipakai

dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 6

Tahun 2009 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 23

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan dan risalah dalam pembuatan Undang-undang No. 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.50

c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang berfungsi memberikan kejelasan

pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus-kamus hukum, ekonomi dan ensklopedia, majalah, surat kabar, internet

dan sebagainya

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum terkait, dan hasil penelitian dokumen

terkait lainnya.

51

3. Teknik Pengumpulan Data

.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan

(Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-

dokumen dari bahan pustaka atau yang di sebut dengan data sekunder yaitu peraturan

perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan,

artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah

ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas

dalam tesis ini.

50 Ibid. 51 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1994, Cet ke-5), hlm.224

4. Teknik Analisa Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat

dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian

konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-

kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. 52

a. Mengumpulkan bahan hukum berupa iventarisasi peraturan perundang-undangan

yang relevan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang mendukung;

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan

kualitatif yaitu:

b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya

melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan;

c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkan untuk menemukan

kaidah, asas, konsep yang terkandung di dalam bahan hukum-bahan hukum

tersebut;

d. Menemukan hubungan konsep, asas, kaidah tersebut dengan menggunakan

kerangka teori sebagai pisau analisis

5. Penarikan Kesimpulan.

Menarik kesimpulan dari hubungan-hubungan (preposisi) antara kaidah, asas,

konsep untuk menjawab permasalahan dengan metode deduktif. Metode deduktif

dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sehingga

memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan

52 Soejono Soekanto, Op. cit, hlm. 225