1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Palestina merupakan daerah yang seolah tidak pernah aman, senantiasa

bergejolak dan terjadi pertumpahan darah akibat dari perebutan kekuasaan.1

Sengketa bersenjata yang berkecamuk hingga saat ini antara Israel dan

Palestina dipandang sebagai permasalahan klasik dalam hubungan

internasional. Berbagai pelanggaran hukum perang dilakukan oleh kedua belah

pihak. Dalam sengketa bersenjata tersebut. Dalam perkembangannya, sejumlah

pihak lebih menganggap Israel sebagai pihak yang paling nyata melakukan

pelanggaran Hukum Humaniter.

Salah satu masalah yang mengemuka adalah aneksasi de facto yang

terjadi di Tepi Barat Palestina dimana Israel terus melakukan pembangunan

pemukiman Yahudi sejak tahun 1967,2 yang dipandang sebagai pelanggaran

atas Pasal 43 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907. Hal ini juga telah

dinyatakan oleh Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion mengenai

1 Lihat Rabbi Shabsi Bulman, 2010, Perjanjian Rahasia Yahudi Palestina, Pustaka

Solomon, Yogyakarta, h.7

2 Islam Times, 2013, “Menteri Israel Desak Aneksasi Tepi Barat”,

http://www.islamtimes.org/vdcezv8xzjh8wfi.rabj.txt, diakses terakhir tanggal 11 Maret 2014

1

2

2

Palestinian Wall bahwa pembangunan dinding pemisah Palestina bertentangan

dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi Den Haag tahun 1907 dan

Konvensi Jenewa Keempat, bahwa mereka menghalangi kebebasan pergerakan

penduduk wilayah sebagaimana dijamin oleh Kovenan Internasional hak-hak

Sipil dan Politik, dan pembangunan dinding pemisah tersebut menghambat hak

untuk bekerja, kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak

sebagaimana dicanangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya dan konvensi Hak Anak .3

Masalah serius dalam sengketa bersenjata tersebut adalah terjadinya

sejumlah serangan yang justru mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan

penduduk sipil khususnya anak-anak dan perempuan serta hancurnya sejumlah

obyek sipil. Hukum Humaniter sendiri sesungguhnya telah mengatur bahwa

orang sipil (civilian) dan objek sipil (civil object) tidak boleh diserang.

Banyak yang terjadi seusai Perang Enam Hari yang mengubah nasib

bangsa Palestina. Berbagai konflik bersenjata terus mewarnai hubungan

Palestina dan Israel. Namun, perlu juga dicatat bahwa berbagai upaya untuk

mendamaikan kedua bangsa ini juga terus diupayakan meski kerap berakhir

dengan kegagalan. Salah satunya adalah Perjanjian Oslo ini yang mendasari

3 International Court of Justice, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the

Occupied Palestinian Territory”, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6, diakses terakhir tanggal 26

Februari 2014

3

3

terbentuknya pemerintahan Otoritas Palestina yang membawahi Jalur Gaza dan

Tepi Barat. Di bawah perjanjian ini Palestina mulai mendapat wewenang

memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina bahkan sudah bisa

membentuk perangkat pemerintahan, kepolisian, parlemen, dan institusi

pemerintahan lain.

Sepanjang tahun 2012 militer Israel juga melakukan serangan pada

malam hari saat penduduk Gaza Palestina tidak memiliki lampu, pada siang

hari saat penduduk sedang ramai berjalan kaki, serta pada saat mereka sedang

sibuk berbelanja di pasar tradisional untuk kehidupan makan mereka sehari-

hari.4 Hal ini jelas melanggar Konvensi Den Haag 1907 yang melarang

penyerangan terhadap pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak

dipertahankan.5

Israel juga menggunakan bom fosfor putih yang ketika meledak akan

menimbulkan korban dalam jumlah besar.6 Hal ini belum termasuk ancaman

penggunaan senjata nuklir. Padahal, penggunaan senjata-senjata yang

4 Republika Online, 2012, “Israel Kembali Rutin Menyerang Jalur Gaza”,

http://m.republika.co.id/berita/komunitas/alamsemesta/12/03/15/m0wyas-israel-kembali-rutin-

menyerang-jalur-gaza, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2014

5 Pasal 25 Konvensi Den Haag 1907 menyebutkan penyerangan atau pemboman dengan

alat apapun tehadap kota-kota, kampung-kampung, atau bangunan-bangunan yang tidak

dipertahankan adalah dilarang.

6SuaraMerdeka.com, 2012, “Nestapa Kemanusiaan Gaza”,

http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/11/21/206159/Nestapa-

Kemanusiaan-Gaza, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2014

4

4

berbahaya telah dilarang berdasarkan Pasal 23 Konvensi Den Haag dengan

maksud untuk mengurangi dampak penderitaan yang tidak perlu.

Fakta yang lebih mencengangkan adalah Israel menggunakan tawanan

Palestina sebagai subyek percobaan kesehatan ilmiah, termasuk memaksa

mereka meminum minuman yang menggandung uranium dalam rangka

tindakan percobaan.7 Dalam keadaan putus asa, rakyat Palestina terpaksa

menggunakan apa yang disebut sebagai aksi teror.8

Keadaan sengketa bersenjata ini ternyata terus memakan korban jiwa

baik dari pihak sipil maupun kombatan. Sejumlah prinsip hukum humaniter

tampak telah dilanggar tanpa adanya sanksi. Salah satu prinsip yang paling

sering tidak diperhatikan oleh para kombatan adalah prinsip proporsionalitas.

Prinsip ini menentukan pelarangan terhadap penyerangan yang bisa

diperkirakan bakal menimbukan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil,

korban luka sipil, atau kerusakan obyek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut,

7 Suara Media, 2012, “Ribuan Tahanan Palestina Jadi Kelinci Percobaan Obat Israel”,

http://www.suaramedia.com/berita-dunia/timur-tengah/44004-ribuan-tahanan-palestina-jadi-

kelinci-percobaan-obat-israel-html, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2014

8 Republika Online, 2012, “Israel Kembali Rutin Menyerang Jalur Gaza”,

http://m.republika.co.id/berita/komunitas/alamsemesta/12/03/15/m0wyas-israel-kembali-rutin-

menyerang-jalur-gaza, diakses terakhir tanggal 20 Januari 2014

5

5

yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer

yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai.9

Hal ini sangatlah menarik untuk dikaji dari perspektif hukum humaniter

internasional. Oleh karena itu, penulis berkeinginan menulis skripsi yang

berjudul Pelanggaran Asas-Asas Hukum Humaniter Dalam Sengketa

Bersenjata di Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan dua rumusan

masalah berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Gaza terkait

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter

khususnya prinsip proporsionalitas?

2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam

sengketa bersenjata yang terjadi di Gaza ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan tujuan yang objektif maka pembahasan dan analisa

dalam penelitian ini akan membatasi ruang lingkup masalah pada kedudukan

9 Aturan 14 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan

6

6

Hukum Humaniter dan terkait mengenai permasalahan mengenai pelanggaran-

pelanggaran dalam sengketa bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai

berikut :

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk

menuangkan pikiran secara ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai

Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas dalam Sengketa Bersenjata di

Palestina.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalis perlindungan hukum terhadap penduduk sipil

di Gaza terkait pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam

Hukum Humaniter khususnya prinsip proposionalitas.

2. Untuk menganalisis bentuk sanksi terhadap pelanggaran prinsip

proporsionalitas dalam sengketa bersenjata yang terjadi di Gaza.

7

7

1.5. Manfaat Penulisan

Suatu tulisan idealnya memiliki manfaat yang ingin dicapai. Oleh

karena itu, ada sejumlah manfaat yang kiranya dapat diperoleh dari penulisan

skripsi ini baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu :

a. Manfaat teoritis

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum

baik secara umum maupun terkhusus pada Hukum Internasional.

2. Memperdalam pengetahuan tentang Hukum Humaniter terkait

pada bentuk perlindungan hukum yang diterapkan dalam

sengketa sengketa bersenjata.

b. Manfaat praktis

1. Bagi para akademisi Hukum Internasional, khususnya Hukum

Humaniter Internasional, skripsi ini dapat memberikan informasi

mengenai perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Gaza

terkait pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter

Internasional.

2. Bagi ICRC skripsi ini dapat memberikan informasi terkait

pemantauan para pihak yang bersengketa dalam kepatuhan

tehadap Konvensi Jenewa dan mengorganisir perlindungan bagi

korban terutama penduduk sipil.

8

8

1.6 Landasan Teoritis

Hukum Internasional dalam masyarakat internasional merupakan tertib

hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing

berdaulat.10

Perkembangan masyarakat intenasional dan Hukum Internasional

ditandai dengan kemajuan teknik dalam alat-alat perhubungan menambah

mudahnya perhubungan yang melintasi batas-batas negara. Kemajuan di dalam

teknologi persenjataan menimbulkan masalah-masalah baru dan keharusan

meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai hukum perang.11

Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan perang atau sengketa-

agresi dan ketidakberdayaan Hukum Internasional untuk menanggulangi

persoalan endemik seperti perlucutan senjata, terorisme intenasional dan

perdagangan senjata-senjata konvensional cenderung mendapat perhatian yang

tidak memuaskan.12

Dari hal inilah masyarakat umum mengambil kesimpulan

yang keliru.13

Pelanggaran-pelanggaran perang yang terjadi antara Israel dan Palestina

cukup mendapat perhatian yang serius di dunia internasional. Banyaknya

10 T. May Rudy, 2002, Hukum Internasional 1, PT Refika Aditama, Bandung, h.42

11 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Binacipta,

Bandung, h.21

12

Lihat J.G. Starke, 2006, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh, Sinar

Grafika, Jakarta, h. 18

13 Ibid

9

9

korban sipil yang berjatuhan membuat masyarakat dunia mulai mengecam

tindakan Israel yang dinilai lebih banyak melakukan pelangaran perang.

Terutama karena seringnya Israel tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian

yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dalam skripsi ini, penulis

menggunakan Teori Mengikat Hukum Internasional sebagai landasan teori.

1.6.1 Ius in bello

Hukum Perang merupakan bagian dari Hukum Internasional dan

dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Prof. Mochtar

Kusumaatmadja tidak memberikan definisi. Ia hanya memberikan pembagian

hukum perang yaitu sebagai berikut :14

a. Jus ad bellum, yaitu hukum tentang perang, yaitu hukum yang

mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan

kekerasan senjata.

b. Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi

dua lagi, yaitu :

1. Hukum yang mengatur cara diberlakukannya perang (conduct of

war) yang biasanya disebut Hague Laws.

2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi

korban perang, yang lazimnya disebut Geneva Laws.

14 Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

h. 7

10

10

Seperti telah dikemukakan di atas, hukum perang sebagian terbesar

dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional. Mengingat

banyaknya Conventions, maka akan disebutkan beberapa yang penting saja,

yaitu:15

1. Declaration of Paris, 1856, yang mengatur perang di laut;

2. Red Cross Convention, 1864 yang memperbaiki kondisi prajurit

yang luka-luka di medan pertempuran.

Selanjutnya perlu disebutkan beberapa konvensi yang dihasilkan dalam

Konferensi Perdamaian di the Hague tahun 1907, yaitu sebagai berikut:16

1. Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional dengan

cara damai (Konvensi I).

2. Konvensi mengenai cara mengawali permusuhan (Konvensi III).

3. Konvensi mengenai hukum dan kebiasaan peperangan di darat

(Konvensi IV). Konvensi ini sangat penting karena mengatur segala

segi dari peperangan di darat. Konvensi ini sangat penting karena

mengatur segala segi dari peperangan di darat. Konvensi ini

mempunyai suatu annex, yang dikenal dengan nama Hague

Regulations.

15 ibid

16 ibid

11

11

4. Konvensi mengenai hak dan kewajiban negara dan orang netral

dalam perang di darat (Konvensi V).

Sebagai hasil perkembangan hukum perang sesudah Perang Dunia Kedua

harus dicatat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang berjumlah empat, yaitu:17

1. Konvensi untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam

Angkatan Perang di medan pertempuran darat;

2. Konvensi perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang di Laut

yang luka, sakit, dan korban karam;

3. Konvensi tentang perlakuan terhadap tawanan perang;

4. Konvensi tentang perlindungan orang sipil di waktu perang.

Dalam tahun 1977 telah disepakati dua protokol, yaitu: Protocols

additional to the Geneva Convention 1949. Kedua protokol tersebut berjudul: 18

1. Protocol I: Protocol relating to the protection of victims of

International Armed Conflicts.

2. Protocol II: Protocol relating to the protection of victims of Non-

International Armed Conflicts

Dalam perkembangannya, pada tahun 2005 disepakati Protokol

Tambahan III mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

17 ibid, h. 9

18 ibid

12

12

1.6.2 Teori Mengikat Hukum Internasional

T. May Rudy dalam buku Hukum Internasional 1 menjelaskan ada 5 teori

mengenai kekuatan mengikat Hukum Internasional. Adapun teori-teori tersebut

sebagai berikut:19

1. Teori Hukum Alam (National Law)

Menurut para penganut ajaran hukum ini, Hukum Internasional itu

mengikat karena yaitu tidak lain daripada Hukum Alam yang

diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata

lain negara terikat pada hukum internasional dalam hubungan antara

mereka satu sama lain, karena hukum intenasional itu merupakan

bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam. Tokohnya

antara lain : Hugo Grotius dan Emmerich Vattel.

2. Teori yang mengatakan bahwa hukum internasional tidak lain daripada

hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukum

internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai

kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Tokohnya yaitu Hegel,

George Jellineck, dan Zorn.

3. Teori yang menyandarkan kekuatan mengikat hukum internasional

pada kemauan bersama. Hukum Internasional itu mengikat bagi

19 T. May Rudy, op.cit, h. 41

13

13

negara, bukan karena kehendak mereka satu-persatu untuk terikat,

melainkan karena adanya suatu kehendak bersama yang lebihh tinggi

dari kehendak masing-masing negaa untuk tunduk pada hukum

internasional. Teori ini disebut juga sebagai “VereinBarung Theory”.

Tokohnya yang terkenal yaitu Triepel.

4. Teori yang mendasarkan asas Pacta Sunt Servanda sebagai kaidah

dasar hukum internasional. Teori ini bertolak dari ajaran Mazhab Wina

yang mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar,

memang dapat menerangkan secara logis darimana kaidah hukum

internasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya, tetapi ajaran ini

tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat.

Tokohnya yaitu Kelsen.

5. Teori yang berdasarkan kekuatan mengikat hukum internasional pada

faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan

Fakta-fakta kemasyarakatan. Menurut teori ini dasar kekuatan

mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa

mengikatnya hukum ini mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya

kebutuhan bangsa untuk hidup bermasyarakat. Teori ini mendasarkan

diri pada Mazhab Prancis dengan tokoh-tokohnya yaitu, Fauchile,

Scelle, dan Duguit.

14

14

Faktor pengikat non-mateiil lainnya adalah adanya kesamaan asas-asas

hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini, betapapun berlainan wujudnya

hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat

hukum bangsa-bangsa. Asas-asas pokok hukum yang bersamaan ini yang

dalam ajaran mengenai sumber hukum formil dikenal dengan asas-asas hukum

umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab merupakan penjelmaan

dari hukum alami (naturrecht).20

Dalam penulisan skripsi ini, teori daya mengikat hukum internasional

yang digunakan adalah teori yang mendasarkan asas Pacta Sunt Servanda

sebagai kaidah dasar hukum internasional. Asas ini tertuang dalam Pasal 26

Konvensi Wina Tahun 1969 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian

mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kaidah ini

digunakan karena segala perundingan baik yang dilakukan antara Palestina-

Israel maupun yang digagas oleh pihak ketiga lainnya merupakan hasil

perundingan yang mengikat kedua belah pihak. Serta hukum kebiasaan

internasional yang secara langsung mengikat tanpa perlu adanya ratifikasi

terlebih dahulu.

20 Mochtar Kusumaatmadja, op.cit, h. 14

15

15

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian hukum

kepustakaan.21

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum,

penelitian terhadap sejarah hukum.22

1.7.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Penulisan

skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan yakni :

1. Pendekatan Kasus (The Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.23 Khususnya

mengenai penerapan Konvensi Jenewa 1949 dalam sengketa bersenjata

di Gaza.

21

Soerjono Soekanto dkk, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,

Rajawali Press, Jakarta, h. 38

22Ibid.

23 Amgasussari A.S., “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”,

http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/,

diakses terakhir tanggal 25 Februari 2014

16

16

2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang

sedang dihadapi24

dan untuk meneliti sejumlah instrumen internasional

yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis sengketa

bersenjata yang terjadi di Gaza.

3. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.25

Dalam tulisan ini

pendekatan sejarah digunakan untuk meninjau sejarah awal terjadinya

sengketa bersenjata di Palestina.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan dasar penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.26

Adapun

24 Amgasussari A.S., “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”,

http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/,

diakses terakhir tanggal 25 Februari 2014

25 Amgasussari A.S., “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”,

http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/,

diakses terakhir tanggal 25 Februari 2014

26 Soerjono Soekanto dkk, op.cit, h. 38

17

17

penggunaan bahan-bahan hukum tersebut masing-masing diuraikan sebagai

berikut:

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri atas:

1. Piagam PBB

2. Konvensi Den Haag 1907

3. Konvensi-Konvensi Jenewa (1949) beserta Protokol Tambahan I

(1977)

4. Statuta Roma 1998

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-

jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang

temuat dalam media massa, dan internet dengan menyebutkan nama

situsnya yang berkiatan dengan topik skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari kamus yang digunakan

untuk memperjelas makna dalam topik skripsi ini.