1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Benturan kepentingan yang seringkali terjadi antara pihak prinsipal

(pemegang saham) dan pihak agen (manajemen) dapat menyebabkan adanya

asimetri informasi. Asimetri informasi apabila digunakan dalam proses

pengambilan keputusan tentunya dapat mengurangi kualitas keputusan yang

diambil karena informasi tersebut bersifat bias. Untuk meminimalkan jumlah

asimetri informasi ini diperlukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang dalam

pelaksanaannya, pihak prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang berkompeten

dan bersifat independen.

Akuntan publik adalah pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam

memberikan opini atas tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh

manajemen. Untuk mendapatkan opini yang sesuai, akuntan publik harus

membandingkan dokumen-dokumen transaksi perusahaan dengan fakta yang

sebenarnya. Dalam memberikan opini, akuntan publik harus independen agar

laporan keuangan dan opini audit dapat memberikan informasi yang andal.

Keandalan informasi akan mempengaruhi kualitas dari keputusan yang diambil.

Hubungan auditor dan klien menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam suatu

perikatan. Menjaga hubungan baik dengan klien memang hal yang penting, akan

tetapi auditor harus dapat mempertahankan sikap skeptis agar dapat memberikan

professional judgement (pertimbangan profesional) dengan baik. Sikap skeptis

inilah yang dapat menjadi pegangan agar auditor tetap independen dalam

2

menjalankan tugasnya. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan sejauh mana

hubungan auditor dan klien.

Baik tidaknya hubungan auditor dan klien umumnya sangat dipengaruhi oleh

masa perikatan auditor dan klien (audit tenure). Semakin lama masa perikatan

membuat auditor semakin memahami kondisi klien. Regulator menduga semakin

panjang waktu audit (hubungan auditor-klien yang lama), maka auditor akan

semakin sering mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam

bisnisnya sehingga mengurangi independensi audit (Siregar et al., 2011).

Berdasarkan fakta tersebut, maka dikeluarkan konsep rotasi auditor (auditor

rotation). Rotasi auditor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rotasi pada tingkat

KAP (audit-firm rotation) dan rotasi pada tingkat akuntan publik (audit-partner

rotation). Rotasi akuntan publik sudah banyak diadopsi oleh banyak negara di

dunia, akan tetapi hingga saat ini, rotasi KAP masih menjadi perdebatan antara

praktisi dan dewan standard akuntansi (Siregar et al., 2012).

Skandal akuntansi yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di Amerika

Serikat seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan perusahaan farmasi Merck pada

awal bulan Juni 2002 telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama

investor di pasar modal terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

Skandal akuntansi serupa juga terjadi pada Telkom dan Indofarma yang

mengharuskan penilaian kembali laba yang dilaporkan perusahaan pada periode

yang lalu. Akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang terkena skandal

akuntansi tersebut juga tergolong KAP yang berukuran besar dan mempunyai

reputasi di bidang keuangan, namun ternyata hal itu tidak menjamin bahwa

3

laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya

(Riyatno, 2007).

Fakta-fakta tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan

aturan mengenai rotasi wajib auditor yang tertuang dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 423/KMK.06/2002. Rotasi KAP ditetapkan selama 5 tahun buku

dan rotasi akuntan publik ditetapkan selama 3 tahun buku. Auditor atau KAP yang

sama dapat memberikan jasa audit kembali setelah tidak mengaudit perusahaan

yang sama selama 1 tahun buku. Pada tahun 2008, keputusan menteri keuangan

tersebut mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan

No. 17/PMK.01/2008. Dalam peraturan yang baru disebutkan bahwa rotasi KAP

ditetapkan selama 6 tahun buku dan rotasi akuntan publik tetap selama 3 tahun.

Untuk masa peralihan tetap selama 1 tahun buku sama seperti KMK tahun 2002.

Pemberlakuan peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari para

akademisi dan praktisi hampir di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia.

Pendukung rotasi auditor berpendapat bahwa rotasi auditor dapat meminimalkan

adanya potensi penurunan independensi oleh auditor. Apabila rotasi cukup sering

dilakukan, maka auditor yang baru dapat menilai dan memperbaiki potensi

penurunan independensi oleh auditor sebelumnya. Pendapat lain yang mendukung

dilakukannya rotasi adalah rotasi auditor memungkinkan adanya informasi baru

atas perusahaan. Auditor yang baru dapat memberikan pandangan baru atas

kondisi perusahaan yang dapat meningkatkan potensi pemberian pertimbangan

profesional yang baik. Informasi baru yang didapatkan dapat mendorong auditor

untuk melakukan inovasi terhadap langkah-langkah yang ditempuh selama

melakukan audit atas suatu perusahaan (Siregar et al., 2012).

4

Pihak yang tidak mendukung rotasi auditor berpendapat bahwa adanya rotasi

auditor akan meningkatkan cost dan risiko baik dari pihak klien maupun pihak

auditor. Pada awal masa perikatan auditor perlu mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya kemudian menentukan prosedur audit yang tepat untuk

perusahaan. Hal ini tentu membutuhkan waktu lebih banyak dan cost yang tinggi.

Selain itu, rotasi juga dapat meingkatkan risiko kegagalan audit. Risiko kegagalan

audit meningkat seiring dengan masih terbatasnya informasi yang dimiliki oleh

auditor baru. Lamanya masa perikatan memungkinkan auditor lebih memahami

kondisi klien karena auditor dapat menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari

klien yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko kegagalan audit (Siregar et al.,

2012).

Penelitan sebelumnya menyebutkan bahwa aturan untuk melakukan rotasi

auditor bukanlah aturan yang efektif. Siregar et al. (2011 & 2012) tidak

menemukan bukti yang kuat bahwa aturan rotasi KAP yang tertuang dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 berpengaruh positif dan

efektif dalam meningkatkan kualitas audit. Eurocham juga menyebutkan bahwa

rotasi wajib tidak penting untuk mempromosikan atau menjamin kualitas audit.

Eurocham mencatat berbagai studi eksternal yang dilakukan akademisi

independen yang terpandang, hampir semua mengakui kerugian signifikan dari

peningkatan biaya audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini

mengambil judul “Analisis Pengaruh Rotasi KAP dan Ukuran KAP terhadap

Independensi Auditor: Tinjauan Efektivitas Mandatotry Audit-Firm Rotation

5

di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2003-2013)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rotasi auditor bukanlah suatu isu yang baru. Penelitian akan isu ini pun telah

banyak dilakukan, akan tetapi isu ini masih menjadi perdebatan karena masing-

masing pihak baik yang mendukung maupun menentang konsep ini mempunyai

argumen yang kuat. Alasan utama dilakukannya rotasi auditor adalah untuk tetap

menjaga independensi dan kredibilitas auditor akan opini audit yang

dikeluarkannya.

Ukuran KAP diduga juga dapat mempengaruhi tingkat independensi dan

kredibilitas auditor. KAP besar (Big 4) hampir selalu memiliki independensi dan

kredibiltas yang baik bila dibandingkan dengan KAP non-Big 4. Opini audit yang

dikeluarkan oleh auditor diharapkan mampu menjamin bahwa laporan keuangan

perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Kegagalan dalam

pelaporan keuangan dalam bentuk kecurangan atau kesalahan yang tidak dapat

diungkapkan oleh KAP saat melakukan audit mengakibatkan kerugian besar bagi

investor dan kreditor (Riyatno, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin menguji pengaruh rotasi wajib KAP

dan ukuran KAP terhadap independensi auditor. Masalah dalam uraian tersebut

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah rotasi KAP berpengaruh positif terhadap independensi auditor

pada periode sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan No. 17/PMK.01/2008?

6

2. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap independensi auditor

pada periode sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan No. 17/PMK.01/2008?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas pada pengaruh rotasi KAP

dan ukuran KAP akan berpengaruh terhadap independensi auditor atau tidak pada

periode sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008. Penelitian ini tidak akan membahas pengaruh rotasi akuntan

publik yang juga merupakan bagian dari rotasi auditor. Penelitian ini murni

bersifat kuantitatif.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah rotasi KAP

berpengaruh terhadap independensi auditor pada periode sebelum dan

sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008.

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP

berpengaruh terhadap independensi auditor pada periode sebelum dan

sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

7

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini menjadi informasi pendukung yang dapat

memberikan gambaran tentang pengaruh rotasi KAP dan ukuran

KAP terhadap independensi auditor.

2. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran

tentang pengaruh rotasi KAP dan ukuran KAP tehadap independensi

auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi pendukung dalam

evaluasi kebijakan maupun pengambilan keputusan selanjutnya yang

berkaitan dengan rotasi auditor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh rotasi KAP dan ukuran

KAP terhadap independensi auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai

literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk selanjutnya

8

digunakan sebagai landasan dalam menarik hipotesis, memaparkan penelitian

terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang data-data yang diperlukan meliputi objek penelitian,

data/variabel yang digunakan, metode pengumpulan data, alat analisis yang

digunakan, metode analisis, dan metode pengujian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil analisis data yang telah dilakukan, berupa perhitungan

dan hasil akhir yang diperoleh. Dalam bab ini juga dijelaskan deskripsi

objektif atas hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisis

data dan memberikan saran bagi pihak terkait.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory (Teori Agensi)

Menurut Anthony & Govindarajan (2007), teori agensi mengungkapkan

tentang bagaimana kontrak dan insentif dapat digunakan untuk memotivasi

individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Hubungan agensi ada ketika

salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu

jasa, yang mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen

tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO

adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan ia untuk

bertindak bagi kepentingan mereka. Salah satu elemen kunci dari teori agensi

adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Kontrak insentif

akan mengurangi perbedaan tujuan ini.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk

kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan tidak hanya akan puas atas

besarnya jumlah kompensasi, tetapi juga kepuasan-kepuasan lain seperti

banyaknya waktu luang, jam kerja yang fleksibel, dan kondisi kerja yang

menarik.Sedangkan prinsipal (pemegang saham) diasumsikan hanya tertarik pada

pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan

tersebut (Anthony & Govindarajan 2007).

Perbedaan tujuan yang terkait dengan kompensasi dan tambahan timbul

ketika prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tidakan agen. Karena

prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen,

prinsipal tidak dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi

10

pada hasil actual perusahaan. Situasi ini disebut sebagai asimeri informasi. Untuk

dapat meminimalkan adanya informasi asimetri, maka diperlukan mekanisme

pengedalian yang tepat, yaitu pemantauan dan insentif (Anthony & Govindarajan

2007).

2.2 Pengauditan

Definisi pengauditan menurut American Accounting Associatons (AAA)

adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-

bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi

dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak

yang berkepentingan (Boynton & Johnson, 2006).

Semua perusahaan wajib secara hukum melakukan audit eksternal terhadap

laporan keuangannya. Untuk beberapa perusahaan kecil yang merupakan

perusahaan privat, perusahaan dibebaskan dari kewajiban melakukan audit

eksternal. Akan tetapi semua perusahaan tetap wajib untuk membuat laporan

keuangan. Hal ini akan membantu perusahaan apabila perusahaan membutuhkan

pinjaman (Porter et al., 2003).

Menurut Porter et al. (2003), terdapat dua alasan yang mendasari perlunya

dilakukan audit atas laporan keuangan, yaitu kebutuhan untuk mengomunikasikan

informasi keuangan dan kebutuhan untuk memastikan informasi yang

dikomunikasikan reliabel. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, pengelolaan

atas perusahaan dapat berpindah tangan dari yang awalnya dikelola oleh anggota

keluarga menjadi dikelola oleh manajer profesional. Kondisi ini menimbulkan

kewajiban bagi manajemen untuk melaporkan kinerja perusahaan kepada pemilik