i

PANDUANPENILAIAN KINERJA

KETUA PROGRAM STUDI/KEAHLIANSEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH

ALIYAH KEJURUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALBADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN

MUTU PENDIDIKANJ A K A R T A

2011

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang

profesional, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan

terkait dengan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Penilaian Kinerja Guru

yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,

Kepala Laboratorium/Bengkel, Kepala Perpustakaan dan Ketua Program Studi.

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dalam

melaksanakan tugasnya, disamping itu juga berdampak pada pembinaan karir,

peningkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi pengawas sekolah dan

guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Sekolah, Kepala Laboratorium/Bengkel, Kepala Perputakaan dan Ketua Program

Studi.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja yang akan efektif pada 1

Januari 2013, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh

unsur di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan pemangku

kepentingan pendidikan di tingkat daerah serta pengawas sekolah, kepala sekolah,

dan guru senior yang akan menjadi tim penilaian kinerja.

Pedoman Penilaian Kinerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan

penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala

laboratorium/bengkel sekolah/madrasah. Ucapan terima kasih disampaikan

kepada Tim Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pendidikan yang telah menerbitkan Instrumen Penilaian Kinerja dan buku

Pedoman Penilaian Kinerja ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber acuan bagi

semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru yang memiliki

tugas tambahan sebagai kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah.

Kepala Badan PSDMP dan PMP

Prof. Dr. Syawal Gultom

i

NIP. 1962020319870311002

ii

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 1

C. Tujuan 2

BAB II PENILAIAN KINERJA KETUA PROGRAM KEAHLIAN 3

A. Pengertian Penilaian Kinerja 3

B. Uraian Pekerjaan Ketua Program Keahlian 4

C. Acuan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian 4

D. Syarat Sistem PK Ketua Program Keahlian 7

E. Prinsip-prinsip Penilaian 8

F. Petugas Penilai Kinerja 8

G. Instrumen Penilaian Kinerja 9

H. Teknik Pengumpulan Data Dan Informasi 9

I. Perhitungan Skor Dan Nilai Akhir 10

J. Hasil Yang Diharapkan 10

BAB III MEKANISME PENILAIAN KINERJA KETUA PROGRAM KEAHLIAN 11

A. Alur Kegiatan Penilaian 11

B. Penentuan Nilai Akhir 12

C. Tahap Pemberian Nilai 13

BAB IV PENUTUP 16

iii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangBerbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang termasuk bidang

pendidikan, menuntut setiap pelaku di bidang pendidikan harus memiliki

profesionalisme yang tinggi. Masyarakat pendidikan harus mampu

melihat dan mengkaji serta menindak-lanjuti berbagai perubahan yang

terjadi pada abad ini. Perubahan yang terjadi diantaranya ditandai

dengan: globalisasi dan otonomi pengelolaan pendidikan dengan segala

dampak ekonomi-politik maupun psikologisnya. Tuntutan perubahan

tersebut menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas

pada setiap jenjang pendidikan dan profesi yang juga memberikan

konsekuensi untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan

bermutu bagi masyarakat.

Pendidikan yang bermutu akan dapat dicapai melalui pencapaian 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan.

Program keahlian sebagai sebuah unit kerja internal sekolah memerlukan

pengelolaan yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan

sesuai dengan hasil yang diinginkan. Setiap sekolah/madrasah yang

memiliki program keahlian seharusnya memiliki juga tenaga pengelolanya

yang kompeten. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

dapat menunjuk guru untuk menjadi ketua program keahlian sebagai

tugas tambahan yang dapat dihargai angka kreditnya untuk kenaikan

pangkat.

B. Landasan Hukum Tugas guru sebagai PNS dan guru dengan tugas tambahan sebagai

ketua program keahlian ini telah diatur berdasarkan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian

1

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1979 tentang Jabatan Fungsional PNS

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

1994 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional PNS

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor

14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

C. TujuanTujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:

1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua

program keahlian.

2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program

keahlian dengan uraian tugasnya.

2

BAB IIPENILAIAN KINERJA

KETUA PROGRAM KEAHLIAN

A. Pengertian Penilaian KinerjaPenilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan

interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dalam setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah

pengambilan keputusan. Penilaian kinerja ketua program keahlian tidak

hanya berkisar pada aspek karakter individu melainkan juga pada hal-hal

yang menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapainya seperti

kualitas, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja, dan sebagainya. Apa

yang terjadi dan dikerjakan ketua program keahlian merupakan sebuah

proses pengolahan input menjadi output tertentu. Atas dasar itu, terdapat

tiga komponen penilaian kinerja ketua program keahlian, yakni:

1. penilaian input, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya. Orientasi penilaian input difokuskan pada karakteristik individu sebagai objek penilaian dalam hal ini adalah komitmen ketua program keahlian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Komitmen tersebut merupakan refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah.

2. penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Orientasi pada penilaian proses difokuskan kepada perilaku ketua program keahlian dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya, yakni melaksanakan fungsi manajerial dan fungsi supervisi.

3. penilaian output, yaitu penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja sekolah terutama kinerja guru dan staf sekolah lain yang dipimpinnya.

3

B. Uraian Pekerjaan Ketua Program Keahlian1. Merencanakan kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian.

2. Merencanakan pengembangan program keahlian

3. Mengelola pembelajaran pada lingkup program keahlian

4. Mengelola sumber daya manusia yang meliputi guru, kepala

bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/ laboran pada lingkup

program keahlian

5. Mengelola sarana dan prasarana bengkel/sanggar/laboratorium

pada lingkup program keahlian

6. Mengelola keuangan program keahlian sesuai dengan prinsip

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup program

keahlian

8. Menyusun laporan kegiatan lingkup program keahlian

C. Acuan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian1. Aspek Kepribadian: 6 kriteria kinerja

2. Aspek Sosial: 4 kriteria kinerja

3. Aspek Perencanaan: 5 kriteria kinerja

4. Aspek Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja

5. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja

6. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja

7. Aspek Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja

8. Aspek Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja

TOTAL : 37 KRITERIA KINERJA

4

Tabel 1. Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian

ASPEK KRITERIA

1. Kepribadian 1. Berperilaku arif dalam bertindak dan memecahkan masalah

2. Berperilaku jujur atas semua informasi kedinasan

3. Menunjukkan kemandirian dalam bekerja dibidangnya

4. Menunjukkan rasa percaya diri atas keputusan yang diambil

5. Bertindak secara konsisten sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia

6. Berperilaku disiplin atas waktu dan aturan

2. Sosial 1. Menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun stafnya

2. Memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak kerjasama

3. Bekerjasama dengan berbagai pihak secara efektif

4. Berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empatik, dan efektif

3. Perencanaan 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan lingkup program keahlian pada format yang telah disediakan oleh sekolah

2. Menyusun kebutuhan alat dan bahan praktik pada lingkup program keahlian pada format yang telah disediakan oleh sekolah

3. Melibatkan guru lain dalam menyusun rencana kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian

4. Dalam rencana kegiatan tahunan terkandung unsur pengembangan program keahlian

5. Menganalisis ketercapaian rencana kegiatan tahunan lingkup program keahlian pada format yang telah disediakan oleh sekolah

5

ASPEK KRITERIA

4. Pengelolaan Pembelajaran

1. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan kurikulum seperti menyusun silabus dan RPP pada lingkup program/ kompetensi keahlian

2. Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif.

3. Menyediakan media presentasi dengan menggunakan komputer dan digital projector

4. Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran dan pengembangan kapasitas peserta didik.

5. Mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran dan pengembangan kapasitas peserta didik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Menyusun jadwal mengajar guru pada lingkup program keahlian

2. Melakukan pembagian tugas kepala bengkel/sanggar/ laboratorium dan atau teknisi/laboran pada lingkup program keahlian

3. Memberikan motivasi positif kepada guru, kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/laboran dalam melaksanakan tugasnya.

4. Melakukan koordinasi kegiatan guru, kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/ laboran dalam melaksanakan tugasnya.

6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Menyusun jadwal penggunaan bengkel/sanggar/ laboratorium pada lingkup program keahlian

2. Memiliki perangkat adminsitrasi pengelolaan sarana dan prasarana bengkel/sanggar/laboratorium dalam rangka tertib administrasi sarana dan prasarana.

3. Mengkoordinasikan pemeliharaan kondisi sarana dan prasarana bengkel/ sanggar/ laboratorium dengan kepala bengkel/ sanggar/laboratorium dan atau teknisi/laboran

4. Mengkoordinasikan kebersihan ruangan,

6

ASPEK KRITERIA

gedung dan halaman dengan petugas kebersihan

7. Pengelolaan Keuangan 1. Memiliki rencana anggaran dan belanja program keahlian

2. Memiliki perangkat administrasi keuangan lingkup program keahlian.

3. Menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk kegiatan dan kemajuan program keahlian yang diampunya.

4. Mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada bendahara

8. Evaluasi dan Pelaporan 1. Memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada lingkup programi keahlian

2. Memantau ketersediaan dan kondisi alat dan bahan praktikum

3. Menyusun laporan keuangan pada lingkup program keahlian

4. Menyusun laporan kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian

D. Syarat Sistem PK Ketua Program KeahlianPersyaratan penting dalam sistem PK Ketua program keahlian

adalah:

1. Valid, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan valid bila

aspek yang dinilai benar‐benar mengukur komponen‐komponen

tugas ketua program keahlian.

2. Reliabel, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan reliabel

atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang

dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang

dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.

3. Praktis, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan praktis

bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan

tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi

tanpa memerlukan persyaratan tambahan.

7

E. Prinsip-prinsip PenilaianPenilaian kinerja bagi guru yang diberi tugas sebagai ketua

program keahlian harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif, penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan kondisi

yang sebenarnya pada saat guru melaksanakan tugas sebagai

ketua program keahlian. Untuk menjaga objektivitas penilaian,

maka dalam proses penilaian dilakukan pendekatan check, recheck dan cross-check

2. Akuntabel, proses dan hasil penilaian harus dapat

dipertanggung-jawabkan kepada guru yang diberi tugas sebagai

ketua program keahlian, maupun kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan penilaian kinerja tersebut.

3. Transparan, proses maupun hasil penilaian kinerja dapat

diketahui oleh guru yang dinilai sebagai umpan balik dan

pembinaan karir.

4. Rahasia, penilaian kinerja guru hanya untuk guru yang dinilai.

Oleh karena itu, instrumen, catatan dan hasil penilaian hanya

diketahui oleh penilai maupun guru yang dinilai atau pihak-pihak

lain yang berkepentingan untuk pembinaan kinerja guru lebih

lanjut.

F. Petugas Penilai Kinerja1. Unsur Petugas

Petugas penilaian kinerja ketua program keahlian dapat secara

individu atau berbentuk tim yang terdiri atas Kepala sekolah dan

atau Wakil kasek. Bidang sarana/prasarana dan atau Wakil

Kepala sekolah lingkup sekolah yang ditunjuk.

2. Persyaratan

Petugas penilai adalah orang yang kompeten yang telah

ditugaskan dengan surat tugas dari kepala sekolah serta telah

mengikuti pembekalan/pelatihan penilaian.

8

3. Kewajiban dan Wewenang

Setiap petugas wajib:

b. Memberikan penilaian, secara objektif berbasis bukti.

c. Berkoordinasi dengan pihak terkait.

d. Menghitung hasil penilaian dan membuat laporan.

G. Instrumen Penilaian KinerjaPenilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh

data dan informasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat

kinerja ketua program keahlian yang sebenarnya sebagai bahan

pertimbangan tindak lanjut yang akan diputuskan oleh kepala

sekolah. Oleh karena itu, sifat dari instrumen penilaian kinerja

adalah penilaian terhadap ketua program keahlian sesuai dengan

kriteria/kompetensi yang telah ditetapkan untuk menjadi ketua

program keahlian. Data dan informasi yang dikumpul kan dan

dinilai telah tertuang dalam instrumen penilaian kinerja.

H. Teknik Pengumpulan Data Dan Informasi Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui beberapa

cara agar mendapatkan penilaian yang objektif yaitu:

1. ObservasiDilakukan dengan cara mengamati hal yang positif dan hal yang

negatif terkait tugas ketua program keahlian.

2. WawancaraDilakukan dengan mewawancarai sumber-sumber yang relevan,

antara lain kepala sekolah, wakasek, guru dan siswa dan staf

tata usaha yang terkait.

3. Studi DokumenDilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan catatan

yang ada kaitannya dengan pengelolaan ketua program keahlian

sesuai dengan standar.

9

I. Perhitungan Skor Dan Nilai Akhir1. Rumus Perhitungan

Nilai Kinerja Ketua Program Keahlian

JNK NK = --------- X 100 = 37

Keterangan:NK = Nilai Kinerja (NK1+NK2+NK3+NK4+NK5+NK6+NK7+NK8)

JNK = Jumlah Nilai tiap Kompetensi

Contoh:

3+4+4+2+4+4+3+2 26NK= --------------------------- X 100= ------- X 100= 70,27 (Cukup)

37 37

2. Klasifikasi Nilai AkhirNilai akhir (NA) yang telah dihitung diklasifikasikan sebagai berikut:

No Klasifikasi Nilai Akhir Kinerja1 Amat baik 91 – 1002 Baik 76 – 903 Cukup 61 – 754 Sedang 51 – 605 Kurang 0 – 50

J. Hasil Yang Diharapkan1. Nilai akhir hasil penilaian kinerja ketua program keahlian

2. Data kinerja ketua program keahlian.

10

PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN TINDAKLANJUT

Penentuan petugas penilaian kinerjaPembekalan petugas penilaian kinerjaPenetapan tempat, waktu dan metode pengumpulan data

Pemberitahuan kepada Kepala SekolahTemu awalObservasi, wawancara, dan studi dokumenTemu akhirPengolahan data nilai

Membuat laporan Pembahasan hasil penilaian kinerja kepala program/ kompetensi keahlianRekomendasi kepala sekolah tentang status jabatan ketua program/ kompetensi keahlian

BAB IIIMEKANISME PENILAIAN KINERJA

KETUA PROGRAM KEAHLIAN

A. Alur Kegiatan Penilaian Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan

informasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat kinerja ketua

program keahlian sekolah yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan

tindak lanjut yang akan diputuskan oleh kepala sekolah. Selain instrumen

penilaian kinerja yang telah disusun baik, maka proses penilaian juga

perlu dilakukan dengan lancar dan baik pula.

Untuk memperlancar proses penilaian kenerja guru yang mendapat

tugas tambahan sebagai ketua program keahlian sekolah, perlu dilakukan

secara terprogram dan sistemik. Oleh sebab itu semua proses kegiatan

penilaian dapat disusun alur atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

11

B. Penentuan Nilai Akhir Pada prinsipnya, hasil penilaian merupakan kewenangan profesional

dari Tim Penilai. Namun demikian, sesuai dengan prinsip transparansi,

Tim Penilai perlu mengonfirmasi hasil penilaian dengan ketua program

keahlian yang dinilai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada ketua program

keahlian yang bersangkutan disertai berita acara dan semua

catatan bukti-bukti yang terekam dalam proses penilaian.

2. Ketua program keahlian yang dinilai mempelajari Berita Acara

Penilaian berikut semua catatan bukti-bukti yang disampaikan oleh

Tim Penilai.

3. Apabila diperlukan, ketua program keahlian dapat meminta

penjelasan hasil penilaian kepada penilai atau memberikan

penjelasan atau bukti tambahan.

4. Apabila menyetujui hasil penilaian, ketua program keahlian yang

dinilai membuat pernyataan persetujuan dengan menandatangani

instrumen penilaian.

5. Dalam hal tidak menyetujui hasil penilaian Tim Penilai, ketua

program keahlian yang dinilai dapat mengajukan keberatan yang

disertai penjelasan dan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya itu

kepada Penilai.

6. Tim Penilai membahas keberatan yang diajukan oleh kepala

sekolah yang dinilai dan mengkaji secara mendalam penjelasan

dan bukti-bukti yang menyertai keberatan tersebut.

7. Tim Penilai dapat mengubah hasil penilaian apabila dipandang

bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang menyertai keberatan

tersebut dapat diterima.

8. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan antara Tim Penilai dan ketua

program studi yang dinilai terhadap hasil penilaian, hasil penilaian

akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian penilai disertai cacatan

ketidaksetujuan ketua program keahlian yang bersangkutan.

12

C. Tahap Pemberian Nilai1. Penilaian

Penilaian Kinerja ketua program keahlian dilaksanakan oleh

seorang penilai (Kepala Sekolah) yang telah mendapatkan sertifikat

sebagai penilai atau assesor. Penilaian dilakukan dengan cara

memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan

keabsahan bukti yang releven dan teridentifikasi.

a) Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, kondisi lingkungan fisik

sekolah, perilaku dan budaya, dan lain-lain yang dapat diidentifikasi

oleh Penilai melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian

informasi dari pihak-pihak yang terkait di sekolah seperti guru,

pegawai, komite sekolah, dan peserta didik.

b) Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada

tempat yang disediakan pada setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti

yang dimaksud dapat berupa:

(1) bukti yang teramati (tangible evidences) seperti:

(a) dokumen-dokumen tertulis.

(b) kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software)

dan lingkungan sekolah.

(c) foto, gambar, slide, video.

(d) produk-produk peserta didik.

(2) bukti yang tak teramati (intangible evidences) seperti

(a) sikap dan perilaku ketua program keahlian.

(b) budaya dan iklim sekolah.

Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan

pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite, peserta didik).

Pemberian skor harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan

dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan

selama proses penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Pemberian

nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan angka 4, 3, 2,

atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

13

(1) skor 4 diberikan apabila ketua program keahlian mampu

menunjukkan bukti‐bukti yang lengkap dan sangat

meyakinkan bahwa ketua program keahlian yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria

komponen yang dinilai.

(2) skor 3 diberikan apabila ketua program keahlian mampu

menunjukkan bukti‐bukti yang lengkap dan cukup meyakinkan bahwa ketua program keahlian yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria

komponen yang dinilai.

(3) skor 2 diberikan apabila ketua program keahlian menunjukkan

bukti‐bukti yang kurang lengkap dan cukup meyakinkan

bahwa yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap

kriteria komponen yang dinilai.

(4) skor 1 diberikan apabila ditemukan bukti yang sangat terbatas dan kurang meyakinkan atau tidak ditemukan bukti bahwa ketua program keahlian yang bersangkutan berkinerja

sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

2. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil PenilaianKeputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Ketua program

keahlian yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil

penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada pihak-pihak terkait

(Organisasi Profesi). Selanjutnya Organisasi profesi yang menangani

penilaian akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai

moderator. Dalam hal ini, moderator dapat mengulang pelaksanaan

penilaian kinerja ketua program keahlian untuk kompetensi tertentu yang

tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh.

Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam

kasus ini, nilai penilaian kinerja ketua program keahlian dari moderator

digunakan sebagai hasil akhir penilaian kinerja ketua program

keahlian. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan

moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

14

3. Tahap pelaporanSetelah nilai penilaian kinerja ketua program keahlian diperoleh, penilai

wajib melaporkan hasil penilaian kinerja ketua program keahlian kepada

pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penilaian kinerja ketua

program keahlian tersebut.

Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut

1. Cover

2. Kata pengantar

3. Daftar Isi

4. Bab 1 Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

c. Tujuan

5. Bab II Pelaksanaan Penilain Kinerja Guru

a. Alur Kegiatan Penilaian

b. Sasaran

c. Waktu dan Tempat pelaksanaan

d. Hasil Penilaiain Kinerja guru

6. Bab III Penutup

a. Kesimpulan

b. Rekomendasi

7. Lampiran

15

BAB IVPENUTUP

Penilaian kinerja ketua program keahlian dilakukan untuk melihat

kinerja ketua program keahlian dalam melaksanakan tugas utamanya.

Dengan demikian diharapkan ketua program keahlian akan mampu

berkontribusi secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas

pembelajaran peserta didik dan sekaligus membantu guru dalam

pengembangan karirnya sebagai seorang yang profesional. Dengan

demikian, PK GURU merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan

semua pihak bahwa setiap guru adalah seorang yang profesional, dan

peserta didik dapat memperoleh kesempatan terbaik untuk dapat

berkembang sesuai kapasitas masing-masing.

16