attanwir · dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf pengajar,...

Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan

SUSUNAN PENGURUS

Penanggung Jawab

Hanafi

Mitra Bestari

Abdul Muhid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Zainal Habib (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Nizarul Alim (Universitas Trunojoyo Madura)

Heli Ihsan (UPI Bandung)

Redaktur

Siti Choirotul Ula

Riza Multazam Luthfy

Penyunting

Moh. Muhajir

Redaktur Pelaksana

Nur Idam Laksono

Sekretariat

Abd. Hafid

Alamat Redaksi

Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro 62191

Email

[email protected]

“Attanwir” merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan enam bulan sekali oleh STAI Attanwir

Bojonegoro. Dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf

pengajar, mahasiswa, alumni dan pembaca yang berminat serta masyarakat pada umumnya.

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi dzat yang selalu memberikan segala bentuk nikmat-Nya, sehingga

atas izin-Nya, Jurnal Attanwir bisa terbit.

Jurnal Attanwir merupakan akumulasi tulisan dari beberapa penelitian yang

dilakukan oleh para akademisi. Sebagai wujud komitmen terhadap ilmu pengetahuan,

Jurnal Attanwir mencoba memberikan kontribusi ilmiah dengan menerbitkan tulisan-

tulisan para dosen baik di Bojonegoro maupun wilayah lainnya. Dengan demikian,

hal ini akan membuka wawasan serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap

pembaca, baik kalangan mahasiswa, dosen, maupun umum.

Tentu masih dijumpai beberapa kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu,

saran dan kritik sangat ditunggu demi perbaikan dalam penerbitan di masa yang akan

datang.

Demikian, semoga Jurnal Attanwir dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Kegiatan Investasi pada Pasar Modal Syariah

Aris Zulianto; STAI Attanwir Bojonegoro

1

Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan

pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro

Eryul Mufidah; STAI Attanwir Bojonegoro

25

Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

pada KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo

M. Ali Nur Huda; STAI Attanwir Bojonegoro

35

Pengaruh Variabel Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham Perusahaan

Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2009

Mifta Hulaikah; STAI Attanwir Bojonegoro

45

Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah pada

Penghimpunan Dana Nasabah di Bank Muamalat Capem Bojonegoro

Mundhori; STAI Attanwir Bojonegoro

50

Kompetensi Sosial Kewirausahaan Mencapai Sustainable Competitive Advantages

dalam Persektif Bisnis Islam pada Pengrajin Batik Jumput Bojonegoro

Nurul Fitriandari; STAI Attanwir Bojonegoro

70

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Menggunakan 3G

Riza Multazam Luthfy; STAI Attanwir Bojonegoro

83

Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan UMKM

(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

Sugito; STAI Attanwir Bojonegoro

100

Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017

1 | P a g e

Kegiatan Investasi pada Pasar Modal Syariah

Aris Zulianto

Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro

Abstrak

Artikel ini fokus diskusi tentang kegiatan pasar modal syariah yaitu tinjaun historis

dan definisi pasar modal syariah, konsep pasar modal syariah, mekanisme

beroprasinya pasar modal syariah.dan perkembangan pasar modal syariah di

indonesia. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana pada suatu surat

berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang melalui pasar

modal. Demikian halnya dengan pasar modal syariah, walaupun masih baru jika

dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah yang lain, tapi perkembangan

pasar modal syariah di Indonesia dinilai cukup baik, Salah satu instrumen keuangan

syariah yang menjadi pembiayaan penting bagi anggaran negara adalah sukuk. Di

dalam negeri sendiri, sukuk tumbuh cukup pesat walaupun proporsinya masih relatih

kecil dibandingkan dengan pasar konvensional. Hal ini akan mampu menunjang

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, apalagi jika mampu menangkap

peluang yang ada. Salah satu peluang tersebut adalah aset wakaf yang banyak

terdapat di berbagai wilayah di Indonesia dan masih banyak yang belum tergarap

secara produktif. Dual integrasi antara sukuk dan wakaf dalam Sukuk Al Intifa‘a

diaharapkan mampu menciptakan sebuah instrumen keuangan yang bisa

memaksimalkan produktofitas sektor pasar modal syariah dan sektor wakaf.

Kata Kunci: Investasi, Pasar Modal Syariah.

A. Pendahuluan

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan

juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah

menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu

yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di

masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan

dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat

berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa.1

Untuk mengimplementasikan anjuran investasi tersebut, maka harus

diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan

1 Muhammad Kamal Zubair, “Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian

Perbandingan)”, Asy-Syir’ah, Vol. 46 No. 2 (Januari-Juni 2012), hlm. 271.


2 | P a g e

modal dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana

pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa

mendatang melalui pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk

berbagai instrumen keuangan atau surat surat berharga jangka panjang yang bisa

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.

Pasar keuangan (Financial Market) mempunyai peranan penting dalam

perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya

financial market, maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam

menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya.

Financial market dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang (Money Market), dan

pasar modal (Capital Market). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan

dan penawaran dana jangka pendek. Sedangkan pasar modal memperjual belikan

efek (surat berharga/securities) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksadana

(mutual funds).2

Keberadaan pasar modal dalam aktifitas perekonomian sebuah negara sangat

penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan untuk

membesarkan aktivitas perdagangannya. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat

pencairan kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan

demikian, pentingnya peranan pasar modal adalah dalam rangka memobilisasi dana

dari mayarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian negara.

Namun demikian, pasar modal yang ada selama ini diakui mengandung berbagai hal

yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti dharar, gharar, riba, maisir,

risywah, maksiat dan kezhaliman.

Perangkat aturan yang lengkap ternyata tidak menjamin pasar modal

Indonesia terbebas dari keterpurukan. Runtuhnya pasar modal Amerika Serikat pada

penghujung 2008 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global yang berimbas pada

iklim investasi di Indonesia dan perekonomian nasional membuktikan betapa

rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang dianut Indonesia. Kapitalisme

mengakibatkan orang lebih berorientasi profit dan meniadakan nilai-nilai dalam

2 Anna Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam”, Jurnal Penelitian sosial

keagamaan, Vol.17, No.1 (Januari-Juni 2014), hlm. 1.


3 | P a g e

transaksi ekonomi dan bisnis. Muaranya karena keserakahan dan kepentingan

segelintir orang, sehingga selama orang berspekulasi maka akan terus ada krisis.3

Syariat Islam mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya

dalam konsep muamalah yang dibagi menjadi dua: maddiyah (hubungan yang

berkaitan dengan materi dan ekonomi) dan adabiyah (hubungan yang berkaitan

dengan aspek moral dan sosial).4 Aktivitas investasi di pasar modal termasuk

muamalah maddiyah. Sudah saatnya muslim yang terlibat dalam sektor ini

menunjukkan bahwa Islam sebagai jalan hidup dapat diamalkan secara

komprehensif, dan bahwa mereka dapat menjalankanya secara istiqomah. Mengingat

siapapun yang bergelut dalam sektor ini dapat terjerumus dengan muamalah yang

batil yaitu muamalah yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,

maksiat dan kezhaliman.

Dalam kerangka itu,tulisan ini mencoba mendiskusikan beberapa kegiatan

investasi yang ada dipasar modal syariah baik.untuk mengantarkan kepada

pembahasan kegiatan investasi pada pasar modal syariah tersebut, penulis memulai

dengan paparan tentang tinjauan definisi dan historis pasar modal syariah, konsep

pasar modal syariah, mekanisme beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Definisi dan Historis Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli

bertemu untuk melakukan transaksi. Pembeli dan penjual langsung bertemu untuk

melakukan transaksi dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar. Dalam

pengertian yang luas, pasar merupakan tempat melakukan transaksi jual beli.

Dalam pengertian ini, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu

tempat secara langsung. 5

Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya

para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka

3 Etty S. Suhardo, “Menabur Kapitalisme, Menuai Krisis”, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah,

Edisi 23 (November 2008), hlm. 10. 4 Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008),

hlm. 14. 5 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 193.


4 | P a g e

memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang

membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau

investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang

menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan

nama bursa efek.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.6

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal

sendiri. Pasar modal merupakan juga pasar untuk untuk surat berharga jangka

panjang. Sedangkan, pasar uang merapakan pasar surat berharga jangka pendek.

Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan.7

Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan

perdagangan efek syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua

produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.8

Pasar modal syariah juga dapat diartikan adalah pasar modal yang menerapkan

prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan pasar modal yang

dijelaskan dalam Undang-Undang pasar modal dan fatwa DSN antara lain:

a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-

Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

c. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

6 Ibid. 7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta:

Ekonisia, 2008), hlm. 191. 8 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 123.


5 | P a g e

d. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad,

pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-

prinsip Syariah. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat

dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari

DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar

Modal.

e. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

f. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain

yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,

bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

g. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio

Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk

sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

h. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran

Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.

i. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal

disetor sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau

suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

2. Sejarah Pasar Modal

Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Batavia

(Jakarta). Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi

perusahaan-perusahaan Belanda serta obligasi milik pemerintah Hindia Belanda.

Akan tetapi, aktifitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi perang dunia

kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh

kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia tahun 1950.


6 | P a g e

Pengaktifan ini didukung dengan UU Darurat tentang Bursa No. 13 tahun 1951

yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952.9

Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh

Menkeu Boediono yang didampingi oleh ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil

dari MUI, wakil DSN dari direksi SRO, direksi perusahaan efek, pengurus

organsasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Di hari itu pun

dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara

Bapepam dan DSN MUI.10

Hadirnya pasar modal syariah diharapkan menjadi tonggak sejarah baru,

seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dibuka pada satu dasawarsa yang

lalu. Aktifitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan.

Sebelum kehadirannya, telah muncul reksadana syariah pada tahun 1997 yang

kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000.

Menkeu Boediono sendiri mengharapkan, dengan muculnya pasar modal syariah

ini seyogyanya diikuti oleh hasil karya kongkrit dan pengembangan instrumen-

instrumen lain yang berbasis syariah, sebagai mana negara-negara maju telah

merintis pengembangan instrumen syariah di pasar modal dengan munculnya

Dow Jones Islamic Index (DJII).11

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade,

yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun

1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang

yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi

terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang

mengenal dan peduli pasar modal syariah. Produk syariah yang tersedia hingga

akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk, reksa dana

syariah, dan exchange traded funds (ETF) syariah, serta layanan syariah antara

lain berupa online trading syariah. Dari sisi kerangka hukum, Indonesia telah

memiliki regulasi pasar modal syariah yang didasarkan pada fatwa yang

diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

9 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan, hlm. 192. 10 Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Surakarta: Muhammadiyah University

Press, 2006), hlm. 155. 11 Ibid.


7 | P a g e

Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah juga semakin

banyak dilakukan, baik melalui pendidikan formal atau sosialisasi dengan

menggunakan media informasi maupun media lainnya.12

Sebagai bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, pasar modal

syariah di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh secara positif.

Untuk lebih mempercepat pertumbuhannya perlu disusun strategi pengembangan

yang terencana, komprehensif, dan terukur.

3. Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal Konvensional :

No. Pasar Modal Konvensional Pasar Modal Syariah

1

Investasi bebas untuk

memilih investasi antara

debt bearning investment

dengan profit bearing

investment diseluruh sektor.

Investasi terbatas pada sektor-

sektor tertentu yang tidak dilarang

atau masuk dalam negative list

investasi syariah dan tidak atas

dasar hutang (debt-bearing

investment).

2

Didasarkan pada prinsip

bunga.

Didasarkan pada prinsip syariah

yang mendorong penerapan profit

loss sharing dan skema

kemitraan.

3

Memperbolehkan spekulasi

dan judi yang gilirannya

akan mendorong fluktuasi

pasar yang tidak terkendali.

Melarang berbagai bentuk bunga,

spekulasi, dan judi.

4

Guideline investasi secara

umum pada produk hukum

pasar modal.13

Adanya syariah guideline yang

mengatur berbagai aspek seperti

alokasi aset, praktek investasi,

perdagangan, dan distribusi

pendapatan.

5

Indeks pasar modal

konvensional memasukkan

seluruh saham yang tercatat

di bursa dengan

mengabaikan aspek halal

haram, yang penting saham

emiten yang terdaftar sudah

Indeks yang berdasarkan syari’at

Islam, saham-saham yang masuk

dalam indeks syariah adalah

emiten yang kegiatan usahanya

tidak bertentangan dengan

syariah.

12 Otoritas Jasa Keuangan, “Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil,

dan Berkelanjutan”, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 (Jakarta: Direktorat Pasar Modal

Syariah OJK, 2015), hlm. 13. 13 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 72.


8 | P a g e

No. Pasar Modal Konvensional Pasar Modal Syariah

sesuai dengan aturan yang

berlaku.

6

Instrumennya meliputi

saham, obligasi, instrument

opsi, right, waran dan

reksadana

Instrumennya meliputi saham

syariah, obligasi syariah, dan

reksadana syariah.

B.2. Konsep Pasar Modal Syariah

1. Landasan hukum

Tidak dijumpai baik dalam Al-Qur’an maupun hadis nash yang

membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun

demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan

tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang

usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Seperti,

perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang

tidak dilarang Agama.14 Oleh karena itu, orang Islam yang ingin membeli saham

suatu perusahaan, terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang saksama

tentang bidang usaha dari perusahaan yang menawarkan saham tersebut.

Berikut ini penulis sampaikan regulasi yang mengatur pasar modal syariah

yang ada di Indonesia:

a. Undang-Undang

No Judul Deskripsi

1

Undang-undang

Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar

Modal

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal adalah ketentuan umum

mengenai undang-undang Pasar Modal.

Berisi tentang definisi, pengertian, serta

aturan dan ketentuan mengenai aktivitas

di pasar modal.

14 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 91.


9 | P a g e

b. Peraturan Pemerintah

No Judul Deskripsi

1

Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Jaring Pengaman Sistem

Keuangan

Perppu ini dibuat untuk

menjadi landasan hukum

yang kuat dalam rangka

pencegahan dan penanganan

krisis yang berpotensi

membahayakan stabilitas

sistem keuangan dan

perekonomian nasional.

2

Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di

Bidang Pasar Modal

PP yang dibuat untuk

meningkatkan kinerja

Perusahaan Efek melalui

peningkatan permodalan

dan untuk menjamin hak-

hak kepemilikan Perusahaan

Efek pada Bursa Efek.

3


46 Tahun 1995 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang

Pasar Modal

PP yang memberikan

wewenang kepada Bapepam

untuk melakukan

pemeriksaan terhadap pihak

yang melakukan

pelanggaran terhadap UU

Pasar Modal dan peraturan

perundangannya.

4


45 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di

Pasar Modal

PP yang dibuat untuk

kegiatan Pasar Modal yang

teratur, wajar,dan efisien

dengan persyaratan yang

wajib dipenuhi oleh pihak-

pihak yang melakukan

kegiatan di Pasar Modal.

c. Peraturan/Keputusan Menteri

No Judul Deskripsi

1

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 153/KMK.010/2010

tentang Kepemilikan Saham

dan Permodalan Perusahaan

Efek

Peraturan Menkeu yang

mengatur tentang ketentuan

dan persyaratan kepemilikan

saham dan permodalan

untuk meningkatkan kinerja


10 | P a g e

No Judul Deskripsi

Perusahaan Efek.

2

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 455/KMK.01/1997

tentang Pembelian Saham oleh

Pemodal Asing Melalui Pasar

Modal

Peraturan ini mencabut

ketentuan pembatasan

pembelian saham oleh

Pemodal Asing melalui

Pasar Modal dan Bursa Efek

sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri

Keuangan Nomor

1055/KMK.013/1989.

3

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 646/KMK.01/1995

tentang Pemilikan Saham atau

Unit Penyertaan Reksa Dana

oleh Pemodal Asing

Keputusan Menkeu ini

menyatakan saham atau unit

penyertaan Reksa Dana

dapat dimiliki pemodal

asing dan pemodal dalam

negeri.

4 Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 645/KMK.01/1995

Keputusan Menkeu yang

menjadi dasar tak

berlakunya Keputusan

Menkeu Nomor

1548/KMK.013/1990

tentang Pasar Modal yang

telah diubah terakhir dengan

Keputusan Menkeu No

264/KMK.010/1995, dan

berlaku mulai 1 Januari

1996.

d. Klasifikasi Bapepam

1). Bursa Efek

No Judul Deskripsi

1 III.A.1 Perizinan Bursa Efek dan

Permodalan Perusahaan Efek -

2 III.A.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh

Bursa Efek -

3 III.A.3 Persyaratan Calon Komisaris dan

Direktur Bursa Efek -

4

III.A.4 Tata Cara Penyusunan Serta

Pengajuan Rencana Anggaran dan

Penggunaan Laba Bursa Efek

-


11 | P a g e

No Judul Deskripsi

5 III.A.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan

Anggaran Dasar Bursa Efek -

6 III.A.10 Transaksi Efek -

7 III.A.11 Pelelangan Saham Bursa Efek -

8 III.A.12 Persyaratan Calon Komisaris Bursa

Efek -

9 III.B.6 Penjaminan Penyelesaian Transaksi

Bursa -

10 III.B.7 Dana Jaminan -

11 X.A.1 Laporan Bursa Efek -

12 X.A.2 Pemeliharaan Dokumen oleh Bursa

Efek -

2). Lembaga Kliring dan Penjaminan

No Judul Deskripsi

1 III.B.1 Perizinan Lembaga Kliring dan

Penjaminan -

2 III.B.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh

Lembaga Kliring dan Penjaminan -

3 III.B.3 Persyaratan Calon Direktur dan

Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan -

4

III.B.4 Tata Cara Penyusunan Serta


Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan

Penjaminan

-

5

III.B.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan

Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan

Penjaminan

-

6 III.B.8 Persyaratan Calon Komisaris


7 X.B.1 Laporan Lembaga Kliring dan

Penjaminan -

8 X.B.2 Pemeliharaan Dokumen oleh


3). Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian

No Judul Deskripsi

1 III.C.1 Perizinan Lembaga Penyimpanan -


12 | P a g e

No Judul Deskripsi

dan Penyelesaian

2 III.C.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -

3

III.C.3 Persyaratan Calon Direktur dan

Komisaris Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian

-

4

III.C.4 Tata Cara Penyusunan Serta


Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian

-

5

III.C.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan

Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian

-

6

III.C.6 Prosedur Operasi dan Pengendalian

Intern Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian

-

7 III.C.7 Sub Rekening Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian -

8 III.C.8 Persyaratan Calon Komisaris


9 X.C.1 Laporan Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian -

10 X.C.2 Pemeliharaan Dokumen oleh


4). Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Agen

Penjual Reksadana

No Judul Deskripsi

1 Klasifikasi Bapepam

Perusahaan Efek

Terdapat 15 regulasi di dalamnya,

dari perizinan hingga kewajiban

yang harus dilakukan.

2 Klasifikasi Bapepam

Wakil Perusahaan Efek

Terdapat tiga regulasi di

dalamnya, dari perizinan hingga

kewajiban yang harus dilakukan.

3 Agen Penjual Efek Reksa

Dana

Terdapat dua regulasi di

dalamnya, yaitu cara pendaftaran

dan perilaku agen penjual efek

reksa dana.

4 Penasihat Investasi dan

Pemeringkat Efek

Terdapat 10 regulasi terkait

penasihat investasi di dalamnya.


13 | P a g e

No Judul Deskripsi

5 Manajer Investasi Terdapat 10 regulasi terkait

manajer investasi di dalamnya.

5). Lembaga Penunjang Pasar Modal

No Judul Deskripsi

1 Kustodian

Terdapat lima regulasi terkait kustodian di

dalamnya, dari persetujuan bank umum

sebagai kustodian, fungsi, hingga pemeliharaan

dokumen.

2

Biro

Administrasi

Efek

Terdapat empat regulasi terkait Biro

Administrasi Efek di dalamnya, dari perizinan

hingga pemeliharaan dokumen.

3 Wali

Amanat

Terdapat lima regulasi terkait Wali Amanat,

dari pendaftaran hingga pemeliharaan

dokumen.

6). Profesi Penunjang Pasar Modal

No Judul Deskripsi

1 Akuntan

Di dalamnya terdapat empat regulasi terkait

akuntan, dari pendaftaran hingga laporan

berkala.

2 Konsultan

Hukum -

3 Penilai Di dalamnya terdapat enam regulasi terkait

penilai

4 Notaris -

e. Peraturan OJK

No Judul Deskripsi

1 POJK Nomor

15/POJK.04/2015

Tentang Penerapan Prinsip Syariah

di Pasar Modal

2 POJK Nomor

16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

3 POJK Nomor

17/POJK.04/2015

Tentang Penerbitan dan Persyaratan

Efek Syariah Berupa Saham oleh

Emiten Syariah atau Perusahaan

Publik Syariah


14 | P a g e

No Judul Deskripsi

4 POJK Nomor

18/POJK.04/2015

Tentang Penerbitan dan Persyaratan

Sukuk

5 POJK Nomor

19/POJK.04/2015

tentang Penerbitan dan Persyaratan

Reksa Dana Syariah.

6 POJK Nomor

53/POJK.04/2015

Tentang Akad yang digunakan

dalam penerbitan efek syariah di

Pasar Modal

f. Fatwa DSN

No Judul Deskripsi

1 Fatwa Nomor: 80/DSN-

MUI/III/2011

Penerapan Prinsip Syariah dalam

Mekanisme Perdagangan Efek

Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler

Bursa Efek


MUI/VI/2010

Surat Berharga Syariah Negara

Ijarah Asset To Be Leased


MUI/VI/2008

Surat Berharga Syariah Negara

Ijarah Sale and Lease Back


MUI/VI/2008

Metode Penerbitan Surat Berharga

Syariah Negara


MUI/VI/2008 Sale and Lease Back


MUI/VI/2008.

Metode Penerbitan Surat Berharga

Syariah Negara


MUI/III/2008 Waran Syariah


MUI/III/2008

Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu Syariah (HMETD Syariah)


MUI/V/2007

Obligasi Syariah Mudharabah

Konversi.


MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah


MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah


MUI/X/2003

Pasar Modal dan Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah di


15 | P a g e

No Judul Deskripsi

Bidang Pasar Modal


MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudharabah


MUI/IX/2002 Obligasi Syariah


MUI/IV/2001

Pedoman Pelaksanaan Investasi

Untuk Reksa Dana Syariah


MUI/IV/2000 Kafalah


MUI/IV/2000 Wakalah


MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah


MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah


MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

2. Fungsi Pasar Modal Syariah

Menurut M. Metwally sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono,

menyebutkan ada lima fungsi dari pasar modal syariah. Kelima fungsi pasar

modal syariah tersebut adalah sebagai berikut:15

a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan

memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.

b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan

likuiditas.

c. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk

membangun dan mengembangkan lini produksinya.

d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga

saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional.

e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan

bisnis sebagaiman tercermin pada harga saham.

f. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas diketahui bahwa keberadaan

pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktifitas

15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan, hlm. 193.


16 | P a g e

perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan

mereka.

3. Prinsip Syariah dalam Pasar Modal

Merujuk pada fatwa DNS-MUI nomor 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal

Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, dalam

fatwa tersebut dijelaskan prinsip-prinsip syariah yaitu:

a. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1). Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara

pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan

Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

2). Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di

atas, antara lain:

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang

dilarang.

b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan

asuransi konvensional.

c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang

haram.

d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa

yang merusak moral dan bersifat mudarat.

e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat

transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga

keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

3). Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah

wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai

dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

4). Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib

menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah

dan memiliki Sharia Compliance Officer.

5). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah

sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek

yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.


17 | P a g e

b. Kriteria Efek Syariah

1). Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana

Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip

Syariah.

2). Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang

memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam di atas, dan tidak

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

3). Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip

Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang

mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang

Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali

dana obligasi pada saat jatuh tempo.

4). Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut

ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara

pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan

Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil

shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-

mal dengan pengguna investasi.

5). Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak

investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset

keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,

tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh

lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah,

sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang

sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

6). Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu

pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-

prinsip syariah.

c. Transaksi yang dilarang

1). Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta

tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di


18 | P a g e

dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,

maksiat dan kezhaliman.

2). Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,

maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.

b) Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah)

yang belum dimiliki (short selling).

c) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk

memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.

d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan.

e) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan

fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian

pembelian Efek Syariah tersebut.

f) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan

pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga

Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.

g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

4. Jenis-Jenis Pasar Modal Syariah

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam.

Yaitu, pasar primer, pasar sekunder dan bursa parallel.

a. Pasar Perdana (Primary Market).

Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali

memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Kegiatan ini biasa

dinamakan dengan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO).

Informasi suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama

kali pada masyarakat, dapat dilihat minimal di dua harian nasional, public

ekspose atau prospektus. Prosedur pembeliannya melalui pengisian Formulir

Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang tersebar melalui underwriter atau

penjamin emisi efek atau agen-agen penjual lainnya yang ditunjuk.16 Harga

16 Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 935.


19 | P a g e

saham pada pasar perdana merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar lagi.

Harga ini ditetapkan oleh perusahaan penjamin emisi dan emiten.17

b. Pasar Sekunder (Secondary Market).

Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah

penawaran di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder hanya terjadi antar

investor yang satu dengan lainnya. Transaksinya tidak lepas dari bursa saham

sebagai fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini, hanya

pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan

pasar. Prosedurnya, investor melakukan order beli atau jual melalui broker dan

kemudian ia meneruskannya ke pasar atau bursa.18

Harga saham di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan

penjamin emisi, tetapi berdasarkan atas teori penawaran dan permintaan serta

prospek perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan demikian, harga saham

di pasar sekunder dapat lebih tinggi dari pasar perdana.

Terdapat beberapa perbedan antara pasar perdana dan pasar sekunder,

apabila dilihat dari segi kepentingan investor dalam membeli dan menjual

saham.19

Perbedaan Perdana dan Pasar Sekunder

No. Keterangan Pasar Perdana Pasar Sekunder

1 Harga

Tetap (ditentukan oleh

penerbit surat

berharga)

Berfluktuasi

(ditentukan oleh

pengaruh supplay dan

demand)

2 Biaya Tidak dikenakan biaya

promosi

Dikenakan biaya

promosi

3

Jangka

waktu

Penjualan

Terbatas Tidak terbatas

4 Cara

penjualan

Dilaksanakan melalui

agen penjual

Dilaksanakan oleh

agen bursa

c. Bursa Paralel

17 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan

Kalimah, 2000), 53. 18 Rivai, Bank and Financial Institution, 935. 19 Ibid.


20 | P a g e

Tidak semua efek yang diterbitkan dapat dijual di bursa efek, karena

persyaratan untuk mendaftar di bursa efek sangat ketat. Bursa paralel

merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public yang tidak dapat

memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Emiten-emiten yang

mendaftarkan efeknya di bursa paralel, modalnya relatif lebih kecil. Atas dasar

ini, bursa paralel merupakan pelengkap bagi pasar bursa efek yang sudah ada.

5. Struktur Pasar Modal Syariah.

Adapun struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut:

B.3. Mekanisme Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi

rekan bagi perusahaan sambil mendapatkan keuntungan dari laba dari waktu ke

waktu. Oleh karena itu, investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada

prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya

berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari

perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan

perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan

tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling (menjual karena

panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis). Para


21 | P a g e

investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang

memengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan

menurun seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang

dikeluarkan gagal, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya.

Bagi para investor, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan

Dua cara.

1. Transaksi di Pasar Perdana

Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana haruslah

menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi

perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang

memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba

dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Umumnya dilihat

apakah proyeksi pertumbuhan perusahaan tersebut melampaui rata-rata

pertumbuhan industri sejenis. Di samping itu, bonafiditas lembaga dan profesi

yang menunjang penerbitan efek juga diperhatikan seperti penjamin emisi

(underwriter), wali amanat, agen penjual, penanggung (guarantor), akuntan

publik, perusahaan penilai (appraisal), konsultan hukum, dan notaris. Bagi

para investor muslim, tentu lebih didorong untuk memilih emiten yang telah

terdaftar dalam listing JII sebagai instrumen keuangan syariah

Adapun prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum:20

a. Pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter

untuk mengisi formulir pemesanan. Formulir pemesanan yang telah diisi

oleh investor dikembalikan kepada agen penjual disertai dengan

tandatangan dan kopian kartu identitas investasi serta jumlah dana sesuai

dengan nilai efek yang dipesan. Formulir pemesanan biasanya berisi

informasi tentang harga efek, jumlah efek yang dipesan, identitas

pemesan, tanggal penjatahan dan pengembalian dana jika kelebihan

permintaan, jumlah yang dibayarkan , agen penjual yang dihubungi dan

tata cara pemesanan. Satuan yang dipakai dikenal dengan istilah lot, di

mana 1 lot saham di Indonesia saat ini mewakili 500 lembar saham dan

kelipatan harga saham disebut point.

20 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154-157.


22 | P a g e

b. Jika pemesanan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur

selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengembalian dana. Masa

penjatahan dilakukan paling lambat 12 hari kerja terhitung sejak

berakhirnya masa penawaran yang dilakukan oleh penjamin emisi.

Penjatahan dilakukan dengan mendahulukan investor kecil. Sedangkan

masa pengembalian dana merupakan pengembalian kelebihan dana

akibat tidak terpenuhinya pesanan oleh penjamin emisi paling lambat

empat hari kerja setelah akhir masa penjatahan.

c. Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya

efek yang dipesan dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi emiten.

Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi atau agen penjual paling

lambat 12 hari kerja mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan.

Investor mendatangi penjamin emisi atau agen penjual dengan

membawa bukti pembelian.

2. Transaksi di Pasar Sekunder

Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan

oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada

perorangan atau badan hukum. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya

menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek.

Perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui Perantara Perdagangan efek

dan pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek.

a. Transaksi melalui perantara pedagang efek (Broker)

Perantara pedagang efek (broker) berfungsi sebagai agen yang

melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Dari kegiatan ini perantara

pedagang efek mendapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi.

b. Transaksi melalui pedagang efek (dealer)

Pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang melakukan transaksi

untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai

investor.


23 | P a g e

C. Penutup

Keberadaan pasar modal Syariah memerlukan dukungan dari semua lapisan

masyarakat,baik dari pemerintah berupa regulasi perundang – undangan, Ulama

dengan memberikan kajian – kajian tentang ekonomi islam , khususnya pasar modal

Syariah,praktisi dengan menerapkan prinsip Syariah dalam operasionalnya dan

masyarakat untuk mendukung perkembangan pasar modal Syariah agar lebih

berkembang dan membedakan dengan pasar modal konvensional.

Pasar modal Syariah diindonesia dahulu Jakarta Islamic Index (JII) sekarang

menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia,merupakan Sub Set dari Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 03 Juli 2000 dan

menggunakan tanggal 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100)

Daftar Pustaka

Abdul Aziz. 2010. Manajemen Investasi Syari’ah. Bandung: Alfabeta.

Akhmad Rodoni. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Andri Soemitra. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

Anna Nurlita. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam”. Jurnal

Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17 No.1 Januari-Juni 2014.

Etty S. Suhardo. “Menabur Kapitalisme, Menuai Krisis”. Majalah Ekonomi dan

Bisnis Syariah. Edisi 23 November 2008.

Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan

Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Kasmir. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada.

Muhammad Kamal Zubair, “Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam

(Suatu Kajian Perbandingan)”. Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 46 No. 2 Januari-Juni

2012.

Muhammad Nafik HR. 2008. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: Serambi

Ilmu Semesta.

Nasrun Haroen. 2000. Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam.

Jakarta: Yayasan Kalimah.


24 | P a g e

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. “Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah

yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan”. Roadmap Pasar Modal Syariah

2015-2019. Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah OJK.

Sholahuddin. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta:

Muhammadiyah University Press.

Suhrawardi Lubis. 2004. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Veithzal Rivai. 2007. Bank and Financial Institution Management Conventional &

Sharia System. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.


25 | P a g e

Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Kepuasan Peserta

Pelatihan pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro

Eryul Mufidah



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan

empati terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga pelatihan kerja LPK Andre

Kalianyar Bojonegoro dan untuk mengetahui dan menganalisis dimensi kualitas

layanan yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga

pelatihan kerja Andre Kalianyar Bojonegoro.

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan hasil penelitian ini

membuktikan dugaan hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima yaitu bahwa secara

simultan bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh

signifikan positif terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga pelatihan kerja Andre

Kalianyar Bojonegoro. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga bahwa dimensi

kualitas pelayanan yang dominan berpengaruh kepuasan karyasiswa pada lembaga

pelatihan kerja Andre Kalianyar Bojonegoro. adalah empati dan bukti fisik.

Kata Kunci: Kualitas layanan, dan kepuasan konsumen.

A. Pendahuluan

Lembaga Pelatihan Kerja merupakan sebuah lembaga yang bergerak di

bidang jasa harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dan

pelanggannya. Hal ini diperlukan agar dapat memenangkan persaingan dengan

lembaga pelatihan kerja lain yang kian menjamur dimana-mana. Bahkan sekarang

ini persaingan tidak hanya terjadi diantara lembaga pelatihan kerja yang satu dengan

lembaga pelatihan kerja lainnya melainkan persaingan sudah terjadi diantara

Jurusan yang ada di dalam lingkup lembaga pelatihan kerja itu sendiri.

Pertumbuhan lembaga pelatihan kerja yang semakin pesat ditambah dengan

munculnya persaingan diantara jurusan-jurusan untuk memenuhi kuota masing-

masing menyebabkan ketidakmerataan penyebaran peserta pelatihan. Tuntutan

terhadap lembaga pelatihan kerja dan setiap jurusan secara khusus dewasa ini

bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang baik diukur

berdasarkan prestasi akademik semata, melainkan keseluruhan program pendidikan


26 | P a g e

dari lembaga-lembaga-lembaga pelatihan kerja harus mampu membuktikan kualitas

yang tinggi. Oleh karena itu, pengelola lembaga pendidikan dan jurusan dituntut

untuk semakin profesional dalam memberikan jasa atau layanan pendidikan

kepada peserta pelatihan.

Pengelola lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk perusahaan

jasa tidak boleh berfikir bahwa semua produk atau jasa yang ditawarkannya pasti

akan laku seluruhnya tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh

pelanggannya. Pihak pengelola lembaga pendidikan harus melihat apa yang

diinginkan oleh pelanggannya. Dengan kata lain, jika ingin meningkatkan nilai

dan kepuasan di mata pelanggan yakitu peserta pelatihan dan masyarakat secara

umum maka pengelola lembaga pendidikan harus memperhatikan kualitas jasa

(service quality) yang diberikan. Every business are business service, dan dalam

melakukan pelayanan perlu penekanan sikap yang simpatik, lembut, sopan, dan

penuh kasih sayang.21

Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa

akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya.22 Apabila pelanggan merasa puas,

kemungkinan besar dia akan kembali membeli produk/jasa yang sama itu lagi.

Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi (word of mouth)

yang baik terhadap prospek (calon konsumen) yang dikenalnya. Sebaliknya, jika

pelanggan dalam hal ini peserta pelatihan dan masyarakat luas memiliki persepsi

yang positif terhadap kualitas pelayanan lembaga tersebut, maka kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga pelatihan kerja juga akan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pada kesetiaan peserta pelatihan dan

masyarakat luas untuk terus menggunakan jasa lembaga pelatihan kerja dan jurusan

tersebut dimasa yang akan datang.

Kepuasan pelanggan sangat banyak ditentukan oleh kualitas jasa yang

dikehendaki konsumen, sehingga perguruan tinggi, dalam hal ini fakultas sebagai

penyedia layanan pendidikan seharusnya menekankan pada pemberian layanan

yang berkualitas guna memperoleh kepercayaan peserta pelatihan dan masyarakat

21 Hermawan Kertajaya & Muhammad Syakir, 2006, Syariah Marketing (Bandung: Mizan pustaka),

hlm. 53. 22 Philip Kotler dan Armstrong, Gary, 2013, Prinsip- Prinsip Pemasaran ( NJ: Pearson

Education), hlm. 32.


27 | P a g e

luas. Kualitas pelayanan itu sendiri terdiri dari lima unsur, yaitu: buti fisik

(tangibles), keandalan (reliabilitas), daya tanggap (responsiveness), jaminan

(assurance) dan empati (empathy).

Selama ini penilaian kualitas jasa perguruan tinggi lebih menekankan pada

penilaian yang dilakukan oleh pihak lain (misalnya Lembaga Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja), padahal titik sentral pengelolaan lembaga pelatihan

kerja itu sendiri adalah peserta pelatihan sebagai pelanggan utamanya. Oleh

karena itu, sangat penting bagi pengelola jurusan dan lembaga pelatihan kerja untuk

mendapatkan umpan balik (feedback) tentang kualitas jasa yang diberikan dari

sudut pandang penilaian Peserta pelatihan itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas,

penelitian ini mengevaluasi kualitas jasa dengan fokus pada lembaga pelatihan

kerja Andre Kalianyar Bojonegoro dari sudut pandang penilaian peserta

pelatihan.

B. Kajian Pustaka

B.1. Kualitas Layanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan.23 Pendekatan yang dikemukakan Goetsch Davis ini menegaskan bahwa

kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa

tetapi juga menyangkut kualitas manusia,kualitas proses dan kualitas lingkungan.

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang

perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Dengan

demikian tidak benar jika perusahaan mengklaim diri telah memberikan kualitas

terbaik lewat produk atau jasa pada pelanggan, sebab yang dapat mengambil

kesimpulan baik dan tidaknya kinerja sebuah produk atau jasa yang dihasilkan

oleh perusahaan hanyalah konsumen atau pelanggan.

Salah satu cara agar penjualan produk (jasa) satu perusahaan lebih unggul

dibandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang

berkualitas dan bermutu yang dapat memenuhi tingkat kepentingan dan harapan

23 D.L. Goetsch & S Davis, 2010, Quality Management For Organizational Excellence: Introduction

to Total Quality, ( NJ: Printice Hall International, Inc), hlm 41.


28 | P a g e

konsumen. Konsumen memilih pemberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan

dalam menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan membandingkannya dengan

apa yang mereka harapkan.24 Bila jasa yang mereka nikmati ternyata berada jauh

dibawah jasa yang mereka harapkan, para konsumen akan kecewa dan kehilangan

minat terhadap jasa tersebut, sebaliknya apabila jasa yang mereka nikmati memenuhi

atau melebihi tingkat kepentingan, mereka akan cenderung memakai kembali produk

jasa tersebut.

Adapaun lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh pelanggan dalam

mengevaluasi kualitas jasa, yaitu: (1) Tangibles (bukti fisik), yaitu suatu penampilan

fisik yang membuat suatu layanan berlangsung dengan lebih baik meliputi fasilitas

fisik, perlengkapan, pegawai, dan saranan komunikasi; (2) Reliability (keandalan),

yaitu seberapa jauh anda bisa memenuhi apa yang anda janjikan atau tawarkan

dengan segera, akurat, terpercaya, dan memuaskan bagi pelanggan; (3)

Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan memenuhi permintaan pelanggan

secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan lingkungan usaha; (4)

Assurance (jaminan), yaitu kemampuan atau sumber daya yang dimiliki yang akan

menentukan kemampuan memenuhi apa yang ditawarkan atau dijanjikan

sehingga dapat menimbulkan kepercayaan tanpa menimbulkan karaguan pelanggan

terhadap pelayanan, yang mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan;

serta (5) Empathy (empati), yaitu adanya upaya memberikan perhatian yang lebih

bersifat pribadi kepada pelanggan, melakukan kontak, hubungan, dan komunikasi

yang baik dengan pelanggan merupakan wujud empati kepada pelanggan.25

B.2. Kepuasan Konsumen

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.26 Kepuasan sebagai

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu

24 Freddy Rangkuti, 2006, Measuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan Strategi

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan Analisis Kasus (Jakarta: PT. Gramedia), hlm. 17. 25A.,V.A. Parasuraman Zeithaml & Berry L.L.. 1985.A Conseptual Model of Service Quality and

its Implication for Future Research. Journal of Marketing, Vol.49, hlm. 103-104. 26 Philip Kotler and Kevin Lane, 2012, Marketing Management, Edisi 14, (London: Pearson

Education Ltd), hlm. 4.


29 | P a g e

produk atau jasa.27 Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang- kurangnya sama atau melampaui

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak

memenuhi harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan

kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan tentunya

bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan juga akan merasa sangat puas.

Kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel yaitu jasa yang dirasakan

(perceived service) dan jasa yang diharapkan (expected service). Bila jasa yang

dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, para pelanggan menjadi tidak akan

tertarik kepada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang terjadi adalah

sebaliknya, ada kemungkinan para pelanggan akan kembali menggunakan penyedia

jasa itu lagi.28

C. Hasil dan Pembahasan

Koefisien determinasi merupakan petunjuk mengenai besarnya pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada

Tabel 1 dengan nilai Adjusted R2, yaitu sebesar 0,700. Hal ini mengindikasikan

bahwa 10% kepuasan peserta didik LPK Andre Kalianyar Bojonegoro oleh faktor

Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability. Sedangkan selebihnya,

90% kepuasan peserta didik menggunakan jasa pelayanan akademik dipengaruhi

oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model ini. Hal ini menunjukkan

bahwa kepuasan peserta didik dalam menggunakan jasa LPK yang ditawarkan tidak

hanya dipengaruhi oleh faktor Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility,

Reability, namun terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepuasan peserta didik.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .849a .721 .700 .328

27 Ricky Griffin and Ronald J Ebert, 2013, Study Guide for Business Essentials, (NJ: Prentice

Hall), hlm. 622. 28 Freddy Rangkuti. op. cit. 21.


30 | P a g e

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 .849a .721 .700 .328

a. Predictors: (Constant), Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016)

Selain itu, fenomena lain yang dapat diketahui dari Tabel 1 di atas bahwa

kekuatan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari nilai R

= 0,849a. Artinya, terdapat hubungan antara faktor Empathy, Tangible, Assurance,

Responsibility, Reability terhadap kepuasan peserta didik menggunakan jasa LPK.

Namun karena nilai R mendekati angka nol (0), berarti kekuatan hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat dapat dikategorikan lemah.

Tabel 2. Hasil Regresi (Uji t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -.191 .281 -.679 .499

Tangible .270 .064 .316 4.196 .000

Reability .127 .095 .127 1.332 .187

Responsibility .168 .065 .225 2.582 .012

Assurance .192 .078 .197 2.459 .016

Empathy .298 .079 .332 3.763 .000

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen


Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, maka berikut dapat disusun persamaan

regresi berganda pada penelitian ini.

Y = -0,191 + 0,270 X1 + 0,127 X2 + 0,168 X3+0,192 X4 + 0,298

X5

Kepuasan = -0,191 + 0,270 Bukti fisik + 0,127 Kehandalan + 0,168

Daya tanggap+0,192 Jaminan + 0,298 Empati


31 | P a g e

Dari persamaan di atas, menunjukkan hasil analisis yang dapat dinyatakan

berikut ini.

a. Konstanta (a) = -0,191, artinya bukti fisik (X1), kehandalan (X2), daya tanggap

(X3), jaminan (X4), empati (X5) = 0; maka keputusan nasabah (Y) menggunakan

jasa Layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro = -0,191.

b. Harga b1 = 0,270; artinya jika ada kenaikan satu skor bukti fisik (X1), maka

kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro

sebesar 0,270, dimana variabel X2,X3,X4 dan X5 dianggap konstan.

c. Harga b2 = 0,127; artinya jika ada kenaikan satu skor kehandalan (X2), maka



d. Harga b3 = 0,168; artinya jika ada kenaikan satu skor daya tanggap (X3), maka



e. Harga b4 = 0,192; artinya jika ada kenaikan satu skor jaminan (X3), maka



f. Harga b5 = 0,298; artinya jika ada kenaikan satu skor daya tanggap (X3), maka



Hasil Uji t tersebut juga menggambarkan hubungan variabel secara parsial,

dengan kriteria pengujian hipotesis (taraf signifikansi 5%) sebagai berikut:

a. thitung X1 = 4.196 ≥ t tabel 1,993

Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada pengaruh secara

parsial antara variabel bebas bukri fisik dengan variabel terikat kepuasan peserta

didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro

b. thitung X2 = 1.332 ≤ t tabel 1,993

Dengan demikian, Ho diterima dan Hi ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh

secara parsial antara variabel kehandalan dengan variabel terikat kepuasan

peserta didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar

Bojonegoro.

c. thitung X3 = 2.582 ≥ t tabel 1,993


32 | P a g e


parsial antara variabel daya tanggap dengan variabel terikat kepuasan peserta

didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro.

d. thitung X4 = 2.459 ≥ t tabel 1,993


parsial antara variabel jaminan dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik

terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro).

e. thitung X5 = 3.763 ≥ t tabel 1,993


parsial antara variabel empati dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik

terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro).

Menilik pada taraf signifikansi pada Tabel Hasil Regresi tersebut, tampak

bahwa variabel bukti fisik memiliki pengaruh lebih kuat terhadap variabel kepuasan

dalam menggunakan layanan LPK, yakni dinyatakan dengan nilai signifikansi

sebesar 4.196. Karena nilai signifikasi varibel bukti fisik lebih besar dibandingkan

variabel bebas lainnya, yaitu variabel kemudahan dan variabel keuntungan.

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 18.929 5 3.786 35.131 .000a

Residual 7.328 68 .108

Total 26.258 73

a. Predictors: (Constant), Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen


Tabel 3 di atas menggambarkan pengujian regresi secara simultan

(menyeluruh) yang menggunakan Uji F, dengan kriteria pengujian hipotesis (taraf

signifikansi 5%) dan perhitungan SPSS diperoleh Fhitung = 35,131, dan Ftabel = 2,50 ;

35,131 ≥ 2,50. Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada

pengaruh secara simultan antara variabel bebas (faktor bukri fisik, kehandalan, daya

tanggap, jaminan, dan empati) dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik

terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro


33 | P a g e

D. Penutup

Bukti fisik yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat

bahwa mayoritas responden (53%) menyatakan bahwa kualitas layanan berupa bukti

fisik kurang sesuai dengan dengan unsur-unsur bukti fisik yang seharusnya

diberikan. Dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, bukti

fisik menyumbang sebesar 32% dalam memberikan tingkat kepuasan bagi

mahasiswa sehingga bukti fisik dalam kualitas pelayanan sangat penting dalam

meningkatkan kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan.

Mayoritas responden yaitu sebesar 49.0% menyatakan bahwa faktor

keandalan sudah sesuai bahkan 3.0% lainnya menyatakan sudah sangat sesuai,

namun demikian terdapat 43.0% responden menyatakan bahwa keandalan masih

kurang sesuai dan 5.0% lainnya menyatakan tidak sesuai. Sehingga kehandalan

dalam kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat memberikan

kepuasan yang lebih besar bagi konsumen. Tingkat ketanggapan di LPK sangat

rendah dimana terdapat 45.9% responden menyatakan bahwa ketanggapan kurang

sesuai, 17.5% menyatakan tidak sesuai dan 2,7% menyatakan sangat tidak sesuai.

Sementara yang menyatakan sesuai hanya sebesar 6,7%. Daya tanggap dalam

kualitas pelayanan di bidang ini perlu lebih ditingkatkan lagi.

Jaminan yang ditunjukkan telah sesuai dengan yang diharapkan dalam

memberikan pelayanan kepada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian

bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 61.0% menyatakan bahwa tingkat kuallitas

berdasarkan unsur Jaminan (Assurance) sudah sesuai dan bahkan 23.0% menyatakan

sangat sesuai. Hanya 1.3% yang menyatakan tidak sesuai dan 14.7% menyatakan

kurang sesuai. Faktor jaminan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan perhatian

kedepannya oleh pengelola LPK Andre Kalianyar Bojonegoro guna memberikan

kepuasan yang lebih besar kepada peserta didik atas pelayanan yang diberikan.

Empati dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa ditunjukkan oleh data

bahwa mayoritas sebesar 57.0% responden menyatakan kualitas berdasarkan empati

kurang sesuai dan 20.0% lain menyatakan tidak sesuai. Sementara 22.0% lainnya

menyatakan sudah sesuai dan 1.0% menyatakan sangat sesuai. Empati dalam dimensi

kualitas perlu ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kepuasan.


34 | P a g e

Daftar Pustaka

A.,V.A. Parasuraman, Zeithaml & Berry L.L. 1985. A Conseptual Model of

Service Quality and its Implication for Future Research. Journal of

Marketing, Vol. 49.

A.,V.A. Parasuraman, Zeithaml & Berry L.L. 1998. SERVQUAL: A Muliple Item

Scale for measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of

Retailing, Vol. 64 No. 1.

D.L. Goetsch & S Davis. 2010. Quality Management For Organizational

Excellence: Introduction to Total Quality. NJ: Printice Hall International,

Inc.

Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra. 2011. Service, Quality & Satisfaction.

Edisi ke-3. Yogyakarta: ANDI.

Fandy Tjiptono. 2007. Manajemen Jasa. Yogyakarta: ANDI.

Freddy Rangkuti. 2006. Measuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan

Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan Analisis Kasus. Jakarta:

PT. Gramedia.

Ricky Griffin and Ronald J Ebert. 2013. Study Guide for Business Essentials. NJ:

Prentice Hall.

ISO 9004: 2000, Quality Management Systems – Guidelines for Performance

Improvements.

Husein Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Hermawan Kertajaya & Muhammad Syakir. 2006. Syariah Marketing. Bandung:

Mizan pustaka.

Philip Kotler dan Armstrong, Gary. 2013. Prinsip – Prinsip Pemasaran. NJ:

Pearson Education.

Philip Kotler and Kevin Lane. 2012. Marketing Manahement. Edisi 14. London:

Pearson Education Ltd.


35 | P a g e

Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

pada KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo

M. Ali Nur Huda



Abstrak

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi

kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank

syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada

KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo.

Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data

yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan

keuangan KSPS BMT MUS Sumberrejo dengan sampel penelitian data laporan

keuangan triwulan dari periode tahun 2009 sampai dengan 2016. Metode yang

digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Hasil

penelitian menunjukan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh positif secara

signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dibuktikan dari

Uji F yang menujukkan Ha diterima karena nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Dari hasil

uji t disimpulkan bahwa variabel basil tabungan mudharabah dan basil deposito

mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut

dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk thitung pada variabel (X1) (0.020)

dan variabel (X2) (0,003) yang berarti Ho ditolak, sedangkan hasil koefisien

determinasi R2 sebesar 0,265 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank Syariah Mandiri 26,5%

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, dan Laba Bersih.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic

Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank syariah yang pada

awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi

perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak

yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan

dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan


36 | P a g e

dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar

(ketidakjelasan).29

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan

berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi

pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya

pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut

di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.30 Dalam pengertian lain, Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang sering

disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist

Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang

usaha pokonya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

prinsip syariat Islam.31

Sama halnya dengan perbankan syariah, keberadaan lembaga keuangan

syariah juga tidak terlepas dari nilai-nilai syiar Islam di dalamnya. Sebagaimana

nilai-nilai yang berkembang pada lembaga keuangan syariah KSPS BMT Mandiri

Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo yang mengembangkan beberapa produk syariah

bervariasi dan inovativ. Alasan peneliti memilih menggunakan lembaga keuangan

ini berdasarkan hasil studi pendahulu yang penulis lakukan dengan mewawancarai

manajer KSPS BMT MUS Sumberrejo. Berdasarkan data keuangan yang telah

disusun, disebutkan bahwa laba bersih KSPS BMT MUS dari tahun 2009-2012

mengalami peningkatan yang baik, sedangkan dari tahun 2013-2015 laba bersih

KSPS BMT MUS mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2014,

29 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1. 30 Madnasir dan Rodho Intan, Manajemen Perbankan Syariah I (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan),

hlm. 5. 31 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2.


37 | P a g e

naik turunnya laba bersih BSM terjadi akibat faktor-faktor yang ada dalam

operasional KSPS BMT MUS tersebut. Laba yang naik memberikan nilai yang baik

pada KSPS BMT MUS dalam sisi kinerja lembaga keuangan, sedangkan laba yang

turun mengakibatkan hal-hal negatif yang diterima bank dan pegawai lembaga

keuangan. Misalnya tidak mendapatkan bonus, mengurangi penggunaan biaya

operasional lembaga keuangan, dan lain-lain.

Kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan ke

masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat

dikuasainya. Penghimpunan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber

dana dalam penyaluran pembiayaan lembaga keuangan dari ekstern. Disamping

kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan

terbatas pula. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan

pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa perbankan/ lembaga

keuangan lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, maka disediakan

berbagai macam produk perbankan.32

Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana

maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua

hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan.

Dalam akad mudharabah dapat dipakai dalam pengumpulan dana (funding) maupun

dalam penyaluran dana (financing). Dalam aktivitas penyaluran dana akad

mudharabah digunakan dalam produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Dari hasil pengelolaan pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan akan

membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Prinsip bagi hasil (profit sharing)

merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga

keuangan syaraiah secara keseluruhan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi

tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dengan

32 Adiwarman A. Karim, 2014, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo

Persada), hlm. 360.


38 | P a g e

penyimpanan dana, maupun antara lembaga keuangan dengan nasabah penerima

dana.33

Dalam hal ini, Profit sharing pada KSPS BMT MUS menekankan bahwa

simpanan yang ditabung pada lembaga keuangan syariah nantinya akan digunakan

untuk pembiayaan, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi

menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan

menarik nasabah dalam memilih produk syariah. Idealnya, besaran nisbah yang

digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang

berkontrak, utamanya untuk kontrak mudharabah. Jadi, angka besaran nisbah ini

muncul sebagai hasil taawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BAGI HASIL PEMBIAYAAN

MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PADA KSPS BMT MANDIRI

UMAT SEJAHTERA (MUS) SUMBERREJO”.

B. Tinjauan Pustaka

B.1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan

dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,

seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi

sempit dan pasif.34

Prinsip produk berdasarkan jual-beli ini merupakan suatu sistem yang

menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang

yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian

barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).35

33 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 279. 34 Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di

BMT Amal Mulia Suruh”, Tugas Akhir STAIN, Salatiga, 2013), hlm. 27 35 Muhammad, 2009, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press), hlm.

8


39 | P a g e

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan

dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).

Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan

kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah

mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh

tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak

pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka

potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan

nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariahjuga dapat

meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban

membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati

baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi

menjadi dua jenis:36

1. Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib

memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek

investasi.

B.2. Laba Bersih

Laba komprehensif (comprehensive income) adalah perubahan dalam ekuitas

entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta

36 Abdullah Saeed, 2008, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi

Kontemporer, Cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 91.


40 | P a g e

keadaaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh

perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk

perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik.

Dengan demkian, laba komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan

kekayaan bersih (ekuitas) perusahaan sepanjang periode. Dapat disimpulkan, laba

komprehensif terdiri atas laba bersih dan laba komprehensif lainnya.37

Pada dasarnya tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan,

meskipun masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai

kesejahteraan. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memahami

kesejahteraan sebagai material duniawi. Dalam Islam, kesejahteraan diartikan

sebagai istilah falah. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam hanya

diperoleh dari Allah SWT, melalui ajaran AlQur’an dan Sunnah. Dalam Al-Qur’an

istilah falah sering digunakan sebagai ungkapan orang-orang yang sukses.38

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara

pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh

pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba

atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya

yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih

kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita

kerugian.

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam

menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan

keuntungan yang benar- benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba

usaha sering juga disebut dengan laba operasi.39

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan

meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk

37 Hery, 2016, Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan (Jakarta: PT. Grasindo),

hlm. 83 38 Ibrahim Sany, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba

(Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)”. (Skripsi Program Sarjana

Universitas Diponegoro,Semarang,2014), hlm. 27 39 Muhamad Gade, 2005, Teori Akuntansi, (Jakarta: Almahira), hlm. 15-17


41 | P a g e

aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara

umum sebagai berikut: 40

1. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik

mendirikannya adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya

cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

2. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar

usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga

dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula

mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

3. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak

terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi

masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa,

mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

C. Hasil dan Analisis

Pembiayaan mudharabah merupakan produk pendanaan bank dengan prinsip

mudharabah. Dalam hal ini lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai mudharib

(pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Dana yang terkumpul digunakan bank untuk penyaluran pembiayaan mudharabah

ataupun ijaroh.

Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Nisbah yang didapat oleh KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo

ini lah yang merupakan salah satu pendapatannya. Dari hasil penelitian di atas

dengan menggunakan program SPSS dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil

bank sebagai mudharib dalam pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap

laba bersih KSPS BMT MUS. Dengan menggunakan program SPSS diperoleh t

hitung sebesar 2,463 dengan nilai p value 0,020 t tabel sebesar 1,697. Karena nilai p

value 0,020 < 0,05 atau t hitung 2,463 > t tabel 1,697 maka dapat disimpulkan Ha

diterima. Maka secara parsial menunjukan bahwa bagi hasil pembiayaan musharabah

berpengaruh positif terhadap laba bersih KSPS BMT MUS.

40 Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank, (Bogor : Ghalia Indonesia),

hlm. 152


42 | P a g e

Dengan meningkatnya pembiayaan mudharabah di KSPS BMT MUS

diikuti dengan meningkatnya laba bersih KSPS BMT MUS. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian yang dilakukan Farida Purwaningsih (2016) yang

menyimpulkan bahwa bagi hasil pembiayan mudharabah berpengaruh signifikan

terhadap laba bank. Hal ini dikarenakan produk pembiayan merupakan salah satu

produk penyaluran dana yang paling diminati. Investasi dengan cara memberikan

pinjaman dana secara produktif adalah salah satu cara nasabah mempersiapkan diri

dikemudian hari. Produk pembiayaan di KSPS BMT MUS dengan prinsip

mudharabah bermacam-macam, dan sudah terjamin oleh Lembaga Penjaminan

Syariah (LPS) membuat nasabah semakin yakin dalam menginvestasikan dananya

kepada bank.

Selain tujuan tolong-menolong, mendapatkan bonus atau bagi hasil,

menambah minat nasabah menabung semakin tinggi. Semakin banyaknya

masyarakat yang menginvestasikan dananya dalam produk pembiayaan Syariah,

semakin besar pula KSPS BMT MUS menyalurkannya kembali kepada pembiayaan

atau ijaroh di bank. Pemanfaatan dana yang baik menghasilkan hasil yang baik pula,

misalnya keuntungan dari bagi hasil. Bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran dana,

dibagi sesuai porsi antara bank dan nasabah yang telah disepakati saat membuat

kontrak perjanjian.

Pada produk pembiayaan mudharabah, porsi nisbah nasabah adalah 34%,

sedangkan porsi nisbah KSPS BMT MUS adalah sebesar 66%.8 Hal ini dikarenakan

produk pembiayaan adalah produk yang pengambilan bagi hasilnya dapat diambil

oleh nasabah jika telah diadakan perhitungan profit sharing atas dana-dana usaha

yang telah dibiayai, maka ini membuat KSPS BMT MUS tidak bisa secara maksimal

mengelola dana nasabah karena mengandung risiko pembiayaan bermasalah. Oleh

karena itu, ditetapkan porsi nisbah nasabah lebih kecil dari pada porsi nisbah

lembaga keuangan. Namun, nisbah yang di dapat KSPS BMT MUS dari produk

pembiayaan mudharabah bukanlah pendapatan utama KSPS BMT MUS, karena

masih banyak sumber pendapatan lembaga lainnya yang menunjang laba bersih

lembaga.

Prinsip revenue sharing yang digunakan KSPS BMT MUS dalam pembagian

hasil, menyatakan bahwa pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah adalah


43 | P a g e

pendapatan yang sebelum dipotong dengan biaya lainnya, sedangkan biaya lainnya,

ditanggung oleh lembaga. Maka tidak sepenuhnya pendapatan terbesar KSPS BMT

MUS berada pada produk pembiayaan mudharabah.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tentang

“Pengaruh Bagi Hasil Pembiayan Mudharabah terhadap Laba Bersih KSPS BMT

Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo Periode 2009-2016”

dengan menggunakan regresi linear dan pengujian statistik dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh bagi hasil pembiayaan mudharabah secara parsial menyimpulkan

bahwa ada pengaruh positif terhadap laba bersih bank. Hal ini ditunjukkan dari t

hitung sebesar 2,463 dan nilai signifikansi 0,020 < 0,05 yang artinya Ho ditolak.

diterima.

2. Selain tujuan tolong-menolong, mendapatkan bonus atau bagi hasil, menambah

minat nasabah menabung semakin tinggi. Semakin banyaknya masyarakat yang

menginvestasikan dananya dalam produk pembiayaan Syariah, semakin besar

pula KSPS BMT MUS menyalurkannya kembali kepada pembiayaan atau ijaroh

di bank.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini penulis menyarankan

beberapa hal berikut:

1. KSPS BMT MUS harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik

lagi dalam peningkatan produk penghimpunan dana pada bank. Semakin

meningkatnya nasabah pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah akan

menambah nilai penyaluran pembiayaan dan diikuti dengan meningkatnya

laba bersih lembaga.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan BUS yang ada di

Indonesia agar lebih banyak pembanding dan lebih bisa menilai seberapa

berpengaruhnya produk pendanaan terhadap laba bersih bank.

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen dari

penelitian ini dengan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi Laba


44 | P a g e

Bersih Bank Syariah. Dengan demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih

akurat

Daftar Pustaka

Abdullah Saeed. 2008. Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan

Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adiwarman A. Karim. 2014. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta:

PT. Grasindo.

Heri Sudarsono. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan

Ilustrasi, Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.

Ibrahim Sany. 2014. Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan

Terhadap Falah Laba (Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Periode 2009-2013. Skripsi Program Sarjana. Semarang: Universitas

Diponegoro.

Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23,

Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Wahyudi. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.

Madnasir dan Rodho Intan. 2010. Manajemen Perbankan Syariah I . Lampung:

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.

Muhamad, Manajemen. 2014. Dana Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Asyhuri. 2013. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada

Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh,Tugas Akhir. Salatiga:

STAIN.

Muhammad. 2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta :

UII Press.

Muhamad Gade. 2005. Teori Akuntansi. Jakarta: Almahira.

Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank. Bogor:

Ghalia Indonesia.


45 | P a g e

Pengaruh Variabel Fundamental dan Teknikal

terhadap Harga Saham Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII)

yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2009

Mifta Hulaikah



Abstrak

Harga saham penting diketahui oleh investor agar dana yang telah diinvestasikan

dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal. Untuk mengetahui harga

saham terdapat dua cara yaitu secara fundamental dan teknikal. Variabel

fundamental yang digunakan dalam penelitian ini adalah EPS, DER, ROE dan CR.

Variabel teknikal yang digunakan adalah variabel harga saham masa lalu dan volume

perdagangan saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

masing-masing variabel fundamental dan teknikal terhadap harga saham perusahaan

Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-

2009. Pengambilan sampling dilakukan secara purposive dan menggunakan analisis

regresi berganda.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa seluruh variabel fundamental tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, variabel teknikal yaitu harga saham

masa lalu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel teknikal

yaitu volume perdagangan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap harga

saham. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah gunakan variabel fundamental

yang berasal dari lingkungan global, seperti inflasi, tingkat suku bunga, tingkat kurs

mata uang, atau variabel fundamental lainnyayang lebih dekat untuk memprediksi

harga saham.

Kata Kunci: Analisis Fundamental dan Teknikal, Harga Saham, Jakarta Islamic

Index

A. Pendahuluan

Keuntungan memiliki saham sebuah perusahaan bagi investor adalah agar

menjadi pemilik atas perusahaan tersebut, mendapatkan capital gain dan deviden 41.

Agar dapat berinvestasi pada saham, investor perlu mengetahui harga saham yang

dapat diketahui dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan teknikal.

Pendekatan fundamental adalah membandingkan nilai intrinsic suatu saham dengan

41 Halim, Abdul. 2002. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat


46 | P a g e

harga pasarnya42. Salah satu pendekatan fundamental yang sering digunakan oleh

investor adalah informasi yang didapat dari laporan keuangan. Laporan keuangan

merupakan gambaran yang jelas tentang konsisi keuangan perusahaan43.

Rasio dari laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Earning Per Share (EPS) yaitu keuntungan per lembar saham atas investasi nilai

saham, sehingga investor dapat memutuskan berapa jumlah lembar saham yang

sebaiknya mereka beli untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Return On

Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian ekuitas atas modal sendiri. Semakin tinggi

rasio ini, maka posisi pemilik juga tinggi44. Debt to Equity Ratio (DER) yang

digunakan oleh investor untuk mengetahui sebarapa besar jumlah utang dibanding

dengan modal sendiri. Current Ratio (CR) adalah rasio yang digunakan oleh investor

untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara teknikal, yaitu dengan

menganalisis perubahan saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Pola-polatertentu

yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa datang. variabel pada

pendekatan teknikal yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham di

masa lalu dan volume perdagangan. Harga saham masa lalu akan mencerminkan

harga saham sekarang atau masa depan, karena memiliki pola yang cenderung

berulang. Volume perdagangan yang besar menunjukkan bahwa saham yang

diperdagangkan tersebut banyak digemari oleh investor.

Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 saham yang dipilih sesuai dengan

syariah islam dengan nilai index sebesar 10045. Tujuan pembentukan JII adalah untuk

meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis

syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam

untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia.

42 Abdul Halim, 2002, Analisis Investasi, (Jakarta: Salemba Empat). 43 Irvan Fahmi, 2006, Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik, (Bandung: Refika

Aditama). 44 Kasmir, 2011, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo). 45 Jogiyanto, 2006, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPFE).


47 | P a g e

B. Kajian Pustaka

B.1 Saham

Saham menunjukkan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Banyak sedikitnya jumlah saham yang dibeli akan menentukan presentase

kepemilikan dari investor tersebut. Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator

keberhasilan pengelola perusahaan, dimana kekuatan pasar ditunjukkan dengan

terjadinya transaksi perdagangan saham perusahaan di pasar modal.46

C. Analisis dan Hasil

C.1 Pengaruh EPS terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0,258.

Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05. Tidak

berpengaruh signifikannya EPS terhadap harga saham ini karena pada tahun 2008,

terjadi krisis besar-besaran hingga kurs mata uang rupiah terhadap dolar melemah

dan berfluktuatif, hingga mencapai titik Rp. 13.000. EPS mempunyai nilai satuan

mata uang, sehingga ketika kurs berfluktuatif, investor akan sulit menggunakan EPS

sebagai indikator harga saham.

C.2 Pengaruh DER terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap



berpengaruh signifikannya DER karena investor lebih memperhatikan tingkat suku

bunga yang dinaikkan oleh BI akibat adanya krisis. Sedangkan DER hanya

menunjukkan jumlah hutang tanpa disertai jumlah biaya bunga yang dipunyai oleh

perusahaan.

C.3 Pengaruh ROE terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap



46 Hendy Darmadji dan Fakhrudin, 2001, Pasar Modal di Indonesa: Pendekatan Tanya Jawab

(Jakarta: Salemba Empat).


48 | P a g e

berpengaruh signifikannya ROE disebabkan karena tingkat suku bunga yang tinggi

membuat investor lebih memilih menginvestasikan dananya ke deposito dibanding

pembelian saham.

C.4 Pengaruh CR terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap



berpengaruh signifikannya CR karena karakteristik dari CR itu sendiri, yaitu

adakalanya perusahaan mempunyai CR tinggi namun tidak dapat memenuhi

permintaan kas karena keterbatasan piutang ataupun persediaan yang hanya dapat

dijual dengan syarat tertentu.

C.5 Pengaruh Harga Saham Masa Lalu terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa harga saham masa lalu berpengaruh

signifikan terhadap Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang

diperoleh adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada batas kesalahan yang ditoleransi

yaitu 0,05. Investor agaknya masih menggunakan harga saham masa lalu untuk

memprediksi harga saham perusahaan.

C.6 Pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap Harga Saham

Penelitian menghasilkan bahwa volume perdagangan saham tidak

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai

sig yang diperoleh adalah 0,161. Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang

ditoleransi yaitu 0,05. Tidak berpengaruh signifikannya harga saham. Volume

perdagangan saham terlalu berfluktuatif sehingga sulit dijadikan prediktor harga

saham.

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah keseluruhan

variabel fundamental tidak dibuktikan dapat mempengaruhi secara signifikan harga

saham pada perusahaan JII yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009. Sedangkan pada

variabel teknikal, hanya harga saham masa lalu yang mempunyai pengaruh

siginifikan. Volume perdagangan saham tidak dapat dibuktikan dapat mempengaruhi

secara signifikan terhadap harga saham.


49 | P a g e

Saran yang diberikan kepada penulis selanjutnya adalah lebih memperhatikan

faktor diluar perusahaan, seperti krisis, inflasi, tingkat suku bunga dan variabel

lainnya.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2002. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.

Hendy Darmadji dan Fakhrudin. 2001. Pasar Modal di Indonesa: Pendekatan Tanya

Jawab. Jakarta: Salemba Empat.

Irvan Fahmi. 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik.

Bandung: Refika Aditama.

Jogiyanto. 2006. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.

Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.

Suad Husnan.1998. Manajemen Keuangan: Teori Dan Penerapnnya (Keputusan

Jangk Apendek) Buku 2. Yogyakarta: BPFE.


50 | P a g e

Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah

pada Penghimpunan Dana Nasabah

di Bank Muamalat Capem Bojonegoro

Mundhori



Abstrak

Kegiatan operasional Bank Syariah yaitu salah satunya penghimpunan dana nasabah

yang berprinsip Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-dhamanah. Dalam

kegiatannya bank akan menghimpun dana dari (Shahibul mal), dan dana tersebut

akan disalurkan kepada pihak lain/pengelola (mudharib), dalam hal ini bank hanya

sebagai lembaga intermediasi atau perantara antar (shahibul mal) pemilik dana, dan

(mudharib) pengelola dana.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif, yang betujuan untuk

mendiskripsikan penerapan mudharabah muthlaqah dan wadi’ah yad adh-dhamanah

pada produk tabungan PT. Bank Muamalat, Teknik analisis yang digunakan adalah

analisi kualitatif, analisis kulitatif memiliki sifat mendiskripsikan dan

menggambarkan obyek penelitian yag dijelaskan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa produk tabungan PT. Bank

Muamalat berprinsip mudharabah muthlaqah dan wadi’ah yad adh-dhamanah.

Dalam produk tabungan mudharabah, besarnya nisbah bagi hasil sudah ditentukan

oleh pihak bank, dengan mengunakan rata-rata dana nasabah dan HI-1000 yang

sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Untuk produk tabungan wadi’ah bersistem

titipan dengan pemberian besarnya bonus atas kebijakan dari pihak bank.

Keunggulan dari produk tabungan PT. Bank Muamalat yang beprinsip mudharabah

yaitu bagi hasil yang sangat kompetitif, sudah mnggunakan fasilitas ATM, internet

Banking, Mobile Banking. Dan, keunggulan dari produk tabungan wadi’ah yaitu

tidak dibebani biaya administrasi bulanan, berkesempatan mendapatkna bonus ditiap

bulannya.

Kata Kunci: Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Dhamanah

A. Pendahuluan

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun

1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan

khusus tentang perbankan syariah diatur dalam UU No.21 tahun 2008.


51 | P a g e

Bank Konvensional adalah bank yang dalam melakukan kegiatan usaha baik

dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana menggunakan prinsip bunga.

Sedang Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha baik menghimpun

dana maupun menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil.

Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah

meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, Tabungan atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Asep S.N (2011;8)

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank

konvensional, yakni sebagai intermediasi (Intermediary Institution) yang

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari

transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan

kenuntingan dari pengambilan bunga, maka Bank syariah dari apa yang disebut

sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit

margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).

Dalam lembaga keuangan perbankan dilihat dari cara menentukan harga, bank

terbagi menjadi dua jenis yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah dan bank

berdasarkan prinsip konvensional. Adapun yang membedakan dari kedua jenis bank

tersebut dalam penentuan harga yaitu harga jual dan harga beli. Untuk Bank

Konvensional dalam penentuan harga ditentukan pada bunga dan dalam Bank

Syariah berdasarkan konsep islam yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil baik saat

untung maupun rugi.47

Pendirian Bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS) di bandung pada tahun 1991 dan PT.BPRS Heraukat di Nangroe

Aceh Darussalam. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis

47 Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm

177.


52 | P a g e

Ulama’ Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua

Bogor, tanggal 18-20 Agustus 1990. Pendirian Bank Syariah merupakan hasil kerja

tim perbankan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) dengan dibentuknya PT. Bank

Muamalat Indonesia (BMI) dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal

1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, yang didukung

oleh cendekiawan masyarakat serta pengusaha. Disertai lahirnya UU No.7 tahun

1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil

baik bank maupun BPRS (Badan Pembiayaan Prinsip Syariah). (Andri Sumitro.2009

; 64). Dan Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri

Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.

Pada tahun 1994 BMI (Bank Muamalat Indonesia) telah menjadi Bank Devisa

produk pendanaan dengan menggunakan prinsip Wadi’ah (titipan), dan Mudharabah

(bagi hasil), sedang penanaman dananya dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi

hasil dan sewa.

Pendekatan yang dilakukan oleh keynes bahwa orang yang membutuhkan dana

untuk tiga kegunaan yaitu transaksi, cadangan (jaga-jaga) dan investasi. Oleh karena

itu, produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi yaitu berupa giro,

tabungan dan deposito Penerapan dalam Bank Konvensional berbeda dengan Bank

Syariah, karena Bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam

menyediakan produk penghimpunan dana. Adapun dana Bank Syariah dilihat dari

sumbernya terdiri atas modal titipan dan investasi.48

Dalam lembaga perbankan syariah, sumber dana bank berasal dari pemegang

saham dengan setoran modal yang kedua berupa titipan dengan tujuan memobilisasi

dana dengan menggunakan akad Al-Wadi’ah (titipan murni yang dapat diambil setiap

saat oleh pemiliknya). Secara umum Al-wadi’ah terdapat dua jenis yaitu; Wadi’ah

Yad Al-Amanah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah.

Dana bank yang ketiga berupa investasi. Dalam perbankan syariah akad yang

sesuai dengan investasi adalah Mudharabah. Tujuan Mudharabah adalah kerja sama

antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib) dalam hal ini

lembaga bank. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu

Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

48 Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Kencana), hlm. 146.


53 | P a g e

Dalam dunia perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan

dana pihak ketiga agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan berlandaskan

pada prinsip syariah. Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mengangkat judul

“Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhomanah Pada

Penghimpunan Dana Nasabah Di Bank Muamalat Capem Bojonegoro”.

B. Kajian Pustaka

B.1. Pengertian Mudharabah

Salah satu prinsip bank memperoleh dana yaitu berupa investasi mudharabah

yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna untuk

melakukan suatu usaha. Hasil dari investasi tersebut akan dibagi dengan pemilik

dana (nasabah yang menanamkan dananya di bank/penabung) sesuai dengan

kesepakatan di antara keduanya.

Menurut Muhammad Rawas Qal’aji, dalam kitabnya Mu’jam Lughat Al-Fuqaha

yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio, bahwa mudharabah berasal dari kata

dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan

usaha.49

Menurut Wahab Zuhaili, Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh

pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama

antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara keduanya.

Mudharabah menurut sebagian ulama fikih, adalah kontrak kerja sama antara

dua pihak, yang satu memiliki dan menyerahkan modal, sementara yang lain

mengelolanya, dengan ketentuan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Laba yang dibagi antara kedua pihak, sementara kerugian hanya ditanggung oleh

pemilik modal.50

Mudharabah secara umum merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk

melakukan kerja sama usaha, satu pihak mengkontribusikan dananya dan satu pihak

lainnya sebagai pengelola. Bagi hasil dari usaha tersebut dihitung sesuai dengan

nisbah yang telah disepakati antara kedua pihak tersebut.51

49 Ibid., hlm. 95. 50Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 104. 51 Ismail, 2011, Perbankan Syariah, (Jakarta. Kencana), hlm. 83.


54 | P a g e

B.2. Pengertian Wadi’ah

Dalam segi bahasa Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai meninggalkan atau

meletakkan, atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.

Dari aspek teknis, Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke

pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja si penitip kehendaki.52

Dalam fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan disebut dengan Al-Wadi’ah

yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima

titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang

menitipkannya.

Menurut para ulama’ madzab, Wadi’ah adalah suatu akad antara dua orang

(pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga

barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Barang tersebut

merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik meskipun tidak menerima

imbalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, Wadi’ah adalah suatu akad titipan dari

pihak yang menitipkan barang atau uang (asset) kepada pihak yang menerima barang

atau uang (asset) atas suatu kepercayaan dalam menjaganya, merawatnya dari

kerusakan kerugian, keamanan dan keutuhannya, baik perorangan atau badan hukum

dan penyimpan dapat mengembalikan saat penitip membutuhkan tanpa suatu

imbalan.


1. Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah

pada Produk Tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia

Prinsip mudharabah diterapkan oleh PT. Bank Muamalat pada produk

tabungan mudharabah dengan sistem bagi hasil revenue sharing, yaitu

perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan, yang

berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan

52 Heri Sudarsono, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi), Edisi

ketiga, (Yogyakarta: Ekonosia), hlm. 64.


55 | P a g e

nisbah yang disepakati. Metode ini digunakan oleh Bank Muamalat sebagai

metode perhitungan ditribusi bagi hasil yang mana bank dan nasabah

melakukan pembagian pendapatan (revenue) atas dasar total pendapatan yang

diterima sebelum dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan.

Pada Bank Muamalat perhitungan bagi hasil berpedoman pada HI-1000

(baca Ha-i-1000). Sehingga hasil yang akan didapat oleh nasabah setiap

bulannya akan berbeda. Maka dapat diketahui pada Bank Muamalat terdapat

sistem bagi hasil yang adil.

Berdasakan wawancara dengan CS, keuntungan yang akan diperoleh

nasabah tiap bulannya dapat mengalami peningkatan maupun penurunan

tergantung kepada HI-1000 dan nisbah bagi hasil. Bagi hasil nasabah

diberikan pada waktu akhir bulan.

Bagi hasil nasabah yang diberikan oleh Bank Muamalat melalui proses

perhitungan bagi hasil, dalam penghimpunan dana Bank Muamalat bertindak

sebagai mudharib (pengelola dana). Hal ini juga tidak lepas dari kedudukan

Bank Muamalat sebagai shahibul mal (pemilik dana) yang kegiatannya

menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan pihak ketiga.

Dalam Bank Muamalat, akad yang diterapkan pada produk tabungan

adalah akad mudharabah muthlaqah, pihak bank sebagai mudharib

(pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam hal

ini pihak bank bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan

sebuah usaha, yang usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah

islam. Bank diberi kebebasan dalam penyaluran dana akan tetapi bank tidak

bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam usahanya. Dari hasil

keuntungan yang diperoleh bank, maka bank akan membagi hasilkan

keuntungan tersebut kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan perjanjian

nisbah bagihasil yang dilakukan pada saat pembukaan rekening. Penentuan

nisbah bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia sudah dipaparkan dalam

pembahasan di atas.

Sistem titipan pada tabungan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat

Capem Bojonegoro adalah sistem bonus. Dengan pengertian bahwa bonus


56 | P a g e

yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kebijakan Bank

Muamalat, dengan syarat tidak ada perjanjian pada awal akad dalam

pembukaan rekening dengan penyebutan jumlah, nominal, dan besarnya

presentase.

Wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, dalam

hal ini penerima titipan adalah bank dan penitip adalah nasabah. Pihak Bank

Muamalat diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,

keamanan serta keutuhan barang/uang titipan tersebut, dan dikembalikan

kapan saja atas kehendak pemiliknya (nasabah). Karena memakai prinsip

Wadi’ah Yad Dhamanah, maka bank boleh memanfaatkan harta titipan

tersebut.

Dalam Bank Muamalat, besarnya presentase bonus pada tabungan yang

berakad wadi’ah tidak disebutkan pada saat akad, nasabah dapat menikmati

bonus yang diberikan bank saat akhir bulan, akan tetapi besarnya bonus yang

diberikan sangat sedikit sekali. (wawancara bersama umi fathonah (CS Bank

Muamalat) pada tanggal 15 Agustus 2014 pada pukul 11.35 WIB.

Bank sebagai penerima titipan (bank) diberi hak untuk memanfaatkan

barang titipan nasabah, yang pemanfaatan tersebut tentu akan mendapat

penghasilan, yang penghasilan tersebut sepenuhnya milik bank, serta bank

sebagai penanggung seluruh kemungkinan atas kerugian dalam pemanfaatan.

Tidak dilarang apabila bank memberi kontribusi bonus dengan catatan bonus

tersebut benar-benar atas kebijakan bank.

2. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan interview. Cara-cara perhitungan bagi hasil

mudharabah pada produk tabungan, dengan penentuan nisbah bagi hasil nasabah.

Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia

adalah, sebagai berikut :

Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah :

Tabungan muamalat : 10%

Tabungan muamalat umrah : 30%

Tabungan muamalat wisata : 30%

Tabungan muamalat prima :


57 | P a g e

< 25 jt : 5%

25 jt - < 25jt : 10%

50 jt - <100 jt : 40%

100 jt – 250 jt : 50%

<250 jt : 62 %

Deposito

1 bulan : 50:50

3 bulan : 51:69

6 bulan : 53:47

12 bulan : 54:46

3. Perhitungan Mudharabah dan Wadi’ah

Proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk tabungan di PT. Bank

Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

Bagi hasil nasabah :

Rata-rata dana nasabah x HI-1000 x Nisbah nasabah

1000 100

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat di lakukan dengan lebih dahulu

menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh

dari penyaluran setiap 1000 rupiah dana yang di investasikan oleh Bank. Untuk bulan

Agustus HI-1000 pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar 8,51. Hal tersebut

berarti bahwa setiap Rp.1000 dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan

Rp.8,51. Apabila nisbah nasabah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50% dari Rp.8,51

sehingga untuk setiap Rp.1000 dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar

Rp.4,255.

Nisbah (Rasio) adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak

yang proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank.

Tabungan Mudharabah

Sebagai contoh seorang nasabah yang bernama Bapak Andi memiliki Tabungan

Muamalat Wisata pada bulan Agustus 2014 di Bank Muamalat dengan rata-rata dana

nasabah adalah Rp.7.000.000. di ketahui nisbah tabungan adalah 30:70 dan HI-1000

pada bulan Agustus 2014 adalah 8,51 maka rumus perhitungannya adalah :


58 | P a g e

Bagi hasil tabungan Bapak Andi :

= Rp.7.000.000 x 8,51 x 30%

1000 100

= Rp.7000 x 8,51 x 0,3

= Rp.17.871

Deposito

Sebagai contoh seorang nasabah yang bernama Ibu Dinda menyimpan deposito

Mudharabah Muthlaqah di Bank Muamalat pada bulanAgustus 2014 senilai

Rp.10.000.000, dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito

mudharabah 1 bulan adalah 50:50 dan HI-1000 pada bulan Agustus 2014 adalah

8,51, maka rumus perhitungan besarnya nilai bagi hasil yang akan didapatkan oleh

ibu dinda adalah :

Jawab :

Bagi hasil ibu dinda :

= Rp. 10.000.000 x 8,51 x 50%

1000 100

= Rp. 10.000 x 8,51x 0,5

= Rp. 42.550,00

Proses perhitungan bonus pada produk tabungan wadi’ah sudah diatur dalam

perhitungan komputer, tidak dapat dihitung secara manual. Besarnya bonus juga

tidak dapat ditentukan pada awal akad perjanjian, karena produk tabungan ini

bersifat titipan. Ibu Umi mengungkapakan bahwa besarnya bonus yang diberikan

tidak maksimal karena tiap bulan belum pasti mendapatkan bonus dan besar

presentasinya jugs sangat kecil.

4. Pendistribusian Bagi Hasil dan Bonus

a) Pendistribusian bagi hasil

Pendistribusian bagi hasil tabungan yang telah dilakukan oleh PT. Bank

Muamalat Capem Bojonegoro diberikan pada akhir bulan. Pendistribusian ini

diberikan pada tabungan muamalat, tabungan umrah, tabungan wisata,

tabungan prima dan deposito.

Bagi hasil diberikan langsung oleh bank, dengan menghitungnya disetiap

akhir bulan dan dimasukan langsung kerekening nasabah sehingga saldo


59 | P a g e

nasabah akan bertambah ditiap akhir bulannya. Semakin besar rata-rata dana

nasabah, semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah.

(wawancara dengan Rahardian.R. (teller PT. Bank Muamalat) pada tanggal

15 Agustus 2014 pada pukul 14:00 WIB)

Dalam pemberian bagi hasil produk tabungan, Bank Muamalat tidak

membatasi jumah hari hanya saja bagi hasil diberikan di setiap akhir bulan,

dan Bank juga tidak memberi batasan nominal dalam pemberian bagi hasil

akan tetapi bagi hasil akan diberikan pada nasabah apabila saldo nasabah

diatas saldo minimal. Kecuali pada produk tabungan muamalat prima,

terdapat batasan minimal dalam pemberian bagi hasil sesuai dengan

ketentuan Bank Muamalat, seperti yang dijelaskan di atas dan untuk deposito

terdapat batasan jangka waktu dalam pemberian bagi hasil, sesuai dengan

jangka waktu transanksi yang sudah dijelaskan diatas.

b) Pendistribusian bonus

Pendistribusian bagi hasil tabungan yang telah dilakukan oleh PT. Bank

Muamalat Capem Bojonegoro diberikan pada akhir bulan. Pendistribusian ini

diberikan pada tabungan Giro, tabungan haji arafah dan tabunganKu.

Sama halnya dengan tabungan mudharabah, bonus juga diberikan Bank

Muamalat di setiap akhir bulan, akan tetapi besarnya persentase bonus tidak

dapat diketahui sebelumnya, karena bonus ini mempunyai sifah hibah. Tidak

ada batasan besarnya nominal dalam pemberian bonus, hanya saja pemberian

diberikan pada nasabah apabila saldo nasabah di atas saldo minimal.

Dari pendistribusian bagi hasil dan bonus, nasabah lebih diuntungkan,

keuntungan tersebut dapat dirasakan nasabah karena tidak ada batasan hari

dalam pemberian bagi hasil, kecuali pada deposito dan tidak ada batasan

nominal ditiap bulannya kecuali pada pada produk tabungan prima. Pada

Bank Muamalat, walaupun uang telah ditabungkan oleh nasabah di bank akan

tetapi uang tersebut belum disalurkan kepihak lain dalam bentuk pembiayaan,

namun nasabah akan mendapatkan bagi hasil dan bonus dari Bank Muamalat

disetiap bulannya, sejatinya kegiatan opersional bank adalah menghimpun

dana dari nasabah dan menyalurkan kepada nasabah dengan proses

perputaran uang. Maka oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi Marketing


60 | P a g e

pembiayaan untuk lebih meningkatkan lagi etos kerja dalam menyalurkan

dana tersebut kepada pihak-pihak lain, dengan catatan usaha yang

mendapatkan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah islam, sehingga

keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang syariah sehingga akan

memberikan ketenangan bathin.

5. Keunggulan Produk Tabungan yang Berprinsip Mudharabah Muthlaqah

dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah

a. Keunggulan produk tabungan mudharabah

Adapun keunggulan-keunggulan produk tabungan yang berprinsip

mudharab muthlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah, sebagai

berikut :

1) Tabungan muamalat

a) Sudah menggunakan fasilitas mobile banking dan internet banking

b) Mendapatkan bagi hasil di tiap bulannya

c) Online di seluruh outlet PT. Bank Muamalat Indonesia diseluruh dunia

d) Mendapatkan fasilitas kartu Shar-E

e) Dapat melakukan pembayaran dan pembelian

f) Dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah

g) Aman dan terjamin

2) Tabungan muamalat umrah

a) Mendapatkan fasilitas ATM (ATM reguler dan ATM gold dan sesuai

dengan pilihan nasabah

b) Menggunakan fasilitas internet banking, mobile banking dan salam call

center

c) Untuk non-keuangan, nasabah dapat menggunakan fasilitas internet

banking untuk mendapatkan informasi seperti, informasi non tunai,

mutasi rekening (hari ini, 5 transaksi terakhir, 3 bulan terakhir, dapat

mengubah password, mengubah email, dan dapat melakukan transaksi

langsung terjadwal dan tertunda.

d) Bagi hasil yang optimal

e) Mendapat asuransi jiwa


61 | P a g e

f) Pembukaan awal sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat

g) Bebas biaya administrasi

h) Gratis biaya penutupan rekening (apabila sesuai dengan jangka wajtu

penempatan dana yang telah disepakati)

i) Gratis biaya autodebet setoran bulanan.

3) Tabungan muamalat wisata

a) Memberi kenyamana karena terdapat fasilitas asuransi jiwa

b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, mempercepat penambahan

saldo secara optimal

c) Memberi kemudahan pada nasabah yang ingin merencanakan liburan

d) Biaya administrasi ringan

4) Tabungan muamalat prima

a) Untuk perorangan dan untuk non-perorangan atau lembaga

b) Setoran awal yang ringan

c) Nasabah dapat melakukan penarikan sesuai kebutuhannya

d) Mendapatkan bagi hasil yang sangat menguntungkan

e) Memberi kemudahan dalam bertransaksi kapan saja di ATM muamalat

(tidak ada biaya penarikan atau gratis), ATM bersama atau ATM prima

(biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan jaringan ATM yang

berlogo VISA diseluruh dunia

5) Deposito

a) Bagi hasil yang sangat menarik dan optimal tiap bulannya

b) Dana nasabah akan diolah sesuai syariah dalam berinvestasi

sehingga nasabah akan merasa tenang batinnya

c) Adanya ketentuan dalam berinvestasi yaitu 1,3,6 dan 12 bulan

d) Online di seluruh outlet Bank Muamalat

e) Pilihan dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dari bagi hasil

f) Dan, bebas biaya administrasi bulanan

Dari keterangan di atas produk tabungan yang berakad

mudharabah muthlaqah sudah menggunakan fasilitas ATM, Internet

Banking dan Mobile banking. selain itu juga nasabah mendapatkan


62 | P a g e

nisbah bagi hasil yang sangat kompetitif, dan online di seluruh outlet

Bank Muamalat.

b. Keunggulan Produk Tabungan yang Berprinsip Wadi’ah

Keunggulan-keuggulan produk tabungan yang berprinsip wadi’ah yad adh-

dhamanah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah, sebagai berikut :

1) Giro

Produk giro terdapat dua jenis, yaitu giro muamalat attijary, dan giro

muamalat ultima.

Giro muamalat attijary menggunakan prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah,

dengan keunggulannya adalah, sebagai berikut :

a) Mendapatkan fasilitas ATM

b) Memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi

c) Bebas biaya administrasi

Giro muamalat ultima, giro jenis ini menggunakan prinsip mudharabah

muthlaqah, adapun keunggulan dari giro muamalat ultima adalah, sebagi berikut :

a) Memberi kemudahan dalam bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif

b) Terdapat sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan

c) Memberi bagi hasil yang optimal

d) Mendapat fasilitas ATM VISA debet Gold untuk nasabah perorangan

e) Tersedia Cek/Bilyet Giro

2) Tabungan haji arafah

Keunggulan dari tabungan muamalat haji, adalah :

a) Memberi kebebasan nasabah dalam setoran bulanan, sesuai dengan

kemampuan nasabah

b) Dana akan dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan nasabah

dalam melaksanakan ibadah haji

c) Bekerjasama dengan SISKOHAT Departemen Agama, dan Insya Allah

memberi kepastian nasabah dalam mendapatkan porsi keberangkatan ibadah

haji

d) Saldo nasabah yang mencapai saldo minimal Rp.5000.000 maka nasabah

akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, yang telah ditetapkan oleh

Bank Muamalat


63 | P a g e

e) Setelah pembayaran keberangkatan haji lunas dan nasabah akan menutup

rekening, maka nasabah akan diberi kebebasan dalam penutupan rekening

dan bebas biaya administrasi bulanan dan gratis perlindungan asuransi

3) TabunganKu

Keunggulan dari tabunganKu adalah :

a) Tidak ada biaya administrasi

b) Bebas biaya penarikan tunai di counter teller

c) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.20.000

d) Setoran selanjutnya Rp.10.000

e) Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan

f) Dapat digunakan sebagai rekening sumber untuk pembayaran angsuran

pembiayaan di Bank Muamalat dan pendebitan rutin

g) Bebas biaya pergantian buku tabungan apabila buku tersebut rusak/hilang

tapi untuk pertama kalinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari produk

tabungan yang berakad wadi’ah yad adh-dhamanah, yaitu : Bebas biaya

administrasi tiap bulannya, Menggunakan fasilitas ATM, untuk giro tersedia

cek/bilyet giro, bekerja sama dengan SISKOHAT untuk tabungan haji arafah.

6. Kesesuaian Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah pada

Penghimpunan Dana terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional

Produk penghimpunan dana bank muamalat yang berprinsip mudharabah

muthlaqah. Seperti yang diungkapkan oleh Umi Fathonah selaku Customer

Service bahwa mudhrabah adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah,

dalam hal ini nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana

yang berkerja sama dengan pihak ketiga. Dengan perjanjian pembagian

keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang ditentukan

pada awal akad saat nasabah melakukan pembukaan rekening .

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad

mudharabah. Dalam Bank Muamalat, akad yang diterapkan pada produk

tabungan adalah akad mudharabah muthlaqah, pihak bank sebagai mudharib

(pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana).


64 | P a g e

Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Santi selaku marketing PT. Bank

Muamalat, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana pihak bank tidak asal

memberi pembiayaan pada nasabah yang akan meminjam dana. Banyak hal yang

harus dipertimbangkan oleh bank, diantaranya usaha tersebut tidak memproduksi

barang-barang yang tidak ada kejelasan dalam hukumnya, tidak mengandung

unsur gharar dan maisir, seperti pabrik pembuatan rokok, hotel, dan usaha

lainnya. Dalam penyaluran dana, bank sudah menyentuh kesektor-sektor riil,

manufaktur, ekspor impor dan properti.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, yang dilakukan selama

proses penelitian terhadap produk tabungan Bank Muamalat, baik dari jenis

tabungan maupun sistem bagi hasil yang dijalankan dalam kegiatan operasional.

Menjelaskan bahwa penghimpunan dana di Bank Muamalat Capem Bojonegoro

dapat dikatakan sesuai dengan syariah islam, karena kegiatan operasionalnya

sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Seperti halnya penentuan

keuntungan antara nasabah dan bank tidak ditentukan berdasarkan nominal, akan

tetapi berdasarkan nisbah bagi hasil di awal akad. Dilihat dari akad-akadnya

Bank Muamalat sudah menerapkan akad-akad yang sesuai syariah islam, akad

yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana adalah akad Mudharabah

Muthlaqah.

Akan tetapi ada hal yang masih meragukan sistem bagi hasilnya dalam

artian masih syubhat (tidak jelas) karena setelah diamati ternyata sistem bagi

hasil Bank Muamalat masih ada sebagian kecil yang belum sesuai dengan syariah

islam yaitu tentang penentuan nisbah bagi hasil. Pada aplikasinya pihak bank

menentukan jumlah nisbah bagi hasil baik untuk nasabah maupun untuk bank,

seperti pada deposito untuk jangka 1 bulan nisbahnya 50:50 . Pihak nasabah

hanya dapat mengikuti keputusan bank dalam penentuan nisbah bagi hasil.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produk tabungan

mudharabah sudah sesuai dengan syariah islam dan Fatwa dewan Syariah

Nasional, No: 02/DSN/IV/2000 untuk tabungan, dan Fatwa DSN No:

03/DSN/IV/2000 tentang deposito. Yaitu bank sebagai pengelola dana dapat

melakukan berbagai macam usaha yang sesuai syariah, dan saat bank

mendapatkan keuntungan, bank membagihasilkan keuntungan yang telah


65 | P a g e

diperoleh kepada pihak nasabah, yang besarnya nisbah bagi hasil telah disepakati

antara bank nasabah pada saat pembukaan rekening. Akan tetapi ada hal kecil

yang tidak sesuai dengan syariah islam yaitu dalam penentuan nisbah bagi hasil

ynag sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, jadi nasabah hanya menyepakati atas

perjanjian dalam pemberian nisbah bagi hasil.

7. Produk Tabungan Berprinsip Wadi’ah

Produk tabungan Bank Muamalat berprinsip titipan dengan akad wadi’ah

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi bahwa, wadi’ah adalah akad titipan,

dimana penitip menitipkan dananya kepada penerima dana, yang dana tersebut

dapat diambil kapan saja pada saat penitip membutuhkan, dengan kontribusinya

bank akan memberi bonus kepada nasabah, sesuai dengan kebijakan bank.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa tabungan merupakan simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, yang tidak dapat

ditarik dengan cek atau sejenisnya. Dan, Giro adalah jenis simpanan wadi’ah

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Dalam kegiatan operasional penghimpunan dana dengan prinsip titipan,

nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Muamalat

dalam mengelola dan memanfaatkan dana titipan. Dalam akad ini bank akan

memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatan dana sehingga keuntungan

tersebut seluruhnya menjadi milik bank. Bank Muamalat diperbolehkan

memberikan bonus kepada nasabah yang bonus tersebut tidak disebutkan dalam

akad perjanjian, apabila disebutkan sama halnya dengan bunga.

Landasan hukum wadi’ah :

a. Surat Al-Baqarah, ayat : 283

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. فان امن بعضكم بعضا ف د الذ ل

تمن ذق الله ربذه وال تكتموا الشذهدة ومن كتمو ها فإنذه إثم قلبه وا ا لله بما امانته ولت

م.)البقره : ( ۳۸۲تعملون عل

Artinya :

“ Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat secara tunai sedang kamu

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang


66 | P a g e

tanggungan yang dipegang oleh berpiutang akan tetapi, jika sebagian kamu

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian

dan barang siapa menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya”. (Al-Baqarah:283)

b. Hadist Nabi

رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عن أبى هر

ه وسلذم : أد األمنة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك. عل

Artinya :

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda Tunaikanlah

amanahnya kepada orang yang mempercayakan (menitipan) kepadamu dan

janganlah engkau berkhianat kepada yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi

dan Abu Dawud)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

tabungan, sebagai berikut :

1) Bersifat simpanan

2) Simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian

(‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Landasan Hukum Giro. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa

Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan,

sebagai berikut :

1) Bersifat titipan

2) Simpanan dapat diambil kapan saja (on call)

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk

pemberian (‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Dari ayat di atas, dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa

ulama’ sepakat bahwa akad wadi’ah hukumnya boleh dan disunatkan dengan


67 | P a g e

tujuan untuk seling membantu antara sesama manusia. Produk ini bersifat titipan,

maka bank tidak berhak memberikan imbalan kepada nasabah, begitu juga

sebalinya. Kecuali apabila bank ingin memberikan bonus kepada nasabah dengan

syarat bonus tersebut tidak disebutkan pada saat akad.

Dalam Bank Muamalat produk Giro seperti yang dijelaskan di atas, ada

dua jenisnya yaitu giro muamalat attijary dan giro muamalat ultima. Giro

muamalat attijary berakad wadi’ah dan giro muamalat ultima berakad

mudharabah.

D. Penutup

Dari analisa penjelasan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis tentang

penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Dhamanah pada

penghimpunan dana nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Bojonegoro,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prinsip mudharabah muthlaqah yang diterapkan pada penghimpunan dana

nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia berdasarkan profit sharing yaitu bagi

hasil, besarnya nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank Muamalat Capem

Bojonegoro dan tidak ada kesepakatan penentuan bagi hasil antara nasabah dan

bank, yang nasabah tersebut mengikuti ketentuan dari bank. Adaun rumus

pehitungan bagi hasil nasabah, adalah sebagai berikut :

Bagi hasil : Rata-rata dana nasabah x HI-1000 x Nisbah nasabah

1000 100

Rumus tersebut digunanakan untuk menghitung produk tabungan mudharabah

dan deposito mudharabah, yang membedakan hanya pada nisbah bagi hailnya.

Prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah yang diterapkan pada produk

penghimpunan dana dengan sistem bonus, bonus diberikan bank kepada

nasabah, dan bonus tersebut tidka diperjanjkan pada saat awal akad. Besarnya

bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan bank muamalat.

2. Keunggulan dari produk tabungan mudharabah PT. Bank Muamalat adalah :

a. Menggunakan fasilitas ATM, mobile banking dan internet banking

b. Mendapatkan bagi hasil yang optimal

c. Online di seluruh outlet Bank Muamalat


68 | P a g e

d. Untuk tabungan umrah dan wisata mendapatkan asuransi jiwa.

Keunggulan dari produk tabungan wadi’ah PT. Bank Muamamat adalah :

a. Bebas biaya administrasi tiap bulannya

b. Menggunakan fasilitas ATM

c. Untuk giro, tersedia cek/bilyet giro

d. Bekerja sama dengan SISKOHAT untuk tabungan haji arafah

3. Prinsip mudharabah muthlaqah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

Nasional, No:02/DSN-MUI/IV/2000 tetang tabungan, dan Fatwa DSN

No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu nasabah sebagai shahibul mal

(pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana), bank dalam

mengelola dana nasabah bekerjasama dengan pihak lain, modal yang

disalurkan harus berbentuk uang, sebagai imbalanya nasabah akan memperoleh

nisbah bagi hasil yang dituangkan pada awal pembukaan rekenig, dan bank

tidak ada hak untuk mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan.

Untuk wadi’ah juga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional,

Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yaitu bahwa bersifat

simpanan, yang dapat diambil kapan saja, dan nasabah akan mendapatkan

imbalan dari bank. Dan Fatwa DSN N0:01/DSN-MUI/IV/2000 tentng giro,

yaitu bersifat titipan, yang dapat diambil kapan saja, dan nasabah akan

mendapatkan imbalan dari bank.

Daftar Pustaka

Adiwarman Karim. 2004. Bank islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Musclih. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta : Amzah.

Andri Soemitro. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Kencana.

Arsyad Soeratno dan Lincolin. 2008. Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.

Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan.

A.S. Nugroho. 2011. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

dengan Perbankan Konvensional. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.


69 | P a g e

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan, Giro dan Deposito.

Hendi Suhendi. 2002. Fiqih Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan syariah (Deskripsi dan

Ilustrasi). Edisi ketiga. Yogyakarta : Ekonosia.

Hidayati, W. (2012). Strategi pemasaran produk funding pada PT. BPRS Ben

Salamah Purwodadi. Skripsi. Program DIII Perbankan Syariah Fakultas

Syariah. Institusi Agama Islam Negeri Walisongo.

Lexi Moleong. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta. Kencana.

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada.

Mahmud Junus. 1993. Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim. Bandung: PT.Al-Ma’arif.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. Lembaga keuangan Islam Tinjauan

Teoristis dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Rachmat Syafi’i. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung :

Alfabeta.

Sulistiawati, U.I. (2011). Prosedur Pendanaan dengan Prinsip Wadi’ah dan

Mudharabah pada PT. BRI Syariah Cabang Solo Slamet Riyadi. Skripsi.

Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Kencana.

S. Arikunto. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.


70 | P a g e

Kompetensi Sosial Kewirausahaan Mencapai

Sustainable Competitive Advantages dalam Persektif Bisnis Islam

pada Pengrajin Batik Jumput Bojonegoro

Nurul Fitriandari



Abstrak

Usaha kecil terbukti memiliki daya tahan yang jauh lebih tangguh dalam

menghadapi krisis ekonomi global, dibandingkan badan usaha besar lainnya.

Kelebihan usaha kecil juga dapat menyerap tenaga kerja domestik lebih optimal,

sama halnya dengan para pengrajin batik jumput di Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro. Hanya saja, permasalahan umum yang dialami oleh para

pengrajin batik jumput ini yakni bagaimana para pengrajin batik dapat memiliki

kompetensi sosial kewirausahaan berlandaskan perspektif bisnis Islam yang dapat

dimanfaatkannya untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

terciptanya sustainable competitive advantages pada para pengrajin batik jumput,

meliputi komitmen, kepercayaan dan jejaring. Populasi dan sampel penelitian

adalah seluruh pengrajin batik jumput di Kecamatan Sumberrejo, sejumlah 60

orang. Analisa Data menggunakan Analisisi Regresi Linier Berganda. Hasil

penelitian membuktikan bahwa komitmen, kepercayaan, dan jejaring berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penciptaan keunggulan bersaing yang

berkelanjutan.

Kata Kunci: Keunggulan bersaing berkelanjutan, Komitmen, Kepercayaan, Jejaring

A. Pendahuluan

Peranan usaha kecil dan menengah dapat dikhususkan sebagai penyaji

kesempatan usaha, lapangan pekerjaan secara luas dan peningkatan kinerja ekspor.

Pembuktian nyata tampak dari karakteristik usaha kecil dan menengah yang

fleksibel mampu untuk bertahan lebih lama dari krisis ekonomi, dan lebih

memanfaatkan sumberdaya lokal sehingga bisa lebih diandalkan untuk mendukung

ketahanan ekonomi.53 Pentingnya peranan usaha kecil dalam mengembangkan

53 T. Tambunan, 2005, Konsep, Kebijakan, dan Strategi (Yogyakarta: BPPE), hlm. 13.


71 | P a g e

perekonomian nasional ditunjukkan melalui Undang-Undang RI Nomor 20 tahun

2008 tentang Usaha Kecil dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32

tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, bahwa usaha kecil

merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai

kedudukan, potensi dan peranan yang penting serta strategis dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi nasional yang kokoh.54 Usaha kecil perlu diberdayakan agar

dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang dan menjadi

usaha menengah. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk

memperdayakan mereka.

Usaha kecil menengah dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan

masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi. Beberapa permasalahan

yang sebaiknya mendapat perhatian dari berbagai pihak antara lain terkait usaha

kecil menengah meliputi: (a) rendahnya produktivitas, sumber daya manusia dan

manajemen yang belum profesional, kurang tanggap terhadap perubahan teknologi

dan kurangnya permodalan; (b) akses pasar yang belum memadai, termasuk di

dalamnya jaringan distribusi yang berfungsi sebagai jalur pemasaran belum berjalan

efisien; (c) belum adanya tanda-tanda membaiknya perekonomian nasional; serta (d)

tantangan dari perkembangan perdagangan bebas dalam rangka menghadapi AFTA,

APEC, dan GATT/WTO yang akan berpotensi membawa dampak negatif pada

realisasi peningkatan persaingan usaha.55

Berbagai persoalan di atas memerlukan kebijakan dalam upaya pembinaan

dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat mendorong kemajuan dan

kemandirian serta mampu meningkatkan peran sertanya dalam perekonomian

nasional.56 Para pengusaha kecil dan menengah harus mampu mengembangkan

usaha secara lebih kreatif dan inovatif dengan selalu berorientasi pada kebutuhan

pasar, kualitas produk, perkembangan selera konsumen, serta meningkatkan daya

saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan selalu mengikuti

perkembangan informasi teknologi.57

54 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil. 55Slamet Riyadi, 2001, Banking Assets and Liability Management (Jakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 21 – 22. 56 Ibid. Hal. 22. 57 Prawirokusumo S, 2001, Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi (Yogyakarta: BPPE),

hlm. 15.


72 | P a g e

Pengetahuan kewirausahaan adalah mengelola seluruh elemen sistem berupa

dokumen, basis data, kebijakan dan prosedur lengkap, beserta informasi tentang

pengalaman, keahlian dan kecakapan sumber daya manusia secara individu maupun

kolektif. Pengetahuan terdiri dari pengetahuan langsung yaitu pengetahuan yang

telah dimiliki oleh seorang wirausahawan sebelum ia menjadi seorang wirausaha

serta pengetahuan tidak langsung yang diperolehnya dari berbagai pihak sebelum

maupun saat ia telah menjadi seorang wirausaha.58

Kreasi batik jumput di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro merupakan salah

satu bentuk usaha kecil menengah yang hingga saat ini menghadapi pasang-surut

aktivitas usahanya. Para pengrajin batik jumput ditantang untuk mampu berkembang

secara mandiri dengan mengoptimalkan segala kompetensi sosial kewirausahaan

yang dimiliki untuk tetap menjadi usaha yang exist dan tetap mendapat tempat di

hati para konsumen loyalnya. Menurut Topping dkk (2000), setiap individu

setidaknya memiliki kompetensi sosial pada satu situasi dan tidak seorang pun yang

memiliki kompetensi sosial pada semua situasi, berarti setiap individu pernah

melakukan kesalahan dalam satu situasi yang dihadapi sehingga tidak dapat

mencapai tujuan. Individu dengan kompetensi sosial secara umum ialah yang dapat

mengatur dirinya dan beradaptasi dengan banyak kelompok dan terhadap banyak

situasi.59

Perspektif bisnis Islami menggarisbawahi bahwa dalam bertransaksi secara

syari’ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (‘An

Taradhin), bebas manupulasi (Ghoror), aman/tidak membahayakan (Mudharat),

tidak spekulasi (Maysir), tidak ada monopoli & menimbun (ihtikar), bebas riba, dan

halalan thayyiban. Dalam Al Qur’an, semangat kewirausahaan ada dalam QS. Hud:

61, QS. Al-Mulk: 15, dan QS. Al Jumuah: 10, QS. Al-Anbiya: 125, QS. Ar-

Ra’du:11) dimana manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan

membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan berusaha untuk mencari

rizki. Sedangkan dalam Hadits semangat kewirausahaan juga tercermin sebagai

58 Lendy Widayana, 2005, Knowledge Management: Meningkatkan Daya Saing Bangsa (Malang:

Bayumedia Publishing), hlm. 11. 59 Syahyuti, 2008, “Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian: The

Role of Social Capital in Agricultural Trade”. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian, Volume 1, Juli 2008, hlm. 34.


73 | P a g e

berikut: HR.Bukhari; HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah; HR.Ahmad; HR.Al-Bazzar.60

Hal inilah yang melatarbelakangi bahwa pengembangan kompetensi sosial

kewirausahaan pada para pelaku usaha perlu dikembangkan sebagai upaya

meningkatkan keunggulan bersaing mereka di tengah persaingan yang semakin ketat

dan komplek, dengan tanpa mengabaikan kaidah bisnis dalam kacamata Islami.

Keadaan ini berlaku pula bagi para pengarajin batik jumput yang notabene dari

waktu ke waktu mulai tergerus pamor produknya dibandingkan dengan batik

jonegoro yang diklaim sebagai batik khas Kabupaten Bojonegoro. Dengan kata lain,

usaha yang berhasil tidak hanya sekedar ada semata, melainkan harus memiliki

kompetensi-kompetensi utama yang dapat mendukung usaha itu mampu bertahan

dan mempertahankan profit usaha menuju titik pencapaian tertinggi pada akhirnya.

B. Tinjauan Pustaka

B.1. Komitmen (Commitment)

Barnes (2003) menyatakan bahwa komitmen adalah suatu keadaan psikologis

yang secara umum mewakili pengalaman tentang ketergantungan pada suatu

hubungan; komitmen meringkas pengalaman ketergantungan sebelumnya dan

mengarahkan reaksi pada situasi yang baru. Bagi bisnis yang menghadapi tingkat

persaingan yang tinggi, hal ini mengimplikasikan bahwa kemampuan perusahaan

untuk menciptakan hubungan yang tahan lama dengan pelanggan tidak hanya

ditentukan oleh aksi perusahaan itu sendiri, melainkan juga oleh aksi para

pesaingnya.61

B.2. Kepercayaan (Trust)

Schurr dan Ozane (1985) mendefinisikan kepecayaan sebagai suatu

keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi

kewajibannya.62 Menurut Moorman, et al (1993) kepercayaan didefinisikan sebagai

60 Fitri Amalia, 2011, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok

(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 41.

61 M.E. Porter.,1994, Keunggulan Bersaing, Tim Penerjemah Binarupa Aksara (Jakarta: Binarupa

Aksara), hlm. 108. 62 Putri Pradnyawidya Sari, 2017, “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Terhadap E-Commerce”. Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika, Volume 6 Nomer 3, Edisi


74 | P a g e

kemauan untuk menyandarkan diri pada hubungan dengan partnernya

berlandaskan atas keyakinan.63 Trust bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal

karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (cost), hal ini melihat dimana

dengan adanya trust tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan

kelompok diatas kepentingan individu.64

B.3. Jejaring (Networking)

Jejaring merupakan usaha untuk menarik, mengembangkan dan menguatkan

hubungan antara dua pihak.65 Penelitian Kolopaking (2002) mendapatkan bahwa

modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal pada aktivitas di tingkat

komunitas, dilanjutkan dengan upaya memproduksi usaha kecil dan gurem dari

komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsur pengelolaan kolaborasi

serta memelihara jejaring kolaborasi.66

Jejaring dapat menjadi sarana guna membentuk sinergi antara masyarakat

dengan pemerintah. Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, informal, dan partisipatif

dalam upaya membangun komitmen, maka masalah-masalah pengembangan

kemitraan usaha berbasis komunitas dapat ditangani secara sinergis. Walapun proses

ini cukup berhasil karena ada pihak luar yang berperan menjadi fasilitator, namun

keberadaan modal sosial dalam masyarakat dinilai sangat berperan dalam membentuk

kesamaan opini di antara stakeholders.67

B.4. Keunggulan Bersaing (Competitive Advantages)

Keunggulan bersaing berkaitan dengan cara bagaimana perusahaan memilih

dan benar-benar dapat melaksanakan strategi generik ke dalam praktik.68

Keunggulan bersaing perusahaan dapat diukur dengan menggunakan empat variabel,

yaitu Firm Specific Advantages, Localization Specific Advantages, Relationship

November 2017, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)

Surabaya, hlm.138. 63 Asmai Ishak dan Zhafitri L. 2011, “Pengaruh Experiental Marketing terhadap Loyalitas

Pelanggan: Studi Kasus pada Starbucks Bandung”, Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

Edisi 2, No.1, April 2007, hlm. 7. 64 Francis Fukuyama, 1995, Trust: The Social Virtue and The Creation of Properity (New York:

New York Free Press), hlm. 29. 65 Leonard L. Berry dan Parasuraman, 1997, Listening the Customer- The Conceptof a Service-

Quality Information System, Sloan Management Review, hlm. 67. 66 Asmai Ishak dan Zhafitri L. op. cit. hlm.. 17. 67 Syahyuti. op. cit. hlm. 43. 68 M.E. Porter. loc. cit.


75 | P a g e

Specific Advantages dan Competitive Srenghts/Performance. Hasil penelitian

Strandskov (2006) menemukan bahwa keunggulan bersaing yang berupa Firm

Specifric Advantages dan Relationship Specific Advantages lebih berpengaruh

terhadap kesuksesan kinerja perusahaan.69

Glueck, et all (1987) berpendapat bahwa, suatu perusahaan dikatakan

memiliki keunggulan bersaing jika mempunyai karakteristik sebagai berikut:70

1. Kompetensi khusus, misalnya mempunyai produk dengan mutu yang lebih baik,

mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih

cepat, mempunyai merek produk lebih terkenal.

2. Menciptakan persaingan yang tidak sempurna. Setiap perusahaan dapat masuk

dan keluar pasar dengan mudah sehingga perusahaan yang ingin mencari

keunggulan bersaing harus keluar dari pasar persaingan sempurna.

3. Keberlanjutan, diartikan sebagai keunggulan bersaing yang harus dapat berlanjut

dan tidak terputus-putus.

4. Sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal berperan

memberikan peluang dan ancaman kepada perusahaan yang saling berkompetisi.

Oleh karena itu, keunggulan bersaing tidak hanya melihat kelemahan pesaingnya

saja, namun juga harus memperhatikan kondisi pasar.

5. Keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada rata-rata laba perusahaan lain.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

69 Strandskov, Jesper, et all. 2006, International Marketing and Export Management (5th Edition).

Pennsylvania State University. hlm. 241. 70 Sitty Yuwalliatin, 2006, “Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen Terhadap Kinerja

Serta Pengaruhnya terhadap Keunggulan Kompetitif Dosen Unissula Semarang”, Jurnal Ekonomi

dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, Juli, hlm. 239.

Komitmen (X1) H1

Kepercayaan(X2)

H2 Keunggulan

Bersaing (Y) H4

Jejaring

(X3)

H3


76 | P a g e

D. Hipotesis

1. H1: Komitmen berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap

keunggulan bersaing

2. H2: Kepercayaan berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap

keunggulan bersaing

3. H3: Jejaring berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap

keunggulan bersaing

4. H4: Komitmen, kepercayaan dan jejaring berpengaruh positif secara simultan

dan signifikan terhadap keunggulan bersaing

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian korelasional karena menggunakan

beberapa variabel bebas sebagai independent variable dan variabel tidak bebas

sebagai dependent variable, yakni variabel terikat yang terkena pengaruh dari

variabel bebas. Selanjutnya semua variabel bebas secara serempak akan

dikorelasikan dengan variabel terikat. Selain itu, masing-masing variabel bebas akan

dikorelasikan pula secara parsial. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan

karena penelitian ini menggunakan perhitungan numerik atau angka-angka dalam

merumuskan suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti, mulai dari pengumpulan

data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya.71

E.1. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah seluruh

batik jumput yang ada di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan

selanjutnya dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 60 responden.

E.2. Teknik Analisis Data

71 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineke

Cipta), hlm. 10.


77 | P a g e

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif, yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam analisis regresi, selain

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah

hubungan (pengaruh) antara variabel independen dengan variabel dependen.72

Penelitian ini akan menguji pengaruh Komitmen (X1), Kepercayaan (X2) dan

Jejaring ( X3) terhadap Keunggulan Bersaing (Y).

Rumus Persamaan Garis Regresi Linier Berganda:

Y = a1 + b1X1 + b2X2 + b1X1 + b3X3

di mana :

Y : Keunggulan Bersaing

X1 : Komitmen

X2 : Kepercayaan

X3 : Jejaring

a : Konstanta

b1 , b2 dan b3 : koefisien ( parameter )

F. Hasil dan pembahasan

F.1. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas pada regresi

berganda dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) 1.756 .921 1.803 .049

X1 .365 .022 .470 4.712 .001

X2 .125 .035 .301 2.340 .000

X3 .149 .019 .172 3.148 .019

a. Dependent Variable: Y

72 Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS (Semarang: Badan Penerbit

UNDIP), hlm. 16.


78 | P a g e

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi yang dapat

dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut

:

Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e

Y = 1,756 + 0,365 X1 +0,125 X2 + 0,149 X3 + e

Dari persamaan tersebut tampak bahwa keseluruhan variabel bebas

(Komitmen, Kepercayaan dan Jejaring) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Keunggulan Bersaing, yaitu berdasarakan perbandingan signifikansi dengan

taraf kepercayaan α = 5 % (0,05) maka hasilnya untuk semua variabel adalah kurang

dari 0,05. Adapun variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keunggulan

bersaing adalah kepercayaan, diikuti oleh variabel komitmen dan jejaring.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan modal kepercayaan yang

dibangun para pengrajin batik jumput kepada konsumen melalui produk batiknya

dapat dijadikan sebagai nilai lebih untuk membangun keunggulan bersaing secara

berkesinambungan. Menurut Moorman et al., bahwa kepercayaan didefinisikan

sebagai kesediaan untuk bergantung pada pihak lain yang dipercaya. Dalam hal ini

konsumen bergantung terhadap merek yang dipercaya, karena dasar terciptanya

hubungan jangka panjang juga terletak pada kepercayaan konsumen terhadap

produsen.73 Crosby et al., juga menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan

bahwa penyedia jasa dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan,

serta kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka

panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.74 Dengan kata lain, kepercayaan

merupakan kompetensi sosial kewirausahaan yang perlu dipertahankan dan

dikembangkan secara optimal untuk menjadi salah satu prasyarat tercapainya

keunggulan bersaing secara berkelanjutan.

73 Asmai Ishak dan Zhafitri L. op. cit. hlm. 23. 74 Purwanto, N. 2014, “Pengaruh Sense and Fell Experiences Terhadap Word of Mouth dengan

Variabel Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi”, Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-

Akuntansi 12 (2), hlm. 142.


79 | P a g e

Hal ini bukan berarti para pengrajin batin jumput dapat mengesampingkan

variabel komitmen dan jejaring untuk menjadi survive dalam persaingan di era

globalisasi, terlebih lagi mengingat semakin banyak hasil kreasi para pengusaha-

pengusaha batik yang beredar di Indonesia dan menjadi budaya heritage Indonesia.

Melainkan, para pengrajin batik perlu menyusun strategi terencana untuk

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas batik yang dihasilkan,

dimana tidak kalah jika dibandingkan dengan batik-batik kreasi kota lainnya. P ara

pengrajin batik jumput dapat mengembangkan usaha inovatif dengan menciptakan

desain motif-motif batik yang semakin beragam dengan kreasi perpaduan warga

menarik.

F.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya menggunakan adjusted R

square. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 21,00

dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar

0.823. Hal ini berarti 82,3 % keunggulan bersaing dapat dijelaskan oleh variabel

komitmen, kepercayaan dan jejaring, sedangkan sisanya yaitu 17,7% keunggulan

bersaing dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

F.3. Uji Model ( Uji F )

Uji F adalah untuk membuktikan apakah model yang digunakan dalam

persamaan regresi signifikan secara simultan atau bersama-sama. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada hasil ouput SPSS berikut ini.

Tabel 2 Uji Persamaan (uji F atau uji model)

ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 69.651 3 23.217 83.959 .000a

Residual 22.675 82 .277

Total 92.326 85

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1


80 | P a g e

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas tampak bahwa nilai signifikansi 0,000 atau lebih

kecil dari taraf nyata (α) = 0,05, dengan demikian berdasarkan Uji F maka terbukti

bahwa model yang digunakan dalam persamaan regresi signifikan secara simultan

atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan.

G. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data maka terbukti bahwa kompetensi sosial

kewirausahaan pada pengrajin batik jumput Bojonegoro yang meliputi kepercayaan,

komitmen, dan jejaring terbukti dapat mendorong terciptanya keunggulan bersaing

pada produk batik jumput secara berkelanjutan. Sedangkan faktor kompetensi sosial

kewirausahaan yang paling berpengaruh dominan yakni berdasarkan kepercayaan

konsumen pada produk batik jumput Sumberrejo yang dinilai masih memberikan

manfaat dan menjaga standar kualitasnya hingga saat ini.

Para pengrajin batik jumput harus mampu berkompetesi secara sosial untuk

menjadi wirausaha yang berdaya prima dalam melaksanakan usaha yang

berkelanjutan (sustainable) maka hendaknya memperhatikan komitmen,

kepercayaan dan membangun jejaring yang dapat dijadikan sebagai keunggulan

bersaing para pengajin batik jumput.

Para pengrajin batik jumput perlu lebih meningkatkan komitmen dan

jejaring, mengingat peran kedua hal tersebut masih tergolong lemah. Tindakan

yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas hubungan dengan para

konsumen, khususnya para konsumen yang sudah menjadi pelanggan loyal. Para

pengrajin batik jumput perlu menyadari adanya value added dan share benefit dari

penjagaan hubungan tersebut, karena dapat menjaga dari kemungkinan para

konsumen yang berpaling ke produk batik lainnya. Dalam hal ini, para pengrajin

batik jumput juga perlu mengembangkan strategi pemasaran baru untuk lebih

mengenalkan produk batiknya secara luas, bahkan menjadi salah satu komoditas

ekspor ke manca Negara sebagai kekayaan Indonesia yang tak akan tergerus waktu.

Daftar Pustaka


81 | P a g e

Aloysius G Brata. 2004. Nilai Ekonomis Modal Sosial pada Sektor Informal

Perkotaan. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.

Asmai Ishak dan Zhafitri L. 2011. “Pengaruh Experiental Marketing terhadap

Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus pada Starbucks Bandung”. Jurnal

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Edisi 2, No.1, April 2007.

B.K. Pilling 1991. Assessing Competititive Advantage in Small Businesses :An

Aplication to franchising. Journal of Small Business Management.

Donald R Cooper dan William R. Emory. 1999. Metode Penelitian Bisnis

Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Fitri Amalia. 2011. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar

Madinah Depok. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Francis Fukuyama. 1995. Trust: The Social Virtue and The Creation of Properity.

New York: New York Free Press.

Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang:

Badan Penerbit UNDIP.

Jay Barney. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal

Of Management, Vol.17, No. 1.

Jesper Strandskov, et all. 2006. International Marketing and Export Management

(5th Edition). Pennsylvania State University.

Kaye Allison. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Lendy Widayana. 2005. Knowledge Management : Meningkatkan Daya Saing

Bangsa. Malang: Bayumedia publishing.

Leonard L Berry dan Parasuraman. 1997. Listening the Customer- The Conceptof a

Service-Quality Information System, Sloan Management Review.

M.E. Porter. 1994. Keunggulan Bersaing, Tim Penerjemah Binarupa Aksara.

Jakarta: Binarupa Aksara.

N. Purwanto. 2014. Pengaruh Sense and Fell Experiences Terhadap Word of Mouth

dengan Variabel Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi,

Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi 12 (2).

Nurhajati. 2003. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan

Keunggulan Bersaing Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor di Jawa

Timur”. Jurnal Program Pasca Sarjana UB, Edisi 15 December 2003.

Malang: Universitas Brawijaya.


82 | P a g e

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil.

Putri Pradnyawidya Sari. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan

Masyarakat Terhadap E-Commerce. Jurnal Komunikasi, Media, dan

Informatika, Volume 6 Nomer 3, edisi November 2017, Balai Pengkajian dan

Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya.

S. Prawirokusumo. 2001. Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi.

Yogyakarta: BPPE.

Sitty Yuwalliatin. 2006. Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen

Terhadap Kinerja Serta Pengaruhnya Terhadap Keunggulan Kompetitif

Dosen Unissula Semarang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, Juli.

Slamet Riyadi. 2001. Banking Assets and Liability Management. Jakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta: Rineke Cipta.

Syahyuti. 2008. Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil

Pertanian: The Role of Social Capital in Agricultural Trade. Jurnal Pusat

Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 1, Juli 2008.

T. Tambunan. 2005. Konsep, Kebijakan, dan Strategi, Yogyakarta: BPPE.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil.

Yee-Ching Lilian Chan. 2004. Performance Measures and adoption ofBalanced

Scorecard: a Survey of Municipal Goverments in the USA and Canada, The

International Journal of Public Sector Management,Vol. 17, No.3.


83 | P a g e

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Menggunakan 3G

Riza Multazam Luthfy



Abstrak

Transaksi jual beli pada masa silam dilakukan secara langsung antara penjual dan

pembeli dalam satu waktu dan lokasi. Hal ini genap meminimalisir munculnya bermacam

bentuk kecurangan. Kondisi demikian berubah saat transaksi menggunakan fasilitas 3G hadir

di tengah masyarakat. Jual beli melalui aplikasi 3G berpeluang menimbulkan tindak pidana

serta risiko negatif lainnya. Penulisan makalah bercorak kualitatif ini bertujuan mengetahui

hukum penggunaan 3G dalam jual beli. Tujuan utamaya adalah memperoleh gambaran

secara sistematis dan faktual atas objek pembahasan yang diangkat. Menggunakan kajian

pustaka dengan pendekatan deskriptif, makalah ini memuat kesimpulan bahwa hukum jual

beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Kata Kunci: Jual Beli, Penggunaan 3G.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menghadirkan era

baru tentang bagaimana manusia berkomunikasi. Kebutuhan akan alat komunikasi

seperti telepon, handphone dan beraneka macam gadget komunikasi telah menjadi

kebutuhan yang diprioritaskan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat kita

lihat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua telah

menggunakanya, penggunaan alat komunikasi ini telah menyentuh hampir pada

seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pengusaha, pejabat, pegawai, mahasiswa,

petani hingga semua kalangan masyarakat saat ini telah menjadikan alat komunikasi

sebagai kebutuhanya.

Besarnya minat masyarakat terhadap alat komunikasi menjadikan

perusahaan telekomunikasi dan para ahli terus melakukan inovasi-inovasi baru yang

canggih untuk menghadirkan alat komunikasi yang memberikan layanan dan fasilitas

yang dapat menarik dan memuaskan konsumen, sehingga saat ini kita dapat

merasakan fasilitas dan layanan yang memuaskan dari alat komunikasi seperti


84 | P a g e

dengan menggunakan layanan HP berfitur 3G yang akhir-akhir ini telah beredar luas

dimasyarakat, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat

yang jauh, tidak hanya mendengar suaranya, tapi orang yang kita ajak bicara bisa kita

lihat wajahnya dengan teknologi 3G.

Adanya teknologi 3G ini disambut baik oleh para pelaku ekonomi dan

dimanfaatkan untuk perniagaan, bisnis, ataupun perdagangan. Dengan memanfaatkan

teknologi 3G, memungkinkan pelaku usaha yang berjarak jauh dapat berkomunikasi

secara langsung dengan konsumenya tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan

waktu untuk melakukan transaksi, cukup dengan memanfaatkan fasilitas 3G,

transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Tidak hanya dilakukan oleh para pelaku

bisnis, saat ini jual beli menggunakan layanan 3G mulai diramaikan oleh segala

kalangan masyarakat.

Sebagai umat Islam kita diajarkan untuk al muhafadzotu ala al qodim as

sholih wa al akhdzu bi jadid al aslah (menjaga yang terdahulu yang baik dan

mengambil yang baru yang lebih baik). Meskipun demikian, kita memiliki hukum

dan aturan dalam melakukan segala kegiatan ibadah dan muamalah agar sesuai

dengan tuntunan syariah Islam, termasuk dalam hal jual beli.75

Sesungguhnya aturan dan hukum tersebut bertujuan membawa manusia pada

jalan kebenaran demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana

misi islam itu sendiri yaitu Islam adalah agama yang memberi kemanfaatan untuk

kehidupan yang lebih banyak, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.

Pada zaman Rasulullah Muhammad s.a.w transaksi jual beli menggunakan

fasilitas 3G tentu belum dikenal, sebab saat itu jual beli dilakukan secara langsung

antara penjual dan pembeli dalam satu lokasi, sehingga pembeli dapat melihat secara

langsung barang yang ditawarkan oleh penjual. Pembelipun dapat memilih barang

sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga kemungkinan terjadi penipuan ataupun

resiko negatif dalam jual beli tidak terlalu besar.

Berbeda dengan jual beli menggunakan fasilitas 3G, dengan jual beli

menggunakan 3G kita hanya dapat melihat barang yang akan kita beli lewat alat

komunikasi, karena transaksi tidak terjadi dalam satu lokasi sehingga belum ada

kepastian hukum tentang transaksi jual beli menggunakan fasilitas 3G, apakah jual

75 Abuddin Nata, 2009, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 39.


85 | P a g e

beli menggunakan fasilitas 3G termasuk transaksi jual beli yang diperbolehkan

ataukah termasuk dalam transaksi jual beli yang dilarang dalam Agama islam.

Untuk itu, perlu diadakan penelitian yang mendalam untuk mengkaji,

mempelajari dan mencari kejelasan hukum Islam tentang jual beli menggunakan

fasilitas 3G sehingga diharapkan masyarakat muslim dapat menentukan sikap yang

sesuai dengan hukum dan aturan Agama Islam dalam memanfaatkan fasilitas 3G

dalam kaitanya dengan transaksi jual beli.

B. Kajian Pustaka

B.1. Pengertian dan Hukum Jual Beli

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak

pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi jual beli. Dalam

bahasa Arab jual beli disebut bai’. Menurut etimologi, jual beli berarti pertukaran

sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Di dalam kitab Kifayatu al Akhyar, Imam Taqiyyuddin menerangkan bahwa

lafal bai’ menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang

lain, sedangkan menurut syara’ artinya membalas suatu harta benda seimbang

dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasyarufkan (dikendalikan)

dengan ijab kabul menurut cara yang dihalalkan oleh agama.76

Sebagian ulama madzab Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar

menukar sesuatu yang diingini, sepadan dan bermanfaat dan dengan cara tertentu.

Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah melalui ijab dan Kabul atau dengan cara

saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli.

Adapun menurut madzab Syafi’i dan madzab Hambali jual beli adalah

saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, dalam hal ini mereka

memberikan penekanan terhadap kata “kepemilikan” karena terdapat transaksi tukar-

menukar barang yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (ijarah).

Jual beli sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia telah ada sejak

dahulu, namun pelaksanaanya dapat berbeda-beda, sesuai perkembangan cara

berfikir dan peradaban manusia, jual beli yang paling sederhana dilakukan dengan

cara menukar suatu barang dengan barang yang lain (barter) atau dalam islam disebut

76 Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1994. Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shaleh. Terjemahan

oleh Syarifuddin Anwar & Misbah (Surabaya: Al Hidayah), hlm. 68.


86 | P a g e

Al-Muqoyyadah. Landasan utama disyariatkanya jual beli adalah dalil-dalil yang ada

dalam kitab suci al-Quran, sunah Rasulullah dan ijmak ulama.77

b. Syarat dan rukun jual beli

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunya,

namun dalam menentukan syarat dan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat

diantara para ulama ahli fikih.

1. Menurut ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya dua yaitu ijab dan qobul

yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun

perbuatan.

Sedangkan persyaratan yang ditetapkan berkaitan dengan jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Yang di maksud syarat terjadinya akad adalah syarat yang telah ditetapkan

oleh Agama dan jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli dihukumi batal.

Menurut ulama Hanafiyah syarat terjadinya akad ada empat.

1. Syarat untuk orang yang berakat (akid)

Orang yang berakad harus berakal (tidak gila), mumayyiz (telah dapat

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan terbilang atau lebih

dari satu orang, minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli.

2. Syarat dalam akad

Kabul harus sesuai dengan ijab dan ijab Kabul harus berhubungan meskipun

tempatnya tidak bersatu.

3. Tempat akad

Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Kabul.

4. Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat, objek harus ada, bermanfaat, milik

sendiri dan dapat diserahkan.

b. Syarat sah akad

Jual beli harus terhindar dari kecacatan, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan,

pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadlorotan dan persyaratan yang merusak

lainya. Bila bendanya memang harus dipegang karena apabila dilepaskan akan rusak

77 Djazuli, 2005, Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta:

Kencana), hlm. 65.


87 | P a g e

atau hilang maka barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, bila bendanya

ada ditempat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.78

2. Menurut Ulama Malikiyah

a.Syarat bagi orang yang berakad

1. Penjual dan pembeli harus mumayyiz

2. Keduanya adalah pemilik barang

3. Keduanya dalam keadaan sukarela

4. Penjual harus sadar dan dewasa

b. Syarat dalam sighat

1. Tempat akad harus bersatu

2. Pengucapan ijab Kabul tidak terpisah, hingga mengandung unsur penolakan

dari salah satu pihak secara adat.

c. Syarat harga dan yang dihargakan

1. Bukan barang yang dilarang syara’

2. Harus suci

3. Bermanfaat

4. Dapat diketahui oleh kedua pihak yang berakad

5. Dapat diserahkan

3. Menurut Ulama Syafi’iyah

Menurut ulama Syafi’iyah akad jual beli rukunya ada tiga, yaitu harus ada

akid (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli, sighat yaitu ijab dan

Kabul, dan ma’qud alaih (barang yang diakad).79

a. Syarat bagi orang yang berakad

1. Dewasa dan sadar

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak

3. Islam

4. Pembeli bukan musuh

b. Syarat sighat (ijab Kabul)

1. Berhadap-hadapan, penjual dan pembeli harus menunjukkan sighat akadnya

kepada orang yang diajak bertransaksi denganya, yakni harus sesuai dengan

orang yang dituju.

78 Abdul Hamid, 1926, Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Futro), hlm. 16. 79 Ismail, 2011, Perbankan syariah (Jakarta: Kencana), hlm. 113.


88 | P a g e

2. Di tujukan oleh seluruh badan orang yang berakad

3. Kabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

4. Harus menyebutkan barang atau harga

5. Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat

6. Pengucapan ijab dan Kabul harus sempurna, jika orang yang sedang

bertransaksi gila sebelum mengucapkan Kabul, jual belinya batal

7. Ijab dan Kabul tidak terpisah, tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu

lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara ijab dan Kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

9. Harga tidak berubah selama transaksi sebelum adanya Kabul

10. Bersesuaian antara ijab dan Kabul secara sempurna

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

12. Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat objek akad

1. Suci

2. Bermanfaat

3. Dapat diserahkan

4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad

4. Menurut Ulama Madzhab Hambali

a. Syarat orang yang berakad, harus dewasa dan keduanya saling meridhai

b. Syarat sighat (ijab Kabul), berada ditempat yang sama, tidak terdapat pemisah

yang menggambarkan adanya penolakan dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

c. Syarat untuk objek akad

1. Objek akad harus berupa harta, yaitu memiliki nilai dan manfaat namun

bukan Al-Quran karena wajib diagungkan maka tidak sah jual beli Al-Quran.

2. Milik penjual secara sempurna

3. Barang dapat diserahkan saat akad

4. Harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak yang berakad

5. Harga di ketahui oleh kedua pihak yang berakad

6. Terhindar dari unsur yang menjadikan akad tidak sah


89 | P a g e

B.2. Pengertian 3G

Istilah 3G merupakan kependekan dari Third Generation Technology, yaitu

istilah bersama untuk prosedur, standard dan perangkat komunikasi baru, yang

memberikan peningkatan kecepatan dengan memadukan personal digital assistant

(PDA) dan personal komputer ataupun Handphone. Istilah 3G pada umumnya

mengacu pada perkembangan teknologi telekomunikasi atau telepon nirkabel versi

ke 3.

Adapun perkembangan teknologi komunikasi nirkabel sebelumnya dapat

dirangkum sebagai berikut:

1. Generasi pengenalan (0G), teknologi komunikasi nirkabel mulai

diperkenalkan kepada dunia pada tahun 1921, saat itu diperkenalkan alat

komunikasi nirkabel (Handphone) yang dapat digunakan untuk komunikasi

satu arah, seperti Portable handie talkie SCR 536 dan SCR 300 yang

digunakan pada saat perang dunia ke dua, dengan berat alat mencapai 35

pon dengan jarak kerja 10 hingga 20 mil.

2. Generasi pertama (G1), teknologi komunikasi nirkabel generasi pertama

dimulai pada awal 1980-an berat alat mencapai 800 gr, masih bersifat analog

dan kecepatan pengiriman data rendah (low speed),hanya cukup untuk

mengirimkan data suara, menggunakan format FDMA ( frequency division

multiple acces), dan jangkauan terbatas regional,

jadi hanya bisa di gunakan dalam lingkupan suatu wilayah saja, contoh

teknologi G1 ini adalah NMT (Nordic mobile telephone) dan AMPS (Analog

mobile phone system).

3. Generasi ke dua (2G), berkembang awal tahun 1990-an, signal analog sudah

di ganti dengan signal digital,melengkapi alat komunikasi dengan pesan suara

dan SMS (Short message servise),alat komunikasi menjadi lebih ringan

karena menggunakan teknologi chip digital, memiliki kecepatan pengiriman

data yang menengah atau lebih cepat dari generasi sebelumnya, ada dua

macam standart suara digital pada 2G yaitu GSM (Global system for mobile

telecomunication) yang umum dipakai di Eropa dan CDMA (Code divition

multiple acces) yang umum dipakai oleh warga Amerika, dimana GSM

menggunakan system TDMA (Time divition multiple acces) yang mampu


90 | P a g e

mengirimkan panggilan sampai 8 saluran dipita 900 dan 1800 MHz,

sedangkan CDMA mampu mengirimkan sinyal panggilan sampai 16 saluran

dipita frekuensi 800 Mhz. sehingga GSM memiliki kapasitas pelanggan yang

lebih besar.

4. Generasi ketiga (3G), merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan

signal digital berkecepatan tinggi (high speed), merupakan terobosan baru

dalam kecepatan pengiriman paket data yang memungkinkan berbagai

aplikasi jaringan diterapkan, dengan 3G kita dapat berkomunikasi dimana

saja, akses internet berkecepatan tinggi, mengirim dan membaca e mail

dengan lampiran yang besar, meng up load dan down load file ukuran besar

dan bicara dengan orang lain menggunakan video sehingga orang yang kita

ajak bicara bias kita lihat wajahnya dan keadaanya bukan hanya suaranya.

b. Keunggulan 3G

Saat ini telah semakin banyak beredar dimasyarakat Handphone ataupun

gadget elektronik lain yang sudah didukung 3G, karena banyak sekali fasilitas dan

layanan yang ditawarkan oleh Gadget berfitur 3G.

Keunggulan 3G dibandingkan dengan teknologi komunikasi sebelumnya

telah diterangakan dalam website id.m.wikipedia.org/wiki/3g bahwa perangkat 3G

memiliki kemampuan transmisi yang besar baik dalam kecepatan maupun kapasitas

dan pendahulunya bandinganya GSM mampu mengirimkan data hingga 14,4 Kbps

(kilobite persekon) dan GPRS mampu mengirimkan data berkisar 53,6 Kbps atau

dengan kecepatan 171,2 Kbps sedangkan pada kenyataanya pesawat 3G mampu

mengirimkan data hingga 384 Kbps dalam keadaan pengguna bergerak atau 2 Mbps

dalam keadaan pengguna berdiri diam.

Perbedaan 3G dengan 2G secara teoritis dan ilmiah pada 2G jika ada dua

buah Handphone digunakan untuk saling berbicara maka masing masing membukai

satu hubungan gelombang radio yang permanen, sehingga tidak ada perbedaan saat

berbicara, mendengarkan ataupun keduanya diam, hubungan kedua Handphone akan

terbuka secara permanen, sementara pada 3G pembicaraan akan dipecah dalam paket

paket kecil lalu menandainya dan mengirimkanya melalui gelombang radio, karena

tidak membutuhkan hubungan yang permanen sehingga memungkinkan data data

dalam ukuran besar seperti gambar, suara dan video dapat terangkut dengan cepat.


91 | P a g e

Akses yang cepat merupakan andalan dari 3G yang tentuna mampu

memberikan fasilitas yang beragan pada penggunanya seperti kita dapat

berkomunikasi dimana saja, akses internet berkecepatan tinggi, mengirim dan

membaca e mail dengan lampiran yang besar, meng-up load dan down load file

ukuran besar dan bicara dengan orang lain menggunakan video sehingga orang yang

kita ajak bicara bias kita lihat wajahnya dan keadaanya bukan hanya suaranya.3G

mengalahkan semua pendahulunya, banyak informasi yang dapat diperoleh melalui

satu perangkat genggam.

c. pengembangan 3G di Indonesia

Beberapa perusahaan seluler telah menjadikan 3G sebagai standart baru

jaringan nirkabel yang beredar dipasaran atau di Negara berkembang, termasuk

Negara Indonesia.

Setelah masuk ke Indonesia, 3G menjadi incaran perusahaan telekomunikasi,

setelah melalui pelelangan oleh Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi,

terpilihlah tiga perusahaan seluler yang memiliki lisensi untuk mengembangkan 3G

di Indonesia antara lain :

1. Telkomsel

2. Excelcomindo pratama

3. Indosat

3. Transaksi jual beli menggunakan 3G

a. Pengertian transaksi jual beli menggunakan 3G

Transaksi Jual beli menggunakan 3G disini diartikan sebagai sebuah transaksi

jual beli yang memanfaatkan tekhnologi komunikasi 3G untuk memudahkan proses

jual beli antara penjual dan pembeli yang terpisah jarak dan lokasi, seperti

menggunakan jaringan internet ataupun video call.

Dengan menggunakan jaringan internet maupun video call penjual dapat

menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada ditempat yang jauh, calon

pembelipun dapat melihat barang yang akan dibelinya melalui layar ponsel ataupun

gadget lainya yang dimiliki.

b. Macam-macam jual beli yang dapat dilakukan menggunakan 3G

1. Jual beli melalui internet


92 | P a g e

Akses internet berkecepatan tinggi yang ditawarkan oleh 3G dapat digunakan

untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau yang sering disebut sebagai

jual beli on line, saat ini banyak sekali pelaku usaha dan masyarakat umum yang

menjual atau memasarkan produknya melalui internet untuk memperoleh calon

pembeli yang lebih banyak, juga sebagai pelayanan kepada konsumen untuk

kemudahan berbelanja sehingga calon konsumen tidak perlu menghabiskan waktu

dan tenaga untuk berbelanja, cukup dengan menggunakan 3G yang terkoneksi

dengan internet, memilih barang barang yang ditawarkan di internet dalam bentuk

foto, selanjutnya jika tertarik bisa menghubungi pemilik barang dan mengatur waktu

untuk bertemu melakukan transaksi secara real, proses jual beli on line seperti ini

biasa disederhakan dengan sebutan “klik, ketemuan, Deal”

Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan internet untuk mendukung

usaha mereka, bahkan ada perusahaan yang khusus melayani jual beli secara on

line bukan dengan cara yang konvensional termasuk di Indonesia telah ada puluhan

website diciptakan khusus untuk jual barang secara on line seperti 0LX,

Berniaga.com, Lazada.co.id, Gramedia on line, Etalase on line dan lain-lain.

2. Jual beli menggunakan video call

3G menawarkan kecepatan dan kualitas layanan komunikasi bergerak seperti

video call, yang menggabungkan pengiriman data suara dan gambar menjadi satu,

para ahli memasukkan layanan video call termasuk pada Handphone berfitur 3G.

Dengan video call penjual dapat menawarkan barangnya pada calon pembeli

yang berada ditempat yang sangat jauh, seperti di luar kota hingga di luar negri,

calon pembeli dapat melihat dan memilih barang yang akan dibelinya dengan lebih

jelas dan lebih nyata melalui layar ponsel ataupun gadget berfitur 3G lain yang di

milikinya karena berupa video langsung bukan hanya berupa foto barang, calon

pembeli juga sekaligus dapat berbincang-bincang ataupun melakukan penawaran saat

itu juga.

Hal ini membuat calon pembeli merasa lebih yakin akan kualitas barang yang

di belinya sehingga saat terjadi kesepakatan pembelian, pembeli terkadang tidak

perlu mendatangi tempat penjual untuk mengambil barang hanya perlu mentransfer

uang pada penjual maka barang akan dikirimkan oleh penjual ke tempat pembeli

tersebut.


93 | P a g e

c.Manfaat jual beli menggunakan 3G

Pepatah mengatakan hanya orang yang berteknologi yang akan menguasai

dunia, mungkin hal itu benar karena teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia termasuk dalam perniagaan atau perdagangan.

Sebelum teknologi menjamur, para pelaku usaha harus mengeluarkan modal

yang besar untuk mengembangkan usahanya, untuk menyewa tempat usaha,

membayar karyawan, untuk biaya promosi dan yang lainya, setelah adanya 3G

persoalan itupun dapat terurai.

Dalam dunia bisnis kita mulai mengenal istilah Electronic comerse (E-C)

yaitu perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan alat telekomunikasi

sehingga memungkinkan pelaku usaha yang berjarak jauh dapat berkomunikasi

dengan lawan bisnis maupun konsumenya dengan biaya yang terjangkau. Adanya

3G ini sangat bermanfaat bagi para penjual dan juga para pembeli ataupun calon

konsumen, bagi penjual, dengan memanfaatkan fasilitas 3G akan mendapatkan

berbagai keuntungan sebagai berikut :

1. Hemat biaya untuk sewa tempat, dengan menggunakan fasilitas yang

disediakan oleh 3G, pelaku usaha tidak memerlukan biaya yang banyak untuk

membangun cabang-cabang dari usahanya diberbagai tempat ataupun

wilayah, karena pemasaran barang yang dilakukan menggunakan bantuan

internet ataupun video call dapat menjangkau keseluruh dunia.

2. Memperluas jangkauan pemasaran, dengan memanfaatkan layanan 3G maka

jangkauan pasar akan sangat luas apalagi saat ini akses internet telah tersedia

hamper diseluruh wilayah bahkan diseluruh dunia.

3. Mengurangi biaya promosi

4. Mengurangi beban untuk gaji pegawai, karena pelaku usaha dapat melakukan

transaksi langsung dan tanpa perantara.

5. Hemat waktu dan biaya dalam transaksi

Sedangkan bagi pembeli adanya 3G ini juga bermanfaat dalam membantu proses

belanja, manfaat yang dirasakan oleh pembeli antara lain:

1. Tidak perlu pergi mendatangi toko, cukup menggunakan 3G yang terkoneksi

dengan internet, memilih barang, klik, ketemuan, deal. atau bisa juga


94 | P a g e

menggunakan video call, aktifkan video call, pilih barang dan negoisasi harga

langsung dari layar 3G, pesan, maka barang akan diantar ke tempat anda.

2. Hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu, hemat transport karena seakan

semua tersedia di rumah.

3. Pilihan barang beragam dan dapat dibandingkan.

4. Dapat meningkatkan prestise dengan membeli barang dari Negara lain tanpa

perlu pergi jauh-jauh.

5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif.

6. Pilihan barang beragam, harga sangat kompetitif dan dapat dibandingkan.


1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menggunakan 3G ditinjau dari Al-Quran,

As-Sunnah, ijma”, dan ushul fikih.

Transaksi Jual beli menggunakan 3G disini diartikan sebagai sebuah transaksi

jual beli yang memanfaatkan tekhnologi komunikasi 3G untuk memudahkan proses

jual beli antara penjual dan pembeli yang terpisah jarak dan lokasi. Akses internet

berkecepatan tinggi yang ditawarkan oleh 3G dapat digunakan untuk melakukan

transaksi jual beli melalui internet atau yang sering disebut sebagai jual beli on line.80

3G juga memungkinkan transaksi menggunakan video call, penjual dapat

menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada di tempat yang sangat jauh,

seperti di luar kota hingga di luar negeri, calon pembeli dapat melihat dan memilih

barang yang akan dibelinya dengan lebih jelas dan lebih nyata melalui layar ponsel

ataupun gadget berfitur 3G lain yang dimilikinya karena berupa video langsung

bukan hanya berupa foto barang, calon pembeli juga sekaligus dapat berbincang-

bincang ataupun melakukan penawaran saat itu juga.

Hal ini membuat calon pembeli merasa lebih yakin akan kualitas barang yang

dibelinya sehingga saat terjadi kesepakatan pembelian, pembeli terkadang tidak perlu

mendatangi tempat penjual untuk mengambil barang hanya perlu mentransfer uang

pada penjual maka barang akan dikirimkan oleh penjual ke tempat pembeli tersebut.

Dengan menggunakan jaringan internet maupun video call penjual dapat

menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada ditempat yang jauh, calon

80 Muhammad Tholhah Hasan, 2005, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Jakarta:

Lantabora Press), hlm. 98.


95 | P a g e

pembelipun dapat melihat barang yang akan dibelinya melalui layar ponsel ataupun

gadget lainya yang dimiliki. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari berbagai

referensi dan sumber, pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau

diperbolehkan. Landasan diperbolehkanya jual beli adalah dalil-dalil yang ada dalam

kitab suci Al-Quran, Sunah Rasulullah dan ijmak ulama.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al bazzar dan

Al Hakim ditegaskan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda ketika ditanya oleh

sahabat tentang pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab:”usaha dari tangan

manusia sendiri serta setiap jual beli yang di berkahi.”81

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu

Hibban dari Abi Said Al khudri, Rasulullah juga mengatakan “jual beli itu

didasarkan suka sama suka .”begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi

bahwa Rasulullah bersabda ”pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar

(tempatnya di surga) dengan para nabi, siddiqin dan para syuhada.”82

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi segala kebutuhan dirinya tanpa

bantuan dari orang lain. Selain itu, dalam kaidah fikih atau dalam ilmu ushul fikih

terdapat dalil yang menjelaskan bahwa hukum asal dari suatu muamalah adalah

mubah atau diperbolehkan.

االصل في االشياء االباحةحتى يدل الدليل عل التحريم

“Hukum asal dari suatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang

melarangnya, memakruhkanya atau mengharamkanya”.

االصل في المعملة االباحة اال ان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkanya”.

Berdasarkan firman Allah, sunah Rasulullah dan ijmak ulama, dan juga

kaidah fikih diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli dihukumi

mubah (boleh), jika dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam dan memenuhi syarat

dan rukunya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menggunakan 3G ditinjau dari rukun dan

syarat jual beli

81 Ilfi Nur Diana, 2008, Hadits-hadits Ekonomi (Malang: UIN Malang Press), hlm. 101. 82 Ibid., hlm. 102.


96 | P a g e

a. Hukum jual beli menggunakan 3G ditinjau dari rukun jual beli

Jika ditinjau dari rukun jual beli, maka jual beli menggunakan 3G telah

memenuhi rukun jual beli, sebagaimana dijelaskan menurut jumhur ulama bahwa

rukun jual beli adalah adanya pihak yang berakad, adanya obyek jual beli, adanya

harga dan adanya ijab Kabul.

1. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli menggunakan 3G adalah pihak

penjual dan pihak pembeli

2. Objek jual beli dalam transaksi jual beli menggunakan 3G dapat berupa

makanan, pakaian, kendaraan ataupun benda lain yang dapat dijual belikan.

3. Harga barang disepakati saat berlangsungnya transaksi jual beli

menggunakan 3G

4. Ijab kabul diucapkan saat transaksi jual beli menggunakan 3G berlangsung

b. Hukum jual beli menggunakan 3G ditinjau dari syarat jual beli

1. Hukum jual beli on line

Jual beli on line adalah jual beli menggunakan 3G yang terkoneksi dengan

internet, pembeli dapat melihat dan memilih barang-barang yang ditawarkan di

internet dalam bentuk foto, selanjutnya jika tertarik bisa menghubungi pemilik

barang dan mengatur waktu untuk bertemu melakukan transaksi secara real, proses

jual beli on line seperti ini biasa disederhakan dengan sebutan “klik, ketemuan, Deal”

Jika ditinjau dari syarat jual beli, jual beli on line hukumnya diperbolehkan

jika kemudian dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan

pembeli untuk melakukan transaksi, hal ini sama hukumnya dengan jual beli

sebagaimana mestinya yaitu transaksi terjadi dalam satu tempat, sehingga tidak

terdapat perbedaan pendapat terhadap diperbolehkanya jual beli seperti ini.

2. Jual beli menggunakan video call

Jual beli menggunakan video call adalah transaksi jual beli yang dilakukan

melalui alat komunikasi tanpa ada pertemuan langsung yang terjadi antara penjual

dan pembeli, karena dengan video call pembeli dapat melihat barang yang

ditawarkan oleh penjual secara jelas melalui alat komunikasi juga dapat berbicara

langsung dengan penjual tanpa harus datang ketempat penjualan barang tersebut,

dengan kata lain dalam jual beli menggunakan video call transaksi dan akad jual beli

tidak terjadi dalam satu tempat.


97 | P a g e

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat terhadap penentuan hukum

jual beli menggunakan video call, hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli

menggunakan video call, transaksi tidak terjadi dalam satu tempat selain itu barang

yang diperjual belikan tidak dapat dilihat nyata secara langsung hanya dapat dilihat

melalui alat telekomunikasi ataupun gadget yang berteknilogi 3G.

Sebagaimana syarat yang diungkapkan oleh madzab Maliki dan Madzab

Hambali bahwa tempat akad jual beli harus bersatu, maka jual beli menggunakan 3G

tidak memenuhi syarat sebagai jual beli yang sah atau diperbolehkan.

Akan tetapi dalam madzab Hanafi terdapat keterangan bahwa kabul harus

sesuai dengan ijab dan ijab Kabul harus berhubungan meskipun tempatnya tidak

bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jual beli yang dapat dikatakan sah

meskipun tempatnya tidak bersatu.

Selain itu dalam madzab Syafi’i tidak terdapat syarat harus bersatunya tempat

akad yang ada hanyalah keterangan bahwa antara ijab dan Kabul tidak boleh

diselingi waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah

satu pihak. Dengan demikian jual beli menggunakan video call dapat dikatakan sah

meskipun tempat transaksi tidak bersatu.

Mengenai objek jual beli yang tidak dapat dipegang secara langsung oleh

pembeli, karena barang sudah dapat dilihat maka hukumnya telah memenuhi syarat

sahnya jual beli sebagaimana Imam Taqiyuddin menerangkan bahwa Jual beli barang

yang dapat di lihat hukumnya adalah sah. Jual beli benda nyata, apabila akadnya

jatuh pada benda tersebut, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam akad dan yang

ditentukan dalam benda tersebut, akadnya sah.

Mengenai tentang hukum dari sifat jual beli, Rachmad Syafei dalam bukunya

Fiqih muamalah menerangkan bahwa jika dilihat hukum dari sifat jual beli, jumhur

ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah

(shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.83 Jual beli shahih adalah jual beli

yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli

tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, jual beli

menggunakan 3G dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang

83 Rahmat Syafei, 2001, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 77.


98 | P a g e

ditentukan oleh beberapa ulama fikih yang ahli agama. Selain itu jual beli

menggunakan fasilitas 3G juga tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap data-data yang

diperoleh dalam penelitian, ditinjau dari Al-Quran, As-sunnah, ushul fikih dan juga

ditinjau dari syarat dan rukun yang dijelaskan dalam kitab para ulama ahli fikih,

dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan

karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

D. Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap data-data yang

diperoleh dalam penelitian, ditinjau dari Al-Quran, As-sunnah, ushul fikih dan juga

ditinjau dari syarat dan rukun yang dijelaskan dalam kitab para ulama ahli fikih,

dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan

selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Itulah mengapa, beberapa rekomendasi

yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Muslim seharusnya selalu berpedoman pada hukum dan aturan

agama Islam dalam melakukan suatu perbuatan, tidak sekedar mengikuti alur

budaya yang selalu mengalami perubahan yang kadang membawa

kemudlorotan.

2. Para praktisi yang menjalankan secara langsung aktifitas ekonomi seharusnya

tidak mengabaikan segala hukum dalam Islam.

3. Para akademisi diharapkan terus menggali pemahaman dan pengetahuan

tentang agama Islam terutama mengenai hukum fikih karena seiring

perkembangan zaman akan muncul masalah-masalah baru yang perlu dicari

hukumnya sesuai kaidah Islam. Keberadaan ulama sangat penting demi

tegaknya hukum Islam ahli sunnah wal jamaah, karena ulama adalah pewaris

para Nabi.

Daftar Pustaka

Abdul Hamid. 1926. Mabadi Awaliyah. Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Futro.

Abuddin Nata. 2009. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press.


99 | P a g e

Amirul Hadi & Haryono. 1998. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung:

Pustaka setia.

Departemen Agama RI. 2011. Al Hidayah: Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode

Angka. Banten: Penerbit Kalim.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT.

Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Djazuli. 2005. Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam.

Jakarta: Kencana.

Ilfi Nur Diana. 2008. Hadits-hadits Ekonomi. Malang: UIN Malang Press.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1994. Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shaleh.

Terjemahan oleh Syarifuddin Anwar & Misbah. Surabaya: Al Hidayah.

Ismail. 2011. Perbankan syariah. Jakarta: Kencana.

Koentjayaningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Ikrar

Mandiri Abadi.

Muhammad Tholhah Hasan. 2007. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Persepsi dan

Tradisi NU. Jakarta: Lantabora Press.

Muhammad Tholhah Hasan. 2005. Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan

Zaman. Jakarta: Lantabora Press.

Nurul Huda & M. Haikal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan

Praktis. Jakarta: Kencana.

Rahmat Syafei. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.


100 | P a g e

Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Nasabah Bank Syariah Mandiri

(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

Sugito



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mikro

syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian

ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, adapun data yang diperoleh dari

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner dan wawancara

baik dari karyawan Bank Syariah Mandiri ataupun dari Nasabah yang mengajukan

pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro. Sedangkan data sekunder

diperoleh dari literature, internet dan data kepustakaan lainnya. Data yang telah

diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi tunggal atau sederhana

dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 for windows.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mikro berpengaruh

signifikan terhadap jumlah perkembangan usaha mikro kecil menengah terbukti

dengan Nilai R Square sebesar 0,559, hal ini berarti 55,9 % variabel perkembangan

UMKM di pengaruhi oleh variabel independen yaitu pembiayaan mikro. Maka dapat

diartikan bahwa peubah independen dalam hal ini pembiayaan mikro syariah

menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat perkembangan UMKM sebesar 55,9 %,

sedangkan sisanya (100% - 55,9% = 44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak

diteliti dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro syaariah, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

A. Pendahuluan

Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar

yang dikuasai segelintir orang. Sementara itu, disisi lain, pilar pembangunan

ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan menengah (UKM) tidak mendapat perhatian

yang cukup dari pemerintah. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti sektor korporasi

tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UKM, yang tadinya dianggap kurang

berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu bertahan menghadapi

gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multi dimensi tersebut. Dengan

fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan

melahirkan paradigma pengembangan sektor UKM secara lebih serius.


101 | P a g e

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama

yang melandaskan oprasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM

berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup

Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara

penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM

menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan

pendampingan konversi.84

Perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar

potensial dalam penyaluran kreditnya. Dilain pihak perbankan sendiri masih

menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera di selesaikan. Berbagai

kebijakan dan peraturan telah di keluarkan pemerintah agar perbankan lebih

berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program

peengembangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), keharusan

memiliki portofolio kredit usaha kecil (KUK) sebesar 25 persen, serta pencantuman

komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah satu bukti pentingnya

keperdulian bank terhadap UMKM.

Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi Indonesia, dan menjadi

motor penggerak ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih

minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan

manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Satu

hal yang sulit ditemui saat ini, pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian

mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan konglomerat ramai-ramai

melakukan segala jenis kejahatan bisnis yang melanggar hukum, orang-orang yang

bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.

Dengan memandang urgensi dan konstibusi UMKM terhadap pembangunan

ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya industri perbankan syariah melakukan

reorientasi ke sektor riil dengan memfokuskan pemberdayaan kepada pengusaha

Beberapa hal yang dapat disediakan oleh Bank Syariah untuk UMKM,

kaitannya dengan pencapaian target dan visi diatas, anatara lain: pertama, produk

alternatif yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama, produk-produk dengan

sistem profit dan loss sharing yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk

84 Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani), hlm.

26.


102 | P a g e

memberdayakan UMKM. Kedua, pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan

transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok dengan orang-orang

yang bergerak di bidang UMKM, yang menginginkan tetap berpegang teguh pada

etika bisnis dan moralitas. Ketiga, mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana

di voluntary sector. Hal ini sangat sesuai dengan Bank Syariah yang peduli dengan

pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan melalui

instrument Ekonomi Islam (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf).sehingga disimpulkan

rumusan masalah : Apakah Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh terhadap

Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasabah Bank

Syariah Mandiri cabang Bojonegoro dan tujuan dari pnelitian sebagai berikut :

Menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan

usaha mikro kecil menengah (UMKM) Nasabah Bank Syariah Mandiri cabang

Bojonegoro.

B. Tinjauan Teoritis

B.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan,

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, tehnologi computer

yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP,

proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan

mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur

organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbandingan antara bank syariah dan konvensional disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank syariah dan Bank Konvensional

No Bank Syariah Bank Konvensional

1. Melakukan investasi yang halal

saja

Investasi baik yang halal dan

haram

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil,

jual beli, atau sewa

Memakai perangkat bunga

3. Profit dan falah oriented Profit oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan kemitraan

Hubungan dengan nasabah

dalam bentuk hubungan debitur-


103 | P a g e

kreditur

5.

penghimpunan dan penyaluran

dana harus sesuai dengan fatwa

dewan pengawas syariah

Tidak terdapat dewan sejenis.

B.2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada

pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam

bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan

mendapat kepercayaan dari pemeri pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai

dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Definisi tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

(Muhammad, 2002; 17). Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak di kenal,

karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam

menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan

dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan

merupakan utang piutang, tapi merupakan investasi yang di berikan bank kepada

nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang di berikan

kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah, aturan yang di gunakan

yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

211 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan

yang di persamakan dengan hal itu berupa:


104 | P a g e

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

Ijarah Muntahiya Bittamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna’.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank syariah atau UUS (unit

usaha syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai atau di beri

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dengan

imbalan atau bagi hasil.Dalam bukunya Syafii Antonio (2001, 160), pembiayaan

merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan modal usaha, baik

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Adapun Pembiayaan Konsumtif,

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan

habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Di dalam unsur- unsur pembiayaan ada beberapa bagian, yaitu dijelaskan sebagai

berikut:

1. Bank Syariah :Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan

kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha atau Partner : Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan

dari bank syariah atau pengguna dana yang di salurkan oleh bank syariah.

3. Kepercayaan (Trust) : Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak

yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang


105 | P a g e

di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha

sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima

pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi

kewajibannya.

4. Akad : merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang di lakukan

antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5. Risiko : Setiap dana yang di salurkan atau di investasikan oleh bank syariah

selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang di

salurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka waktu : Merupakan periode waktu yang di perlukan nasabah untuk

membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah.

Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah

dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran

kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka

waktu yang di perlukan

7. Balas Jasa : Sebagai balas jasa atas dana yang di salurkan oleh bank syariah,

maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah di

sepakati antara bank dengan nasabah.

8. Fungsi Pembiayaan : Pembiayaan yang diberikn oleh bank syariah berfungsi

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan

usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan

usaha, dan lain- lain yang membutuhkan dana.

Secara terprinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

b) Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan idle fund

c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi

yang ada.


106 | P a g e

Manfaat Pembiayaan

Beberapa Manfaat pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah kepada mitra

usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank itu sendiri, debitur, pemerintah,

dan masyarakat luas.

Manfaat Pembiayaan bagi Bank

1) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk

bank syariah, seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu

membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah).

2) Pembiayaan akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin

pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan

menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

3) Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas

jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan,dan pendapatan sewa, tergantung pada

akad pembiayaan yang telah di janjikan antara bank syariah dan mitra usaha

(nasabah).

Manfaat pembiayaan bagi Debitur

1) Meningkatkan usaha nasabah. Pemiayaan yang di berikan oleh bank kepada

nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

2) Nasabah apat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai

dengaan tujuan penggunaannya.

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

1) Pembiayaan dapat di gunakan sebagai alat untuk mendorong pertumuhan sector

riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang

melaksanakan usaha.

2) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan

Negara, yaitu pendapatan berupa pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank

syariah, dan pajak pendapatan dar nasabah.

Manfaat pembiayaan bagi Masyarakat luas

1) Mengurangi tingkat pengaangguran

2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu


107 | P a g e

3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan,

misalnya Letter of Credit, transfer, kliring, bank garansi, dan layanan jasa

lainnya.

Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan di lihat dari tujuan penggunaan

Di lihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu

pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumsi. (Ismail,

2011; 113)

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan di bagi menjadi dua hal yaitu

pembiayaan produktif yang meliputi pembiayaan modal kerja dan investasi dan

pembiayaan konsumtif.85

Pembiayaan di lihat dari jangka waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek

b. Pembiayaan jangka menengah

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan di lihat dari sektor usaha

a. Sektor industri

b. Sektor perdagangan

c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

d. Sektor jasa

e. Sektor perumahan

Pembiayaan di lihat dari segi jaminan

a. Jaminan perorangan

b. Jaminan benda berwujud

c. Jaminan benda tidak berwujud

Pembiayaan di lihat dari jumlahnya

a. Pembiayaan retail, pembiayaan yang di berikan kepada individu atau pengusaha

dengan skala usaha sangat kecil, jumlah pembiayaan yang di berikan hingga Rp

350.000.000,-.

85 Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani), hlm.

26.


108 | P a g e

b. Pembiayaan menengah, pembiayaan yang di berikan kepada pengusaha pada

level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000 hingga Rp

5.000.000.000,-.

c. Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah

dengan jumlah nominal yang besar dan di peruntuhkan kepada nasabah besar

(korporasi). Jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,-.

Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat di gunakan sebagai

acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan

nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu di lakukan sebelum memutuskan

permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah antara lain di kenal

dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of

Economy) dan analisis 6A (aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek

social ekonomi, aspek manajemen, dan aspek keuangan ).

B.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan


109 | P a g e

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

Fungsi dan peranan UMKM saat ini di rasakan begitu penting, karena sektor ini

bukan saja sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan

secara langsung lapangan kerja bagi mereka yang tingkat pengetahuan dan

ketrampilannya rendah. Sebagi kelompok usaha kecil, UMKM selalu terjebak dalam

problem keterbatasan modal, teknis produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka

memperluas peranannya di dalam perekonomian nasional, di perlukan seangkaian

pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah

tersebut, terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan

permodalan.

Hafsah (2000:11) menyatakan permasalahan internal usaha mikro, kecil dan

menengah meliputi:

a. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM

b. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan

pasar

c. Kemampuan penguasaan teknologi masih kurang Sedang permasalahan

eksternal meliputi:

d. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil

e. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan

f. Kurangnya dukungan

g. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan

kuaitas sumber daya manusia

Menurut Naisbitt (1999: 13), perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh

usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha

kecilnya akan berhasil dalam persaingan industry di pasar global. Artinya,

perusahaan yang mampu menghadapi persaingan di masa depan adalah perusahaan

yang mampu meningkatkan efisisensi sumber daya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki cirri-ciri spesifik, seperti yang

dikatakan oleh Mintzberg (1992: 21) bahwa sektor usaha UMKM sebagai organisasi

ekonomi atau bisnis dicirikan oleh struktur organisasi yang sangat sederhana,


110 | P a g e

mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staff yang berlebihan, pembagian

kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktifitas yang

diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang

mengadakan pelatihan untuk karyawan, jumlah karyawannya sedikit, pengusaha

sangat sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan, dan sistem akuntansi

kurang baik (bahkan biasanya tidak memiliki). Sedangkan mengenai definisi dari

UMKM sendiri, terdapat banyak versi. Beberapa lembaga yang mendefinisikan

UMKM dengan pengertian yang berbeda walaupun masih bisa ditelusuri

konsistensinya.

Tabel 2.2 Ragam Pengertian Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Lembaga Istilah Pengertian Umum

UU.No.9/95 Tentang

Usaha Kecil

Usaha Kecil Asset < = Rp 200 juta

diluar tanah dan bangunan

Omset < = Rp 1

Miliar/tahun

BPS Usaha Mikro Pekerja < 5 orang

termasuk tenaga kerja

keluarga

Usaha Kecil Pekerja 5 – 9 orang

Usaha

Menengah

Pekerja 20 – 99 orang

Menteri Negara

Koprasi dan UKM

Usaha Kecil Aset < Rp 200 juta diluar

tanah dan bangunan

Omset < Rp 1

Miliar/tahun independen

Usaha

Menengah

Aset > 200 juta

Omset: Rp 1 – 10 miliar

pertahun

Bank Indonesia Usaha Mikro Dijalankan oleh rakyat

miskin atau dekat miskin,

bersifat usaha keluarga,

menggunakan sumber dana

local, menerapkan tehnologi

sederhana, dan mudah keluar

masuk industry

Usaha Kecil Aset < Rp. 200 juta

Omset < Rp 1 Miliar

Usaha

Menengah

Untuk kegiatan industry,

asset < Rp 5 miliar, untuk

lainnya (termasuk jasa) asset

< Rp 600 juta diluar tanah

dan bangunan

Omset < Rp 3 miliar per


111 | P a g e

tahun

Bank Dunia Usaha Mikro Pekerja < 10 orang

Aset < $ 100.00

Omset < $ 100.000 per

tahun

Usaha Kecil Pekerja < 50 orang

Aset < $ 3 juta

Omset < $ 3 juta per

tahun

Usaha

Menengah

Pekerja < 300 orang

Aset < $ 15 juta

Omset < $ 15 juta per

tahun

Sumber: Krisnamurthi, 2003: 3

Sejalan dengan perjalanan waktu, ternyata UMKM memiliki survival yang

tinggi dan mampu bertahan hidup ditengah berbagai kesulitan dan keterbatasan.

Dalam hal ini dengan caranya sendiri UMKM mampu mengatasi banyak masalah

secara leih dinamis dan responsive dalam menghadapi perkembangan pasar.

Mubyarto (1997: 3) menyatakan bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi

yang dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumer daya apa saja

yang dapat dikuasainya dan ditunjukkan untuk memnuhi kebutuhan dasarnya dan

keluarganya dari batasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan

UMKM merupakan kagiatan ekonomi rakyat (banya) dengan skala kecil, dan bukan

kegiatan ekonomi yang dikuasai beberapa orang.

Usaha mikro, kecil dan menengah oleh Brata (2003: 1) diasosiasikan sebagai

salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia atau daerah. Dari sisi

sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas hanya 15

persen, namun UMKM member kontribusi 99 persen dalam jumlah usaha di

Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tanaga kerja (BPS,

2001). Peran UMKM juga teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Jika

memang disepakati bahwa tarikan konsumsi, baik konsumsi domestic maupun

konsumsi asing (ekspor), merupakan faktor penggerak ekonomi utama dalam 4 tahun

terakhir. Terutama, karena kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang

sangat terbatas, maka dapat diduga bahwa peran UMKM sebagai bentuk ekonomi

rakyat sangat besar. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan

(tabungan dan penyaluran kredit) hampir seluruh lembaga keuangan mikro.


112 | P a g e

Tabel 2.3 Sumber modal yang diperoleh Industri Kecil Rumah Tangga (IKR) dan

Industri kecil (IK) tahun 2001

Uraian Industry Kecil

Rumah Tangga

Industry Kecil

Modal sendiri 90,36 % 69,82%

Modal pinjaman 3,20% 4,76%

Modal sendiri dan

pinjaman

6,44% 25,42%

Jumlah 100% 100%

Asal pinjaman

Bank 18,79% 59,78%

Koperasi 7,09% 4,85%

Institusi lain 8,25% 7,63%

Lain-lain 70,35% 32,16%

Sumber: BPS (Diolah), 2001

Realitas diatas membuktikan bahwa usaha rakyat (UMKM) bukanlah “orang

yang tidak punya”, tatapi mereka “hanya punya sedikit”. Data diatas memperlihatkan

bahwa lebih dari 90% pengusaha mikro (industry kecil rumah tangga) mengandalkan

modal sendiri. Sementara itu, bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari

70% berasal dari sumber lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari

pengalaman lapangan, yang dumaksud dengan sumber lain-lain mayoritas dari usaha

mikro tersebut terjebak pada money lender (rentenir) dengan tingkat bunga utang

yang sangat tinggi. Meski demikian, anehnya pengusaha mikro hidup dan berjalan

dengan sistem tersebut.

Dengan begitu, setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan

ekonomi rakyat harus terkait kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh sebagian besar

rakyat tersebut. Ismail (2003: 5) menyebutkan bahwa proses pembangunan di

Indonesia sebenarnya juga berjalan seperti dibanyak Negara berkembang lainnya,

yakni pada awalnya menyikapi persoalan kemiskinan (termasuk didalam ekonomi

rakyat/UMKM) dengan melihatnya sebagai keadaan sementara, yang dalam proses

pembangunan lebih lanjut akan secara otomatis menghilang melalui proses

trickledown effect. Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya

sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, pemerintah

menyediakan berbagai bantuan kepada mereka. Format bantuan tersebut sangat

beraneka ragam mulai dari penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti pangan,

sandang, kesehatan, pendidikan, sampai bantuan teknis, dan hibah, peralatan serta


113 | P a g e

modal. Model yang sering disebut sebagai pendekatan pembangunan generasi

pertama ini harus diakui telah mampu meningkatkan berbagai indicator social secara

signifikan. Namun, harus diakui pula pendekatan ini telah menimbulkan berbagai

persoalan, seperti berkurangnya sikap kemandirian dan melemahnya berbagai modal

social yang dimiliki masyarakat, tidak diselesaikannya akar masalah penyebab

kemiskinan (yakni ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya

ekonomi), dan semakin melebarnya jurang perbedaan antarpelaku ekonomi

(pengusaha besar dengan usaha UMKM).

Kelompok masyarakat yang dalam generasi pertama diandalkan oleh pemerintah

menjadi lokomotif pembangunan, yaitu sektor usaha besar dan konglomerasi, telah

mendominasi baik pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar maupun produk domestic

bruto (PDB), tetapi dominasi itu ternyata tidak diikuti oleh pengelolaan internal

perusahaan yang baik (good corporate governance). Berbagai fasilitas dan perlakuan

khusus yang disediakan pemerintah sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan

mereka, ternyata justru banyak disalahgunakan serta mendorong berbagai tindakan

yang tidak sepantasnya (misconduct).

Data BPS (2001) sebelum krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa

sektor usaha besar dan konglomerasi hanya 0,2 persen dari total pelaku ekonomi,

tetapi kontribusinya dalam PDB sebesar 60,2 persen, penguasaan pangsa pasar

sebesar 80,0 persen dan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6

persen.

Studi lainnya, PSP-IPB (2002: 7) menunjukkan bahwa sampai tahun 1998 alokasi

kredit perbankan pada kegiatan usaha miko dan kecil pedesaan menjadi kurang dari

10 persen dari total kredit yang disalurkan per tahun antara tahun 1998 – 2001.

Proporsi tersebut tidak banyak berubah tetapi dengan rata-rata rupiah yang

disalurkan relative lebih rendah. Namun, dalam periode yang sama (1998 - 2001)

telah menjadi peningkatan peredaran uang di pedesaan dan kegiatan UMKM rata-

rata mencapai 17 persen pertahun, sedangkan tahun 1999 – 2000 menjadi periode

dengan peningkatan terbesar. Hal tersebut diduga terkait dengan penambahan

anggaran belanja pemerintah setelah otonomi daerah, adanya arus dana dari kota ke

desa setelah banyak terjadi PHK, adanya peningkatan dana dari luar neggeri y ang

nilainya dalam rupiah meningkat akibat devaluasi, dan berkurangnya capital out-


114 | P a g e

flow dari desa akibat kurang berfungsinya sektor perbankan yang selama ini masih

bersifat branch banking system.

Pada kegiatan usaha mikro dan kecil pertanian, dana yang diperoleh dari kredit

lembaga keuangan hanya mencapai 8 persen dari total modal yang dipergunakan,

yakni sekitar 75 persennya dialokasikan untuk modal kerja, 15 persen untuk

investasi, dan 10 persen untuk konsumsi.

Hal yang menarik adalah telah terjadinya peningkatan jumlah tabungan

masyarakat yang diduga sebagian berasal dari UMKM ke bank formal. Pada kasus

BRI-UD (unit dea), peningkatan tabungan (simpedes) mencapai 43 persen per tahun.

Akibatnya, rasio antara simpanan dan pinjaman yang pada tahun 1996 relatif

seimbnag (rasio = 1,56). Di sisi lain, rasio simpanan dan pinjaman untuk lembaga-

lembaga non-BRI antara tahun 1996 – 2001 rata-rat mencapai 0,61 persen artinya,

masyarakat desa lebih senang menyimpan ke BRI, tetapi mengambil kreditnya dari

lembaga keuangan lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan dengan menggunakan

pendekatan perbankan konvensional sulit dilakukan, atau tidak menjangkau UMKM

yang sebagian termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Kalaupun layanan itu

didorong untuk dapat dimanfaatkan masyarakat miskin, besar kemungkinan layanan

pinjaman tersebut tidak dikembalikan. Terdapat tiga faktor terpenting yang

membatasi hubungan UMKM dengan perbankan konvensional, yaitu masalah

agunan, formalitas, dan keluwesan.

Sumodiningrat (2003:7) menyatakan bahwa selama ini keengganan dari pihak

perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil karena anggapan

kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin

sangatlah tidak bankable. Hal itu karena pihak perbankan memandang pelayanan

terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh

dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan

terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan,

ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah,

dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka demikian jauh. Di luar

itu, bagi UKMK sendiri, bukan hanya ketiadaan agunan yang menyebabkan mereka

sulit memperoleh layanan perbankan, tetapi juga aspek legal formal dari itu sendiri.


115 | P a g e

Belum lagi maslah keluwesan yang menjadi cirri sekaligus kekuatan UMKM yang

sulit diikuti oleh fleksibilitas fasilitas lembaga keuangan konvensional.

Argumentasi tersebut didukung pula dengan terjadinya peningkatan peran

lembaga keuangan mikro di pedesaan. Antara tahun 1998 – 2001, beberapa LKM

(lembaga keuangan mikro) non-bank (juga non- BPR) rata-rata telah berhasil

meningkatkan nilai kegiatannya hingga 31 persen per tahun.

Hal itu disebabkan oleh LKM yang umumnya lebih mampu memenuhi karakter

layanan yang dibutuhkan masyarakat pedesaan. Kondisi pasar financial seperti itu,

ketika arus uang keluar dari UMKM lebih besar dari pada arus masuknya, terjadi

karena adanya set-up structural dan instutional yang seolah memang dirancang untuk

hal itu. Kondisi asimetrik itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan (mind-

ste) mengnai “apa yang benar dan apa yang salah” dalam mengatur kegiatan

financial, yang kemudian terwujud dalam kerangka perundang-undangan yang

berlaku dan strategi pengembangan system keuangan nasional.

Untuk pasar barang, UMKM umumnya melakukan trasnsaksi dengan seluruh

pelaku ekonomi, baik sesama UMKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha

internasional. UMKM telah memenuhi sekitar 60 persen dari kebutuhan hidup

seluruh masyarakat, sekaligus member kontribusi terhadap ekspor Negara. UMKM

juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang

dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan, bagi beberapa produsen besar produk

konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar UMKM mencapai 91 persen

pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara.

Tantangan UMKM

Dalam GBHN 1999-2004 tercantum beberapa misi yang diantaranya:

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama

pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan system ekonomi

kerakyatan”. Tetapi rupanya misi tersebut belum terlaksana seiring dengan sikap

pemerintah yang masih belum menunjukkan keberpihakan secara jelas kepada

masyarakat ekonomi kecil.

Lembaga keuangan mikro, menurut Budiantoro (2003:1) berfungsi memberikan

dukungan modal bagi pengusaha mikro (microenterprises) untuk meningkatkan


116 | P a g e

usahanya. Ismawan (2003:5-7) menunjukkan bahwa pengalaman mengembangkan

keuangan mikro untuk melayani msyarakat miskin dalam lingkup dunia telah

mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya Microcredit Summit (MS) yang

diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. Dengan demikian

terdapat beberapa alternative yang bisa di lakukan.

a. Banking of the poor. Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance,

ketika mobilisasi keuangan mendasrkan diri pada kemampuan yang dimiliki oleh

masyarakat miskin. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base,

keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang

penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga dimasyarakat, antara lain:

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama (KUB),

Credit Union (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lain-lain.

b. Banking with the poor. Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan

kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) social masyarakat

yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya

Masyarakat, serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang nature-

nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisasikan dan dihubungkan atas dasar

semangat simbiosis mutualisme. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin

banyak, sementara masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan

financial support. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut

Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat.

c. Banking for the poor. Bentuk ini mendasarkan diri atas credit-led institution,

yakni sumber financial support, terutama bukan diperoleh dari mobilisasi

tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang

ditujukan untuk masyrakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar

yang memang ditujukaan kepada masyarakat miskin melalui kredit.

B.4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan

mikro syariah merupakan aktifitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain


117 | P a g e

dengan menggunakan prinsip-psinsip syariah,86 sedangkan untuk penyaluran dana itu

sendiri ditujukan untuk kalangan pelaku mikro, kecil dan menengah dengan kritera

yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Lemahnya posisi tawar ekonomi umat Islam di Indonesia dan ketidakmampuan

untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, telah menyebabkan posisi umat

sangat lemah, dan seringkali menjadi kambing hitam serta terpinggirkan dalam

proses pembangunan. Membangun sumberdaya ekonomi adalah sebuah keharusan,

sebagai upaya untuk merancang masa depan perekonomian umat. Fakta

menunjukkan bahwa hampir 90 persen pelaku usaha ekonomi berskala kecil adalah

umat Islam. Namun ironisnya, dari keseluruhan usaha mikro yang ada, dapat

dikatakan umat Islam masih belum memiliki institusi yang kuat, mapan, dan bebas

dari intervensi pihak manapun. Untuk itu, pengembangan usaha mikro umat pun

harus mendapat perhatian kita semua. Sesungguhnya, ide pemunculan pembiayaan

mikro syariah, atau yang dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS),

haruslah ditopang konsep dan mekanisme yang jelas, sehingga kontribusinya dapat

dirasakan umat (SA Roosly, 2002).

Saat ini, terjadi ketimpangan. Fokus dan perhatian prospek pengembangan

ekonomi umat hanya bergantung pada sektor perbankan dan institusi finansial

lainnya --yang skalanya lebih bersifat menengah ke atas-- dibandingkan dengan

prioritas untuk menggarap sektor kecil dan menengah ke bawah. Akibatnya, arah

pengembangan ekonomi yang berbasis keumatan ini menjadi tidak seimbang.

Padahal, seharusnya, melalui pengembangan usaha mikro inilah landasan penataan

perekonomian masyarakat beserta infrastrukturnya dibangun dan diperkuat.

Perkembangan LKM

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang

kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai

sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasai segelintir orang. Sementara itu, di

sisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan menengah

(UKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Perannya seringkali

tidak berarti dalam perekonomian nasional. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti

86 Ismail, 2011, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 105.


118 | P a g e

sektor korporasi tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UKM, yang tadinya

dianggap kurang berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu

bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi

tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor

ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sektor UKM secara lebih serius.

Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, nantinya, benar-benar

mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini. Tentu saja, keberadaan

UKM tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM).

Di Indonesia, LKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang

bersifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk

bank, ada pula yang berbentuk lembaga non-bank. Sedangkan LKM yang bersifat

informal biasanya berbentuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya

masyarakat, baitul maal wat tamwil (BMT), serta berbagai bentuk institusi yang

pengelolaanya ditangani langsung oleh masyarakat.

Hingga tahun 2002, jumlah LKM dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif

di Indonesia mencapai sekitar 53 ribu unit. Namun demikian, dari jumlah tersebut,

lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah masih sangat kecil.

Jumlah nasabah yang dilayani LKM melebihi 17 juta orang, sedangkan jumlah kredit

mikro yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp 16 triliun.

Dari sisi jumlah nasabah, LKM jenis unit simpan pinjam memiliki jumlah

nasabah terbesar, yaitu 10 juta orang lebih. Sedangkan dari sisi jumlah kredit mikro

yang berhasil disalurkan, BRI Unit Desa menyalurkan kredit dalam jumlah terbesar,

yaitu sekitar Rp 7,8 triliun (Bank Indonesia, 2002). Berdasarkan data tersebut, posisi

LKMS masih terbilang sangat kecil skalanya --baik ditinjau dari segi jumlah maupun

dari segi penguasaan aset. Padahal, sekitar 95 persen dari nasabah yang ada adalah

umat Islam. Kita bisa melihat bahwa jaminan aktivitas pembiayaan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah masih sangat minim keberadaannya. Inilah tantangan

besar yang harus dijawab dengan sebuah kerja keras secara kolektif.

Membangun Potensi

Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya

LKMS memiliki potensi pembiayaan dan pengelolaan dana ekonomi umat yang

cukup besar. Jika pengelolaan dana umat bisa dilakukan secara terpadu antarinstitusi


119 | P a g e

keuangan syariah, maka hal tersebut akan menjadi sumber kekuatan yang sangat

besar.

Sebagai contoh, jika terjalin sinergi yang konstruktif antarlembaga pengelola

zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), maka dana ZIS yang terkumpul akan mampu

menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja dengan catatan bahwa

program-program yang dilakukan memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Namun

yang harus diingat adalah besarnya potensi tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa

diiringi perbaikan dan inovasi dari semua elemen yang terkait di dalamnya, baik pada

aspek kelembagaan, pendanaan, maupun pelayanan. Ketiga aspek tersebut, menurut

penulis, memegang peranan kunci, sehingga perlu penguatan.

Dari aspek kelembagaan, terdapat dua hal yang mendesak untuk dilakukan, yaitu

pengakuan dan apresiasi terhadap keberadaan dan peran LKMS untuk mengemban

amanah dana umat secara profesional, dan penguatan serta perlindungan bagi LKMS

dan nasabahnya. Salah satu bentuk apresiasi ini adalah melalui pemberian kejelasan

status dan posisi legal-formal bagi LKMS. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak

semua LKMS beroperasi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Diharapkan ke depan akan muncul lembaga yang sehat, mampu menawarkan

solusi keuangan, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sehingga dampaknya

akan dirasakan langsung oleh umat. Dari aspek pendanaan, terdapat beberapa hal

yang juga perlu dilakukan. Antara lain peningkatan aksesibilitas LKMS pada sumber

dana sekunder seperti perbankan syariah, mobilisasi dana lokal dan dana luar negeri,

serta peningkatan kerja sama antar-LKMS --termasuk di dalamnya peningkatan

transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Sedangkan dari aspek pelayanan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat

dilakukan, seperti pemberian pelatihan, konsultasi, dan pendampingan bagi LKMS

dalam menjalankan fungsinya. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana

menjadikan LKMS sebagai penasihat usaha bagi nasabahnya, dengan memberikan

prinsip-prinsip pengelolaan usaha dan perilaku usaha yang sesuai syariah. Sehingga

diharapkan akan lahir generasi baru dengan karakter Utsman bin ‘Affan, Abu Bakar

Siddik, maupun Abdurrahman bin Auf. Mereka tangguh sebagai usahawan, sekaligus

kokoh menjaga akidah dan memegang prinsip.


120 | P a g e

Sumber Pertolongan

Memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar

bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, membangun usaha

mikro merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT,

sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW: ''kalian akan ditolong dan diberi

rezeki dengan sebab kaum dhuafa di antara kalian'' (HR Daelami).

Yang dimaksud hadits tersebut adalah rahmat Allah akan turun ketika kita

menunjukkan keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil dan termarjinalkan --

termasuk UKM-- agar mereka dapat terberdayakan. Bahkan dalam QS 28: 5

ditegaskan bahwa masyarakat yang dianggap lemah pun memiliki potensi dan bisa

menjadi sumber kekuatan. Artinya, menyepelekan mereka, apalagi kemudian

mengkhianatinya, hanya akan menyebabkan hilangnya potensi yang dimiliki suatu

masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga, bagi kita, membangun perekonomian

nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri

ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPR,

maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun

dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di

Tanah Air tercinta ini dapat diatasi. Wallahu a'lam.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi penelitian ini yaitu nasabah Bank syariah Mandiri yang

menggunakan pembiayaan mikro, dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang

Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman 99A.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

Probability Sampling (tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi anggota sampel)

dengan menggunakan Simple Random Sampling (pengambilan anggota sampel di

lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu).87

87 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta), hlm. 82.


121 | P a g e

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan mikro syariah

secara parsial berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) nasabah bank syariah mandiri.. Kondisi ini indikasikan dengan

perolehan tingkat signifikansi variabel bebas yang digunakan model penelitian

tersebut masih dibawah 5%.

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut (1). Konstanta

(a) merupakan Intersep garis regresi dengan Y jika X = 0, yang menunjukkan bahwa

besarnya variabel independen yang digunakan dalam model penerimaan sebesar

konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta (a) adalah -10.792 menunjukkan bahwa

jika variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan tidak ada perubahan = 0, maka

tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasabah bank

syariah mandiri sebesar -10.792. (2). Koefisien Regresi: pembiayaan mikro syariah

(b.) 1,229, menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Pembiayaan mikro

syariah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM) nasabah bank syariah mandiri.

Hal ini menunjukkan kurang baik tanggapan responden atas strategi

pemasaran tersebut akan diikuti semakin naik minat anggota menabung untuk

meningkatkan strategi pemasaran tersebut Dengan kata lain pembiayaan mikro

syariah naik 1 satuan maka tingkat perkembangan usaha .mikro kecil menengah

akan naik sebesar 1,229 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

Dari hasil penelitian dapat mengemukakan Hipotesis bahwa:

A. Hipotesis pertama mengemukakan bahwa Produk Pembiayan Mikro Syariah yang

menjadi salah satu produk Bank Syariah Mandiri yang ditujukan sebagai

pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah Bank Syariah

Mandiri.

a. Produk – Produk Pembiayaan Mikro:

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas): Limit pembiayaan minimal Rp

2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-. Jangka waktu maksimal 26 bulan

dan biaya administrasi sesuai ketentuan dari pihak BSM


122 | P a g e

2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya): Limit pembiayaan diatas Rp

10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu maksimal 36 bulan,

biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dari BSM.

3. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama): Limit pembiayaan diatas Rp

50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-. Jangka waktu maksimal 48 bulan,

biaya administrasi sesuai ketentuan dari BSM.

b. Persyaratan:

1. Wiraswasta/Profesi: usaha telah berjalan minimal 2 tahun, usia minimal 21 tahun

atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas, surat

keterangan/ijin usaha.

2. Perorangan Golbertap: status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun,

usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh

tempo fasilitas pembiayaan, surat keterangan/ijin usaha.

3. Badan usaha: usaha telah berjalan minimal 2 tahun, surat keterangan/ijin usaha

4. Akte pendirian/perubahan perusahaan.

c. Akad yang digunakan

1. Murabahah

Akad Murabahah adalah jual beli barang dan jasa dengan tambahan keuntungan

yang telah di sepakati.

a. Aplikasi dalam perbankan

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah

secara berkelanjutan (rool over / evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal

sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one

short deal).

b. Manfaat akad Murabahah

Akad mudharaah member banyak manfaat, slaah satunya adanya keuntungan

yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada

nasabah.

2. Wakalah

Wakalah atau wikalah yang merupakan penyerahan, pendelegasian, atau

pemberian mandat.

3. Hawalah


123 | P a g e

Akad hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya. Contoh A (muhal) member pinjaman kepada B

(muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (muhal ‘alaih). Begitu B

tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang

tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar hutang B kepada A,

sedangkan utang sebelumnya pada B dianggap selesai.

A. Aplikasi dalam perbankan

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada

pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang

tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.

2. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih.

3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya

saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan

fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.

B. Manfaat Hawalah

a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan

b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan

c. Dapat menjadi salah satu fee-based income / sumber pendapatan nonpembiayaan

bagi bank syariah. (Syafii Antonio, 2001: 127).

4. Addendum

Dalam perbankan addendum merupakan pergantian jaminan.

B. Pembiayaan mikro syariah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam usaha

untuk meningkatkan perkembangan pelaku usaha mikro kecil menengah

(UMKM).

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel independen yaitu

pembiayaan mikro diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien

35.440. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM. Dengan demikian

hipotesis yang menyatakan “ Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif


124 | P a g e

signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM nasabah bank syariah mandiri”

terbukti.

Tabel 2.3

Output Hasil Uji regresi Sederhana

Variabel Unstandardized

Coefficients

t Sig.

(Constant) -10.792 -1.208 237

X 1.229 5.953 0,000

R 747 0,000

F 35.440

R Square 0,559

Sumber: data diolah dengan SPSS 16.0 (dalam lampiran)

Dalam tabel 2.3 Dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,559, hal ini

berarti 55,9 % variabel perkembangan UMKM di pengaruhi oleh variabel

independen yaitu pembiayaan mikro. Hal ini diartikan bahwa peubah independen

dalam hal ini pembiayaan mikro syariah menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat

perkembangan UMKM sebesar 55,9 %, sedangkan sisanya (100% - 55,9% =

44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangana usaha

mikro kecil menengah di dukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya

modal pembiayaan mikro dari bank syariah mandiri dengan mendapatkan hasil

sebesar 55,9% maka sisanya merupakan faktor–faktor lain yang tidak dimasukkan

oleh peneliti seperti faktor modal pribadi pelaku UMKM, skill atau keterampilan

yang dimiliki oleh pelaku UMKM, jenjang pendidikan, latar belakang keluarga,

serta lingkungan dan itu bisa menambah hasil yang lebih maksimal, jika

dibandingkan hanya modal dari pembiayaan mikro yang dibuat sebagai bahan

penelitian sebagai variabel independen.

Menurut Naisbitt (1999: 13), perkembangan ekonomi dunia akan

didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang

kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar global.


125 | P a g e

Artinya, perusahaan yang mampu menghadapi persaingan di masa depan adalah

perusahaan yang mampu meningkatkan efisisensi sumber daya.

Usaha mikro, kecil dan menengah oleh Brata (2003: 1) diasosiasikan

sebagai salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia atau daerah. Dari

sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas

hanya 15 persen, namun UMKM member kontribusi 99 persen dalam jumlah

usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tanaga

kerja (BPS, 2001). Peran UMKM juga teraktualisasi pada masa krisis hingga saat

ini. Jika memang disepakati bahwa tarikan konsumsi, baik konsumsi domestic

maupun konsumsi asing (ekspor), merupakan faktor penggerak ekonomi utama

dalam 4 tahun terakhir. Terutama, karena kegiatan investasi dan pengeluaran

pemerintah yang sangat terbatas, maka dapat diduga bahwa peran UMKM sebagai

bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh

peningkatan kegiatan (tabungan dan penyaluran kredit) hampir seluruh lembaga

keuangan mikro.

Ismail (2003: 5) menyebutkan bahwa proses pembangunan di Indonesia

sebenarnya juga berjalan seperti dibanyak Negara berkembang lainnya, yakni

pada awalnya menyikapi persoalan kemiskinan (termasuk didalam ekonomi

rakyat/UMKM) dengan melihatnya sebagai keadaan sementara, yang dalam

proses pembangunan lebih lanjut akan secara otomatis menghilang melalui proses

trickledown effect. Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya

sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, pemerintah

menyediakan berbagai bantuan kepada mereka.

Format bantuan tersebut sangat beraneka ragam mulai dari penyediaan

berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, sampai

bantuan teknis, dan hibah, peralatan serta modal. Model yang sering disebut

sebagai pendekatan pembangunan generasi pertama ini harus diakui telah mampu

meningkatkan berbagai indikator sosial secara signifikan. Namun, harus diakui

pula pendekatan ini telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti berkurangnya

sikap kemandirian dan melemahnya berbagai modal sosial yang dimiliki

masyarakat, tidak diselesaikannya akar masalah penyebab kemiskinan (yakni

ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya ekonomi), dan semakin


126 | P a g e

melebarnya jurang perbedaan antarpelaku ekonomi (pengusaha besar dengan

usaha UMKM).

E. Penutup

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat analisis linier

sederhana pada variabel dependen yaitu tingkat perkembangan UMKM dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel independen yaitu pembiayaan

mikro diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien 35.440. Hasil

penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang

menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat perkembangan UMKM. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan “ Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif signifikan terhadap

tingkat perkembangan UMKM nasabah bank syariah mandiri” terbukti.

2. Dalam tabel 4.14 Dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,559, hal ini

berarti 55,9 % variabel perkembangan UMKM di pengaruhi oleh variabel

independen yaitu pembiayaan mikro. Hal ini diartikan bahwa peubah independen

dalam hal ini pembiayaan mikro syariah menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat

perkembangan UMKM sebesar 55,9 %, sedangkan sisanya (100% - 55,9% =

44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

3. Produk pembiayaan mikro syariah meliputi Pembiayaan Usaha Mikro Tunas

(PUM-Tunas), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya), Pembiayaan

Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) dengan limit pembiayaan mulai dari Rp.

2.000.000 sampai Rp. 100.000.000. adapun akadnya meliputi akad hawalah akad

wakalah, dan akad murabahah.

Daftar Pustaka

A.E. Yustika. 2005. Perekonomian Indonesia Deskripsi, preskripsi, dan kebijakan.

Malang. Bayumedia Publishing.

Andi Cahyono. 2011. Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap

Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di

Surakarta Periode Tahun 2010. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.


127 | P a g e

Ari Sofwan. 2012. Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Studi Kasus : Bank BRI Kec.

Gebang). Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Departemen

Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Medan.

Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. 2006. Aplikasi Statistika dalam Penelitian.

Bandung. Pustaka Setia.

Danuar Dani U Tri. 2013. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. Skripsi. Fakultas

Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Departemen Agama RI. 2004. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung. Gede Bage.

Faridatus Zakiyah. 2014. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah

Pembiayaan pada Sektor Pertanian BMT Sumber Ummat Sejahtera

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Program Studi

Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Ma’ruf Amin. 2007. Prospek Cerah Bank Syariah. Jakarta: LeKAS.

Muhammad Syafii Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:

Gema Insani.

Soeratno, & Lincolin Arsyad. 1993. Metodologi Penelitian: untuk Ekonomi dan

Bisnis. (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta.

Try Prasetyo. 2011. Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri

Cabang Depok Kelapa Dua. Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah Program

Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Uma Sekaran. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.


128 | P a g e

Zaenal Arifin. 2008. Kajian Pembiayaan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Mikro di Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas

Sebelas Maret. Surakarta.

Zainul Arifin. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka

Alvabet.

attanwir · dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf pengajar,...

Documents