Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan
SUSUNAN PENGURUS
Penanggung Jawab
Hanafi
Mitra Bestari
Abdul Muhid (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Zainal Habib (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Nizarul Alim (Universitas Trunojoyo Madura)
Heli Ihsan (UPI Bandung)
Redaktur
Siti Choirotul Ula
Riza Multazam Luthfy
Penyunting
Moh. Muhajir
Redaktur Pelaksana
Nur Idam Laksono
Sekretariat
Abd. Hafid
Alamat Redaksi
Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro 62191
“Attanwir” merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan enam bulan sekali oleh STAI Attanwir
Bojonegoro. Dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf
pengajar, mahasiswa, alumni dan pembaca yang berminat serta masyarakat pada umumnya.
PENGANTAR REDAKSI
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi dzat yang selalu memberikan segala bentuk nikmat-Nya, sehingga
atas izin-Nya, Jurnal Attanwir bisa terbit.
Jurnal Attanwir merupakan akumulasi tulisan dari beberapa penelitian yang
dilakukan oleh para akademisi. Sebagai wujud komitmen terhadap ilmu pengetahuan,
Jurnal Attanwir mencoba memberikan kontribusi ilmiah dengan menerbitkan tulisan-
tulisan para dosen baik di Bojonegoro maupun wilayah lainnya. Dengan demikian,
hal ini akan membuka wawasan serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap
pembaca, baik kalangan mahasiswa, dosen, maupun umum.
Tentu masih dijumpai beberapa kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu,
saran dan kritik sangat ditunggu demi perbaikan dalam penerbitan di masa yang akan
datang.
Demikian, semoga Jurnal Attanwir dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Redaksi
DAFTAR ISI
Kegiatan Investasi pada Pasar Modal Syariah
Aris Zulianto; STAI Attanwir Bojonegoro
1
Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan
pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
Eryul Mufidah; STAI Attanwir Bojonegoro
25
Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih
pada KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo
M. Ali Nur Huda; STAI Attanwir Bojonegoro
35
Pengaruh Variabel Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham Perusahaan
Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2009
Mifta Hulaikah; STAI Attanwir Bojonegoro
45
Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah pada
Penghimpunan Dana Nasabah di Bank Muamalat Capem Bojonegoro
Mundhori; STAI Attanwir Bojonegoro
50
Kompetensi Sosial Kewirausahaan Mencapai Sustainable Competitive Advantages
dalam Persektif Bisnis Islam pada Pengrajin Batik Jumput Bojonegoro
Nurul Fitriandari; STAI Attanwir Bojonegoro
70
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Menggunakan 3G
Riza Multazam Luthfy; STAI Attanwir Bojonegoro
83
Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan UMKM
(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)
Sugito; STAI Attanwir Bojonegoro
100
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
1 | P a g e
Kegiatan Investasi pada Pasar Modal Syariah
Aris Zulianto
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Artikel ini fokus diskusi tentang kegiatan pasar modal syariah yaitu tinjaun historis
dan definisi pasar modal syariah, konsep pasar modal syariah, mekanisme
beroprasinya pasar modal syariah.dan perkembangan pasar modal syariah di
indonesia. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana pada suatu surat
berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang melalui pasar
modal. Demikian halnya dengan pasar modal syariah, walaupun masih baru jika
dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah yang lain, tapi perkembangan
pasar modal syariah di Indonesia dinilai cukup baik, Salah satu instrumen keuangan
syariah yang menjadi pembiayaan penting bagi anggaran negara adalah sukuk. Di
dalam negeri sendiri, sukuk tumbuh cukup pesat walaupun proporsinya masih relatih
kecil dibandingkan dengan pasar konvensional. Hal ini akan mampu menunjang
perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, apalagi jika mampu menangkap
peluang yang ada. Salah satu peluang tersebut adalah aset wakaf yang banyak
terdapat di berbagai wilayah di Indonesia dan masih banyak yang belum tergarap
secara produktif. Dual integrasi antara sukuk dan wakaf dalam Sukuk Al Intifa‘a
diaharapkan mampu menciptakan sebuah instrumen keuangan yang bisa
memaksimalkan produktofitas sektor pasar modal syariah dan sektor wakaf.
Kata Kunci: Investasi, Pasar Modal Syariah.
A. Pendahuluan
Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat
dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan
juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah
menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu
yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di
masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan
dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat
berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa.1
Untuk mengimplementasikan anjuran investasi tersebut, maka harus
diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan
1 Muhammad Kamal Zubair, “Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian
Perbandingan)”, Asy-Syir’ah, Vol. 46 No. 2 (Januari-Juni 2012), hlm. 271.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
2 | P a g e
modal dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana
pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa
mendatang melalui pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk
berbagai instrumen keuangan atau surat surat berharga jangka panjang yang bisa
diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.
Pasar keuangan (Financial Market) mempunyai peranan penting dalam
perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang
memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya
financial market, maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam
menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya.
Financial market dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang (Money Market), dan
pasar modal (Capital Market). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan
dan penawaran dana jangka pendek. Sedangkan pasar modal memperjual belikan
efek (surat berharga/securities) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksadana
(mutual funds).2
Keberadaan pasar modal dalam aktifitas perekonomian sebuah negara sangat
penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan untuk
membesarkan aktivitas perdagangannya. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat
pencairan kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan
demikian, pentingnya peranan pasar modal adalah dalam rangka memobilisasi dana
dari mayarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian negara.
Namun demikian, pasar modal yang ada selama ini diakui mengandung berbagai hal
yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti dharar, gharar, riba, maisir,
risywah, maksiat dan kezhaliman.
Perangkat aturan yang lengkap ternyata tidak menjamin pasar modal
Indonesia terbebas dari keterpurukan. Runtuhnya pasar modal Amerika Serikat pada
penghujung 2008 yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global yang berimbas pada
iklim investasi di Indonesia dan perekonomian nasional membuktikan betapa
rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang dianut Indonesia. Kapitalisme
mengakibatkan orang lebih berorientasi profit dan meniadakan nilai-nilai dalam
2 Anna Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam”, Jurnal Penelitian sosial
keagamaan, Vol.17, No.1 (Januari-Juni 2014), hlm. 1.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
3 | P a g e
transaksi ekonomi dan bisnis. Muaranya karena keserakahan dan kepentingan
segelintir orang, sehingga selama orang berspekulasi maka akan terus ada krisis.3
Syariat Islam mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya
dalam konsep muamalah yang dibagi menjadi dua: maddiyah (hubungan yang
berkaitan dengan materi dan ekonomi) dan adabiyah (hubungan yang berkaitan
dengan aspek moral dan sosial).4 Aktivitas investasi di pasar modal termasuk
muamalah maddiyah. Sudah saatnya muslim yang terlibat dalam sektor ini
menunjukkan bahwa Islam sebagai jalan hidup dapat diamalkan secara
komprehensif, dan bahwa mereka dapat menjalankanya secara istiqomah. Mengingat
siapapun yang bergelut dalam sektor ini dapat terjerumus dengan muamalah yang
batil yaitu muamalah yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,
maksiat dan kezhaliman.
Dalam kerangka itu,tulisan ini mencoba mendiskusikan beberapa kegiatan
investasi yang ada dipasar modal syariah baik.untuk mengantarkan kepada
pembahasan kegiatan investasi pada pasar modal syariah tersebut, penulis memulai
dengan paparan tentang tinjauan definisi dan historis pasar modal syariah, konsep
pasar modal syariah, mekanisme beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia.
B. Pembahasan
B.1. Definisi dan Historis Pasar Modal Syariah
1. Pengertian Pasar Modal Syariah
Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli
bertemu untuk melakukan transaksi. Pembeli dan penjual langsung bertemu untuk
melakukan transaksi dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar. Dalam
pengertian yang luas, pasar merupakan tempat melakukan transaksi jual beli.
Dalam pengertian ini, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu
tempat secara langsung. 5
Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya
para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka
3 Etty S. Suhardo, “Menabur Kapitalisme, Menuai Krisis”, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah,
Edisi 23 (November 2008), hlm. 10. 4 Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008),
hlm. 14. 5 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 193.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
4 | P a g e
memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang
membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau
investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang
menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan
nama bursa efek.
Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan
efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.6
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka
panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal
sendiri. Pasar modal merupakan juga pasar untuk untuk surat berharga jangka
panjang. Sedangkan, pasar uang merapakan pasar surat berharga jangka pendek.
Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan.7
Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan
perdagangan efek syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua
produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.8
Pasar modal syariah juga dapat diartikan adalah pasar modal yang menerapkan
prinsip-prinsip syariah.
Berikut ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan pasar modal yang
dijelaskan dalam Undang-Undang pasar modal dan fatwa DSN antara lain:
a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-
Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
c. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
6 Ibid. 7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta:
Ekonisia, 2008), hlm. 191. 8 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 123.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
5 | P a g e
d. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad,
pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-
prinsip Syariah. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat
dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari
DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar
Modal.
e. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
f. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain
yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
g. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio
Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk
sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
h. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran
Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.
i. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-
kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal
disetor sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau
suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
2. Sejarah Pasar Modal
Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Batavia
(Jakarta). Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi
perusahaan-perusahaan Belanda serta obligasi milik pemerintah Hindia Belanda.
Akan tetapi, aktifitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi perang dunia
kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh
kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia tahun 1950.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
6 | P a g e
Pengaktifan ini didukung dengan UU Darurat tentang Bursa No. 13 tahun 1951
yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952.9
Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh
Menkeu Boediono yang didampingi oleh ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil
dari MUI, wakil DSN dari direksi SRO, direksi perusahaan efek, pengurus
organsasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Di hari itu pun
dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara
Bapepam dan DSN MUI.10
Hadirnya pasar modal syariah diharapkan menjadi tonggak sejarah baru,
seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dibuka pada satu dasawarsa yang
lalu. Aktifitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan.
Sebelum kehadirannya, telah muncul reksadana syariah pada tahun 1997 yang
kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000.
Menkeu Boediono sendiri mengharapkan, dengan muculnya pasar modal syariah
ini seyogyanya diikuti oleh hasil karya kongkrit dan pengembangan instrumen-
instrumen lain yang berbasis syariah, sebagai mana negara-negara maju telah
merintis pengembangan instrumen syariah di pasar modal dengan munculnya
Dow Jones Islamic Index (DJII).11
Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade,
yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun
1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang
yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi
terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang
mengenal dan peduli pasar modal syariah. Produk syariah yang tersedia hingga
akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk, reksa dana
syariah, dan exchange traded funds (ETF) syariah, serta layanan syariah antara
lain berupa online trading syariah. Dari sisi kerangka hukum, Indonesia telah
memiliki regulasi pasar modal syariah yang didasarkan pada fatwa yang
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
9 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan, hlm. 192. 10 Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Surakarta: Muhammadiyah University
Press, 2006), hlm. 155. 11 Ibid.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
7 | P a g e
Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah juga semakin
banyak dilakukan, baik melalui pendidikan formal atau sosialisasi dengan
menggunakan media informasi maupun media lainnya.12
Sebagai bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, pasar modal
syariah di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh secara positif.
Untuk lebih mempercepat pertumbuhannya perlu disusun strategi pengembangan
yang terencana, komprehensif, dan terukur.
3. Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal Konvensional :
No. Pasar Modal Konvensional Pasar Modal Syariah
1
Investasi bebas untuk
memilih investasi antara
debt bearning investment
dengan profit bearing
investment diseluruh sektor.
Investasi terbatas pada sektor-
sektor tertentu yang tidak dilarang
atau masuk dalam negative list
investasi syariah dan tidak atas
dasar hutang (debt-bearing
investment).
2
Didasarkan pada prinsip
bunga.
Didasarkan pada prinsip syariah
yang mendorong penerapan profit
loss sharing dan skema
kemitraan.
3
Memperbolehkan spekulasi
dan judi yang gilirannya
akan mendorong fluktuasi
pasar yang tidak terkendali.
Melarang berbagai bentuk bunga,
spekulasi, dan judi.
4
Guideline investasi secara
umum pada produk hukum
pasar modal.13
Adanya syariah guideline yang
mengatur berbagai aspek seperti
alokasi aset, praktek investasi,
perdagangan, dan distribusi
pendapatan.
5
Indeks pasar modal
konvensional memasukkan
seluruh saham yang tercatat
di bursa dengan
mengabaikan aspek halal
haram, yang penting saham
emiten yang terdaftar sudah
Indeks yang berdasarkan syari’at
Islam, saham-saham yang masuk
dalam indeks syariah adalah
emiten yang kegiatan usahanya
tidak bertentangan dengan
syariah.
12 Otoritas Jasa Keuangan, “Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil,
dan Berkelanjutan”, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 (Jakarta: Direktorat Pasar Modal
Syariah OJK, 2015), hlm. 13. 13 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 72.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
8 | P a g e
No. Pasar Modal Konvensional Pasar Modal Syariah
sesuai dengan aturan yang
berlaku.
6
Instrumennya meliputi
saham, obligasi, instrument
opsi, right, waran dan
reksadana
Instrumennya meliputi saham
syariah, obligasi syariah, dan
reksadana syariah.
B.2. Konsep Pasar Modal Syariah
1. Landasan hukum
Tidak dijumpai baik dalam Al-Qur’an maupun hadis nash yang
membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun
demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan
tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang
usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Seperti,
perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang
tidak dilarang Agama.14 Oleh karena itu, orang Islam yang ingin membeli saham
suatu perusahaan, terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang saksama
tentang bidang usaha dari perusahaan yang menawarkan saham tersebut.
Berikut ini penulis sampaikan regulasi yang mengatur pasar modal syariah
yang ada di Indonesia:
a. Undang-Undang
No Judul Deskripsi
1
Undang-undang
Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar
Modal
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal adalah ketentuan umum
mengenai undang-undang Pasar Modal.
Berisi tentang definisi, pengertian, serta
aturan dan ketentuan mengenai aktivitas
di pasar modal.
14 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 91.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
9 | P a g e
b. Peraturan Pemerintah
No Judul Deskripsi
1
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Jaring Pengaman Sistem
Keuangan
Perppu ini dibuat untuk
menjadi landasan hukum
yang kuat dalam rangka
pencegahan dan penanganan
krisis yang berpotensi
membahayakan stabilitas
sistem keuangan dan
perekonomian nasional.
2
Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal
PP yang dibuat untuk
meningkatkan kinerja
Perusahaan Efek melalui
peningkatan permodalan
dan untuk menjamin hak-
hak kepemilikan Perusahaan
Efek pada Bursa Efek.
3
Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang
Pasar Modal
PP yang memberikan
wewenang kepada Bapepam
untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pihak
yang melakukan
pelanggaran terhadap UU
Pasar Modal dan peraturan
perundangannya.
4
Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di
Pasar Modal
PP yang dibuat untuk
kegiatan Pasar Modal yang
teratur, wajar,dan efisien
dengan persyaratan yang
wajib dipenuhi oleh pihak-
pihak yang melakukan
kegiatan di Pasar Modal.
c. Peraturan/Keputusan Menteri
No Judul Deskripsi
1
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 153/KMK.010/2010
tentang Kepemilikan Saham
dan Permodalan Perusahaan
Efek
Peraturan Menkeu yang
mengatur tentang ketentuan
dan persyaratan kepemilikan
saham dan permodalan
untuk meningkatkan kinerja
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
10 | P a g e
No Judul Deskripsi
Perusahaan Efek.
2
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 455/KMK.01/1997
tentang Pembelian Saham oleh
Pemodal Asing Melalui Pasar
Modal
Peraturan ini mencabut
ketentuan pembatasan
pembelian saham oleh
Pemodal Asing melalui
Pasar Modal dan Bursa Efek
sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
1055/KMK.013/1989.
3
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 646/KMK.01/1995
tentang Pemilikan Saham atau
Unit Penyertaan Reksa Dana
oleh Pemodal Asing
Keputusan Menkeu ini
menyatakan saham atau unit
penyertaan Reksa Dana
dapat dimiliki pemodal
asing dan pemodal dalam
negeri.
4 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 645/KMK.01/1995
Keputusan Menkeu yang
menjadi dasar tak
berlakunya Keputusan
Menkeu Nomor
1548/KMK.013/1990
tentang Pasar Modal yang
telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menkeu No
264/KMK.010/1995, dan
berlaku mulai 1 Januari
1996.
d. Klasifikasi Bapepam
1). Bursa Efek
No Judul Deskripsi
1 III.A.1 Perizinan Bursa Efek dan
Permodalan Perusahaan Efek -
2 III.A.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh
Bursa Efek -
3 III.A.3 Persyaratan Calon Komisaris dan
Direktur Bursa Efek -
4
III.A.4 Tata Cara Penyusunan Serta
Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Bursa Efek
-
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
11 | P a g e
No Judul Deskripsi
5 III.A.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan
Anggaran Dasar Bursa Efek -
6 III.A.10 Transaksi Efek -
7 III.A.11 Pelelangan Saham Bursa Efek -
8 III.A.12 Persyaratan Calon Komisaris Bursa
Efek -
9 III.B.6 Penjaminan Penyelesaian Transaksi
Bursa -
10 III.B.7 Dana Jaminan -
11 X.A.1 Laporan Bursa Efek -
12 X.A.2 Pemeliharaan Dokumen oleh Bursa
Efek -
2). Lembaga Kliring dan Penjaminan
No Judul Deskripsi
1 III.B.1 Perizinan Lembaga Kliring dan
Penjaminan -
2 III.B.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh
Lembaga Kliring dan Penjaminan -
3 III.B.3 Persyaratan Calon Direktur dan
Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan -
4
III.B.4 Tata Cara Penyusunan Serta
Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan
Penjaminan
-
5
III.B.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan
Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan
Penjaminan
-
6 III.B.8 Persyaratan Calon Komisaris
Lembaga Kliring dan Penjaminan -
7 X.B.1 Laporan Lembaga Kliring dan
Penjaminan -
8 X.B.2 Pemeliharaan Dokumen oleh
Lembaga Kliring dan Penjaminan -
3). Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian
No Judul Deskripsi
1 III.C.1 Perizinan Lembaga Penyimpanan -
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
12 | P a g e
No Judul Deskripsi
dan Penyelesaian
2 III.C.2 Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
3
III.C.3 Persyaratan Calon Direktur dan
Komisaris Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian
-
4
III.C.4 Tata Cara Penyusunan Serta
Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian
-
5
III.C.5 Tata Cara Pemberian Persetujuan
Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian
-
6
III.C.6 Prosedur Operasi dan Pengendalian
Intern Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian
-
7 III.C.7 Sub Rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian -
8 III.C.8 Persyaratan Calon Komisaris
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
9 X.C.1 Laporan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian -
10 X.C.2 Pemeliharaan Dokumen oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
4). Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Agen
Penjual Reksadana
No Judul Deskripsi
1 Klasifikasi Bapepam
Perusahaan Efek
Terdapat 15 regulasi di dalamnya,
dari perizinan hingga kewajiban
yang harus dilakukan.
2 Klasifikasi Bapepam
Wakil Perusahaan Efek
Terdapat tiga regulasi di
dalamnya, dari perizinan hingga
kewajiban yang harus dilakukan.
3 Agen Penjual Efek Reksa
Dana
Terdapat dua regulasi di
dalamnya, yaitu cara pendaftaran
dan perilaku agen penjual efek
reksa dana.
4 Penasihat Investasi dan
Pemeringkat Efek
Terdapat 10 regulasi terkait
penasihat investasi di dalamnya.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
13 | P a g e
No Judul Deskripsi
5 Manajer Investasi Terdapat 10 regulasi terkait
manajer investasi di dalamnya.
5). Lembaga Penunjang Pasar Modal
No Judul Deskripsi
1 Kustodian
Terdapat lima regulasi terkait kustodian di
dalamnya, dari persetujuan bank umum
sebagai kustodian, fungsi, hingga pemeliharaan
dokumen.
2
Biro
Administrasi
Efek
Terdapat empat regulasi terkait Biro
Administrasi Efek di dalamnya, dari perizinan
hingga pemeliharaan dokumen.
3 Wali
Amanat
Terdapat lima regulasi terkait Wali Amanat,
dari pendaftaran hingga pemeliharaan
dokumen.
6). Profesi Penunjang Pasar Modal
No Judul Deskripsi
1 Akuntan
Di dalamnya terdapat empat regulasi terkait
akuntan, dari pendaftaran hingga laporan
berkala.
2 Konsultan
Hukum -
3 Penilai Di dalamnya terdapat enam regulasi terkait
penilai
4 Notaris -
e. Peraturan OJK
No Judul Deskripsi
1 POJK Nomor
15/POJK.04/2015
Tentang Penerapan Prinsip Syariah
di Pasar Modal
2 POJK Nomor
16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
3 POJK Nomor
17/POJK.04/2015
Tentang Penerbitan dan Persyaratan
Efek Syariah Berupa Saham oleh
Emiten Syariah atau Perusahaan
Publik Syariah
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
14 | P a g e
No Judul Deskripsi
4 POJK Nomor
18/POJK.04/2015
Tentang Penerbitan dan Persyaratan
Sukuk
5 POJK Nomor
19/POJK.04/2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan
Reksa Dana Syariah.
6 POJK Nomor
53/POJK.04/2015
Tentang Akad yang digunakan
dalam penerbitan efek syariah di
Pasar Modal
f. Fatwa DSN
No Judul Deskripsi
1 Fatwa Nomor: 80/DSN-
MUI/III/2011
Penerapan Prinsip Syariah dalam
Mekanisme Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler
Bursa Efek
2 Fatwa Nomor: 76/DSN-
MUI/VI/2010
Surat Berharga Syariah Negara
Ijarah Asset To Be Leased
3 Fatwa Nomor: 72/DSN-
MUI/VI/2008
Surat Berharga Syariah Negara
Ijarah Sale and Lease Back
4 Fatwa Nomor: 70/DSN-
MUI/VI/2008
Metode Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara
5 Fatwa Nomor: 71/DSN-
MUI/VI/2008 Sale and Lease Back
6 Fatwa Nomor: 69/DSN-
MUI/VI/2008.
Metode Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara
7 Fatwa Nomor: 66/DSN-
MUI/III/2008 Waran Syariah
8 Fatwa Nomor: 65/DSN-
MUI/III/2008
Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu Syariah (HMETD Syariah)
9 Fatwa Nomor: 59/DSN-
MUI/V/2007
Obligasi Syariah Mudharabah
Konversi.
10 Fatwa Nomor: 50/DSN-
MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah
11 Fatwa Nomor: 41/DSN-
MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah
12 Fatwa Nomor: 40/DSN-
MUI/X/2003
Pasar Modal dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah di
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
15 | P a g e
No Judul Deskripsi
Bidang Pasar Modal
13 Fatwa Nomor: 33/DSN-
MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudharabah
14 Fatwa Nomor: 32/DSN-
MUI/IX/2002 Obligasi Syariah
15 Fatwa Nomor: 20/DSN-
MUI/IV/2001
Pedoman Pelaksanaan Investasi
Untuk Reksa Dana Syariah
16 Fatwa Nomor: 11/DSN-
MUI/IV/2000 Kafalah
17 Fatwa Nomor: 10/DSN-
MUI/IV/2000 Wakalah
18 Fatwa Nomor: 09/DSN-
MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah
19 Fatwa Nomor: 09/DSN-
MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah
20 Fatwa Nomor: 07/DSN-
MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
2. Fungsi Pasar Modal Syariah
Menurut M. Metwally sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono,
menyebutkan ada lima fungsi dari pasar modal syariah. Kelima fungsi pasar
modal syariah tersebut adalah sebagai berikut:15
a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan
memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan
likuiditas.
c. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk
membangun dan mengembangkan lini produksinya.
d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga
saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional.
e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan
bisnis sebagaiman tercermin pada harga saham.
f. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas diketahui bahwa keberadaan
pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktifitas
15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan, hlm. 193.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
16 | P a g e
perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka.
3. Prinsip Syariah dalam Pasar Modal
Merujuk pada fatwa DNS-MUI nomor 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal
Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, dalam
fatwa tersebut dijelaskan prinsip-prinsip syariah yaitu:
a. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik
1). Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara
pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan
Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2). Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di
atas, antara lain:
a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang
dilarang.
b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan
asuransi konvensional.
c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang
haram.
d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa
yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat
transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga
keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
3). Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah
wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai
dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
4). Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib
menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah
dan memiliki Sharia Compliance Officer.
5). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah
sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek
yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
17 | P a g e
b. Kriteria Efek Syariah
1). Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana
Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)
Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip
Syariah.
2). Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam di atas, dan tidak
termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3). Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip
Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang
Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4). Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara
pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan
Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil
shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-
mal dengan pengguna investasi.
5). Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak
investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset
keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,
tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh
lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah,
sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang
sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6). Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu
pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-
prinsip syariah.
c. Transaksi yang dilarang
1). Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta
tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
18 | P a g e
dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,
maksiat dan kezhaliman.
2). Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,
maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.
b) Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah)
yang belum dimiliki (short selling).
c) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk
memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
e) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan
fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian
pembelian Efek Syariah tersebut.
f) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan
pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga
Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.
g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.
4. Jenis-Jenis Pasar Modal Syariah
Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam.
Yaitu, pasar primer, pasar sekunder dan bursa parallel.
a. Pasar Perdana (Primary Market).
Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali
memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Kegiatan ini biasa
dinamakan dengan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO).
Informasi suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama
kali pada masyarakat, dapat dilihat minimal di dua harian nasional, public
ekspose atau prospektus. Prosedur pembeliannya melalui pengisian Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang tersebar melalui underwriter atau
penjamin emisi efek atau agen-agen penjual lainnya yang ditunjuk.16 Harga
16 Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 935.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
19 | P a g e
saham pada pasar perdana merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar lagi.
Harga ini ditetapkan oleh perusahaan penjamin emisi dan emiten.17
b. Pasar Sekunder (Secondary Market).
Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah
penawaran di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder hanya terjadi antar
investor yang satu dengan lainnya. Transaksinya tidak lepas dari bursa saham
sebagai fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini, hanya
pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan
pasar. Prosedurnya, investor melakukan order beli atau jual melalui broker dan
kemudian ia meneruskannya ke pasar atau bursa.18
Harga saham di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan
penjamin emisi, tetapi berdasarkan atas teori penawaran dan permintaan serta
prospek perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan demikian, harga saham
di pasar sekunder dapat lebih tinggi dari pasar perdana.
Terdapat beberapa perbedan antara pasar perdana dan pasar sekunder,
apabila dilihat dari segi kepentingan investor dalam membeli dan menjual
saham.19
Perbedaan Perdana dan Pasar Sekunder
No. Keterangan Pasar Perdana Pasar Sekunder
1 Harga
Tetap (ditentukan oleh
penerbit surat
berharga)
Berfluktuasi
(ditentukan oleh
pengaruh supplay dan
demand)
2 Biaya Tidak dikenakan biaya
promosi
Dikenakan biaya
promosi
3
Jangka
waktu
Penjualan
Terbatas Tidak terbatas
4 Cara
penjualan
Dilaksanakan melalui
agen penjual
Dilaksanakan oleh
agen bursa
c. Bursa Paralel
17 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan
Kalimah, 2000), 53. 18 Rivai, Bank and Financial Institution, 935. 19 Ibid.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
20 | P a g e
Tidak semua efek yang diterbitkan dapat dijual di bursa efek, karena
persyaratan untuk mendaftar di bursa efek sangat ketat. Bursa paralel
merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public yang tidak dapat
memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Emiten-emiten yang
mendaftarkan efeknya di bursa paralel, modalnya relatif lebih kecil. Atas dasar
ini, bursa paralel merupakan pelengkap bagi pasar bursa efek yang sudah ada.
5. Struktur Pasar Modal Syariah.
Adapun struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut:
B.3. Mekanisme Berinvestasi di Pasar Modal Syariah
Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi
rekan bagi perusahaan sambil mendapatkan keuntungan dari laba dari waktu ke
waktu. Oleh karena itu, investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada
prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya
berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari
perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan
perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan
tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling (menjual karena
panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis). Para
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
21 | P a g e
investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang
memengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan
menurun seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang
dikeluarkan gagal, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya.
Bagi para investor, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan
Dua cara.
1. Transaksi di Pasar Perdana
Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana haruslah
menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi
perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang
memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba
dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Umumnya dilihat
apakah proyeksi pertumbuhan perusahaan tersebut melampaui rata-rata
pertumbuhan industri sejenis. Di samping itu, bonafiditas lembaga dan profesi
yang menunjang penerbitan efek juga diperhatikan seperti penjamin emisi
(underwriter), wali amanat, agen penjual, penanggung (guarantor), akuntan
publik, perusahaan penilai (appraisal), konsultan hukum, dan notaris. Bagi
para investor muslim, tentu lebih didorong untuk memilih emiten yang telah
terdaftar dalam listing JII sebagai instrumen keuangan syariah
Adapun prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum:20
a. Pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter
untuk mengisi formulir pemesanan. Formulir pemesanan yang telah diisi
oleh investor dikembalikan kepada agen penjual disertai dengan
tandatangan dan kopian kartu identitas investasi serta jumlah dana sesuai
dengan nilai efek yang dipesan. Formulir pemesanan biasanya berisi
informasi tentang harga efek, jumlah efek yang dipesan, identitas
pemesan, tanggal penjatahan dan pengembalian dana jika kelebihan
permintaan, jumlah yang dibayarkan , agen penjual yang dihubungi dan
tata cara pemesanan. Satuan yang dipakai dikenal dengan istilah lot, di
mana 1 lot saham di Indonesia saat ini mewakili 500 lembar saham dan
kelipatan harga saham disebut point.
20 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154-157.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
22 | P a g e
b. Jika pemesanan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur
selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengembalian dana. Masa
penjatahan dilakukan paling lambat 12 hari kerja terhitung sejak
berakhirnya masa penawaran yang dilakukan oleh penjamin emisi.
Penjatahan dilakukan dengan mendahulukan investor kecil. Sedangkan
masa pengembalian dana merupakan pengembalian kelebihan dana
akibat tidak terpenuhinya pesanan oleh penjamin emisi paling lambat
empat hari kerja setelah akhir masa penjatahan.
c. Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya
efek yang dipesan dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi emiten.
Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi atau agen penjual paling
lambat 12 hari kerja mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan.
Investor mendatangi penjamin emisi atau agen penjual dengan
membawa bukti pembelian.
2. Transaksi di Pasar Sekunder
Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan
oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada
perorangan atau badan hukum. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya
menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek.
Perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui Perantara Perdagangan efek
dan pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek.
a. Transaksi melalui perantara pedagang efek (Broker)
Perantara pedagang efek (broker) berfungsi sebagai agen yang
melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Dari kegiatan ini perantara
pedagang efek mendapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi.
b. Transaksi melalui pedagang efek (dealer)
Pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang melakukan transaksi
untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai
investor.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
23 | P a g e
C. Penutup
Keberadaan pasar modal Syariah memerlukan dukungan dari semua lapisan
masyarakat,baik dari pemerintah berupa regulasi perundang – undangan, Ulama
dengan memberikan kajian – kajian tentang ekonomi islam , khususnya pasar modal
Syariah,praktisi dengan menerapkan prinsip Syariah dalam operasionalnya dan
masyarakat untuk mendukung perkembangan pasar modal Syariah agar lebih
berkembang dan membedakan dengan pasar modal konvensional.
Pasar modal Syariah diindonesia dahulu Jakarta Islamic Index (JII) sekarang
menjadi Indeks Saham Syariah Indonesia,merupakan Sub Set dari Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 03 Juli 2000 dan
menggunakan tanggal 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100)
Daftar Pustaka
Abdul Aziz. 2010. Manajemen Investasi Syari’ah. Bandung: Alfabeta.
Akhmad Rodoni. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.
Andri Soemitra. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Anna Nurlita. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam”. Jurnal
Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17 No.1 Januari-Juni 2014.
Etty S. Suhardo. “Menabur Kapitalisme, Menuai Krisis”. Majalah Ekonomi dan
Bisnis Syariah. Edisi 23 November 2008.
Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan
Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Kasmir. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.
Muhammad Kamal Zubair, “Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam
(Suatu Kajian Perbandingan)”. Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 46 No. 2 Januari-Juni
2012.
Muhammad Nafik HR. 2008. Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: Serambi
Ilmu Semesta.
Nasrun Haroen. 2000. Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam.
Jakarta: Yayasan Kalimah.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
24 | P a g e
Otoritas Jasa Keuangan. 2015. “Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah
yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan”. Roadmap Pasar Modal Syariah
2015-2019. Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah OJK.
Sholahuddin. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
Suhrawardi Lubis. 2004. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Veithzal Rivai. 2007. Bank and Financial Institution Management Conventional &
Sharia System. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
25 | P a g e
Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Kepuasan Peserta
Pelatihan pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
Eryul Mufidah
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan
empati terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga pelatihan kerja LPK Andre
Kalianyar Bojonegoro dan untuk mengetahui dan menganalisis dimensi kualitas
layanan yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga
pelatihan kerja Andre Kalianyar Bojonegoro.
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan hasil penelitian ini
membuktikan dugaan hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima yaitu bahwa secara
simultan bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh
signifikan positif terhadap kepuasan karyasiswa pada lembaga pelatihan kerja Andre
Kalianyar Bojonegoro. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga bahwa dimensi
kualitas pelayanan yang dominan berpengaruh kepuasan karyasiswa pada lembaga
pelatihan kerja Andre Kalianyar Bojonegoro. adalah empati dan bukti fisik.
Kata Kunci: Kualitas layanan, dan kepuasan konsumen.
A. Pendahuluan
Lembaga Pelatihan Kerja merupakan sebuah lembaga yang bergerak di
bidang jasa harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dan
pelanggannya. Hal ini diperlukan agar dapat memenangkan persaingan dengan
lembaga pelatihan kerja lain yang kian menjamur dimana-mana. Bahkan sekarang
ini persaingan tidak hanya terjadi diantara lembaga pelatihan kerja yang satu dengan
lembaga pelatihan kerja lainnya melainkan persaingan sudah terjadi diantara
Jurusan yang ada di dalam lingkup lembaga pelatihan kerja itu sendiri.
Pertumbuhan lembaga pelatihan kerja yang semakin pesat ditambah dengan
munculnya persaingan diantara jurusan-jurusan untuk memenuhi kuota masing-
masing menyebabkan ketidakmerataan penyebaran peserta pelatihan. Tuntutan
terhadap lembaga pelatihan kerja dan setiap jurusan secara khusus dewasa ini
bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang baik diukur
berdasarkan prestasi akademik semata, melainkan keseluruhan program pendidikan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
26 | P a g e
dari lembaga-lembaga-lembaga pelatihan kerja harus mampu membuktikan kualitas
yang tinggi. Oleh karena itu, pengelola lembaga pendidikan dan jurusan dituntut
untuk semakin profesional dalam memberikan jasa atau layanan pendidikan
kepada peserta pelatihan.
Pengelola lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk perusahaan
jasa tidak boleh berfikir bahwa semua produk atau jasa yang ditawarkannya pasti
akan laku seluruhnya tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh
pelanggannya. Pihak pengelola lembaga pendidikan harus melihat apa yang
diinginkan oleh pelanggannya. Dengan kata lain, jika ingin meningkatkan nilai
dan kepuasan di mata pelanggan yakitu peserta pelatihan dan masyarakat secara
umum maka pengelola lembaga pendidikan harus memperhatikan kualitas jasa
(service quality) yang diberikan. Every business are business service, dan dalam
melakukan pelayanan perlu penekanan sikap yang simpatik, lembut, sopan, dan
penuh kasih sayang.21
Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa
akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya.22 Apabila pelanggan merasa puas,
kemungkinan besar dia akan kembali membeli produk/jasa yang sama itu lagi.
Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi (word of mouth)
yang baik terhadap prospek (calon konsumen) yang dikenalnya. Sebaliknya, jika
pelanggan dalam hal ini peserta pelatihan dan masyarakat luas memiliki persepsi
yang positif terhadap kualitas pelayanan lembaga tersebut, maka kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pelatihan kerja juga akan mengalami peningkatan.
Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pada kesetiaan peserta pelatihan dan
masyarakat luas untuk terus menggunakan jasa lembaga pelatihan kerja dan jurusan
tersebut dimasa yang akan datang.
Kepuasan pelanggan sangat banyak ditentukan oleh kualitas jasa yang
dikehendaki konsumen, sehingga perguruan tinggi, dalam hal ini fakultas sebagai
penyedia layanan pendidikan seharusnya menekankan pada pemberian layanan
yang berkualitas guna memperoleh kepercayaan peserta pelatihan dan masyarakat
21 Hermawan Kertajaya & Muhammad Syakir, 2006, Syariah Marketing (Bandung: Mizan pustaka),
hlm. 53. 22 Philip Kotler dan Armstrong, Gary, 2013, Prinsip- Prinsip Pemasaran ( NJ: Pearson
Education), hlm. 32.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
27 | P a g e
luas. Kualitas pelayanan itu sendiri terdiri dari lima unsur, yaitu: buti fisik
(tangibles), keandalan (reliabilitas), daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance) dan empati (empathy).
Selama ini penilaian kualitas jasa perguruan tinggi lebih menekankan pada
penilaian yang dilakukan oleh pihak lain (misalnya Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja), padahal titik sentral pengelolaan lembaga pelatihan
kerja itu sendiri adalah peserta pelatihan sebagai pelanggan utamanya. Oleh
karena itu, sangat penting bagi pengelola jurusan dan lembaga pelatihan kerja untuk
mendapatkan umpan balik (feedback) tentang kualitas jasa yang diberikan dari
sudut pandang penilaian Peserta pelatihan itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas,
penelitian ini mengevaluasi kualitas jasa dengan fokus pada lembaga pelatihan
kerja Andre Kalianyar Bojonegoro dari sudut pandang penilaian peserta
pelatihan.
B. Kajian Pustaka
B.1. Kualitas Layanan
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan.23 Pendekatan yang dikemukakan Goetsch Davis ini menegaskan bahwa
kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa
tetapi juga menyangkut kualitas manusia,kualitas proses dan kualitas lingkungan.
Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang
perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Dengan
demikian tidak benar jika perusahaan mengklaim diri telah memberikan kualitas
terbaik lewat produk atau jasa pada pelanggan, sebab yang dapat mengambil
kesimpulan baik dan tidaknya kinerja sebuah produk atau jasa yang dihasilkan
oleh perusahaan hanyalah konsumen atau pelanggan.
Salah satu cara agar penjualan produk (jasa) satu perusahaan lebih unggul
dibandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang
berkualitas dan bermutu yang dapat memenuhi tingkat kepentingan dan harapan
23 D.L. Goetsch & S Davis, 2010, Quality Management For Organizational Excellence: Introduction
to Total Quality, ( NJ: Printice Hall International, Inc), hlm 41.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
28 | P a g e
konsumen. Konsumen memilih pemberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan
dalam menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan membandingkannya dengan
apa yang mereka harapkan.24 Bila jasa yang mereka nikmati ternyata berada jauh
dibawah jasa yang mereka harapkan, para konsumen akan kecewa dan kehilangan
minat terhadap jasa tersebut, sebaliknya apabila jasa yang mereka nikmati memenuhi
atau melebihi tingkat kepentingan, mereka akan cenderung memakai kembali produk
jasa tersebut.
Adapaun lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh pelanggan dalam
mengevaluasi kualitas jasa, yaitu: (1) Tangibles (bukti fisik), yaitu suatu penampilan
fisik yang membuat suatu layanan berlangsung dengan lebih baik meliputi fasilitas
fisik, perlengkapan, pegawai, dan saranan komunikasi; (2) Reliability (keandalan),
yaitu seberapa jauh anda bisa memenuhi apa yang anda janjikan atau tawarkan
dengan segera, akurat, terpercaya, dan memuaskan bagi pelanggan; (3)
Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan memenuhi permintaan pelanggan
secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan lingkungan usaha; (4)
Assurance (jaminan), yaitu kemampuan atau sumber daya yang dimiliki yang akan
menentukan kemampuan memenuhi apa yang ditawarkan atau dijanjikan
sehingga dapat menimbulkan kepercayaan tanpa menimbulkan karaguan pelanggan
terhadap pelayanan, yang mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan;
serta (5) Empathy (empati), yaitu adanya upaya memberikan perhatian yang lebih
bersifat pribadi kepada pelanggan, melakukan kontak, hubungan, dan komunikasi
yang baik dengan pelanggan merupakan wujud empati kepada pelanggan.25
B.2. Kepuasan Konsumen
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja
(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.26 Kepuasan sebagai
suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu
24 Freddy Rangkuti, 2006, Measuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan Strategi
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan Analisis Kasus (Jakarta: PT. Gramedia), hlm. 17. 25A.,V.A. Parasuraman Zeithaml & Berry L.L.. 1985.A Conseptual Model of Service Quality and
its Implication for Future Research. Journal of Marketing, Vol.49, hlm. 103-104. 26 Philip Kotler and Kevin Lane, 2012, Marketing Management, Edisi 14, (London: Pearson
Education Ltd), hlm. 4.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
29 | P a g e
produk atau jasa.27 Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi
purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang- kurangnya sama atau melampaui
harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak
memenuhi harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan
kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan tentunya
bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan juga akan merasa sangat puas.
Kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel yaitu jasa yang dirasakan
(perceived service) dan jasa yang diharapkan (expected service). Bila jasa yang
dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, para pelanggan menjadi tidak akan
tertarik kepada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang terjadi adalah
sebaliknya, ada kemungkinan para pelanggan akan kembali menggunakan penyedia
jasa itu lagi.28
C. Hasil dan Pembahasan
Koefisien determinasi merupakan petunjuk mengenai besarnya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada
Tabel 1 dengan nilai Adjusted R2, yaitu sebesar 0,700. Hal ini mengindikasikan
bahwa 10% kepuasan peserta didik LPK Andre Kalianyar Bojonegoro oleh faktor
Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability. Sedangkan selebihnya,
90% kepuasan peserta didik menggunakan jasa pelayanan akademik dipengaruhi
oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model ini. Hal ini menunjukkan
bahwa kepuasan peserta didik dalam menggunakan jasa LPK yang ditawarkan tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility,
Reability, namun terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepuasan peserta didik.
Tabel 1. Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .849a .721 .700 .328
27 Ricky Griffin and Ronald J Ebert, 2013, Study Guide for Business Essentials, (NJ: Prentice
Hall), hlm. 622. 28 Freddy Rangkuti. op. cit. 21.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
30 | P a g e
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .849a .721 .700 .328
a. Predictors: (Constant), Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016)
Selain itu, fenomena lain yang dapat diketahui dari Tabel 1 di atas bahwa
kekuatan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari nilai R
= 0,849a. Artinya, terdapat hubungan antara faktor Empathy, Tangible, Assurance,
Responsibility, Reability terhadap kepuasan peserta didik menggunakan jasa LPK.
Namun karena nilai R mendekati angka nol (0), berarti kekuatan hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat dapat dikategorikan lemah.
Tabel 2. Hasil Regresi (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -.191 .281 -.679 .499
Tangible .270 .064 .316 4.196 .000
Reability .127 .095 .127 1.332 .187
Responsibility .168 .065 .225 2.582 .012
Assurance .192 .078 .197 2.459 .016
Empathy .298 .079 .332 3.763 .000
a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2012)
Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, maka berikut dapat disusun persamaan
regresi berganda pada penelitian ini.
Y = -0,191 + 0,270 X1 + 0,127 X2 + 0,168 X3+0,192 X4 + 0,298
X5
Kepuasan = -0,191 + 0,270 Bukti fisik + 0,127 Kehandalan + 0,168
Daya tanggap+0,192 Jaminan + 0,298 Empati
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
31 | P a g e
Dari persamaan di atas, menunjukkan hasil analisis yang dapat dinyatakan
berikut ini.
a. Konstanta (a) = -0,191, artinya bukti fisik (X1), kehandalan (X2), daya tanggap
(X3), jaminan (X4), empati (X5) = 0; maka keputusan nasabah (Y) menggunakan
jasa Layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro = -0,191.
b. Harga b1 = 0,270; artinya jika ada kenaikan satu skor bukti fisik (X1), maka
kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
sebesar 0,270, dimana variabel X2,X3,X4 dan X5 dianggap konstan.
c. Harga b2 = 0,127; artinya jika ada kenaikan satu skor kehandalan (X2), maka
kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
sebesar 0,127, dimana variabel X1,X3,X4 dan X5 dianggap konstan.
d. Harga b3 = 0,168; artinya jika ada kenaikan satu skor daya tanggap (X3), maka
kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
sebesar 0,168, dimana variabel X1,X2,X4 dan X5 dianggap konstan.
e. Harga b4 = 0,192; artinya jika ada kenaikan satu skor jaminan (X3), maka
kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
sebesar 0,192, dimana variabel X1,X2,X3 dan X5 dianggap konstan.
f. Harga b5 = 0,298; artinya jika ada kenaikan satu skor daya tanggap (X3), maka
kepuasan peserta didik (Y) menggunakan jasa LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
sebesar 0,298, dimana variabel X1,X2,X3 dan X4 dianggap konstan.
Hasil Uji t tersebut juga menggambarkan hubungan variabel secara parsial,
dengan kriteria pengujian hipotesis (taraf signifikansi 5%) sebagai berikut:
a. thitung X1 = 4.196 ≥ t tabel 1,993
Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada pengaruh secara
parsial antara variabel bebas bukri fisik dengan variabel terikat kepuasan peserta
didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
b. thitung X2 = 1.332 ≤ t tabel 1,993
Dengan demikian, Ho diterima dan Hi ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh
secara parsial antara variabel kehandalan dengan variabel terikat kepuasan
peserta didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar
Bojonegoro.
c. thitung X3 = 2.582 ≥ t tabel 1,993
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
32 | P a g e
Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada pengaruh secara
parsial antara variabel daya tanggap dengan variabel terikat kepuasan peserta
didik terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro.
d. thitung X4 = 2.459 ≥ t tabel 1,993
Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada pengaruh secara
parsial antara variabel jaminan dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik
terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro).
e. thitung X5 = 3.763 ≥ t tabel 1,993
Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada pengaruh secara
parsial antara variabel empati dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik
terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro).
Menilik pada taraf signifikansi pada Tabel Hasil Regresi tersebut, tampak
bahwa variabel bukti fisik memiliki pengaruh lebih kuat terhadap variabel kepuasan
dalam menggunakan layanan LPK, yakni dinyatakan dengan nilai signifikansi
sebesar 4.196. Karena nilai signifikasi varibel bukti fisik lebih besar dibandingkan
variabel bebas lainnya, yaitu variabel kemudahan dan variabel keuntungan.
Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 18.929 5 3.786 35.131 .000a
Residual 7.328 68 .108
Total 26.258 73
a. Predictors: (Constant), Empathy, Tangible, Assurance, Responsibility, Reability
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen
(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016)
Tabel 3 di atas menggambarkan pengujian regresi secara simultan
(menyeluruh) yang menggunakan Uji F, dengan kriteria pengujian hipotesis (taraf
signifikansi 5%) dan perhitungan SPSS diperoleh Fhitung = 35,131, dan Ftabel = 2,50 ;
35,131 ≥ 2,50. Dengan demikian, Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya, ada
pengaruh secara simultan antara variabel bebas (faktor bukri fisik, kehandalan, daya
tanggap, jaminan, dan empati) dengan variabel terikat (kepuasan peserta didik
terhadap layanan akademik pada LPK Andre Kalianyar Bojonegoro
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
33 | P a g e
D. Penutup
Bukti fisik yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat
bahwa mayoritas responden (53%) menyatakan bahwa kualitas layanan berupa bukti
fisik kurang sesuai dengan dengan unsur-unsur bukti fisik yang seharusnya
diberikan. Dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, bukti
fisik menyumbang sebesar 32% dalam memberikan tingkat kepuasan bagi
mahasiswa sehingga bukti fisik dalam kualitas pelayanan sangat penting dalam
meningkatkan kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan.
Mayoritas responden yaitu sebesar 49.0% menyatakan bahwa faktor
keandalan sudah sesuai bahkan 3.0% lainnya menyatakan sudah sangat sesuai,
namun demikian terdapat 43.0% responden menyatakan bahwa keandalan masih
kurang sesuai dan 5.0% lainnya menyatakan tidak sesuai. Sehingga kehandalan
dalam kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat memberikan
kepuasan yang lebih besar bagi konsumen. Tingkat ketanggapan di LPK sangat
rendah dimana terdapat 45.9% responden menyatakan bahwa ketanggapan kurang
sesuai, 17.5% menyatakan tidak sesuai dan 2,7% menyatakan sangat tidak sesuai.
Sementara yang menyatakan sesuai hanya sebesar 6,7%. Daya tanggap dalam
kualitas pelayanan di bidang ini perlu lebih ditingkatkan lagi.
Jaminan yang ditunjukkan telah sesuai dengan yang diharapkan dalam
memberikan pelayanan kepada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian
bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 61.0% menyatakan bahwa tingkat kuallitas
berdasarkan unsur Jaminan (Assurance) sudah sesuai dan bahkan 23.0% menyatakan
sangat sesuai. Hanya 1.3% yang menyatakan tidak sesuai dan 14.7% menyatakan
kurang sesuai. Faktor jaminan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan perhatian
kedepannya oleh pengelola LPK Andre Kalianyar Bojonegoro guna memberikan
kepuasan yang lebih besar kepada peserta didik atas pelayanan yang diberikan.
Empati dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa ditunjukkan oleh data
bahwa mayoritas sebesar 57.0% responden menyatakan kualitas berdasarkan empati
kurang sesuai dan 20.0% lain menyatakan tidak sesuai. Sementara 22.0% lainnya
menyatakan sudah sesuai dan 1.0% menyatakan sangat sesuai. Empati dalam dimensi
kualitas perlu ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kepuasan.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
34 | P a g e
Daftar Pustaka
A.,V.A. Parasuraman, Zeithaml & Berry L.L. 1985. A Conseptual Model of
Service Quality and its Implication for Future Research. Journal of
Marketing, Vol. 49.
A.,V.A. Parasuraman, Zeithaml & Berry L.L. 1998. SERVQUAL: A Muliple Item
Scale for measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of
Retailing, Vol. 64 No. 1.
D.L. Goetsch & S Davis. 2010. Quality Management For Organizational
Excellence: Introduction to Total Quality. NJ: Printice Hall International,
Inc.
Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra. 2011. Service, Quality & Satisfaction.
Edisi ke-3. Yogyakarta: ANDI.
Fandy Tjiptono. 2007. Manajemen Jasa. Yogyakarta: ANDI.
Freddy Rangkuti. 2006. Measuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan
Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan Analisis Kasus. Jakarta:
PT. Gramedia.
Ricky Griffin and Ronald J Ebert. 2013. Study Guide for Business Essentials. NJ:
Prentice Hall.
ISO 9004: 2000, Quality Management Systems – Guidelines for Performance
Improvements.
Husein Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Hermawan Kertajaya & Muhammad Syakir. 2006. Syariah Marketing. Bandung:
Mizan pustaka.
Philip Kotler dan Armstrong, Gary. 2013. Prinsip – Prinsip Pemasaran. NJ:
Pearson Education.
Philip Kotler and Kevin Lane. 2012. Marketing Manahement. Edisi 14. London:
Pearson Education Ltd.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
35 | P a g e
Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih
pada KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo
M. Ali Nur Huda
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi
kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank
syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada
KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo.
Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data
yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan
keuangan KSPS BMT MUS Sumberrejo dengan sampel penelitian data laporan
keuangan triwulan dari periode tahun 2009 sampai dengan 2016. Metode yang
digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh positif secara
signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dibuktikan dari
Uji F yang menujukkan Ha diterima karena nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Dari hasil
uji t disimpulkan bahwa variabel basil tabungan mudharabah dan basil deposito
mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut
dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk thitung pada variabel (X1) (0.020)
dan variabel (X2) (0,003) yang berarti Ho ditolak, sedangkan hasil koefisien
determinasi R2 sebesar 0,265 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank Syariah Mandiri 26,5%
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, dan Laba Bersih.
A. Pendahuluan
Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic
Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank syariah yang pada
awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi
perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak
yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan
dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
36 | P a g e
dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar
(ketidakjelasan).29
Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan
berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi
pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya
pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut
di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.30 Dalam pengertian lain, Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang sering
disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist
Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang
usaha pokonya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan
prinsip syariat Islam.31
Sama halnya dengan perbankan syariah, keberadaan lembaga keuangan
syariah juga tidak terlepas dari nilai-nilai syiar Islam di dalamnya. Sebagaimana
nilai-nilai yang berkembang pada lembaga keuangan syariah KSPS BMT Mandiri
Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo yang mengembangkan beberapa produk syariah
bervariasi dan inovativ. Alasan peneliti memilih menggunakan lembaga keuangan
ini berdasarkan hasil studi pendahulu yang penulis lakukan dengan mewawancarai
manajer KSPS BMT MUS Sumberrejo. Berdasarkan data keuangan yang telah
disusun, disebutkan bahwa laba bersih KSPS BMT MUS dari tahun 2009-2012
mengalami peningkatan yang baik, sedangkan dari tahun 2013-2015 laba bersih
KSPS BMT MUS mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2014,
29 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1. 30 Madnasir dan Rodho Intan, Manajemen Perbankan Syariah I (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan),
hlm. 5. 31 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
37 | P a g e
naik turunnya laba bersih BSM terjadi akibat faktor-faktor yang ada dalam
operasional KSPS BMT MUS tersebut. Laba yang naik memberikan nilai yang baik
pada KSPS BMT MUS dalam sisi kinerja lembaga keuangan, sedangkan laba yang
turun mengakibatkan hal-hal negatif yang diterima bank dan pegawai lembaga
keuangan. Misalnya tidak mendapatkan bonus, mengurangi penggunaan biaya
operasional lembaga keuangan, dan lain-lain.
Kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan ke
masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat
dikuasainya. Penghimpunan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber
dana dalam penyaluran pembiayaan lembaga keuangan dari ekstern. Disamping
kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan
terbatas pula. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan
pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa perbankan/ lembaga
keuangan lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.
Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, maka disediakan
berbagai macam produk perbankan.32
Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana
maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua
hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan.
Dalam akad mudharabah dapat dipakai dalam pengumpulan dana (funding) maupun
dalam penyaluran dana (financing). Dalam aktivitas penyaluran dana akad
mudharabah digunakan dalam produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
Dari hasil pengelolaan pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan akan
membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Prinsip bagi hasil (profit sharing)
merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga
keuangan syaraiah secara keseluruhan. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi
tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dengan
32 Adiwarman A. Karim, 2014, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada), hlm. 360.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
38 | P a g e
penyimpanan dana, maupun antara lembaga keuangan dengan nasabah penerima
dana.33
Dalam hal ini, Profit sharing pada KSPS BMT MUS menekankan bahwa
simpanan yang ditabung pada lembaga keuangan syariah nantinya akan digunakan
untuk pembiayaan, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi
menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan
menarik nasabah dalam memilih produk syariah. Idealnya, besaran nisbah yang
digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang
berkontrak, utamanya untuk kontrak mudharabah. Jadi, angka besaran nisbah ini
muncul sebagai hasil taawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PADA KSPS BMT MANDIRI
UMAT SEJAHTERA (MUS) SUMBERREJO”.
B. Tinjauan Pustaka
B.1. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan
dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,
seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi
sempit dan pasif.34
Prinsip produk berdasarkan jual-beli ini merupakan suatu sistem yang
menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang
yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian
barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).35
33 Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 279. 34 Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di
BMT Amal Mulia Suruh”, Tugas Akhir STAIN, Salatiga, 2013), hlm. 27 35 Muhammad, 2009, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press), hlm.
8
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
39 | P a g e
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan
dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).
Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan
kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah
mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh
tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak
pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka
potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan
nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan
atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariahjuga dapat
meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban
membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati
baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi
menjadi dua jenis:36
1. Mudharabah Muthlaqah
Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya
sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah
bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah
Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib
memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek
investasi.
B.2. Laba Bersih
Laba komprehensif (comprehensive income) adalah perubahan dalam ekuitas
entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta
36 Abdullah Saeed, 2008, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi
Kontemporer, Cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 91.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
40 | P a g e
keadaaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh
perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk
perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik.
Dengan demkian, laba komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan
kekayaan bersih (ekuitas) perusahaan sepanjang periode. Dapat disimpulkan, laba
komprehensif terdiri atas laba bersih dan laba komprehensif lainnya.37
Pada dasarnya tujuan hidup manusia untuk memperoleh kesejahteraan,
meskipun masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai
kesejahteraan. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memahami
kesejahteraan sebagai material duniawi. Dalam Islam, kesejahteraan diartikan
sebagai istilah falah. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam hanya
diperoleh dari Allah SWT, melalui ajaran AlQur’an dan Sunnah. Dalam Al-Qur’an
istilah falah sering digunakan sebagai ungkapan orang-orang yang sukses.38
Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara
pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh
pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba
atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya
yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih
kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita
kerugian.
Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam
menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan
keuntungan yang benar- benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba
usaha sering juga disebut dengan laba operasi.39
Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan
meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk
37 Hery, 2016, Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan (Jakarta: PT. Grasindo),
hlm. 83 38 Ibrahim Sany, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba
(Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)”. (Skripsi Program Sarjana
Universitas Diponegoro,Semarang,2014), hlm. 27 39 Muhamad Gade, 2005, Teori Akuntansi, (Jakarta: Almahira), hlm. 15-17
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
41 | P a g e
aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara
umum sebagai berikut: 40
1. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik
mendirikannya adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya
cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar
usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga
dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula
mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
3. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak
terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa,
mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
C. Hasil dan Analisis
Pembiayaan mudharabah merupakan produk pendanaan bank dengan prinsip
mudharabah. Dalam hal ini lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai mudharib
(pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).
Dana yang terkumpul digunakan bank untuk penyaluran pembiayaan mudharabah
ataupun ijaroh.
Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.
Nisbah yang didapat oleh KSPS BMT Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo
ini lah yang merupakan salah satu pendapatannya. Dari hasil penelitian di atas
dengan menggunakan program SPSS dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil
bank sebagai mudharib dalam pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap
laba bersih KSPS BMT MUS. Dengan menggunakan program SPSS diperoleh t
hitung sebesar 2,463 dengan nilai p value 0,020 t tabel sebesar 1,697. Karena nilai p
value 0,020 < 0,05 atau t hitung 2,463 > t tabel 1,697 maka dapat disimpulkan Ha
diterima. Maka secara parsial menunjukan bahwa bagi hasil pembiayaan musharabah
berpengaruh positif terhadap laba bersih KSPS BMT MUS.
40 Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank, (Bogor : Ghalia Indonesia),
hlm. 152
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
42 | P a g e
Dengan meningkatnya pembiayaan mudharabah di KSPS BMT MUS
diikuti dengan meningkatnya laba bersih KSPS BMT MUS. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang dilakukan Farida Purwaningsih (2016) yang
menyimpulkan bahwa bagi hasil pembiayan mudharabah berpengaruh signifikan
terhadap laba bank. Hal ini dikarenakan produk pembiayan merupakan salah satu
produk penyaluran dana yang paling diminati. Investasi dengan cara memberikan
pinjaman dana secara produktif adalah salah satu cara nasabah mempersiapkan diri
dikemudian hari. Produk pembiayaan di KSPS BMT MUS dengan prinsip
mudharabah bermacam-macam, dan sudah terjamin oleh Lembaga Penjaminan
Syariah (LPS) membuat nasabah semakin yakin dalam menginvestasikan dananya
kepada bank.
Selain tujuan tolong-menolong, mendapatkan bonus atau bagi hasil,
menambah minat nasabah menabung semakin tinggi. Semakin banyaknya
masyarakat yang menginvestasikan dananya dalam produk pembiayaan Syariah,
semakin besar pula KSPS BMT MUS menyalurkannya kembali kepada pembiayaan
atau ijaroh di bank. Pemanfaatan dana yang baik menghasilkan hasil yang baik pula,
misalnya keuntungan dari bagi hasil. Bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran dana,
dibagi sesuai porsi antara bank dan nasabah yang telah disepakati saat membuat
kontrak perjanjian.
Pada produk pembiayaan mudharabah, porsi nisbah nasabah adalah 34%,
sedangkan porsi nisbah KSPS BMT MUS adalah sebesar 66%.8 Hal ini dikarenakan
produk pembiayaan adalah produk yang pengambilan bagi hasilnya dapat diambil
oleh nasabah jika telah diadakan perhitungan profit sharing atas dana-dana usaha
yang telah dibiayai, maka ini membuat KSPS BMT MUS tidak bisa secara maksimal
mengelola dana nasabah karena mengandung risiko pembiayaan bermasalah. Oleh
karena itu, ditetapkan porsi nisbah nasabah lebih kecil dari pada porsi nisbah
lembaga keuangan. Namun, nisbah yang di dapat KSPS BMT MUS dari produk
pembiayaan mudharabah bukanlah pendapatan utama KSPS BMT MUS, karena
masih banyak sumber pendapatan lembaga lainnya yang menunjang laba bersih
lembaga.
Prinsip revenue sharing yang digunakan KSPS BMT MUS dalam pembagian
hasil, menyatakan bahwa pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah adalah
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
43 | P a g e
pendapatan yang sebelum dipotong dengan biaya lainnya, sedangkan biaya lainnya,
ditanggung oleh lembaga. Maka tidak sepenuhnya pendapatan terbesar KSPS BMT
MUS berada pada produk pembiayaan mudharabah.
D. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tentang
“Pengaruh Bagi Hasil Pembiayan Mudharabah terhadap Laba Bersih KSPS BMT
Mandiri Umat Sejahtera (MUS) Sumberrejo Periode 2009-2016”
dengan menggunakan regresi linear dan pengujian statistik dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaruh bagi hasil pembiayaan mudharabah secara parsial menyimpulkan
bahwa ada pengaruh positif terhadap laba bersih bank. Hal ini ditunjukkan dari t
hitung sebesar 2,463 dan nilai signifikansi 0,020 < 0,05 yang artinya Ho ditolak.
diterima.
2. Selain tujuan tolong-menolong, mendapatkan bonus atau bagi hasil, menambah
minat nasabah menabung semakin tinggi. Semakin banyaknya masyarakat yang
menginvestasikan dananya dalam produk pembiayaan Syariah, semakin besar
pula KSPS BMT MUS menyalurkannya kembali kepada pembiayaan atau ijaroh
di bank.
Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini penulis menyarankan
beberapa hal berikut:
1. KSPS BMT MUS harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik
lagi dalam peningkatan produk penghimpunan dana pada bank. Semakin
meningkatnya nasabah pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah akan
menambah nilai penyaluran pembiayaan dan diikuti dengan meningkatnya
laba bersih lembaga.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan BUS yang ada di
Indonesia agar lebih banyak pembanding dan lebih bisa menilai seberapa
berpengaruhnya produk pendanaan terhadap laba bersih bank.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen dari
penelitian ini dengan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi Laba
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
44 | P a g e
Bersih Bank Syariah. Dengan demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih
akurat
Daftar Pustaka
Abdullah Saeed. 2008. Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan
Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Adiwarman A. Karim. 2014. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta:
PT. Grasindo.
Heri Sudarsono. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan
Ilustrasi, Edisi 3. Yogyakarta: Ekonisia.
Ibrahim Sany. 2014. Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan
Terhadap Falah Laba (Studi Umum pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2009-2013. Skripsi Program Sarjana. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23,
Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Imam Wahyudi. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.
Madnasir dan Rodho Intan. 2010. Manajemen Perbankan Syariah I . Lampung:
Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
Muhamad, Manajemen. 2014. Dana Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad Asyhuri. 2013. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada
Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh,Tugas Akhir. Salatiga:
STAIN.
Muhammad. 2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta :
UII Press.
Muhamad Gade. 2005. Teori Akuntansi. Jakarta: Almahira.
Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank. Bogor:
Ghalia Indonesia.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
45 | P a g e
Pengaruh Variabel Fundamental dan Teknikal
terhadap Harga Saham Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII)
yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2009
Mifta Hulaikah
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Harga saham penting diketahui oleh investor agar dana yang telah diinvestasikan
dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal. Untuk mengetahui harga
saham terdapat dua cara yaitu secara fundamental dan teknikal. Variabel
fundamental yang digunakan dalam penelitian ini adalah EPS, DER, ROE dan CR.
Variabel teknikal yang digunakan adalah variabel harga saham masa lalu dan volume
perdagangan saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
masing-masing variabel fundamental dan teknikal terhadap harga saham perusahaan
Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-
2009. Pengambilan sampling dilakukan secara purposive dan menggunakan analisis
regresi berganda.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa seluruh variabel fundamental tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, variabel teknikal yaitu harga saham
masa lalu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel teknikal
yaitu volume perdagangan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap harga
saham. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah gunakan variabel fundamental
yang berasal dari lingkungan global, seperti inflasi, tingkat suku bunga, tingkat kurs
mata uang, atau variabel fundamental lainnyayang lebih dekat untuk memprediksi
harga saham.
Kata Kunci: Analisis Fundamental dan Teknikal, Harga Saham, Jakarta Islamic
Index
A. Pendahuluan
Keuntungan memiliki saham sebuah perusahaan bagi investor adalah agar
menjadi pemilik atas perusahaan tersebut, mendapatkan capital gain dan deviden 41.
Agar dapat berinvestasi pada saham, investor perlu mengetahui harga saham yang
dapat diketahui dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan teknikal.
Pendekatan fundamental adalah membandingkan nilai intrinsic suatu saham dengan
41 Halim, Abdul. 2002. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
46 | P a g e
harga pasarnya42. Salah satu pendekatan fundamental yang sering digunakan oleh
investor adalah informasi yang didapat dari laporan keuangan. Laporan keuangan
merupakan gambaran yang jelas tentang konsisi keuangan perusahaan43.
Rasio dari laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Earning Per Share (EPS) yaitu keuntungan per lembar saham atas investasi nilai
saham, sehingga investor dapat memutuskan berapa jumlah lembar saham yang
sebaiknya mereka beli untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Return On
Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian ekuitas atas modal sendiri. Semakin tinggi
rasio ini, maka posisi pemilik juga tinggi44. Debt to Equity Ratio (DER) yang
digunakan oleh investor untuk mengetahui sebarapa besar jumlah utang dibanding
dengan modal sendiri. Current Ratio (CR) adalah rasio yang digunakan oleh investor
untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan.
Pendekatan kedua adalah pendekatan secara teknikal, yaitu dengan
menganalisis perubahan saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Pola-polatertentu
yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa datang. variabel pada
pendekatan teknikal yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham di
masa lalu dan volume perdagangan. Harga saham masa lalu akan mencerminkan
harga saham sekarang atau masa depan, karena memiliki pola yang cenderung
berulang. Volume perdagangan yang besar menunjukkan bahwa saham yang
diperdagangkan tersebut banyak digemari oleh investor.
Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 saham yang dipilih sesuai dengan
syariah islam dengan nilai index sebesar 10045. Tujuan pembentukan JII adalah untuk
meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis
syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam
untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia.
42 Abdul Halim, 2002, Analisis Investasi, (Jakarta: Salemba Empat). 43 Irvan Fahmi, 2006, Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik, (Bandung: Refika
Aditama). 44 Kasmir, 2011, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo). 45 Jogiyanto, 2006, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPFE).
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
47 | P a g e
B. Kajian Pustaka
B.1 Saham
Saham menunjukkan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan.
Banyak sedikitnya jumlah saham yang dibeli akan menentukan presentase
kepemilikan dari investor tersebut. Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator
keberhasilan pengelola perusahaan, dimana kekuatan pasar ditunjukkan dengan
terjadinya transaksi perdagangan saham perusahaan di pasar modal.46
C. Analisis dan Hasil
C.1 Pengaruh EPS terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0,258.
Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05. Tidak
berpengaruh signifikannya EPS terhadap harga saham ini karena pada tahun 2008,
terjadi krisis besar-besaran hingga kurs mata uang rupiah terhadap dolar melemah
dan berfluktuatif, hingga mencapai titik Rp. 13.000. EPS mempunyai nilai satuan
mata uang, sehingga ketika kurs berfluktuatif, investor akan sulit menggunakan EPS
sebagai indikator harga saham.
C.2 Pengaruh DER terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0,389.
Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05. Tidak
berpengaruh signifikannya DER karena investor lebih memperhatikan tingkat suku
bunga yang dinaikkan oleh BI akibat adanya krisis. Sedangkan DER hanya
menunjukkan jumlah hutang tanpa disertai jumlah biaya bunga yang dipunyai oleh
perusahaan.
C.3 Pengaruh ROE terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0,245.
Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05. Tidak
46 Hendy Darmadji dan Fakhrudin, 2001, Pasar Modal di Indonesa: Pendekatan Tanya Jawab
(Jakarta: Salemba Empat).
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
48 | P a g e
berpengaruh signifikannya ROE disebabkan karena tingkat suku bunga yang tinggi
membuat investor lebih memilih menginvestasikan dananya ke deposito dibanding
pembelian saham.
C.4 Pengaruh CR terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0,159.
Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05. Tidak
berpengaruh signifikannya CR karena karakteristik dari CR itu sendiri, yaitu
adakalanya perusahaan mempunyai CR tinggi namun tidak dapat memenuhi
permintaan kas karena keterbatasan piutang ataupun persediaan yang hanya dapat
dijual dengan syarat tertentu.
C.5 Pengaruh Harga Saham Masa Lalu terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa harga saham masa lalu berpengaruh
signifikan terhadap Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai sig yang
diperoleh adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada batas kesalahan yang ditoleransi
yaitu 0,05. Investor agaknya masih menggunakan harga saham masa lalu untuk
memprediksi harga saham perusahaan.
C.6 Pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap Harga Saham
Penelitian menghasilkan bahwa volume perdagangan saham tidak
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hasil SPSS menyatakan bahwa nilai
sig yang diperoleh adalah 0,161. Nilai ini lebih besar daripada batas kesalahan yang
ditoleransi yaitu 0,05. Tidak berpengaruh signifikannya harga saham. Volume
perdagangan saham terlalu berfluktuatif sehingga sulit dijadikan prediktor harga
saham.
D. Penutup
Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah keseluruhan
variabel fundamental tidak dibuktikan dapat mempengaruhi secara signifikan harga
saham pada perusahaan JII yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009. Sedangkan pada
variabel teknikal, hanya harga saham masa lalu yang mempunyai pengaruh
siginifikan. Volume perdagangan saham tidak dapat dibuktikan dapat mempengaruhi
secara signifikan terhadap harga saham.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
49 | P a g e
Saran yang diberikan kepada penulis selanjutnya adalah lebih memperhatikan
faktor diluar perusahaan, seperti krisis, inflasi, tingkat suku bunga dan variabel
lainnya.
Daftar Pustaka
Abdul Halim. 2002. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
Hendy Darmadji dan Fakhrudin. 2001. Pasar Modal di Indonesa: Pendekatan Tanya
Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
Irvan Fahmi. 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik.
Bandung: Refika Aditama.
Jogiyanto. 2006. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.
Suad Husnan.1998. Manajemen Keuangan: Teori Dan Penerapnnya (Keputusan
Jangk Apendek) Buku 2. Yogyakarta: BPFE.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
50 | P a g e
Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah
pada Penghimpunan Dana Nasabah
di Bank Muamalat Capem Bojonegoro
Mundhori
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Kegiatan operasional Bank Syariah yaitu salah satunya penghimpunan dana nasabah
yang berprinsip Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-dhamanah. Dalam
kegiatannya bank akan menghimpun dana dari (Shahibul mal), dan dana tersebut
akan disalurkan kepada pihak lain/pengelola (mudharib), dalam hal ini bank hanya
sebagai lembaga intermediasi atau perantara antar (shahibul mal) pemilik dana, dan
(mudharib) pengelola dana.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif, yang betujuan untuk
mendiskripsikan penerapan mudharabah muthlaqah dan wadi’ah yad adh-dhamanah
pada produk tabungan PT. Bank Muamalat, Teknik analisis yang digunakan adalah
analisi kualitatif, analisis kulitatif memiliki sifat mendiskripsikan dan
menggambarkan obyek penelitian yag dijelaskan dalam bentuk kalimat.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa produk tabungan PT. Bank
Muamalat berprinsip mudharabah muthlaqah dan wadi’ah yad adh-dhamanah.
Dalam produk tabungan mudharabah, besarnya nisbah bagi hasil sudah ditentukan
oleh pihak bank, dengan mengunakan rata-rata dana nasabah dan HI-1000 yang
sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Untuk produk tabungan wadi’ah bersistem
titipan dengan pemberian besarnya bonus atas kebijakan dari pihak bank.
Keunggulan dari produk tabungan PT. Bank Muamalat yang beprinsip mudharabah
yaitu bagi hasil yang sangat kompetitif, sudah mnggunakan fasilitas ATM, internet
Banking, Mobile Banking. Dan, keunggulan dari produk tabungan wadi’ah yaitu
tidak dibebani biaya administrasi bulanan, berkesempatan mendapatkna bonus ditiap
bulannya.
Kata Kunci: Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Dhamanah
A. Pendahuluan
Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun
1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan
khusus tentang perbankan syariah diatur dalam UU No.21 tahun 2008.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
51 | P a g e
Bank Konvensional adalah bank yang dalam melakukan kegiatan usaha baik
dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana menggunakan prinsip bunga.
Sedang Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha baik menghimpun
dana maupun menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil.
Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah
meliputi :
1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, Tabungan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Asep S.N (2011;8)
Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank
konvensional, yakni sebagai intermediasi (Intermediary Institution) yang
mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut
kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari
transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan
kenuntingan dari pengambilan bunga, maka Bank syariah dari apa yang disebut
sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit
margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).
Dalam lembaga keuangan perbankan dilihat dari cara menentukan harga, bank
terbagi menjadi dua jenis yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah dan bank
berdasarkan prinsip konvensional. Adapun yang membedakan dari kedua jenis bank
tersebut dalam penentuan harga yaitu harga jual dan harga beli. Untuk Bank
Konvensional dalam penentuan harga ditentukan pada bunga dan dalam Bank
Syariah berdasarkan konsep islam yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil baik saat
untung maupun rugi.47
Pendirian Bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS) di bandung pada tahun 1991 dan PT.BPRS Heraukat di Nangroe
Aceh Darussalam. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis
47 Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm
177.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
52 | P a g e
Ulama’ Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua
Bogor, tanggal 18-20 Agustus 1990. Pendirian Bank Syariah merupakan hasil kerja
tim perbankan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) dengan dibentuknya PT. Bank
Muamalat Indonesia (BMI) dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal
1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, yang didukung
oleh cendekiawan masyarakat serta pengusaha. Disertai lahirnya UU No.7 tahun
1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil
baik bank maupun BPRS (Badan Pembiayaan Prinsip Syariah). (Andri Sumitro.2009
; 64). Dan Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri
Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.
Pada tahun 1994 BMI (Bank Muamalat Indonesia) telah menjadi Bank Devisa
produk pendanaan dengan menggunakan prinsip Wadi’ah (titipan), dan Mudharabah
(bagi hasil), sedang penanaman dananya dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi
hasil dan sewa.
Pendekatan yang dilakukan oleh keynes bahwa orang yang membutuhkan dana
untuk tiga kegunaan yaitu transaksi, cadangan (jaga-jaga) dan investasi. Oleh karena
itu, produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi yaitu berupa giro,
tabungan dan deposito Penerapan dalam Bank Konvensional berbeda dengan Bank
Syariah, karena Bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam
menyediakan produk penghimpunan dana. Adapun dana Bank Syariah dilihat dari
sumbernya terdiri atas modal titipan dan investasi.48
Dalam lembaga perbankan syariah, sumber dana bank berasal dari pemegang
saham dengan setoran modal yang kedua berupa titipan dengan tujuan memobilisasi
dana dengan menggunakan akad Al-Wadi’ah (titipan murni yang dapat diambil setiap
saat oleh pemiliknya). Secara umum Al-wadi’ah terdapat dua jenis yaitu; Wadi’ah
Yad Al-Amanah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah.
Dana bank yang ketiga berupa investasi. Dalam perbankan syariah akad yang
sesuai dengan investasi adalah Mudharabah. Tujuan Mudharabah adalah kerja sama
antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib) dalam hal ini
lembaga bank. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu
Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.
48 Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Kencana), hlm. 146.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
53 | P a g e
Dalam dunia perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan
dana pihak ketiga agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan berlandaskan
pada prinsip syariah. Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mengangkat judul
“Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhomanah Pada
Penghimpunan Dana Nasabah Di Bank Muamalat Capem Bojonegoro”.
B. Kajian Pustaka
B.1. Pengertian Mudharabah
Salah satu prinsip bank memperoleh dana yaitu berupa investasi mudharabah
yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna untuk
melakukan suatu usaha. Hasil dari investasi tersebut akan dibagi dengan pemilik
dana (nasabah yang menanamkan dananya di bank/penabung) sesuai dengan
kesepakatan di antara keduanya.
Menurut Muhammad Rawas Qal’aji, dalam kitabnya Mu’jam Lughat Al-Fuqaha
yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio, bahwa mudharabah berasal dari kata
dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini
lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usaha.49
Menurut Wahab Zuhaili, Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh
pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama
antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara keduanya.
Mudharabah menurut sebagian ulama fikih, adalah kontrak kerja sama antara
dua pihak, yang satu memiliki dan menyerahkan modal, sementara yang lain
mengelolanya, dengan ketentuan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Laba yang dibagi antara kedua pihak, sementara kerugian hanya ditanggung oleh
pemilik modal.50
Mudharabah secara umum merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk
melakukan kerja sama usaha, satu pihak mengkontribusikan dananya dan satu pihak
lainnya sebagai pengelola. Bagi hasil dari usaha tersebut dihitung sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati antara kedua pihak tersebut.51
49 Ibid., hlm. 95. 50Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 104. 51 Ismail, 2011, Perbankan Syariah, (Jakarta. Kencana), hlm. 83.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
54 | P a g e
B.2. Pengertian Wadi’ah
Dalam segi bahasa Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai meninggalkan atau
meletakkan, atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.
Dari aspek teknis, Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja si penitip kehendaki.52
Dalam fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan disebut dengan Al-Wadi’ah
yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima
titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang
menitipkannya.
Menurut para ulama’ madzab, Wadi’ah adalah suatu akad antara dua orang
(pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga
barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Barang tersebut
merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik meskipun tidak menerima
imbalan.
Dengan demikian dapat disimpulkan, Wadi’ah adalah suatu akad titipan dari
pihak yang menitipkan barang atau uang (asset) kepada pihak yang menerima barang
atau uang (asset) atas suatu kepercayaan dalam menjaganya, merawatnya dari
kerusakan kerugian, keamanan dan keutuhannya, baik perorangan atau badan hukum
dan penyimpan dapat mengembalikan saat penitip membutuhkan tanpa suatu
imbalan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah
pada Produk Tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia
Prinsip mudharabah diterapkan oleh PT. Bank Muamalat pada produk
tabungan mudharabah dengan sistem bagi hasil revenue sharing, yaitu
perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan, yang
berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan
52 Heri Sudarsono, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi), Edisi
ketiga, (Yogyakarta: Ekonosia), hlm. 64.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
55 | P a g e
nisbah yang disepakati. Metode ini digunakan oleh Bank Muamalat sebagai
metode perhitungan ditribusi bagi hasil yang mana bank dan nasabah
melakukan pembagian pendapatan (revenue) atas dasar total pendapatan yang
diterima sebelum dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan.
Pada Bank Muamalat perhitungan bagi hasil berpedoman pada HI-1000
(baca Ha-i-1000). Sehingga hasil yang akan didapat oleh nasabah setiap
bulannya akan berbeda. Maka dapat diketahui pada Bank Muamalat terdapat
sistem bagi hasil yang adil.
Berdasakan wawancara dengan CS, keuntungan yang akan diperoleh
nasabah tiap bulannya dapat mengalami peningkatan maupun penurunan
tergantung kepada HI-1000 dan nisbah bagi hasil. Bagi hasil nasabah
diberikan pada waktu akhir bulan.
Bagi hasil nasabah yang diberikan oleh Bank Muamalat melalui proses
perhitungan bagi hasil, dalam penghimpunan dana Bank Muamalat bertindak
sebagai mudharib (pengelola dana). Hal ini juga tidak lepas dari kedudukan
Bank Muamalat sebagai shahibul mal (pemilik dana) yang kegiatannya
menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan pihak ketiga.
Dalam Bank Muamalat, akad yang diterapkan pada produk tabungan
adalah akad mudharabah muthlaqah, pihak bank sebagai mudharib
(pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam hal
ini pihak bank bekerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan
sebuah usaha, yang usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah
islam. Bank diberi kebebasan dalam penyaluran dana akan tetapi bank tidak
bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam usahanya. Dari hasil
keuntungan yang diperoleh bank, maka bank akan membagi hasilkan
keuntungan tersebut kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan perjanjian
nisbah bagihasil yang dilakukan pada saat pembukaan rekening. Penentuan
nisbah bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia sudah dipaparkan dalam
pembahasan di atas.
Sistem titipan pada tabungan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat
Capem Bojonegoro adalah sistem bonus. Dengan pengertian bahwa bonus
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
56 | P a g e
yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kebijakan Bank
Muamalat, dengan syarat tidak ada perjanjian pada awal akad dalam
pembukaan rekening dengan penyebutan jumlah, nominal, dan besarnya
presentase.
Wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, dalam
hal ini penerima titipan adalah bank dan penitip adalah nasabah. Pihak Bank
Muamalat diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,
keamanan serta keutuhan barang/uang titipan tersebut, dan dikembalikan
kapan saja atas kehendak pemiliknya (nasabah). Karena memakai prinsip
Wadi’ah Yad Dhamanah, maka bank boleh memanfaatkan harta titipan
tersebut.
Dalam Bank Muamalat, besarnya presentase bonus pada tabungan yang
berakad wadi’ah tidak disebutkan pada saat akad, nasabah dapat menikmati
bonus yang diberikan bank saat akhir bulan, akan tetapi besarnya bonus yang
diberikan sangat sedikit sekali. (wawancara bersama umi fathonah (CS Bank
Muamalat) pada tanggal 15 Agustus 2014 pada pukul 11.35 WIB.
Bank sebagai penerima titipan (bank) diberi hak untuk memanfaatkan
barang titipan nasabah, yang pemanfaatan tersebut tentu akan mendapat
penghasilan, yang penghasilan tersebut sepenuhnya milik bank, serta bank
sebagai penanggung seluruh kemungkinan atas kerugian dalam pemanfaatan.
Tidak dilarang apabila bank memberi kontribusi bonus dengan catatan bonus
tersebut benar-benar atas kebijakan bank.
2. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil
Berdasarkan hasil wawancara dan interview. Cara-cara perhitungan bagi hasil
mudharabah pada produk tabungan, dengan penentuan nisbah bagi hasil nasabah.
Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia
adalah, sebagai berikut :
Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah :
Tabungan muamalat : 10%
Tabungan muamalat umrah : 30%
Tabungan muamalat wisata : 30%
Tabungan muamalat prima :
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
57 | P a g e
< 25 jt : 5%
25 jt - < 25jt : 10%
50 jt - <100 jt : 40%
100 jt – 250 jt : 50%
<250 jt : 62 %
Deposito
1 bulan : 50:50
3 bulan : 51:69
6 bulan : 53:47
12 bulan : 54:46
3. Perhitungan Mudharabah dan Wadi’ah
Proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk tabungan di PT. Bank
Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :
Bagi hasil nasabah :
Rata-rata dana nasabah x HI-1000 x Nisbah nasabah
1000 100
Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat di lakukan dengan lebih dahulu
menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh
dari penyaluran setiap 1000 rupiah dana yang di investasikan oleh Bank. Untuk bulan
Agustus HI-1000 pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar 8,51. Hal tersebut
berarti bahwa setiap Rp.1000 dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan
Rp.8,51. Apabila nisbah nasabah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50% dari Rp.8,51
sehingga untuk setiap Rp.1000 dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar
Rp.4,255.
Nisbah (Rasio) adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak
yang proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank.
Tabungan Mudharabah
Sebagai contoh seorang nasabah yang bernama Bapak Andi memiliki Tabungan
Muamalat Wisata pada bulan Agustus 2014 di Bank Muamalat dengan rata-rata dana
nasabah adalah Rp.7.000.000. di ketahui nisbah tabungan adalah 30:70 dan HI-1000
pada bulan Agustus 2014 adalah 8,51 maka rumus perhitungannya adalah :
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
58 | P a g e
Bagi hasil tabungan Bapak Andi :
= Rp.7.000.000 x 8,51 x 30%
1000 100
= Rp.7000 x 8,51 x 0,3
= Rp.17.871
Deposito
Sebagai contoh seorang nasabah yang bernama Ibu Dinda menyimpan deposito
Mudharabah Muthlaqah di Bank Muamalat pada bulanAgustus 2014 senilai
Rp.10.000.000, dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito
mudharabah 1 bulan adalah 50:50 dan HI-1000 pada bulan Agustus 2014 adalah
8,51, maka rumus perhitungan besarnya nilai bagi hasil yang akan didapatkan oleh
ibu dinda adalah :
Jawab :
Bagi hasil ibu dinda :
= Rp. 10.000.000 x 8,51 x 50%
1000 100
= Rp. 10.000 x 8,51x 0,5
= Rp. 42.550,00
Proses perhitungan bonus pada produk tabungan wadi’ah sudah diatur dalam
perhitungan komputer, tidak dapat dihitung secara manual. Besarnya bonus juga
tidak dapat ditentukan pada awal akad perjanjian, karena produk tabungan ini
bersifat titipan. Ibu Umi mengungkapakan bahwa besarnya bonus yang diberikan
tidak maksimal karena tiap bulan belum pasti mendapatkan bonus dan besar
presentasinya jugs sangat kecil.
4. Pendistribusian Bagi Hasil dan Bonus
a) Pendistribusian bagi hasil
Pendistribusian bagi hasil tabungan yang telah dilakukan oleh PT. Bank
Muamalat Capem Bojonegoro diberikan pada akhir bulan. Pendistribusian ini
diberikan pada tabungan muamalat, tabungan umrah, tabungan wisata,
tabungan prima dan deposito.
Bagi hasil diberikan langsung oleh bank, dengan menghitungnya disetiap
akhir bulan dan dimasukan langsung kerekening nasabah sehingga saldo
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
59 | P a g e
nasabah akan bertambah ditiap akhir bulannya. Semakin besar rata-rata dana
nasabah, semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah.
(wawancara dengan Rahardian.R. (teller PT. Bank Muamalat) pada tanggal
15 Agustus 2014 pada pukul 14:00 WIB)
Dalam pemberian bagi hasil produk tabungan, Bank Muamalat tidak
membatasi jumah hari hanya saja bagi hasil diberikan di setiap akhir bulan,
dan Bank juga tidak memberi batasan nominal dalam pemberian bagi hasil
akan tetapi bagi hasil akan diberikan pada nasabah apabila saldo nasabah
diatas saldo minimal. Kecuali pada produk tabungan muamalat prima,
terdapat batasan minimal dalam pemberian bagi hasil sesuai dengan
ketentuan Bank Muamalat, seperti yang dijelaskan di atas dan untuk deposito
terdapat batasan jangka waktu dalam pemberian bagi hasil, sesuai dengan
jangka waktu transanksi yang sudah dijelaskan diatas.
b) Pendistribusian bonus
Pendistribusian bagi hasil tabungan yang telah dilakukan oleh PT. Bank
Muamalat Capem Bojonegoro diberikan pada akhir bulan. Pendistribusian ini
diberikan pada tabungan Giro, tabungan haji arafah dan tabunganKu.
Sama halnya dengan tabungan mudharabah, bonus juga diberikan Bank
Muamalat di setiap akhir bulan, akan tetapi besarnya persentase bonus tidak
dapat diketahui sebelumnya, karena bonus ini mempunyai sifah hibah. Tidak
ada batasan besarnya nominal dalam pemberian bonus, hanya saja pemberian
diberikan pada nasabah apabila saldo nasabah di atas saldo minimal.
Dari pendistribusian bagi hasil dan bonus, nasabah lebih diuntungkan,
keuntungan tersebut dapat dirasakan nasabah karena tidak ada batasan hari
dalam pemberian bagi hasil, kecuali pada deposito dan tidak ada batasan
nominal ditiap bulannya kecuali pada pada produk tabungan prima. Pada
Bank Muamalat, walaupun uang telah ditabungkan oleh nasabah di bank akan
tetapi uang tersebut belum disalurkan kepihak lain dalam bentuk pembiayaan,
namun nasabah akan mendapatkan bagi hasil dan bonus dari Bank Muamalat
disetiap bulannya, sejatinya kegiatan opersional bank adalah menghimpun
dana dari nasabah dan menyalurkan kepada nasabah dengan proses
perputaran uang. Maka oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi Marketing
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
60 | P a g e
pembiayaan untuk lebih meningkatkan lagi etos kerja dalam menyalurkan
dana tersebut kepada pihak-pihak lain, dengan catatan usaha yang
mendapatkan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah islam, sehingga
keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang syariah sehingga akan
memberikan ketenangan bathin.
5. Keunggulan Produk Tabungan yang Berprinsip Mudharabah Muthlaqah
dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah
a. Keunggulan produk tabungan mudharabah
Adapun keunggulan-keunggulan produk tabungan yang berprinsip
mudharab muthlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah, sebagai
berikut :
1) Tabungan muamalat
a) Sudah menggunakan fasilitas mobile banking dan internet banking
b) Mendapatkan bagi hasil di tiap bulannya
c) Online di seluruh outlet PT. Bank Muamalat Indonesia diseluruh dunia
d) Mendapatkan fasilitas kartu Shar-E
e) Dapat melakukan pembayaran dan pembelian
f) Dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah
g) Aman dan terjamin
2) Tabungan muamalat umrah
a) Mendapatkan fasilitas ATM (ATM reguler dan ATM gold dan sesuai
dengan pilihan nasabah
b) Menggunakan fasilitas internet banking, mobile banking dan salam call
center
c) Untuk non-keuangan, nasabah dapat menggunakan fasilitas internet
banking untuk mendapatkan informasi seperti, informasi non tunai,
mutasi rekening (hari ini, 5 transaksi terakhir, 3 bulan terakhir, dapat
mengubah password, mengubah email, dan dapat melakukan transaksi
langsung terjadwal dan tertunda.
d) Bagi hasil yang optimal
e) Mendapat asuransi jiwa
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
61 | P a g e
f) Pembukaan awal sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat
g) Bebas biaya administrasi
h) Gratis biaya penutupan rekening (apabila sesuai dengan jangka wajtu
penempatan dana yang telah disepakati)
i) Gratis biaya autodebet setoran bulanan.
3) Tabungan muamalat wisata
a) Memberi kenyamana karena terdapat fasilitas asuransi jiwa
b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, mempercepat penambahan
saldo secara optimal
c) Memberi kemudahan pada nasabah yang ingin merencanakan liburan
d) Biaya administrasi ringan
4) Tabungan muamalat prima
a) Untuk perorangan dan untuk non-perorangan atau lembaga
b) Setoran awal yang ringan
c) Nasabah dapat melakukan penarikan sesuai kebutuhannya
d) Mendapatkan bagi hasil yang sangat menguntungkan
e) Memberi kemudahan dalam bertransaksi kapan saja di ATM muamalat
(tidak ada biaya penarikan atau gratis), ATM bersama atau ATM prima
(biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan jaringan ATM yang
berlogo VISA diseluruh dunia
5) Deposito
a) Bagi hasil yang sangat menarik dan optimal tiap bulannya
b) Dana nasabah akan diolah sesuai syariah dalam berinvestasi
sehingga nasabah akan merasa tenang batinnya
c) Adanya ketentuan dalam berinvestasi yaitu 1,3,6 dan 12 bulan
d) Online di seluruh outlet Bank Muamalat
e) Pilihan dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dari bagi hasil
f) Dan, bebas biaya administrasi bulanan
Dari keterangan di atas produk tabungan yang berakad
mudharabah muthlaqah sudah menggunakan fasilitas ATM, Internet
Banking dan Mobile banking. selain itu juga nasabah mendapatkan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
62 | P a g e
nisbah bagi hasil yang sangat kompetitif, dan online di seluruh outlet
Bank Muamalat.
b. Keunggulan Produk Tabungan yang Berprinsip Wadi’ah
Keunggulan-keuggulan produk tabungan yang berprinsip wadi’ah yad adh-
dhamanah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah, sebagai berikut :
1) Giro
Produk giro terdapat dua jenis, yaitu giro muamalat attijary, dan giro
muamalat ultima.
Giro muamalat attijary menggunakan prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah,
dengan keunggulannya adalah, sebagai berikut :
a) Mendapatkan fasilitas ATM
b) Memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi
c) Bebas biaya administrasi
Giro muamalat ultima, giro jenis ini menggunakan prinsip mudharabah
muthlaqah, adapun keunggulan dari giro muamalat ultima adalah, sebagi berikut :
a) Memberi kemudahan dalam bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif
b) Terdapat sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan
c) Memberi bagi hasil yang optimal
d) Mendapat fasilitas ATM VISA debet Gold untuk nasabah perorangan
e) Tersedia Cek/Bilyet Giro
2) Tabungan haji arafah
Keunggulan dari tabungan muamalat haji, adalah :
a) Memberi kebebasan nasabah dalam setoran bulanan, sesuai dengan
kemampuan nasabah
b) Dana akan dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan nasabah
dalam melaksanakan ibadah haji
c) Bekerjasama dengan SISKOHAT Departemen Agama, dan Insya Allah
memberi kepastian nasabah dalam mendapatkan porsi keberangkatan ibadah
haji
d) Saldo nasabah yang mencapai saldo minimal Rp.5000.000 maka nasabah
akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, yang telah ditetapkan oleh
Bank Muamalat
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
63 | P a g e
e) Setelah pembayaran keberangkatan haji lunas dan nasabah akan menutup
rekening, maka nasabah akan diberi kebebasan dalam penutupan rekening
dan bebas biaya administrasi bulanan dan gratis perlindungan asuransi
3) TabunganKu
Keunggulan dari tabunganKu adalah :
a) Tidak ada biaya administrasi
b) Bebas biaya penarikan tunai di counter teller
c) Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.20.000
d) Setoran selanjutnya Rp.10.000
e) Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan
f) Dapat digunakan sebagai rekening sumber untuk pembayaran angsuran
pembiayaan di Bank Muamalat dan pendebitan rutin
g) Bebas biaya pergantian buku tabungan apabila buku tersebut rusak/hilang
tapi untuk pertama kalinya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari produk
tabungan yang berakad wadi’ah yad adh-dhamanah, yaitu : Bebas biaya
administrasi tiap bulannya, Menggunakan fasilitas ATM, untuk giro tersedia
cek/bilyet giro, bekerja sama dengan SISKOHAT untuk tabungan haji arafah.
6. Kesesuaian Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah pada
Penghimpunan Dana terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional
Produk penghimpunan dana bank muamalat yang berprinsip mudharabah
muthlaqah. Seperti yang diungkapkan oleh Umi Fathonah selaku Customer
Service bahwa mudhrabah adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah,
dalam hal ini nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
yang berkerja sama dengan pihak ketiga. Dengan perjanjian pembagian
keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang ditentukan
pada awal akad saat nasabah melakukan pembukaan rekening .
Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad
mudharabah. Dalam Bank Muamalat, akad yang diterapkan pada produk
tabungan adalah akad mudharabah muthlaqah, pihak bank sebagai mudharib
(pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana).
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
64 | P a g e
Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Santi selaku marketing PT. Bank
Muamalat, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana pihak bank tidak asal
memberi pembiayaan pada nasabah yang akan meminjam dana. Banyak hal yang
harus dipertimbangkan oleh bank, diantaranya usaha tersebut tidak memproduksi
barang-barang yang tidak ada kejelasan dalam hukumnya, tidak mengandung
unsur gharar dan maisir, seperti pabrik pembuatan rokok, hotel, dan usaha
lainnya. Dalam penyaluran dana, bank sudah menyentuh kesektor-sektor riil,
manufaktur, ekspor impor dan properti.
Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, yang dilakukan selama
proses penelitian terhadap produk tabungan Bank Muamalat, baik dari jenis
tabungan maupun sistem bagi hasil yang dijalankan dalam kegiatan operasional.
Menjelaskan bahwa penghimpunan dana di Bank Muamalat Capem Bojonegoro
dapat dikatakan sesuai dengan syariah islam, karena kegiatan operasionalnya
sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Seperti halnya penentuan
keuntungan antara nasabah dan bank tidak ditentukan berdasarkan nominal, akan
tetapi berdasarkan nisbah bagi hasil di awal akad. Dilihat dari akad-akadnya
Bank Muamalat sudah menerapkan akad-akad yang sesuai syariah islam, akad
yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana adalah akad Mudharabah
Muthlaqah.
Akan tetapi ada hal yang masih meragukan sistem bagi hasilnya dalam
artian masih syubhat (tidak jelas) karena setelah diamati ternyata sistem bagi
hasil Bank Muamalat masih ada sebagian kecil yang belum sesuai dengan syariah
islam yaitu tentang penentuan nisbah bagi hasil. Pada aplikasinya pihak bank
menentukan jumlah nisbah bagi hasil baik untuk nasabah maupun untuk bank,
seperti pada deposito untuk jangka 1 bulan nisbahnya 50:50 . Pihak nasabah
hanya dapat mengikuti keputusan bank dalam penentuan nisbah bagi hasil.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produk tabungan
mudharabah sudah sesuai dengan syariah islam dan Fatwa dewan Syariah
Nasional, No: 02/DSN/IV/2000 untuk tabungan, dan Fatwa DSN No:
03/DSN/IV/2000 tentang deposito. Yaitu bank sebagai pengelola dana dapat
melakukan berbagai macam usaha yang sesuai syariah, dan saat bank
mendapatkan keuntungan, bank membagihasilkan keuntungan yang telah
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
65 | P a g e
diperoleh kepada pihak nasabah, yang besarnya nisbah bagi hasil telah disepakati
antara bank nasabah pada saat pembukaan rekening. Akan tetapi ada hal kecil
yang tidak sesuai dengan syariah islam yaitu dalam penentuan nisbah bagi hasil
ynag sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, jadi nasabah hanya menyepakati atas
perjanjian dalam pemberian nisbah bagi hasil.
7. Produk Tabungan Berprinsip Wadi’ah
Produk tabungan Bank Muamalat berprinsip titipan dengan akad wadi’ah
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi bahwa, wadi’ah adalah akad titipan,
dimana penitip menitipkan dananya kepada penerima dana, yang dana tersebut
dapat diambil kapan saja pada saat penitip membutuhkan, dengan kontribusinya
bank akan memberi bonus kepada nasabah, sesuai dengan kebijakan bank.
Seperti yang dijelaskan diatas bahwa tabungan merupakan simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, yang tidak dapat
ditarik dengan cek atau sejenisnya. Dan, Giro adalah jenis simpanan wadi’ah
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro.
Dalam kegiatan operasional penghimpunan dana dengan prinsip titipan,
nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Muamalat
dalam mengelola dan memanfaatkan dana titipan. Dalam akad ini bank akan
memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatan dana sehingga keuntungan
tersebut seluruhnya menjadi milik bank. Bank Muamalat diperbolehkan
memberikan bonus kepada nasabah yang bonus tersebut tidak disebutkan dalam
akad perjanjian, apabila disebutkan sama halnya dengan bunga.
Landasan hukum wadi’ah :
a. Surat Al-Baqarah, ayat : 283
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. فان امن بعضكم بعضا ف د الذ ل
تمن ذق الله ربذه وال تكتموا الشذهدة ومن كتمو ها فإنذه إثم قلبه وا ا لله بما امانته ولت
م.)البقره : ( ۳۸۲تعملون عل
Artinya :
“ Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat secara tunai sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
66 | P a g e
tanggungan yang dipegang oleh berpiutang akan tetapi, jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian
dan barang siapa menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya”. (Al-Baqarah:283)
b. Hadist Nabi
رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عن أبى هر
ه وسلذم : أد األمنة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك. عل
Artinya :
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda Tunaikanlah
amanahnya kepada orang yang mempercayakan (menitipan) kepadamu dan
janganlah engkau berkhianat kepada yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi
dan Abu Dawud)
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang
tabungan, sebagai berikut :
1) Bersifat simpanan
2) Simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian
(‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.
Landasan Hukum Giro. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa
Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan,
sebagai berikut :
1) Bersifat titipan
2) Simpanan dapat diambil kapan saja (on call)
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk
pemberian (‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.
Dari ayat di atas, dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa
ulama’ sepakat bahwa akad wadi’ah hukumnya boleh dan disunatkan dengan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
67 | P a g e
tujuan untuk seling membantu antara sesama manusia. Produk ini bersifat titipan,
maka bank tidak berhak memberikan imbalan kepada nasabah, begitu juga
sebalinya. Kecuali apabila bank ingin memberikan bonus kepada nasabah dengan
syarat bonus tersebut tidak disebutkan pada saat akad.
Dalam Bank Muamalat produk Giro seperti yang dijelaskan di atas, ada
dua jenisnya yaitu giro muamalat attijary dan giro muamalat ultima. Giro
muamalat attijary berakad wadi’ah dan giro muamalat ultima berakad
mudharabah.
D. Penutup
Dari analisa penjelasan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis tentang
penerapan Mudharabah Muthlaqah dan Wadi’ah Yad Dhamanah pada
penghimpunan dana nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Bojonegoro,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Prinsip mudharabah muthlaqah yang diterapkan pada penghimpunan dana
nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia berdasarkan profit sharing yaitu bagi
hasil, besarnya nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh Bank Muamalat Capem
Bojonegoro dan tidak ada kesepakatan penentuan bagi hasil antara nasabah dan
bank, yang nasabah tersebut mengikuti ketentuan dari bank. Adaun rumus
pehitungan bagi hasil nasabah, adalah sebagai berikut :
Bagi hasil : Rata-rata dana nasabah x HI-1000 x Nisbah nasabah
1000 100
Rumus tersebut digunanakan untuk menghitung produk tabungan mudharabah
dan deposito mudharabah, yang membedakan hanya pada nisbah bagi hailnya.
Prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah yang diterapkan pada produk
penghimpunan dana dengan sistem bonus, bonus diberikan bank kepada
nasabah, dan bonus tersebut tidka diperjanjkan pada saat awal akad. Besarnya
bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan bank muamalat.
2. Keunggulan dari produk tabungan mudharabah PT. Bank Muamalat adalah :
a. Menggunakan fasilitas ATM, mobile banking dan internet banking
b. Mendapatkan bagi hasil yang optimal
c. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
68 | P a g e
d. Untuk tabungan umrah dan wisata mendapatkan asuransi jiwa.
Keunggulan dari produk tabungan wadi’ah PT. Bank Muamamat adalah :
a. Bebas biaya administrasi tiap bulannya
b. Menggunakan fasilitas ATM
c. Untuk giro, tersedia cek/bilyet giro
d. Bekerja sama dengan SISKOHAT untuk tabungan haji arafah
3. Prinsip mudharabah muthlaqah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, No:02/DSN-MUI/IV/2000 tetang tabungan, dan Fatwa DSN
No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu nasabah sebagai shahibul mal
(pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana), bank dalam
mengelola dana nasabah bekerjasama dengan pihak lain, modal yang
disalurkan harus berbentuk uang, sebagai imbalanya nasabah akan memperoleh
nisbah bagi hasil yang dituangkan pada awal pembukaan rekenig, dan bank
tidak ada hak untuk mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan.
Untuk wadi’ah juga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional,
Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yaitu bahwa bersifat
simpanan, yang dapat diambil kapan saja, dan nasabah akan mendapatkan
imbalan dari bank. Dan Fatwa DSN N0:01/DSN-MUI/IV/2000 tentng giro,
yaitu bersifat titipan, yang dapat diambil kapan saja, dan nasabah akan
mendapatkan imbalan dari bank.
Daftar Pustaka
Adiwarman Karim. 2004. Bank islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Ahmad Wardi Musclih. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta : Amzah.
Andri Soemitro. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Kencana.
Arsyad Soeratno dan Lincolin. 2008. Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.
Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan.
A.S. Nugroho. 2011. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
dengan Perbankan Konvensional. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
69 | P a g e
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan, Giro dan Deposito.
Hendi Suhendi. 2002. Fiqih Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan syariah (Deskripsi dan
Ilustrasi). Edisi ketiga. Yogyakarta : Ekonosia.
Hidayati, W. (2012). Strategi pemasaran produk funding pada PT. BPRS Ben
Salamah Purwodadi. Skripsi. Program DIII Perbankan Syariah Fakultas
Syariah. Institusi Agama Islam Negeri Walisongo.
Lexi Moleong. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta. Kencana.
Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
Mahmud Junus. 1993. Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim. Bandung: PT.Al-Ma’arif.
Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. Lembaga keuangan Islam Tinjauan
Teoristis dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Rachmat Syafi’i. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung :
Alfabeta.
Sulistiawati, U.I. (2011). Prosedur Pendanaan dengan Prinsip Wadi’ah dan
Mudharabah pada PT. BRI Syariah Cabang Solo Slamet Riyadi. Skripsi.
Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Kencana.
S. Arikunto. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
70 | P a g e
Kompetensi Sosial Kewirausahaan Mencapai
Sustainable Competitive Advantages dalam Persektif Bisnis Islam
pada Pengrajin Batik Jumput Bojonegoro
Nurul Fitriandari
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Usaha kecil terbukti memiliki daya tahan yang jauh lebih tangguh dalam
menghadapi krisis ekonomi global, dibandingkan badan usaha besar lainnya.
Kelebihan usaha kecil juga dapat menyerap tenaga kerja domestik lebih optimal,
sama halnya dengan para pengrajin batik jumput di Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro. Hanya saja, permasalahan umum yang dialami oleh para
pengrajin batik jumput ini yakni bagaimana para pengrajin batik dapat memiliki
kompetensi sosial kewirausahaan berlandaskan perspektif bisnis Islam yang dapat
dimanfaatkannya untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
terciptanya sustainable competitive advantages pada para pengrajin batik jumput,
meliputi komitmen, kepercayaan dan jejaring. Populasi dan sampel penelitian
adalah seluruh pengrajin batik jumput di Kecamatan Sumberrejo, sejumlah 60
orang. Analisa Data menggunakan Analisisi Regresi Linier Berganda. Hasil
penelitian membuktikan bahwa komitmen, kepercayaan, dan jejaring berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penciptaan keunggulan bersaing yang
berkelanjutan.
Kata Kunci: Keunggulan bersaing berkelanjutan, Komitmen, Kepercayaan, Jejaring
A. Pendahuluan
Peranan usaha kecil dan menengah dapat dikhususkan sebagai penyaji
kesempatan usaha, lapangan pekerjaan secara luas dan peningkatan kinerja ekspor.
Pembuktian nyata tampak dari karakteristik usaha kecil dan menengah yang
fleksibel mampu untuk bertahan lebih lama dari krisis ekonomi, dan lebih
memanfaatkan sumberdaya lokal sehingga bisa lebih diandalkan untuk mendukung
ketahanan ekonomi.53 Pentingnya peranan usaha kecil dalam mengembangkan
53 T. Tambunan, 2005, Konsep, Kebijakan, dan Strategi (Yogyakarta: BPPE), hlm. 13.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
71 | P a g e
perekonomian nasional ditunjukkan melalui Undang-Undang RI Nomor 20 tahun
2008 tentang Usaha Kecil dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32
tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, bahwa usaha kecil
merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai
kedudukan, potensi dan peranan yang penting serta strategis dalam mewujudkan
pembangunan ekonomi nasional yang kokoh.54 Usaha kecil perlu diberdayakan agar
dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang dan menjadi
usaha menengah. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk
memperdayakan mereka.
Usaha kecil menengah dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan
masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi. Beberapa permasalahan
yang sebaiknya mendapat perhatian dari berbagai pihak antara lain terkait usaha
kecil menengah meliputi: (a) rendahnya produktivitas, sumber daya manusia dan
manajemen yang belum profesional, kurang tanggap terhadap perubahan teknologi
dan kurangnya permodalan; (b) akses pasar yang belum memadai, termasuk di
dalamnya jaringan distribusi yang berfungsi sebagai jalur pemasaran belum berjalan
efisien; (c) belum adanya tanda-tanda membaiknya perekonomian nasional; serta (d)
tantangan dari perkembangan perdagangan bebas dalam rangka menghadapi AFTA,
APEC, dan GATT/WTO yang akan berpotensi membawa dampak negatif pada
realisasi peningkatan persaingan usaha.55
Berbagai persoalan di atas memerlukan kebijakan dalam upaya pembinaan
dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat mendorong kemajuan dan
kemandirian serta mampu meningkatkan peran sertanya dalam perekonomian
nasional.56 Para pengusaha kecil dan menengah harus mampu mengembangkan
usaha secara lebih kreatif dan inovatif dengan selalu berorientasi pada kebutuhan
pasar, kualitas produk, perkembangan selera konsumen, serta meningkatkan daya
saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan selalu mengikuti
perkembangan informasi teknologi.57
54 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil. 55Slamet Riyadi, 2001, Banking Assets and Liability Management (Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 21 – 22. 56 Ibid. Hal. 22. 57 Prawirokusumo S, 2001, Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi (Yogyakarta: BPPE),
hlm. 15.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
72 | P a g e
Pengetahuan kewirausahaan adalah mengelola seluruh elemen sistem berupa
dokumen, basis data, kebijakan dan prosedur lengkap, beserta informasi tentang
pengalaman, keahlian dan kecakapan sumber daya manusia secara individu maupun
kolektif. Pengetahuan terdiri dari pengetahuan langsung yaitu pengetahuan yang
telah dimiliki oleh seorang wirausahawan sebelum ia menjadi seorang wirausaha
serta pengetahuan tidak langsung yang diperolehnya dari berbagai pihak sebelum
maupun saat ia telah menjadi seorang wirausaha.58
Kreasi batik jumput di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro merupakan salah
satu bentuk usaha kecil menengah yang hingga saat ini menghadapi pasang-surut
aktivitas usahanya. Para pengrajin batik jumput ditantang untuk mampu berkembang
secara mandiri dengan mengoptimalkan segala kompetensi sosial kewirausahaan
yang dimiliki untuk tetap menjadi usaha yang exist dan tetap mendapat tempat di
hati para konsumen loyalnya. Menurut Topping dkk (2000), setiap individu
setidaknya memiliki kompetensi sosial pada satu situasi dan tidak seorang pun yang
memiliki kompetensi sosial pada semua situasi, berarti setiap individu pernah
melakukan kesalahan dalam satu situasi yang dihadapi sehingga tidak dapat
mencapai tujuan. Individu dengan kompetensi sosial secara umum ialah yang dapat
mengatur dirinya dan beradaptasi dengan banyak kelompok dan terhadap banyak
situasi.59
Perspektif bisnis Islami menggarisbawahi bahwa dalam bertransaksi secara
syari’ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (‘An
Taradhin), bebas manupulasi (Ghoror), aman/tidak membahayakan (Mudharat),
tidak spekulasi (Maysir), tidak ada monopoli & menimbun (ihtikar), bebas riba, dan
halalan thayyiban. Dalam Al Qur’an, semangat kewirausahaan ada dalam QS. Hud:
61, QS. Al-Mulk: 15, dan QS. Al Jumuah: 10, QS. Al-Anbiya: 125, QS. Ar-
Ra’du:11) dimana manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan
membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan berusaha untuk mencari
rizki. Sedangkan dalam Hadits semangat kewirausahaan juga tercermin sebagai
58 Lendy Widayana, 2005, Knowledge Management: Meningkatkan Daya Saing Bangsa (Malang:
Bayumedia Publishing), hlm. 11. 59 Syahyuti, 2008, “Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian: The
Role of Social Capital in Agricultural Trade”. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, Volume 1, Juli 2008, hlm. 34.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
73 | P a g e
berikut: HR.Bukhari; HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah; HR.Ahmad; HR.Al-Bazzar.60
Hal inilah yang melatarbelakangi bahwa pengembangan kompetensi sosial
kewirausahaan pada para pelaku usaha perlu dikembangkan sebagai upaya
meningkatkan keunggulan bersaing mereka di tengah persaingan yang semakin ketat
dan komplek, dengan tanpa mengabaikan kaidah bisnis dalam kacamata Islami.
Keadaan ini berlaku pula bagi para pengarajin batik jumput yang notabene dari
waktu ke waktu mulai tergerus pamor produknya dibandingkan dengan batik
jonegoro yang diklaim sebagai batik khas Kabupaten Bojonegoro. Dengan kata lain,
usaha yang berhasil tidak hanya sekedar ada semata, melainkan harus memiliki
kompetensi-kompetensi utama yang dapat mendukung usaha itu mampu bertahan
dan mempertahankan profit usaha menuju titik pencapaian tertinggi pada akhirnya.
B. Tinjauan Pustaka
B.1. Komitmen (Commitment)
Barnes (2003) menyatakan bahwa komitmen adalah suatu keadaan psikologis
yang secara umum mewakili pengalaman tentang ketergantungan pada suatu
hubungan; komitmen meringkas pengalaman ketergantungan sebelumnya dan
mengarahkan reaksi pada situasi yang baru. Bagi bisnis yang menghadapi tingkat
persaingan yang tinggi, hal ini mengimplikasikan bahwa kemampuan perusahaan
untuk menciptakan hubungan yang tahan lama dengan pelanggan tidak hanya
ditentukan oleh aksi perusahaan itu sendiri, melainkan juga oleh aksi para
pesaingnya.61
B.2. Kepercayaan (Trust)
Schurr dan Ozane (1985) mendefinisikan kepecayaan sebagai suatu
keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi
kewajibannya.62 Menurut Moorman, et al (1993) kepercayaan didefinisikan sebagai
60 Fitri Amalia, 2011, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok
(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 41.
61 M.E. Porter.,1994, Keunggulan Bersaing, Tim Penerjemah Binarupa Aksara (Jakarta: Binarupa
Aksara), hlm. 108. 62 Putri Pradnyawidya Sari, 2017, “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Terhadap E-Commerce”. Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika, Volume 6 Nomer 3, Edisi
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
74 | P a g e
kemauan untuk menyandarkan diri pada hubungan dengan partnernya
berlandaskan atas keyakinan.63 Trust bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal
karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (cost), hal ini melihat dimana
dengan adanya trust tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan
kelompok diatas kepentingan individu.64
B.3. Jejaring (Networking)
Jejaring merupakan usaha untuk menarik, mengembangkan dan menguatkan
hubungan antara dua pihak.65 Penelitian Kolopaking (2002) mendapatkan bahwa
modal sosial berperan mulai dari kegiatan tahap awal pada aktivitas di tingkat
komunitas, dilanjutkan dengan upaya memproduksi usaha kecil dan gurem dari
komunitas ke organisasi desa, dan akhirnya menjadi unsur pengelolaan kolaborasi
serta memelihara jejaring kolaborasi.66
Jejaring dapat menjadi sarana guna membentuk sinergi antara masyarakat
dengan pemerintah. Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, informal, dan partisipatif
dalam upaya membangun komitmen, maka masalah-masalah pengembangan
kemitraan usaha berbasis komunitas dapat ditangani secara sinergis. Walapun proses
ini cukup berhasil karena ada pihak luar yang berperan menjadi fasilitator, namun
keberadaan modal sosial dalam masyarakat dinilai sangat berperan dalam membentuk
kesamaan opini di antara stakeholders.67
B.4. Keunggulan Bersaing (Competitive Advantages)
Keunggulan bersaing berkaitan dengan cara bagaimana perusahaan memilih
dan benar-benar dapat melaksanakan strategi generik ke dalam praktik.68
Keunggulan bersaing perusahaan dapat diukur dengan menggunakan empat variabel,
yaitu Firm Specific Advantages, Localization Specific Advantages, Relationship
November 2017, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)
Surabaya, hlm.138. 63 Asmai Ishak dan Zhafitri L. 2011, “Pengaruh Experiental Marketing terhadap Loyalitas
Pelanggan: Studi Kasus pada Starbucks Bandung”, Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Maranatha
Edisi 2, No.1, April 2007, hlm. 7. 64 Francis Fukuyama, 1995, Trust: The Social Virtue and The Creation of Properity (New York:
New York Free Press), hlm. 29. 65 Leonard L. Berry dan Parasuraman, 1997, Listening the Customer- The Conceptof a Service-
Quality Information System, Sloan Management Review, hlm. 67. 66 Asmai Ishak dan Zhafitri L. op. cit. hlm.. 17. 67 Syahyuti. op. cit. hlm. 43. 68 M.E. Porter. loc. cit.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
75 | P a g e
Specific Advantages dan Competitive Srenghts/Performance. Hasil penelitian
Strandskov (2006) menemukan bahwa keunggulan bersaing yang berupa Firm
Specifric Advantages dan Relationship Specific Advantages lebih berpengaruh
terhadap kesuksesan kinerja perusahaan.69
Glueck, et all (1987) berpendapat bahwa, suatu perusahaan dikatakan
memiliki keunggulan bersaing jika mempunyai karakteristik sebagai berikut:70
1. Kompetensi khusus, misalnya mempunyai produk dengan mutu yang lebih baik,
mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih
cepat, mempunyai merek produk lebih terkenal.
2. Menciptakan persaingan yang tidak sempurna. Setiap perusahaan dapat masuk
dan keluar pasar dengan mudah sehingga perusahaan yang ingin mencari
keunggulan bersaing harus keluar dari pasar persaingan sempurna.
3. Keberlanjutan, diartikan sebagai keunggulan bersaing yang harus dapat berlanjut
dan tidak terputus-putus.
4. Sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal berperan
memberikan peluang dan ancaman kepada perusahaan yang saling berkompetisi.
Oleh karena itu, keunggulan bersaing tidak hanya melihat kelemahan pesaingnya
saja, namun juga harus memperhatikan kondisi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada rata-rata laba perusahaan lain.
C. Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
69 Strandskov, Jesper, et all. 2006, International Marketing and Export Management (5th Edition).
Pennsylvania State University. hlm. 241. 70 Sitty Yuwalliatin, 2006, “Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen Terhadap Kinerja
Serta Pengaruhnya terhadap Keunggulan Kompetitif Dosen Unissula Semarang”, Jurnal Ekonomi
dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, Juli, hlm. 239.
Komitmen (X1) H1
Kepercayaan(X2)
H2 Keunggulan
Bersaing (Y) H4
Jejaring
(X3)
H3
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
76 | P a g e
D. Hipotesis
1. H1: Komitmen berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing
2. H2: Kepercayaan berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing
3. H3: Jejaring berpengaruh positif secara partial dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing
4. H4: Komitmen, kepercayaan dan jejaring berpengaruh positif secara simultan
dan signifikan terhadap keunggulan bersaing
E. Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini dikategorikan penelitian korelasional karena menggunakan
beberapa variabel bebas sebagai independent variable dan variabel tidak bebas
sebagai dependent variable, yakni variabel terikat yang terkena pengaruh dari
variabel bebas. Selanjutnya semua variabel bebas secara serempak akan
dikorelasikan dengan variabel terikat. Selain itu, masing-masing variabel bebas akan
dikorelasikan pula secara parsial. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan
karena penelitian ini menggunakan perhitungan numerik atau angka-angka dalam
merumuskan suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti, mulai dari pengumpulan
data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya.71
E.1. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah seluruh
batik jumput yang ada di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan
selanjutnya dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 60 responden.
E.2. Teknik Analisis Data
71 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineke
Cipta), hlm. 10.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
77 | P a g e
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kuantitatif, yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam analisis regresi, selain
mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah
hubungan (pengaruh) antara variabel independen dengan variabel dependen.72
Penelitian ini akan menguji pengaruh Komitmen (X1), Kepercayaan (X2) dan
Jejaring ( X3) terhadap Keunggulan Bersaing (Y).
Rumus Persamaan Garis Regresi Linier Berganda:
Y = a1 + b1X1 + b2X2 + b1X1 + b3X3
di mana :
Y : Keunggulan Bersaing
X1 : Komitmen
X2 : Kepercayaan
X3 : Jejaring
a : Konstanta
b1 , b2 dan b3 : koefisien ( parameter )
F. Hasil dan pembahasan
F.1. Analisis Regresi Berganda
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas pada regresi
berganda dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) 1.756 .921 1.803 .049
X1 .365 .022 .470 4.712 .001
X2 .125 .035 .301 2.340 .000
X3 .149 .019 .172 3.148 .019
a. Dependent Variable: Y
72 Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS (Semarang: Badan Penerbit
UNDIP), hlm. 16.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
78 | P a g e
Sumber : Data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi yang dapat
dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut
:
Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e
Y = 1,756 + 0,365 X1 +0,125 X2 + 0,149 X3 + e
Dari persamaan tersebut tampak bahwa keseluruhan variabel bebas
(Komitmen, Kepercayaan dan Jejaring) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Keunggulan Bersaing, yaitu berdasarakan perbandingan signifikansi dengan
taraf kepercayaan α = 5 % (0,05) maka hasilnya untuk semua variabel adalah kurang
dari 0,05. Adapun variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keunggulan
bersaing adalah kepercayaan, diikuti oleh variabel komitmen dan jejaring.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan modal kepercayaan yang
dibangun para pengrajin batik jumput kepada konsumen melalui produk batiknya
dapat dijadikan sebagai nilai lebih untuk membangun keunggulan bersaing secara
berkesinambungan. Menurut Moorman et al., bahwa kepercayaan didefinisikan
sebagai kesediaan untuk bergantung pada pihak lain yang dipercaya. Dalam hal ini
konsumen bergantung terhadap merek yang dipercaya, karena dasar terciptanya
hubungan jangka panjang juga terletak pada kepercayaan konsumen terhadap
produsen.73 Crosby et al., juga menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan
bahwa penyedia jasa dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan,
serta kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka
panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.74 Dengan kata lain, kepercayaan
merupakan kompetensi sosial kewirausahaan yang perlu dipertahankan dan
dikembangkan secara optimal untuk menjadi salah satu prasyarat tercapainya
keunggulan bersaing secara berkelanjutan.
73 Asmai Ishak dan Zhafitri L. op. cit. hlm. 23. 74 Purwanto, N. 2014, “Pengaruh Sense and Fell Experiences Terhadap Word of Mouth dengan
Variabel Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi”, Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-
Akuntansi 12 (2), hlm. 142.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
79 | P a g e
Hal ini bukan berarti para pengrajin batin jumput dapat mengesampingkan
variabel komitmen dan jejaring untuk menjadi survive dalam persaingan di era
globalisasi, terlebih lagi mengingat semakin banyak hasil kreasi para pengusaha-
pengusaha batik yang beredar di Indonesia dan menjadi budaya heritage Indonesia.
Melainkan, para pengrajin batik perlu menyusun strategi terencana untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas batik yang dihasilkan,
dimana tidak kalah jika dibandingkan dengan batik-batik kreasi kota lainnya. P ara
pengrajin batik jumput dapat mengembangkan usaha inovatif dengan menciptakan
desain motif-motif batik yang semakin beragam dengan kreasi perpaduan warga
menarik.
F.2. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya menggunakan adjusted R
square. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 21,00
dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar
0.823. Hal ini berarti 82,3 % keunggulan bersaing dapat dijelaskan oleh variabel
komitmen, kepercayaan dan jejaring, sedangkan sisanya yaitu 17,7% keunggulan
bersaing dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
F.3. Uji Model ( Uji F )
Uji F adalah untuk membuktikan apakah model yang digunakan dalam
persamaan regresi signifikan secara simultan atau bersama-sama. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada hasil ouput SPSS berikut ini.
Tabel 2 Uji Persamaan (uji F atau uji model)
ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 69.651 3 23.217 83.959 .000a
Residual 22.675 82 .277
Total 92.326 85
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
80 | P a g e
b. Dependent Variable: Y
Sumber : data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan tabel 2 di atas tampak bahwa nilai signifikansi 0,000 atau lebih
kecil dari taraf nyata (α) = 0,05, dengan demikian berdasarkan Uji F maka terbukti
bahwa model yang digunakan dalam persamaan regresi signifikan secara simultan
atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan.
G. Penutup
Berdasarkan hasil analisis data maka terbukti bahwa kompetensi sosial
kewirausahaan pada pengrajin batik jumput Bojonegoro yang meliputi kepercayaan,
komitmen, dan jejaring terbukti dapat mendorong terciptanya keunggulan bersaing
pada produk batik jumput secara berkelanjutan. Sedangkan faktor kompetensi sosial
kewirausahaan yang paling berpengaruh dominan yakni berdasarkan kepercayaan
konsumen pada produk batik jumput Sumberrejo yang dinilai masih memberikan
manfaat dan menjaga standar kualitasnya hingga saat ini.
Para pengrajin batik jumput harus mampu berkompetesi secara sosial untuk
menjadi wirausaha yang berdaya prima dalam melaksanakan usaha yang
berkelanjutan (sustainable) maka hendaknya memperhatikan komitmen,
kepercayaan dan membangun jejaring yang dapat dijadikan sebagai keunggulan
bersaing para pengajin batik jumput.
Para pengrajin batik jumput perlu lebih meningkatkan komitmen dan
jejaring, mengingat peran kedua hal tersebut masih tergolong lemah. Tindakan
yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas hubungan dengan para
konsumen, khususnya para konsumen yang sudah menjadi pelanggan loyal. Para
pengrajin batik jumput perlu menyadari adanya value added dan share benefit dari
penjagaan hubungan tersebut, karena dapat menjaga dari kemungkinan para
konsumen yang berpaling ke produk batik lainnya. Dalam hal ini, para pengrajin
batik jumput juga perlu mengembangkan strategi pemasaran baru untuk lebih
mengenalkan produk batiknya secara luas, bahkan menjadi salah satu komoditas
ekspor ke manca Negara sebagai kekayaan Indonesia yang tak akan tergerus waktu.
Daftar Pustaka
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
81 | P a g e
Aloysius G Brata. 2004. Nilai Ekonomis Modal Sosial pada Sektor Informal
Perkotaan. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
Asmai Ishak dan Zhafitri L. 2011. “Pengaruh Experiental Marketing terhadap
Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus pada Starbucks Bandung”. Jurnal
Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Edisi 2, No.1, April 2007.
B.K. Pilling 1991. Assessing Competititive Advantage in Small Businesses :An
Aplication to franchising. Journal of Small Business Management.
Donald R Cooper dan William R. Emory. 1999. Metode Penelitian Bisnis
Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
Fitri Amalia. 2011. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar
Madinah Depok. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Francis Fukuyama. 1995. Trust: The Social Virtue and The Creation of Properity.
New York: New York Free Press.
Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang:
Badan Penerbit UNDIP.
Jay Barney. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal
Of Management, Vol.17, No. 1.
Jesper Strandskov, et all. 2006. International Marketing and Export Management
(5th Edition). Pennsylvania State University.
Kaye Allison. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Lendy Widayana. 2005. Knowledge Management : Meningkatkan Daya Saing
Bangsa. Malang: Bayumedia publishing.
Leonard L Berry dan Parasuraman. 1997. Listening the Customer- The Conceptof a
Service-Quality Information System, Sloan Management Review.
M.E. Porter. 1994. Keunggulan Bersaing, Tim Penerjemah Binarupa Aksara.
Jakarta: Binarupa Aksara.
N. Purwanto. 2014. Pengaruh Sense and Fell Experiences Terhadap Word of Mouth
dengan Variabel Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi,
Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi 12 (2).
Nurhajati. 2003. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan
Keunggulan Bersaing Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor di Jawa
Timur”. Jurnal Program Pasca Sarjana UB, Edisi 15 December 2003.
Malang: Universitas Brawijaya.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
82 | P a g e
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil.
Putri Pradnyawidya Sari. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan
Masyarakat Terhadap E-Commerce. Jurnal Komunikasi, Media, dan
Informatika, Volume 6 Nomer 3, edisi November 2017, Balai Pengkajian dan
Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya.
S. Prawirokusumo. 2001. Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi.
Yogyakarta: BPPE.
Sitty Yuwalliatin. 2006. Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen
Terhadap Kinerja Serta Pengaruhnya Terhadap Keunggulan Kompetitif
Dosen Unissula Semarang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, Juli.
Slamet Riyadi. 2001. Banking Assets and Liability Management. Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineke Cipta.
Syahyuti. 2008. Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil
Pertanian: The Role of Social Capital in Agricultural Trade. Jurnal Pusat
Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 1, Juli 2008.
T. Tambunan. 2005. Konsep, Kebijakan, dan Strategi, Yogyakarta: BPPE.
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil.
Yee-Ching Lilian Chan. 2004. Performance Measures and adoption ofBalanced
Scorecard: a Survey of Municipal Goverments in the USA and Canada, The
International Journal of Public Sector Management,Vol. 17, No.3.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
83 | P a g e
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Menggunakan 3G
Riza Multazam Luthfy
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Transaksi jual beli pada masa silam dilakukan secara langsung antara penjual dan
pembeli dalam satu waktu dan lokasi. Hal ini genap meminimalisir munculnya bermacam
bentuk kecurangan. Kondisi demikian berubah saat transaksi menggunakan fasilitas 3G hadir
di tengah masyarakat. Jual beli melalui aplikasi 3G berpeluang menimbulkan tindak pidana
serta risiko negatif lainnya. Penulisan makalah bercorak kualitatif ini bertujuan mengetahui
hukum penggunaan 3G dalam jual beli. Tujuan utamaya adalah memperoleh gambaran
secara sistematis dan faktual atas objek pembahasan yang diangkat. Menggunakan kajian
pustaka dengan pendekatan deskriptif, makalah ini memuat kesimpulan bahwa hukum jual
beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli.
Kata Kunci: Jual Beli, Penggunaan 3G.
A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menghadirkan era
baru tentang bagaimana manusia berkomunikasi. Kebutuhan akan alat komunikasi
seperti telepon, handphone dan beraneka macam gadget komunikasi telah menjadi
kebutuhan yang diprioritaskan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat kita
lihat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua telah
menggunakanya, penggunaan alat komunikasi ini telah menyentuh hampir pada
seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pengusaha, pejabat, pegawai, mahasiswa,
petani hingga semua kalangan masyarakat saat ini telah menjadikan alat komunikasi
sebagai kebutuhanya.
Besarnya minat masyarakat terhadap alat komunikasi menjadikan
perusahaan telekomunikasi dan para ahli terus melakukan inovasi-inovasi baru yang
canggih untuk menghadirkan alat komunikasi yang memberikan layanan dan fasilitas
yang dapat menarik dan memuaskan konsumen, sehingga saat ini kita dapat
merasakan fasilitas dan layanan yang memuaskan dari alat komunikasi seperti
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
84 | P a g e
dengan menggunakan layanan HP berfitur 3G yang akhir-akhir ini telah beredar luas
dimasyarakat, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat
yang jauh, tidak hanya mendengar suaranya, tapi orang yang kita ajak bicara bisa kita
lihat wajahnya dengan teknologi 3G.
Adanya teknologi 3G ini disambut baik oleh para pelaku ekonomi dan
dimanfaatkan untuk perniagaan, bisnis, ataupun perdagangan. Dengan memanfaatkan
teknologi 3G, memungkinkan pelaku usaha yang berjarak jauh dapat berkomunikasi
secara langsung dengan konsumenya tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan
waktu untuk melakukan transaksi, cukup dengan memanfaatkan fasilitas 3G,
transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Tidak hanya dilakukan oleh para pelaku
bisnis, saat ini jual beli menggunakan layanan 3G mulai diramaikan oleh segala
kalangan masyarakat.
Sebagai umat Islam kita diajarkan untuk al muhafadzotu ala al qodim as
sholih wa al akhdzu bi jadid al aslah (menjaga yang terdahulu yang baik dan
mengambil yang baru yang lebih baik). Meskipun demikian, kita memiliki hukum
dan aturan dalam melakukan segala kegiatan ibadah dan muamalah agar sesuai
dengan tuntunan syariah Islam, termasuk dalam hal jual beli.75
Sesungguhnya aturan dan hukum tersebut bertujuan membawa manusia pada
jalan kebenaran demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana
misi islam itu sendiri yaitu Islam adalah agama yang memberi kemanfaatan untuk
kehidupan yang lebih banyak, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.
Pada zaman Rasulullah Muhammad s.a.w transaksi jual beli menggunakan
fasilitas 3G tentu belum dikenal, sebab saat itu jual beli dilakukan secara langsung
antara penjual dan pembeli dalam satu lokasi, sehingga pembeli dapat melihat secara
langsung barang yang ditawarkan oleh penjual. Pembelipun dapat memilih barang
sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga kemungkinan terjadi penipuan ataupun
resiko negatif dalam jual beli tidak terlalu besar.
Berbeda dengan jual beli menggunakan fasilitas 3G, dengan jual beli
menggunakan 3G kita hanya dapat melihat barang yang akan kita beli lewat alat
komunikasi, karena transaksi tidak terjadi dalam satu lokasi sehingga belum ada
kepastian hukum tentang transaksi jual beli menggunakan fasilitas 3G, apakah jual
75 Abuddin Nata, 2009, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 39.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
85 | P a g e
beli menggunakan fasilitas 3G termasuk transaksi jual beli yang diperbolehkan
ataukah termasuk dalam transaksi jual beli yang dilarang dalam Agama islam.
Untuk itu, perlu diadakan penelitian yang mendalam untuk mengkaji,
mempelajari dan mencari kejelasan hukum Islam tentang jual beli menggunakan
fasilitas 3G sehingga diharapkan masyarakat muslim dapat menentukan sikap yang
sesuai dengan hukum dan aturan Agama Islam dalam memanfaatkan fasilitas 3G
dalam kaitanya dengan transaksi jual beli.
B. Kajian Pustaka
B.1. Pengertian dan Hukum Jual Beli
Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak
pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi jual beli. Dalam
bahasa Arab jual beli disebut bai’. Menurut etimologi, jual beli berarti pertukaran
sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Di dalam kitab Kifayatu al Akhyar, Imam Taqiyyuddin menerangkan bahwa
lafal bai’ menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang
lain, sedangkan menurut syara’ artinya membalas suatu harta benda seimbang
dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasyarufkan (dikendalikan)
dengan ijab kabul menurut cara yang dihalalkan oleh agama.76
Sebagian ulama madzab Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar
menukar sesuatu yang diingini, sepadan dan bermanfaat dan dengan cara tertentu.
Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah melalui ijab dan Kabul atau dengan cara
saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli.
Adapun menurut madzab Syafi’i dan madzab Hambali jual beli adalah
saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, dalam hal ini mereka
memberikan penekanan terhadap kata “kepemilikan” karena terdapat transaksi tukar-
menukar barang yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (ijarah).
Jual beli sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia telah ada sejak
dahulu, namun pelaksanaanya dapat berbeda-beda, sesuai perkembangan cara
berfikir dan peradaban manusia, jual beli yang paling sederhana dilakukan dengan
cara menukar suatu barang dengan barang yang lain (barter) atau dalam islam disebut
76 Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1994. Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shaleh. Terjemahan
oleh Syarifuddin Anwar & Misbah (Surabaya: Al Hidayah), hlm. 68.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
86 | P a g e
Al-Muqoyyadah. Landasan utama disyariatkanya jual beli adalah dalil-dalil yang ada
dalam kitab suci al-Quran, sunah Rasulullah dan ijmak ulama.77
b. Syarat dan rukun jual beli
Transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunya,
namun dalam menentukan syarat dan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat
diantara para ulama ahli fikih.
1. Menurut ulama Hanafiyah
Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya dua yaitu ijab dan qobul
yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun
perbuatan.
Sedangkan persyaratan yang ditetapkan berkaitan dengan jual beli adalah:
a. Syarat terjadinya akad
Yang di maksud syarat terjadinya akad adalah syarat yang telah ditetapkan
oleh Agama dan jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli dihukumi batal.
Menurut ulama Hanafiyah syarat terjadinya akad ada empat.
1. Syarat untuk orang yang berakat (akid)
Orang yang berakad harus berakal (tidak gila), mumayyiz (telah dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan terbilang atau lebih
dari satu orang, minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli.
2. Syarat dalam akad
Kabul harus sesuai dengan ijab dan ijab Kabul harus berhubungan meskipun
tempatnya tidak bersatu.
3. Tempat akad
Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Kabul.
4. Objek akad
Objek akad harus memenuhi empat syarat, objek harus ada, bermanfaat, milik
sendiri dan dapat diserahkan.
b. Syarat sah akad
Jual beli harus terhindar dari kecacatan, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan,
pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadlorotan dan persyaratan yang merusak
lainya. Bila bendanya memang harus dipegang karena apabila dilepaskan akan rusak
77 Djazuli, 2005, Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta:
Kencana), hlm. 65.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
87 | P a g e
atau hilang maka barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, bila bendanya
ada ditempat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.78
2. Menurut Ulama Malikiyah
a.Syarat bagi orang yang berakad
1. Penjual dan pembeli harus mumayyiz
2. Keduanya adalah pemilik barang
3. Keduanya dalam keadaan sukarela
4. Penjual harus sadar dan dewasa
b. Syarat dalam sighat
1. Tempat akad harus bersatu
2. Pengucapan ijab Kabul tidak terpisah, hingga mengandung unsur penolakan
dari salah satu pihak secara adat.
c. Syarat harga dan yang dihargakan
1. Bukan barang yang dilarang syara’
2. Harus suci
3. Bermanfaat
4. Dapat diketahui oleh kedua pihak yang berakad
5. Dapat diserahkan
3. Menurut Ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah akad jual beli rukunya ada tiga, yaitu harus ada
akid (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli, sighat yaitu ijab dan
Kabul, dan ma’qud alaih (barang yang diakad).79
a. Syarat bagi orang yang berakad
1. Dewasa dan sadar
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam
4. Pembeli bukan musuh
b. Syarat sighat (ijab Kabul)
1. Berhadap-hadapan, penjual dan pembeli harus menunjukkan sighat akadnya
kepada orang yang diajak bertransaksi denganya, yakni harus sesuai dengan
orang yang dituju.
78 Abdul Hamid, 1926, Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Futro), hlm. 16. 79 Ismail, 2011, Perbankan syariah (Jakarta: Kencana), hlm. 113.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
88 | P a g e
2. Di tujukan oleh seluruh badan orang yang berakad
3. Kabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
4. Harus menyebutkan barang atau harga
5. Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat
6. Pengucapan ijab dan Kabul harus sempurna, jika orang yang sedang
bertransaksi gila sebelum mengucapkan Kabul, jual belinya batal
7. Ijab dan Kabul tidak terpisah, tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu
lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
8. Antara ijab dan Kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
9. Harga tidak berubah selama transaksi sebelum adanya Kabul
10. Bersesuaian antara ijab dan Kabul secara sempurna
11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12. Tidak dikaitkan dengan waktu
c. Syarat objek akad
1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad
4. Menurut Ulama Madzhab Hambali
a. Syarat orang yang berakad, harus dewasa dan keduanya saling meridhai
b. Syarat sighat (ijab Kabul), berada ditempat yang sama, tidak terdapat pemisah
yang menggambarkan adanya penolakan dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
c. Syarat untuk objek akad
1. Objek akad harus berupa harta, yaitu memiliki nilai dan manfaat namun
bukan Al-Quran karena wajib diagungkan maka tidak sah jual beli Al-Quran.
2. Milik penjual secara sempurna
3. Barang dapat diserahkan saat akad
4. Harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak yang berakad
5. Harga di ketahui oleh kedua pihak yang berakad
6. Terhindar dari unsur yang menjadikan akad tidak sah
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
89 | P a g e
B.2. Pengertian 3G
Istilah 3G merupakan kependekan dari Third Generation Technology, yaitu
istilah bersama untuk prosedur, standard dan perangkat komunikasi baru, yang
memberikan peningkatan kecepatan dengan memadukan personal digital assistant
(PDA) dan personal komputer ataupun Handphone. Istilah 3G pada umumnya
mengacu pada perkembangan teknologi telekomunikasi atau telepon nirkabel versi
ke 3.
Adapun perkembangan teknologi komunikasi nirkabel sebelumnya dapat
dirangkum sebagai berikut:
1. Generasi pengenalan (0G), teknologi komunikasi nirkabel mulai
diperkenalkan kepada dunia pada tahun 1921, saat itu diperkenalkan alat
komunikasi nirkabel (Handphone) yang dapat digunakan untuk komunikasi
satu arah, seperti Portable handie talkie SCR 536 dan SCR 300 yang
digunakan pada saat perang dunia ke dua, dengan berat alat mencapai 35
pon dengan jarak kerja 10 hingga 20 mil.
2. Generasi pertama (G1), teknologi komunikasi nirkabel generasi pertama
dimulai pada awal 1980-an berat alat mencapai 800 gr, masih bersifat analog
dan kecepatan pengiriman data rendah (low speed),hanya cukup untuk
mengirimkan data suara, menggunakan format FDMA ( frequency division
multiple acces), dan jangkauan terbatas regional,
jadi hanya bisa di gunakan dalam lingkupan suatu wilayah saja, contoh
teknologi G1 ini adalah NMT (Nordic mobile telephone) dan AMPS (Analog
mobile phone system).
3. Generasi ke dua (2G), berkembang awal tahun 1990-an, signal analog sudah
di ganti dengan signal digital,melengkapi alat komunikasi dengan pesan suara
dan SMS (Short message servise),alat komunikasi menjadi lebih ringan
karena menggunakan teknologi chip digital, memiliki kecepatan pengiriman
data yang menengah atau lebih cepat dari generasi sebelumnya, ada dua
macam standart suara digital pada 2G yaitu GSM (Global system for mobile
telecomunication) yang umum dipakai di Eropa dan CDMA (Code divition
multiple acces) yang umum dipakai oleh warga Amerika, dimana GSM
menggunakan system TDMA (Time divition multiple acces) yang mampu
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
90 | P a g e
mengirimkan panggilan sampai 8 saluran dipita 900 dan 1800 MHz,
sedangkan CDMA mampu mengirimkan sinyal panggilan sampai 16 saluran
dipita frekuensi 800 Mhz. sehingga GSM memiliki kapasitas pelanggan yang
lebih besar.
4. Generasi ketiga (3G), merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan
signal digital berkecepatan tinggi (high speed), merupakan terobosan baru
dalam kecepatan pengiriman paket data yang memungkinkan berbagai
aplikasi jaringan diterapkan, dengan 3G kita dapat berkomunikasi dimana
saja, akses internet berkecepatan tinggi, mengirim dan membaca e mail
dengan lampiran yang besar, meng up load dan down load file ukuran besar
dan bicara dengan orang lain menggunakan video sehingga orang yang kita
ajak bicara bias kita lihat wajahnya dan keadaanya bukan hanya suaranya.
b. Keunggulan 3G
Saat ini telah semakin banyak beredar dimasyarakat Handphone ataupun
gadget elektronik lain yang sudah didukung 3G, karena banyak sekali fasilitas dan
layanan yang ditawarkan oleh Gadget berfitur 3G.
Keunggulan 3G dibandingkan dengan teknologi komunikasi sebelumnya
telah diterangakan dalam website id.m.wikipedia.org/wiki/3g bahwa perangkat 3G
memiliki kemampuan transmisi yang besar baik dalam kecepatan maupun kapasitas
dan pendahulunya bandinganya GSM mampu mengirimkan data hingga 14,4 Kbps
(kilobite persekon) dan GPRS mampu mengirimkan data berkisar 53,6 Kbps atau
dengan kecepatan 171,2 Kbps sedangkan pada kenyataanya pesawat 3G mampu
mengirimkan data hingga 384 Kbps dalam keadaan pengguna bergerak atau 2 Mbps
dalam keadaan pengguna berdiri diam.
Perbedaan 3G dengan 2G secara teoritis dan ilmiah pada 2G jika ada dua
buah Handphone digunakan untuk saling berbicara maka masing masing membukai
satu hubungan gelombang radio yang permanen, sehingga tidak ada perbedaan saat
berbicara, mendengarkan ataupun keduanya diam, hubungan kedua Handphone akan
terbuka secara permanen, sementara pada 3G pembicaraan akan dipecah dalam paket
paket kecil lalu menandainya dan mengirimkanya melalui gelombang radio, karena
tidak membutuhkan hubungan yang permanen sehingga memungkinkan data data
dalam ukuran besar seperti gambar, suara dan video dapat terangkut dengan cepat.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
91 | P a g e
Akses yang cepat merupakan andalan dari 3G yang tentuna mampu
memberikan fasilitas yang beragan pada penggunanya seperti kita dapat
berkomunikasi dimana saja, akses internet berkecepatan tinggi, mengirim dan
membaca e mail dengan lampiran yang besar, meng-up load dan down load file
ukuran besar dan bicara dengan orang lain menggunakan video sehingga orang yang
kita ajak bicara bias kita lihat wajahnya dan keadaanya bukan hanya suaranya.3G
mengalahkan semua pendahulunya, banyak informasi yang dapat diperoleh melalui
satu perangkat genggam.
c. pengembangan 3G di Indonesia
Beberapa perusahaan seluler telah menjadikan 3G sebagai standart baru
jaringan nirkabel yang beredar dipasaran atau di Negara berkembang, termasuk
Negara Indonesia.
Setelah masuk ke Indonesia, 3G menjadi incaran perusahaan telekomunikasi,
setelah melalui pelelangan oleh Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi,
terpilihlah tiga perusahaan seluler yang memiliki lisensi untuk mengembangkan 3G
di Indonesia antara lain :
1. Telkomsel
2. Excelcomindo pratama
3. Indosat
3. Transaksi jual beli menggunakan 3G
a. Pengertian transaksi jual beli menggunakan 3G
Transaksi Jual beli menggunakan 3G disini diartikan sebagai sebuah transaksi
jual beli yang memanfaatkan tekhnologi komunikasi 3G untuk memudahkan proses
jual beli antara penjual dan pembeli yang terpisah jarak dan lokasi, seperti
menggunakan jaringan internet ataupun video call.
Dengan menggunakan jaringan internet maupun video call penjual dapat
menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada ditempat yang jauh, calon
pembelipun dapat melihat barang yang akan dibelinya melalui layar ponsel ataupun
gadget lainya yang dimiliki.
b. Macam-macam jual beli yang dapat dilakukan menggunakan 3G
1. Jual beli melalui internet
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
92 | P a g e
Akses internet berkecepatan tinggi yang ditawarkan oleh 3G dapat digunakan
untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau yang sering disebut sebagai
jual beli on line, saat ini banyak sekali pelaku usaha dan masyarakat umum yang
menjual atau memasarkan produknya melalui internet untuk memperoleh calon
pembeli yang lebih banyak, juga sebagai pelayanan kepada konsumen untuk
kemudahan berbelanja sehingga calon konsumen tidak perlu menghabiskan waktu
dan tenaga untuk berbelanja, cukup dengan menggunakan 3G yang terkoneksi
dengan internet, memilih barang barang yang ditawarkan di internet dalam bentuk
foto, selanjutnya jika tertarik bisa menghubungi pemilik barang dan mengatur waktu
untuk bertemu melakukan transaksi secara real, proses jual beli on line seperti ini
biasa disederhakan dengan sebutan “klik, ketemuan, Deal”
Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan internet untuk mendukung
usaha mereka, bahkan ada perusahaan yang khusus melayani jual beli secara on
line bukan dengan cara yang konvensional termasuk di Indonesia telah ada puluhan
website diciptakan khusus untuk jual barang secara on line seperti 0LX,
Berniaga.com, Lazada.co.id, Gramedia on line, Etalase on line dan lain-lain.
2. Jual beli menggunakan video call
3G menawarkan kecepatan dan kualitas layanan komunikasi bergerak seperti
video call, yang menggabungkan pengiriman data suara dan gambar menjadi satu,
para ahli memasukkan layanan video call termasuk pada Handphone berfitur 3G.
Dengan video call penjual dapat menawarkan barangnya pada calon pembeli
yang berada ditempat yang sangat jauh, seperti di luar kota hingga di luar negri,
calon pembeli dapat melihat dan memilih barang yang akan dibelinya dengan lebih
jelas dan lebih nyata melalui layar ponsel ataupun gadget berfitur 3G lain yang di
milikinya karena berupa video langsung bukan hanya berupa foto barang, calon
pembeli juga sekaligus dapat berbincang-bincang ataupun melakukan penawaran saat
itu juga.
Hal ini membuat calon pembeli merasa lebih yakin akan kualitas barang yang
di belinya sehingga saat terjadi kesepakatan pembelian, pembeli terkadang tidak
perlu mendatangi tempat penjual untuk mengambil barang hanya perlu mentransfer
uang pada penjual maka barang akan dikirimkan oleh penjual ke tempat pembeli
tersebut.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
93 | P a g e
c.Manfaat jual beli menggunakan 3G
Pepatah mengatakan hanya orang yang berteknologi yang akan menguasai
dunia, mungkin hal itu benar karena teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia termasuk dalam perniagaan atau perdagangan.
Sebelum teknologi menjamur, para pelaku usaha harus mengeluarkan modal
yang besar untuk mengembangkan usahanya, untuk menyewa tempat usaha,
membayar karyawan, untuk biaya promosi dan yang lainya, setelah adanya 3G
persoalan itupun dapat terurai.
Dalam dunia bisnis kita mulai mengenal istilah Electronic comerse (E-C)
yaitu perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan alat telekomunikasi
sehingga memungkinkan pelaku usaha yang berjarak jauh dapat berkomunikasi
dengan lawan bisnis maupun konsumenya dengan biaya yang terjangkau. Adanya
3G ini sangat bermanfaat bagi para penjual dan juga para pembeli ataupun calon
konsumen, bagi penjual, dengan memanfaatkan fasilitas 3G akan mendapatkan
berbagai keuntungan sebagai berikut :
1. Hemat biaya untuk sewa tempat, dengan menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh 3G, pelaku usaha tidak memerlukan biaya yang banyak untuk
membangun cabang-cabang dari usahanya diberbagai tempat ataupun
wilayah, karena pemasaran barang yang dilakukan menggunakan bantuan
internet ataupun video call dapat menjangkau keseluruh dunia.
2. Memperluas jangkauan pemasaran, dengan memanfaatkan layanan 3G maka
jangkauan pasar akan sangat luas apalagi saat ini akses internet telah tersedia
hamper diseluruh wilayah bahkan diseluruh dunia.
3. Mengurangi biaya promosi
4. Mengurangi beban untuk gaji pegawai, karena pelaku usaha dapat melakukan
transaksi langsung dan tanpa perantara.
5. Hemat waktu dan biaya dalam transaksi
Sedangkan bagi pembeli adanya 3G ini juga bermanfaat dalam membantu proses
belanja, manfaat yang dirasakan oleh pembeli antara lain:
1. Tidak perlu pergi mendatangi toko, cukup menggunakan 3G yang terkoneksi
dengan internet, memilih barang, klik, ketemuan, deal. atau bisa juga
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
94 | P a g e
menggunakan video call, aktifkan video call, pilih barang dan negoisasi harga
langsung dari layar 3G, pesan, maka barang akan diantar ke tempat anda.
2. Hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu, hemat transport karena seakan
semua tersedia di rumah.
3. Pilihan barang beragam dan dapat dibandingkan.
4. Dapat meningkatkan prestise dengan membeli barang dari Negara lain tanpa
perlu pergi jauh-jauh.
5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif.
6. Pilihan barang beragam, harga sangat kompetitif dan dapat dibandingkan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menggunakan 3G ditinjau dari Al-Quran,
As-Sunnah, ijma”, dan ushul fikih.
Transaksi Jual beli menggunakan 3G disini diartikan sebagai sebuah transaksi
jual beli yang memanfaatkan tekhnologi komunikasi 3G untuk memudahkan proses
jual beli antara penjual dan pembeli yang terpisah jarak dan lokasi. Akses internet
berkecepatan tinggi yang ditawarkan oleh 3G dapat digunakan untuk melakukan
transaksi jual beli melalui internet atau yang sering disebut sebagai jual beli on line.80
3G juga memungkinkan transaksi menggunakan video call, penjual dapat
menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada di tempat yang sangat jauh,
seperti di luar kota hingga di luar negeri, calon pembeli dapat melihat dan memilih
barang yang akan dibelinya dengan lebih jelas dan lebih nyata melalui layar ponsel
ataupun gadget berfitur 3G lain yang dimilikinya karena berupa video langsung
bukan hanya berupa foto barang, calon pembeli juga sekaligus dapat berbincang-
bincang ataupun melakukan penawaran saat itu juga.
Hal ini membuat calon pembeli merasa lebih yakin akan kualitas barang yang
dibelinya sehingga saat terjadi kesepakatan pembelian, pembeli terkadang tidak perlu
mendatangi tempat penjual untuk mengambil barang hanya perlu mentransfer uang
pada penjual maka barang akan dikirimkan oleh penjual ke tempat pembeli tersebut.
Dengan menggunakan jaringan internet maupun video call penjual dapat
menawarkan barangnya pada calon pembeli yang berada ditempat yang jauh, calon
80 Muhammad Tholhah Hasan, 2005, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Jakarta:
Lantabora Press), hlm. 98.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
95 | P a g e
pembelipun dapat melihat barang yang akan dibelinya melalui layar ponsel ataupun
gadget lainya yang dimiliki. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari berbagai
referensi dan sumber, pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau
diperbolehkan. Landasan diperbolehkanya jual beli adalah dalil-dalil yang ada dalam
kitab suci Al-Quran, Sunah Rasulullah dan ijmak ulama.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al bazzar dan
Al Hakim ditegaskan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda ketika ditanya oleh
sahabat tentang pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab:”usaha dari tangan
manusia sendiri serta setiap jual beli yang di berkahi.”81
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu
Hibban dari Abi Said Al khudri, Rasulullah juga mengatakan “jual beli itu
didasarkan suka sama suka .”begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi
bahwa Rasulullah bersabda ”pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar
(tempatnya di surga) dengan para nabi, siddiqin dan para syuhada.”82
Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi segala kebutuhan dirinya tanpa
bantuan dari orang lain. Selain itu, dalam kaidah fikih atau dalam ilmu ushul fikih
terdapat dalil yang menjelaskan bahwa hukum asal dari suatu muamalah adalah
mubah atau diperbolehkan.
االصل في االشياء االباحةحتى يدل الدليل عل التحريم
“Hukum asal dari suatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang
melarangnya, memakruhkanya atau mengharamkanya”.
االصل في المعملة االباحة اال ان يدل دليل على تحريمها
“Hukum asal dari semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkanya”.
Berdasarkan firman Allah, sunah Rasulullah dan ijmak ulama, dan juga
kaidah fikih diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli dihukumi
mubah (boleh), jika dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam dan memenuhi syarat
dan rukunya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menggunakan 3G ditinjau dari rukun dan
syarat jual beli
81 Ilfi Nur Diana, 2008, Hadits-hadits Ekonomi (Malang: UIN Malang Press), hlm. 101. 82 Ibid., hlm. 102.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
96 | P a g e
a. Hukum jual beli menggunakan 3G ditinjau dari rukun jual beli
Jika ditinjau dari rukun jual beli, maka jual beli menggunakan 3G telah
memenuhi rukun jual beli, sebagaimana dijelaskan menurut jumhur ulama bahwa
rukun jual beli adalah adanya pihak yang berakad, adanya obyek jual beli, adanya
harga dan adanya ijab Kabul.
1. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli menggunakan 3G adalah pihak
penjual dan pihak pembeli
2. Objek jual beli dalam transaksi jual beli menggunakan 3G dapat berupa
makanan, pakaian, kendaraan ataupun benda lain yang dapat dijual belikan.
3. Harga barang disepakati saat berlangsungnya transaksi jual beli
menggunakan 3G
4. Ijab kabul diucapkan saat transaksi jual beli menggunakan 3G berlangsung
b. Hukum jual beli menggunakan 3G ditinjau dari syarat jual beli
1. Hukum jual beli on line
Jual beli on line adalah jual beli menggunakan 3G yang terkoneksi dengan
internet, pembeli dapat melihat dan memilih barang-barang yang ditawarkan di
internet dalam bentuk foto, selanjutnya jika tertarik bisa menghubungi pemilik
barang dan mengatur waktu untuk bertemu melakukan transaksi secara real, proses
jual beli on line seperti ini biasa disederhakan dengan sebutan “klik, ketemuan, Deal”
Jika ditinjau dari syarat jual beli, jual beli on line hukumnya diperbolehkan
jika kemudian dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan
pembeli untuk melakukan transaksi, hal ini sama hukumnya dengan jual beli
sebagaimana mestinya yaitu transaksi terjadi dalam satu tempat, sehingga tidak
terdapat perbedaan pendapat terhadap diperbolehkanya jual beli seperti ini.
2. Jual beli menggunakan video call
Jual beli menggunakan video call adalah transaksi jual beli yang dilakukan
melalui alat komunikasi tanpa ada pertemuan langsung yang terjadi antara penjual
dan pembeli, karena dengan video call pembeli dapat melihat barang yang
ditawarkan oleh penjual secara jelas melalui alat komunikasi juga dapat berbicara
langsung dengan penjual tanpa harus datang ketempat penjualan barang tersebut,
dengan kata lain dalam jual beli menggunakan video call transaksi dan akad jual beli
tidak terjadi dalam satu tempat.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
97 | P a g e
Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat terhadap penentuan hukum
jual beli menggunakan video call, hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli
menggunakan video call, transaksi tidak terjadi dalam satu tempat selain itu barang
yang diperjual belikan tidak dapat dilihat nyata secara langsung hanya dapat dilihat
melalui alat telekomunikasi ataupun gadget yang berteknilogi 3G.
Sebagaimana syarat yang diungkapkan oleh madzab Maliki dan Madzab
Hambali bahwa tempat akad jual beli harus bersatu, maka jual beli menggunakan 3G
tidak memenuhi syarat sebagai jual beli yang sah atau diperbolehkan.
Akan tetapi dalam madzab Hanafi terdapat keterangan bahwa kabul harus
sesuai dengan ijab dan ijab Kabul harus berhubungan meskipun tempatnya tidak
bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jual beli yang dapat dikatakan sah
meskipun tempatnya tidak bersatu.
Selain itu dalam madzab Syafi’i tidak terdapat syarat harus bersatunya tempat
akad yang ada hanyalah keterangan bahwa antara ijab dan Kabul tidak boleh
diselingi waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah
satu pihak. Dengan demikian jual beli menggunakan video call dapat dikatakan sah
meskipun tempat transaksi tidak bersatu.
Mengenai objek jual beli yang tidak dapat dipegang secara langsung oleh
pembeli, karena barang sudah dapat dilihat maka hukumnya telah memenuhi syarat
sahnya jual beli sebagaimana Imam Taqiyuddin menerangkan bahwa Jual beli barang
yang dapat di lihat hukumnya adalah sah. Jual beli benda nyata, apabila akadnya
jatuh pada benda tersebut, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam akad dan yang
ditentukan dalam benda tersebut, akadnya sah.
Mengenai tentang hukum dari sifat jual beli, Rachmad Syafei dalam bukunya
Fiqih muamalah menerangkan bahwa jika dilihat hukum dari sifat jual beli, jumhur
ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah
(shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.83 Jual beli shahih adalah jual beli
yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli
tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, jual beli
menggunakan 3G dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang
83 Rahmat Syafei, 2001, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 77.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
98 | P a g e
ditentukan oleh beberapa ulama fikih yang ahli agama. Selain itu jual beli
menggunakan fasilitas 3G juga tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap data-data yang
diperoleh dalam penelitian, ditinjau dari Al-Quran, As-sunnah, ushul fikih dan juga
ditinjau dari syarat dan rukun yang dijelaskan dalam kitab para ulama ahli fikih,
dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan
karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
D. Penutup
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap data-data yang
diperoleh dalam penelitian, ditinjau dari Al-Quran, As-sunnah, ushul fikih dan juga
ditinjau dari syarat dan rukun yang dijelaskan dalam kitab para ulama ahli fikih,
dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan 3G adalah diperbolehkan
selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Itulah mengapa, beberapa rekomendasi
yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Muslim seharusnya selalu berpedoman pada hukum dan aturan
agama Islam dalam melakukan suatu perbuatan, tidak sekedar mengikuti alur
budaya yang selalu mengalami perubahan yang kadang membawa
kemudlorotan.
2. Para praktisi yang menjalankan secara langsung aktifitas ekonomi seharusnya
tidak mengabaikan segala hukum dalam Islam.
3. Para akademisi diharapkan terus menggali pemahaman dan pengetahuan
tentang agama Islam terutama mengenai hukum fikih karena seiring
perkembangan zaman akan muncul masalah-masalah baru yang perlu dicari
hukumnya sesuai kaidah Islam. Keberadaan ulama sangat penting demi
tegaknya hukum Islam ahli sunnah wal jamaah, karena ulama adalah pewaris
para Nabi.
Daftar Pustaka
Abdul Hamid. 1926. Mabadi Awaliyah. Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Futro.
Abuddin Nata. 2009. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
99 | P a g e
Amirul Hadi & Haryono. 1998. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung:
Pustaka setia.
Departemen Agama RI. 2011. Al Hidayah: Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode
Angka. Banten: Penerbit Kalim.
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT.
Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Djazuli. 2005. Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam.
Jakarta: Kencana.
Ilfi Nur Diana. 2008. Hadits-hadits Ekonomi. Malang: UIN Malang Press.
Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1994. Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shaleh.
Terjemahan oleh Syarifuddin Anwar & Misbah. Surabaya: Al Hidayah.
Ismail. 2011. Perbankan syariah. Jakarta: Kencana.
Koentjayaningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Ikrar
Mandiri Abadi.
Muhammad Tholhah Hasan. 2007. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Persepsi dan
Tradisi NU. Jakarta: Lantabora Press.
Muhammad Tholhah Hasan. 2005. Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan
Zaman. Jakarta: Lantabora Press.
Nurul Huda & M. Haikal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis. Jakarta: Kencana.
Rahmat Syafei. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
100 | P a g e
Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Nasabah Bank Syariah Mandiri
(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)
Sugito
Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mikro
syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, adapun data yang diperoleh dari
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner dan wawancara
baik dari karyawan Bank Syariah Mandiri ataupun dari Nasabah yang mengajukan
pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari literature, internet dan data kepustakaan lainnya. Data yang telah
diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi tunggal atau sederhana
dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mikro berpengaruh
signifikan terhadap jumlah perkembangan usaha mikro kecil menengah terbukti
dengan Nilai R Square sebesar 0,559, hal ini berarti 55,9 % variabel perkembangan
UMKM di pengaruhi oleh variabel independen yaitu pembiayaan mikro. Maka dapat
diartikan bahwa peubah independen dalam hal ini pembiayaan mikro syariah
menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat perkembangan UMKM sebesar 55,9 %,
sedangkan sisanya (100% - 55,9% = 44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak
diteliti dalam model penelitian ini.
Kata Kunci: Pembiayaan Mikro syaariah, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
A. Pendahuluan
Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar
yang dikuasai segelintir orang. Sementara itu, disisi lain, pilar pembangunan
ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan menengah (UKM) tidak mendapat perhatian
yang cukup dari pemerintah. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti sektor korporasi
tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UKM, yang tadinya dianggap kurang
berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu bertahan menghadapi
gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multi dimensi tersebut. Dengan
fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan
melahirkan paradigma pengembangan sektor UKM secara lebih serius.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
101 | P a g e
Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama
yang melandaskan oprasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM
berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup
Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara
penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM
menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan
pendampingan konversi.84
Perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar
potensial dalam penyaluran kreditnya. Dilain pihak perbankan sendiri masih
menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera di selesaikan. Berbagai
kebijakan dan peraturan telah di keluarkan pemerintah agar perbankan lebih
berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program
peengembangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), keharusan
memiliki portofolio kredit usaha kecil (KUK) sebesar 25 persen, serta pencantuman
komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah satu bukti pentingnya
keperdulian bank terhadap UMKM.
Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi Indonesia, dan menjadi
motor penggerak ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih
minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan
manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Satu
hal yang sulit ditemui saat ini, pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian
mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan konglomerat ramai-ramai
melakukan segala jenis kejahatan bisnis yang melanggar hukum, orang-orang yang
bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.
Dengan memandang urgensi dan konstibusi UMKM terhadap pembangunan
ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya industri perbankan syariah melakukan
reorientasi ke sektor riil dengan memfokuskan pemberdayaan kepada pengusaha
Beberapa hal yang dapat disediakan oleh Bank Syariah untuk UMKM,
kaitannya dengan pencapaian target dan visi diatas, anatara lain: pertama, produk
alternatif yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama, produk-produk dengan
sistem profit dan loss sharing yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk
84 Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani), hlm.
26.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
102 | P a g e
memberdayakan UMKM. Kedua, pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan
transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok dengan orang-orang
yang bergerak di bidang UMKM, yang menginginkan tetap berpegang teguh pada
etika bisnis dan moralitas. Ketiga, mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana
di voluntary sector. Hal ini sangat sesuai dengan Bank Syariah yang peduli dengan
pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan melalui
instrument Ekonomi Islam (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf).sehingga disimpulkan
rumusan masalah : Apakah Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh terhadap
Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasabah Bank
Syariah Mandiri cabang Bojonegoro dan tujuan dari pnelitian sebagai berikut :
Menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan
usaha mikro kecil menengah (UMKM) Nasabah Bank Syariah Mandiri cabang
Bojonegoro.
B. Tinjauan Teoritis
B.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan,
terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, tehnologi computer
yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP,
proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan
mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur
organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.
Perbandingan antara bank syariah dan konvensional disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank syariah dan Bank Konvensional
No Bank Syariah Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal
saja
Investasi baik yang halal dan
haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil,
jual beli, atau sewa
Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan kemitraan
Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan debitur-
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
103 | P a g e
kreditur
5.
penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan fatwa
dewan pengawas syariah
Tidak terdapat dewan sejenis.
B.2. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada
pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada
pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam
bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan
mendapat kepercayaan dari pemeri pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan
berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai
dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
Definisi tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.
(Muhammad, 2002; 17). Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak di kenal,
karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam
menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan
dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan
merupakan utang piutang, tapi merupakan investasi yang di berikan bank kepada
nasabah dalam melakukan usaha.
Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang di berikan
kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah, aturan yang di gunakan
yaitu sesuai dengan hukum Islam.
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
211 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan
yang di persamakan dengan hal itu berupa:
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
104 | P a g e
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
Ijarah Muntahiya Bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna’.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank syariah atau UUS (unit
usaha syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai atau di beri
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dengan
imbalan atau bagi hasil.Dalam bukunya Syafii Antonio (2001, 160), pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat
penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan modal usaha, baik
usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Adapun Pembiayaan Konsumtif,
yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan
habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Unsur-Unsur Pembiayaan
Di dalam unsur- unsur pembiayaan ada beberapa bagian, yaitu dijelaskan sebagai
berikut:
1. Bank Syariah :Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan
kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2. Mitra Usaha atau Partner : Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan
dari bank syariah atau pengguna dana yang di salurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan (Trust) : Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak
yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk
mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
105 | P a g e
di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha
sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima
pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi
kewajibannya.
4. Akad : merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang di lakukan
antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.
5. Risiko : Setiap dana yang di salurkan atau di investasikan oleh bank syariah
selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan
merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang di
salurkan tidak dapat kembali.
6. Jangka waktu : Merupakan periode waktu yang di perlukan nasabah untuk
membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah.
Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran
kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka
waktu yang di perlukan
7. Balas Jasa : Sebagai balas jasa atas dana yang di salurkan oleh bank syariah,
maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah di
sepakati antara bank dengan nasabah.
8. Fungsi Pembiayaan : Pembiayaan yang diberikn oleh bank syariah berfungsi
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan
usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan
usaha, dan lain- lain yang membutuhkan dana.
Secara terprinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:
a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
b) Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan idle fund
c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi
yang ada.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
106 | P a g e
Manfaat Pembiayaan
Beberapa Manfaat pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah kepada mitra
usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank itu sendiri, debitur, pemerintah,
dan masyarakat luas.
Manfaat Pembiayaan bagi Bank
1) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk
bank syariah, seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu
membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah).
2) Pembiayaan akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin
pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan
menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
3) Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas
jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan,dan pendapatan sewa, tergantung pada
akad pembiayaan yang telah di janjikan antara bank syariah dan mitra usaha
(nasabah).
Manfaat pembiayaan bagi Debitur
1) Meningkatkan usaha nasabah. Pemiayaan yang di berikan oleh bank kepada
nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
2) Nasabah apat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai
dengaan tujuan penggunaannya.
Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
1) Pembiayaan dapat di gunakan sebagai alat untuk mendorong pertumuhan sector
riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang
melaksanakan usaha.
2) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan
Negara, yaitu pendapatan berupa pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank
syariah, dan pajak pendapatan dar nasabah.
Manfaat pembiayaan bagi Masyarakat luas
1) Mengurangi tingkat pengaangguran
2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
107 | P a g e
3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan,
misalnya Letter of Credit, transfer, kliring, bank garansi, dan layanan jasa
lainnya.
Jenis-jenis Pembiayaan
Pembiayaan di lihat dari tujuan penggunaan
Di lihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu
pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumsi. (Ismail,
2011; 113)
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan di bagi menjadi dua hal yaitu
pembiayaan produktif yang meliputi pembiayaan modal kerja dan investasi dan
pembiayaan konsumtif.85
Pembiayaan di lihat dari jangka waktunya
a. Pembiayaan jangka pendek
b. Pembiayaan jangka menengah
c. Pembiayaan jangka panjang
Pembiayaan di lihat dari sektor usaha
a. Sektor industri
b. Sektor perdagangan
c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
d. Sektor jasa
e. Sektor perumahan
Pembiayaan di lihat dari segi jaminan
a. Jaminan perorangan
b. Jaminan benda berwujud
c. Jaminan benda tidak berwujud
Pembiayaan di lihat dari jumlahnya
a. Pembiayaan retail, pembiayaan yang di berikan kepada individu atau pengusaha
dengan skala usaha sangat kecil, jumlah pembiayaan yang di berikan hingga Rp
350.000.000,-.
85 Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani), hlm.
26.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
108 | P a g e
b. Pembiayaan menengah, pembiayaan yang di berikan kepada pengusaha pada
level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000 hingga Rp
5.000.000.000,-.
c. Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah
dengan jumlah nominal yang besar dan di peruntuhkan kepada nasabah besar
(korporasi). Jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,-.
Analisis pembiayaan
Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat di gunakan sebagai
acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan
nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu di lakukan sebelum memutuskan
permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah antara lain di kenal
dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of
Economy) dan analisis 6A (aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek
social ekonomi, aspek manajemen, dan aspek keuangan ).
B.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Pengertian UMKM
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
109 | P a g e
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
Fungsi dan peranan UMKM saat ini di rasakan begitu penting, karena sektor ini
bukan saja sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan
secara langsung lapangan kerja bagi mereka yang tingkat pengetahuan dan
ketrampilannya rendah. Sebagi kelompok usaha kecil, UMKM selalu terjebak dalam
problem keterbatasan modal, teknis produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka
memperluas peranannya di dalam perekonomian nasional, di perlukan seangkaian
pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah
tersebut, terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan
permodalan.
Hafsah (2000:11) menyatakan permasalahan internal usaha mikro, kecil dan
menengah meliputi:
a. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM
b. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan
pasar
c. Kemampuan penguasaan teknologi masih kurang Sedang permasalahan
eksternal meliputi:
d. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil
e. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan
f. Kurangnya dukungan
g. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan
kuaitas sumber daya manusia
Menurut Naisbitt (1999: 13), perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh
usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha
kecilnya akan berhasil dalam persaingan industry di pasar global. Artinya,
perusahaan yang mampu menghadapi persaingan di masa depan adalah perusahaan
yang mampu meningkatkan efisisensi sumber daya.
Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki cirri-ciri spesifik, seperti yang
dikatakan oleh Mintzberg (1992: 21) bahwa sektor usaha UMKM sebagai organisasi
ekonomi atau bisnis dicirikan oleh struktur organisasi yang sangat sederhana,
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
110 | P a g e
mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staff yang berlebihan, pembagian
kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktifitas yang
diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang
mengadakan pelatihan untuk karyawan, jumlah karyawannya sedikit, pengusaha
sangat sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan, dan sistem akuntansi
kurang baik (bahkan biasanya tidak memiliki). Sedangkan mengenai definisi dari
UMKM sendiri, terdapat banyak versi. Beberapa lembaga yang mendefinisikan
UMKM dengan pengertian yang berbeda walaupun masih bisa ditelusuri
konsistensinya.
Tabel 2.2 Ragam Pengertian Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Lembaga Istilah Pengertian Umum
UU.No.9/95 Tentang
Usaha Kecil
Usaha Kecil Asset < = Rp 200 juta
diluar tanah dan bangunan
Omset < = Rp 1
Miliar/tahun
BPS Usaha Mikro Pekerja < 5 orang
termasuk tenaga kerja
keluarga
Usaha Kecil Pekerja 5 – 9 orang
Usaha
Menengah
Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara
Koprasi dan UKM
Usaha Kecil Aset < Rp 200 juta diluar
tanah dan bangunan
Omset < Rp 1
Miliar/tahun independen
Usaha
Menengah
Aset > 200 juta
Omset: Rp 1 – 10 miliar
pertahun
Bank Indonesia Usaha Mikro Dijalankan oleh rakyat
miskin atau dekat miskin,
bersifat usaha keluarga,
menggunakan sumber dana
local, menerapkan tehnologi
sederhana, dan mudah keluar
masuk industry
Usaha Kecil Aset < Rp. 200 juta
Omset < Rp 1 Miliar
Usaha
Menengah
Untuk kegiatan industry,
asset < Rp 5 miliar, untuk
lainnya (termasuk jasa) asset
< Rp 600 juta diluar tanah
dan bangunan
Omset < Rp 3 miliar per
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
111 | P a g e
tahun
Bank Dunia Usaha Mikro Pekerja < 10 orang
Aset < $ 100.00
Omset < $ 100.000 per
tahun
Usaha Kecil Pekerja < 50 orang
Aset < $ 3 juta
Omset < $ 3 juta per
tahun
Usaha
Menengah
Pekerja < 300 orang
Aset < $ 15 juta
Omset < $ 15 juta per
tahun
Sumber: Krisnamurthi, 2003: 3
Sejalan dengan perjalanan waktu, ternyata UMKM memiliki survival yang
tinggi dan mampu bertahan hidup ditengah berbagai kesulitan dan keterbatasan.
Dalam hal ini dengan caranya sendiri UMKM mampu mengatasi banyak masalah
secara leih dinamis dan responsive dalam menghadapi perkembangan pasar.
Mubyarto (1997: 3) menyatakan bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumer daya apa saja
yang dapat dikuasainya dan ditunjukkan untuk memnuhi kebutuhan dasarnya dan
keluarganya dari batasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
UMKM merupakan kagiatan ekonomi rakyat (banya) dengan skala kecil, dan bukan
kegiatan ekonomi yang dikuasai beberapa orang.
Usaha mikro, kecil dan menengah oleh Brata (2003: 1) diasosiasikan sebagai
salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia atau daerah. Dari sisi
sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas hanya 15
persen, namun UMKM member kontribusi 99 persen dalam jumlah usaha di
Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tanaga kerja (BPS,
2001). Peran UMKM juga teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Jika
memang disepakati bahwa tarikan konsumsi, baik konsumsi domestic maupun
konsumsi asing (ekspor), merupakan faktor penggerak ekonomi utama dalam 4 tahun
terakhir. Terutama, karena kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang
sangat terbatas, maka dapat diduga bahwa peran UMKM sebagai bentuk ekonomi
rakyat sangat besar. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh peningkatan kegiatan
(tabungan dan penyaluran kredit) hampir seluruh lembaga keuangan mikro.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
112 | P a g e
Tabel 2.3 Sumber modal yang diperoleh Industri Kecil Rumah Tangga (IKR) dan
Industri kecil (IK) tahun 2001
Uraian Industry Kecil
Rumah Tangga
Industry Kecil
Modal sendiri 90,36 % 69,82%
Modal pinjaman 3,20% 4,76%
Modal sendiri dan
pinjaman
6,44% 25,42%
Jumlah 100% 100%
Asal pinjaman
Bank 18,79% 59,78%
Koperasi 7,09% 4,85%
Institusi lain 8,25% 7,63%
Lain-lain 70,35% 32,16%
Sumber: BPS (Diolah), 2001
Realitas diatas membuktikan bahwa usaha rakyat (UMKM) bukanlah “orang
yang tidak punya”, tatapi mereka “hanya punya sedikit”. Data diatas memperlihatkan
bahwa lebih dari 90% pengusaha mikro (industry kecil rumah tangga) mengandalkan
modal sendiri. Sementara itu, bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari
70% berasal dari sumber lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari
pengalaman lapangan, yang dumaksud dengan sumber lain-lain mayoritas dari usaha
mikro tersebut terjebak pada money lender (rentenir) dengan tingkat bunga utang
yang sangat tinggi. Meski demikian, anehnya pengusaha mikro hidup dan berjalan
dengan sistem tersebut.
Dengan begitu, setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan
ekonomi rakyat harus terkait kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh sebagian besar
rakyat tersebut. Ismail (2003: 5) menyebutkan bahwa proses pembangunan di
Indonesia sebenarnya juga berjalan seperti dibanyak Negara berkembang lainnya,
yakni pada awalnya menyikapi persoalan kemiskinan (termasuk didalam ekonomi
rakyat/UMKM) dengan melihatnya sebagai keadaan sementara, yang dalam proses
pembangunan lebih lanjut akan secara otomatis menghilang melalui proses
trickledown effect. Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya
sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, pemerintah
menyediakan berbagai bantuan kepada mereka. Format bantuan tersebut sangat
beraneka ragam mulai dari penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang, kesehatan, pendidikan, sampai bantuan teknis, dan hibah, peralatan serta
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
113 | P a g e
modal. Model yang sering disebut sebagai pendekatan pembangunan generasi
pertama ini harus diakui telah mampu meningkatkan berbagai indicator social secara
signifikan. Namun, harus diakui pula pendekatan ini telah menimbulkan berbagai
persoalan, seperti berkurangnya sikap kemandirian dan melemahnya berbagai modal
social yang dimiliki masyarakat, tidak diselesaikannya akar masalah penyebab
kemiskinan (yakni ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya
ekonomi), dan semakin melebarnya jurang perbedaan antarpelaku ekonomi
(pengusaha besar dengan usaha UMKM).
Kelompok masyarakat yang dalam generasi pertama diandalkan oleh pemerintah
menjadi lokomotif pembangunan, yaitu sektor usaha besar dan konglomerasi, telah
mendominasi baik pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar maupun produk domestic
bruto (PDB), tetapi dominasi itu ternyata tidak diikuti oleh pengelolaan internal
perusahaan yang baik (good corporate governance). Berbagai fasilitas dan perlakuan
khusus yang disediakan pemerintah sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan
mereka, ternyata justru banyak disalahgunakan serta mendorong berbagai tindakan
yang tidak sepantasnya (misconduct).
Data BPS (2001) sebelum krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa
sektor usaha besar dan konglomerasi hanya 0,2 persen dari total pelaku ekonomi,
tetapi kontribusinya dalam PDB sebesar 60,2 persen, penguasaan pangsa pasar
sebesar 80,0 persen dan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6
persen.
Studi lainnya, PSP-IPB (2002: 7) menunjukkan bahwa sampai tahun 1998 alokasi
kredit perbankan pada kegiatan usaha miko dan kecil pedesaan menjadi kurang dari
10 persen dari total kredit yang disalurkan per tahun antara tahun 1998 – 2001.
Proporsi tersebut tidak banyak berubah tetapi dengan rata-rata rupiah yang
disalurkan relative lebih rendah. Namun, dalam periode yang sama (1998 - 2001)
telah menjadi peningkatan peredaran uang di pedesaan dan kegiatan UMKM rata-
rata mencapai 17 persen pertahun, sedangkan tahun 1999 – 2000 menjadi periode
dengan peningkatan terbesar. Hal tersebut diduga terkait dengan penambahan
anggaran belanja pemerintah setelah otonomi daerah, adanya arus dana dari kota ke
desa setelah banyak terjadi PHK, adanya peningkatan dana dari luar neggeri y ang
nilainya dalam rupiah meningkat akibat devaluasi, dan berkurangnya capital out-
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
114 | P a g e
flow dari desa akibat kurang berfungsinya sektor perbankan yang selama ini masih
bersifat branch banking system.
Pada kegiatan usaha mikro dan kecil pertanian, dana yang diperoleh dari kredit
lembaga keuangan hanya mencapai 8 persen dari total modal yang dipergunakan,
yakni sekitar 75 persennya dialokasikan untuk modal kerja, 15 persen untuk
investasi, dan 10 persen untuk konsumsi.
Hal yang menarik adalah telah terjadinya peningkatan jumlah tabungan
masyarakat yang diduga sebagian berasal dari UMKM ke bank formal. Pada kasus
BRI-UD (unit dea), peningkatan tabungan (simpedes) mencapai 43 persen per tahun.
Akibatnya, rasio antara simpanan dan pinjaman yang pada tahun 1996 relatif
seimbnag (rasio = 1,56). Di sisi lain, rasio simpanan dan pinjaman untuk lembaga-
lembaga non-BRI antara tahun 1996 – 2001 rata-rat mencapai 0,61 persen artinya,
masyarakat desa lebih senang menyimpan ke BRI, tetapi mengambil kreditnya dari
lembaga keuangan lain.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan dengan menggunakan
pendekatan perbankan konvensional sulit dilakukan, atau tidak menjangkau UMKM
yang sebagian termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Kalaupun layanan itu
didorong untuk dapat dimanfaatkan masyarakat miskin, besar kemungkinan layanan
pinjaman tersebut tidak dikembalikan. Terdapat tiga faktor terpenting yang
membatasi hubungan UMKM dengan perbankan konvensional, yaitu masalah
agunan, formalitas, dan keluwesan.
Sumodiningrat (2003:7) menyatakan bahwa selama ini keengganan dari pihak
perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil karena anggapan
kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin
sangatlah tidak bankable. Hal itu karena pihak perbankan memandang pelayanan
terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh
dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan
terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan,
ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah,
dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka demikian jauh. Di luar
itu, bagi UKMK sendiri, bukan hanya ketiadaan agunan yang menyebabkan mereka
sulit memperoleh layanan perbankan, tetapi juga aspek legal formal dari itu sendiri.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
115 | P a g e
Belum lagi maslah keluwesan yang menjadi cirri sekaligus kekuatan UMKM yang
sulit diikuti oleh fleksibilitas fasilitas lembaga keuangan konvensional.
Argumentasi tersebut didukung pula dengan terjadinya peningkatan peran
lembaga keuangan mikro di pedesaan. Antara tahun 1998 – 2001, beberapa LKM
(lembaga keuangan mikro) non-bank (juga non- BPR) rata-rata telah berhasil
meningkatkan nilai kegiatannya hingga 31 persen per tahun.
Hal itu disebabkan oleh LKM yang umumnya lebih mampu memenuhi karakter
layanan yang dibutuhkan masyarakat pedesaan. Kondisi pasar financial seperti itu,
ketika arus uang keluar dari UMKM lebih besar dari pada arus masuknya, terjadi
karena adanya set-up structural dan instutional yang seolah memang dirancang untuk
hal itu. Kondisi asimetrik itu merupakan konsekuensi logis dari pandangan (mind-
ste) mengnai “apa yang benar dan apa yang salah” dalam mengatur kegiatan
financial, yang kemudian terwujud dalam kerangka perundang-undangan yang
berlaku dan strategi pengembangan system keuangan nasional.
Untuk pasar barang, UMKM umumnya melakukan trasnsaksi dengan seluruh
pelaku ekonomi, baik sesama UMKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha
internasional. UMKM telah memenuhi sekitar 60 persen dari kebutuhan hidup
seluruh masyarakat, sekaligus member kontribusi terhadap ekspor Negara. UMKM
juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang
dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan, bagi beberapa produsen besar produk
konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar UMKM mencapai 91 persen
pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara.
Tantangan UMKM
Dalam GBHN 1999-2004 tercantum beberapa misi yang diantaranya:
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama
pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan system ekonomi
kerakyatan”. Tetapi rupanya misi tersebut belum terlaksana seiring dengan sikap
pemerintah yang masih belum menunjukkan keberpihakan secara jelas kepada
masyarakat ekonomi kecil.
Lembaga keuangan mikro, menurut Budiantoro (2003:1) berfungsi memberikan
dukungan modal bagi pengusaha mikro (microenterprises) untuk meningkatkan
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
116 | P a g e
usahanya. Ismawan (2003:5-7) menunjukkan bahwa pengalaman mengembangkan
keuangan mikro untuk melayani msyarakat miskin dalam lingkup dunia telah
mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya Microcredit Summit (MS) yang
diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. Dengan demikian
terdapat beberapa alternative yang bisa di lakukan.
a. Banking of the poor. Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance,
ketika mobilisasi keuangan mendasrkan diri pada kemampuan yang dimiliki oleh
masyarakat miskin. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base,
keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang
penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga dimasyarakat, antara lain:
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama (KUB),
Credit Union (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lain-lain.
b. Banking with the poor. Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan
kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) social masyarakat
yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya
Masyarakat, serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang nature-
nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisasikan dan dihubungkan atas dasar
semangat simbiosis mutualisme. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin
banyak, sementara masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan
financial support. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut
Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat.
c. Banking for the poor. Bentuk ini mendasarkan diri atas credit-led institution,
yakni sumber financial support, terutama bukan diperoleh dari mobilisasi
tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang
ditujukan untuk masyrakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar
yang memang ditujukaan kepada masyarakat miskin melalui kredit.
B.4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan
mikro syariah merupakan aktifitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
117 | P a g e
dengan menggunakan prinsip-psinsip syariah,86 sedangkan untuk penyaluran dana itu
sendiri ditujukan untuk kalangan pelaku mikro, kecil dan menengah dengan kritera
yang telah dijelaskan sebelumnya.
Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia
Lemahnya posisi tawar ekonomi umat Islam di Indonesia dan ketidakmampuan
untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, telah menyebabkan posisi umat
sangat lemah, dan seringkali menjadi kambing hitam serta terpinggirkan dalam
proses pembangunan. Membangun sumberdaya ekonomi adalah sebuah keharusan,
sebagai upaya untuk merancang masa depan perekonomian umat. Fakta
menunjukkan bahwa hampir 90 persen pelaku usaha ekonomi berskala kecil adalah
umat Islam. Namun ironisnya, dari keseluruhan usaha mikro yang ada, dapat
dikatakan umat Islam masih belum memiliki institusi yang kuat, mapan, dan bebas
dari intervensi pihak manapun. Untuk itu, pengembangan usaha mikro umat pun
harus mendapat perhatian kita semua. Sesungguhnya, ide pemunculan pembiayaan
mikro syariah, atau yang dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS),
haruslah ditopang konsep dan mekanisme yang jelas, sehingga kontribusinya dapat
dirasakan umat (SA Roosly, 2002).
Saat ini, terjadi ketimpangan. Fokus dan perhatian prospek pengembangan
ekonomi umat hanya bergantung pada sektor perbankan dan institusi finansial
lainnya --yang skalanya lebih bersifat menengah ke atas-- dibandingkan dengan
prioritas untuk menggarap sektor kecil dan menengah ke bawah. Akibatnya, arah
pengembangan ekonomi yang berbasis keumatan ini menjadi tidak seimbang.
Padahal, seharusnya, melalui pengembangan usaha mikro inilah landasan penataan
perekonomian masyarakat beserta infrastrukturnya dibangun dan diperkuat.
Perkembangan LKM
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang
kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai
sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasai segelintir orang. Sementara itu, di
sisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan menengah
(UKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Perannya seringkali
tidak berarti dalam perekonomian nasional. Ironisnya, ketika terjadi krisis, terbukti
86 Ismail, 2011, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 105.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
118 | P a g e
sektor korporasi tidak mampu bertahan dengan baik. Justru UKM, yang tadinya
dianggap kurang berperan dalam perekonomian nasional, terbukti lebih mampu
bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi
tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor
ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sektor UKM secara lebih serius.
Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, nantinya, benar-benar
mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini. Tentu saja, keberadaan
UKM tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM).
Di Indonesia, LKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang
bersifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk
bank, ada pula yang berbentuk lembaga non-bank. Sedangkan LKM yang bersifat
informal biasanya berbentuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya
masyarakat, baitul maal wat tamwil (BMT), serta berbagai bentuk institusi yang
pengelolaanya ditangani langsung oleh masyarakat.
Hingga tahun 2002, jumlah LKM dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif
di Indonesia mencapai sekitar 53 ribu unit. Namun demikian, dari jumlah tersebut,
lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah masih sangat kecil.
Jumlah nasabah yang dilayani LKM melebihi 17 juta orang, sedangkan jumlah kredit
mikro yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp 16 triliun.
Dari sisi jumlah nasabah, LKM jenis unit simpan pinjam memiliki jumlah
nasabah terbesar, yaitu 10 juta orang lebih. Sedangkan dari sisi jumlah kredit mikro
yang berhasil disalurkan, BRI Unit Desa menyalurkan kredit dalam jumlah terbesar,
yaitu sekitar Rp 7,8 triliun (Bank Indonesia, 2002). Berdasarkan data tersebut, posisi
LKMS masih terbilang sangat kecil skalanya --baik ditinjau dari segi jumlah maupun
dari segi penguasaan aset. Padahal, sekitar 95 persen dari nasabah yang ada adalah
umat Islam. Kita bisa melihat bahwa jaminan aktivitas pembiayaan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah masih sangat minim keberadaannya. Inilah tantangan
besar yang harus dijawab dengan sebuah kerja keras secara kolektif.
Membangun Potensi
Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya
LKMS memiliki potensi pembiayaan dan pengelolaan dana ekonomi umat yang
cukup besar. Jika pengelolaan dana umat bisa dilakukan secara terpadu antarinstitusi
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
119 | P a g e
keuangan syariah, maka hal tersebut akan menjadi sumber kekuatan yang sangat
besar.
Sebagai contoh, jika terjalin sinergi yang konstruktif antarlembaga pengelola
zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), maka dana ZIS yang terkumpul akan mampu
menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja dengan catatan bahwa
program-program yang dilakukan memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Namun
yang harus diingat adalah besarnya potensi tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa
diiringi perbaikan dan inovasi dari semua elemen yang terkait di dalamnya, baik pada
aspek kelembagaan, pendanaan, maupun pelayanan. Ketiga aspek tersebut, menurut
penulis, memegang peranan kunci, sehingga perlu penguatan.
Dari aspek kelembagaan, terdapat dua hal yang mendesak untuk dilakukan, yaitu
pengakuan dan apresiasi terhadap keberadaan dan peran LKMS untuk mengemban
amanah dana umat secara profesional, dan penguatan serta perlindungan bagi LKMS
dan nasabahnya. Salah satu bentuk apresiasi ini adalah melalui pemberian kejelasan
status dan posisi legal-formal bagi LKMS. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak
semua LKMS beroperasi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Diharapkan ke depan akan muncul lembaga yang sehat, mampu menawarkan
solusi keuangan, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sehingga dampaknya
akan dirasakan langsung oleh umat. Dari aspek pendanaan, terdapat beberapa hal
yang juga perlu dilakukan. Antara lain peningkatan aksesibilitas LKMS pada sumber
dana sekunder seperti perbankan syariah, mobilisasi dana lokal dan dana luar negeri,
serta peningkatan kerja sama antar-LKMS --termasuk di dalamnya peningkatan
transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
Sedangkan dari aspek pelayanan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat
dilakukan, seperti pemberian pelatihan, konsultasi, dan pendampingan bagi LKMS
dalam menjalankan fungsinya. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana
menjadikan LKMS sebagai penasihat usaha bagi nasabahnya, dengan memberikan
prinsip-prinsip pengelolaan usaha dan perilaku usaha yang sesuai syariah. Sehingga
diharapkan akan lahir generasi baru dengan karakter Utsman bin ‘Affan, Abu Bakar
Siddik, maupun Abdurrahman bin Auf. Mereka tangguh sebagai usahawan, sekaligus
kokoh menjaga akidah dan memegang prinsip.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
120 | P a g e
Sumber Pertolongan
Memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar
bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, membangun usaha
mikro merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT,
sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW: ''kalian akan ditolong dan diberi
rezeki dengan sebab kaum dhuafa di antara kalian'' (HR Daelami).
Yang dimaksud hadits tersebut adalah rahmat Allah akan turun ketika kita
menunjukkan keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil dan termarjinalkan --
termasuk UKM-- agar mereka dapat terberdayakan. Bahkan dalam QS 28: 5
ditegaskan bahwa masyarakat yang dianggap lemah pun memiliki potensi dan bisa
menjadi sumber kekuatan. Artinya, menyepelekan mereka, apalagi kemudian
mengkhianatinya, hanya akan menyebabkan hilangnya potensi yang dimiliki suatu
masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga, bagi kita, membangun perekonomian
nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri
ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPR,
maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun
dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di
Tanah Air tercinta ini dapat diatasi. Wallahu a'lam.
C. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Populasi penelitian ini yaitu nasabah Bank syariah Mandiri yang
menggunakan pembiayaan mikro, dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang
Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman 99A.
Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
Probability Sampling (tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi anggota sampel)
dengan menggunakan Simple Random Sampling (pengambilan anggota sampel di
lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu).87
87 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta), hlm. 82.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
121 | P a g e
D. Hasil dan Pembahasan
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan mikro syariah
secara parsial berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) nasabah bank syariah mandiri.. Kondisi ini indikasikan dengan
perolehan tingkat signifikansi variabel bebas yang digunakan model penelitian
tersebut masih dibawah 5%.
Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut (1). Konstanta
(a) merupakan Intersep garis regresi dengan Y jika X = 0, yang menunjukkan bahwa
besarnya variabel independen yang digunakan dalam model penerimaan sebesar
konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta (a) adalah -10.792 menunjukkan bahwa
jika variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan tidak ada perubahan = 0, maka
tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasabah bank
syariah mandiri sebesar -10.792. (2). Koefisien Regresi: pembiayaan mikro syariah
(b.) 1,229, menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Pembiayaan mikro
syariah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat perkembangan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) nasabah bank syariah mandiri.
Hal ini menunjukkan kurang baik tanggapan responden atas strategi
pemasaran tersebut akan diikuti semakin naik minat anggota menabung untuk
meningkatkan strategi pemasaran tersebut Dengan kata lain pembiayaan mikro
syariah naik 1 satuan maka tingkat perkembangan usaha .mikro kecil menengah
akan naik sebesar 1,229 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.
Dari hasil penelitian dapat mengemukakan Hipotesis bahwa:
A. Hipotesis pertama mengemukakan bahwa Produk Pembiayan Mikro Syariah yang
menjadi salah satu produk Bank Syariah Mandiri yang ditujukan sebagai
pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasabah Bank Syariah
Mandiri.
a. Produk – Produk Pembiayaan Mikro:
1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas): Limit pembiayaan minimal Rp
2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-. Jangka waktu maksimal 26 bulan
dan biaya administrasi sesuai ketentuan dari pihak BSM
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
122 | P a g e
2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya): Limit pembiayaan diatas Rp
10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu maksimal 36 bulan,
biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dari BSM.
3. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama): Limit pembiayaan diatas Rp
50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-. Jangka waktu maksimal 48 bulan,
biaya administrasi sesuai ketentuan dari BSM.
b. Persyaratan:
1. Wiraswasta/Profesi: usaha telah berjalan minimal 2 tahun, usia minimal 21 tahun
atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas, surat
keterangan/ijin usaha.
2. Perorangan Golbertap: status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun,
usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh
tempo fasilitas pembiayaan, surat keterangan/ijin usaha.
3. Badan usaha: usaha telah berjalan minimal 2 tahun, surat keterangan/ijin usaha
4. Akte pendirian/perubahan perusahaan.
c. Akad yang digunakan
1. Murabahah
Akad Murabahah adalah jual beli barang dan jasa dengan tambahan keuntungan
yang telah di sepakati.
a. Aplikasi dalam perbankan
Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah
secara berkelanjutan (rool over / evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal
sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one
short deal).
b. Manfaat akad Murabahah
Akad mudharaah member banyak manfaat, slaah satunya adanya keuntungan
yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada
nasabah.
2. Wakalah
Wakalah atau wikalah yang merupakan penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat.
3. Hawalah
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
123 | P a g e
Akad hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang
lain yang wajib menanggungnya. Contoh A (muhal) member pinjaman kepada B
(muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (muhal ‘alaih). Begitu B
tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang
tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar hutang B kepada A,
sedangkan utang sebelumnya pada B dianggap selesai.
A. Aplikasi dalam perbankan
Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:
1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada
pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang
tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.
2. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih.
3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya
saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan
fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.
B. Manfaat Hawalah
a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan
b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
c. Dapat menjadi salah satu fee-based income / sumber pendapatan nonpembiayaan
bagi bank syariah. (Syafii Antonio, 2001: 127).
4. Addendum
Dalam perbankan addendum merupakan pergantian jaminan.
B. Pembiayaan mikro syariah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam usaha
untuk meningkatkan perkembangan pelaku usaha mikro kecil menengah
(UMKM).
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel independen yaitu
pembiayaan mikro diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien
35.440. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan “ Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
124 | P a g e
signifikan terhadap tingkat perkembangan UMKM nasabah bank syariah mandiri”
terbukti.
Tabel 2.3
Output Hasil Uji regresi Sederhana
Variabel Unstandardized
Coefficients
t Sig.
(Constant) -10.792 -1.208 237
X 1.229 5.953 0,000
R 747 0,000
F 35.440
R Square 0,559
Sumber: data diolah dengan SPSS 16.0 (dalam lampiran)
Dalam tabel 2.3 Dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,559, hal ini
berarti 55,9 % variabel perkembangan UMKM di pengaruhi oleh variabel
independen yaitu pembiayaan mikro. Hal ini diartikan bahwa peubah independen
dalam hal ini pembiayaan mikro syariah menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat
perkembangan UMKM sebesar 55,9 %, sedangkan sisanya (100% - 55,9% =
44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangana usaha
mikro kecil menengah di dukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya
modal pembiayaan mikro dari bank syariah mandiri dengan mendapatkan hasil
sebesar 55,9% maka sisanya merupakan faktor–faktor lain yang tidak dimasukkan
oleh peneliti seperti faktor modal pribadi pelaku UMKM, skill atau keterampilan
yang dimiliki oleh pelaku UMKM, jenjang pendidikan, latar belakang keluarga,
serta lingkungan dan itu bisa menambah hasil yang lebih maksimal, jika
dibandingkan hanya modal dari pembiayaan mikro yang dibuat sebagai bahan
penelitian sebagai variabel independen.
Menurut Naisbitt (1999: 13), perkembangan ekonomi dunia akan
didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang
kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar global.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
125 | P a g e
Artinya, perusahaan yang mampu menghadapi persaingan di masa depan adalah
perusahaan yang mampu meningkatkan efisisensi sumber daya.
Usaha mikro, kecil dan menengah oleh Brata (2003: 1) diasosiasikan
sebagai salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia atau daerah. Dari
sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas
hanya 15 persen, namun UMKM member kontribusi 99 persen dalam jumlah
usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tanaga
kerja (BPS, 2001). Peran UMKM juga teraktualisasi pada masa krisis hingga saat
ini. Jika memang disepakati bahwa tarikan konsumsi, baik konsumsi domestic
maupun konsumsi asing (ekspor), merupakan faktor penggerak ekonomi utama
dalam 4 tahun terakhir. Terutama, karena kegiatan investasi dan pengeluaran
pemerintah yang sangat terbatas, maka dapat diduga bahwa peran UMKM sebagai
bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Indikasi lain dapat pula ditunjukkan oleh
peningkatan kegiatan (tabungan dan penyaluran kredit) hampir seluruh lembaga
keuangan mikro.
Ismail (2003: 5) menyebutkan bahwa proses pembangunan di Indonesia
sebenarnya juga berjalan seperti dibanyak Negara berkembang lainnya, yakni
pada awalnya menyikapi persoalan kemiskinan (termasuk didalam ekonomi
rakyat/UMKM) dengan melihatnya sebagai keadaan sementara, yang dalam
proses pembangunan lebih lanjut akan secara otomatis menghilang melalui proses
trickledown effect. Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya
sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, pemerintah
menyediakan berbagai bantuan kepada mereka.
Format bantuan tersebut sangat beraneka ragam mulai dari penyediaan
berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, sampai
bantuan teknis, dan hibah, peralatan serta modal. Model yang sering disebut
sebagai pendekatan pembangunan generasi pertama ini harus diakui telah mampu
meningkatkan berbagai indikator sosial secara signifikan. Namun, harus diakui
pula pendekatan ini telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti berkurangnya
sikap kemandirian dan melemahnya berbagai modal sosial yang dimiliki
masyarakat, tidak diselesaikannya akar masalah penyebab kemiskinan (yakni
ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya ekonomi), dan semakin
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
126 | P a g e
melebarnya jurang perbedaan antarpelaku ekonomi (pengusaha besar dengan
usaha UMKM).
E. Penutup
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat analisis linier
sederhana pada variabel dependen yaitu tingkat perkembangan UMKM dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel independen yaitu pembiayaan
mikro diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien 35.440. Hasil
penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang
menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat perkembangan UMKM. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan “ Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif signifikan terhadap
tingkat perkembangan UMKM nasabah bank syariah mandiri” terbukti.
2. Dalam tabel 4.14 Dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,559, hal ini
berarti 55,9 % variabel perkembangan UMKM di pengaruhi oleh variabel
independen yaitu pembiayaan mikro. Hal ini diartikan bahwa peubah independen
dalam hal ini pembiayaan mikro syariah menjelaskan peubah terikat yaitu tingkat
perkembangan UMKM sebesar 55,9 %, sedangkan sisanya (100% - 55,9% =
44,1%) dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.
3. Produk pembiayaan mikro syariah meliputi Pembiayaan Usaha Mikro Tunas
(PUM-Tunas), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya), Pembiayaan
Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) dengan limit pembiayaan mulai dari Rp.
2.000.000 sampai Rp. 100.000.000. adapun akadnya meliputi akad hawalah akad
wakalah, dan akad murabahah.
Daftar Pustaka
A.E. Yustika. 2005. Perekonomian Indonesia Deskripsi, preskripsi, dan kebijakan.
Malang. Bayumedia Publishing.
Andi Cahyono. 2011. Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap
Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
Surakarta Periode Tahun 2010. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
127 | P a g e
Ari Sofwan. 2012. Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Studi Kasus : Bank BRI Kec.
Gebang). Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Departemen
Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
Medan.
Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. 2006. Aplikasi Statistika dalam Penelitian.
Bandung. Pustaka Setia.
Danuar Dani U Tri. 2013. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. Skripsi. Fakultas
Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
Departemen Agama RI. 2004. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung. Gede Bage.
Faridatus Zakiyah. 2014. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah
Pembiayaan pada Sektor Pertanian BMT Sumber Ummat Sejahtera
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Program Studi
Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
Ma’ruf Amin. 2007. Prospek Cerah Bank Syariah. Jakarta: LeKAS.
Muhammad Syafii Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:
Gema Insani.
Soeratno, & Lincolin Arsyad. 1993. Metodologi Penelitian: untuk Ekonomi dan
Bisnis. (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Try Prasetyo. 2011. Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri
Cabang Depok Kelapa Dua. Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah Program
Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Uma Sekaran. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal Attanwir Vol. 6 No. 1 April 2017
128 | P a g e
Zaenal Arifin. 2008. Kajian Pembiayaan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
Mikro di Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.
Zainul Arifin. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka
Alvabet.