asih lestari 1406664215 - laporan pkp di pemerintahan sept-okt 2015

UNIVERSITAS INDONESIA

PRAKTEK KERJA PROFESI DI DIREKTORAT BINA

OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN

DAN ALAT KESEHATAN PERIODE SEPTEMBER -

OKTOBER 2015

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI

ASIH LESTARI

1406664215

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2016

ii





DAN ALAT KESEHATAN PERIODE SEPTEMBER -

OKTOBER 2015

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Apoteker

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI

ASIH LESTARI

1406664215

FAKULTAS FARMASI


DEPOK

JANUARI 2016

iii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa

laporan ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai peraturan yang berlaku

di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan

bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh

Universitas Indonesia kepada saya.

Penyusun,

Asih Lestari

iv

PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Praktek Kerja ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Asih Lestari

NPM : 1406664215

Tanda Tangan :

Tanggal :

v

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Profesi ini diajukan oleh :

Nama : Asih Lestari

NPM : 1406664215

Program Studi : Profesi Apoteker

Judul : Praktek Kerja Profesi di Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Periode September –

Oktober 2015

Telah disetujui dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang

diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Profesi

Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia.

PEMBIMBING

Pembimbing I : Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt. ( )

Pembimbing II : Baitha Palanggatan M, M.Farm., Apt. ( )

Mengetahui :

Ketua Program Studi Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Dr. Hayun, M.Si., Apt.

NIP 195706131988111001

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan

rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 21 September – 2 Oktober

2015 di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia. Kegiatan PKPA merupakan bagian dari kegiatan perkuliah program

profesi apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan,

dan keterampilan calon apoteker mengenai tugas dan tanggung jawabnya di sektor

pemerintah. Setelah mengikuti kegiatan PKPA, diharapkan setelah menjadi

apoteker, siap mengaplikasikan pengetahuannya pada saat memasuki dunia kerja.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini, oleh karena

itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

(1) Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D., selaku Direktur Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

(2) Dra. Engko Sosialine M, Apt., selaku Direktur Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan;

(3) Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt., selaku Kepala Subdirektorat Pemantauan

dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan atas

kesempatan yang diberikan untuk dapat melaksanakan PKPA di Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

(4) Bapak Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., selaku Kepala

Subbagian Tata Usaha, atas bimbingan, waktu, dan arahannya selama

pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

(5) Bapak Martinus Wahyu Ristyadi, S.T., selaku pihak yang menerima dan

menghubungkan kami dengan pihak Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan;

vii

(6) Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang

telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh

sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak

yang telah membantu saya. Semoga laporan praktek kerja ini dapat bermanfaat

bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 2 Oktober 2015

Penulis

viii Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .............................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................ iv

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................... x

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Tujuan ................................................................................................ 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM ......................................................................... 3

2.1. Tugas dan Fungsi ............................................................................... 3

2.2. Struktur Organisasi ............................................................................ 3

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS ...................................................................... 10

3.1. Sasaran Program Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan. .......................................................................................... 10

3.2. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat ....................... 10

3.3. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ... 11

3.4. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan .. 12

3.5. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan ........................................................................ 13

3.6. Subbagian Tata Usaha ........................................................................ 14

BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA ........................................... 16

BAB 5 PEMBAHASAN ................................................................................ 16

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 29

6.1 Kesimpulan ........................................................................................

6.2 Saran .................................................................................................. 30

DAFTAR ACUAN ......................................................................................... 31

ix Universitas Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan ................................................................................ 32

Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan .............................................................. 33

Lampiran 3. Laporan Tugas Khusus ............................................................. 34

x Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja ............................................................. 16

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan dan telah menjadi cita-cita dan tujuan

bangsa Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar

1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian, untuk mewujudkan kesehatan yang berkeadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia diperlukan upaya pemerataan kesehatan dari

pemerintah. Upaya pembangunan kesehatan melalui peningkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif),

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh,

terpadu, dan berkesinambungan. Upaya tersebut dapat dilakukan demi

pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-

obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang

terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi

penggunaannya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan ujung tombak

untuk mewujudkan upaya peningkatan kesehatan dan diperlukan sebuah

organisasi dan tata kelola yang baik dan integratif. Untuk mengatur hal ini,

dikeluarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor

114/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Permenkes tersebut, struktur organisasi

Kementerian Kesehatan terbagi menjadi beberapa Direktorat Jenderal. Salah

satu Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Kesehatan adalah Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Apoteker sebagai salah satu

tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam pembangunan negara

Indonesia di bidang kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. Peran yang

penting bagi apoteker adalah dalam penanganan sediaan farmasi dan alat

kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

2

Universitas Indonesia

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian. Oleh karena itu dengan diselenggarakannya program

praktek kerja bagi calon apoteker, diharapkan mahasiswa apoteker dapat

memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di instansi

pemerintahan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja

a. Memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

b. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi di Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

c. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis

dalam melakukan pekerjaan di sektor pemerintahan.

d. Memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di sektor

pemerintahan.


BAB 2

TINJAUAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN

2.1. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Adapun beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan tugas tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat

kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat

kesehatan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan

kefarmasian dan alat kesehatan; serta

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan.

2.2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin

oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri

Kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

terdiri atas beberapa Direktorat dan satu Sekretariat, dimana masing-

masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

4


2.2.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Adapun

beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat

Jenderat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam

melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. Pengelolaan data dan informasi;

c. Penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan

fungsional, dan hubungan masyarakat;

d. Pengelolaan urusan keuangan;

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan

gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; serta

f. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan terdiri atas:

a. Bagian Program dan Informasi;

b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;

c. Bagian Keuangan;

d. Bagian Kepegawaian dan Umum;

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.2. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan

perbekalan kesehatan. Adapun beberapa fungsi yang

diselenggarakan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan dalam melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai

berikut:

5


a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan

standardisasi harga obat, penyediaan, dan pengelolaan obat

publik dan perbekalan kesehatan serta pemantauan dan evaluasi

program obat publik dan perbekalan kesehatan;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga

obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan

kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik

dan perbekalan kesehatan;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan

pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta

pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan

kesehatan;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan

standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat

publik dan perbekalan kesehatan; serta pemantauan dan

evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan;

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di

bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan

pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta

pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan

kesehatan; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

terdiri atas:

a. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat;

b. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan;

c. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan;

d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan

6


e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.3. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan

kefarmasian. Adapun beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi,

farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat

rasional;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi

komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;

c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan

penggunaan obat rasional;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi

komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;

e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi

klinik, dan penggunaan obat rasional; dan

f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri atas:

a. Subdirektorat Standardisasi;

b. Subdirektorat Farmasi Komunitas;

c. Subdirektorat Farmasi Klinik;

d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional’



7


2.2.4. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang produksi dan distribusi alat kesehatan serta perbekalan

kesehatan rumah tangga. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dalam

melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi,

standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi,

standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan

dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian,

inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga;

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di

bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

terdiri atas:

a. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan;

b. Subdirektorat Penilaian Penilaian Produk Diagnostik Invitro

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

c. Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga;

8


d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi;



2.2.5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki

tugas utama yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Pelaksanaan kegiatan

di bidang produksi dan distribusi kefarmasian meliputi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan

distribusi kefarmasian;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi

kefarmasian;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian

dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

f. Pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi

kefarmasian; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

terdiri atas:

a. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat

Tradisional;

b. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;

c. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika,

Prekusor dan Sediaan Farmasi Khusus;

d. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat;


9




BAB 3

TINJAUAN KHUSUS

DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

3.1. Sasaran Program Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015,

Program Kerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

adalah peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan farmasi.

Ssaran yang diharapkan adalah tersedianya obat, vaksin, dan perbekalan

kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan

pemerintah.

3.2. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat

3.2.1. Tugas dan Fungsi

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria

serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di

bidang analisis dan standardisasi harga obat. Dalam

melaksanakan tugas, Subdirektorat Analisis dan Standardisasi

Harga Obat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang analisis dan standardisasi harga obat.

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat.

c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang analisis dan

standardisasi harga obat.

d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan

standardisasi harga obat.

11


3.2.2. Struktur Organisasi

a. Seksi Analisis Harga Obat

Seksi Analisis Harga Obat mempunyai tugas yaitu melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

analisis, kajian, dan pemantauan harga obat.

b. Seksi Standardisasi Harga Obat

Seksi Standardisasi Harga Obat mempunyai tugas yaitu

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria harga obat.

3.3. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan


Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyediaan obat

publik dan perbekalan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:


bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan

kesehatan.

c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di

bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.


laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat

publik dan perbekalan kesehatan.

12



a. Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan

penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

b. Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan


bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta penyusunan laporan di bidang ketersediaan obat publik

dan perbekalan kesehatan.

3.4. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan


Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di

bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

mempunyai fungsi:



b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan.

c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di



laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat

publik dan perbekalan kesehatan.

13



a. Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan


perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan

obat publik dan perbekalan kesehatan.

b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian,

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang

pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

3.5. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan



Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program

obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam melaksanakan

tugasnya, maka Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan di

bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan.

b. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

program obat publik dan perbekalan kesehatan.

14



a. Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan


pemantauan pelaksanaan program obat publik dan perbekalan

kesehatan.

b. Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan


evaluasi pelaksanaan program obat publik dan perbekalan

kesehatan.

3.6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha

dan rumah tangga direktorat. Tugas subbagian ini adalah melakukan

urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Uraian tugas subbagian

tata usaha adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan rancangan kegiatan subbagian Tata Usaha

berdasarkan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek sesuai

program dan referensi terkait.

b. Melakukan penyiapan rancangan rencana pelaksanaan kegiatan

Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana tahunan.

c. Membimbing pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha

dengan memberi petunjuk dan membagi tugas agar pelaksanaan

tugas/kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan tepat

guna.

d. Melakukan manajemen layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

dengan cara merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi sumber daya

yang ada di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana.

15


e. Melakukan penyiapan rancangan usulan kebutuhan tenaga dan

kebutuhan diklat pegawai di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan

program serta masukan dari unit kerja di lingkungan Direktorat.

f. Melakukan penyiapan rancangan usulan kebutuhan

peralatan/perlengkapan/fasilitas kerja di lingkungan Direktorat Bina

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan kebutuhan biaya

pemeliharaannya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program serta

masukan dari unit kerja di lingkungan Direktorat.

g. Melakukan penyiapan rancangan usulan kenaikan pangkat, Kejadian

Luar Biasa (KLB), pemindahan, pemberhentian, dan pensiun/cuti dan

lain-lain di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan dengan cara menelaah/mengolah bahan/data kepegawaian

yang ada dan usulan dari pegawai yang bersangkutan.

h. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan layanan

ketatausahaan dan kerumahtanggaan baik lisan maupun tertulis

kepada Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan

cara menyusun laporan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.


BAB 4

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA

Praktek Kerja di bidang pemerintahan dilaksanakan selama dua minggu dari

tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja, termasuk pelaksanaan tugas

khusus, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Kegiatan Praktek Kerja di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Periode

September – Oktober 2015.

Waktu Uraian/Materi Kegiatan

Senin, 21 September 2015 Perkenalan

Pemaparan materi umum tentang Dirjen

Binfar&Alkes

Selasa, 22 September 2015 Pemaparan materi dari Kasie

Pemantauan Ketersediaan Obat Publik


Rabu, 23 September 2015 Pemaparan materi dari Kasie

Bimbingan dan Pengendalian Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan

Jum’at, 25 September 2015 Pemaparan materi dari Kasie

Perencanaan Penyediaan Obat Publik


Pengerjaan tugas khusus : APIF

Senin, 28 September 2015 Melanjutkan mengerjakan tugas khusus

tentang APIF

Selasa, 29 September 2015 Menyusun laporan tugas umum

Rabu, 30 September 2015 Menyusun laporan tugas umum

Kamis, 1 Oktober 2015 Pemaparan Subdit Analisis Harga dari

seksi Standarisasi Harga Obat

Jum’at, 2 Oktober 2015 Presentasi tentang Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan


BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan memonitoring harga obat setiap tahun di seluruh

Indonesia. Obat yang dimonitoring merupakan obat yang digunakan oleh

sektor pemerintah yaitu obat generik dan generik bermerk. Monitoring

dilakukan untuk melihat pola harga obat di tiap propinsi antara obat generik

dan obat generik bermerk. Data yang didapatkan kemudian digunakan dalam

pertimbangan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nantinya akan

dilelang untuk e-catalogue. Dalam melakukan monitoring propinsi di

Indonesia dibagi dalam empat regional, regional 1 (Jawa), regional 2

(Sumatera selain Aceh dan Palembang, NTB), regional 3 (Sulawesi, Aceh,

dan Palembang), dan regional 4 (Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua timur

dan Papua Barat). Selain pola harga obat di propinsi, penetapan HPS juga

dipengaruhi oleh daftar harga obat di industri farmasi, biaya produksi, dan

harga bahan baku.

E-catalogue merupakan aplikasi yang digunakan untuk pemesanan obat

dan berisi daftar harga obat untuk pengadaan obat pemerintah termasuk obat

generik dan obat program. Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan

dilakukan antara LKPP dan industri penyedia obat. Pihak pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan berperan dalam menyediakan data tentang HPS,

RKO, dan spesifikasi teknis obat yang dibutuhkan. LKPP akan menentukan

industri farmasi yang akan mendapatkan kontrak payung dengan Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Industri farmasi yang

memenangkan kontrak berkewajiban untuk menjamin ketersediaan obat.

Harga yang terdapat dalam e-catalogue berlaku secara nasional, di

dalamnya terdapat harga obat untuk masing-masing propinsi di Indonesia.

Perbedaan harga obat pada tiap propinsi dipengaruhi salah satunya oleh biaya

distribusi ke daerah. Pembelian obat e-catalogue dilakukan dengan e-

purchasing. Berdasarkan Permenkes Nomor 134 Tahun 2014, e-purchasing

18


hanya dapat digunakan oleh fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah.

Untuk faskes milik swasta yang bekerjasama dengan BPJS, pembelian obat

dalam e-catalogue dilakukan secara manual yaitu dengan terlebih dahulu

menghubungi industri farmasi. Selanjutnya industri farmasi akan menentukan

PBF mana yang akan mengirimkan obat yang diminta.

Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi e-catalogue terdapat berbagai

kendala yang dihadapi oleh Unit Kerja pengguna e-catalogue obat. Masalah

yang sering muncul seperti ketika beberapa item obat yang dibutuhkan belum

tercantum dalam e-catalogue sehingga Satuan Kerja tidak dapat melaksanakan

pengadaan. Hal ini diatasi dengan landasan Permenkes 63 tahun 2014 dalam

hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam e-catalogue obat, proses

pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres

54 tahun 2010. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyedia obat telah

over supply, maka satuan kerja harus meminta surat kepada industri farmasi

yang menyatakan bahwa produknya over supply, sehingga pengadaan dapat

dilakukan sesuai Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan

turunannya. Penyedia juga sering kali tidak melayani pemesanan manual

berdasarkan e-catalogue, padahal sesuai dengan Permenkes 63 tahun 2014,

swasta dan apotek dapat melakukan pemesanan secara manual dengan

menghubungi langsung kepada industri farmasi pemenang e-catalogue. Maka

hal ini dapat segera diinformasikan kepada Tim Penanganan Keluhan (e-

[email protected]) untuk segera ditindaklanjuti. Selain penetapan HPS

untuk e-catalogue, subdirektorat ini juga menentukan Harga Eceran Tertinggi

(HET) untuk semua obat generik di seluruh Indonesia. Nilai HET diambil dari

45% harga obat pemerintah di regional 1.

5.2 Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

a) Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Seksi ini memiliki fungsi penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan

kesehatan. Serta, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

19


Seksi perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan

dilaksanakan secara bottom up. Dinas Kabupaten/Kota akan menyusun

rencana kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan obat program

berdasarkan usulan penanggungjawab program/pengelola program di

puskesmas. Selanjutnya usulan tersebut diserahkan kepada Dinas

Kesehatan Propinsi dan akan disusun menjadi rencana kebutuhan obat

propinsi tersebut. Rencana kebutuhan obat propinsi dikirimkan ke pusat.

Kementerian Kesehatan akan melakukan desk dengan mengundang

farmasi propinsi/penanggungjawab program di propinsi dan

penanggungjawab pusat untuk mendiskusikan mengenai kebutuhan obat

program di propinsi. Data yang didapat dalam diskusi tersebut akan

menjadi landasan perencanaan penyediaan obat di tahun selanjutnya.

Ketika anggaran tahun turun, desk akan dilakukan lagi untuk

menyesuaikan anggaran yang ada dan volume obat yang ada di masing-

masing program. Dalam keadaan darurat, proses penyediaan obat dan

perbekalan kesehatan dilakukan secara berbeda. Perhitungan kebutuhan

obat dilakukan dengan metode:

1) Metode konsumsi, didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun

sebelumnya. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah:

a) Pengumpulan dan pengolahan data

b) Analisis data untuk informasi dan evaluasi

c) Perhitungan perkiraan kebutuhan obat

d) Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana

2) Metode morbiditas, perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola

penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan dan lead time. Langkah-

lankah yang harus dilakukan:

a) Menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani

b) Menentukan jumlah kunjungan kasus yang berdasarkan

frekuensi penyakit

c) Menyediakan standar/pedoman pengobatan yang digunakan

d) Penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia

e) Menghitung perkiraan kebutuhan obat

20


Penentuan harga dalam rencana kebutuhan obat didasarkan pada data yang

tersedia di e-catalogue. Apabila obat yang dibutuhkan belum dimasukkan

dalam e-catalogue, maka harga ditentukan dengan sistem HPS (Harga

Perkiraan Sendiri). E-catalogue merupakan aplikasi yang digunakan untuk

pemesanan obat dan berisi daftar harga obat untuk pengadaan obat

pemerintah termasuk:

Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan.

Dilakukan di pusat antara LKPP dengan industri penyedia obat.

Daftar obat yang tercantum dalam e-catalogue adalah obat generik

berdasarkan DOEN.

Rencana Kebutuhan Obat Nasional adalah kebutuhan Dinas

Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota dan RS Pemerintah.

Harga jual obat dalam e-catalogue adalah harga satuan terkecil

sudah termasuk pajak, biaya distribusi.

Dalam pelaksanaannya, e-catalogue didasarkan pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat

berdasarkan Katalog Elektronik (E-catalogue). E-katalog digunakan oleh

fasilitas kesehatan milik pemerintah. Sementara untuk fasilitas kesehatan

swasta, pengadaan obat dapat dilakukan dengan e-katalog jika

bekerjasama dengan BPJS. Lelang harga satuan dilakukan oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) untuk

menentukan industri farmasi yang akan mendapatkan kontrak payung.

Industri farmasi yang memenangkan kontrak berkewajiban untuk

menjamin ketersediaan obat.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar (PKD) dibiayai melalui berbagai sumber anggaran, antara

lain APBN (operasi surya baskara jaya, obat buffer pusat, obat buffer

propinsi, obat program, dan obat kesehatan jiwa (metadon) dan

rehabilitasi), APBD Propinsi dan Kota/Kabupaten serta Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang berasal dari APBN untuk keperluan khusus dengan

persyaratan tertentu untuk daerah yang mengajukan. DAK tersebut

diberikan untuk kabupaten/kota yang memenuhi syarat kriteria umum dan

21


kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. Kriteria umum yang diperlukan yaitu Data Fiskal Wilayah

sedangkan Kriteria Teknis pelayanan kefarmasian yang harus diserahkan

kepada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yaitu

jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah kunjungan puskesmas,

data profil farmasi, dan total APBD II yang dianggarkan.

Besaran alokasi DAK untuk subbidang pelayanan kefarmasian untuk

Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan biaya minimal obat perkapita

penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten/Kota dan biaya

obat perkapita bagi seluruh penduduk Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan jumlah kunjungan Puskesmas. Daerah yang tidak

mendapatkan DAK, pengadaan obatnya berasal dari APBD II. Biasanya

pemberian DAK dapat berbeda-beda tiap tahun baik jumlah maupun lokasi

daerahnya, tergantung perkembangan dari kabupaten/kota tersebut.

Anggaran DAK dapat direlokasi apabila kebutuhan obat dan Bahan Medis

Habis Pakai (BMHP) di kabupaten/kota minimal selama 18 bulan telah

tercukupi. Bentuk relokasi DAK dapat berupa pembangunan instalasi

farmasi, rehabilitasi instalasi farmasi, penyediaan sarana dan prasarana

instalasi farmasi antara lain sarana prasarana penyimpanan, pengaman,

distribusi, telekomunikasi, pengolah data, dan penunjang. Untuk dapat

melakukan relokasi DAK, terlebih dahulu Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permohonan Relokasi DAK dengan

melampirkan data bahwa kebutuhan obat dan BMHP selama 18 bulan

sudah tercukupi. Data ini kemudian akan dianalisis oleh Direktorat Bina

Obat Publik dan Perbekalan Keseahtan untuk kemudian disetujui atau

ditolak mengenai permohonan relokasi DAK. Selain itu dilampirkan pula

data mengenai rencana alokasi DAK.

b) Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Fungsi dari seksi ini adalah penyiapan bahan bimbingan teknis dan

pengendalian di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan,

serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

22


pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan

kesehatan. Adapun obat yang dipantau ketersediaannya oleh seksi ini

adalah obat pemerintah, termasuk di dalamnya adalah obat-obat program

(TB, malaria, kusta, filariasis, AIDS, kebutuhan secara nasional (alat

kesehatan habis pakai)) dan obat indikator. Untuk mendukung

ketersediaan obat di daerah, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan memiliki IF (Instalasi Farmasi) yang merupakan tempat

pengelolaan obat di tingkat pusat. IF pusat akan mengirimkan obat ke IF

Propinsi sesuai dengan permintaan melalui mekanisme yang telah

ditetapkan kemudian dikirimkan ke IF Kabupaten/Kota yang selanjutnya

akan didistribusikan ke puskesmas. Pemantauan ketersediaan obat

dilakukan untuk menjamin kesinambungan dalam pelayanan kefarmasian

di daerah dengan sistem e-logistik. E-logistik dikembangkan pada tahun

2011 dan digunakan secara online, namun mengalami banyak kendala

yang berkaitan dengan akses internet di daerah, maka dikembangkan e-

logistik semionline yang mulai disosialisasikan pada akhir tahun 2014.

E-logistik dari instalasi, menyediakan informasi obat secara real

time untuk mendukung ketersediaan pelayanan kesehatan dasar,

ketersediaan sumber daya di Instalasi Farmasi (SDM, sarana-prasarana,

biaya operasional), dan sebagai acuan untuk menyusun profil setiap

Instalasi Farmasi Propinsi/Kabupaten/Kota. Input data penerimaan dan

pengeluaran obat dikirimkan oleh pihak Puskesmas ke IF Kabupaten/Kota

melalui LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat),

diserahkan kepada petugas pencatatan dengan evaluasi dan pengecekan

sesuai dengan rencana distribusi dari instalasi farmasi kabupaten/kota. Hal

tersebut akan memudahkan pengawasan ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan secara real time sehingga dapat diketahui jumlah pemakaian

obat serta permintaan obat pada setiap IF Kabupaten/Kota yang tersebar di

seluruh propinsi yang ada di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya di daerah, e-logistik masih menemui

beberapa kendala. Selain dari sulitnya akses internet di beberapa daerah di

Indonesia, permasalah e-logistik di tingkat kabupaten/kota juga

23


disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Kurangnya pengetahuan

mengenai penggunaan aplikasi e-logistik di instansi pendidikan

menyebabkan perlunya diadakan sosialisasi dan pelatihan dalam

penggunaan aplikasi dan bila ada pembaharuan maka harus dilakukan

pelatihan lagi. Hal ini cukup memakan waktu dan biaya. Adapun masalah

lain adalah tenaga yang sudah terlatih berhenti bekerja dan tidak adanya

transfer ilmu kepada tenaga kerja baru yang menggantikan sehingga harus

kembali dilakukan pelatihan. Pada saat ini permasalahan yang masih ada

pada pemantauan ketersediaan adalah persen ketersediaan beberapa obat

yang bisa mencapai ratusan bahkan puluhan ribu persen pada beberapa

propinsi sedangkan di beberapa propinsi lain terdapat kekurangan. Hal ini

dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

a. Kurang tepatnya perencanaan kebutuhan obat yang diajukan

pemerintah daerah.

b. Persediaan obat yang dikirim langsung dari pusat tanpa permintaan

dari pemerintah daerah.

c. Tidak tersedianya sistem pemantauan ketersediaan seluruh

Indonesia secara real time yang memadai yang dapat

memberitahukan kelebihan dan kekurangan ketersediaan obat (e-

logistik tidak berjalan dengan maksimal)

5.3 Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dibagi

menjadi dua seksi, yaitu Seksi Standardisasi Pengelolaan dan Seksi

Bimbingan dan Pengendalian yang mempunyai tujuan agar dana yang tersedia

dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan guna

memenuhi kepentingan masyarakat yang berobat ke unit pelayanan kesehatan

dasar. Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

meliputi rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, hingga penggunaan. Proses kegiatan

pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dapat berjalan dengan baik

apabila terdapat suatu standar yang digunakan di unit pelayanan kesehatan

dasar. Oleh karena itu dibuat pedoman pengelolaan obat yang bertujuan untuk

24


menstandarisasi pelayanan dan pengelolaan obat publik di sarana milik

pemerintah agar terjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat hingga ke tangan

konsumen.

Pedoman pengelolaan obat dibuat oleh Seksi Standardisasi Subdirektorat

Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan melibatkan Unit

Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dari beberapa

kabupaten/kota maupun propinsi. Pedoman yang dibuat beragam jenisnya

sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalnya pedoman pengelolaan obat

di Puskesmas, Pustu (Puskesmas Pembantu), pedoman obat haji, pedoman

pengelolaan vaksin, dan lain-lain. Selain pedoman juga dibuat materi

pelatihan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelatihan yang dilakukan

pengelola obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota dan puskesmas. Pedoman

pengelolaan obat dibuat atau disempurnakan berdasarkan referensi atau

textbook tentang pengelolaan obat, pedoman-pedoman pengelolaan obat

lainnya yang telah diterbitkan, serta input data dair Seksi Bimbingan Teknis.

Seksi Bimbingan Teknis memberikan input data pada Seksi Standardisasi

mengenai data pengelolaan obat dan kondisi Instalasi Farmasi di propinsi,

kabupaten/kota, dan puskesmas, serta dibandingkan dengan yang ada di

negara lain. Referensi, pedoman, dan data tersebut kemudian digunakan untuk

dilakukan evaluasi apakah perlu membuat pedoman pengelolaan baru atau

hanya perlu menyempurnakan pedoman yang telah ada. Pedoman pengelolaan

yang telah dibuat diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia. Kemudian, pedoman tersebut disosialisasikan secara berjenjang

sampai ke tingkat pelayanan kesehatan dasar.

Selain pembuatan pedoman, juga perlu dilakukan bimbingan teknis dan

pengendalian untuk menjamin bahwa Instalasi Farmasi telah menjalankan

tugasnya sesuai pedoman. Seksi bimbingan teknis dan pengendalian obat

publik dan perbekalan kesehatan memiliki tugas dalam melakukan penyiapan

bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan. Bimbingan teknis dilakukan dengan cara memberikan bimbingan,

pengarahan, dan penjelasan mengenai standar atau pedoman tentang seluruh

tahap pengelolaan obat, sehingga obat dapat tersedia merata dan terjangkau di

25


pelayanan kesehatan dasar. Bimbingan teknis dilakukan secara rutin oleh seksi

bimbingan teknis dan pengendalian di Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan, karena itu merupakan tugas dari seksi tersebut dalam

upaya pengendalian, pemantauan, dan evaluasi instalasi farmasi

kabupaten/kota. Keluaran (output) yang diperoleh adalah profil pengelolaan

obat publik dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi kabupaten/kota.

Profil tersebut berupa hasil penyusunan laporan dari bimbingan teknis yang

dibuat oleh seksi bimbingan teknis dan pengendalian. Hasil profil tersebut

dapat dijadikan landasan untuk menentukan kebijakan yang akan datang

mengenai pengelolaan.

Tahap perencanaan dan pengadaan bertujuan untuk menetapkan jenis dan

jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan

dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan

perencanaan dan pengadaan obat serta perbekalan kesehatan dilakukan

penyimpanan dan pendistribusian. Proses penyimpanan dilakukan setelah

pengadaan obat dan sebelum pendistribusian. Tujuan penyimpanan obat yaitu

untuk memelihara mutu obat, menghindari penyalahgunaan, menjaga

kelangsungan ketersediaan serta memudahkan pencarian dan pengawasan.

Kegiatan penyimpanan obat meliputi penyiapan sarana penyimpanan,

pengaturan tata ruang, penyusunan stok obat, dan pengamatan mutu obat.

Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan metode FIFO (First In First

Out) dan FEFO (First Expired First Out). Sistem FIFO berarti bahwa obat

yang pertama keluar adalah obat yang pertama masuk sedangkan FEFO berarti

bahwa obat yang pertama keluar adalah obat yang pertama kadaluwarsa.

Sistem yang digunakan bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan

obat dan perbekalan kesehatan yang berisiko kadaluwarsa sehingga akan

menimbulkan kerugian.

Setelah obat diterima dan disimpan, obat dapat digunakan atau

didistribusikan guna memenuhi pelayanan kesehatan. Tujuan distribusi obat

yaitu terlaksananya pengiriman obat secara merata dan teratur sehingga dapat

diperoleh pada saat dibutuhkan, terjaminnya mutu obat publik dan perbekalan

kesehatan pada saat pendistribusian, terjaminnya kecukupan dan

26


terpeliharanya penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan, terlaksananya

pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan pelayanan dan program

kesehatan. Dalam melakukan pendistribusian obat publik dan perbekalan

kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar dilakukan secara berjenjang.

Instalasi Farmasi Propinsi akan melakukan distribusi ke Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan

melakukan pendistribusian ke puskesmas. Puskesmas sebagai pelayanan

kesehatan di tingkat dasar akan menggunakan obat publik dan perbekalan

kesehatan tersebut di samping juga akan mendistribusikannya ke puskesmas-

puskesmas jaringannya.

Pencatatan dan pelaporan data obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat secara tertib

baik obat yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun yang digunakan di

unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Tujuannya adalah agar

tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan,

pengeluaran/penggunaan, dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian

kegiatan mutasi obat. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

melakukan pengelolaan terhadap obat program dan obat pelayanan kesehatan

dasar sehingga perlu dilakukan integrasi dan harmonisasi program kerja atas

kedua program tersebut agar tidak terjadi duplikasi pengadaan obat. Program

yang direncanakan adalah memperbaiki pedoman pemusnahan, distribusi,

perencanaan yang terpadu, buffer stock, dan pedoman Instalasi Farmasi yang

lebih efektif. Berdasarkan hal tersebut maka direncanakanlah pembuatan

pedoman yang diharapkan dapat menjaga mutu dan stabilitas obat dan harus

bersifat applicable yaitu mudah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan

kondisi lapangan. Selain itu, pedoman-pedoman yang disusun bersifat

mengharuskan, tetapi jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam

implementasinya, instansi pelayanan kesehatan yang terlibat tidak diberikan

hukuman tetapi diberikan bimbingan teknis agar pedoman yang telah

ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

27


5.4 Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan


Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas utama yaitu mengamati, memantau,

dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh tiga subdit lain

yang ada di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tujuan

dari adanya subdit ini adalah untuk mendapatkan informasi bahwa kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan sudah dilaksanakan sekaligus menilai

tingkat keberhasilan atau pencapaian apakah sesuai dengan target yang sudah

dicanangkan atau tidak. Dilihat dari kegiatannya, subdit Pemantauan dan

Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tidak memiliki

kegiatan teknis sebagaimana ketiga subdit lainnya. Subdirektorat Pemantauan

dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dibagi menjadi

dua bagian yaitu seksi pemantauan dan seksi evaluasi. Kegiatan pemantauan

yaitu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan dan

selanjutnya mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul

atau yang akan timbul dengan maksud agar dapat diambil tindakan sedini

mungkin sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya guna

menjamin pencapaian tujuan. Secara garis besar, rencana pemantauan terbagi

atas tiga hal. Pertama, fokus memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran

yang dihasilkan, dimana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa dilakukan.

Kemudian hasil pemantauan dibandingkan dengan rencana semua. Pelaksana

pemantauan adalah yang bukan melaksanakan program atau kegiatan yang

dipantau. Untuk frekuensi pemantauan dilakukan setidaknya setiap 6 bulan

sekali. Evaluasi merupakan penilaian atas dampak kolektif, baik positif

maupun negatif atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Jenis evaluasi

yang dilaksanakan meliputi evaluasi proses dan evaluasi dampak. Evaluasi ini

berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang

menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka terhadap kegiatan yang

dilakukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis. Keduanya

dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dalam

28


setiap aspek program Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

sehingga dapat menghemat tenaga, biaya, maupun waktu.


BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Mahasiswa apoteker memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab

apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

yaitu:

a. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat

menentukan surat keputusan harga obat serta mewujudkan

harga obat rasional yang terjangkau dan tersedia bagi

masyarakat.

b. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan memastikan ketersediaan obat, metode penyediaan

obat yang digunakan berupa metode konsumsi dan metode

morbiditas.

c. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan melakukan kegiatan pengelolaan obat dengan cara

Perencanaan, Pengadaan, Penyimpanan, Distribusi, dan

Penggunaan serta dilakukannya pengendalian.

d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan menilai tingkat keberhasilan dari

semua program kerja yang telah dilaksanakan dilihat dari

tercapai atau tidaknya indikator yang telah ditetapkan.

2. Mahasiswa apoteker memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan

fungsi di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

khususnya di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

3. Mahasiswa apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan,

dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan di pemerintahan.

4. Mahasiswa apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan

kefarmasian di pemerintahan.

30


6.2. Saran

1. Dalam pengoperasian e-logistik tidak hanya disosialisasikan kepada

apoteker yang bekerja pada instalasi farmasi, namun juga

disosialisasikan kepada mahasiswa apoteker sehingga ketika mereka

nantinya bekerja sebagai apoteker yang bertanggung jawab

mengoperasikan e-logistik sudah dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik dan meminimalisir sosialisasi ke daerah yang sama

berulang-ulang.

2. Dalam upaya pelaksanaan kesehatan primer yang didukung dengan

sistem elektronik di seluruh Indonesia, pemerintah wajib membenahi

sistem layanan dan jaringan supaya kegiatan dapat berjalan lancar dan

cepat.


DAFTAR ACUAN

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Pedoman Pengelolaan Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan

Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 114/MENKES/PER/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Jakarta: Menteri

Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Pengadaan Obat Berdasarkan

Katalog Elektronik (E-Catalogue). Jakarta: Menteri Kesehatan

Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 – 2019. Jakarta: Menteri

Kesehatan Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2009

tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Presiden Republik

Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik

Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2010). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012). Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN

32

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

33

Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

34

Lampiran 3. Laporan Tugas Khusus


APLIKASI PEMETAAN INSTALASI FARMASI

LAPORAN TUGAS KHUSUS




DAN ALAT KESEHATAN

ASIH LESTARI

140666215

FAKULTAS FARMASI


DEPOK

JANUARI 2016

ii Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.3. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.4. Tujuan ................................................................................................ 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 3

2.3. Instalasi Farmasi ................................................................................ 3

2.4. Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi ................................................. 5

BAB 3 PEMBAHASAN ................................................................................ 16

BAB 4 PENUTUP .......................................................................................... 19

4.1 Kesimpulan ......................................................................................... 19

4.2 Saran .................................................................................................... 19

DAFTAR ACUAN ......................................................................................... 20

iii Universitas Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Utama Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi ............... 6


Gambar 3. Tampilan pada Menu Profil ......................................................... 7


Gambar 5. Tampilan Menu Informasi ........................................................... 8

Gambar 6. Tampilan Menu Informasi “Selengkapnya” ................................ 9


Gambar 8. Tampilan Menu Data Pemetaan ................................................... 10

Gambar 9. Tampilan Ikon Departemen Kesehatan Propinsi ......................... 10

Gambar 10. Gambar Ikon Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota ............. 11

Gambar 11. Tampilan Menu Profil Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota

11

Gambar 12. Tampilan Data Instalasi Farmasi ............................................... 12

Gambar 13. Tampilan Data Kolom Pencarian Cepat untuk Melihat Informasi

Instalasi Farmasi .......................................................................... 12

Gambar 14. Tampilan Hasil Pencarian Cepat ............................................... 13

Gambar 15. Tampilan Halaman Pencarian dengan “Kategori Lokasi” ......... 13

Gambar 16. Tampilan “Kategori Lokasi” ...................................................... 14

Gambar 17. Tampilan Menu Utama Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi ... 14

Gambar 18. Tampilan Menu “Hubungi Kami” ............................................. 15


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun

social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social

dan ekonomis. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan,

pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah

dengan mengoptimalkan fungsi Instalasi Farmasi Propinsi dan Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota semaksimal mungkin.

Keberadaan Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota pada dasarnya untuk

menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan secara baik dan

benar sehingga dapat menjamin ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan

dasar. Selaras dengan upaya untuk menjamin obat dan perbekalan kesehatan

yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, maka perlu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melengkapi dengan tenaga kesehatan yang professional (Apoteker)

dan tenaga teknis kefarmasian (Asisten Apoteker/Ahli Madya

Farmasi) untuk mengelola obat dalam rangka pelayanan kesehatan

dasar.

b. Di setiap Propinsi/Kabupaten/Kota mutlak ada Sarana Penyimpanan

dan Pengelolaan Obat berupa Instalasi Farmasi dan melengkapinya

dengan sarana Inventori Instalasi Farmasi untuk menjaga, menjamin

mutu, dan kualitas obat.

c. Disediakan dana operasional yang cukup bagi Instalasi Farmasi baik

tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Instalasi Farmasi Daerah, maka

dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan, pendistribusian,

serta pengolahan data yang memadai. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina

2


Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengembangkan Aplikasi Pemetaan

Instalasi Farmasi (APIF) untuk memberikan gambaran kepada masyarakat

terkait dengan keadaan Instalasi Farmasi daerah baik itu Propinsi maupun

Kabupaten/Kota. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau kelengkapan

sarana, prasarana, dan SDM suatu Instalasi Farmasi

1.2 Tujuan

a. Mengetahui manfaat Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi.

b. Mengetahui cara entri data pada Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi adalah unit pengelola obat atau unit pengelola teknis

yang mengelola obat dan perbekalan kesehatan di Propinsi atau

Kabupaten/Kota. Peran Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota meliputi

perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi.

a. Perencanaan dan Pengadaan

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

yang sangat diperlukan optimalisasi pemanfaatan dana, efektivitas

penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian maka

apoteker yang bertugas pada Instalasi Farmasi antara lain wajib:

1) Menentukan kebutuhan obat sehingga obat yang direncanakan

dapat tepat jenis, jumlah, dan waktu serta mutu yang terjamin.

Selanjutnya perencanaan obat disesuaikan dengan jumlah dana

yang tersedia. Sehingga informasi yang didapat adalah jumlah

rencana pengadaan, skala prioritas masing-masing jenis obat dan

jumlah kemasan obat yang diperlukan.

2) Berkoordinasi dalam merancanakan pengadaan obat dalam rangka

meningkatkan efisiesi dan efektivitas penggunaan dana obat.

3) Menyusun Rencana Kerja Operasional agar kegiatan dalam

perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dapat

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

4) Memeriksa setiap obat yang diterima untuk memastikan bahwa

obat yang diterima sesuai dengan jenis dan jumlah serta sesuai

dengan dokumen yang menyertainya.

b. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan

cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada

tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat

merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Dalam rangka untuk

4


memastikan bahwa obat yang disimpan pada Instalasi Farmasi terjaga

mutu serta keamanannya maka perlu dilakukan:

1) Inventarisasi ketersediaan sarana yang ada. Mengoptimalkan

fungsi semaksimal mungkin hingga sarana yang ada dapat

mendukung kegiatan penyimpanan pada Instalasi Farmasi dan

merencanakan penambahan sarana jika diperlukan.

2) Pengaturan tata ruang yang baik untuk memudahkan dalam

penyimpanan, penyusunan, pencarian dan pengawasan

obat.Pengaturan tata ruang juga harus memperhatikan kebersihan

dan menjaga agar tidak terjadi kebocoran dan adanya hewan

pengerat.

3) Memperhatikan obat-obat dengan kondisi penyimpanan khusus,

seperti vaksin, serum, narkotik dan bahan-bahan yang mudah

terbakar.

c. Distribusi

Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan

pengeriman obat, terjamin keabsahan, tepat jenis dan jumlah secara

merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan

kesehatan. Distribusi obat dilakukan agar persediaan jenis dan jumlah

yang cukup sekaligus menghindari kekosongan dan menumpuknya

persediaan serta mempertahankan tingkat persediaan obat. Adapun

kgiatan distribusi obat di Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk

kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.

2) Kegiatan Distribusi Khusus yang mencakup distribusi obat untuk:

Program Kesehatan

Kejadian Luar Biasa (KLB)

Bencana (alam dan sosial)

Kegiatan distribusi disertai dengan pencatatan harian peneluaran obat

sebagai dokumentasi. Sehingga didapat informasi berupa data obat yang

keluar, nomor dan tanggal serta unit penerima. Dokumen ini kemudian

digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan dan pelaporan.

5


2.2. Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi

Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi adalah sebuah Aplikasi yang

berisikan data dan informasi mengenai Instalasi Farmasi milik pemerintah di

bawah pengawasan dari Kementrian Kesehatan yaitu, Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam memperoleh kelengkapan data

instalasi farmasi ini melibatkan seluruh propinsi dan Kab/Kota untuk

permintaan dukungan data sehingga didapatkan data yang akurat dan valid.

a. Sasaran dan Strategi

Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi (APIF) merupakan bagian dari

integrasi sistem infomasi kefarmasian dan alat kesehatan yang digunakan

sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan. Selain itu dalam

APIF juga memetakan tenaga kefarmasian di provinsi, kabupaten/ kota.

Data tersebut dapat digunakan sebagai antisipasi dalam kekosongan

tenaga kefarmasian di daerah. Aplikasi Data sarana kefarmasian yang

tercakup dalam Aplikasi Pemetan Instalasi Farmasi (APIF) antara lain

data Instalasi Farmasi, data sarana produksi, serta data sarana distribusi

kefarmasian. Adapun strategi dalam rangka harmonisasi data sarana

kefarmasian antara lain dengan membangun Source Repository yang

merupakan instrumen yang berfungsi sebagai rumah utama seluruh data

baik itu format software maupun hardware yang ada, standarisasi data

dan aplikasi dengan kebutuhan organisasi, sentralisasi data dengan

membangun database sistem perancangan dan pembuatan Sistem yang

terintegrasi, perangkat sarana pendukung serta peningkatan Kompetensi

SDM.

b. Menu Utama Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi

Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi (APIF) dapat diakses dengan

mengikuti langkah–langkah sebagai berikut:

Ketik alamat situs Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi pada baris

address. Jika website Aplikasi sudah terbuka, pada Aplikasi Pemetaan

Instalasi Farmasi (APIF) terdapat lima buah menu utama dan empat buah

modul.

6


Gambar 1. Tampilan Utama Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi

Home: adalah halaman menu utama dengan tampilan halaman

muka seperti tampilan di atas.

Profil : Ini adalah halaman menu utama yang berisikan profil dari

Kementerian Kesehatan RI. Klik menu “Profil” seperti ditunjukkan

gambar di bawah ini.

7



Jika menu “Profil” di-klik, maka akan muncul tampilan halaman seperti

berikut.

Gambar 3. Tampilan pada Menu Profil

Informasi

Ini adalah halaman menu utama yang berisikan informasi

mengenai acara ataupun berita dari Kementerian Kesehatan RI.

Klik menu “Informasi” seperti ditunjukkan gambar di bawah ini:

8



Jika menu “informasi” di-klik, maka akan muncul tampilan halaman seperti

berikut.

Gambar 5. Tampilan Menu Informasi

Data Pemetaan

Untuk membaca informasi dengan lengkap, klik tombol

“selengkapnya” seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jika

tombol “Selengkapnya” di klik, maka akan muncul tampilan

halaman seperti berikut.

9


Gambar 6. Tampilan Menu Informasi “Selengkapnya”

Data Pemetaan

Ini adalah halaman menu utama yang berisikan Data Pemetaan

Instalasi Farmasi di seluruh wilayah Indonesia beserta dengan

informasi terkait.Klik menu “Data Pemetaan” seperti ditunjukkan

gambar di bawah ini.


10


Jika “Data Pemetaan” di-klik, maka akan muncul tampilan halaman seperti

berikut.

Gambar 8. Tampilan Menu Data Pemetaan

Klik ikon Depkes Provinsi untuk melihat Informasi Instalasi Farmasi Provinsi

Gambar 9. Tampilan Ikon Depkes Provinsi

Setelah Anda klik ikon Depkes Provinsi maka akan muncul tampilan halaman

seperti di bawah ini. Klik salah satu ikon Depkes Kabupaten/Kota untuk

melihat informasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

11


Gambar 10. Gambar Ikon Depkes Kabupaten/Kota.

Setelah Anda klik ikon Depkes Kabupaten/Kota maka akan muncul tampilan

seperti berikut. Klik tombol Download/Preview untuk menampilkan dan

mendapatkan file informasi Instalasi Farmasi.

Gambar 11. Tampilan Menu Profil Depkes Kabupaten/Kota

Setelah Anda klik tombol Download/Preview Data Instalasi Farmasi maka

Anda akan melihat tampilan halaman seperti berikut.

12


Gambar 12. Tampilan Data Instalasi Farmasi

Cara ke dua untuk melihat informasi Instalasi Farmasi adalah dengan cara

langsung mencari di modul “Cari Lokasi”, seperti halaman berikut:

Gambar 13. Tampilan Kolom Pencarian Cepat Untuk Melihat Informmasi

Instalasi Farmasi

Isi kolom “Provinsi” dengan nama Provinsi untuk mencari informasi Instalasi

Farmasi yang terdapat di Provinsi atau isi kolom “Kabupaten/Kota” dengan

13


nama Kabupaten/Kota untuk mencari informasi Instalasi Farmasi yang

terdapat di Kabupaten/Kota (pilih salah satu), kemudian klik “Cari Lokasi”.

Setelah klik tombol “Cari Lokasi”, maka akan muncul tampilan seperti di

bawah ini.

Gambar 14. Tampilan Hasil Pencarian Cepat

Anda juga dapat melakukan pencarian secara langsung melalui “Kategori

Lokasi”. Seperti gambar di bawah ini:

Gambar 15. Tampilan Halaman Pencarian dengan “Kategori Lokasi”

Setelah klik tombol “Kategori Lokasi” maka akan muncul tampilan halaman

seperti di bawah ini. Pilih nama Kabupaten/Kota yang ingin Anda cari.

14


Gambar 16. Tampilan “Kategori Lokasi” setelah dipilih provinsi yang

diinginkan

Hubungi Kami

Berikut tampilan halaman menu utama, Klik menu “Hubungi

Kami” seperti ditunjukkan gambar di bawah ini

Gambar 17. Tampilan Menu Utama Aplikasi Pemetaan Instalasi

Farmasi

15


Jika menu “Hubungi Kami” sudah berhasil di akses, maka akan

muncul tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 18. Tampilan Menu Hubungi Kami.


BAB 3

PEMBAHASAN

Penerapan otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diperbaharui dengan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan

beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah, salah

satunya adalah bidang pelayanan kesehatan terutama pengelolaan obat

pelayanan kesehatan dasar. Dengan mekanisme ini setiap Kabupaten/Kota

maupun propinsi melaksanakan pengadaan obat secara mandiri. Namun

pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyediaan obat

program kesehatan dan persediaan penyangga (buffer stock) serta menjamin

keamanan, khasiat dan mutu obat.

Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan

kualitas pelayanan, pengalokasian dana, pengelolaan obat yang sesuai dengan

kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Selain itu, desentralisasi

pengelolaan obat khususnya pengadaan membawa beberapa keuntungan

kepada daerah misalnya proses pembelajaran dalam rangka peningkatan

kemampuan petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, penyusunan

anggaran dan negosiasi dengan pemegang keputusan ditingkat

Kabupaten/Kota, serta meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah

terutama dari aspek obat. Meskipun begitu, pelaksanaan otonomi daerah juga

membawa perubahan mendasar dalam proses pengadaan persediaan

kefarmasian yang perlu dicermati agar ketersediaan obat esensial bagi

masyarakat tetap terjamin, terutama untuk daerah-daerah terpencil,

perbatasan, kepulauan dan daerah rawan bencana. Oleh karena itu perlu

dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.

Selama ini obat untuk keperluan puskesmas maupun rumah sakit

pemerintah didaerah disimpan di Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK)

yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Kini Gudang Farmasi Kabupaten/Kota

telah dikembangkan menjadi Instalasi Farmasi Propinsi dan Kabupaten/Kota

sebagai unit pengelola obat dengan memanfaatkan sistem informasi

17


pengelolaan obat yang efektif dan efisien yang tertuang dalam KONAS.

Keberadaan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sifatnya

seragam di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan

obat publik dan perbekalan kesehatan khususnya di kesehatan dasar, dapat

menjamin ketersediaan obat dan aksesibilitas publik terhadap obat. Namun

organisasi yang seragam di era otonomi daerah mungkin dianggap tidak

cocok lagi mengingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal

spesifik yang berbeda satu sama lain, sehingga kedudukan Instalasi Farmasi

menjadi tidak jelas serta tugas pokok dan fungsinya yang diterapkan di

Kabupaten/Kota secara beragam. Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota

menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di bawah seksi, ada

yang mengakomodasikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kebutuhan yang dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak

hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi juga termasuk pelayanan

rujukan. Disisi lain ada keterbatasan SDM terlatih dan sarana prasarana yang

kurang memadai, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang

efektif dan efisien. Maka pengembangan organisasi membutuhkan cukup

banyak SDM (Tenaga Kefarmasian) yang kompeten. Oleh karena itu perlu

diadakan harmonisasi data profil Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota guna memastikan dan memantau bahwa instalasi farmasi

yang berada di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia mampu melaksanakan

fungsinya baik dari segi sarana-prasarana maupun sumber daya manusianya

yang kemudian disusun dalam Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian

(APIF).

Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi (APIF) disusun berdasarkan

database sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Data tersebut berisi tentang katergori Fasilitas Kesehatan

Tingkat 1 milik pemerintah, status organisasi, Pendidikan penanggung jawab

instansi, jumlah sumber daya manusia, kegiatan Instalasi Farmasi

kabupaten/kota, sarana prasarana yang dimiliki, dan sistem pengelolaan.

Selanjutnya dari masing-masing provinsi profil Instalasi Farmasi disusun

berdasarkan kategori dalam APIF oleh bagian subdirektorat Pengelolaan Obat

18


Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan. Adapun kategori tersebut adalah riwayat bangunan,

SDM instalasi farmasi, sarana penyimpanan, sarana pengamanan, sarana

penunjang, sarana distribusi dan sarana administrasi. Data yang disajikan

dapat digunakan untuk memlihat profil Instalasi Farmasi diseluruh Indonesia

dari manapun dan kapapun diperlukan. Data yang ada juga dapat digunakan

untuk sebagai sarana pengambilan kebijakan oleh pemerintah khususnya

mengenai pendanaan instalasi farmasi dan juga distribusi obat di Indonesia.


BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi bagi dapat digunakan sebagai

sarana untuk melihat profil Instalasi Farmasi di seluruh Indonesia dan

juga sebagai dasar kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan

Instalasi Farmasi dan pengelolaan obat di seluruh Indonesia.

b. Cara pengunaan Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi adalah seperti

yang telah dijabarkan di BAB II dalam laporan ini.

4.2 Saran

Aplikasi Pemetaan Instalai Farmasi selanjutnya dapat juga digunakan sebagai

sarana bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian

di daerah, terutama distribusi obat.


DAFTAR ACUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.(2009).Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Dewan

Perwakilan Rakyat Indonesia

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.(2010).Materi Pelatihan

Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Jakarta:

Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian

Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2012). Buletin

INFASKES: Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Edisi VI-

Desember 2012. Jakarta: Kementrian Kesehatan.

Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2015). Petunjuk

penggunaan Aplikais Pemetaan Instalasi Farmasi. Kementrian

Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan.

Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehtan.(2015). Kebutuhan Data

SDM Tenaga Kefarmasian Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan. Disampaikan pada pertemuan pemutakhiran Data

Kefarmasian Tahun 2015. Jakarta: Kementrian Kesehatan.

asih lestari 1406664215 - laporan pkp di pemerintahan sept-okt 2015

Health & Medicine