angansatker-pelaporandanpertanggungjawabananggaran

8/2/2019 anganSatker-PelaporandanPertanggungjawabanAnggaran

1/18

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA 96

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dalam pengelolaan

keuangan negara, setiap satker wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi

anggaran belanja masing-masing. Tujuan pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja

ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya

ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.

2. telah dilaksanakan sesuai dengan APBN.

3. telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas tersebut perlu diselenggarakan

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang merupakan serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

Pemerintah Pusat. Berdasarkan PMK Nomor. 171/PMK 05/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP memiliki 2 (dua) subsistem,

yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi

Instansi (SAI).

SA-BUN dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara (Chief Financial Officer) sedangkan SAI dilaksanakan oleh Menteri/Ketua

Lembaga Teknis/Satker selaku Chief Operational Officer(COO).

SAI memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).


2/18



KERANGKA UMUM SAI

Gambar 7 : Kerangka Umum SAI

Penjabaran secara rinci diatur pada Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-51/PB/2008tentangPedomanPenyusunan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga. Peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan SAI,

Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk unit akuntansi yang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat Kementerian

Negara/Lembaga;

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang pada tingkat Eselon I

(UAPPA/B-E1);

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang pada tingkat wilayah(UAPPA/B-W);

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan

kerja.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh setiap

satker ini juga diiringi dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Prosedur pertanggungjawaban Bendahara ini

telah diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja dan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian

Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.

SAI

Sistem Akuntansi Keuangan

(SAK)

Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN)


3/18



B. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian SAI yang digunakan oleh

Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya,

sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Selanjutnya SAK yang akan dibahas adalah

SAK pada UAKPA. Pelaksanaan akuntansi Keuangan dibantu dengan perangkat lunak

(software) SAK yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan

mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaannya

UAKPA melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas

pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Satuan kerja selaku UAKPA

berkewajiban membentuk struktur organisasi Unit Akuntansi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 8: Struktur Organisasi UAKPA

Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi

keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,

2. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,

3. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.


4/18



Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran oleh UAKPA sebagai entitas akuntansi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja,

yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

UAKPA yang menggunakan Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain,

disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib

menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain

secara terpisah.

SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari

pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan keuangan yang merupakan satu

kesatuan/tidak terpisah dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga terkait.

Selanjutnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA disampaikan kepada

UAPPA-W/UAPPA-E1.

1. Proses Penyusunan Laporan KeuanganDokumen sumber yang digunakan di tingkat satuan kerja guna penyusunan

laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari:

1) Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: Pajak, PNBP dan Hibah pada DIPA dan

dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA;

2) Realisasi Pendapatan: Bukti Penerimaan Negara yang didukung oleh dokumen

penerimaan seperti SSBP, SSPB, SSP, SSBC, dan dokumen lain yang

dipersamakan.b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari:

1) Alokasi Anggaran DIPA, Revisi DIPA, SKPA, dan dokumen lain yang

dipersamakan;

2) Realisasi Pengeluaran: SPM beserta SP2D, Surat Perintah Pengesahan dan

Pembukuan (SP3), dan dokumen lain yang dipersamakan.


5/18



c. Dokumen Piutang antara lain: kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar

umur piutang.

d. Dokumen Persediaan antara lain: kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan

persediaan.

e. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) antara lain: kartu KDP, laporan KDP,

dan lembar analisis SPM/SP2D.

f. Memo Penyesuaian (MP) yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan

jurnal aset.

g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian

negara/lembaga seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa, SK

Penghapusan, dan lain sebagainya.

Setiap bulan UAKPA melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat

UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berikut Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR). Sedangkan untuk UAKPA kantor pusat hanya melakukan pengiriman

ke UAPPA-E1.

Selanjutnya setiap semester UAKPA menyusun laporan keuangan lengkap terdiri

LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) disertai dengan Pernyataan

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh KPA/kepala satker.

Dalam rangka penerapan prinsip check and balance, terdapat prosedur rekonsiliasi

(proses pencocokan informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan dari dokumen

yang sama namun diproses oleh dua unit pemroses data yang berbeda) yang harus

dilakukan berupa:

a. Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan UAKPA dengan Laporan Barang Milik Negara

yang dihasilkan oleh UAKPB

b. Rekonsiliasi antara data keuangan UAKPA dengan data keuangan pada KPPN

c. Rekonsiliasi antara data Barang Milik Negara UAKPB dengan data Barang Milik

Negara pada KPKNL

Pada proses rekonsiliasi antara data keuangan pada UAKPA dengan data

keuangan pada KPPN, hasil rekonsiliasinya dituangkan dalam BAR beserta lampiran hasil

rekonsiliasi. Terhadap UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selambat-

lambatnya tujuh hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir diberikan sanksi berupa


6/18



Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Jika sampai dengan lima

hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK KPA tidak menyampaikan laporan keuangan

bulanan dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan

(SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS kepada bendahara pengeluaran).

Hal dimaksud sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan

Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Jadwal Pengiriman Laporan Keuangan

Jadwal penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada UAPPA-W selambat-

lambatnya pada tanggal :

a. Triwulan I : 12 April 2XX0

b. Semester I : 10 Juli 2XX0

c. Triwulan III : 12 Oktober 2XX0

d. Tahunan : 20 Januari 2XX1

C. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

SIMAK-BMN adalah sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan

komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan

neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga menghasilkan Daftar Barang, Laporan Barang, dan

berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan BMN. SelanjutnyaSIMAK-BMN yang akan dibahas adalah SIMAK-BMN pada UAKPB.

Pelaksanaan akuntansi BMN dibantu dengan perangkat lunak (software) SIMAK-BMN

yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat

kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaannya.

Laporan BMN yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel

2. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel

3. Laporan Kuasa Pengguna Kontruksi Dalam Pengerjaan4. Laporan Kuasa Pengguna Persediaan

5. Laporan Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud

6. Catatan atas Laporan BMN (CalBMN)

Selanjutnya laporan BMN yang dihasilkan oleh UAKPB disampaikan kepada UAPPB-

W)/UAPPB-E1.


7/18



1. Klasifikasi BMN

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu

sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negarasebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang

Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN dalam

klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.

Gambar 9 : Klasifikasi BMN

Golongan BMN meliputi: Barang Tidak Bergerak; Barang Bergerak; Hewan, Ikan

dan Tanaman, Barang Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan

Golongan Lain-lain. Dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke

dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan

demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada di level Sub-sub kelompok.

2. Pengkodean BMN

Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diberikan

identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Pemberian kode

BMN sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Untuk

memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut

pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).

Skema kode identifikasi barang adalah sebagai berikut:

Golongan

Bidang

Kelompok

Sub Kelompok

Subsub Kelompok

Semakinglobal

Semakinrinci


8/18



X . XX . XX . XX . XXX

Sedangkan kode lokasi, diskemakan sebagai berikut:

XXX . XX . XX . XXXXXX . XXX

Pembuatan label BMN dilakukan dengan menggabungkan kode lokasi (ditambah

dengan tahun perolehan) dan kode barang (ditambah dengan nomor urut pendaftaran.

Skema label BMN digambarkan sebagai berikut:

XXX. XX . XX . XXXXXX . XXX . XXX

X . XX . XX . XX . XXX . XXXXXX

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPBUAPKPB

UAPB

UAPPB-E1

UAKPBUAPKPB

Sub sub kelom ok

Sub kelom ok

Kelom ok

Bidang

Golongan

UAPPB-W

Tahun Perolehan

GolonganBidang

Kelompok

Sub Kelompok

Sub-sub KelompokNomor Urut Pendaftaran


9/18



3. Tabel Kode Barang

Setiap BMN dibukukan dengan mengacu pada kode BMN yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan

dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Berikut adalah contoh kode BMN pada PMK

tersebut:

GOL.

BID.

KEL.SUBKEL.

SUB SUBKEL.

URAIAN

1 00 00 00 000 BARANG TIDAK BERGERAK1 01 00 00 000 TANAH1 01 01 00 000 Tanah Persil1 01 01 01 000 Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat

Tinggal1 01 01 01 001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I1 01 01 01 002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II1 01 01 01 003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III

1 01 01 01 004 Tanah Bangunan Rumah Negara TanpaGolongan

1 02 00 00 000 JALAN DAN JEMBATAN1 02 01 00 000 Jalan1 02 01 01 000 Jalan Nasional1 02 01 01 001 Jalan Nasional Arteri1 02 01 01 002 Jalan Nasional Kolektor1 02 01 01 003 Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional

1 03 00 00 000 BANGUNAN AIR

1 03 01 00 000 Bangunan Air Irigasi1 03 01 01 000 Bangunan Waduk Irigasi1 03 01 01 001 Waduk dengan Bendungan, Tanggul, Menara

Pengambilan Pelimpah Banjir dan TerowonganPengelak

1 03 01 01 002 Waduk dengan Bendungan, Tanggul danMenara Pengambilan

1 03 01 01 003 Waduk dengan Menara Pengambilan1 03 01 01 003 Waduk dengan Tanggul, dan Pintu Air/Menara

Pengambilan

1 04 00 00 000 INSTALASI

1 04 06 00 000 Instalasi Gardu Listrik1 04 06 01 000 Instalasi Gardu Listrik Induk1 04 06 01 001 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil1 04 06 01 002 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang1 04 06 01 003 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar


10/18



GOL.

BID.

KEL.SUBKEL.

SUB SUBKEL.

URAIAN

1 05 03 01 003 Jaringan Telepon di atas Tanah KapasitasBesar

4. Kondisi BMN

Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: baik, rusak ringan,

dan rusak berat. Tabel berikut ini menyajikan indikasi yang menentukan 3 kondisi BMN

tersebut:

Jenis Barang Kondisi Indikasi

Barang Bergerak Baik (B) Apabila kondisi barang tersebutmasih dalam keadaan utuh danberfungsi dengan baik

RusakRingan(RR)

Apabila kondisi barang tersebutmasih dalam keadaan utuh tetapikurang berfungsi dengan baik. Untukberfungsi dengan baik memerlukanperbaikan ringan dan tidakmemerlukan penggantian bagianutama/komponen pokok.

RusakBerat(RB)

Apabila kondisi barang tersebut tidakutuh dan tidak berfungsi lagi ataumemerlukan perbaikanbesar/penggantian bagianutama/komponen pokok, sehinggatidak ekonomis untuk diadakanperbaikan/rehabilitasi.

Barang TidakBergerak: Tanah

Baik (B) Apabila kondisi tanah tersebut siapdipergunakan dan/atau dimanfaatkansesuai dengan peruntukannya.

RusakRingan(RR)

Apabila kondisi tanah tersebutkarena sesuatu sebab tidak dapatdipergunakan dan/atau dimanfaatkandan masih memerlukanpengolahan/perlakuan (misalnyapengeringan, pengurugan, perataan

dan pemadatan) untuk dapatdipergunakan sesuai denganperuntukannya.

RusakBerat(RB)

Apabila kondisi tanah tersebut tidakdapat lagi dipergunakan dan/ataudimanfaatkan sesuai denganperuntukannya karena adanyabencana alam, erosi dan


11/18



Jenis Barang Kondisi Indikasi

sebagainya.

Barang Tidak

Bergerak: Jalan danJembatan

Baik (B) Apabila kondisi fisik barang tersebut

dalam keadaan utuh dan berfungsidengan baik

RusakRingan(RR)

Apabila kondisi fisik barang tersebutdalam keadaan utuh namunmemerlukan perbaikan ringan untukdapat dipergunakan sesuai denganfungsinya.

RusakBerat(RB)

Apabila kondisi fisik barang tersebutdalam keadaan tidak utuh/tidakberfungsi dengan baik danmemerlukan perbaikan dengan biaya

besar.Barang TidakBergerak: Bangunan

Baik (B) Apabila bangunan tersebut utuh dantidak memerlukan perbaikan yangberarti kecuali pemeliharaan rutin.

RusakRingan(RR)

Apabila bangunan tersebut masihutuh, memerlukan pemeliharaanrutin dan perbaikan ringan padakomponen-komponen bukankonstruksi utama.

RusakBerat

(RB)

Apabila bangunan tersebut tidakutuh dan tidak dapat dipergunakan

lagi.

5. Proses Penyusunan Laporan BMN

a. Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk

menghasilkan data transaksi BMN, Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan

Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah, Laporan Barang Kuasa Pengguna

Barang Persediaan, Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam

Pengerjaan, Laporan Kondisi Barang, Kartu Identitas Barang, Daftar Barang

Ruangan, dan Daftar Barang Lainnya. Register Transaksi Harian diverifikasi dengan

dokumen sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah diproses

sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Laporan Barang Kuasa Pengguna

beserta ADK setiap semester dan tahunan dikirim ke tingkat UAPPB-W/UAPPB-E1

untuk dilakukan penggabungan data.


12/18



b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I dan II disusun berdasarkan proses

perekaman transaksi barang semester I dan II termasuk saldo awal.

c. Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I

dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang semester I dan II

termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan.

d. UAKPB yang memiliki Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang

(UAPKPB) menggabungkan Laporan Barang Kuasa

Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAKPB

bersama UAKPA melakukan rekonsiliasi internal.

6. Rekonsiliasi Data BMN

Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL). UAKPB setiap semester melakukan rekonsiliasi dan

pemutakhiran data BMN dengan KPKNL selaku kuasa Pengelola Barang. KPKNL

harus memonitor perkembangan BMN dan menjaga saldo awal BMN yang telah

ditetapkan tidak mengalami perubahan dan laporan BMN yang disampaikan oleh

satuan kerja sudah sesuai dengan nilai BMN pada laporan Neraca.

7. Jadwal Pengiriman Laporan BMN

Jadwal penyampaian laporan keuangan UAKPB kepada UAPPB-W selambat-

lambatnya pada tanggal :

a. Semester I : 05 Juli 2XX0

b. Semester II : 10 Januari 2XX1

D. Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 73/PMK.05/2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan dan

Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas pengelolaan uang dan surat

berharga dalam rangka pelaksanaan APBN.

Bendahara penerimaan menerima bukti setor maupun uang atas penerimaan

bukan pajak (PNBP) dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja. Atas

penerimaan yang dikelolanya, Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran atas penerimaan.


13/18



Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran atas belanja negara selama

satu tahun anggaran dengan menggunakan Uang Persediaan. Bukti-bukti pengeluaran

oleh Bendahara Pengeluaran harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, di mana

bukti-bukti belanja tersebut merupakan transaksi yang juga dilaporkan oleh Sistem

Akuntansi Instansi. Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

merupakan kegiatan realisasi anggaran yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan menggunakan basis kas, yaitu

basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. Pencatatan dilakukan pada saat terjadinya penerimaan kas

atau pada saat terjadinya pengeluaran kas sehingga suatu transaksi belum dicatat apabila

tidak diikuti dengan terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan dengan azas bruto yaitu suatu

prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah

dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dengan pengeluaran. Asas

ini menekankan apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan penerimaan

sekaligus pengeluaran maka pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan secara terpisah

yaitu mencatat penerimaan sebesar jumlah penerimaan dan mencatat pengeluaran

sebesar jumlah pengeluaran dan tidak hanya mencatat selisih lebih besar antara

penerimaan dengan pengeluaran meskipun kas riil yang diterima atau yang dikeluarkan

hanya sebesar selisihnya, sehingga transaksi masing-masing dicatat sebesar nilai

brutonya.

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan

yang digunakan sebagai sumber atau bukti pencatatan untuk menghasilkan data

pelaporan. Dokumen sumber yang menjadi dasar dalam pembukuan Bendahara

penerimaan adalah:

a. Surat Bukti Setor (SBS) sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara;

b. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum sebagai bukti

pembukuan penerimaan sekaligus pengeluaran bendahara;

c. SSBP yang dinyatakan sah sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara atas

setoran ke Kas Negara.


14/18



Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan atas penerimaan kas atau pengeluaran

kas oleh Bendahara Pengeluaran, adalah sebagai berikut:

a. SPM-UP/TUP yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti atas penerimaan kas;

b. SPM-GUP yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti penerimaan kas dan bukti

pengesahan;

c. SPM-LS Bendahara atas Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas yang kasnya

diterima melalui Bendahara Pengeluaran, sebagai bukti penerimaan kas dan bukti

pengurangan anggaran;

d. Faktur Pajak dan/atau bukti potongan pajak yang dipungut/dipotong oleh Bendahara

Pengeluaran, sebagai bukti penerimaan kas;

e. Kwitansi/bukti pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan/Tambahan Uang

Persediaan, sebagai bukti pengeluaran kas dan bukti pengurangan anggaran;

f. Bukti pembayaran kas yang dananya berasal dari SPM-LS Belanja Pegawai atau

SPM-LS Belanja Perjalanan, sebagai bukti pengeluaran kas;

g. SSP, SSBP dan SSPB, sebagai bukti pengeluaran kas;

h. Dokumen-dokumen transaksi lainnya yang dipersamakan dengan dokumen di atas.

Sedangkan dokumen bukti transaksi yang tidak mempengaruhi jumlah kas, namun

harus dicatat oleh Bendahara Pengeluaran karena terkait dengan transaksi sebelumnya

atau mempengaruhi anggaran, yaitu:

a. SPM-LS kepada pihak ketiga yang telah diterbitkan SP2D-nya, sebagai bukti

pengurangan anggaran;

b. SPM-GUP Nihil yang merupakan pengesahan oleh KPPN atas belanja dengan

Tambahan Uang Persediaan atau Uang Persediaan yang tidak akan diberikan

penggantian, sebagai bukti pengesahan;

c. Bukti penarikan kas dari bank (misal Cek), bukti setor kas ke bank, bukti terima

persekot oleh Pemegang Uang Muka/BPP, bukti pengembalian persekot, sebagai

bukti perpindahan kas;

d. Dokumen/Bukti lain yang dipersamakan dengan dokumen di atas.

2. Jenis dan Fungsi Buku

Setiap Bendahara pada satuan kerja wajib menyelenggarakan pembukuan yang

dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. Pembukuan tersebut dicatat

dalam Buku Kas Umum, Buku Pengawasan Anggaran dan buku-buku pembantu

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pertanggungjawaban manajerial.


15/18



1) Buku Kas Umum (BKU).

BKU merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi

penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara harus mengetahui posisi kas baik dalam jumlah maupun peruntukannya

masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan bentuk BKU yang dapat memberikan

informasi mengenai saldo kas setiap saat

2) Buku Pembantu

Sementara itu untuk penatausahaan terhadap masing-masing sumber kas sesuai

dengan peruntukannya dapat digunakan buku pembantu, terdiri dari:

a. Buku Pembantu Kas (Tunai dan Bank);

Bagi Bendahara Penerimaan Buku Pembantu Kas (tunai dan bank) merupakan

buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan atas

penerimaan setoran tunai dari orang/badan hukum dan transaksi penyetoran

ke Kas Negara, sedangkan bagi Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu Kas

ini digunakan untuk mencatat transaksi arus kas yang bersumber dari SPM

yang ditujukan kepada Bendahara dan telah terbit SP2D-nya.

b. Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan dinas;

Buku ini mencatat dana uang muka yang bersumber dari Uang Persediaan

yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang melaksanakan perjalanan

dinas dalam negeri.

c. Buku Pembantu BPP/PUM;

Dalam melakukan pembayaran atas belanja, Bendahara Pengeluaran dapat

dibantu oleh satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PUM.

Untuk itu, Bendahara Pengeluaran menyerahkan Uang UP/Uang yang

bersumber dari LS Bendahara dimana pelaksanaan pembayarannya

dilaksanakan oleh BPP/PUM. Uang yang diserahkan kepada BPP merupakan

tanggungjawab BPP, sedangkan uang UP/LS Bendahara yang diserahkan

kepada PUM tetap merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran (PUM

hanya sebagai juru bayar). Atas penyerahan UP/LS Bendahara yang

pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan BPP/PUM dibutuhkan Buku

Pembantu BPP/PUM ini.

d. Buku Pembantu Uang Persediaan;

Dalam pengelolaan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat

mencatatnya dalam Buku Pembantu Uang Persediaan sehingga jumlah Uang


16/18



Persediaan dapat diketahui saldonya guna perencanaan penggunaan

selanjutnya maupun untuk kepentingan penggantian.

Pada saat melakukan pembayaran belanja dengan menggunakan Uang

Persediaan maka jumlah Uang Persediaan akan berkurang dan hal ini harus

dicatat di Buku Pembantu Uang Persediaan. Sementara itu pada saat

memperoleh penggantian UP dari pengajuan SPM-GUP maka UP akan

bertambah sebesar pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dan

disahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN sehingga pengisian

kembali UP (Revolving) harus dicatat dalam Buku Pembantu Uang

Persediaan.

e. Buku Pembantu LS Bendahara;

Bendahara Pengeluaran selain membayar pengeluaran belanja dengan

menggunakan Uang Persediaan juga melakukan pembayaran atas belanja

yang proses pencairannya melalui mekanisme LS akan tetapi Kuasa

Bendahara Umum Negara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran

untuk diteruskan kepada pihak yang akan menerima. Penerimaan kas yang

demikian disebut dengan LS Bendahara sehingga diperlukan penatausahaan

dan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran. Atas penerimaan dan

pembayaran kas dari LS ini Bendahara Pengeluaran mencatatnya pada Buku

Pembantu LS Bendahara.

f. Buku Pembantu Pajak,

Atas pembayaran belanja dengan menggunakan Uang Persediaan, Bendahara

Pengeluaran selaku wajib memungut/memotong pajak apabila dalam transaksi

tersebut ditetapkan terutang pajak. Pajak yang telah dipungut/dipotong wajib

disetor ke kas negara. Untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

kas atas kewajiban memungut/memotong pajak dan penyetorannya,

Bendahara Pengeluaran mencatat pada Buku Pembantu Pajak.

g. Buku Pembantu lain-lain;

Buku Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkinan

terdapat transaksi keuangan atau penerimaan kas yang dilakukan oleh

Bendahara di luar aktivitas atau transaksi yang dicatat dalam buku-buku

pembantu di atas.


17/18



3) Buku Pengawasan Anggaran

Sesuai fungsinya, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas belanja

dengan menggunakan Uang Persediaan. Pembayaran belanja ini mengakibatkan

terjadinya pengurangan anggaran. Oleh karena itu, Bendahara Pengeluaran harus

mengetahui posisi anggaran sebelum melakukan pembayaran belanja dan

mencatat terjadinya pengurangan anggaran pada saat membayar belanja. Untuk

kegiatan pengendalian dan pengurangan terhadap anggaran ini dibutuhkan buku

yaitu Buku Pengawasan Anggaran. Buku ini berisi pagu anggaran belanja atau

yang disebut allotment belanja (penjatahan belanja), realisasi belanja dan saldo

anggaran belanja. Allotment belanja dicatat di Buku Pengawasan Anggaran

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima pada awal

tahun anggaran untuk satuan kerja yang bersangkutan.

3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan

pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya

kepada Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan. Laporan

pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang:

a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;

b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan

saldo di rekening bank/pos;

c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan

d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

A. Tata Cara Penyusunan LPJ Bendahara

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan

buku kas umum, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah

direkonsiliasi dengan UAKPA. Disamping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ

Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP

dengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri.

LPJ BPP juga disusun berdasarkan buku kas umum, buku-buku pembantu dan

buku pengawasan anggaran.


18/18


B. Penyampaian LPJ Bendahara

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:

a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya;

b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing;

c. Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos.

LPJ BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5

(lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari

bank/pos bulan berkenaan.

angansatker-pelaporandanpertanggungjawabananggaran

Documents