Analisis Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Septiana Kurniawati

8A DIV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan

Email: witch.curt8@gmail.com

Kharisma Baptiswan

8A DIV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan

Email: kharisma.baptiswan@gmail.com

Abstrak

Kementerian pekerjaan umum adalah kementerian yang bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur dan

pemukiman. Sebagai pelaksana mandat Presiden kementerian pekerjaan umum berusaha menyusun rencana

strategi yang diawali dengan pernyataan visi dan misi. Analisis visi dan misi perlu dilakukan untuk mengukur

tingkat keselarasan dengan mandat yang diberikan.

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (kemenpu) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan

dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum. Saat ini kemenpu dipimpin oleh Djoko Kirmanto. Mandat

yang diberikan oleh presiden kepada kemenpu dijelaskan dalam Peraturan Presiden no. 24 tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara. Mandat tersebut diterjemahkan ke dalam tugas dan fungsi kemenpu.

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan lima fungsi: perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan

Umum di daerah; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Tanggungjawab penyediaan infrastruktur publik dibagi dalam empat kategori utama yaitu Direktorat

Jenderal Penataan Ruang; Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertanggungjawab dalam; Direktorat

Jenderal Bina Marga; serta Direktorat Jenderal Cipta Karya; yang dibantu dengan fungsi pendukung lainnya

antara lain administrasi oleh Sekretariat Jenderal, staf-staf ahli, serta badan-badan pengembangan yang

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Produk dan Layanan

Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai

kewenangan sebagai berikut: penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk

mendukung pembangunan secara makro; penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum

yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kriteria

penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah; penyusunan rencana nasional secara makro di

bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan,

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pengaturan penetapan perjanjian

atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman;

penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penanggulangan

bencana yang berskala nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penetapan kebijakan sistem

informasi nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman; pengaturan sistem lembaga perekonomian

negara di bidang pekerjaan umum dan permukiman; penyelesaian perselisihan antarprovinsi di bidang pekerjaan

umum dan permukiman; penetapan persyaratan untuk penetapan status dan fungsi jalan; pengaturan dan

penetapan status jalan nasional; penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan

bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan pengelolaan rumah negara; penetapan

standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi; penetapan standar

pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur; dan kewenangan lain yang melekat dan telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan lain yang melekat adalah penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan,

dan pengendalian pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; penetapan kriteria penataan

perwilayahan ekosistem daerah/ kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan

sumber daya air; penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan;

perencanaan makro dan pedoman pengelolaan sumber daya air lintas provinsi; penyelenggaraan dan pemberian

izin pengelolaan sumber daya air lintas provinsi; penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan

pedesaan; penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas provinsi; penetapan

kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional; dan pembangunan dan pemeliharaan

jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas provinsi atau yang strategis nasional

sesuai dengan kesepakatan Daerah.

Secara singkat Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan kebijakan, peraturan, standar, pedoman,

serta manajemen infrastruktur dan pemukiman di tingkat nasional serta membantu pelaksanaan pekerjaan umum

di tingkat daerah sesuai dengan pembagian urusan.

Pengguna Layanan

Produk dan layanan yang disediakan oleh kemenpu ditujukan hanya untuk satu entitas yaitu seluruh

rakyat Indonesia. Dikarenakan kemenpu menyediakan infrastruktur umum yang merupakan salah barang publik

dimana seluruh rakyat dapat dan berhak menikmati seluruh infrastruktur tersebut sebagai wujud nyata timbal

balik akan kontribusi pajak yang telah diberikan rakyat kepada negara. Pentingnya infrastruktur adalah

multiplier effect yang dapat ditimbulkan sebagai dampak meningkatnya kualitas hidup manusia Indonesia dan

meningkatnya arus ekonomi nasional sehingga pemerataan dapat tercapai serta yang jauh lebih penting adalah

meningkatnya daya saing ekonomi nasional.

Unit Strategi Khusus

Dalam rangka menterjemahkan mandat kedalam langkah-langkah strategis, kemenpu memiliki satu

unit khusus dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri yaitu Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum (Puskastra). Pusat Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian

dan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan, fasilitasi pengembangan investasi, evaluasi pelaksanaan

kebijakan dan strategi pembangunan, kinerja pembangunan, serta penyebarluasan informasi kebijakan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dua fungsi penting terkait Puskastra adalah pertama yaitu pengkajian dan perumusan kebijakan dan

strategi jangka panjang dan jangka menengah, pembangunan wilayah serta keterpaduan fungsi penyelenggaraan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta kedua yaitu pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dan strategi pembangunan serta evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang.

Pernyataan Visi dan Misi

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 23/Prt/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan

Menteri Nomor: 02/Prt/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014,

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki Visi sebagai berikut:

Visi

Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal

untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada

tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi

teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan

kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan

dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang

mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;

2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas

(kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air

minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta

jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;

4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan

serta sesuai standar teknis;

5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal

tersebut berbasis penataan ruang; dan

7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang

lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Sedangkan dalam mewujudkan visi diatas, kemenpu memiliki misi sebagai berikut:

Misi

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta

keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam

rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan

keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan

berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan

fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan

sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi

tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman,

manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten,

terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan

meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Analisis Pendahuluan Pernyataan Visi dan Misi

Visi merupakan suatu penggambaran tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan (Fred R. David,

2010). Pengertian yang lebih menekankan pada nilai visi dipaparkan oleh Malphurs (1999b) yaitu visi adalah

suatu gambaran yang jelas dan menantang akan masa depan suatu organisasi yang diyakini dapat tercapai dan

harus tercapai. Malphurs kembali menjelaskan mengapa sebuah visi sangat penting bagi organisasi antara lain:

visi menjelaskan arah; visi membentuk persatuan; visi memfasilitasi fungsi; visi memperkuat kepemimpinan;

visi memunculkan gairah; visi memelihara pengambilan resiko; visi menawarkan asupan; visi menciptakan

energy; visi menyediakan tujuan; dan visi memotivasi rasa memberi.

Misi adalah detil dari apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi organisasi. Sebuah misi

menjelaskan tujuan organisasi, dan memberikan lasan mengapa organisasi melakukan kegiatannya (Bryson,

2004). Misi menciptakan situasi yang memelihara kebiasaan untuk fokus kepada hal-hal yang penting. Misi

setidaknya memiliki sifat ketahanan (enduring) (Duncan, 1994). Misi memiliki dua sisi manfaat yaitu manfaat

eksternal dan internal. Dari sisi eksternal misi organisasi memberikan informasi kepada stakeholder untuk

menyatakan preferensi dan pendapatnya kepada organisasi. Secara internal, misi yang jelas mampu

menyediakan dasar bagi manajemen untuk bertindak dan mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas (Pieter

van Stuijvenberg, 2003).

Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki unit khusus yang

merancang rencana strategis berdasarkan mandat Presiden yang dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Rencana strategis tersebut juga termasuk

pernyataan visi dan misi.

Mengenai kapan dicetuskan pernyataan visi dan misi tersebut cukup sulit ditentukan, karena hal

tersebut merupakan informasi internal yang cukup sulit diperoleh. Namun jika melihat unsur jangka waktu di

pernyataan visi yaitu 2025 dan tanggal disahkan dokemen rencana strategis pada 31 Desember 2010, maka bisa

diperkirakan bahwa penyusunan pernyataan visi dan misi dilakukan antara 2007 dan 2010. Alasan mengapa

disusun rencana strategis, termasuk visi dan misi, adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010 2014.

Tentang bagaimana penyusunan pernyataan visi dan nisi, informasi ini sulit diperoleh. Berdasarkan

pengalaman penulis, pembuatan pernyataan visi dan misi di lingkungan pemerintah melibatkan internal

organisasi saja. Selain mengumpulkan berbagai referensi lembaga sejenis dan bahkan dari sektor swasta,

biasanya para manajer di pemerintahan juga mengambil pendapat dari jajaran dibawahnya. Disini muncul suatu

pilihan sulit, dimana pejabat senior memiliki preferensi dan kapabilitas masing-masing. Pilihan muncul ketika

harus dihadapkan kepada proses penyusunan yang berdasarkan kajian atau riset atau penyusunan yang

didasarkan pada basis lain (politik, pribadi, tekanan, dll). Namun mengingat bahwa kemenpu termasuk dalam

instansi pemerintah/sektor publik maka tidak dapat dipungkiri jika proses penyusunan setidaknya melibatkan

unsur politis.

Analisis Utama Pernyataan Visi dan Misi

Metode yang digunakan dalam menganalisis pernyataan visi adalah menggunakan model Malphrus

(1999b). Menurut Malphurs sebuah visi setidaknya terdiri dari enam elemen, yaitu:

1. Jelas (a vision is clear)

Seseorang tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Dia harus mengetahui dan

memahaminya.

2. Menantang (a vision is challenging)

Visi harus mampu membangkitkan semangat. Visi harus mampu menarik seseorang dari tempat duduknya

dan segera beraktifitas.

3. Gambaran (a vision is a mental picture)

Visi adalah gambaran yang mudah diingat dan mampu menjadi bagian hidup sehari-hari seseorang.

4. Masa depan (a vision is the future)

Visi menggambarkan kondisi masa depan.

5. Dapat dicapai (a vision can be)

Visi menjelaskan sesuatu yang belum ada namun mungkin dapat dicapai dalam kondisi nyata yang ada.

6. Harus dicapai (a vision must be)

Visi menciptakan urgency, rasa ingin menggapai dan tidak mau melepaskannya.

Sedangkan untuk menganalisis pernyataan misi kemenpu, kami menggunakan model Duncan (1994). Dia

menjabarkan lima sifat misi yang ideal sebagai berikut:

1. Menjelaskan penerima layanan,

2. Menjelaskan layanan/produk yang diberikan,

3. Menjelaskan batas geografis operasi,

4. Menjelaskan konsekuensi dari layanan organisasi,

5. Berisi konsep yang menjelaskan identitas organisasi.

Kami menggunakan kedua model ini dikarenakan konteks sektor publik yang kental di dalam literature kedua

akademisi tersebut (Malphurs dan Duncan) walaupun model ini bukan tanpa kekurangan.

Tabel Analisis Karakteristik Pernyataan Visi dan Misi

Kementerian Pekerjaan Umum

Karakteristik Ya/Tidak

Visi Is it clear? Tidak

Do I understand it? Tidak

Is it clear to me? Tidak

Will it be clear to others? Tidak

Is it challenging? Ya

Does it challenge me? If so, will it challenge others? Ya

Whats the emotional response to this vision statement when it is presented? Ya

Is the dream visual? Tidak

Does it create mental pictures of the future of the ministry? Tidak

Do I believe this vision can be realized? Tidak

Is it feasible? Ya

Am I convinced that it must be? Ya

Misi Menjelaskan penerima layanan Ya

Menjelaskan layanan/produk yang diberikan Ya

Menjelaskan batas geografis operasi Ya

Menjelaskan konsekuensi dari layanan organisasi Ya

Berisi konsep yang menjelaskan identitas organisasi Ya

Melihat hasil tabel analisis diatas kemenpu hanya mampu memperoleh tingkat kesempurnaan 58.82%

(10/17). Hal ini disebabkan pertama pernyataan visi yang hanya menjelaskan produk. Disamping itu makna dari

visi tidak dapat diketahui secara sempurna jika tidak melihat paparan dalam dokumen rencana strategis.

Ditambah lagi jika melihat adanya batas waktu di dalam pernyataan visi maka akan secara langsung mengakui

bahwa visi tersebut tidak bertahan lama. Visi juga cenderung tidak optimis dan tidak ada rasa kebanggaan diri

didalamnya.

Sedangkan untuk pernyataan misi, kemenpu juga terlihat terlalu fokus pada target. Memang benar

mandat yang diterima antara lain berupa target, namun alangkah lebih baik jika mandat tersebut dapat diolah

kembali sebagai suatu pernyataan misi yang komprehensif namun tidak terlalu panjang dan detil seperti

sekarang.

Model yang dipakai juga bukan tanpa kelemahan dimana model Duncan (1994) tidak mencakup

kepentingan sumber daya didalam organisasi yaitu manusia dan teknologi. Sumber daya manusia sangatlah

penting karena manusia yang kurang kapabilitasnya akan menghasilkan produk yang tidak maksimal. Manusia

dalam konteks mandat kemenpu meliputi karyawan di organisasi, sektor swasta yang menjalankan kontrak

pembangunan serta manusia pengguna infrastruktur. Kemenpu telah sangat baik menjelaskan sisi manusia

dalam misinya walaupun tidak dapat diakomodasi oleh metode diatas.

Kesimpulan

Kementerian Pekerjaan Umum telah cukup baik dalam menyusun pernyataan visi dan misi

organisasinya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden. Ketidaksesuaian dengan idealisme model

yang ada pada pernyataan visi sedikit banyak dipengaruhi batasan eksternal seperti peraturan dan perundang-

undangan. Sedangkan misi yang terlalu panjang kemungkinan disebabkan mandat informal yang harus

diwujudkan dalam aktivitas organisasi misalnya persepsi publik atau himbauan Presiden atau hal-hal politik

lainnya.

Sifat dari sektor publik yang berupaya menguasai dan melayani segala hal dengan tingkat ekspektasi

masyarakat yang beragam cenderung menyebabkan ketidakfokusan dalam penyusunan pernyataan visi dan misi.

Namun patut dimaklumi bahwa tugas Kementerian Pekerjaan Umum sangatlah berat dan luas cakupannya

sehingga hanya mekanisme birokrasi atau sektor publik yang biasanya dianggap berbelit, panjang dan kompleks

yang mampu melaksanakannya.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010 - 2014

Peraturan Presiden no. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 23/Prt/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:

02/Prt/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / Prt / M / 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum

Joyce, Paul. 1999. Strategic Management for Public Services. Marston Lindsay Ross International Ltd.

Schuster, Mike R. 2005. From Assessment to Strategic Vision. Royal Roads Universty.

Bryson, John M. 2004. Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening

and Sustaining Organizational Achievement. Jossey-bass.

Stuijvenberg, Pieter van. 2003. The Process of Strategic Planning in Public Sector Organisations. Matt

MacDonald.

Steiss, Alan Walter. 2003. Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. Marcel Dekker, Inc.

http://222.124.202.176/website/index.php/profil-pustra/puskastra. Diakses 9 November 2013.

http://www.pu.go.id/. Diakses 9 November 2013