ANALISIS PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

( STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JAMBI )

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Fakultas Syariah

NELA FIRDAYATI

SHK. 160092

PEMBIMBING:

DR. RASITO, M.Hum

MUSTIAH RH, S.Ag., M.Sy

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN 1443 H/2021 M

Simpang Sungai Duren RT 6 RW 3

iv

MOTTO

تعان انطهلق أبغض انحلل إن الله

“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (HR. Abu Dawud no.

1863, Ibnu Majah no. 2008)”1

1Anif Latifah, Telaah Keabsahan Hadist Tentang Perbuatan Halal Yang Dibenci Oleh

Allah Adalah Talak, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.2013

v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakann pedoman

tranliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543

b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab

Nama Huruf Latin Keterangan

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

Ba´ B Be ة

Ta´ T Te ت

Sa´ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

Jim J Je ج

Ha´ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

Kha´ KH Ka dan Ha خ

Dal D De د

Źal Ż Zat (dengan titik di atas) ذ

Ra´ R Er ر

Zai Z Zet ز

Sin S Es س

Syin SY Es dan Ye ش

Sád Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

Dad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

Ta´ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

Za´ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

Ain ´ Koma terbalik di atas ع

Gain G Ge غ

Fa F Ef ف

Qāf Q Qi ق

Kāf K Ka ك

Lam L El ل

Mim M Em و

Nun N En

Wawu W We و

Ha´ H Ha

Hamzah ' Apostrof ء

Ya´ Y Ye ى

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

Ditulis Muta„adiddah يتعد دة

Ditulis „Iddah عدة

C. Ta„ Marbutah di Akhir Kata

vi

1. Bila dimatikan tulis h

Ditulis Hikmah حكة

Ditulis „illah عهة

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang

sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat,dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

‟Ditulis Karamatul al-auliya كر ية الأ و نيب ء

Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t Ditulis Zakatul fitri ز كبة انفطر

D. Vokal Pendek

Ditulis A

Ditulis I

Ditulis U

E. Vokal Panjang

Fathah alif

جب ههية

Ditulis

Ditulis

Ā

Jāhiliyyah

Fathah ya‟ mati

يسعي

Ditulis

Ditulis

ā

yas‟ā

Kasrah ya‟ mati

كريى

Ditulis

Ditulis

Ĭ

Karĭm

Dammah wawu mati

فروض

Ditulis

Ditulis

ũ

furũd

F. Vokal Rangkap

Fathah alif

بيكى

Ditulis

Ditulis

Ai

Bainakum

Fathah wawu mati

قول

Ditulis

Ditulis

Au

Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

Ditulis A‟antum ااتى

Ditulis U‟iddat اعد ت

Ditulis La‟in syakartum نئ شكرتى

H. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Ditulis Al-Qur‟an انقر ا

Ditulis Al-Qiyas انقيب س

vii

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkankan huruf/ (el)

nya

‟Ditulis As-Sama انسبء

Ditulis Asy-Syams انشس

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

Ditulis Zawi al-furud ذو انفروض

Ditulis Ahl as-sunnah اهم انسة

viii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di

Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”. Penelitian ini mengkaji tentang

bagaimana angka perceraian di masa Pademi.Skripsi ini bertujuan untuk

mengetahui angka perceraian, alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian

dan untuk mengetahui bagaimana proses perceraian dimasa pandemi Covid-19 di

Pengadilan Agama Jambi. Metodologi Penelitian skripsi ini penelitian yang

bersifat kualitatif yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model anaisis data, yang

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reaksi data (data

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya kasus perceraian di Pengadilan

Agama Kelas 1 A Jambi cukup tinggi terlihat pada tahun 2019 ada 1109 perkara

pada tahun 2020 ada 943 perkara perceraian adapun alasan penggugat dalam

mengajukan perkara perceraian karena factor perselisihan secara terus menerus,

KDRT, yang semuanya bermuara pada kesulitan ekonomi keluarga dalam masa

pademi ini. Sedangkan proses perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi

tetap berjalan seperti biasanya yang mana hanya berbeda dalam sistem

persidangan saja, biasanya dilakukan dengan tatap muka di ruang sidang namun

pada saat pandemi sidang dilakukan secara daring atau dari rumah masing-

masing, guna mencegah penularan covid-19 yang mewabahi dunia saat ini. Hal ini

jauh dari sebelum coron a Mahkamah Agung juga sudah mempunyai system yang

dinamakan E-Court yang mana system ini adalah system pendaftaran

pemanggialan dan persidangan yang dilakukan secara online juga, maka

Pengadilan di Indonesia tidak ada alasan untuk tidak beraktifitas seperti biasanya

pada saat pandemi.

Kata Kunci : Angka, Alasan dan Proses Perceraian

ix

KATA PENGANTAR

انسل و عه انحذ الله انز أض ل انذ ف قه ب انعهى. انصل ة

اششف الا با ء انش سه سذ ا محمد عه ان صحب انتا بع

نى با حسا ان و انذ . أشذ ا لا ان الا الله أشذ ا سذ ا محمدا

عبذ سس ن.Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam

penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini diberi

judul “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan

Agama Kelas 1 A Jambi). merupakan suatu penelitian yang mencari sebuah

fakta untuk mengetahui angka perceraian di masa pandemi dan alasan para pihak

mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis dapatkan baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy‟ar,MA., Ph.D, sebagai Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

x

2. Bapak Dr. Sayuti,S.Ag.,M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.IR., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik, Bapak Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq,

S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.Sy Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga

Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. Rasito S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing I.

6. IbuMustiah RH,S.Ag., M.Sy sebagai Pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8. Bapak dan Ibuk Karyawan/Karyawati Perpustakan Fakultas Syariah dan

Perpustakan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

9. Seluruh keluargaku terutama pada abang dan kakakku yang tercinta Romy

Suhendra S.Pd, Roby Maherdi S.Pd, Nadya Chairunnisa A.Md Kep, dan

Rama Genta Sukma A.Md Pjk. Beserta ipar dan ponakan yang selalu

memberikan doa, moril, materil maupun yang selalu mengingatkan motivasi

dan membantuku dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada calon mertuaku papa H. Suryahanda S.H,mama Hj. Hayati Alfi dan

calon suami Muhammad Fikron Habibie S.E yang selalu memberikan

semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

xi

11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam dari angkatan 16-17 dan sahabat/I yang

terkhusus kepada Faidil Imar, Nurhayati, Dewi Anggraini, Anggun Mapio,

Ismatul, Rita Kumala Sari, Alda, Arthaluliy, kakak Oniy dan semua pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang selalu membantu ketika

menghadapi kesulitan baik motivasi maupun ilmu pengetahuan untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Di samping itu, penulis sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memberi kemaafatannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai oleh Allah SWT.

Jambi,

Penulis

Nela Firdayati

SHK. 160092

xii

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan

maha penyayang, atas takdirmu yang telah kau jadikan aku manusia

senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam perjuangan ku ini.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-

cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan

doa dalam syukur tiada terkira atas nikmat yang telah diberikan.

Terimakasihku untukm Pahlawankuu, sosok ayahanda dan ibunda luar biasa

yang tak henti-hentinya memberikan do’a, semangat, nasehat, pengorbanan

dan kasih sayang yang tak tergantikan hingga diri ini kuat menjalani setiap

perjuangan yang harus dilalui.

Kupersembahkan, skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Edy

Firdaus S.Pd dan Ibunda Nurhayati, terimalah karya kecilku ini sebagai

hadiah keseriusanku ini untuk membalas pengorbananmu selama.

Semoga keikhlasan mereka dan dukungan mereka menumbuhkan semangatku

untuk terus maju dan membuat mereka bangga.

xiii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .......................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................ ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..................................................................... iii

MOTTO ................................................................................................................ iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................ v

ABSTRAK .......................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix

PERSEMBAHAN ................................................................................................ xii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... xv

DAFTAR TABEL............................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................. 5

C. Batasan Masalah ................................................................................................... 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian........................................................................... 5

E. Kerangka Teori dan Konseptual ............................................................................ 6

F. Tinjauan Pustaka ................................................................................................. 32

BAB II METODE PENELITIAN ...................................................................... 35

1. Lokasi Penelitian .................................................................................................. 35

2. Jenis dan Sumber data......................................................................................... 36

3. Jadwal Penelitian ................................................................................................. 40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................... 42

A. Sejarah Pengadilan Agama Jambi ....................................................................... 42

B. Visi Misi Pengadilan Agama Jambi ...................................................................... 45

C. Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi .................................................... 47

D. Tugas Pokok Dan Fungsi ...................................................................................... 49

xiv

BAB IV PEMBAHASAN .................................................................................... 53

A. Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi ................................................... 53

B. Alasan Para Pihak Mengajukan Perceraian ......................................................... 57

C. Proses Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jambi ....... 64

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 67

A. KESIMPULAN........................................................................................................ 67

B. SARAN .................................................................................................................. 68

C. Kata Penutup ....................................................................................................... 70

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 72

LAMPIRAN ......................................................................................................... 75

CURRICULUM VITAE ..................................................................................... 78

Identitas Diri ................................................................................................................ 78

Riwayat Pendidikan Formal ........................................................................................ 78

Prestasi ........................................................................................................................ 78

xv

DAFTAR SINGKATAN

1. As : Alaih as-salam

2. Hlm : Halaman

3. H : Hijriah

4. KHI : Kompilasi Hukum Islam

5. M : Masehi

6. UU : Undang-undang

7. UIN : Universitas Islam Negeri

8. Q.S : Al-Qur’an Surah

9. SAW : Shollallahu Aalaihi Wasalam

10. SWT : Subhanahu Wata’ala

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel I Jadwal Penelitian................................................................................... 41

Tabel II Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Jambi .............................. 43-44

Tabel III Rincian perkara yang diterima menurut Jenis Perkara Tahun 2020 .. 53

Tabel IV Rincian perkara yang diterima menurut Jenis Perkara Tahun 2019 ... 55

Tabel VI Faktor-faktor Penyebab Perceraian .................................................... 57

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai

antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan atau

memutuskan hubungan sebagai suami istri”.2 Menurut pasal 38 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya

perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.3 Jadi perceraian merupakan putusnya ikatan perkawianan antara seorang laki-

laki dan perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri

tersebut.

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap

dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat

menyebabkan putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, adalah:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Atas putusan pengadilan

2 KBBI Online, diaksesmelalui http://kbbi.web.id/cerai.html, 4 Januari 2021.

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan

pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik

mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.4

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

gugatan perceraian.Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak

suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak

istri.Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan agama setelah

pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak.

Dalam hal ini islam membolehkan perceraian langkah terakhir dari usaha

yang telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan begitu perceraian adalah jalan

yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal

namun dibenci oleh Allah SWT.5

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam

fakto-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga

menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke

Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun

faktor internal.Namun dalam UU perkawinan membedakan antara perceraian atas

kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri.Perceraian atas

4 Wahyu Ernaningsih, Hukum Perkawinan Indonesia, (PT Rambang Palembang,

Palembang 2006), hlm. 108. 5Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang)

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 105

3

kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut

cerai gugat.6

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat

membuat tingkat perceraian semakin tinggi.Peningkatan dalam kasus gugatan

cerai yang dilakukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan

ekonomi kaum wanita yang terus meningkat.Saat ini begitu mudah bagi pasangan

suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan

permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan

masalah dalam lingkungan karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah

melanggar norma sosial yang ada dimasyarakat.7

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami

istri”. Ditambah pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

6 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Prenda Media, 2006,

hlm. 189 7 Harsono Atik, Makalah Pisikologi Sosial ,http://mutiamusfirah.

Blogspot.ae/2013/05/makalah-pisikologisosual-masalah?htmlm=i=l, akses 22 februari 2018

4

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam zmasa zpendemi zpada zsaat zsekarang zini, zbanyak zkejadian zperceraian zterjadi.

zVirus zCorona zmengubah zberbagai zaspek zpernikahan, zapalagi zsetelah zpemerintah

zmembuat zkebijakan zLockdown zatau zpembatasan zkegiatan zkeluar zrumah zsecara

zmenyeluruh, zsemua zaktivitas zyang zdapat zmenyebabkan zterjadinya zkerumunan zatau

zperkumpulan zdihentikan zsementara, zseperti zkerja, zsekolah, zberbagai zrestoran zditutup,

zagar zsemua zaktivitas zdilakukan zdidalam zrumah. zDalam zsuasana zseperti zini, yang zmana

prosedur perceraian yang juga melakukan perubahan melalui media online dan

persidangan dilakukan secara daring, suasana ini tentu zsangat zberbeda zdari ztahun-

tahun zsebelumnya, zmaka zpenulis zsangat ztertarik zuntuk zmeneliti zkasus zperceraian zdi

zKota zJambi.

Berdasarkan persoalan diatas memberikan ketertarikan bagi penulis untuk

mengkaji mengenai perceraian dimasa pendemi Covid-19 dalam sebuah skripsi

5

yang berjudul “ Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di

Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan berapa permasalahan dalam proposal di antaranya sebagai berikut :

A. Bagaimana angka perceraian di Pengadilan Agama Jambi?

B. Apa alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian?

C. Bagaimana proses perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan

Agama Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan

skripsi ini, sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membahas

permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak keluar dari topik pembahasan

penelitian ini, penulis hanya membahas tentang Analsis Perceraian Di Masa

Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi) dan bagaimana

proses perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui angka perceraian di Pengadilan Agama Jambi

b. Untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian

c. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian dimasa pandemi

covid-19 di Pengadilan Agama Jambi

6

1. Kegunaan Penelitian

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan

yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia

akademisi

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu

pengetahuan hukum kepada masyarakat.

a. Kegunaan Praktis

1) Hasil dari penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu

syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu

Hukum Keluarga Islam, pada Fakultas Syari‟ah.

2) Diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan bagi

penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.

3) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap

tentang perceraian dimasa pandemi covid-19

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori yang digunakan

dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian agar

tulisan ini lebih tearah dan lebih tepat sasaran, maka disusun skripsi ini sebagai

berikut :

7

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya

hubungan pernikahan dalam istilah fiqh.8Dalam istilah fiqh disebut dengan

istilah thalak yang berasal dari akar kata al itlaq yang artinya melepaskan

atau meninggalkan.9 Dalam syariat islam, thalak melepaskan ikatan

pernikahan atau mengakhirinya.10

Thalak tanpa adanya alasan merupakan

sesuatu yang dimakruhkan.11

Secara etimologi, berasal dari bahasa arab yang berarti bebasnya

seorang perempuan dari suaminya. Seperti halnya kata yang berarti

melepaskan ikatan perkawinan. Abdurrahman Ghazali mendefinisikan

thalak dengan sebuah upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan

sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi

suaminya, dan ini terjadi dalam thalak ba‟in, sedangkan arti mengurangi

pelepasan ikatan-ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi

suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak

suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang

hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj‟i sedangkan menurut pasal 117

kompilasi hukum islam thalak adalah ikrar suami dihadapan siding

pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

8 Sayuti Una (ed), pedoman penulisan skripsi,(edisi revisi),(Jambi:syariah press,2014),

hlm 14. 9Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah 4, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009, hlm. 2.

10ibid

11 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Ed.

Lengkap, 2008, hlm. 454.

8

Menurut pendapat lain thalak ialah pemisahan suami dari istrinya, atau

pemutusan ikatan yang menggabungkan suami istri yang berdasarkan

sunnatullah. Thalak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya

yang mengancam salah satu pihak baik itu suami maupun istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan

memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi

perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam

menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat

menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk

memberikan pepatah (menasehatinya).12

Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis,

maka syari‟at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk

mempertahankan ikatannya. Namun jika talak lagi dapat dipertahankan,

maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar

atau sebagai jalan darurat.

ا ب ب ه نتز لا تعضه ا تشثا انساء كش ا لا حم نكى ا اي ا انهز ا بعض يا

ه بان عاشش بت بفاحشت ي هأت ا ه الاه ت ه فعس ات ت كش ف فا عش

شا شا كث خ ف جعم الله ه ـا ا ش تكش ا“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

12

Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam,” Jurnal Al-

Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hlm. 417

9

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

banyak”. (Q.S An-Nisaa ayat 19)13

اتهقا الله احصا انعذهة ه ه نعذهت ق ارا طههقتى انساء فطه ا انهب ا سبهكى لا

د الله تهك حذ بت بفاحشت ي هأت ا الاه لا خشج ه ت ب ه ي ه تخشج هتعذ ي

حذث بعذ رنك ايشا نعمه الله لا تذس فقذ ظهى فس د الله حذ“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya

(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah

Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang

baru”. (Q.S At-Thalaq ayat 1)14

ا ه ارا تشاض اج اص كح ه ه ا ه فل تعضه اجه ارا طههقتى انساء فبهغ ى ب

كى ؤي ي كا ي عع ب ف رنك عش خش رنكى اصك نكى بان و الا ان بالله

تى لا تعه ا عهى الله ش اط “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara

yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman

di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan

lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.( Q.S Al-

Baqarah ayat 232)15

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan

talak. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn Abidin dari madzhab

Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram)

kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal

13

Q.S An-Nisaa ayat 19 14

Q.S At-Thalaq ayat 1 15

Q.S Al-Baqarah ayat 232

10

talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya.

Hal ini dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.16

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi

tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat17

:

a) Haram

Hukum menjatuhkam talak berubah dari mubah menjadi haram,

jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada

prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain

setelah terjadinya perceraian.

b) Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin

melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan

keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami

menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam

terdahulu.

c) Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang

suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan

haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai

16

Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum

Islam”,Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016), hlm. 6.

17 Ibid, 7

11

mereka terus-menerus atau karena sumai atau istri tidak mampu

menjalankan kewajibannya masing-masing.

d) Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyia- nyiakan hak-hak

Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah

shalat dan puasa. Jika terus hidup.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut18

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak

menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena

itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin

terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri

sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang

lain. untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai

berikut :

18

Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan

Kabupaten Musi Rawas”, Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), hlm.

165-166.

12

Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan

suami.

Istri yang menjalani masa „iddah talak raj‟i dari suaminya oleh

hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan

kekuasaaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami ynag

dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.

Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad

perkawinan yang sah.

c) Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap

istrinya menunjukan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah

(sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna

wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d) Qashdu (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh

yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai

berikut19

:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud

dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal

karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal

19

Ibid

13

karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf

otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang

belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan

bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur

anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti

talak dan mengetai akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

a) Atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya

kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan

dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam

bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraiannya.

Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain :

a. Talak

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam yaitu20

:

1) Talak raj‟I

Talak raj‟i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya

yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak

20

Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi

Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh,” Jurnal Hukum

Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), hlm. 128-129.

14

ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya

yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2) Talak ba‟in

Talak ba‟in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah

baru, talak ba‟in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak ba‟in ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

Talak ba‟in sughra adalah talak ba‟in tidak memberikan

kesempatan pada suami untuk ruju‟ kembali kepada istrinya

kecuali melalui akad yang baru dan mahar yang baru.

Talak ba‟in kubra adalah talak yang tidak memberikan

peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik

dalam masa „iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad

baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan

suami kedua tersebut telah menyenggaminya, untuk kemudian

istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun dicerai suami

keduanya, hingga masa „iddahnya berakhir.

Dari dua macam talak tersebut, dapat dilihat keadaan istri menjanda, talak

itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam yaitu :

1) Talak sunni

Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri

waktu itu itu tidak dalam keadaan haidh dan dalam masa itu belum

pernah dicampuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena

15

dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa „iddah

dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam

perhitungan „iddah.

2) Talak bid‟iy

Talak bid‟iy adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu

itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya

ialah dengan cara ini „iddah perhitungan „iddah istri menjadi

memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung

„iddahnya.

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain21

:

a) Dari segi masa „iddah, ada tiga yaitu:

1) Iddah haid atau suci

2) Iddah karena hamil

3) Iddah dengan bulan

b) Dari segi keadaan suami, ada dua:

1) Talak mati

2) Talak hidup

c) Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:

1) Talak langsung oleh suami

2) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama

3) Talak lewat hakamain.

b) Khulu‟ (Talak Tebus)

21

Ibid, hlm,129

16

Khulu‟ atau talak tebus itu adalah talak yang dijatuhkan suami

terhadap istri atas permintaan istri dengan pembayaran sejumlah harta

kepada suami22

.

Mengkhuluk istri dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti

talak yang harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci yang tidak

dicampuri sebelumnya kecuali bagi istri dalam keadaan hamil atau tidak

pernah atau telah berhenti (menopouse). Oleh karenanya, dalam khulu‟

tidak terdapat pembagian sunni dan bid‟i sebab khulu‟ terjadi atas

kehendak istri sendiri23

.

Iwad atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam

khulu‟ ini dapat berupa apa pun yang memenuhi syarat untuk menjadi

maskawin, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal berupa

sejumlah harta dapat merupakan pengembalian maskawin yang pernah

diterima dari suami, baik seluruhnya atau sebagian. Wujud „iwad itu

bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan istri.24

Menurut Jumhur fukaha berpendapat bahwa khulu‟ dipandang

sebagai talak bain. Setelah terjadi, khuluk suami dapat kembali

mengawini bekas istrinya dengan akad nikah yang baru, meskipun masih

dalam masa iddah. Ada beberapa ulama seperti Imam Ahmad dan Dawud

Dhairi, juga sahabat Ibnu Abbas, Usman dan Ibnu Umar, yang

berpendapat bahwa khulu‟ itu bukan talak tetapi fasakh (merusakkan

22

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta:

UII, 1999), hlm 82.

23 Ibid

24 Ibid

17

nikah). Menurut pendapat kedua ini khulu‟ tidak mengurangi bilangan

talak yang menjadi hak suami sedang menurut pendapat pertama, khulu‟

dihitung sebagai talak bain apabila dalam khulu‟ dinyatakan jatuh talak

satu, suami tinggal mempunyai hak talak dua kali apabila mereka

kembali melakukan pertama25

.

c) Ta’lik Talak

Di Indonesia berlaku ketentuan setelah melakukan akad nikah

suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan santri untuk

minta dinyatakan telah ditalak suaminya dengan pembayaran iwad.

Beberapa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban suami

untuk memenuhi hak-hak istri. Apabila istri merasa keberatan untuk

menjadi istri, ia dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama atau

petugas-petugas lain yang ditunjuk. Apabila pengaduannya dibenarkan,

istri membayar „iwad yang telah ditetapkan, dan jatuhlah talak satu atas

istri bersangkutan. Menggantungkan jatuhnya talak dengan hal-hal

seperti ini setelah akad nikah disebut “ta‟lik talak”26

.

Bentuk sighat ta‟lik seperti yang dicantumkan dalam buku nikah

dari Departemen Agama sebagai berikut:

a) Sewaktu-waktu saya: meninggalkan istri saya tersebut enam bulan

berturut-turut,

b) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

c) atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu,

25

Ibid 26

Ibid

18

d) atau saya membiarkan dan tidak peduli istri saya itu enam bulan

lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya

kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus

pengaduan dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

pengadilan, dan istri saya membayar uang sejumlah Rp. Sebagai

wujud iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepada

istri saya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan

untuk iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk

keperluan ibadah sosial27

.

Mengucapkan ta‟lik talak tersebut dilakukan dengan suka rela, bukan

merupakan kewajiban undang-undang atau peraturan. Ta‟lik talak

diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan istri, jangan

sampai diperlakukan aniaya oleh suami28

.

d. Ila’

Ila‟ adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat

bulan atau lebih dengan asma Allah, atau dengan salah satu sifat-

sifatNya, atau dengan suatu ta‟lik talak yang amat sukar dilaksanakan

apabila suami mengumpuli istrinya.29

Suami yang menyatakan ila‟, bersumpah tidak akan menumpuli

istrinya, diberi kesempatan menunggu selama empat bulan. Apabila

dalam masa empat bulan itu suami terus bergaul dengan istrinya, Allah

Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun, apabila suami

27

Ibid, hlm, 82-83 28

Ibid, hlm, 83 29

Ibid

19

bermaksud menjatuhkan talak, Allah Maha Mendengar dan Maha

Mengetahui. Dalam ketentuan hukum apabila suami bersumpah tidak

akan mengumpuli istrinya, kepadanya diberi kesempatan waktu empat

bulan, apakah akan kembali baik kepada istrinya atau akan dilanjutkan

dengan perceraian30

.

Apabila dalam waktu empat bulan suami tidak kembali berbaikan

dengan istrinya, menurut pendapat sahabat Ibnu „Abbas, istri itu

dipandang dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan jatuh talak

satu, dan talaknya adalah talak bain sughra (kecil). Suami hanya dapat

kembali hidup bersuami istri dengan bekas istrinya itu dengan melakukan

akad nikah baru. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.31

Imam Malik, Syafi‟i, dan Ahmad berpendapat bahwa istri itu tidak

dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan berlalunya masa empat

bulan. Namun, suami hendaklah diperintah untuk memilih, apakah

kembali berbaikan dengan istrinya, berarti menarik sumpahnya atau

menyatakan talak terhadap istrinya. Apabila suami tidak mau

menentukan salah satu dari dua macam hal itu, hakimlah yang

menyatakan talak atas istri itu.32

e. Zhihar

Zhihar diartikan sebagai kebiasaan suami menjatuhkan talak

kepada istrinya dengan mengatakan, “Engkau terhadapku seperti

punggung ibuku. Menyamakan istri dengan punggung ibu, berarti

30

Ibid, hlm, 83-84 31

Ibid 32

Ibid

20

memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang

mengatakan satu bentuk dari perceraian itu dibatalkan oleh Islam.

Apabila suami mengatakan dhihar kepada istrinya, istrinya haram untuk

dikumpuli kecuali setelah suami membayar kifarat berupa

memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, hendaknya suami puasa

dua bulan berturut-turut. Dan apabila masih tidak mampu, hendaknya

memberi makan enam puluh orang miskin33

.

f. Fasakh

Kata fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh

sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau

membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung34

.

Fasakh dapat terjadi karena ada hal-hal yang membatalkan akad

nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru

dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan berlangsung35

.

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan adalah fasakh

yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas. Sedangkan fasakh yang

tidak memerlukan keputusan pengadilan atau dapat dikatakan fasakh

yang terjadi atas kekuatan hukum adalah fasakh yang disebabkan oleh

hal-hal yang cukup jelas36

.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri

dengan alasan-alsan sebagai berikut:

33

Ibid, hlm, 84-85 34

Ibid, hlm,85 35

Ibid 36

Ibid, hlm, 86

21

1) Suami sakit gila

2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan

sembuh, seperti penyakit lepra.

3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan

hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.

4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah

terhadap istri.

5) Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau

kedudukan suami.

6) Suami maqfud, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah

masih hidup atau telah mneinggal dunia dalam waktu cukup lama

(misalnya empat tahun).37

Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, jika

suami menjumpai bahwa istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin

mendatangkan ketenteraman dan pergaulan baik dalam perkawinan yang

semula tidak diketahuinya, maka dapat mengadukan kepada pengadilan

untuk di fasakh perkawinannya.38

Fasakh bisa juga diminta oleh kedua belah pihak suami dan istri.

Misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh

mempunyai hak khiyar, apakah akan melangusngkan perkawinan ataukah

akan minta fasakh. Hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan

37

Ibid, hlm, 86 38

Ibid

22

bersama antara suami dan istri, tetapi dapat juga diajukan oleh salah

satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip

perkawinan dalam agama Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara

kedua belah pihak yang bersangkutan.39

Akibat-akibat fasakh adalah sebagai berikut40

:

a) Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh tidak dapat

dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama

sebagai suami istri, maka mereka harus melakukan akad yang baru.

b) Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami.

Dengan demikian, suami istri yang akad nikahnya pernah dilakukan

oleh walinya pada waktu mereka masih anak-anak dibawah umur

Apabila mereka tiba-tiba berkeinginan untuk kembali hidup sebagai

suami istri, maka harus melakukan dengan akad nikah yang baru.

g. Li‟an

Li‟an artinya sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya

terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Suami melakukan

lian apabila ia menuduh istrinya berzina tanpa saksi kecuali diri sendiri.

Hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu didera delapan

puluh kali. Hukuman menuduh zina hanya dapat dihindari apabila suami

bersedia bersumpah lima kali; empat kali ia bersumpah, “Saya bersaksi

kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya Fulana berbuat zina itu,

39

Ibid, hlm, 87 40

Ibid

23

saya di pihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya adalah anak zina,

bukan anak saya.” Yang kelima setelah dinasehati hakim, suami

mengatakan, “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya

dipihak yang berdusta41

.”

Akibat dari ucapan sumpah li‟an suami adalah sebagai

berikut42

:

1) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina (qadzaf)

2) Dilakukan hukuman zina terhadap istri

3) Hubungan perkawinan terputus

4) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada

ibunya

5) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali

sebagai suami istri.

Pihak istri setelah suami menyatakan sumpah lian itu hanya dapat

terhindar dari hukuman zina apabila bersedia menyatakan sumpah lian

pula. Dalam hal ini istri mengucapkan, “Saya bersaksi kepada Allah,

bahwa suamiku Fulan dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang

berdusta.” Sumpah demikian itu diucapkan empat kali, dan yang

kelimanya setelah dinasehati oleh hakim, istri mengatakan “Saya besedia

menerima murka Allah apabila suami di pihak yang benar.”

41

Ibid 42

Ibid, hlm, 88

24

h. Nusyus dan Syiqaq

Nusyus artinya membangkang. Yang dimaksud nusyus adalah

membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan.

Membangkang terhadap kewajiban-kewajian dalam hidup perkawinan

dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami.

Nusyus pada pihak istri terjadi apabila dia melalaikan kewajiban-

kewajiban sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau

bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang- orang

yang tak disukai suami, keluar rumah tanpa izin suami, dan lain-

lainnya.43

Syiqaq merupakan tahap perselisihan suami istri setelah nusyus

yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian. Syiqaq

dapat terjadi disebabkan oleh kedua belah pihak suami dan istri, dapat

pula disebabkan oleh salah satu, suami atau istri. Syiqaq yang terjadi

disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri misalnya karena adanya

perbedaan watak yang amat sulit dipertemukan. Masing-masing bertahan

pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan

rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung

reda. Syiqaq yang disebabkan oleh suami, mislanya perlakuan suami

yang amat sewenang-wenang terhadap istri sehingga sangat berat bagi

istri untuk dapat bertahan sebagai istri. Syiqaq yang terjadi dari pihak

istri, misalnya sikap nusyus yang tidak dapat ditundukan suami dngan

43

Ibid, hlm 88

25

jalan bertahap, nasihat, pisah tempat tidur, dan pukulan yang menjadi hak

suami memberi pelajaran kepada istrinya44

.

Jika syiqaq benar-benar tidak dapat diatasi, dan menurut

pertimbangan para hakim lebih maslahat apabila diceraikan saja antara

suami dan istri bersangkutan, dalam menceraikan keduanya itu dapat

diajukan pertanyaan apakah hakam berkedudukan sebagai wakil suami

istri atau mempunyai kuasa penuh untuk menentukan keputusan. Dalam

hal pertama hakam berkedudukan sebagai wakil suami istri bersangkutan,

mereka hanya dapat bertindak apabila mendapat persetujuan suami dan

istri yang mewakilinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Syafi‟i dalam salah satu riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu

riwayat yang paling mahsyur. Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu

Tsaur, ulama-ulama Dhairi, Syiah Ja‟fariyah, dan Syiah Zaidiyah juga

berpendapat demikian45

.

5. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 di tegaskan talak

adalah “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 129, 130, dan 131.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai hal-

hal yang bersangkutan tentang talak secara terperinci hanya terdapat

masam-macam talak yaitu disebutkan pada pasal 118, 119, 121, 122 yaitu :

44

Ibid, hlm 90 45

Ibid

26

Pasal 118

Talak Raj‟i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

Talak Ba‟in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi

boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak Ba‟in Sughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

a. Talak yang terjadi qabla dan dukhul

b. Talak dengan tebusan atau khuluk

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120 Talak Ba‟in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali,

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas, istri, menikah

dengan orang lain dan kemudian tejadi perceraian ba‟da al dukhul dan

hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan

terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci

tersebut.

Pasal 122

Talak bid‟i adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dilarang,

yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri yang sedang suci dan

tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talka, atau

berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih jelasnya dalam pasal 116 KHI

dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan

kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-

alasan tersebut adalah :

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut

27

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau

hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangusng.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau, penganiyayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.

6) Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7) Suami melanggar ta‟lik talak

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.46

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak

adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian

adalah:

a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan

Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat,

46

Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam,” Jurnal Al-

„Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hlm. 418.

28

kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan

Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui

perwakilan Republik Indonesia setempat.47

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan

talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan

gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada

Pengadilan Agama.

6. Perceraian di masa Pandemi

Lantas bagaimana musibah virus corona yang tengah menimpa warga

dunia, khususnya di negara kita tercinta ini, yang banyak mengakibatkan

efek mati di semua sektor, terlebih di sektor ekonomi.Yang mengakibatkan

perceraian di masa Pandemi corona ini meningkat di beberapa daerah di

Indonesia.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Cianjur, tingkat perceraian di

Cianjur meningkat.Jumlah pendaftar gugatan dalam satu hari mencapai 50

orang. Hingga kini, terdaftar 2.029 perkara gugatan cerai karena alasan

ekonomi.

Antrean pendaftaran gugatan cerai di kantor Posbakum Pengadilan

Agama Cianjur mengalami peningkatan sejak dibukanya layanan jelang new

normal. Kasus gugat perceraian ini hampir 80 persen didominasi kaum

wanita. “Dari Januari hingga saat ini, tingkat perceraian di Cianjur dengan

47

Ibid

29

adanya pandemi meningkat.Dari 2029, sebanyak 1.613 gugatan cerai dan

416 perkara permohonan. 80 persen adalah cerai gugat, “ kata humas

Pengadilan Agama Cianjur Fajar Hermawan.48

Sedangkan pernikahan merupakan Mitsaqan Ghalizan yaitu suatu

perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan mewujudkan

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahgia

dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985).

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Din Syamsudin yang menggunakan

istilah mitsaqan ghalizan dalam konteks kesepakatan para founding

father ketika merumuskan dasar negara Indonesia mereka bersepakat siap

menerima konsekuensi dari perjanjian itu yang berupa perjuangan

mempertahankan keutuhan NKRI dari segala ancaman marah bahaya

Lalu bagaimana sikap seorang pasangan suami-istri ketika diuji

dengan wabah virus corona yang diberikan Allah SWT saat ini?Karena

wabah ini berdampak pada segala hal. Terutama dalam paktor ekonomi bagi

seluruh waga Indonesia.

Paktor ekonomi penyebab utama yang memicu tingginya tingkat

perceraian, karena dimasa wabah virus corona ini seluruh warga Indonesia

harus dikarantina,ss yang menyebabkan peningkatan stres, kebosanan,

emosi, dan ekonomi.Menyikapi kasus ini, penulis mengutip dari Ustadz

Setyadi Rahman dalam Khutbahnya di Majalan Suara

48

Warta Ekonomi.co.id, Kasus Perceraian Meningkat di Tengah Pandemi

30

Muhammadiyah mengatakan pandemi mesti dianggap sebagai ujian dari

Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firmannya:

ا تشجع ان ش فتت انخ كى بانشهش به ث كم فس راىقت ان

Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian dan cobaan

(yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu di

kembalikan” (Q.S Al-Anbiya : 35)

Lebih lanjut lagi sikap terbaik menghadapi ujian berupa serangan

virus corona adalah pertama, berikhtiar menghindari dengan memperhatikan

hukum kausalitas Sunnatullah, misalnya mengikuti protokol kesehatan

WHO. Kedua, kita bertawakkal sepenuhnya kepada Allah setelah

berikhtiar.Bahkan kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh

pemerintah dalam mennanggulangi pademi covid-19 ini.

Ketiga, jangan melupakan bahwa Allah SWT sebagai pencipta

scenario virus corona kita memohon pertolongannya. Pandemi akan musnah

dengan cepat jika Allah menghendakinya. Dalam hadits

disebutkan “Tidaklah ada sesuatu yang lebih besar pengaruh di sisi Allah

Ta‟ala selain do‟a” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).49

7. Nafkah ekonomi dalam keluarga

Dalam masalah keluarga , nafkah merupakan salah satu masalah

penting yang telah diperhatikan oleh Islam. Karena nafkah merupakan

kewajiban suami dan hak istri.Ulama Fiqih sependapat, bahwa nafkah yang

harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-

49

https://ibtimes.id/memaknai-mitsaqan-ghalizhan-dalam-pernikahan-di-tengah-pademi/

31

hari seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.50

Dalam shigot taklik talak

tersebut, jika suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut

dan istri tidak rhido maka jatuh talak satu, ataupun wanita dapat menggugat

cerai suaminya.

Apabila antara suami dan istri timbul suatu permasalahan yang dapat

menimbulkan suatu keadaan yang menyiksa dan menyakitkan, maka

dibolehkan adanya perceraian.51

Perceraian adalah putusnya perkawinan,

dalam istilah hukum islam perceraian disebut dengan thalaq artinya

melepaskan atau meninggalkan.52

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa suami

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

anak

c. Biaya pendidikan bagi anak53

Adapun menurut ijma‟ sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban

suami membelanjai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu

berbuat durhaka.54

50

M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Hal 213 51

AbdurRahman, perkawinan dalam syariat Islam,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),

hlm.80 52

Beni A.Saebani,Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang,0p.Cit.,hlm.52 53

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 2 dan 4

32

F. Tinjauan Pustaka

1. Dede Rohyadi, dengan judul skripsi Perceraian di luar Prosedur Peradilan

Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasik Malaya dan Akibat Hukum,

pada tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa di kecamatan Sodong

hilir hampir semua perceraian di lakukan di luar pengadilan, karena

mereka menganggap perceraian adalah urusan keluarga yang harus

ditutupi dan agama sendiri memperbolehkannya.

2. Anda Faridah, dengan judul “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami

Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.). Penelitian ini berfokus pada

gambaran tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim

dalam memutuskan Perkara No: 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk dan bagaimana

tinjauan hukum islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim

dalam memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa pertimbangan yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan

perkara perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan

tergugat yang sedang dalam kondisi yang tidak baik dikarenakan perilaku

tergugat yang seorang homoseksual sehingga ia melalaikan kewajibannya

sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.

Hukum islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh

majelis Hakim, karena perilaku homoseksual memang merupakan perilaku

menyimpang yang tidak dibolehkan dalam islam.

54

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Hlm

33

3. Suni, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Cerai Gugat

Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum

Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)”.

Penelitian itu bertujuan mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang

cerai gugat istri akibat suami di penjara menurut hukumislam dan hukum

positif. Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut

islam perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun

tetapi mengucapkan kepada syarat dan rukun cerai sesuai syariat islam.

Hal ini dibolehkan selama kedua belah pihak memiliki dasar yang atau

alasannya yang kuat untuk bercerai menurut hukum islam dimana salah

satu pihak tidak memberikan nafkah lahir batin dalam pernikahan selama

tiga bulan berturut turut dan kekerasan rumah tangga dan juga baik suami

atau istri masuk penjara lebih dari 5 tahun dalam hukum islam cerai halal

dibolehkan baik yang menggugat adalah istri atau suami namun dibenci

Allah SWT sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang

diajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara dibolehkan

selama keduabelah pihak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai

dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

perceraian hal ini istri menggugat cerai menjadi halal apabila memang

suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga

untuk memberikan nafkah lahir dan batin.

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat

digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi

34

yang penulis tulis dengan skripsi yang terdahulu sama-sama meneliti

tentang permasalahan dalam perceraian. Perbedaannya skripsi hasil studi

terdahulu dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada jenis penelitian

dan lokasi penelitian, bahwasanya skripsi ini merupakan kajian pada

pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara

dan dekumentasi, sedangkan skripsi hasil studi terdahulu menggunakan

kajian perpustakaan pada pendekatan kuantitatif memfokuskan pada

putusan hakim.

35

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan berbagai bahan dan

data yang diperlukan, mengandung kebenaran yang objektif, dan harus relevan

dengan permasalahan yang dikaji sehingga penulisan skripsi ini memiliki

kualifikasi sebagai sistem tulisan yang profosional penulisan menggunakan mtode

penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jambi, Kota Jambi

Provinsi Jambi.Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat

memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan

proposal skripsi ini.

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang berlokasi di

Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A Kota Jambi Provinsi Jambi. Dalam

penulisan ini permasalahan utama yang ingin diteliti adalah

“Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu kepada

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta morma-norma hukum

yang ada dalam masyarakat.Selain itu, dengan melihat singkronisasi

suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

36

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data ini yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berdasar dari

data lapangan dan diperoleh dari responden.55

Data primer di dapat dari

hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Jambi seperti

Panitera Muda Hukum, Panitera muda Pemohon dan Hakim. Data

primer dalam penelitian ini juga berupa arsip perkara dari Pengadilan

Agama Jambi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara

dan diperoleh dengan cara megutip dari sumber lain.56

Baik berupa

undang-undang dan artikel yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data

sekunder, data primer terdiri dari :

1) Al-Qur‟an dan Hadist

2) Wawancara Panitera muda hukum Pengadilan Agama Jambi.

3) Wawancara Panitera muda pemohon Pengadilan Agama Jambi

4) Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi

Data sekunder terdiri dari :

1. Materi yang terdapat dalam buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan

literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan judul

skripsi.

55

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi (Bandung:

alfabeta, 2017), hlm 71 56

Sayyuti Una (ed), Pedoman penulisan skripsi…. hlm 34-35

37

c. Instrumen Pengumpulan Data

pengumpulan data adalah alat yang digunakan Instrumen untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif,

alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human

instrument)57

.Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan

masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (field research),

penulis menggunakan tiga instrumen data berupa dokumentasi dan

wawancara.

1). Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun

dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan

dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai

jumlah perceraian yang dilakukan dimasa pandemi yang masuk di

pengadilan Agama Jambi pada tahun 2020, serta salinan penetapan

hakim yang berhubungan dengan penetapan perceraian di Pengadilan

agama Jambi pada tahun 2020. Serta dokumen lainnya yang

mendukung data primer peneliti.

57

Sayuti Una(ed), Pedoman Penulisan Skripsi. .. .,hlm 37

38

2). Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai58

.

Mawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari

responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai

validitas dan realibitas.Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk

mendaptkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan pada para informan.Dalam melakukan penelitian

ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu

hakim Pengadilan Agama Jambi, Panitera Muda Hukum dan Panitera

muda Permohonan. Wawancara ini digunakan untuk mengadili data

dari sumber aslinya yakni hakim pengadilan Agama Jambi mengenai

pertimbangan hakim dalam menetapkan perceraian yang dilakukan

dimasa pandemi pada tahun 2020..

d. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila

penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan

populasi dan sampel59

.Baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga

menjelaskan kapan waktu (tahun berapa atau bulan apa) penelitian

dilakukan. Jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan

58

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,

(jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138. 59

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi,. ... . .,hal. 62.

39

mengenai batasan waktu tersebut.Dalam penelitian ini, unit analisisnya

adalah Kantor Pengadilan Agama kelas 1A Jambi. Penetapan unit

analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan

populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen

yang berasal dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi dan

informasi-informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja.

Maka yang menjadi informannya adalah: Hakim Pengadilan

Agama Sengeti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sengeti,

Panitera Muda Permohonan. Jadi, keseluruhan informannya berjumlah

3 orang.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalaam

periode tertentu. Menurut Miles dan Hbermaan analisis data kualitatif

adalah suatu proses analisis yang terdiri dri tiga alur kegiatan yang

terjadi secara bersamaan, yitu data reduction, data display dan

verifikasi.60

a. Reaksi Data (Data reduction)

Reaksi Data (Data reduction)adalah merangkum, memilih data-data

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema

dan polanya.Artinya data-data umum yang diperoleh selama

penelitian di Pengadilan Agama Jambi.Data-data penelitian

60

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (jakarta:

Bumi Aksara, 2008), hlm 85.

40

dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi

gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk

mengumpulkan data selanjutnya.61

b. Penyajian data atau data display

Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data

dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan.Semuanya

dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk

yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan kegiatan di akhir

penelitian kualitatif.Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan

melakukan verifikasi, baik dari segi makna mapun kebenaran

kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu

dilaksanakan.

3. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka

penulis menyusun jadwal sebagai berikut:

61

Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan (pendekatan kualitatif), (Bandung:

Alfabet,2016), hlm 338.

41

Tabel I

Jadwal Penelitian

No

. Kegiatan

Tahun 2019-2020

Okto

ber

Desem

ber

Januari

Juni

Okto

ber

Novem

ber

Desem

ber

1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 4

1. Pengajuan

Judul

x

2. Pembuatan

Proposal

x X

3. Penunjukan

Dosen

Pembimbing

X

4. Keluar Jadwal

Seminar

X

5. Ujian Seminar

Proposal

X

6. Pengesahan

Judul

X

7. Surat Izin

Riset

X

8. Pengumpulan

Data

X X X X X

9. Pengelolaan

dan Analisis

Data

X

10. Bimbingan dan

perbaikan

Skripsi

X X

11. Agenda dan

Ujian Skripsi

12. Perbaikan dan

Penjilidan

42

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Jambi62

Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka,

namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara dalam ruang lingkup

Hukum keluarga diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam.

Eksistensi Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang- Undang No. 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan

dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan

Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai salah satu

Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan

Umum, Militer dan Tata Usaha Negara) di Negara Republik Indonesia ini.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan

Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar‟iyah diluar Jawa dan Madura yang kemudian diiringi dengan Penetapan

Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang

Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‟iyah di Sumatera.

Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor : B/I/32/1622. Gedung yang ditempati pada waktu itu adalah

bekas kantor Kodim dibelakang Kantor lama Walikota Jambi di depan rumah

sakit Polisi Jalan Raden Mattaher Kota Jambi (menurut suatu sumber

62

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2020 | BAB I | Halaman 1

43

berkantor di Kantor Urusan Agama Batanghari yang terletak di Kebun

Bungo). Kemudian pernah menempati gedung disamping Kantor Departemen

Agama yang sekarang berada di Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota

Jambi dan pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung

yang dibangun di Jl. Ade Irma Suryani dibelakang Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya

PELITA tahun anggaran 1977/1978, kemudian tahun 1998 Pengadilan

Agama Jambi pindah dan menempati gedung sendiri di Jl. Jakarta Kotabaru

Kota Jambi. Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi mendapat dana melalui

DIPA Pengadilan Agama Jambi untuk pembangunan Kantor 2 lantai dengan

luas tanah 3.500 M2. Berikut nama-nama ketua Pengadilan Agama Jambi dari

Masa ke masa :

Tabel II

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Sengeti63

No Nama Masa Jabatan

1. KH. MADJID GHOFAR 1959-1962

2. KH. A. QADIR IBRAHIM 1962-1964

3. KH. M.A. RAHMAN 1964-1978

4. KH. M. SAID MAGWIE 1978-1987

5. DRS. M. ALWIE SYAMSUDDIN 1987-1995

6. DRS. CHAIRUL RIDJAL MUSTOFA, 1995-1999

63

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Jambi Tahun 2021.

44

S.H

7. DRS. H. FACHRORI UMAR, M.HUM 1999- 2003

8. DRS. MAHMUDDIN RASYID 2003-2009

9. DRS. H. BAIZAR BURHAN 2009-2010

10. DRS. H.S. SYEKHAN AL-JUFRI 2010-2012

11. DRS. H. NASRUL K, S.H., M.H. 2012-2013

12. DRA. HJ. ERNI ZURNILAH, M.H. 2013-2015

13. DRS. MUJAHIDIN, M.H. 2015-2019

14. DRA. HJ. ROSLIANI, S.H., M.A. 2019-2020

15. DRS. H. EFRIZAL, S.H., M.H. 2020- 2020 Agustus

16. DRS. LAZUARMAN, M.AG. 2020- Sekarang

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama merupakan pengakuan akan eksistensi dan keberadaan

Peradilan Agama di Indonesia. Undang-Undang ini tidak saja mengatur

kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Peradilan Agama secara eksplisit,

tetapi juga telah mengangkat kedudukan aparatur Peradilan Agama setara

dengan aparatur peradilan lainnya. Bahkan terobosan lain yang dianggap

fenomenal dibawa oleh Undang-Undang ini adalah terkait

dihapusnya keberadaan fiat eksekusi, sehingga Pengadilan Agama diberi

kewenangan penuh mengeksekusi putusannya sendiri sampai kemudian lahir

Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

45

yang mengharuskan penyatuatapan lembaga peradilan (one roof system) di

bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004, terlihat adanya perkembangan signifikan terhadap

Pengadilan Agama Jambi, baik dilihat dari peningkatan anggaran, sarana-

prasarana, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Jambi tahun 2015 – 2020 merupakan gambaran atau

visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Jambi, yang

lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015 – 2020 sebagai proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi Mahkamah

Agung serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi

tersebut adalah

B. Visi Misi Pengadilan Agama Jambi64

a. Visi:

Visi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah „’TERWUJUDNYA

PENGADILAN AGAMA JAMBI YANG AGUNG’’.

Visi Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut merupakan kondisi atau

gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan

dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Jambi dalam

melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan

64

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2020 | BAB I | Halaman 3-4

46

Agama Kota Jambi mengandung pengertian secara kelembagaan dan

organisasional sebagai berikut :

a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Kota Jambi

adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota

Jambi yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Jambi.

b. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Kota Jambi

adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri

dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera,

Sekretaris, Jurusita, serta seluruh bagian yang ada di masing-

masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut

adalah :

a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik,

disegani masyarakat.

b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat

menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap

dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya

tarik.

c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan

berkeadilan bagi masyarakat.

b. Misi

a. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama

Kota Jambi sebagai berikut :

47

b. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jambi;

c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

d. Meningkatkan kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Jambi;

e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Jambi.

C. Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi

Struktur Organisasi adalah bagan yang memuat urutan

kedudukan/jabatan dan para personilnya serta gambaran hubungan dari

masing-masing kedudukan/jabatan. sehingga dapat diketahui tugas dan

tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan tersebut. Struktur

Organisasi Pengadilan Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA

/004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Setelah Ketua

Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015, maka Struktur Organisasi di

Pengadilan Agama Jambi mengalami perubahan. Diantara hal yang

membedakannya adalah adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris

serta terdapat nomenklatur baru pada jabatan di bagian Kesekretariatan.

48

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi pasca Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Jambi

tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan

prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan

yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi

sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari

suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di

Pengadilan Agama Jambi seperti pada bagan struktur di atas yaitu :

49

D. Tugas Pokok Dan Fungsi65

1. Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan, mengawasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua

Pengadilan Agama Jambi dalam hal merencanakan dan melaksanakan

tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama

Jambi serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada

ketua Pengadilan Agama Jambi ;

3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti

berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang

menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai

dengan minutasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan

program kerja Pengadilan Agama Jambi

4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Jambi dalam merencanakan dan melaksanakan

pelayanan tekhnis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan

penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan

tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab

kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi ;

65

Dokumentasi Pengadilan Agama Jambi 2020.

50

5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan

Ketua Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan tugas dan

memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan

bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung

Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta

memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan dan

menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek ; serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama

Jambi ;

6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada

kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab

kepada Panitera.

7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas

pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut

laporan/bertanggung jawab kepada anitera.

51

8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada

kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab

kepada Panitera.

9. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada

urusan umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada

urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi tugas

pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta

menggerakkan seluruh akhtivitas pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi

dan Informasi Pengadilan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

52

12. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan

membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan

kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan

pengetikan.

13. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua

Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta

bertanggung jawab kepada Panitera. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan

fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua

Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada

Panitera

53

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi

Rincian perkara yang diterima menurut Jenis Perkara Tahun 202066

:

NO JENIS PERKARA JUMLAH

1 CERAI GUGAT 727

2 CERAI TALAK 216

3 WALI ADHAL 6

4 ISBAT NIKAH 46

5 GUGAT WARIS 9

6 PENGANGKATAN ANAK 0

7 IZIN POLIGAMI 2

8 PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 4

9 PENETAPAN WALI 5

10 DISPENSASI NIKAH 81

11 PAW 38

12 PERLAWANAN EKSEKUSI (DERDEN

VERZET) 0

13 EKONOMI SYARIAH 2

14 HAK ASUH ANAK 4

15 HAK TANGGUH PELELANGAN 0

16 WASIAT 0

17 WAKAF 0

18 HIBAH 1

19 ASAL USUL ANAK 1

20 PEMBATALAN PERKAWINAN 1

21 LAIN-LAIN 4

Jumlah 1.147

Pada masa pandemi Covid 19 ini kasus perceraian cukup tinggi. Seperti

halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi, kasus perceraian

selama masa pandemi juga tidak jauh bedanya dengan sebelum terjadinya

pandemi jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Hal ini berdasarkan

penurutan dari hasil wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Kota

66

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2020 | BAB II| Halaman 19

54

Jambi.

Seperti yang kita lihat pada tabel rincian perkara yang masuk di

Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun 2020, terlihat bahwa angka

perceraian begitu tinggi, yang mana perceraian ini di ajukan oleh seorang istri

atau disebut (Cerai Gugat) ada 727 perkara yang masuk ke Pengadilang

Agama Jambi, sedangkan perkara cerai yang diajukan oleh suami atau (Cerai

Talak) ada 216 perkara yang masuk, dapat peneliti simpulkan bahwa

perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Kota jambi di tahun 2020

pada masa pandemi banyak diajukan oleh istri.

Sebagaimana Panitera Muda Hukum menyampaikan dari hasil dari

wawancara peneliti bahwasanya peningkatan angka perceraian di Pengadilan

Agama Jambi tidaklah jauh berbeda atau tidak terlalu berpengaruh, malahan

dengan masa yang sulit ibu panitera mengatakan pengajuan malah tambah

jadi karena perekonomian yang mencekik.

“Angaka percerai selama pandemi tidak ada pengaruhnya, yang namanya orang mengajukan itu tetap ada, bahkan dikarenakan masa sulit malahan

semakin menjadi orang yang mengajukan perceraian, karena akibat dari

perekonomian yang mencekik, dari perekonomian itu mereka sering

melakukan pertengkaran hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai, jelas

ibu Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi”67

67

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan

Agama Jambi kelas 1 A.

55

Rincian perkara yang diterima menurut Jenis Perkara Tahun 201968

:

Sebagai perbandingan dari sebelum terjadinya Covid-19 perlu peneliti

bandingakan bahwasanya pada tahun 2019 yang tercatata dalam tabel rincian

perkara di tahun 2019 angka perceraian juga cukup tinggi. Namun setelah

masuk masa pandemi pada tahun 2020 angka perceraianpun tidak begitu

menurun, walau dengan situasi sulit, prosedur juga beda dari biasanya

masyarakat Kota Jambi yang ingin mengajukan perceraian juga banyak,

68

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2019 | BAB II| Halaman 20

NO JENIS PERKARA JUMLAH

1 CERAI GUGAT 856

2 CERAI TALAK 253

3 WALI ADHAL 4

4 ISBAT NIKAH 42

5 GUGAT WARIS 4

6 PENGANGKATAN ANAK 0

7 IZIN POLIGAMI 4

8 PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA 14

9 PENETAPAN WALI 1

10 DISPENSASI NIKAH 37

11 PAW 48

12 PERLAWANAN TERHADAP

HUKUM 0

13 EKONOMI SYARIAH 3

14 HAK ASUH ANAK 0

15 HAK TANGGUH PELELANGAN 0

16 WASIAT 0

17 WAKAF 0

18 LAIN-LAIN 12

Jumlah 1.278

56

terlihat bahwa pada tahun 2019 ada 1109 perkara peceraian di Pengadilan

Agama Kota Jambi, sedangkan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi ada

943 perkara perceraian, dalam artian bahwasanya tingakat percerai tidak

begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemi, walau prosedur yang berbeda

dari sebelumnya dan juga proses persidangan juga berbeda, hal ini tidaklah

menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanyan kasus perceraian di Pengadilan

Agama Kota Jambi Kelas 1 A cukup tinggi, yang perkiraannya saat terjadi

penyebaran virus Covid-19 akan terjadi penurunan, karena prosedur

pengajuan permohonan perceraian yang dilakukan melalui media online, dan

juga persidangan melalui zoom atau darig, yang mana penulis merasa

msyarakat tidak mau ribet karena masih banyak masyarakat yang gagap

dalam kecangihan teknologi seperti sekarang ini, namu hal itu salah karena

perceraian yang terjadi di masa pandemi ini, tidaklah jauh angkanya dari

tahun sebelum terjadinya pandemi. Yang mana dari hasil tabel rincian perkara

yang masuk pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang

disebut sebagai (Cerai Gugat), hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Jambi menyebutkan perceraian terjadi karena perekonomian yang

mencekik saat pandemi, sehingga terus menerus rumah tangga terjadi

perselisihan dan mengakibatkan perceraian.

57

B. Alasan Para Pihak Mengajukan Perceraian

Tabel III Faktor-faktor Penyebab Perceraian :

1. Faktor Perselisihan, Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi

memang rentan sekali akan terjadinya perceraian yang terjadi. Faktor ini

bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa

menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga

memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Untuk faktor ini banyak jumlahnya yaitu 689, wajar jika jumlahnya

banyak karena memang rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap

pasangannya yang sering mengajak bertengkar.

Sebagaimana Ketua Pengadilan Agama Jambi menyampaikan dari

hasil dari wawancara peneliti bahwasanya faktor perselisihan,

pertengkaran yang mengakibatkan perceraian tidaklah jauh dari masalah

NO PENYEBAB PERCERAIAN JUMLAH

1 Zina 0

2 Mabuk 0

3 Madat 1

4 Judi 0

5 Meninggalkan salah satu pihak 68

6 Dihukum 2

7 Poligami 0

8 KDRT 23

9 Cacat Badan 0

10 Perselisihan dan pertengkaran terus

menerus 689

11 Kawin Paksa 0

12 Murtad 1

13 Ekonomi 89

Jumlah 873

58

keuangan, perselingkuhan, martua ikut campur, tidak bisa mendapat

keturunan.

“Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi penyebabnya adalah tidak jauh dari masalah keuangan, seorang istri merasa tidak terpenuhi

keuangan rumah tangganya dan suami memiliki penghasilan yang kecil

atau tidak menentu hal ini lah menjadikan konflik yang sampai

membawa ke renah perceraian, dan juga kami juga menemukan masalah

perselingkuhan, terkadang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh

suami namun bisa juga istri, hal ini juga salah satu pemicu terjadinya

konflik di dalam rumah tangga, yang ketiga karena martua ikut campur

dalam urusan rumah tangga, sehingga salah satu pihak merasa tidak

nyaman sehingga rumah tangga trus menerus terjadi perselisihan, yang

ke empat karena mandul atau belum bisa memberi keturunan. Inilah

salah faktor yang membuat perselisihan dalam rumah tangga yang

mengakibatkan perceraian sering terjadi, dan faktor ini adalah yang

paling dominan dalam kasus perceraian”69

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di

dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua

kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang

membuat semua menjadi sulit. Penyebab masalah ekonomi ini

disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang

dengan apa yang telah suami berikan, dan istri juga selalu menuntut lebih

kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak

apalagi di zaman modern ini. Yang kedua suami kurang mengemban

amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang

mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa

mempedulikan istrinya.

Untuk faktor ekonomi bisa dikatakan tinggi karena jumlahnya

69

Wawancara dengan bapak Lazurman selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi kelas 1 A.

59

dikatakan banyak yaitu berjumlah 89 perkara. Faktor ini juga dikatakan

faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang

terjadi walaupun tidak menjadi faktor utama. Tetapi faktor ini tetap

menjadi faktor yang dominan.

“Faktor ekonomi cukup dominan mengenai masalah perceraian, adapun

pada saat pandemi Covid-19 ini faktor ekonomi yang terjadi karena

banyaknya kariawan yang di PHK yang mana mereka yang melakukan

perceraian tersebut adalah mereka yang di PHK dari pekerjaanyan,

sehingga tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga dengan seorang istri

yang tidak bisa menerima cobaan tersebut yang mana mereka

membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga namun tidak

terpenuhi, maka dari itu mereka melakukan perceraian. Yang kedua

permasalahan seorang suami yang terjerat hukum yang didominasi oleh

kasus pencurian dan penyalahgunaan narkotika sehingga mereka tidak

bisa menafkahi istri dan anak-anaknya karena harus menjalani masa

tahanan, dan istri tidak bisa bertahan hingga melakukangugatan

perceraian”70

Sebagaimana ynag disampaikan oleh Ibu Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama jambi bahwasanyanya permohonan pengajuan

perceraian banyak juga diakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat

mencekik pada saat pandemi, yang mana rumah tangga terus menerus

terjadinya perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian, perselisihan

terjadi akibat dari kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1)

Undang- Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa

suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam

70

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan

Agama Jambi kelas 1 A.

60

pengaturan Undang- Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya

nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan

si suami.71

Hal ini juga diperjelas dalam kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) juga eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2)

KUHPer, ynag mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi

istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut

sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.72

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian pasangan suami istri dalam waktu yang cukup lama,

suami tidak pernah ada di rumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan

itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang

seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari

tanggung jawabnya.

Untuk jumlah dari faktor meninggalkan salah satu pihak terbilang

banyak yaitu 68 perkara karena faktor ini mendominasi terjadinya

peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19.

Bahwa atas dasar uraian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1

tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b yag berbunyi perceraian dapat terjadi

karena alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2

71

Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai

Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi” Jurnal Ilmiah Universitas

Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019), hlm 38. 72

Ibid

61

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain di luar kemampuannya.73

4. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepada salah satu pihak

yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan

sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak

hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota

badan. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan

batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua

penderitaan yang membahayakan dirinya.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor yang

mendominasi terjadinya peningaktan perceraian pada masa pandemi

Covid 19 jumlahnya hanya 23.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana

dikemukakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga.74

73

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b 74

Ibid, Hlm 39

62

5. Dihukum Penjara

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami

di penjara. Karena selama di penjara istri tidak mendapatkan nafkah dari

seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah yang

menjadikan istri mengajuka cerai ke Pengadilan. Mungkin bagi istri ini

adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri

perkawinannya. Proses perceraian di Pengadilandapat dilakukan atas

kehendak istri disebut cerai gugat.

Untuk faktor dihukum penjara sedikit sekali jumlahnya karena

hanya satu jumlahnya, faktor ini juga tidak mendominasi terjadinya

peningaktan kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi Covid

19.

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya melalui

pengadilan untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan

perkawinan dengan disertai atau tanpa „iwadh (pengganti) berupa uang

atau barang kepada suami.75

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115

KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan

sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak

berhasil pasal 39, sebagai berikut76

:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan.

75

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19

Di Pengadilan Agama Salatiga, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. 76

Ibid

63

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami dan istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut77

:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sudah disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat

yang membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sumai/istri.

6) Antara suami dan istri terus ada harapan untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.

77

Ibid, Hlm, 84

64

C. Proses Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama

Jambi

Seperti yang sudah peneliti tuliskan di atas yang mana percerai dimasa

pandemi banyak sekali faktor penyebabnya, dari berbagai faktor yang telah

peneliti temukan dari hasil wawancara dan amati dari laporan tahunan

Pengadilan Agama Jambi maka yang paling dominan adalah faktor

perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi, sebetulnya kedua faktor

tersebut sangatlah berkaitan sekali, karena awal dari kekurangan biaya

penghidupan sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami istri,

sehingga berakibat patal yaitu perceraian. Bahkan pandemi tidaklah menjadi

alasan para pihak yang berperkara untuk bercerai, hal ini sebgaimana peroses

proses perceraian dimasa pandemi sedikit begitu sulit, namun angka

perceraian tetap meningkat, adapun proses perceraian tersebut dijelaskan oleh

ibu panitera muda hukum Pengadilan Agama Jambi dalam wawancara:

Selama perkara perceraian di masa pandemi setiap pengadilan mempasilitasi

dengan aplikasi zoom dan dihubungkan ke Pengadilan Agama Jambi, jadi

saat persidangan dilakukan hakim memlakukan pertanyaan pertanyaan dari

jarak jauh dan dipandu dari jarak jauh, ada juga beberapa kasus cerai talak

yang dilakukan dari jarak jauh, dikarenakan masa covid maka ia harus

menjatuhkan talak nya dari jarak jauh, bahkan ada perkara yang mana

pemohon lagi terkena covid dan sedang di isolasi maka persidangan tetap

dilanjukan dengan cara lewat zoom, jadi intinya proses persidangan dimasa

pandemi tetap berjalan seperti biasaya hanya system nya saja yang

berbeda.78

Kita juga perlu tau bahwa jauh sebelum datang corona Mahkamah

Agung juga sudah mempersiapkan persidangan pendaftaran perkara secara

78

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan

Agama Jambi kelas 1 A.

65

daring, yang mana pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga

peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan

sebuah aplikasi, yaitu e-Court. Aplikasi tersebut diharapkan dapat

memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan.

“Jauh sebelum corona sebenarnya persidangan secara daring sudah

dipersiapakan oleh Mahakamah Agaung yang dinamakan e-Court jadi

memang tidak ada alasan, untuk tidak terlaksananya persidangan perkara

yang telah diajukan”79

Apa itu e-Court80

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara

Secara , Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan

Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring.

Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah e-Filing

(Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar

Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan

Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara

Di Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun

2018). Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan

beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang

selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa

79

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan

Agama Jambi kelas 1 A. 80

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-

Pengadilan-Secara-Elektronik.html

66

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam

proses penyelenggaraan peradilan.

Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya

pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien

menjadi latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan

perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah

tuntutan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah

tidak diragukan lagi.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya proses perceraian di Pegadilan

Agama Jambi tetap berjalan seperti biasanya yang mana hanya berbeda dalam

sistem dalam persidangan saja, yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di

ruang sidang Pengadilan Agama, namun pada saat pandemi sidang dilakukan

secara daring atau dari rumah masing-masing, guna mencegah penularan Covid-

19 yang mewabahi dunia saat ini.

67

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dapat peneliti simpulkan bahwasanyan kasus perceraian di Pengadilan

Agama Kota Jambi Kelas 1 A cukup tinggi, terlihat bahwa pada tahun 2019

ada 1109 perkara peceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, sedangkan

pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi ada 943 perkara perceraian, dalam

artian bahwasanya tingakat percerai tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya

pandemi, walau prosedur yang berbeda dari sebelumnya dan juga proses

persidangan juga berbeda, hal ini tidaklah menutup kemungkinan masyarakat

yang ingin melakukan perceraian. yang mana dari hasil tabel rincian perkara

yang masuk pada saat pandemi perceraian banyak diajukan oleh istri yang

disebut sebagai (Cerai Gugat), hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Jambi menyebutkan perceraian terjadi karena perekonomian yang

mencekik saat pandemi, sehingga terrus menerus rumah tangga terjadi

perselisihan dan mengakibatkan perceraian.

Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajuakan perkara

peceraian, ada beberapa faktor, yang paling dominan adalah faktor karena

terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan aja juga beberapa

faktor lainnya seperti, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor

karena di hukum penjara, dari semua faktor ini semua berawal dari kurangnya

kebutuhan perekonomian.

68

Sedangkan proses perceraian di Pegadilan Agama Jambi tetap berjalan

seperti biasanya yang mana hanya berbeda dalam sistem dalam persidangan

saja, yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di ruang sidang Pengadilan

Agama, namun pada saat pandemi sidang dilakukan secara daring atau dari

rumah masing-masing, guna mencegah penularan Covid-19 yang mewabahi

dunia saat ini. Hal ini jauh sebelum corona Mahkamah Agung juga sudah

mempunyai sistem yang dinamakan e-Court yang mana sistem ini adalah

sistem pendaftaran pemanggilan dan persidangan yang dilakukan secara

online juga, maka Pengadilan di Indonesia tidak ada lasan untuk tidak

beraktivitas seperti biasanya pada saat pandemi.

B. SARAN

Berdasarkan pemasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah

penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan

sebagai berikut:

Pertama; saya selaku peneliti dan penulis merasa bahwa satu hal yang

paling saya takutkan selaku perempuan yaitu ketika menikah, dan saat dalam

hubungan pernikahan yang saya takutkan adalah perceraian. Saya pikir tidak

ada pasangan suami istri yang bercita-cita ingin bercerai. Karena sebelum

melakukan pernikahan, keinginan untuk hidup bersama selamanya adalah

menjadi impian setiap orang. Namun tidak dapat saya pungkiri, selama

menjalankan penelitian saya merasa sedih melihat peningkatan perceraian

setiap tahunnya di kota jambi. Terkadang saya lihat perceraian dianggap

merupakan solusi terbaik dari runtuhnya sebuah rumah tangga. Karena yang

69

saya tahu, perceraian sangatlah dibenci oleh Allah. SWT, namun apabila

memang tidak bisa lagi dipertahankan apa boleh buat, maka Peradilanlah

yang akan mengadili perkara dengan alasan-alasan yang kuat untuk bercerai.

Berangkat dari hal itu saya selaku penulis hanya memberikan saran atau

nasihat kepada diri saya sendiri terutama dan kepada pembaca yang budiman

nantinya bagi yang membaca hasil penelitian ini.

Saya berharap setiap orang yang ingin melakukan pernikahan,

persiapkanlah diri secara matang, baik itu umur, mental, dan lain sebagainya

yang diperlukan untuk melangsungkan pernikhan, karena sudah banyak

contoh apabila seseorang yang belum siap melakukan pernikahan baik itu

secara metal, maupun umur, material, maka yang terjadi banyaknya

perceraian terus menerus meningkat, dan kepada semua laki-laki yang mana

kodratnya selaku pemimpin di dalam rumah tangga maka, perlu sekali

mempersiapkan diri jika ingin menikah, apalagi masalah iman, material, itu

sangat penting, karena laki-laki harus bisa bertanggung jawab, harus bisa

sabar dalam menghadapi tiap cobaan dalam rumah tangga, dan mampu

menafkahi istri secara lahir dan batin, agar angka perceraian bisa di

minimalisir sedikit paling tidaknya.

Kedua; Kepada Pejabat Negara ada baiknya ketika melihat angka

perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunny maka perlu evaluasi

baik secara peraturan atau regulasi yang diberlakukan, maupun sosialisasi

bahwa pentingnya menikah untuk mempunyai persiapan secara matang,

karena ini adalah tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan

70

masyarakat dalam berbangsa, beragama, dan bernegara, sehingga terujudnya

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Kata Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan

seru sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan

karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhiryang berbentuk skripsi sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada prodi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada

Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya

sampai akhir zaman.

Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan

semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan

dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan,

karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah

ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis.

Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada

penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh

penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak

sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan

71

kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan

pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya yang ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca,

menjadi amal ibadah bagi penulis, serta menjadi bahan tambahan rujukan

khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah

saya mohon ampun. Ihdinash-shiroothol-mustaqim. Aamiin.

72

DAFTAR PUSTAKA

Q.S Al-Baqarah ayat 232

Q.S An-Nisaa ayat 19

Q.S At-Thalaq ayat 1

AbdurRahman, perkawinan dalam syariat Islam,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, edisi ke-1, cet. Ke-9

(Yogyakarta: UII, 1999).

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Prenda Media,

2006.

Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum

Islam”,Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016).

Beni A.Saebani,Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang,0p.Cit.

Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian

Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1 (Februari

2019).

Harsono Atik, Makalah Pisikologi Sosial ,http://mutiamusfirah.

Blogspot.ae/2013/05/makalah-pisikologisosual-masalah?htmlm=i=l, akses

22 februari 2018

https://ibtimes.id/memaknai-mitsaqan-ghalizhan-dalam-pernikahan-di-tengah-

pademi/

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-

Pengadilan-Secara-Elektronik.html

73

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,

(jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi

(Bandung: alfabeta, 2017).

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya

Ilmiah, (jakarta: Kencana, 2012).

KBBI Online, diaksesmelalui http://kbbi.web.id/cerai.html, 4 Januari 2021.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 2 dan 4

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jambi 2020

Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara

Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2,

Vol. 5 (Desember 2016).

Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam,” Jurnal Al-

Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)

M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.

Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga

Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah

Banda Aceh,” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2

(Januari-Juni 2018).

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi

Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga, Fakultas Syari‟ah Institut Agama

Islam Negeri Salatiga, 2020.

74

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Jambi Tahun 2021.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sayuti Una (ed), pedoman penulisan skripsi,(edisi revisi),(Jambi:syariah

press,2014).

Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah 4, Jakarta : Cakrawala publishing.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-

undang) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta,

2007.

Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan (pendekatan kualitatif), (Bandung:

Alfabet,2016).

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar,

Ed. Lengkap, 2008.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b

Wahyu Ernaningsih, Hukum Perkawinan Indonesia, (PT Rambang Palembang,

Palembang 2006).

Warta Ekonomi.co.id, Kasus Perceraian Meningkat di Tengah Pandemi

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera muda Hukum di

Pengadilan Agama Jambi kelas 1 A.

75

LAMPIRAN

D. Daftar Gambar

Surat keterangan selesai melakukan penelitian

76

Diskusi bersama Ketua Pengadilan Agama Jambi 2021

Wawancara dengan Ibu Radhah Rahman selaku Panitera

Muda Hukum di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A

Jaga Jarak di era New Normal di Pengadilan Agama Jambi

77

Himbawan Untuk Tetap mematuhi protokol kesehatan dan

mencuci tangan jika hendak masuk ke Pengadilan Agama

Jambi Kelas 1 A

78

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Nela Firdayati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 26 Mei 1998

Alamat Asal : Jambi

Alamat Sekarang : Simpang Sungai Duren, RT 06 RW 03, Kec

Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi. Jambi

No. Telp/HP : 081219430192

Nama Ayah : Edy Firdaus S.Pd

Nama Ibu : Nurhayati

Riwayat Pendidikan Formal

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 73/IX Simpang Sei Duren, 2010

SMP/MTs, Tahun

Lulus

: SMPN 1 Muaro Jambi, 2013

SMA/MA, Tahun

Lulus

: MAS PUI Kota Bogor, 2016

Prestasi

1. Juara 1 Tilawatil Qur‟an FLS2N Kabupaten dan Provinsi Jambi ( SMP

Tahun 2011-2012 )

2. Juara 1 Tilawah Anak-anak tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun

2013

79

3. Juara 1 Tilawah Remaja tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014

4. Juara 2 Tilawah Remaja Tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015

5. Juara 1 Syarhil Qur‟an tingkat Kota Jambi Tahun 2016

6. Juara 2 Tilawah Remaja Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016

7. Juara 2 Tilawah Remaja Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017

8. Juara 3 Tilawah Remaja Tingkat Kota Jambi Tahun 2018

9. Juara 2 Tilawah Remaja Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019

10. Juara 1 Tilawah Remaja Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020

(Scara Seleksi)