uu dan peraturan bank syariah
Post on 10-Dec-2016
238 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2 PCS-OJK Angkatan 1
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Pengaturan Perbankan Syariah
3 Landasan Filosofis Pengembangan Perbankan Syariah
Falah
Adil Seimbang Maslahat
Ukhuwah
Syariah Akhlak
Tauhid
Masyarakat berkeTuhanan YME
Adab dan moral yang tinggi
Persatuan dan gotong-royong
Kesejahteraan bersama
Islamic
Economics
Values
National
Heritage
Masyarakat
Indonesia yang
Sejahtera
a. Akses sumber daya
ekonomi yang merata.
b. Dorongan implementasi
konsep profit and loss
sharing
c. Sinkronisasi sektor
keuangan dan riil
d. Sustainable and
Responsible Investment
e. Prudential practices
f. Shariah compliance
• Etika, Moral yang Luhur dan memenuhi prinsip
syariah
• Good Governance
• Real Sector Development
• Limitation of Bubble Economic
• Inclusion of the Society in the Economic Growth
• Ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan
kesetaraan
Musyawarah untuk mufakat
Ketentuan BI
UU BI UU PERBANKAN SYARIAH
PB
I
SE Ekstern
UU OJK
PDG
SE Intern
Ketentuan OJK
POJK
SE OJK
PDK
SEDK OJK
Hirarki Peraturan Perundangan-undangan
5
terkait Perbankan Syariah
UUD 1945
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
6
Evolusi Undang-Undang Dasar Hukum Pengaturan
Perbankan Syariah Nasional
UU No.7/1992
ttg Perbankan
.. “menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6 huruf m)
•Dasar hukum eksistensi awal bank syariah
•Hanya boleh full-pledged
UU No.10/1998
ttg Perbankan (perubahan) •Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 3)
• Usaha bank umum meliputi• Boleh konversi dan bank sistem berganda (UUS)
UU No.21/2008 ttg Perbankan Syariah
• Bank Umum Syariah
• Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
• Unit Usaha Syariah
7
8
Struktur Isi UU No. 21 tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
Terdiri dari:
13 Bab dan 70 Pasal, meliputi Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Asas, Tujuan dan Fungsi
Bab 3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan
Bab 4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Bab 5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah, Direksi, dan TKA
Bab 6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko
Perbankan Syariah
Bab 7 Rahasia Bank
Bab 8 Pembinaan dan Pengawasan
Bab 9 Penyelesaian Sengketa
Bab 10 Sanksi Administratif
Bab 11 Ketentuan Pidana
Bab 12 Ketentuan Peralihan
Bab 13 Ketentuan Penutup
Cakupan Perbankan Syariah
Bank
BANK SYARIAH
Bank Umum Syariah (BUS)
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Konvensional
Bank Umum Konvensional
(BUK)
Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) UUS
9
Gambaran Umum
10
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank Syariah adalah adalah Bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Asas Perbankan Syariah
11
Pasal 2
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan
Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi
syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan
kemanfaatan
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman
pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang
sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
12
Asas Perbankan Syariah
Fungsi Sosial Bank Syariah
13
Pasal 4
Bank Syariah & UUS dapat menjalankan fungsi sosial
sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima zakat, infaq,
sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap
nasabah/ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola
zakat [Ayat (1)]
Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai
kehendak pemberi wakaf (wakif) [Ayat (2)]
Perizinan
14
Pasal 5
Setiap pihak yg akan melakukan kegiatan usaha BS/UUS
wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BS/UUS
dari BI. [ayat (1)]
Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha
wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada
penulisan nama banknya. [ayat (4)]
Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha
UUS wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha
Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang
bersangkutan. [ayat (5)]
Perizinan
15
Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi) dengan izin Bank
Indonesia. [ayat (6)]
Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum
Konvensional. [ayat (7)]
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi
menjadi Bank Perkreditan Rakyat. [ayat (8)]
Pembukaan Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank Umum
Konvensional wajib mendapat Izin BI [ayat (9)]
Pendirian dan Kepemilikan
16
Pasal 9
Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
b. Huruf a dengan WNA dan/ badan hukum asing secara kemitraan;
atau
c. Pemerintah daerah (Pemda).
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya
WNI;
b. Pemda; atau
c. gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia
dan Pemda.
Pemisahan (Spin Off)
17
UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI.
(Pasal 16, ayat (1))
Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai
paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun wajib melakukan sejak berlakunya UU ini, maka BUK dimaksud
pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.
(Pasal Peralihan - Pasal 68, ayat (1))
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
18
Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, antara lain:
a. Giro (wadiah)
b. Tabungan (wadiah, mudharabah)
c. Deposito (mudharabah)
d. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah,
murabahah, salam, istishna’, qardh, ijarah, ijarah muntahiya
bittamlik
Larangan bagi BUS dan UUS
20
Pasal 24
• Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip
syariah
• Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar
modal
• Melakukan penyertaan modal, kecuali pada Bank Syariah atau
lembaga keuangan syariah (untuk UUS tidak boleh) atau untuk
kepentingan restrukturisasi pembiayaan
• melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah.
Larangan bagi BPRS
20
Pasal 25
Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah
Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran;
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran
uang asing dengan izin Bank Indonesia;
melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah;
melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk
untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.
Komite Perbankan Syariah
21
Pasal 26, ayat (4) dan (5)
Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI), BI
membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS).
Dengan adanya pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan
perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK per 31 Desember 2013
sebagai amanat Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan, maka KPS berubah menjadi Komite
Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dengan
cakupan tidak hanya untuk perbankan syariah
Dewan Pengawas Syariah
22
Pasal 32
1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di BS dan BUK
2) yang memiliki UUS;
3) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI;
4) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PBI.
Penjelasan : yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi (a) ruang
lingkup, tugas dan fungsi DPS; (b) jumlah anggota DPS; (c) masa kerja; (d)
komposisi keahlian; (e) maksimal jabatan rangkap; dan (f) pelaporan DPS.
Penyelesaian Sengketa
23
Pasal 55
1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. Musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Penyelesaian Sengketa
Pasal 55
1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
a. Musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c.
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Putusan MK tanggal 29 Agustus 2013
24
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
30
Prinsip Pengaturan Perbankan Syariah:
26
• Kerangka dasar pengaturan yang dibuat harus dapat mengadopsi
keunikan karakteristik transaksi serta kaidah kesyariahan yang
merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah
dalam jangka panjang.
• Untuk regulasi yang belum ditetapkan mengacu kepada regulasi
perbankan konvensional,
• Pada prinsipnya penyempurnaan regulasi diprioritaskan pada hal-hal
yang unik dan khusus bagi perbankan syariah seperti ketentuan
kelembagaan, penilaian aktiva produktif, sistem pelaporan bank,
pasar keuangan antar bank dan fasilitas pembiayaan darurat BI.
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah
Keunikan dan
Aspek Penting
dalam
Pengaturan &
Pengawasan
Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank
konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan
pengawasan yg dikembangkan bagi perbankan
sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya
sejumlah perbedaan yang mendasar dalam filosofi dan
prinsip operasional BS mengakibatkan ada perbedaan
pengaturan & pengawasan BS.
Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya
perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS
terutama adalah:
27
1) Perlunya jaminan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh
aktivitas bank
2) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari
pelarangan bunga yang digantikan dengan skema bagi hasil
dan berbagai ragam akad keuangan yang unik dan berbeda
dengan produk bank konvensional.
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah
Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang
sesuai dengan karakteristik bank syariah
Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran
setiap produk bank syariah yang memerlukan
pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI tentang
kehalalan/fatwa kesesuaian produk dan jasa
keuangan bank dengan prinsip syariah,
Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian
aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional
bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan
Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan
syariah lainnya
Langkah
penting dalam
menciptakan
jaminan
pemenuhan
prinsip syariah
28
Konsultasi timbal balik
dalam proses penyusunan
fatwa dan regulasi
keuangan syariah
Dewan Syariah
Nasional MUI
Regulasi & Pengawasan
LJKS
Fatwa Produk dan
Jasa Keuangan
Syariah
1. Harmonisasi regulasi dan
fatwa
2. Implementasi fatwa
kedalam Ketentuan/
Peraturan Jasa Keu.
Syariah
Dewan Pengawas Syariah
Tatakelola untuk Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah
3344
DPBS / DPMS/ DIKNBS
Komite Pengembangan Jasa
Keuangan Syariah
Regulasi dan Standard Perbankan Syariah
Kelembagaan
•Kelembagaan BUS
•Kelembagaan UUS
•Kelembagaan BPRS
•Fit and Proper Test
Kehati-hatian (Prudential)
•Kualitas Aktiva
•KPMM
•TKS – RBBR
•BMPD
•Produk dan Jasa
Pasar Keuangan & Moneter
•GWM
•PUAS
•SBIS
•FTV (Financing to Value) dan Uang Muka
Standar Akuntansi & Pelaporan
•PSAK dan PAPSI
•Pelaporan BUS, UUS, dan BPRS
30
top related