rencana strategis 2015-2019 -...
Post on 06-Mar-2019
257 Views
Preview:
TRANSCRIPT
iRENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
RENCANA STRATEGIS
2015-2019
ii iiiRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya
sehingga dokumen Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang
dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan dinamika
lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sekaligus merupakan perencanaan
yang mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang,
kendala dan tantangan organisasi kedepan. Kemampuan organisasi dalam melakukan
penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis akan menentukan keberlangsungan
dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja.
Sebagaimana diketahui bahwa arahan umum RPJMN periode Lima tahun 2015-
2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang
terus meningkat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan sembilan agenda prioritas
NAWACITA dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mendapat dua amanat prioritas
diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
melalui peningkatan nilai tambah barang ekspor 2) mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui pengendalian
impor.
Berkaitan dengan hal tersebut, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri tahun 2015-2019 diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas
NAWACITA dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan dalam ruang lingkup peningkatan
ekspor dan pengelolaan impor. Penentuan arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri
adalah dengan memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis yang terjadi dan akan
direncanakan kedepan sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, program,
kegiatan dan strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pembangunan Perdagangan
Luar Negeri lima tahun kedepan.
Deregulasi dan Debirokratisasi sebagai instrumen Paket Kebijakan Ekonomi,
restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur
dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan
informasi kinerja (ADIK) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan turut
mempengaruhi arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019.
Dengan disusunnya Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-
2019 ini maka Ditjen Perdagangan Luar Negeri mempunyai panduan, pedoman dan acuan
umum tentang arah kebijakan pembangunan perkebunan kedepan yang diimplementasikan
kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka
pencapaian pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan
dalam RPJM 2015-2019. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih
lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih
konkrit terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi
yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan akuntabilitas instansi pemerintah.
Rencana Strategis akan segera dimutakhirkan agar sesuai dengan pembentukan
organisasi baru lingkup Kementerian Perdagangan sebagaimana amanat Peraturan Presiden
Nomor 48 tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan yaitu dengan bertambahnya
fungsi pengaturan sektor jasa dibidang Perdagangan Luar Negeri sehingga pada akhirnya
akan mempengaruhi penetapan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri
selama 5 tahun kedepan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan
sasaran kinerja.
Partisipasi peranan, dedikasi motivasi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan Renstra ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya program
dan kegiatan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019 sesuai dengan yang
direncanakan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua
pihak atas keterlibatannya.
Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada periode Lima tahun
kedepan serta dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang
Perdagangan Luar Negeri.
Kata PENGANTAR
Jakarta, 2015
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Karyanto Suprih
iv vRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii
BAB 1
Pendahuluan ......................................................................................................................... 1
Peraan Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan .............................. 2
Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah Berdaya Saing ................................ 4
Pengelolaan Impor .............................................................................................................. 11
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor ............................................................................ 14
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri ............................................. 18
Peningkatan Pengamanan Perdagangan ............................................................................ 22
Anti Dumping ....................................................................................................................... 25
Potensi & Permasalahan .................................................................................................... 32
Potensi 32
Ekonomi Global ............................................................................................................ 32
Ukuran Pasar Domestik ............................................................................................... 34
Iklim Usaha Perdagangan ............................................................................................ 35
Peningkatan Ekspor Produk Olahan ............................................................................ 35
Daya Saing Ekonomi Biaya Tinggi ............................................................................... 35
Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar Negeri ........................................................... 38
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ........................................................................... 38
Undang-undang Perdagangan ..................................................................................... 39
Permasalahan ...................................................................................................................... 40
Perekonomian Global ................................................................................................... 40
Permintaan Dunia ......................................................................................................... 41
Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri................................................................. 41
Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustaiable Trade .................................. 42
Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya Tinggi ............................................................ 43
Pengelolaan Impor ....................................................................................................... 43
Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor ........................... 45
Ketergantungan pada Impor tinggi .............................................................................. 45
BAB 2
Visi 49
misi 49
Tujuan dan Sasaran Strategi K/L ......................................................................................... 50
Tujuan 50
Sasaran ............................................................................................................................... 50
Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output) ............................................. 51
A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang ......................... 52
Berkelanjutan (Sustainable Trade)
B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dan ................... 53
Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan non Tariff Lainnya
C. Peningkatan Program substitusi Impor (Barang Modal, Bahan ............................. 53
Baku/Penolong dan Barang Konsumsi)
D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang .................................. 54
Perdagangan Luar Negeri
Indikator dan Target Kinerja ................................................................................................. 54
A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang ........................ 56
Berkelanutan (Sustainable Trade)
B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri .......................... 57
dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non-Tariff Lainnya.
C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, ...................58
Penolong Dan Barang Konsumsi)
D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang .................................. 59
Perdagangan Luar Negeri
BAB III
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan .................................................... 65
Arah kebijakan Kementerian Perdagangan .................................................................. 65
Strategi Kementerian Perdagangan ........................................................................... 65
Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri ........................................... 68
Peningkatan Pengelolaan Ekspor produk Pertanian dan Kehutanan .......................... 73
Peningkatan Pengamanan Perdagangan ..................................................................... 80
Peningkatan Pengelolaan Impor .................................................................................. 84
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi) .............86
Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor ................................................ 88
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi) .............93
Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya manusia ............................................................ 96
Sekertariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri ....................................................................... 98
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan ........................................................ 102
Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertanian .............................................................. 107
Direktorat Impor ................................................................................................................ 111
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor .............................................................................. 117
Direktorat Pengamanan Perdagangan .............................................................................. 123
BAB IV
Kerangka Pendanaan ........................................................................................................ 133
BAB V
Penutup ............................................................................................................................. 137
LAMPIRAN I ...................................................................................................................... 139
LAMPIRAN II ...................................................................................................................... 147
LAMPIRAN III ..................................................................................................................... 153
vi viiRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DAFTAR Tabel DAFTAR Grafik
Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan .......................... 10
Luar Negeri 2015 - 2019
Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014 .................. 12
Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014 .................................................................. 13
Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah Penerbitan Periode ................ 14
Tahun 2011-2014
Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014...................................................... 16
Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014 . 19
Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014 ....................................................................... 23
Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor ..................................................... 24
Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang Dikenakan ................. 24
Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014) .................. 25
Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012-2014) . 26
Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014 ................................ 30
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan ............... 33
India 2015-2019
Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India. ..... 34
Logistic Performance Index ................................................................................................ 36
Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama ................................................................ 41
Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011 ......... 44
Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ............... 55
Struktur Ekspor Indonesia ................................................................................................... 56
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ................................................................ 56
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ................................................................ 58
Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain .............................................................. 59
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ................................................................ 59
Kinerja Ekspor Indonesia ke AS ............................................................................................ 5
Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang ..................................................................................... 6
Kinerja Ekspor Indonesia ke China........................................................................................ 7
Kinerja Ekspor Indonesia ke India ......................................................................................... 7
Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014 ................................................................................ 11
Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014 .................................. 15
Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014 ............................... 23
Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014 .................................... 23
Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014) ................ 25
Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan ................ 26
(2012-2014)
Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh ................................... 27
Negara Mitra Dagang 2008 – mid 2014
Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 ........ 28
Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ................................................................ 32
Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India ................. 34
Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus ..................................... 34
Tiongkok dan India
Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014 ............................................................................... 42
Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011 ............................................... 45
Data Pegawai Ditjen DAGLU Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................ 128
Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri .. 134
Alokasi Pendanaan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019 .......................... 134
viii ixRENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
e. BAB V PENUTUP
f. LAMPIRAN
x 1RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
PendahuluanBAB-I I. PENDAHULUAN
Berdasarkan amanat UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPNJ) Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.
Seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014) telah berakhir dan berlanjut pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019). Amanat pada RPJMN tahap ke-3 adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”Adapunvisi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG-ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang
Berkelanjutan;2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas;
dan3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan
Pencapaian Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” tercermin dalam visi RPJMN “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong.
Peranan Perdagangan dalam kerangka ekonomi makro antara lain (namun tidak terbatas) pada stabilisasi sisi pengggunaan dan sisi produksi dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi
Kementerian Perdagangan merumuskan 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi RPJMN.
2 3RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan
Berdaya Saing
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Meningkatkan Pengamanan Perdagangan
Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan
Impor
Meningkatkan Pengelolaan Fasilitasi
Ekspor dan Impor
Peranan utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terhadap dukungan pencapaian misi Kementerian Perdagangan, utamanya pada Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang Berkualitas serta mendukung perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan.
Selanjutnya, terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi sebagaimana tersebut di atas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019, akan dijabarkan latar belakang, kondisi umum terkait Perdagangan Luar Negeri dan Rencana Menengah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Diharapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019 dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta selaras dan mendukung pencapaian Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019.
Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, diharapkan dapat menjadi
pedoman pelaksanaan agenda pembangunan perdagangan,
khususnya perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke
depan.
S U S T A I N A B L E T R A D EPelaksanaan Pembangunan Perdagangan
diharapkan dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian Pembangunan Perdagangan seyogyanya mengakomodir
prinsip Sustainable Trade.Sustainable trade mempertimbangkan
adanya manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar pembangunan berkelanjutan. Sustainable trade menekankan bahwa
perdagangan dilakukan dengan pertimbangan menjaga sumber daya lingkungan dan kepedulian terhadap pelestarian dan penggunaan kembali
bahan baku.
Memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk pengembangan
kemapuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian
berdasarkan keunggulan
sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus
meningkat
Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan
di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang
kokoh berdasarkan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing
Menata kembali dan
membangun Indonesia di
segala bidang yang di tujukan
untuk menciptakan Indonesia
yang aman dan damai, yang
adil dan demokratis dan yang
tingkat kesejahteraan rakyatnya
meningkat
RPJM 2(2010 - 2014)
RPJM 3(2015 - 2019)
RPJM 4(2020 - 2025)
RPJM 1(2005 - 2009)
(UU 17 Tahun 2007)
I.1 Peran Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan
Pembangunan perdagangan merupakan salah unsur penggerak di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran distribusi arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.
Dalam kaitan itu perdagangan luar negeri mengambil peran untuk menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor, mendorong peningkatan produksi nasional, termasuk pengelolaan impor untuk menjamin ketersediaan suplai barang kebutuhan di dalam negeri dalam rangka pengendalian harga dan inflasi.
Berkaitan dengan hal tersebut peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pencapaian target Pembangunan Perdagangan diarahkan kepada Peningkatan ekspor yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui hilirisasi; Mewujudkan sustainable trade; Pengamanan Perdagangan Luar Negeri; Pengelolaan
impor dalam rangka subtitusi impor; Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri; serta Sinkronisasi dan harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Presiden No.48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengatur tugas dan Fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam rangka peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Yang Bernilai Tambah diarahkan kepada pencapaian hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk menuju sustainable trade. Hal ini dilakukan melalui pengaturan tata niaga ekspornya; Pengelolaan impor dalam rangka subtitusi impor dilakukan melalui upaya penurunan Impor Barang Konsumsi; Pengamanan Pedagangan Luar Negeri melalui upaya Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi Dan Safeguard Dan Hambatan Non Tariff lainnya; serta Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri antara lain melalui upaya fasilitasi Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri tdan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.
4 5RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menerbitkan kebijakan terkait ekspor produk industri dan pertambangan, yang mengatur ekspor mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang mengatur ekspor produk pertambangan harus telah melalui proses pengolahan dan pemurnian, serta melarang ekspor dalam bentuk raw material.Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, utamanya hasil pengolahan dan pemurnian meningkat, dengan demikian ekspor produk olahan terkait Industri dan Pertambangan meningkat.Untuk periode Januari-April 2014 ekspor produk mineral dan tambang ke China menunjukan penurunan.
Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut sangat terkait erat dengan situasi perdagangan luar negeri termasuk kondisi perekonomian baik di dalam dan luar negeri, serta upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan instansi ataupun pihak-pihak lain yang terkait baik di pusat maupun di daerah.
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERIA. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
B. TUGAS DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengolahan dan fasilitasi impor serta
pengamanan perdagangan.
C. FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
1. Perumusan Kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan
yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri,
pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
4. Pelakasanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
5. Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,
industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan;
6. Pelakasanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Bagan 1Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan
Direktorat Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan
Direktorat ImporDirektorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
Direktorat Pengamanan Perdagangan
I.1.1 Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambahdan Berdaya SaingMenjelang akhir tahun 2014, Ekspor nonmigas menunjukan kinerja positif. Ekspor bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta. Disamping itu terus diupayakan pengelolaan impor yang lebih optimal dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar.
Kendati mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari - Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.
Performance ekspor di awal tahun 2014 Neraca perdagangan Indonesia Jan-Apr 2014 mengalami defisit sebesar USD 0,9 miliar, neraca tersebut sangat dipengaruhi oleh neraca migas yang mengalami defisit USD 4,2 miliar, sedangkan neraca non-migas mengalami surplus sebesar USD 3,3 miliar. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2016 diperkirakan masih defisit dan mulai surplus di tahun 2017.
Beberapa kondisi diperkirakan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: membaiknya kondisi perekonomian AS dan Jepang, sebagai salah tujuan utama ekspor dengan pangsa masing-masing sebesar 10,7% dan 9,8%, Produk CPO & turunannya (HS 15) merupakan komoditi net ekspor terbesar serta ekspor produk otomotif yang membaik dan ditargetkan mencapai USD 4,6 miliar sampai akhir 2014. Sementara itu, beberapa kondisi diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: melambatnya perekonomian China yang selama ini merupakan tujuan terbesar ekspor dengan pangsa 14,3%, berkurangnya ekspor produk mineral & tambang akibat implementasi UU No. 4/2009, menurunnya ekspor migas karena terus berkurangnya produksi minyak, menurunnya batu bara dan karet sebagai akibat menurunnya harga internasional, dan meningkatnya impor barang konsumsi, meskipun Impor bahan baku & barang modal turun.
Performance kinerja ekspor Indonesia pada triwulan pertama tahun 2014, menunjukan negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT dan India tetap signifikan bagi ekspor Indonesia.
Dalam upaya peningkatan ekspor yang bernilai tambah
dan menjaga Sumber Daya Alam, Kementerian
Perdagangan telah mengeluarkan serangkaian
kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
Selain penerbitan kebijakan terkait ekspor produk industri dan pertambangan dalam rangka peningkatan ekspor yang bernilai tambah dan menjaga Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan, kebijakan terkait ekspor produk pertanian dan kehutanan. Pengenaan Bea Keluar (BK) untuk 4 (empat) komoditi yaitu CPO dan turunannya, Produk Industri Kehutanan, Kulit dan Produk Kulit, serta Kakao.
Grafik 1. Kinerja Ekspor Indonesia ke AS3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
(%)
2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)
Inflasi Pertumbuhan EkonomiCentral Bank Policy Rate
Ekspor non migas ke AS yang pangsanya mencapai 10,1% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan dimana pada Jan-Apr 2014 nilainya mencapai USD 5,2 miliar, naik 5,2%(YoY).
Ekspor ke AS diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian AS yang diproyeksikan tumbuh sebesar 2,8% di tahun 2014, naik dari 1,9% di tahun 2013. Kenaikan diakibatkan kuatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi.
6 7RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai menunjukan optimisme terhadap performance ekspor produk kayu Indonesia.Akhir tahun 2013 sampai dengan Mei 2014, tampak adanya pergerakan positif untuk ekspor produk kayu Indonesia. Ekspor pintu kayu dari Semarang dan Kudus menunjukan peningkatan, satu dari tiga pintu yang dijual di London adalah buatan Indonesia yang berasal dari Semarang dan Kudus.
Namun prospek tersebut sedikit terpengaruh dengan penurunan indeks kepercayaan konsumen AS serta peningkatan inflasi 0,3% pada April 2014 yang disebabkan harga makanan dan bahan bakar yang tumbuh signifikan. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke AS antara lain tekstil & produk tekstil (pangsa 27,5%), karet & produk karet (pangsa 14,7%), dan elektronik (pangsa 10,5%).
Ekspor non migas ke Jepang yang pangsanya mencapai 9,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014 hanya mencapai USD 4,7 miliar, turun 12,2% (YoY). Ekspor ke Jepang diperkirakan membaik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh moderat 1,4%-1,7% di tahun 2014.
Potensi pasar ekspor didukung oleh kebijakan paket stimulus, dan langkah pendukung berupa “front loaded demand”. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke Jepang adalah batubara (pangsa 21,5%), elektronik (pangsa 11,2%), produk logam (pangsa 10,8%), dan produk kayu & furniture (pangsa 10,3%).
Pada awal tahun 2014, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia
tetap menjadi primadona, antara lain: Amerika, Jepang, China (RRT) dan India. Adapun komoditi ekspor
primadona Indonesia ke negara-negara tersebut antara lain: CPO,
Otomotif, Mineral dan Tambang, Elektronik, Produk Kayu dan
Furniture
Grafik 2. Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
(%)
2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)
Inflasi Pertumbuhan EkonomiMoney Market Rate
Performance Ekspor di Akhir Tahun 2014Menjelang tutup tahun, Kementerian Perdagangan RI menunjukan kinerja positif. Ekspor nonmigas bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober 2014 sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta.
Sementara itu kinerja Impor, mengalami pergerakan yang cukup positif dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar. Surplus tersebut mengurangi defisit neraca perdagangan di akhir 2014. Meskipun mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.
Ekspor non migas ke China yang pangsanya mencapai 12,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014
nilainya hanya mencapai USD 6,2 miliar, turun 9,3 (YoY). Prospek ekspor ke China diperkirakan melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China yang cenderung melambat, namun diharapkan masih tumbuh moderat pada 7,5%. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke China adalah batubara (pangsa 39,5%), CPO & turunannya (pangsa 11,7%), dan produk kayu & furniture (pangsa 9,9%).
Pada akhir tahun 2014, beberapa negara tujuan menunjukan optimisme perdagangan, antara lain China dan
India. Tampak adanya beberapa komoditi
ekspor yang diatur dan kelola tata niaga ekspornya menunjukan
pergerakan yang positif. Ekspor Batubara dan CPO &turunannya cukup signifikan mempengaruhi
ekspor Indonesia ke China.Di tahun 2014, jumlah barang
mentah yang diatur dan dikelola tata niaga ekspornya sebanyak 9
(sembilan) komoditi.
Grafik 3. Kinerja Ekspor Indonesia ke China
Inflasi (RHS) Money Market Rate Pertumbuhan Ekonomi
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
(%)
2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)
12,00
9,00
6,00
3,00
0,00
Ekspor non migas ke India yang pangsanya mencapai 7,6% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan - Apir 2014 hanya mencapai USD 3,7 miliar, turun 17,1% (YoY).
Prospek ekspor ke India diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi India yang diharapkan membaik dari 4,4% di tahun 2013 menjadi 5,4% di tahun 2014 didukung olah adanya perbaikan pertumbuhan global, naiknya export competitiveness, dan implementasi proyek pemerintah.
Ekspor non migas ke India ditopang oleh produk batubara (pangsa 45,1%) dan CPO & turunannya (pangsa 36,9%).
Inflasi (RHS) Money Market Rate Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)
Grafik 4. Kinerja Ekspor Indonesia ke India9,08,07,06,05,04,03,02,01,00,0
(%)
2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Sementara itu terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Sampai akhir tahun 2013, ekspor pintu kayu mencapai 10.000-13.000 pintu per minggu. Setelah SVLK, ekspor pintu kayu hingga Mei 2014 meningkat menjadi 13.000-15.000 per minggu. Ekspor pintu kayu diproyeksikan mencapai 20.000 pintu per minggu di awal 2015.
CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun 2014.
8 9RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Produk-produk furnitur Indonesia yang dimanufaktur di Jepara dan Semarang dijual di toko-toko furnitur terkemuka Inggris. Telah terjadi pertumbuhan permintaan sebesar 15%-20% terhadap produk furnitur Indonesia dan diproyeksikan akan naik 50% dalam 1-2 tahun ke depan, antara lain dikarenakan reputasi Indonesia yang membaik dengan adanya SVLK.
Di tahun 2014 beberapa komoditi ekspor Indonesia yang menunjukan performance yang cukup baik antara lain Tekstil dan Produk Tekstil, Otomotif, dan CPO. Sementara itu, ekspor Karet dan Produk Karet harus lebih optimal.
Ekspor CPO dan Produk Turunannya tahun 2014 diperkirakan tumbuh 5-6% dengan pangsa 11,4% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor CPO, antara lain: Ekspor ke India sebagai pasar terbesar CPO dengan pangsa sekitar 25%, tumbuh rata-rata 8%, meskipun di triwulan pertama tahun 2014 mengalami penurunan, Potensi naiknya permintaan pasar negara-negara muslim menjelang Ramadhan, Harga di pasar internasional diperkirakan menguat. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor CPO, antara lain Aksi proteksionisme EU terhadap CPO Indonesia, terdapat 734 kebijakan hambatan impor CPO oleh EU, Pengenaan tarif antidumping terhadap ekspor produk CPO ke UE, Melemahnya perekonomian negara konsumen CPO, Spekulasi El Nino dapat menghambat target ekspor.
Ekspor TPT tahun 2014 diperkirakan tumbuh 7,0%-8,0% dengan pangsa 8,5% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor TPT, antara lain: Permintaan impor pasar TPT Jepang dari Indonesia tumbuh rata – rata 23,15%, dan program revitalisasi industri TPT diperkirakan memberikan pertumbuhan positif terhadap ekspor TPT, Isu anti-Tiongkok yang terjadi di Vietnam. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor TPT, antara lain Perekonomian EU belum mengindikasikan pertumbuhan yang positif dan persaingan produk TPT dari negara lain semakin ketat.
Ekspor Karet dan Produk Karet tahun 2014 diperkirakan tumbuh 2,5%-3,5% dengan pangsa 6,3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain: Peningkatan permintaan impor karet India dan RRT asal Indonesia masing-masing sebesar 48,9% dan 24,4% per tahun dan tumbuhnya permintaan industri komponen otomotif berbahan baku karet dunia. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain Penurunan harga karet internasional, yang saat ini 1,86 USD/kg (SIR 20 pada 14 Mei 2014) dan belum sepenuhnya efektif perjanjian tripartite (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) mengakibatkan peluang pasar diisi negara lain, seperti Vietnam.
Ekspor Otomotif tahun 2014 diperkirakan tumbuh 3,5%-4,5% dengan pangsa 3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian otomotif, antara lain: suasana politik Thailand yang tidak stabil berpotensi terhadap relokasi pangsa pasar otomotif, Permintaan pasar Timur Tengah meningkat, Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir investasi di sektor otomotif terus meningkat dan memanfaatkan pameran internasional seperti di Frankfurt, Jerman untuk memperluas pasar ekspor.
Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor otomotif, antara lain Pengenaan BMAD produk CRC/S dapat menghambat pertumbuhan industri otomotif dan komponen dan Isu lingkungan (go green product).
Memasuki akhir tahun 2014, kinerja ekspor terus menguat. Hingga Agustus 2014, kinerja ekspor mencapai USD 14,5 miliar, naik sebesar 2,5% dibanding bulan sebelumnya (MoM). Penguatan kinerja ekspor pada Agustus diperkirakan akan terus berlanjut mengarah ke pertumbuhan positif di akhir tahun ini.
CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun
2014. Adanya Hambatan non tarif yang dikenakan kepada produk Indonesia, menjadi salah satu
penyebab terhambatnya ekspor Indonesia.
Penguatan tersebut mendorong perbaikan neraca perdagangan di tahun 2014.Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun ini ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara impor bergerak ke arah sebaliknya.
Dibukanya keran ekspor sektor mineral dan tambang akan mendorong peningkatan ekspor di akhir tahun. Ekspor sektor pertambangan pada Agustus 2014 meningkat 9,4% dibanding bulan sebelumnya (MoM) menjadi USD 1,9 miliar.
Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya
Saing. Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Ekspor guna mendukung peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya
Saing telah diterbitkan di tahun 2014.
Pada Tahun 2014 telah diterbitkan penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditasCPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) setiap bulan tentang penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar yaitu:
1. Permendag No. 08/M-DAG/PER/1/2014.2. Permendag No.11/M-DAG/PER/2/2014.3. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2014.4. Permendag No.21/M-DAG/PER/4/2014.5. Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2014.6. Permendag No.30/M-DAG/PER/6/2014.7. Permendag No. 42/M-DAG/PER/7/2014.8. Permendag No. 50/M-DAG/PER/8/2014.9. Permendag No.60/M-DAG/PER/9/2014.
Selain ekspor pada sektor pertanian dan kehutanan Kementerian Perdagangan juga terus mendorong penciptaan nilai tambah pada ekspor produk industri dan pertambangan. Sampai dengan Tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan:
1. Permendag 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian yang mengatur tata niaga komoditi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
2. Permendag No. 39/M-DAG/PER/07/2014 Jo. Permendag No. 49/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara dan Permendag No.44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.
Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekspor non-migas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor produk olahan melalui pengelolaan ekspor barang mentah. Proses pengelolaan ekspor dilakukan melalui kebijakan ekspor berupa pelarangan, pengaturan tata niaga atau pembatasan ekspor untuk barang-barang primer sehingga diharapkan ekspor produk olahan dapat meningkat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada Tahun 2014, jumlah barang mentah (raw material) yang diatur dan dikelolatataniaga ekspornya adalah 9 (sembilan) komoditi, yaitu CPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, batu bara dan produk batu bara serta timah.
10 11RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Struktur perdagangan Indonesia di tahun 2014 semakin sehat ditunjukkan dengan struktur ekspor yang mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia dengan pertumbuhan tertinggi didominasi oleh barang-barang bernilai tambah. Diiikuti dengan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik.
Perbaikan dan Penguatan terhadap struktur ekspor dan struktur impor dalam mewujudkan neraca perdagangan yang bermanfaat bagi perekonomian, menjadi salah satu amanah Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam menghasilkan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun 2014 ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara impornya bergerak ke arah sebaliknya.
I.1.2 Pengelolaan Impor
Di awal tahun 2014 diprediksi kinerja Impor tahun 2014 mengalami peningkatan.
Sementara itu impor tahun 2014 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja impor antara lain: Lifting minyak yang tidak memenuhi target diperkirakan akan menyebabkan kenaikan impor Migas, Impor diperkirakan akan selalu meningkat setiap tibanya hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Negara pemasok utama ke Indonesia yang diperkirakan terus meningkat antara lain RRT, Australia, dan Amerika Serikat. Indonesia masih dianggap pasar yang prospektif (konsumsi domestik besar, jumlah kelas menengah naik) ditengah belum pulihnya perekonomian global.
Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
Lima Tahun ke Depan
Tabel 1Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan
Luar Negeri 2015 - 2019
Komposisi di Tahun Uraian 2010 2011 2012 2013 2014*
1 Primer 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0%
2 Manufactur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0%
Tahun Uraian 2015 2016 2017 2018 20191 Pertumbuhan Ekspor Produk 8,0% 9,9% 11,9% 13,7% 14,3% Non-Migas 2 Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 2,7% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%3 Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor
Sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, fokus perhatian pemerintah antara lain pada peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas dan Peningkatan Kontribusi Produk Manufaktur terhadap total Ekspor. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor ditargetkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik, dimana semula struktur ekspor masih didominasi oleh barang yang belum diolah, menjadi didominasi oleh produk manufaktur di tahun 2019. Perubahan tersebut diharapkan dapat terlihat di tahun 2017.
Bagan 24 PILAR STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR
4 PILAR STRATEGI
Market Creation Product CreationExport Facilitation
and ImportManagement
Market Maintenance
1 2 3 4
Sumber: RPJMN 2015-2019
Dengan demikian semangat sustainable trade masih menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, salah satunya melalui peningkatan ekspor yang bernilai tambah baik ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor Industri dan pertambangan. Upaya melakukan pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan ekspor non migas dan peningkatan kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.
Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Sedangakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019. Semangat pengolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan sejalan dengan semangat strategi peningkatan daya saing ekspor sebagaimana tercantum pada RPJMN Pemerintah 2015-2019, yaitu product creation melalui peningkatan daya saing produk nasional.
Bahan Baku / Penolong77.0%
Bahan Baku / Penolong76.5%
Barang Modal16.7%
Barang Modal16.6%
Barang Konsumsi
63.3%
Barang Konsumsi
6.9%
Jan-Apr 2013 Jan-Apr 2014Grafik 5
Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014Sumber: Puska Daglu
Struktur impor pada Januari 2014 didominasi oleh bahan baku/penolong dengan pangsa 76% dari total impor. Selain itu kenaikan impor barang modal sebesar 8,3% pada Januari 2014 dibanding Desember tahun lalu (MoM); penurunan impor barang konsumsi sebesar 16,3% MoM pada Januari 2014; serta penurunan impor migas pada Januari 2014 sebesar 15,8% MoM dan 10,4% YoY.
Pada Bulan Agustus 2014 Barang impor kita masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,2% dan 16,9%. Impor bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,2%; 17,2%; dan 38,6% di bulan Agustus 2014.
Barang
Konsumsi
4.1
3.9
4.5
47.8
9.9
10.4
Barang Baku
/ Penolong
Barang
Modal
Nilai (USD Miliar) Pertumbuhan (%)
4.7-11.9
-4.94.7
-17.3
-4.6
JAN - APR 2014 JAN - APR 2013Sumber: Puska Daglu
12 13RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Di akhir tahun 2014 tampak adanya indikasi penurunan impor.
Total impor bulan Oktober 2014 mengalami penurunan 1,4% MoM dan 2,2% YoY menjadi USD 15,3 miliar. Penurunan impor tersebut dipicu oleh menurunannya impor migas sebesar 2,0% MoM meskipun meningkat 3,0% YoY, sedangkan impor non migas hanya turun sebesar 1,2% MoM dan 3,7% YoY.
Impor di bulan Oktober masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,6% dan 16,9%. Impor barang konsumsi menurun signifikan pada bulan Oktober sebesar 12,4% (MoM) dan 3,0% (YoY). Impor bahan baku/penolong juga mengalami penurunan sebesar 1,6% (MoM) dan 3,3% (YoY). Namun, impor barang modal meningkat sebesar 4,4% (MoM) dan 2,9% (YoY). Peningkatan impor barang modal dipicu oleh meningkatnya impor kapal laut (HS 89) berupa kapal untuk keperluan kilang minyak yang mencapai 460,4% MoM dan 417,4% YoY.
Penurunan impor bahan baku terutama disebabkan oleh besi dan baja, serta barang dari besi dan baja yang merupakan bahan baku industri otomotif. Melemahnya pasar otomotif nasional dan adanya pengenaan bea masuk antidumping yang telah berlangsung sejak 2012 mempengaruhi penurunan impor bahan baku tersebut. Selain itu, gula dan kembang gula juga mengalami penurunan karena peningkatan produksi gula dalam negeri yang cukup signifikan. Secara kumulatif, impor Januari-Oktober 2014 mencapai USD 149,7 miliar atau turun sebesar 4,1% YoY, terdiri dari impor migas sebesar USD 36,6 miliar atau turun 1,4% dan impor non migas USD 113,1 miliar atau turun 4,9%
Performance Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi di tahun 2014
Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi. Diharapkan dengan disusunnya dan diterbitkannya peraturan tersebut struktur Impor menjadi lebih sehat dan kondusif.
Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi telah diterbitkan di tahun 2014.
Dalam rangka menurunkan pertumbuhan impor barang konsumsi, Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan kebijakan di bidang impor barang konsumsi. Selama Tahun 2014, kebijakan yang telah diterbitkan untuk mendukung penurunan impor barang konsumsi antara lain: 1. Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Kententuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. 2. Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ekspor dan Impor Beras.3. Permendag No. 23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka
Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum.4. Permendag No. 36/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu.5. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.
02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Mutiara.6. Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu.
Sementara itu terkait dengan pengelolaan impor barang modal bahan baku dan penolong, Kementerian Perdagangan pada Tahun 2014 telah menerbitkan peraturan di bidang impor terkait dengan impor barang modal, bahan baku dan penolong yaitu:1. Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan2. Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).3. Permendag No. 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Kententuan Impor Barang Berbasis Sistem Berbasis
Pendingin.4. Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
5. Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.
Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014
Tabel 3Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014
Pertumbuhan Laju PertumbuhanUraian Jan-Nov Jan-Nov Pertumbuhan Jan-Nov (%) (%) 2012 2013 (2013) 2014 (2014) (14-13)
Barang 12.234,6 11.959,9 -2.25 11.524,6 -3.64 -1.39Konsumsi
Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Impor 5 (Lima) Tahun ke Depan
Sebagaimana disampaikan pada bagan 1, pengelolaan impor menjadi salah satu agenda pada export facilitation dan import management. Peningkatan efektivitas manajemen impor untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ekspor non migas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat terpenuhi dari dalam negeri, meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan impor antar sektor dan lintas instansi pemerintah, serta mendorong kebijakan impor yang dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik termasuk di wilayah perbatasan. Dengan demikian Kementerian Perdagangan terus berupaya Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa.
Pengelolaan terhadap Impor Barang Modal/ Bahan Baku, Penolong dan Barang Konsumsi antara lain melalui penerbitan kebijakan pengelolaan impor masih menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan share impor barang konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019.
No. Industri Pengguna Tahun 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 (%) (%)
1 Impor Barang Modal 4,655 4.078 -12,40 3.517 -13,76
2 Impor Bahan Baku 882 2.144 143,08 1,594 dan Penolong
TOTAL 7.549 8.235 9,09 7.125 -13,48
Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014
Tabel 2Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014
14 15RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
I.1.3 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal
Peningkatan Fasilitasi Ekspor dalam menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri terus diupayakan.Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain dilakukan melalui upaya peningkatan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), dan penyederhanaan izin ekspor dan impor. Terdapat 2 (dua) jenis SKA yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) jenis SKA Preferensi dan 8 (delapan) jenis SKA Non Preferensi. Penggunaan SKA Preferensi dan Non Preferensi tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peningkatan kenaikan penggunaan Surat Keterangan Asal preferensi tahun 2014 adalah sebesar 10,05%, kenaikan tersebut melebihi target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 3%.
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya
disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor
Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of
Origin of Indonesia).
Terdapat 2 Jenis SKA, yaitu:1. SKA Preferensi, adalah SKA yang
digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau
pembebasan tarif bea masukdi negara tujuan ekspor.
2. SKA Non Preferensi, adalah SKA yang digunakan dengan
tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan
tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
Tabel 4Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah
Penerbitan Periode Tahun 2011-2014
TIPE JUMLAH SKA PERUBAHAN (%)
SKA PREFERENSI 2011 2012 2013 2014 2014-2013FORM A 300,293 291,122 306,003 328,153 7.23FORM D 113,074 126,632 140,500 151,739 7.99FORM AK 34,625 39,550 44,638 45,371 1.64FORM E 37,293 48,324 56,406 63,411 12.41FORM IJEPA 58 63 69 71,047 102,323.38FORM GSTP 223 244 304 490 61.18FORM AANZ - 35,253 40,809 45,026 10.33FORM AI 12,853 17,674 21,758 27,126 24.67FORM ICC 2 0 0 0 0FORM COA - 198 199 157 -21.10FORM HANDICRAFT GOODS 1 0 1 0 -100FORM HANDICRAFT BATIK 0 0 0 0 0FORM HANDICRAFT PRODUCT 440 0 181 163 -9.94FORM IP 0 0 2,161 8,878 310.82
SUB TOTAL SKA PREFERENSI 557,229 622,145 682,326 750,912 10.05
SUB TOTAL NON SKA PREFERENSI 276,451 236,546 238,688 244,008 2.23
GRAND TOTAL 833,680 858,691 921,014 994,920 8.02
SHARE SKA PREFERENSI 66.84% 72.45% 74.08% 75.47%
Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014
Berdasarkan kinerja pemanfaatan SKA dari tahun 2011 – 2014 tampak adannya peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi, adapun proporsi SKA Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA tampak adanya peningkatan, sebaliknya proporsi SKA Non Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA menunjukan kecenderungan yang terus menurun. Dengan demikian peningkatan pemanfaatan penggunaan SKA, didominasi oleh peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi.
Grafik 7 Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Presentase
SUB TOTAL SKA NON PREFERENSI 33.16% 27.55% 25.92 24.53%
SUB TOTAL SKA PREFERENSI 66.84% 72.45% 74.08% 75.47%
2011 2012 2013 2014
Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor (diolah)
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan SKA antara lain:• Untuk mendapatkan preferensi • Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor • Untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin) untuk barang ekspor • Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor
yang menggunakan L/C• Pelacakan tuduhan dumping• Data Statistik
Pada dasarnya penggunaan SKA dapat bersifat optional, merupakan fasilitasi yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengekspor. Meskipun demikian beberapa negara, calon pembeli ataupun komoditi mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam bertransaksi. Beberapa kondisi yang mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal antara lain:1. Diwajibkan oleh Pemerintah negara tujuan ekspor (ke Timur Tengah)2. Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)3. Diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk barang tertentu (kopi)
Jenis-Jenis SKA yang terbit di Indonesia(Fasilitas dan Kemudahan)
1. General System of Preferences (GSP) FORM A.
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) FORM D
3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik
Fabrics of Cotton.
4. Certificate in Region to Certain Handicraft
Products.
5. Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms
Products.
6. Industrial Craft Certification (ICC).
7. Global System of Trade Preference Among
Developing Countries (GSTP) FORM GSTP.
8. Certificate of Handicraft Goods.
9. Certificate of Authenticity Tobacco
10. ASEAN China FTA (ACFTA) FORM E
11. ASEAN Korean FTA (AKFTA) FORM AK
12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement
(IJEPA) FORM IJEPA
13. ASEAN India FTA (AIFTA) FORM AI
14. Indonesia Pakistan PTA FORM IP
1. International Coffee Organization
2. COO for Imports of Agricultural Products Into the
EEC
3. Certificate in Regard to Handlooms Textile
Handicraft & Traditional Textile Products of the
Cottage Industry
4. COO FORM K
5. Certificate in Regard to Handlooms Textile
Handicraf Traditional Textile Products of the
Cottage Industry
6. COOTP
7. FORM B
8. Annexo III
SKA PREFERENSI SKA NON-PREFERENSI
Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
16 17RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tabel 5Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014
No SKEMA FORM SKA NEGARA TUJUAN PREFERENSI
1 Generalized System of Preferences (GSP) FORM A Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss ditambah Liechtenstein, Amerika Serikat, Rusia, Belarus, Turki dan Uni Eropa
2 ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) FORM D Seluruh negara anggota ASEAN
3 ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) FORM AK Korea dan seluruh negara ASEAN
4 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) FORM E China dan seluruh negara anggota ASEAN
5 Indonesia-Japan Economic Partnership FORM IJEPA Jepang Agreement (IJEPA)
6 GlobalSystemofTradePreferenceCertificate FORMGSTP Algeria,Argentina,Bangladesh,Benin, of Origin (GSTP) Bolivia, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Equador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Pakistan, Peru, Philipines, Rep.of Korea, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Zimbabwe
7 ASEAN-Australia-New Zealand Free FORM AANZ Australia, New Zealand dan seluruh Trade Area (AIFTA) negara ASEAN
8 ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) FORM AI India dan seluruh negara ASEAN
9 IndustrialCraftCertification(ICC) FORMICC Australia
10 CertificateofAuthenticityTobacco FORMCOA UniEropa
11 CertificateofhandicraftsGoods FORMHANDICRAFTGOODS Kanada
12 CertificateinregardtoHandloomsTextile FORM Norwegia HandicraftTraditionalIndonesians HANDICRAFT HandicraftBatikandTraditional BATIK Textile Products of the Cottage Industry
13 CertificateinRegardtoCertainHandicraftProducts FORMHANDICRAFTPRODUCT UniEropa
14 Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement FORM IP Pakistan
Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014
Pengembangan Self Certification (SC) dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor sekaligus Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri
Sesuai dengan hasil keputusan ASEAN Summit ke-24 bahwa seluruh Negara Anggota ASEAN berupaya untuk mempercepat implementasi sistem ASEAN Wide Self-Certification di tahun 2015 yang merupakan salah satu inisiatif fasilitasi perdagangan untuk mencapai pasar tunggal ASEAN dan basis produksi untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Indonesia menjadi 2nd Pilot Project untuk Self Certification.
Sertifikasi Mandiri (Self Certification) memberikan manfaat dan keuntungan dalam mendorong kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan ASEAN melalui penghematan waktu, biaya dan
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta memperlancar arus pengapalan barang.
Sistem e-SKA yang merupakan sistem pengajuan SKA secara online akan dilengkapi dengan aplikasi E-SM/e-SC (http://sm.e-ska.kemendag.go.id) yang merupakan sistem terintegrasi dalam rangka penerbitan Invoice Declaration yang disediakan bagi para Eksportir Bersertifikat yang ikut serta dalam Sertifikasi Mandiri dengan 2 pilihan yaitu web form dan web service.
Perbedaan mendasar antara skema SC dengan skema SKA konvensional adalah eksportir dapat menyatakan asal barang yang diekspor pada invoice declaration yang dicetak sendiri tanpa perlu menggunakan form SKA
Selain pemanfaatan SKA, Peningkatan Pemanfaatan
Fasilitasi Eksporjuga tengah dikembangkan melalui
Penyederhanaan prosedur Sertifikasi Operasional dan
prosedur Ketentuan Asal Barang, serta Fasilitasi perdagangan
barang yang berasal dari ASEAN yaitu melalui Self Certification.
Self Certification juga menjadi salah satu pendorong Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri
Self Certification Mendorong kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan ASEAN melalui penghematan waktu, biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta memperlancar arus pengapalan barang.No. Perbedaan 1st Pilot Project 2nd Pilot Porject
1. Negara Brunei, Malaysia,Singapore & Thailand
Indonesia, Philipine & Laos serta Thailand & Vietnam
2. Dimulai 2012 2014
3. Eksportir Manufacturer and Trader Manufacturer
4. Proof of Origin Invoice dan dokumenlain
Invoice
5. PenandatanganProof of Origin
Bebas Maksimum 3 orang
6. 3rd Party Invoice Bisa Tidak bisa
Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
Implementasi SC di Indonesia
O Perusahaan mengaukan Permohonan dan input data
O Setelah mendapatkan sertifikat Verifikasi Asal Barang (VAB) dari Lembaga Surveyor
O Diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan
O Untuk Eksportir Produsen yang selanjutnya bernama Eksportir Bersertifikat (EB)
O Masa Berlaku 2 tahunO Setiap perubahan data
perusahaan dilaporkan
O Diterbitkan oleh EB sebagai pengganti SKA form D (ATIGA)
O Peserta EB saat ini berjumlah 15 perusahaan
O Sistem terintregasi dalam rangka penerbitan Invoice Declaration http://sm.e-ska.kemendag.go.id
O Web Form: dapat diakses secara online menggunakan browser via internet; berguna bagi EB yang belum memiliki aplikasi internal untuk pencetakan invoice; Aplikasi Kemendag menyediakan cetakan Invoice Declaration yang standar, lengkap dengan kode otentikasi
O Web Service: Eksportir wajib membuat aplikasi web services client untuk menghubungkan aplikasi internalnya dengan aplikasi milik Kemendag; Berguna bagi EB yang ingin tetap menggunakan aplikasi internalnya untuk pencetakan invoice; Kemendag akan memberikan kode otentifikasi setelah eksportir produsen telah mengirim data invoice delaration.
Self Certification Invoice Declaration Sistem E-SM
Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
18 19RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui
Peningkatan Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara Online
Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri Negeri, terus diupayakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Penyederhanaan proses perizinan, melalui optimalisasi penggunaan perizinan online terus diupayakan. Di tahun 2014, jumlah perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online adalah sejumlah 96 (sembilan puluh enam) jenis perijinan. Dengan target 81 perijinan dan realisasi 96 perijinan maka capaian Perijinan ekspor impor yang dapat dilayani secara online pada Tahun 2014 adalah sebesar 118,51%.
Salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong peningkatan pelayanan perizinan perdagangan Luar Negeri adalah dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan beberapa perijinan secara online. Melalui Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 yang terbit pada tanggal 2 September 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Dalam Permendag tersebut pelayanan perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP). Permendag tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2014. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk memotong jalur birokrasi pada proses perijinan dengan menghindari tatap muka antara pemohon dan pejabat pemroses perijinan.
Dengan dikeluarkannya Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, jumlah perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya 21 perijinan ekspor dan impor yang bersifat mandatory online, namun sejak 2 Desember 2014 terdapat 96 perijinan ekpor impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE.
Dengan meningkatnya jumlah perijinan yang hanya dapat diajukan secara online, diharapkan
dapat meningkatkan pengguna hak akses serta pemilik hak akses Inatrade, dikarenakan ada kewajiban bagi pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan yang sudah diwajibkan untuk memiliki hak akses Inatrade terlebih dahulu.
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui
Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online
Sampai dengan tahun 2014, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki hak akses adalah sebanyak 6.780 pelaku usaha. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang telah memperoleh Hak Akses sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebesar 5.874 bahkan jauh lebih besar dibandingkan Tahun 2012 yaitu sebesar 2.618 pelaku usaha. Dengan diluncurkannya Mandatory Online ini, proses perijinan tidak lagi dilakukan secara manual.
Adapun jenis perijinan yang termasuk dalam kategori mandatory online, yaitu Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk atau komoditas beras, jagung, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronika dan komponennya serta mainan anak-anak Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT) untuk produk elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik; Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI) untuk produk hortikultura, serta Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE) untuk hewan dan produk hewan.
Terkait dengan hal ini perlu juga diinformasikan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki target sebesar 4.500 perusahaan memiliki hak akses pada tahun 2014. Dengan target persentase pengguna sistem perijinan online yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 450 perusahaan dari total pemilik hak akses sebesar 4.500 perusahaan, dimana realisasi ditahun 2014 pengguna hak akses
Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan
Pelayanan Perizinan Luar Negeri. Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan PerdaganganLuar Negeri,
terimplementasi dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu. Permendag
tersebut merangkul 3 (tiga) sasaran, peningkatan jumlah perizinan online, efisiensi waktu perizinan, dan
peningkatan jumlah pengguna hak akses
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui Peningkatan Efisiensi Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor
sebanyak 850 perusahaan dari pemilik hak akses 6.780 perusahaan, atau share pengguna sistem perijinan online adalah sebesar 12,53% pemilik hak akses, lebih tinggi dari target awal yang sebesar 10%.
Tidak hanya peningkatan jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online, tetapi Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga berusaha melakukan penyederhanaan proses perizinan dari segi waktu.
Sebagai acuan dalam menerbitkan perijinan perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut ditetapkan standar pelayanan untuk 163 perijinan dan 8 non perijinan di Kementerian Perdagangan.
Waktu penyelesaian perijinan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dikategorikan kepada proses secara manual dan proses secara elektronik yang dilakukan oleh Eksportir maupun Importir. Perlu diketahui pula bahwa target waktu penyelesaian perijinan dan pendaftaran melalui UPTP ataupun secara elektronik melalui website INATRADE sangat tergantung kepada kelengkapan dari keseluruhan syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Target waktu perijinan yang diproses di UPTP adalah 2 (dua) hari. Sementara itu, lama proses perijinan ekspor dan impor yang diterbitkan unit teknis bervariasi yaitu antara 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, dan 10 (sepuluh) hari tergantung dari setiap komoditi yang diatur.
Target rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor pada tahun 2014 adalah 2 (dua) hari. Pada Tahun 2014, waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor untuk jenis perizinan yang sifatnya registrasi (NPIK dan IT Produk Tertentu) adalah 3,13 hari atau 3 hari 3 jam.Beberapa faktor yang menyebabkan rata-rata waktu penyelesaian melampaui dari target yang telah ditetapkan antara lain banyaknya jumlah permohonan dan migrasi sistem sebagai tidak lanjut Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 diikuti dengan masa transisi operasional system bagi pemroses (perlu pelatihan bagi Sumber Daya Manusia). Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dengan jumlah permohonan sebanyak 3.380 permohonan, maka jumlah permohonan pada Tahun 2014 meningkat secara drastis, dengan jumlah permohonan yang masuk mencapai sebesar 4.762 permohonan.
Rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9,5 (sembilan koma lima) hari kerja dari 494 (empat ratus sembilan puluh empat) perijinan ekspor impor yang diajukan secara online dan 10,8 (sepuluh koma delapan) hari kerja dari 12.462 (dua belas ribu empat ratus enam puluh dua) perijinan ekspor impor yang diajukan secara manual. Hal ini terjadi mengingat banyaknya perubahan yang substansial terkait dengan kebijakan ekspor dan impor, dimana penerapan jumlah hari waktu pelayanan perijinan dari setiap Peraturan Menteri Perdagangan berbeda tergantung dari setiap komoditi yang diatur/diawasi.
Tabel 6Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014
Perijinan Ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online
Persentase pengguna sistem perizinan online (Inatrade)
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor
INDIKATOR KINERJA
Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014
20 21RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
1. Mandalika NTB PP No 52 Tahun 2014 KEK Mandalika memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus untuk industri agro dan industri ekowisata
2. Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur PP No. 85 Tahun 2014 Kalimantan KEK ini terdiri dari Zona industri, logistik dan pengolahan ekspor 3. Palu Sulawesi Tengah PP No 31 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus untul Logistik, industri agro, industri pengolahan pertambangan dan industri infrastruktur.
4. Bitung Sulawesi Utara PP No. 32 Tahun 2014 KEK Bitung memiliki Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk bidang perikanan, industri kelapa dan dukungan logistik lainnya di wilayah Indonesia timur.
5. Morotai Maluku Utara PP No. 50 Tahun 2014 KEK Morotai memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata
6. Sei Mangkei Sumatera Utara KEK Sei Mangkey merupakan salah satu KEK pertama di Indonesia yang ditetapkan melalui PP No 29 tahun 2012 dengan tiga zona, yaaitu industri, logistik dan pariwisata. Industri yang akan dikembangkan fokus pada pengolahan kelapa sawit dan karet, serta aneka industri.
7. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan Pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan karet, kelapa sawit dan batu bara yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Daerah terbesar penghasil karet Indonesia
8. Tanjung Lesung Banten Tanjung Lesung memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata
Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus
Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus terus diupayakan, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan mekanisme pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK, merupakan tahap yang menentukan dan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan KEK. Proses yang berjenjang dan bertahap, dimana Kementerian Perdagangan dapat melimpahkan kewenangan kepada administrator KEK dapat berlaku apabila Administrator KEK telah ditentukan. Keterkaitan proses tersebut tentunya tidak mudah tetapi sangat menentukan.
Pada Tahun 2014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Terdapat sebelas perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Sebelas perijinan tersebut adalah:
1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 2. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Elektronika 3. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi 4. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Kosmetik 5. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Tekstil 6. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan
Komponennya 7. Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja) 8. Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja) 9. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru 10. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (IP-STPP) 11. Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX)
Dengan adanya kawasan industri sekaligus didukung pelabuhan yang
menjadikan kawasan Sei Mengkei sebagai kawasan besar, Presiden
Jokowi berharap nantinya ekspor-ekspor bahan mentah yang ada di
kawasan Indonesia bagian Barat itu sudah tidak ada lagi.
“Semuanya sudah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dan kita ingin ekspornya juga naik, dan pada akhirnya nanti
neraca perdagangan kita menjadi sebuah neraca perdagangan yang
surplus yang positif, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi kita akan
bisa melompat naik setinggi-tingginya,” terang Jokowi.
http://economy.okezone.com, Selasa 27 Januari 2015
Bagan 3Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIASei Mangkei
Tanjung Api-Api
Tanjung Lesung
Mandalika
Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
Palu
BitungMorotai
Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
= KEK yang sudah diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri sampai dengan triwulan I tahun 2015
= KEK yang akan diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri
Di awal tahun 2015, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Terdapat 6 (enam) perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Enam perijinan tersebutantara lain:
1. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan Komponennya2. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Teksil3. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak4. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Elektronika 5. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi6. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Mainan Anak-Anak
22 23RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tanjung Lesung sebagai KEK akan menjadi “The Jewel of Banten” atau “Permata Banten”
yang dapat membawa kembalik kejayaan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa
dengan membangun Keraton Banten Lama sebagai ikon pusat wisata Banten.
Operasional KEK Tanjung Lesung, kata Setiawan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.
26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung, harus beroperasi pada akhir Februari 2015. Ini bertujuan
untuk mendorong investasi, khususnya di sektor pariwisata. Sehingga secara nasional
investasi, sektor pariwisata mampu memberikan kontibusi 12 persen terhadap investasi
nasional dari realisasi selama ini sekitar 5–6%.
http://www.pikiran-rakyat.com, 20 Februari 2015
Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 5 (lima) tahun ke depan.
Export facilitation dan import management merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatam daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Export facilitation yang dimaksud dalam agenda tersebut adalah Pengembangan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspopr dan impor melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor dan harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor.
Kementerian Perdagangan mengagendakan adanya kemudahan berusaha di bidang perdagangan luar negeri dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya fasilitasi ekspor dan impor. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan luar negeri, antara lain melalui: peningkatan efisiensi penyelesaian perizinan ekspor dan impor, peningkatan fasilitasi perdagangan melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal serta peningkatan, optimalisasi pemanfaatan fasilitasi perdagangan melalui peningkatan penguna sistem perizinan online serta peningkatan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian 95% perizinan ekspor dan impor telah sesuai dengan Service Level Agreement (SLA), sebanyak 73% dari barang yang diekspor telah menggunakan SKA di tahun 2019, peningkatan pengguna sistem perizinan online diharapkan meningkat menjadi 35% di tahun 2019, serta capaian kebijakan pendelegasian penerbetan perizinan sektor perdagangan ke KEK ditargetkan menjadi 100% di tahun 2019.
I.1.4 Peningkatan Pengamanan Perdagangan
Pemanfaatan instrumen perdagangan yang berupa Non Tariff Measures terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan Pengenaan Non Tariff Measures lebih besar dibandingkan terhadap peningkatan penyelesaian terhadap pencabutan pengenaan Non Tariff Measures. Penanganan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri terkait dengan Non Tariff Measures merupakan salah satu tantangan dalam mempertahankan performance ekspor produk Indonesia di negara Mitra Dagang.
Hambatan Non Tariff untuk perdagangan termasuk kuota impor, lisensi khusus, standar untuk kualitas barang, keterlambatan birokrasi di bea cukai, pembatasan ekspor, membatasi kegiatan perdagangan negara, subsidi ekspor, bea countrevailing, hambatan teknis perdagangan, sanitary dan phyto sanitary measures, aturan asal barang, dll.Berdasarkan perkembangan aktivitas perdagangan Luar Negeri khususnya negara-negara yang tergabung dalam G-20. Pengenaan Non Tariff paling banyak dikenakan berupa non tariff untuk impor dan trade remedi.
Grafik 8Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014
Note : The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available.Source: WTO Secretariat
926
324
451
546
654 673
768
856
934
282
5799
128 148179 175
211251
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
02008 By Nov By May By Oct By May By Nov By May By Nov By May By Oct 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
Stock of mesures Removals
Number of Measures
Tabel 7 Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014
Mid-Oct 10 May to mid Mid-Oct 11 Mid-May Mid-Oct 12 Mid-May Mid-Nov 13 Mid- Type of to Oct 11 to mid to mid to mid- 10 mid to mid- May 14 to Measure Apr 11 (6 Months) May 12 -Oct 12 May 13 Nov 13 May 14 mid Oct 14 (6 Mounths) (7 Months) (5 Months) (7 Months) (6 Months) (6 months) (5 months)
Trade 53 44 66 46 67 70 66 54remedy
Import 52 36 39 20 29 36 25 25
Export 11 19 11 4 7 8 17 9
Other 6 9 8 1 6 2 4 5
Total 122 108 124 71 109 116 112 93
Averance 20.3 18.0 17.7 14.2 15.6 19.3 18.7 18.6per month
Sumber : WTO Secretariat
Grafik 9Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014
Sumber : WTO Secretariat
By mid-October 2010 By mid-October 2014
15% 22.7%282
962
1,244 measures
Stockpile of restrictive measuresEffectively eliminated measures
381 measures
77.3%85%
57
324
24 25RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tabel 8Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor
Mid-Oct 11 Mid-May Mid-Oct 12 Mid-May Mid-Nov 13 Mid-May Cumulative to 12 to to mid to mid- to mid- 14 to mid total (as from mid-May 12* mid-Oct May 13a Nov 13b May 14b Oct 14c Oct 2008)c
12a
Share in 0.9 0.3 0.4 0.9 0.2 0.6 4.1total worldimports
Share in 1.1 0.4 0.5 1.1 0.3 0.8 5.3G-20imports
Source: WTO Secretariata Based on 2011 import data.b Based on 2012 import data.c Based on 2013 import data.
(%)
HS CHAPTERS SHARE IN TOTAL RESTRICTION
Total import affected 100.0Agriculture (HS 01-24) 3.9 HS 10 - Cereals 3.0 HS 11 - Products of the milling industry; malt; starches 0.1 HS 15 - Animal or vegetable fats and oils 0.1 HS 17 - Sugar and sugar confectionery 0.5Industry products (HS 25 - 97) 96.1 HS 25 - salt; sulfur; earths and stone; plastering materials 0.1 HS 26 - Ores, stag and ash 0.4 HS 27 - Mineral fuels and oils 22.6 HS 29 - Organic chemicals 2.6 HS 31 - Fertilizers 0.1 HS 32 - Tanning or dyeing extracts; paints, varnishes 0.2 HS 38 - Miscellaneous chemicals products 0.6 HS 39 - Plastic and articles thereof 0.5 HS 40 - Rubber and articles thereof 3.9 HS 48 - Paper and paperboard 0.6 HS 52 - Cotton 7.2 HS54-Man-madefilaments 0.1 HS 64 - Footwear 1.6 HS 71 - Articles of iron and steel 0.5 HS 76 - Aluminium and articles thereof 0.1 HS 83 - Machinery and mechanical appliances 1.7 HS 85 - Electrical machinery and parts thereof 25.6 HS 86 - Railway or tramway 0.2 HS 87 - Vehicles 2.0 HS 90 - Optical and other precision instruments 0.7 HS 94 - Furniture; bedding material; lamps 2.7
Note : Calculationsarebasedon2013importfigures.Estimatesoftradecoverageweremadeformeasures for which HS codes were provided or were easy to identify. The value of total imports affected equals US$ 117.6 billion. The following HS Chapters, showing a share of less than 0.05%, are not included in the table: 09, 16, 20, 22, 23, 24, 28, 36, 42, 44, 45, 55, 61, 62, 68, 69,82, 89, 92, 95, 96
Sumber : WTO Secretariat estimates, based on UNSD Comtrade database.
Tabel 9Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang
Dikenakan
Trade Remedies adalah alat kebijakan
perdagangan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan
perbaikan terhadap impor yang menyebabkan kerusakan untuk
industri dalam negeri. Trade remedies tersebut dibagi secara
luas menjadi:1. Tindakan anti dumping2. Countervailing duty3. Safeguard action
Anti Dumping
Berdasarkan perkembangan pengenaan Anti Dumping, Indonesia termasuk negara yang sering dikenakan tuduhan anti dumping. Berdasarkan komoditi, pengenaan anti dumping tahun 2012-2014 paling banyak dikenakan untuk komoditi logam (metals)
Tabel 10Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014)
G-20 Member 15 May 2012 15 May 2013 15 May 2014 - 30 Sept 2012 - 30 Sept 2013 - 30 Sept 2014
Argentina 5 3 4Australia 10 10 3Brazil 19 16 22Canada 1 12 12China 5 5 5European Union 4 1 8India 8 15 4Indonesia 7 14 6Japan 1 - -Korea, Rep. of - - 4Mexico 1 4 6Russian Federation 1 - 2South Africa - 3 2Turkey 2 - -United States 2 20 10TOTAL 66 103 88
Source: WTO Secretariat
Source: WTO Secretariat
Grafik 10Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014)
Others 5%Textile 6%
Machinery 6%
Stone/plaster 8%
Chemicals 20%
Metals 26%
Plastics/rubber29%
mid - May 2012 - end - September 2012
Others 5%Food 5%
Stone/plaster9%
Plastics/rubber10%
Machinery 12%
Chemicals 12%Wood 13%
Metals 34%
mid - May 2013 - end - September 2013
mid - May 2014 - end - September 2014
Others 22%
Machinery 4%
Chemicals 10%
Plastics/rubber21%
Metals43%
26 27RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tabel 11Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang
Dikenakan (2012-2014)
G-20 Member 15 May 2012 15 May 2013 15 May 2014 - 30 Sept 2012 - 30 Sept 2013 - 30 Sept 2014
Canada 1 1 11
China 1 1 -
European Union 1 - 1
India - - 1
Mexico - 1 -
United State - 4 10
TOTAL 3 7 23Source: WTO Secretariat
Logam masih menduduki posisi
primadona sebagai komoditi yang
sering dikenakan Countervailing
Measures
Grafik 11Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang
Dikenakan (2012-2014)
mid - May 2014 - end - September 2014
Metals84%
Plastics/rubber4%
Misc.Manufactures 4%
Machinery 4%Vehicles 4%
mid - May 2013 - end - September 2013
Chemicals 20% Metals
57%
Food 14%
mid - May 2012 - end - September 2012Chemicals
33%
Metals67%
Sumber : WTO Secretariat
Grafik 12Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh Negara Mitra Dagang
2008 – mid 2014
Negara-negara yang melaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain Australia, Uni Eropa, Jepang dan Turki.
Negara-negara yang dilaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain China, Taipei, Korea, Malaysia, Thailand, dan Singapura.
China
Brazil
EU
India
United States
Thailand
G-20
0 20 40 60 80 100
G-20 as share of total; 80.6%
Argentina
China
EU
Korea, Rep, of
United States
India
Chinese Taipei
G-20
0 50 100 150 200
G-20 as share of total; 78.0%
Brazil
China
Hong Kong, China
Macao, China
Chinese Taipei
EU
Ukraina
G-20
0 5 10 15 20
G-20 as share of total; 59.3%
Russian Federation
China
EU
India
Indonesia
Malaysia
Saudi Arabia
G-20
0 10 20 30 40
G-20 as share of total; 69.8%
Turkey
China
EU
Korea, Rep. of
Chinese Taipei
Indonesia
Thailand
G-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
G-20 as share of total; 78.7%
Australia
China
Korea, Rep. of
EU
Turkey
Brazil
Chinese Taipei
G-20
0 10 20 30 40 50 60
G-20 as share of total; 80.6%
Canada
United State
EU
Japan
Korea, Rep. of
Thailand
Chinese Taipei
G-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
G-20 as share of total; 89.3%
China
China
Korea, Rep. of
Vietnam
India
Chinese Taipei
Mexico
G-20
0 20 40 60 80 100 120 140 160
G-20 as share of total; 76.2%
United States
China
EU
Thailand
Korea, Rep. of
Chinese Taipei
United State
G-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
G-20 as share of total; 66.8%
India
China
India
United State
Turkey
Indonesia
Thailand
G-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
G-20 as share of total; 72.6%
European Union
China
Chinese Taipei
Korea, Rep. of
Malaysia
Thailand
Singapore
G-20
0 5 10 15 20 25
G-20 as share of total; 47.7%
Indonesia
Japan
Malaysia
Thailand
China
United State
Chinese Taipei
G-20
0 5 10 15
G-20 as share of total; 59.1%
Korea, Rep. of
China
Indonesia
G-20
0 1 1 2 2 3
G-20 as share of total; 100.0%
Japan
China
United State
India
Brazil
EU
Korea, Rep. of
G-20
0 5 10 15 20 25
G-20 as share of total; 100.0%
Mexico
China
EU
Malaysia
Brazil
India
United State
G-20
0 5 10 15 20 25
G-20 as share of total; 91.7%
South Africa
Note : Argentina; Indonesia; Japan; Korea, Rep. of; Mexico; and the Russian Federation apply anti-dumping measures only.Source : WTO Secretariat.
28 29RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dukungan Pengamanan Perdagangan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Selama Triwulan II tahun 2014, kasus trade remedies (tuduhan dumping/subsidi/safeguard) yang ditangani oleh Ditjen Daglu ada sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 14 kasus dumping, 1 kasus dumping circumvention, 4 kasus Subsidi, 9 kasus Safeguard, serta 1 kasus Scope Rulling. Berdasarkan penanganannya, kasus yang dikenakan ada sebanyak 3 kasus, 4 kasus dihentikan, dan 22 kasus masih dalam proses penanganan. Kasus-kasus yang dihentikan pada triwulan II tahun 2014, antara lain :1. Kasus tuduhan Dumping produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan.2. Kasus tuduhan Subsidi produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan.3. Kasus Safeguard produk Seamless Pipes and Tubes asal Indonesia oleh
India.4. Kasus tuduhan Subsidi produk Monosodium Glutamate asal Indonesia oleh
Amerika Serikat.
Jika dilihat dari jumlah kasus tuduhan ekspor Indonesia, jumlah kasus pada tahun ini (39 kasus) bertambah sebanyak 6 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33 kasus. Secara rinci, 39 kasus tuduhan tersebut adalah 22 kasus tuduhan dumping, 4 kasus tuduhan subsidi, dan 13 kasus tuduhan safeguard.
Grafik 13Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan
Luar Negeri tahun 2014
Dari semua kasus tersebut, ada kasus yang dikenakan tuduhan, dihentikan dan masih dalam proses. Adapun kasus yang dikenakan tuduhan adalah 7 kasus dumping dan 1 kasus safeguard. Sementara, untuk kasus yang dihentikan pada Tahun 2014 yaitu :1. Tuduhan dumping produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 17 Juni
20142. Tuduhan dumping produk newsprint in rolls oleh Malaysia tertanggal 29 Juli
20143. Tuduhan subsidi produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 2 Juni 20144. Tuduhan subsidi produk acrylic yarn oleh Brazil tertanggal 2 Juli 20145. Tuduhan subsidi produk monosodium glutamate (MSG) oleh Amerika Serkat
tertanggal 31 Maret 20146. Tuduhan safeguard produk seamless pipes & tubes oleh India tertanggal 11
Maret 2014.
22 Kasus Dumping
4 Kasus Subsdi
13 Kasus Safeguard
Sementara itu, terdapat pula keputusan untuk pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD)/ bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas beberapa produk oleh negara penuduh sebagaimana diuraikan berikut ini :1. Pengenaan BMAD sebesar 99 persen atas produk Oil Country Tubular Goods (OCTG) oleh Amerika
Serikat tertanggal 10 Februari 20142. Pengenaan BMAD sebesar US$ 70.58 MT atas produk Poly Vinyl Chloride (PVC) oleh India
tertanggal 4 April 20143. Pengenaan BMAD sebesar 3,07 persen atas produk Certain Cold Rolled Stainless Steel oleh
Vietnam tertanggal 5 Oktober 20144. Pengenaan BMAD sebesar 59,7 persen atas produk Certain Hot-rolled Carbon Steel Plate and High-
Strength Low-alloy Steel Plate tertanggal 17 April 20145. Pengenaan BMAD sebesar 6,19 persen atas produk Monosodium Glutamate (MSG) oleh Amerika
Serikat tertanggal 29 September 20146. Pengenaan BMAD sebesar 34,6 persen atas produk Gypsum Plasterboard oleh Afrika Selatan
tertanggal 17 Juli 20147. Pengenaan BMAD sebesar 8,7 persen atas produk Power Transformers oleh Australia tertanggal 2
Desember 20148. Pengenaan BMTP sebesar 28,8 - 35,5 persen atas produk Tableware dan Kitchenware of Porcelain
oleh Ukraina tertanggal 23 Mei 2014.
Sepanjang Tahun 2014, untuk kasus-kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, negara yang paling banyak melakukan tuduhan adalah Selama Tahun 2014, negara yang paling sering melakukan tuduhan adalah negara maju yaitu Turki sebanyak 6 (enam) kasus, India, Malaysia dan Uni Eropa masing-masing sebanyak 4 (empat) kasus
Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.
Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya.
Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.
Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan
30 31RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tabel 12Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
No Negara Produk Jenis Penuduh Tuduhan
1 Afrika Selatan Gypsum Plasterboard Dumping
2 Amerika Serikat Monosodium Glutamate Dumping
3 Amerika Serikat OCTG Dumping
4 Amerika Serikat Monosodium Glutamate Subsidi
5 Australia Power Transformers Dumping
6 Australia Hot Rolled Rods in Coils of Steel Dumping
7 Brazil Acrylic Yarn Subsidi
8 Canada Oil Country Tubular Goods (OCTG) Dumping
9 Canada Oil Country Tubular Goods (OCTG) Subsidi
10 Filipina Galvanized Iron(GI) And Prepainted Galvanized Iron (PPGI) Safeguard
11 Filipina Newsprint Safeguard
12 India Seamless Pipes & Tubes Safeguard
13 India Saturated Fatty Alcohols Safeguard
14 India Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel (chromium type) Safeguard
15 India 2-Ethyl Hexanol Dumping
16 Jordan writing and printing papers size A4 Safeguard
17 Kanada Certain Hot-rolled carbon steel plate and hight-strength low alloy steel plate Dumping
18 Malaysia Newsprint In Rolls Dumping
19 Malaysia Hot Rolled Coils (HRC) Dumping
20 Malaysia Hot Rolled Plate Safeguard
21 Malaysia Polyethylene Terepphthalate (PET) Dumping
22 Pakistan Certain Paper Dumping
23 Pakistan Certain Paper Subsidi
24 Thailand Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils Safeguard
25 Thailand Glass Block Safeguard
26 Thailand Flat Hot-rolled Steel in Coils and not in Coils (HRC) Dumping
27 Turki Polyester Textured Yarn (PTY) Dumping
28 Turki Yarn of Man Made Staple Fibers Dumping
29 Turki Writing and Printing Paper Safeguard
30 Turki Ban Luar Sepeda Motor (Pneumatic tyres new of rubber for motorcycles) ; Dumping
Ban Dalam Sepeda Motor (Inner tubes of rubber except bicycle or
motor vehicle)
31 Turki Ban Luar Sepeda dan Ban Dalam Sepeda Dumping
32 Turki Polyethylene Terephthalate Safeguard
33 Ukraina Tableware dan Kitchenware of Porcelain Safeguard
34 Uni Eropa Fatty Alcohol Dumping
35 Uni Eropa Monosodium Glutamate (MSG) Dumping
36 Uni Eropa Biodiesel Dumping
37 Uni Eropa Bicyle Dumping
38 Vietnam Cold-rolled stainless steel Dumping
39 Mesir Automotive Batteries Safeguard
Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan
Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.
Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya.
Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.
32 33RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
1.2 Potensi & Permasalahan
1.2.1 Potensi Untuk mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi, baik di internal maupun di lingkungan eksternal Ditjen. Perdagangan Luar Negeri, yang dapat
mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut :
1.2.1.1 Ekonomi GlobalProyeksi pertumbuhan perdagangan global 5 tahun kedepan (2015-2019)
berbeda dengan kondisi 30 tahun lalu, pertumbuhan perdagangan global
diperkirakan stabil.
Kinerja perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, sejak tahun 1989, perekonomian dan perdagangan dunia selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2009. Ekonomi dunia ke depan diperkirakan masih tumbuh di atas 3%, sementara perdagangan dunia juga diperkirakan membaik. Mesin pertumbuhan ekonomi global akan berasal dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan emerging markets dengan pertumbuhan diatas 5 % pada tahun 2012 walaupun mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2013 menjadi 4,69% namun tahun tahun berikutnya diproyeksikan terjadi peningkatan laju pertumbuhan sampai dengan 5,35 % pada tahun 2019.Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dunia secara umum mengalami laju pertumbuhan pada kisaran 3% dan diproyeksikan pada tahun 2019 akan mencapai tingkat pertumbuhan 4% sementara itu laju pertumbuhan ekonomi pada Negara Advanced Economies masih dibawah 3%.
Beberapa kondisi di luar turut mempengaruhi proses pencapaian kinerja Ditjen Daglu dan menjadi
potensi yang dioptimalkan. Selain itu potensi yang sudah
dimiliki atau berasal dari lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri
akan terus dioptimalkan dan dikembangkan menjadi lebih baik.
Pertumbuhan perdagangan global yang stabil, resiko yang berpotensi
menahan pertumbuhan ekonomi global dan proyeksi perekonomian
Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagi
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam menghasilkan
kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang kondusif dan konsisten terhadapupaya pencapaian tujuan Ditjen
Perdagangan Luar Negeri 5 (lima) tahun ke depan
Perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk
terus membaik.Beberapa faktor resiko tetap ada dan berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi
global
Grafik 14Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-
(1.00)
(2.00)
(3.00)
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
(5.00)
(10.00)
(15.00)
1980
-199
0
1991
-200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
2017
*
2018
*
2019
*
5.35
(0.38)
14.00
GDP (%, RHS) Ekspor (%, LHS) Import (%, LHS)
Sumber : IMF (diolah Puslit Daglu)
Namun demikian, resiko ekonomi global ke depan masih tetap ada, antara lain:• Uni Eropa sudah mulai keluar dari resesi, tetapi PDB per kapita beberapa
negara terlihat menurun dan sektor perbankan masih terlihat lemah.• China yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar, potensi investasi keluar
dari negara tersebut diperkirakan dapat mengkoreksi pertumbuhan ekonomi China
Kondisi Perekonomian Global pada triwulan pertama tahun 2014 mulai menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut.Perlambatan ekonomi terjadi pada tahun tahun sebelumnya di beberapa negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Namun demikian, perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk terus membaik mengingat perlambatan ekonomi di Amerika Serikat bersifat temporer dan perlambatan ekonomi di Tiongkok telah mendorong pemerintah untuk merespon dengan berbagai program pembangunan dan stimulus, sementara itu kawasan Uni Eropa telah menunjukan perbaikan hal ini tercermin dari semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi di Inggris, tekanan inflasi yang relatif masih terkendali memberikan ruang bagi Bank Sentral untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Kebijakan Fiskal yang telah dilaksanakan dengan cermat menjadikan kondisi yang lebih sehat dan sekaligus menciptakan ruang untuk stimulus yang diperlukan. Meskipun melambat pada awal tahun, ekonomi global diperkirakan tetap akan tumbuh meningkat sepanjang tahun 2014, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara maju. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2015 dengan kontribusi negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat.
Pertumbuhan di Kawasan Asia akan di dorong oleh Ekonomi RRT dengan pertumbuhan rata rata di atas 7 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 diperkirakan masih akan tumbuh mencapai 6,52 %. Sedangkan India yang tingkat pertumbuhan masih dibawah 5 % pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang diatas 6 % pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan 6,26 % pada tahun 2012 dan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan menjadi 5,78 % tahun 2013 dan pada tahun tahun berikutnya diperkirakan selama periode 2016 – 2019 akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6%, melebihi laju pertumbuhan Negara Malaysia dan Thailand dengan angka pertumbuhan dibawah 6%. Proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk periode 2014 –2019 di ASEAN akan dicapai oleh Negara Myanmar dengan tingkat pertumbuhan dengan angka pertumbuhan diatas 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Vietnam diperkirakan tidak jauh beda dengan Indonesia, yakni dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6 %.
Pemulihan ekonomi global akan didorong oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia dan perekonomian negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 6%.
Tabel 13Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India 2015-2019
Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan
Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)
Country 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tiongkok 7.65 7.67 7.54 7.28 6.97 6.76 6.63 6.52
India 4.74 4.35 5.42 6.35 6.48 6.65 6.73 6.77
Indonesia 6.26 5.78 5.36 5.80 6.00 6.00 6.00 6.00
Malaysia 5.64 4.69 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Myanmar 7.30 7.50 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.70
Philippines 6.82 7.16 6.47 6.51 6.21 6.01 6.02 6.02
Thailand 6.49 2.87 2.50 3.78 4.79 4.73 4.50 4.47
Vietnam 5.25 5.42 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.00
34 35RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
10
8
6
4
2
02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tionkok India Indonesia MalaysiaMyanmar Philipina Thailand Vietnam
Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India Kinerja ekspor di Beberapa Negara ASEAN diperkirakan mengalami penurunan
Beberapa negara ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekspor di negara Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 dan selanjutnya cenderung stagnan sampai dengan tahun 2019.
Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen
Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan
luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan
pembiayaan perdagangan
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Tionkok India Indonesia MalaysiaMyanmar Philipina Thailand Vietnam
Grafik 4. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus
Tiongkok dan India.
Country 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tiongkok 5.69 8.62 6.80 7.00 6.90 6.80 6.60 6.50India 2.23 5.84 7.74 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19Indonesia -1.00 2.17 2.37 6.77 11.62 8.95 9.46 8.35Malaysia -4.01 -3.25 4.33 4.18 4.30 4.30 4.07 3.51Myanmar 0.97 16.31 23.30 12.16 12.07 13.39 16.14 15.43Philippines 10.74 0.62 7.50 7.70 6.63 6.28 6.09 6.27Thailand 2.46 0.24 6.71 5.08 5.16 5.19 5.45 5.19Vietnam 21.28 11.79 18.29 13.62 11.18 10.47 8.05 7.90Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)
1.2.1.2 Ukuran Pasar DomestikIndonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luasnya wilayah, ukuran pasar domestik tercermin besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap PDB di Indonesia berkisar antara 60 – 70% terhadap PDB. Tidak lama lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia
akan diberkahi oleh adanya Bonus Demografi, dimana persentasi populasi produktif akan lebih besar dibandingkan persentase populasi non produktifnya. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Senada dengan hal di atas, Asian Development Bank (2014) melaporkan bahwa pada tahun 2030 sebanyak 1,4% penduduk dunia merupakan penduduk Indonesia, naik 0,4% basis points (bps) dibanding tahun 2010, sementara sebagian besar di negara lain justru stagnan bahkan ada juga yang menurun seperti terjadi di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat tercermin dari perkiraan bahwa dalam 10 – 15 tahun ke depan middle-income class di Indonesia akan naik dua kali lipat. Informasi lain juga menunjukkan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi pertumbuhan consuming class di Indonesia menjadi 135 juta jiwa dari 45 juta jiwa pada tahun 2012 (McKinsey Global Institute, 2012).
1.2.1.3 Iklim Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan Luar Negeri. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia.Selain dari pada itu, dengan diterbitkannya landasan UU yang mengatur Perdagangan, maka Kementerian Perdagangan juga berkeinginan untuk memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur. Diharapkan langkah tersebut dapat merebut perhatian para calon pengusaha untuk memulai bisnisnya di Indonesia. Di lain pihak, dengan terbentuknya berbagai aturan mengenai tata cara berbisnis yang transparan, jelas dan terukur dapat menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan terus bertumbuh.
1.2.1.4 Peningkatan Ekspor Produk Olahan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan, sementara itu Kementerian Perdagangan melalui unit Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur komoditi ekspor dan impor. Banyaknya Sumber Daya Alam yang dapat dioptimalkan untuk di ekspor, memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk meregulasikan peraturan terkait ekspor produk olahan yang utamanya berpihak kepada peningkatan perekonomian domestik melalui upaya peningkatan ekspor bernilai tambah sekaligus perlindungan terhadap keberlangsungan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.
1.2.1.5. Daya Saing dan Ekonomi Biaya TinggiGlobal Competitiveness IndexBerbagai survei yang merepresentasikan daya saing seperti Index Ease of Doing Business, Logistic Performance Index, Index of Economic Freedom (kebebasan berusaha), dan Global Competitiveness Index, Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50. Di tahun sebelumnya India masih lebih tinggi daripada Indonesia, pada periode tahun 2013-2014 India berada pada urutan ke 60.Dengan demikian terdapat perkembangan yang positif dalam peringkat daya saing Indonesia, hal tersebut menjadi potensi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan apa yang sudah diraih. Meskipun demikian permasalahan untuk mempertahankan apa
Berdasarkan survey pada beberapa lembaga survey dunia, performance Indonesia menunjukan kemajuan dalam perbaikan sektor pembangunan dan logstik. Hal ini menjadi potensi, terutama dalam menciptakan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Semakin Baik
36 37RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan.
GLO
BAL
CO
MPE
TITI
VEN
ESS
IND
EX
1st
pilla
r In
stitu
tions
2nd
pilla
r In
fras
truc
ture
3rd
pilla
r M
acro
eco
nom
ic e
nvir
onm
ent
4th
pilla
r H
ealth
and
pri
mar
y ed
ucat
ion
5th
pilla
r H
ighe
r ed
ucat
ion
and
trai
ning
6th
pilla
r G
oods
mar
ket
effic
ienc
y
7th
pilla
r La
bor
mar
ket
effic
ienc
y
8th
pilla
r Fi
nanc
ial m
arke
t de
velo
pmen
t
9th
pilla
r Te
chno
logi
cal d
eadl
ines
s
10th
pill
ar M
arke
t si
ze
11th
pill
ar B
usin
ess
soph
istic
atio
n
12th
pill
ar In
nova
tion
Country Economy
Singapore 2 3 2 18 2 2 1 1 2 7 34 17 9
Malaysia 24 29 29 38 33 46 10 25 6 51 26 20 25
Brunei Darussalam 26 25 58 1 23 55 42 10 56 71 131 56 59
Thailand 37 78 47 31 81 66 34 62 32 78 22 40 66
Indonesia 38 67 61 26 72 64 50 103 60 75 15 37 33
Philippines 59 79 96 40 96 67 82 100 48 77 33 49 69
Vietnam 70 98 82 87 67 95 74 56 93 102 36 98 76
Lao PDR 81 63 84 93 80 111 54 44 91 113 122 78 68
Cambodia 88 91 101 83 99 116 55 27 65 97 92 86 91
Myan mar 139 141 141 125 111 139 135 98 144 148 79 146 143
BASIC REQUIREMENTS EFFICIENCY ENHANCERSINNOVATION ANDSOPHISTICATION
FACTORS
Worst Median Best
Performance of ASEAN members in the 2013-14 GCI and the 12 composing pillars, rank out of 148 economies
sumber: Global Competitiveness Index, World Economic Forum
Berdasarkan tabel tersebut Indonesia unggul pada ukuran pasar dan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Berdasarkan Global Competitiveness Index, Indonesia telah berhasil melakukan kemajuan di 10 sektor dari 12 sektor yang dinilai, 10 sektor tersebut antara lain: infrastruktur, tenaga kerja, kinerja institusi pemerintah dan swasta, kondisi makro ekonomi, populasi, innovasi, iklim usaha, ukuran pasar, efisiensi pasar barang, dan pendidikan. Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.
Logistic Performance Index
2014 LPI 2012 LPI 2010 LPI
Vietnam 43 3.15 69.0 53 3.00 64.1 53 2.96 63.1 Indonesia 53 3.08 66.7 59 2.94 62.2 75 2.76 56.7 India 54 3.08 66.6 6 3.08 66.4 47 3.12 67.9 Philippine 57 3.00 64.2 52 3.02 64.8 44 3.14 68.8 Ukraine 61 2.98 63.3 66 2.85 59.3 102 257 50.6 Egypt. Arab Rep. 62 2.97 63.0 57 2.98 63.3 92 2.61 51.8 El Salvador 64 2.96 62.8 93 2.60 51.2 86 2.67 53.7 Pakistan 72 2.83 58.5 71 2.83 58.4 110 2.53 53.7 Nigeria 75 2.81 57.6 121 2.45 46.3 100 2.59 51.0 Guatemala 77 2.80 57.6 74 2.800 57.7 90 2.63 52.4
% of % of % of Highest Highest Highest Economy Rank Score performer Rank Score Performe Rank Score Performe
Sumber : Logistic Performance Index 2010, 2012 and 2014
Performance Indonesia terkait logistik juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Indonsia menduduki peringkat ke 53 di tahun 2014, dibandingkan tahun sebelumnya (2012) di peringkat ke 59.
Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, tercatat perkembangan yang baik dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah. Sementara itu terkait dokumen dan waktu baik terkait ekspor maupun impor, performance tahun 2014 tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2013
Paying Taxes (rank) 137 132 65 120 158 36 131 70 United Arab Emirates ( 1 )
Payments (number per year 52 52 40 7 33 13 36 22 Hong Kong SAR, China (3)*
Time (hours per year) 259 259 173 318 243 133 193 264 united Arab Emirates ( 12 )
Trading Across Borders (rank) 54 52 114 74 132 5 42 24 Singapore (1)
Documents to export 4 4 8 8 9 4 6 5 Ireland(2)*(number)
Time to export (days) 17 17 22 21 16 11 15 14 5 Economies (6)*
Cost to export 615 644 795 620 1,170 450 585 595 Malaysia (450)(US$ per container)
Documents to import 8 8 9 5 11 4 7 5 Ireland(2)*(number)
Time ti Import (days) 23 23 24 24 20 8 14 13 Singapore (4)
Cost to Import 660 660 930 615 1,250 485 660 760 Singapore (440)(US$ per container)
Suasana perekonomian di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur
Indicator
Indo
nesi
a D
B20
14
Indo
nesi
a D
B20
13
Cam
bodi
a D
B20
14
Chi
na D
B20
14
Indi
a D
B20
14
Mal
aysi
a D
B20
14
Phi
lippi
nes
DB
2014
Thai
land
DB
2014
Bes
t per
form
e gl
obal
lyD
B 2
014
38 39RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
1.1.6 Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar NegeriSelain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang telah diuraikan di atas, Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan perdagangan di sektor perdagangan luar negeri, antara lain: Jumlah lulusan Strata-2 semakin banyak. Selama 5 tahun terakhir ini, komposisi pegawai Ditjen
Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 terdiri Strata-2 sebanyak 95 orang (36.12 persen), dan Strata-1 sebanyak 126 orang (47.91 persen) dari total 263 pegawai. Hal ini berarti terdapat sekitar 36.12 persen dari total pegawai dipersiapkan menjadi manajer strategis yang akan memimpin Ditjen Perdagangan Luar Negeri ke depan.
Telah diadakan diklat pengembangan pegawai di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, antara lain: Pelatihan Manajemen Expor Impor untuk 4 (empat) orang peserta diharapkan pegawai dapat
mampu memahami dan mengerjakan semua proses dan impor khususnya dalam penyelesaian administrasi baik, khususnya dengan Dinas Perindag, Bea Cukai, Perbankan, Perusahaan Jasa Angkutan, Surveyor, Asuransi serta unit terminal peti kemas.
Pelatihan Capacity Building pengembangan pribadi dan karier di John Robert Power sebanyak 30 orang, diharapkan para pegawai yang terlibat dapat mengembangkan bakat sesuai dengan tupoksi.
1.1.7 Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur perdagangan dalam hal ini Ditjen Perdagangan Luar Negeri merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri ke depan. Kebijakan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan ekspor dan impor.
Kebijakan Ekspor dalam rangka Pengelolaan Ekspor :Kebijakan Ekspor diarahkan untuk peningkatan ekspor produk produk yang bernilai tambah yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan industri di dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan ataupun devisa. Ketentuan umum di bidang ekspor meliputi pengelompokan barang yang bebas, dibatas dan dilarang ekspornya.
• Alasan pembatasan ekspor adalah :- Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum - Untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan - Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah - Terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif - Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor, dan/atau - Terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.
• Alasan pelarangan ekspor adalah : - Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral
masyarakat - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan - Merusak lingkungan hidup dan ekologi, dan/atau - Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh
pemerintah
Kebjakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor :• Pengelolaan impor pada dasarnya ditujukan untuk: - Pengamanan pasar dalam negeri dengan menjaga ketersediaan pasokan barang pokok dan strategis
dalam rangka menjaga stabilisasi harga
- Menjaga daya saing ekspor dengan menjaga ketersediaan bahan baku asal impor yang tidak tersedia di dalam negeri
- Menjaga ketersediaan barang modal asal impor yang diperlukan dalam proses produksi dalam mendukung industrialisasi
Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor utamanya (tetapi tidak terbatas) ditujukan untuk Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi).
Substitusi Impor adalah strategi industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, dengan mendorong produksi produk manufaktur yang selama ini diimpor di dalam negeri.
• Tujuan utama substitusi impor antara lain: – Mengurangi pembelanjaan devisa negara;– Mendorong aktivitas industri di dalam negeri dan bertumbuhnya subsektor perekonomian terkait
lainnya, disisi hulu dan hilir industri tersebut;– Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat;– Meningkatkan kandungan local content didalam struktur produk ekspor;– Salah satu mekanisme pengamanan pasar dalam negeri dalam menghadapi arus barang masuk
sebagai hasil implementasi AEC 2015.
Upaya ini perlu mendapatkan tanggapan dari pihak perbankan dan lembaga pembiayaan karena merupakan kesempatan yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian domestik.
Selain itu Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor juga bertujuan untuk menjaga strukur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik, dimana impor barang modal, bahan baku dan penolong lebih besar sharenya dibandingkan impor barang konsumsi dan tentunya dengan tetap mengemban semangat substitusi impor.
1.1.8 Undang - undang PerdaganganDengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan.
Tujuan dari penetapan Undang Undang Perdagangan adalah :– Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional,
kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan
– Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia– Menyelaraskan seluruh undang-undang parsial yang ada dalam sektor perdagangan– Perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). – Pemberdayaan, permodalan, bantuan promosi dan pemasaran– Sinergi antara berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi semakin ketatnya persaingan
ekonomi global– Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha dan pihak-pihak terkait– Kepastian penyebaran perdagangan di daerah, sehingga disparitas harga di daerah tidak besar.– Peran aktif pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan dan pengawasan perdagangan secara
konsentrasi masing-masing daerah serta koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait yang didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.
40 41RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Pokok-pokok ketentuan bidang Perdagangan Luar Negeri dalam Undang Undang Perdagangan meliputi :• Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor untuk meningkatkan
nilai tambah bagi perekonomian nasional (Pasal 40)• Eksportir bertanggungjawab terhadap barang yang diekspor (Pasal 43)• Importir bertanggungjawab terhadap barang yang diimpor (Pasal 46)• Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri
Perdagangan (Pasal 47)• Mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Pasal 22) melalui program industrialisasi/
substitusi impor • Mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang
memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau (Pasal 25-31)• Mendukung kewajiban penggunaan label berbahasa indonesia pada barang yang diperdagangkan
(Pasal 6)• Mendukung dilakukannya pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap barang
ekspor, eksportir, dan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan jumlah barang impor (Pasal 67-72)
• Menunjang kegiatan perdagangan di perbatasan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM di sektor perdagangan
• Mendukung pengendalian kegiatan perdagangan di bidang perizinan dan larangan dan pembatasan
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan.
1.2. Permasalahan Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dalam periode lima tahun mendatang, antara lain:
1.2.1 Perekonomian GlobalSebagaimana telah disebutkan di atas Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki
kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan, Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan pembiayaan perdagangan.
Selain itu fluktuatif harga komoditas di pasar internasional, merupakan tantangan dalam menjaga stabilitas harga utamanya komoditas ekspor. Pemberlakuan AEC 2015, juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan peningkatan kemampuan daya saing produk Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Peningkatan kebutuhan akan energi dan pangan dunia, harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam meproduksi dan mensuplai kebutuhan akan energi serta pangan, disamping juga menjaga stabilitas harga. Meningkatnya kebutuhan akan energi dan pangan dapat mengancam defisit, ketahanan pangan, dll.
Faktor dari luar yang juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia adalah investasi yang datang dari luar selama ini berpengaruh terhadap fluktuasi rupiah, sehingga merupakan faktor eksternal yang harus diperhatikan. Hal lain yang juga akan berdampak kepada perekonomian Indonsia antara lain tekanan inflasi dan nilai tukar, membanjirnya barang impor, sehingga memerlukan proteksi terhadap konsumen dalam negeri, faktor geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau (memicu disparitas harga, penyelundupan, rendahnya dukungan infrastruktur, dll).
1.2.2 Permintaan DuniaBeberapa negara utama tujuan ekspor Indonesia, mengalami penurunan trend impor. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan impor di negara tersebut yang akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut.
Dalam mengemban tugasnya, Ditjen
Perdagangan Luar Negeri tidak terlepas dari
problematika baik yang berasal dari luar maupun
dalam lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Tabel 18Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama
Sumber: Rumah Riset Presisi
1.2.2.3 Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri
Meningkatnya hambatan non tarif. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2012, sebagian besar negara di dunia meningkatkan pengamanan pasar domestiknyamelalui penerapan hambatan non-tarif bagi produk impor yang akan masuk ke negaranya. Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia, karena penerapan hambatan non tariftersebut juga dikenakan terhadap produk yang berasal dari Indonesia.
Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan non tariff seiring dengan menurunnya hambatan tarif.
Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan non tariff lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.
42 43RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan nontarif seiring dengan menurunnya hambatan tarif.
Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan nontarif lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.
1.2.2.4 Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustainable TradeSebagian besar ekspor merupakan komoditas Primer. Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer sehingga akan rentan fluktuasi harga internasional. Sementara itu, harga komoditas kedepan diperkirakan akan menurun sehingga berpotensi akan menurunkan nilai ekspor Indonesia. Dominasi produk komoditas ini disebabkan karena masih terbatasnya kontribusi produk industri yang ditujukan untuk ekspor yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya daya saing dan penetrasi produk manufaktur Indonesia di pasar dunia. Pangsa ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia pada periode 2010-2014 masih dalam rentang 34 – 41 %.
Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Presentase
MANUFAKTUR 37,40% 34,20% 36,40% 37,90% 41,00%
PRIMER 62,60% 65,80% 63,60% 62,10% 59,00%
2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: RPJMN 2015-2019
Peningkatan hilirisasi produk ekspor menuju sutainable trade merupakan potensi sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Hilirisasi difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi yang berbasis sumberdaya alam dalam bentuk primer dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, baik untuk memenuhi permintaan pasar tujuan ekspor maupun pasar domestik.Hal ini selaras dengan semangat peningkatan ekspor produk olahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan terhadap Industri pengolahan lebih lanjut juga erat terkait dengan program substitusi impor. Industri pengolahan di dalam negeri dapat menyediakan kebutuhan bahan baku untuk industri di dalam negeri.Hilirisasi telah diterapkan pada komoditi Kayu, Rotan, Kakao, CPO, dan Barang Tambang. Adapun hambatan dalam melaksanakan hilirisasi antara lain:Tumpang tindih peraturan antara daerah dan pusat maupun antar kementerian/lembaga, Dukungan untuk menumbuhkan industri masih kurang (tingkat suku bunga pinjaman masih tinggi, biaya pendirian usaha relatif tinggi, UMP) dan Meningkatnya produksi bahan baku di dalam negeri (contoh Kakao).
1.2.2.5 Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya TinggiSebagaimana telah disampaikan pada pembahasan mengenai potensi naiknya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index, dimana Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50, merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi.
Permasalahan untuk mempertahankan apa yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan. Berdasarkan survei dalam Global Competitiveness Index Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.
Selain itu Fasilitasi ekspor yang belum optimal terutama untuk UKM. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para eksportir saat ini antara lain adalah: (i) proses ekspor masih belum efisien, karena masih panjangnya waktu dan prosedur untuk proses perizinan dan administrasi ekspor; (ii) masih sangat terbatasnya skema pendanaan ekspor, terutama bagi eksportir kecil dan menengah, sehingga peluang ekspor yang ada belum dapat termanfaatkan secara optimal.
Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri guna pencapaian kinerja yang lebih optimal, sekaligus konsistensi dalam semangat untuk terus menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya saing Indonesia di dunia harus terus diupayakan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi.
Sementara itu terkait dengan perkembangan survey logistik efisiensi terkait prosedur ekspor-impor harus terus diupayakan (waktu yang diperlukan untuk melakukan ekspor, dokumen ekspor, biaya dalam melakukan impor, dokumen impor dan waktu yang diperlukan untuk melakukan impor).
Hal tersebut selaras dengan semangat reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap.
1.2.2.6 Pengelolaan Impor Pengelolaan Impor yang tepat dan Efektif merupakan tantangan sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen. Perdagangan luar negeri. Kehati-hatian dalam pengelolaan impor merupakan tuntutan yang harus dihadapi. Perumusan kebijakan yang tepat dan cermat dan tetap mengemban semangat untuk menciptakan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik. Beberapa industri masih sangat bergantung pada bahan baku impor antara lain industri peralatan komunikasi, industri farmasi-produk obat kimia dan obat tradisional, industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kacamata dan beberapa industri lainnya.
44 45RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tabel 19 Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011
Sumber: Rumah Riset Presisi
Grafik 19 menunjukkan exposure industri nasional kepada pasar global, yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari produk industri yang diekspor dan seberapa besar bahan baku atau bahansetengah jadi yang diimpor. Semakin tinggi porsi ekspor dan impornya, maka exposure-nya ke pasar global juga makin tinggi, makin sensitif terhadap gejolak perekonomian global. Dari exposure ke pasar global, menunjukkan bahwa industri dalam negeri sangat tergantung pada bahan baku, komponen dan sub-assembly dari luar negeri. Dengan demikian tantangan pembangunan industri ke depan adalah “Mendorong investasi industri yang menghasilkan bahan baku, bahan setangah jadi, komponen, dan sub-assembly untuk mengurangi ketergantungan ke pasar global”.
1.2.2.6.1 Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-hasil sektor pertanian dan sektor pertambangan mineral. Hingga tahun 2013, potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Komoditi primer diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses penambahan nilai. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sedemikian besar, maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya adalah lahirnya industri-industri pengolahan. Dengan terjadinya pertumbuhan sektor industri maka perekonomian pun akan semakin tumbuh dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tantangan dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah “Mendorong investasi industri untuk mengolah bahan mentah dari pertanian dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi).”
1.2.2.6.2 Ketergantungan pada Impor Tinggi
GRAFIK 19Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-20.00
Bah
an B
aku
Impo
r (%
)
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Produk Ekspor (%)
2
4
1
3
Sumber: RPJMN 2015-2019
Kode ISIC3 Digits
Deskripsi Presentase InputImport (%)
Nilai Total InputDomestik + Import
(Rp.000)
Kode ISIC3 Digits
Deskripsi Presentase InputImport (%)
Nilai Total InputDomestik + Import
(Rp.000)
46 47RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Visi, Misi dan Tujuan
48 49RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
2.1 Visi dan Misi Pemerintah RI
VISI
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan mengemban amanat Visi Kementerian Perdagangan yang juga merupakan dengan Visi Pemerintah 2015 -2019 yang diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Visi Pemerintah 2015 -2019 adalah :
“TERwujudNyA INdONESIA yANG BERdAuLAT, MANdIRI, dAN BERkEPRIBAdIAN BERLANdASkAN
GOTONG ROyONG”
MISI
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, misi Pemerintah 2015-2019 adalah: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;5. Mewujudan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya untuk menjembatani Visi dan Misi Pemerintah 2015-2019 dalam melaksanakan agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) Misi dalam mencapai Pembangunan Perdagangan 2015-2019:1. Meningkatan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;2. Mewujudkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.
Visi, Misi dan TujuanBAB-II
50 51RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
T U J U A N
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2015−2019 yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;2. Peningkatan pengamanan perdagangan;3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;6. Penguatan dan perluasan pasar dalam negeri;7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN); 8. Optimalisasi/Penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar Lelang;9. Pengamanan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;10. Peningkatan perlindungan konsumen;11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.
S A S A R A N
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.
MIS
I
1. Meningkatkanpertumbuhan kinerja
perdagangan luar negeriyang berkelanjutan
1. PeningkatanEkspor Barang NonMigas yang BernilaiTambah Dan Jasa
2. PeningkatanPengamananPerdagangan
MeningkatnyaPertumbuhan
Ekspor Barang NonMigas yang BernilaiTambah dan Jasa
(1)
MeningkatnyaPengamanan
Perdagangan danKebijakan Nasional
(2)
MeningkatnyaDiversifikasi Pasardan Produk Ekspor
(3)
MenurunnyaHambatan AksesPasar (Tarif danNon Tarif) (2,3)
MeningkatnyaPelayanan &Kemudahan
Berusaha BidangDaglu
MeningkatnyaPengelolaan
Perdagangan LN di Perbatasan
MeningkatnyaEfektivitas
Pengelolaan Impor(5)
Optimalnya KinerjaKelembagaanEkspor (3, 4)
MeningkatnyaPromosi CitraProduk Ekspor
(Nation Branding)(4)
5. PeningkatanEfektivitas
Pengelolaan ImporBarang dan Jasa
4. PemantapanPromosi Ekspor
dan NationBranding
3. PeningkatanAkses dan PangsaPasar Internasional
6.Pengintegrasiandan PerluasanPasar Dalam
Negeri
7. PeningkatanPenggunaan
danPerdaganganProduk DalamNegeri (PDN)
MeningkatnyaPertumbuhanPDB Sektor
Perdagangan (6)
MeningkatnyaKonektivitas
Distribusi danLogistik
Nasional (6)
MeningkatnyaKonsumsi
Rumah TanggaNasionalterhadap
Produk DalamNegeri dan/atau
MenurunyaImpor BarangKonsumsi (7)
Stabilisasi HargaBarang
KebutuhanPokok dan
Barang Penting(9)
MemperkecilKesenjanganHarga Barang
KebutuhanPokok dan
Barang PentingAntar Daerah
(9)
MeningkatnyaPemanfaatan
Pasar BerjangkaKomoditi, SRG,
dan PasarLelang (8)
9. PeningkatanKelancaran
Distribusi danJaminan
Pasokan BarangKebutuhanPokok dan
Barang Penting
8. Optimalisasi/Penguatan
pasar BerjangkaKomoditi, SRG
dan PasarLelang
10. PeningkatanPerlindunganKonsumen
11. PeningkatanIklim Usaha dan
KepastianBerusaha
MeningkatnyaPengelolaanPerdaganganPerbatasan(5,7,9,10)
MeningkatnyaPemberdayaan
Konsumen,Standardisasi,PengendalianMutu, Tertib
Ukur danPengawasanBarang/Jasa
(10)
MeningkatnyaPelayanan dan
Kemudahan(Berusaha (11)
2. Meningkatkan perdagangan dalamnegeri yang bertumbuh dan
berkualitas
3. Mewujudkan tata kelolapemerintah yang baik di
sektor perdagangan
12. Peningkatan Kualitas KinerjaOrganisasi
13. Peningkatan Dukungan KinerjaPerdagangan
14. Peningkatan KebijakanPerdagangan yang Harmonis dan
Berbasis Kajian
MeningkatnyaDukungan Kinerja
Layanan publik (12)
MeningkatnyaEfektivitas
PengawasanInternal (12)
TerwujudnyaSistem Informasi
Perdagangan yangTerintegrasi (13)
MeningkatnyaKinerja dan
ProfesionalismeSDM Sektor
Perdagangan (12)
MeningkatnyaBirokrasi yangTransparan,
Akuntabel, danBersih (12)
MeningkatnyaKualitas Kebijakan
dan RegulasiBerbasis Kajian (14)
TUJU
AN
SASA
RA
N
Amanat yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan tersebut, menjadi tugas dan tanggung jawab Ditjen Perdagangan Luar Negeri utamanya terkait pada:
Misi (No1)
: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan
Tujuan (No. 1,2 dan 5)
: 1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa
Sasaran(1,2,5 dan 7)
: 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor 7. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang
Perdagangan Luar Negeri
2.3. Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output)
Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki tanggung jawab dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang selaras dengan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, dan Misi-Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Berdasarkan penjabaran, keterkaitan dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengemban amanat sebagaimana tercantum dalam Misi-Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan, adalah Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum pada bagan di atas.
Dengan demikian Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki sasaran program yang terkait erat dengan Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Meningkatnya Pengamanan Perdagangan di Pasar Internasional, Meningkatnya Efektvitas Pengelolaan Impor serta Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan dukungan terhadap Pembangunan Perdagangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dijelaskan dalam bagan berikut.
52 53RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Bagan 4Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada Tujuan dan Sasaran Kementerian
Perdagangan
VISI
PEME
RINT
AH “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Mewujudkan keamanannasional yang mampumenjaga kedaulatanwilayah, menopang
kemandirian ekonomidengan mengamankan
sumberdaya maritim, danmencerminkan kepribadianIndonesia sebagai negara
kepulauan
1. Peningkatan EksporBarang Non Migas yang
Bernilai Tambah dan Jasa
1. MeningkatnyaPertumbuhan Ekspor
Barang Non Migas yangBernilai Tambah dan Jasa
1. Peningkatan HilirisasiProduk Ekspor Menuju
Sustoinable Trade
MeningkatnyaPertumbuhan EksporProduk Pertanian dan
Kehutanan Yang BernilaiTambah dan Sutainable
MeningkatnyaPengamanan Akses Pasar
Ekspor Dari TuduhanDumping, Subsidi,
Safeguard Dan HambatanNon Tariff Lainnya (2)
Menurunnya Impor Barang Konsumsi(5)
Meningkatnya Pelayanan PerizinanPerdagangan Luar Negeri (4)
Meningkatnya Peran SektorPerdagangan Di Kawasan Ekonomi
Khusus (4)
MeningkatnyaPemanfaatan
Fasilitasi EksporOleh Pelaku Usaha
(4)Meningkatnya
Pertumbuhan EksporProduk Industri Dan
Pertambangan Yang BernilaiTambah dan Sustainable
2. PeningkatanPengamanan dan
Perlindungan Pasar LuarNegeri dari TuduhanDumping, Subsidi,
Safeguard dan Non TariffLainnya
2. MeningkatnyaPengamanan
Perdagangan danKebijakan Nasional
5. Meningkatnya EfektivitasPengelolaan Impor
3. Peningkatan Program SubstitusiImpor (Barang Modal / Bahan Baku,Penolong Dan Barang Konsumsi)
2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang danJasa
7. Meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan BerusahaBidang Daglu
4. Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan BerusahaBidang Perdagangan Luar Negeri.
Mewujudkan masyarakatmaju, berkeseimbangan
dan demokratisberlandaskan Negara
hukum
Mewujudkanpolitik luar
negeri bebas-aktif dan
memperkuat jatidiri sebagai
negara maritim
Mewujudkankualitas hidup
manusiaIndonesia yang
tinggi, maju,dan sejahtera
Mewujudkan bangsayang berdaya saing
MewujudkanIndonesia
menjadi negaramaritim yangmandiri, maju,
kuat, danberbasiskankepentingan
nasional
Mewujudkanmasyarakat
yangberkepribadian
dalamkebudayaanMI
SI P
EMER
INTA
HTU
JUAN
K/L
SASA
RAN
K/L
TUJU
AN D
ITJEN
DAG
LUSA
SARA
N DI
TJEN
DAG
LU
A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)
Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), dengan 2 (dua) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan
Berkelanjutan (Sustainable);serta − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan
Berkelanjutan (Sustainable).
Sasaran Kementerian :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa
Indikator : Pertumbuhan Ekspor Non Migas
Program Tujuan Outcome Kegiatan
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)
− Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable)
− Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
− Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan (Berkelanjutan) Sustainable
− Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya
Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan
Hambatan Non Tariff Lainnya
Sasaran Kementerian :
Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional
Indikator : Persentase Penanganan Kasus dalam Rangka Pengamanan Akses Pasar Ekspor
Program Tujuan Outcome Kegiatan
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya
− Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya
− Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
C. Peningkatan Program Substistusi Impor (Barang Modal, Bahan Baku/ Penolong dan Barang Konsumsi)
Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi), dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi
54 55RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Sasaran Kementerian :
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor
Indikator : Menurunnya Pangsa Impor Barang Konsumsi terhadap Total Impor
Program Tujuan Outcome Kegiatan
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)
− Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi
− Pengelolaan Impor
D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan 3 (tiga) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri− Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha− Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Sasaran Kementerian :
MeningkatnyaPelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
Indikator : − Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA
Non Preferensi terhadap Total Ekspor − Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online − Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor
Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Program Tujuan Outcome Kegiatan
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
− Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri
− Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha
− Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus
− Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
2.4 Indikator dan Target Kinerja
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Indikator dan Target Kinerja pada Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah sebagai berikut:
Tabel 20Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Program
Sasaran Tujuan
Indikator
Target
K/L ES 1 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa
Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)
− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)
5,5 6 6,5 7 7,5
− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)
6 6,5 7 7,5 8
Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya
Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)
100 100 100 100 100
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor
Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)
Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor
7.0 6.7 6.5 6.3 6.0
56 57RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Program
Sasaran Tujuan
Indikator
Target
K/L ES 1 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%)
75 80 85 90 95
− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)
65 67 69 71 73
− Persentase Peningkatan Pengguna Sitem Perizinan Online (%)
15 20 25 30 35
− Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)
80 90 100 100 100
A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)
Struktur Ekspor Indonesia Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)
5,5 6 6,5 7 7,5
− Presentase Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)
6 6,5 7 7,5 8
Komposisi di Tahun
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014*
1 Primer 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0% 2 Manufaktur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0%
Sumber: Kementerian Perdagangan BPS (diolah)
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
44,0% 47,0% 51,0% 57,0% 65,0%Kontribusi produk Manufakturterhadap Total Ekspor
Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambahdan Berdaya Saing Lima Tahun ke Depan (2015-2019), utamanya ada pada perubahan kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor, sehingga diharapkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik.
Sesuai dengan Visi dan Misi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dan selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, maka Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa dilakukan melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), antara lain dengan:− Peningkatan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; serta − Peningkatan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan yang sudah bernilai tambah.
Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Demikian halnya pengelolaan terhadap ekspor produk industri dan pertambangan, dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019.
Peningkatan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan tersebut dihitung dari pertumbuhan ekspor komoditi yang diatur, antara lain: Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya, Kakao dan Produk Turunannya, Produk Industri Kehutanan serta Kulit dan Produk Kulit.
Demikian halnya Peningkatan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Pertambangan dihitung berdasarkan pertumbuhan dan proyeksi beberapa komoditi, antara lain: • Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)• Elektronika• Otomotif• Aneka Produk Kimia• Alas Kaki• Produk Mesin dan Perkakas• Makanan dan Minuman Olahan• Plastik dan Barang daripadanya• Perhiasan• Logam lainnya dan Barang daripadanya
Peningkatan didasarkan dengan melihat pertumbuhan ekspor pada komoditi-komoditi di atas selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Diperkirakan untuk periode 2015-2019 akan terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% setiap tahunnya untuk komoditi-komoditi tersebut.
B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya
Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan.
Sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, serta selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesiadan Kebijakan Nasional melalui Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, antara lain dengan Penyelesaian Penanganan Kasus. Ditargetkan semua kasus yang diterima oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani (100%), meskipun jumlah tuduhan tidak dapat diprediksi karena hal tersebut datangnya dari luar (faktor tidak bisa dikendalikan dari dalam/ unpredictable condition).
58 59RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)
100 100 100 100 100
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
57
22.7%15%
85%
By mid-October 2014By mid-October 2010
Chart 2 Stockpile of restrictive measures
77.3%
Source: WTO Secretariat.
1,244 measures
Stockpile of restrictive measuresEffectively eliminated measures
381 measures
282
962
Chart 1 Trade restrictions since October 2008Number of measures
Note The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available.
Source: WTO Secretariat.
RemovalsStock of measures
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
02008 By Nov. By May By Oct. By May By Nov. By May By Nov. By May By Okt.
2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
57
324
99128 148
451
179 175211
251282
546
654 673
768
856
934962
Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia, Hambatan Non tariff terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan perlu dilakukan, meskipun variable pengenaan hambatan non tariff tidak dapat di kontrol dari dalam, karena pengenaan hambatan non tariff merupakan kewenangan dari negara yang mengenakan hambatan non tariff. Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam upaya peningkatan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah dengan melakukan penyelesaian penanganan kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani 100%.
C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)
BarangKonsumsi
6.3%
BarangModal16.7%
BarangModal16.6%
BahanBaku/
Penolong77.0%
BahanBaku/
Penolong76.5%
BarangKonsumsi
6.9%
Jan-Apr 2014Jan-Apr 2013
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor (%)
7.0 6.7 6.5 6.3 6.0
Sebagaimana disampaikan pada Bab I dan sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengelolaan impor.
Berdasarkan perkembangan perdagangan Indonesia, Impor Barang Konsumsi mengalami peningkatan. Perlu dilakukan upaya Pengelolaan Impor, diharapkan impor barang konsumsi, barang modal dan bahan baku/penolong dapat terkelola dengan baik. Berdasarkan fakta yang berkembang tersebut dan sinkronisasi
semangat RPJMN dan penjabaran visi-misi serta sasaran K/L, maka dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan efektvitas pengelolaan impor melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi, antara lain dengan Menurunkan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor melalui instrumen kebijakan pengelolaan impor.
Ditargetkan dari tahun ke tahun kontribusi Impor Barang Konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019. Rata-rata kontribusi impor barang konsumsi dalam 5 tahun terakhir mencapai 7% dari total impor, adapun cara penghitungan target penurunan kontribusi impor barang konsumsi terhadap total Impor adalah sebagai berikut: (Nilai Impor /Total Impor)x100%.
D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri
Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain
Indicator
Indon
esia
08 20
14
Indon
esia
08 20
13
Camb
odia
08 20
14
China
08 20
14
India
08 20
14
Malay
sia 08
2014
Philip
pines
08 20
14
Thail
and 0
8 201
4
Best
perfo
rmer
g b ba
lly
08 20
14
Paying Taxes (rank) 137 132 65 120 158 36 131 70 United Arab Emirates(1)
Payments (number peryear) 52 52 40 7 33 13 36 22 Hong Kong SAR,
Chine (3)*
Time (hours per year) 259 259 173 318 243 133 193 264 United Arab Emirates(12)
Trading Across Borders(rank) 54 52 114 74 132 5 42 24 Singapore (1)
Documents to export(number) 4 4 8 8 9 6 6 5 Ireland (2)*
Time to export (days) 17 17 22 21 16 11 15 14 5 Economies (6)*
Cost to export (US$ percontainer) 615 644 795 620 1,170 450 585 595 Malaysia (450)
Documents to import(number) 8 8 9 5 11 4 7 5 Ireland (2)*
Time to import (days) 23 23 24 24 20 8 14 13 Singapore (1)
Cost to import (US$ percontainer) 660 660 830 615 1,250 485 660 760 Singapore (440)
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
IndikatorTarget
2015 2016 2017 2018 2019
− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%) 75 80 85 90 95
− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)
65 67 69 71 73
− Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online (%) 15 20 25 30 35
− Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)
80 90 100 100 100
324
Sumber :
60 61RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya Peningkatan Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri.
Berdasarkan perkembangan daya saing Indonesia, dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor menunjukan adanya perbaikan terutama dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah meskipun prosedur dan waktu penyelesaian dokumen relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan performance di tahun 2014 relatif stabil dibandingkan tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri yang dapat memperkuat daya saing Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berusaha memperkuat pengelolaaan fasilitasi ekspor dan impor, antara lain melalui:− Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Percepatan
Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) ;− Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio
Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line;
− Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA.
Ditargetkan dari tahun ke tahun Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA mengalami peningkatan, dari 75% di tahun 2015 menjadi 95% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA diperoleh dengan cara sebagai berikut: Persentase dapat terselesaikannya perizinan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku/SLA, sesuai dengan Permendag No.53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan.
Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line.
− Ditargetkan dari tahun ke tahun Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor mengalami peningkatan, dari 65% di tahun 2015 menjadi 73% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor diperoleh dengan cara sebagai berikut: Presentase Penerbitan SKA Preferensi dan Non Preferensi Secara Online Terhadap Total Ekspor.
− Ditargetkan dari tahun ke tahun Pengguna Sitem Perizinan Online mengalami peningkatan, dari 15% di tahun 2015 menjadi 35% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online diperoleh dengan cara sebagai berikut: (Pengguna Sistem Perizinan Online /Total Pemilik Hak Akses)x100%.
Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Diharapkan peran sektor perdagangan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semakin meningkat setiap tahunnya melalui pendelegasian perizinan sektor perdagangan. Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan, dari 80% di tahun 2015 menjadi 100% di tahun 2019. Penghitungan target Capaian
Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperoleh dengan cara sebagai berikut:
Persentase capaian penyelesaian penyusunan konsep Permendag ini dihitung berdasarkan tingkat pemba-hasan yang telah dilaksanakan, baik secara internal Kementerian Perdagangan maupun secara eksternal dengan instansi terkait lainnya. Adapun tahapan tingkat pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yang terdiri dari :
Tahapan Uraian Bobot
Tahap 1 Pembahasan Internal Konsep Draf Permendag secara internal 20%
Tahap 2 Pembahasan pada tingkat Eselon III untuk mendapatkan masukan dari Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri
20%
Tahap 3 Pembahasan Internal pada tingkat Eselon II 20%
Tahap 4 Pembahasan Eksternal dengan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan instansi terkait lainnya
20%
Tahap 5 Permendag tersebut dapat diterbitkan setelah ditetapkannya Administrator. 20%
62 63RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi
64 65RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PerdaganganArah kebijakan Kementerian PerdaganganPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015−2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilanArah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)6. Meningkatkan perlindungan konsumen7. Meningkatkan efesiensi sistem distribusi &logistik8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan
Strategi Kementerian Perdagangan Berdasarkan kedelapan pokok pikiran di atas, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Perdagangan Luar Negeri(1) Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, Pengamanan dan optimalisasi akses pasar
ekspor, Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan perdagangan. - Pengoptimalan instrumen perdagangan luar negeri , trade remedy, untuk melindungi pasar dalam
negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri. - Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam menghadapi tantangan
global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora internasional.(2) Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hubungan Perdagangan Internasional
dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Diplomasi perdagangan berdasarkan region (region based). - Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui program misi
dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”.
- Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia.
- Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan AEC 2015. - Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi produk bernilai
tambah. - Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di negara tujuan
ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri(3) Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang
ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”.
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
BAB-III
66 67RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- Peningkataan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB.
- Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor non migas serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas.
- Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
b. Perdagangan Dalam Negeri(1) Pengamanan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional dilakukan melalui
langkah strategis, yaitu: - Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri - Peningkatan sarana pembentukan harga yang transparan(2) Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) dilakukan melalui langkah strategis
peningkatan peran UKM.(3) Peningkatan Perlindungan Konsumen dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut,
yaitu: - Efektivitas Pengawasan Barang/Jasa dan Tertib Ukur. - Pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen. - Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen(4) Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan melalui beberapa langkah strategis
sebagai berikut, yaitu: - Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG),
dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk pembentukan harga yang transparan dan sarana lindung nilai.
- Integrasi perdagangan antar wilayah. - Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi langsung
dan tidak langsung
c. Fasilitasi Perdagangan Dalam rangka menunjang upaya peningkatan fasilitasi dan Iklim Usaha dibidang perdagangan langkah strategi yang dilakukan dan terus dikembangkan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:a. Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu perijinan ekspor dan impor sesuai SLA.b. Pengembangan sistem perijinan secara online melalui integrasi Inatrade, INSW, dan ASWc. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.d. Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan SKA preferensi, SelfCertification.e. Meningkatkan peran Kemendag dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. f. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. g. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.h. Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal/bahan baku, penolong dan pengelolaan impor produk pangan.i. Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN.
Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan serta mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional telah ditetapkan 10 program kementerian yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
(5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menjalankan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri yang ditujukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (trade facilitation),peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi, pengelolaan impor dan pengamanan perdagangan.
Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah:
1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.
2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri.
3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor melalui penyempurnaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, pengembangan INATRADE sebagai jejaring pelayanan dokumen ekspor-impor, perbaikan informasi Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP).
4. Pengelolaan impor melalui pemantauan dan evaluasi kebijakan impor komoditi yang telah diatur impornya ke pasar dalam negeri dan pembinaan terhadap importir-importir Indonesia. Pengelolaan impor ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk kebutuhan produsen di dalam negeri termasuk yang mendukung peningkatan ekspor komoditi nonmigas dan juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri, dan impor yang memperoleh perlakukan preferensial dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan mitra dagang memenuhi syarat.
5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar melalui peningkatan pemberian advokasi dan bimbingan teknis, percepatan penyelesaian kasus-kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguards serta penyelesaian kasus sengketa dagang yang dihadapi eksportir Indonesia di negara tujuan ekspor.
6. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dengan fokus pada optimalisasi kesepakatan perdagangan, fasilitasi perijinan dan non perijinan serta koordinasi pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan pengawasan barang impor, pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka FTA, layanan penerbitan API, sosialisasasi dan evaluasi serta harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri.
7. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Optimalisasi fasilitas KEK dalam rangka peningkatan ekspor di KEK.
8. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri.
68 69RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar NegeriSesuai dengan arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan dan juga selaras dengan outcome yang ingin di capai oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam merealisasikan kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan;
2. Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya melalui pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi;
4. Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor dan pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah.
5. Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah:
• Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan
Berkelanjutan (Sustainable);
• Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan
Berkelanjutan (Sustainable);
• Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan
Hambatan Non Tariff Lainnya;
• Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi;
• Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri;
• Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan
• Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.
1
2
3
4
OuTCOME ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan
(Sustainable)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan
(Sustainable)
Peningkatan pertumbuhan
ekspor barang nonmigas
yang bernilai tambah dan
jasa melalui pengelolaan
ekspor produk pertanian
dan kehutanan,
pengelolaan ekspor produk
industri dan pertambangan
Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan
upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di
tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019
Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri
dan Pertambangan dengan melakukan upaya
peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan
kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun
2019
Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari
Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan
Non Tariff Lainnya
Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi
Peningkatan Pengamanan
Akses Pasar Ekspor Dari
Tuduhan Dumping, Subsidi,
Safeguard Dan Hambatan Non
Tariff Lainnya
Peningkatan efektivitas
pengelolaan impor melalui
pengelolaan impor terhadap
bahan baku, penolong dan
konsumsi Lainnya
Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan
melakukan penanganan semua kasus yang masuk
ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)
Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang
Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) .Diharapkan Presentase Penurunan
Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total
Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan
Luar Negeri
Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh
Pelaku Usaha
Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan
Ekonomi Khusus
Peningkatan pelayanan
dan kemudahan berusaha
bidang Perdagangan Luar
Negeri melalui peningkatan
fasilitasi ekspor dan impor
dan pengembangan
fasilitasi perdagangan luar
negeri daerah. Peningkatan
Peran Sektor Perdagangan
Di Kawasan Ekonomi
Khusus melalui Dukungan
Sektor Perdagangan
Terhadap Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).
Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan antara
lain melalui:
Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun
2019.
Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015
dan 73% di tahun 2019.
Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di
tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.
Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun
2019.
70 71RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Untuk Peningkatan Ekspor dan Pengelolaan Impor
Peningkatan pertumbuhan ekspor
barang nonmigas yang bernilai tambah
dan jasa
Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan dengan melakukan upaya
peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8
% di tahun 2019
Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan
upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di
tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019
Peningkatan
Ekspor
Non Migas
Fasilitasi
Perdagangan
Pemberian Fasilitasi Kegiatan Ekspor Impor melalui INATRADE, SKA, Imbal Dagang, L/C
Pemanfaatan Trade Financing (National Interest Account)
Mendorong Kelancaran Arus Barang
Hilirisasi
Penyusunan Kebijakan di Bidang Ekspor yang Berorientasi pada Peningkatan Nilai Tambah
Koordinasi Kebijakan di Bidang Hilirisasi guna Peningkatan Ekspor
Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Ekspor
Pengamanan
Perdagangan
Pelaksanaan Advokasi dalam Penanganan Kasus Tuduhan Dagang (Dumping, Subsidi, dan Safeguard)
Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif & Hambatan Teknis Perdagangan
Pengelolaan
Impor
Penyusunan Kebijakan di Bidang Impor yang Berorientasi pada Fasilitasi Impor Barang Modal, Bahan Baku/Penolong serta Pengelolaan Impor Barang Konsumsi
Koordinasi Kebijakan di Bidang Pengelolaan Impor
Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Impor
72 73RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Arah kebijakan : Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
Strategi
Pencapaian Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, antara lain melalui:
1. Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019;
2. Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019.
1
Ekspor seluruh sektor menurun di tahun 2015
9,1%
3,8% (2014)
(2015)
38,2%
8% (2014)
(2015)
E k s p o r M i g a s
15,1%(2015)
E k s p o r P e r t a m b a n g a n
2,5%(2015)
E k s p o r P e r t a n i a n
E k s p o r S e k t o r I n d u s t r i
Sektor migas yang turun signifikan adalah Minyak Mentah (-29,9%);Hasil minyak (-51,6%) dan Gas (-39,8%)
Sektor tambang yang turun signifikan antara lain Batubara (-23,9%)
Sektor industri yang turun signifikan antara lain: CPO (-11,4%); Mesin dan Peralatan Listrik (12,2%) dan Berbagai Produk Kimia (-35,5%)
Sektor pertanian yang turun signifikan antara lain: Ikan dan Udang (-14,9%), Biji-bijan Berminyak (-30,0%), serta Kapas (-8,8%).
Ekspor beberapa produk selama tahun 2015 naik signifikan.
Perhiasan / Permata USD Juta
5,494.9 18.2 %
Alas kaki USD Juta4,507.0 9.7 %
Bijih, Kerak& Abu Logam USD Juta
3,378.4 76.1 %
Kopi, Teh,Rempah-rempah USD Juta
2,196,1 19.7 %
Kendaraan& Bagiannya USD Juta
5,422,8 4.0 %
1.1 Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Strategi Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan
Dalam rangka pencapaian upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019, Program peningkatan pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:
IndikatorTARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan
5 peraturan
5 peraturan
5 peraturan
5 peraturan
5 peraturan
Jumlah penerbitan eksportir terdaftar 30 ET 35 ET 40 ET 45 ET 50 ET
Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor
450 SPE 460 SPE 470 SPE 480 SPE 490 SPE
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan
160 orang 160 orang 160 orang 160 orang
160 orang
Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan
15 LAP 15 LAP 15 LAP 15 LAP 15 LAP
Penyusunan dan penerbitan
kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan
Evaluasi kebijakan peningkatan ekspor
barang bernilai tambah tinggi berbasis
pertanian dan kehutanan
Penerbitan dokumen ekspor (ET dan
SPE) dalam rangka pengelolaan ekspor
produk pertanian dan kehutanan
Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan
aparatur/ instansi terkait
Peningkatan
Pengelolaan Ekspor
Produk Pertanian
dan Kehutanan
74 75RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan PertambanganDengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, antara lain melalui pengelolaan terhadap produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah. Penghitungan target pada Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangandengan asumsi ada ketentuan yang masih berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga proyeksi target 5 Peraturan, 2 peraturan merupakan peraturan baru/ perpanjangan dari peraturan baru yang berlaku di tahun sebelumnya.
Penerbitan Eksportir Terdaftar (ET)• DengandiberlakukannyapenerbitanET,diharapkanpengelolaan terhadapprodukeksporproduk
industri dan pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. • EksportirTerdaftaradalahperusahaanatauperoranganyangtelahmendapatpengakuanMenteri
Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Berdasarkan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Kepmenperindag Nomor: 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor).
• DengansemakinbertambahnyajumlahETprodukindustridanpertambangan,makapelakuusahaekspor produk indutri dan pertambangan baik perusahaan ataupun perorangan yang telah mendapat pengakuan semakin meningkat, dengan demikian peluang pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat.
• Sebagaimanadijelaskandiatas,kebijakanyangditerbitkanolehDirektoratJenderalPerdaganganLuar Negeri pada dasaranya bertujuan untuk pengelolaan produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dan diharapkan dapat menstimulasi serta berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah. Dengan demikian apabila ET mengalami peningkatan maka pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat, termasuk di dalamnya yang telah mengolah produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dengan demikian diharapkan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah juga mengalami peningkatan.
• Target penghitungan ET, diutamakan kepada barang-barang yang bernilai tambah / hilirisasi.Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan.
Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor (SPE)Dengan diberlakukannya penerbitan Eksportir Terdaftar, diharapkan pengeloaan terhadap ekspor produk Industri dan Pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. Dengan diterbitkannyaSurat Persetujuan Ekspor maka produk telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur. Dengan semakin bertambahnya jumlah SPE, maka jumlah komoditi yang telah memenuhi ketentuan untuk di ekspor meningkat. Penghitungan target SPE dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun.
Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan PertambanganDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, terhadap pelaku usaha maupun aparatur daerah. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Produk TPT, Aneka dan Jasa; Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Produk Industri, Agro dan Kimia; serta Migas dan Pertambangan.Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor per tahun.
Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Industri dan PertambanganDalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis industri dan Pertambangan. Target dalam evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan Kehutanan adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk industri dan pertambangan.
S T R A T E G I
KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Asas dan Tujuan Kebijakan Perdagangan(UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)
ASAS TUJUAN
Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. keamanan berusaha;e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan.
Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional; b. meningkatkan penggunaan dan
Perdagangan Produk Dalam Negeri; c. meningkatkan kesempatan berusaha dan
menciptakan lapangan pekerjaan; d. menjamin kelancaran Distribusi dan
ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j. meningkatkan pelindungan konsumen; k. meningkatkan penggunaan SNI; l. meningkatkan pelindungan sumber daya
alam; dan m. meningkatkan pengawasan Barang dan/
atau Jasa yang diperdagangkan.
76 77RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
A R A H
KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
(UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)
Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor (Pasal 38 ayat (1))
1. Arah Kebijakan
Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk:
a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
2. Ruang Lingkup
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi :
a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdaangan dengan negara mitra dagang;
c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
e. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar
Negeri
D A S A R K E B I J A K A N E K S P O R
Semua Barang Dapat di Ekspor
Kecuali dibatasi dan dilarang ekspornya atau ditentukan lain oleh
Undang-undang
Ekspor dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga,dan Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hokum atau Bukan Badan Hukum
Barang Ekspor dikelompokkan kedalam:
• Bebas ekspornya
• Dibatasi ekspornya
• Dilarang ekspornya
D A S A R P E M B A T A S A N E K S P O R D A S A R P E L A R A N G A N E K S P O R
1. Untuk melindungi Keamanan Nasional atau Kepentingan Umum;
2. Untuk melindungi Kesehatan Manusia, Hewan, Tumbuhan atau Lingkungan;
3. Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah;
4. Terbatasnya pasokan di dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif.
5. Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor.
6. Terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.
1. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.
2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual.3. Melindungi kehidupan manusia dan
kesehatan.4. Merusak lingkungan hidup dan ekologi.5. Berdasarkan perjanjian internasional
atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi Pemerintah
6. Melindungi barang yang bernilai sejarah danbernilai budaya tinggi.
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada
kelompok diatur, diawasi dan dilarang
Kopi, Produk Industri Kehutanan , Binatang
sejenis Lembu Hidup yakni bibit sapi, sapi bukan
bibit, kerbau, Anak Ikan Napoleon, Ikan Napoleon, Benih Ikan Bandeng,Inti
Kelapa Sawit , Kulit Buaya Dlm Bentuk Wet Blue, Beras, Binatang liar dan Tumbuhan
Alam (APP II Cites), Prekursor, Intan Kasar,
Timah Batangan
Barang di Bidang Pertanian, Barang di bidang Kehutanan, Barang di Bidang
Perikanan, Barang di Bidang Industri, Barang
di Bidang Pertambangan, Barang yang Termasuk
Cites Appendix I, Barang Cagar Budaya
BARANG EKSPOR
Barag Bebas Ekspor Barag dibatasi Ekspornya Barag dilarang Ekspornya
Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya
Peningkatan Pengamanan Perdagangan
dengan melakukan penanganan semua
kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan
Luar Negeri (100%)
78 79RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Arah kebijakan : Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya.
Strategi Pencapaian Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya, antara lain dilakukan melalui:
1. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%).
2 J E N I S H A M B A T A N P E R D A G A N G A N
SentimenNegatif
TradeRemedies
HambatanTarif
HambatanNon Tarif
PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR
Liberalisasi Perdagangan
Bea Masuk Nilai ImporNon TariffMeausres (NTM)
NTMs Alleging Alleged Number Countries Countries of Case
Dumping 54 103 4627
Subsidi 8 46 355
Safeguard 14 49 295
TBT UE, USA, AUSTRALIA, CHINA
TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)
Dumping Subsidi Safeguard Total
WORLD 4627 355 295 5277
Indonesia
Dituduh 181 18 26 225
Menuduh 51 0 38 89
No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD
1 China 1022 China 84 India 392 Korsel 341 India 62 Indonesia 263 Taiwan 258 Korsel 22 Turki 204 AS 257 Indonesia 18 Yordania 175 Thailand 189 AS 15 Chili 156 Jepang 185 UE 14 Mesir 117 India 181 Italy 13 Philipina 118 Indonesia 181 Thailand 13 Ukraina 119 Rusia 133 Taiwan 9 AS 1010 Brazil 122 Argentina 8 Czech 9 Lainnya 2013 Lainnya 114 Lainnya 126 TOTAL 4627 TOTAL 355 TOTAL 295
TRADE REMEDIES INDONESIA
KASUS TRADE REMEDIES YANG DIHADAPI INDONESIA (1990 - MARET 2015)
DAMPAK PENGENAAN NTMs TERHADAP EKSPOR INDONESIA
STATUS KASUS YANG DITANGANI TOTAL DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD
Dikenakan 92 7 18 117Dihentikan 95 11 22 128Dalam Proses 8 1 9 18Total 195 19 49 263
Produk KertasProduk tekstilProduk kimia
Produk logamKaca
Produk plastikAutomotive
Produk makananProduk elektronik
CPOLain-lain
0 10 20 30 40 50 60 70
34
34
3429
2113
11
107
663
Others 68
Kanada 9
Brazil 10
Malaysia 14
Afsel 13Philipina 12
Turki 20Australia 23
USA 28
India 32
Uni Eropa 34
Dari 47 kasus Trade Remedies yang masih berlaku dikenakan atas produk ekspor indonesia maka dampak langsung adalah:
DUMPING DAN SUBSIDI (40 kasus) Penurunan Nilai Ekspor 75% (nilai tertimbang)
SAFEGUARD (7 kasus) Penurunan Nilai Ekspor 86% (nilai tertimbang)
Sumber : WTO, Pusdata Kemendag di olah DPP, Maret 2015
80 81RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
STRATEGI PENINGKATAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard
Monitoring dan evaluasi penanganan
hambatan perdagangan
Dengar pendapat (hearing)/konsultasi
informal/teknis di negara mitra
dagang
Peningkatan Pengamanan
Perdagangan dengan melakukan penanganan
semua kasus yang masuk ke Ditjen
Perdagangan Luar Negeri (100%)
Dalam rangka pencapaian upaya pengamanan perdagangan sebesar 100%, tahun 2015 - tahun 2019,
Program peningkatan Pengamanan Perdagangan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai
berikut:
IndikatorTARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard
20 submisi
20 submisi
20 submisi
20 submisi
20 submisi
Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang
5 kali 13 kali 13 kali 13 kali 13 kali
Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan
8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan
Peningkatan Pengamanan Perdagangan yang dikelola oleh Program Peningkatan Perdagangan Luar
Negeri (Ditjen Perdagangan Luar Negeri) berfokus pada pengamanan produk Indonesia yang di ekspor ke
luar negeri, dari tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Hambatan Non Tariff lainnya.
Penyusunan Submisi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard
Penyusunan sanggahan atau submisi merupakan langkah awal penanganan terhadap Dumping, Subsidi dan
Safeguard. Langkah awal ini merupakan tahap yang cukup menentukan, karena pada tahan penyusunan
sanggahan tersebut dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyanggah
tuduhan yang disampaikan. Target dalam penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard
dihitung dari setiap dokumen submisi yang disampaikan.
Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang
Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang merupakan langkah yang
dilakukan dalam upaya mengatasi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard yang dikenakan kepada
produk ekspor Indonesia. Melakukan strategi penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan
Hambatan Non Tarif lainnya melalui Dengar Pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra
dagang. Penghitungan target Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang
dihitung dengan berapa banyak Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra
dagang dilakukan.
Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan hambatan perdagangan luar negeri baik tujuan,
manfaat maupun sasaran, dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan.
Penghitungan target monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan dihitung dengan jumlah laporan
Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan.
2.1 Peningkatan Pengamanan Perdagangan
PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR
Data Trade Remedies
TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)
Dumping Subsidi Safeguard Total
WORLD 4627 355 295 5277
Indonesia
Dituduh 181 18 26 225
Menuduh 51 0 38 89
No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD
1 China 1022 China 84 India 392 Korsel 341 India 62 Indonesia 263 Taiwan 258 Korsel 22 Turki 204 AS 257 Indonesia 18 Yordania 175 Thailand 189 AS 15 Chili 156 Jepang 185 UE 14 Mesir 117 India 181 Italy 13 Philipina 118 Indonesia 181 Thailand 13 Ukraina 119 Rusia 133 Taiwan 9 AS 1010 Brazil 122 Argentina 8 Czech 9 Lainnya 2013 Lainnya 114 Lainnya 126 TOTAL 4627 TOTAL 355 TOTAL 295
TRADE REMEDIES INDONESIA
Sumber : WTO, diolah DPP, Maret 2015 * Lainnya : 93 Negara
82 83RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Barang konsumsi yang impornya turun signifikan antara lain: Susu, telur, mentega; Sabun dan preparat pembersih, serta
Buku dan Barang Cetakan
Bahan baku/penolong yang impornya turun signifikan antara lain: Besi dan Baja, Bahan Kimia Organik, serta Plastik dan
Barang dari Plastik
Barang modal yang impornya turun signifikan antara lain: Mesin/Pesawat Mekanik; Mesin/Peralatan Listrik; dan
Kendaraan Bermotor dan bagiannya
10.9
107.1
24.7
12.7
136.2
29.3
Barang Konsumsi
Bahan Baku/
Penolong
Barang Modal
-14.2
-21.4
-15.6
-3.6
-4.0
-7.1
STRUKTUR IMPORTAHUN 2015
Pertumbuhan (%, YoY) Nilai (USD Miliar)
2015 2014Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
Pangsa impor Barang Konsumsi di tahun 2015 naik menjadi
7,6%, namun nilainya mengalami penurunan
sebesar 14,2% (YoY) ....
Impor di tahun 2015 masih tetap didominasi Bahan Baku/Penolong
(75,0%) meskipun mengalami penurunan sebesar 21,4% (YoY)...
Pangsa impor Barang Modal mengalami
peningkatan di tahun 2015 menjadi 17,3% namun nilainya turun
15,6% (YoY)…
2014
Barang Modal16.7%
Barang Modal17.3%
Barang Konsumsi7.1%
Bahan Baku Penolong 76.4%
Bahan Baku Penolong 75.0%
Barang Konsumsi
7.6%
2015
STRUKTUR IMPORTAHUN 2015
Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi Lainnya
Peningkatan Program Subtitusi Impor
(Barang Modal / Bahan Baku, Penolong
Dan Barang Konsumsi) .
Diharapkan Presentase Penurunan
Kontribusi Impor Barang Konsumsi
Terhadap Total Impor di tahun 2015
adalah sebesar 7% dan di tahun 2019
adalah sebesar 6%.
Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas pengelolaan impor terhadap impor bahan baku, penolong dan konsumsi.
StrategiMelaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.
3Promosi produk
Promotif :a Mempromosikan produk Indonesia
yang suda memenuhi ketentuan/tandar internasional;
a Pemenfaatan peluang dalam misi daganga Pemanfaatan Group on Promotion of
Trade and Investment (WGTI)
Diplomasi Perdagangan
Proaktif :Merespon secara aktif rumor/isu di negara tujuan yang akan berdampak terhadap produk ekspor Indonesia melalui upaya diplomasi perdagangan dan penggalang pressure group.
Ofensif :a Memaksimalkan penerapan instrument
Non Tariff Measures terhadap negara mitra dagang yang telah menghambat akses pasar ekspor produk Indonesia
a Aktif membawa kasus tuduha dumping, subsidi dan safeguard serta kebijakan yang berpotensi menghambat ekspor sawit ke DSB-WTO.
84 85RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3.1 Peningkatan Pengelolaan Impor
STRATEGI PENGELOLAAN IMPOR
Dalam rangka pencapaian upaya Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor
di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%., Program Pengelolaan Impor
menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:
IndikatorTARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor
5 Peraturan
5 Peraturan
5 Peraturan
5 Peraturan
5 Peraturan
Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya
10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS
Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT)
2000 IT 5000 IT 5000 IT 5000 IT 5000 IT
Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)
1000 IP 1200 IP 1400 IP 1500 IP 1500 IP
Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)
3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI 3000 SPI
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor
300 orang 400 orang 450 orang 500 orang 500 orang
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor
5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan imprDengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.
Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya, merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.
Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara onlineDalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online, dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor.
Jumlah pemilik Hak Akses INATRADEKemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya.
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdaganganDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun.
Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnyaDalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan per tahun.
Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnyaDalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.
Penyusunan dan penerbitan kebijakan Impor
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Impor
Penerbitan dokumen Impor (IT, IP dan
SPI) dalam rangka pengelolaan Impor
Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan
aparatur/ instansi terkait
Peningkatan
Pengelolaan
Impor
86 87RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3.2. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi)Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah. Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerahmenetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:
D A S A R K E B I J A K A N I M P O R
Barang Yang Di Impor Harus Dalam Keadaan Baru
Dalam hal tertentu, menteri Perdagangan dapat menetapkan barang
yang diimpor dalm keadaan baru
Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API)
Pengelolaan Barang Impor dikelompokan dalam:
• Bebas Impornya
• Registrasi Impor
• Diatur Impornya
• Dilarang Impornya
PENGELOLAAN IMPOR
BEBAS IMPORNYA
REGISTRASIIMPOR
DILARANGIMPORNYA
DIATUR IMPORNYA
Semua jenis
barang yang
tidak termasuk
pada kelompok
diatur dan
dilarang
1. Gula2. Beras3. Garam4. Etilena5. Prekusor6. Pelumas7. Cakram Optik8. Tekstil dan Produk
Tekstil9. BPO (HCFC dan
Metilbromida)10. NitroCellulose (NC)11. Bahan Berbahaya12. Minuman
Beralkohol13. Bahan Peledak14. Perkakas Tangan15. Mesin Fotocopy
Berwarna16. Tabung Gas 3 Kg17. Limbah Non B318. Barangmodal
bukan baru19. Minyak dan Gas
Bumi
20. Plastik21. Sakarin22. Cengkeh23. Intan Kasar24. Siklamat25. PCMX26. Keramik27. Kaca Lembaran28. Ban29. Mutiara30. STTP31. Hewan dan Produk
Hewan32. Holtikultura33. Telepon Seluler34. Baja Panduan
1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah
2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB
3. Limbah B34. Gombal baru dan
bekas5. BPO (Metibromida
untuk Fumigasi, CFC dan Halon)
6. Mesin yang menggunakan BPO
7. Alat Pemadam Kebakaran (isi)
8. Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam
9. Udang (jenis Penaesus Vanamae)
IP/IT Besi atau
Baja
INSTRUMEN PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR
E K S P O R I M P O R
Perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhkan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahkan.
Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan
Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna di distribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara
Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.
Harga patokan atas ekspor yang dikenakan Bea Keluar
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, ketrangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang.
ET IP
ETPIK IT
PE PI
HPE VPTI
VERIFIKASI
Penyelesaian Perizinan
Ekspor Impor sesuai
dengan SLA, 75%
ditahun 2015 dan 95%
di tahun 2019
Persentase
Capaian Kebijakan
tentangPendelegasian
Perizinan Sektor Perdagangan
di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) 80% di tahun 2015 dan
100% di tahun 2019
Peningkatan Rasio Nilai
Ekspor yang Menggunakan
SKA Preferensi dan SKA Non
Preferensi terhadap Total
Ekspor , 65% di tahun 2015
dan 73% di tahun 2019
Presentase
Peningkatan Pengguna
Sistem Perizinan on
Line 15% di tahun 2015
dan 35% di tahun 2019
Peningkatan pelayanan
dan kemudahan
berusaha bidang
Perdagangan Luar Negeri
melalui peningkatan
fasilitasi ekspor dan
impor.
88 89RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor.
Strategi Melaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan target sebagai berikut:
1. Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019
2. Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019.
3. Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.
4. Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.
Selain Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaianarah kebijakan tersebut dilakukan dukungan melalui pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah (dekonsentrasi), sinkronisasi pusat dengan daerah.
4
4.1 Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Strategi Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Penerbitan
kebijakan fasilitasi
ekspor dan impor
Peningkatan
layanan perijinan
bidang perdagangan
luar negeri yang
dapat diselesaikan
secara online
Pengembangan
sistem elektronik
bidang fasilitasi
pelayanan publik
Evaluaso dan
monitoring pelaksanaan
INATRADE, SKA
online, dan fasilitasi
perdagangan lainnya
Koordinasi terkait
skema pembiayaan
ekspor, harmonisasi
regulasi, perdagangan
lintas batas, dan
lainnya
Bimbingan teknis
di bidang fasilitasi
perdagangan
Pemilik Hak
Akses INATRADE
Strataegi
Pengelolaan
Fasil itasi Ekspor
dan Impor
Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Program Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:
Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah penerbitan kebijakan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan
fasilitasi ekspor dan impor
Jumlah pengembangan 2 KEG 2 KEG 2 KEG 2 KEG 2 KEG
sistem elektronik bidang
fasilitasi pelayanan publik
Persentase layanan perijinan 90% 95% 100% 100% 100%
bidang perdagangan
luar negeri yang dapat
diselesaikan secara online
Jumlah pemilik Hak Akses 5000 5500 6000 6500 7000
INATRADE PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
Jumlah pelaku usaha yang 250 orang 300 orang 350 orang 400 orang 450 orang
mendapatkan bimbingan
teknis di bidang fasilitasi
perdagangan
Jumlah koordinasi terkait 35 KEG 35 KEG 35 KEG 35 KEG 35 KEG
skema pembiayaan ekspor,
harmonisasi regulasi,
perdagangan lintas batas,
dan lainnya
Jumlah laporan evaluasi 6 LAP 6 LAP 6 LAP 6 LAP 6 LAP
dan monitoring pelaksanaan
INATRADE, SKA Online,
dan fasilitasi perdagangan
lainnya
Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor
Dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi
dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan
kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan
Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.
90 91RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik
bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem
elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya,
merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku
usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang
dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan
publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.
Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha
perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target
Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online,
dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor.
Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE
Kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui
pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi
dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik
Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses
sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya.
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor
dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis
di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha.
Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan:
Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang
Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku
usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun.
Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas
batas, dan lainnya
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk
implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya.
Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan per tahun.
Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi
perdagangan lainnya
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat
maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target
dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah
Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.
• Untuk meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada dunia usaha, sebagian besar perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window.
• Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.28/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 24 Juni 2013, beberapa jenis perijinan dilayanan secara elektronik, sebagai berikut :a. Terdapat 72 jenis perijinan yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui Inatrade
dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran I);b. Dan 7 jenis perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat dilayani (mandatory online) dengan
sistem elektronik melalui Inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran II);
STRATEGI PENYELESAIAN PERIZINAN EKSPOR IMPOR SESUAI DENGAN SLA
Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) & Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Pelayanan Perijinan Kementerian Perdagangan
JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA
NATIONAL SINGLE wINdOw
1. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (Khusus ke Republik Rakyat China)2. Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) / Eksportir Kopi Sementara (EKS)3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan4. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi5. Persetujuan Ekspor Beras (Premium, Medium, Organik dan Ketan)6. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan7. Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit8. Persetujuan Ekspor Kayu Ulin9. Persetujuan Ekspor Kulit Buaya / Wet Blue10. Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi11. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam12. Persetujuan Ekspor Perak dan Emas13. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Pharmasi14. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi15. Importir Produsen Besi atau Baja16. Importir Produsen Beras17. Importir Produsen Gula18. Importir Produsen Pelumas19. Importir Produsen Tekstil20. Importir Produsen Etilena21. Importir Produsen Garam22. Importir Produsen Plastik23. Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2)24. Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO)25. Importir Produsen Limbah Non B326. Importir Produsen Nitrocellulose (NC)27. Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi28. Importir Produsen 4 Chhro-3,5-DimethylPhenol (PCMX)29. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP)30. Importir Terdaftar Besi atau Baja31. Importir Terdaftar Gula Kristal Putin32. Importir Terdaftar Cakram Optik33. Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama34. Importir Terdaftar Intan Kasar35. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol36. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya37. Importir Terdaftar Garam
38. Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC)39. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi40. Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)41. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)42. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan43. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet44. Persetujuan Impor Barang Hibah45. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru46. Persetujuan Impor Barang Sementara47. Persetujuan Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara48. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg49. Persetujuan Impor Beras50. Persetujuan Impor Cengkeh51. Persetujuan Impor Gula Kristal Putin (Plantation White Sugar)52. Persetujuan Impor Cakram Optik53. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama54. Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi55. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol56. Persetujuan Impor Sakarin dan Garamnya57. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi58. Persetujuan Impor Garam Industri59. Persetujuan Impor Intan Kasar60. Persetujuan Impor Siklamat61. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)62. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)63. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)64. Persetujuan Impor Nitrocellulose (NC)65. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi66. Persetujuan Impor Tanpa API67. Persetujuan Impor tanpa NPIK untuk barang kiriman68. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan69. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet70. Persetujuan Impor Mutiara 71. Persetujuan Impor Baja Paduan 72. Produsen Importir
92 93RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
JENIS-JENIS PERIJINAN IMPOR YANG HANYA DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (MANDATORY ON-LINE) MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA
INdONESIA NATIONAL SINGLE wINdOw
1. Importir Produsen Produk Hortikultura
2. Importir Terdaftar Produk Hortikultura
3. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan
4. Importir Terdaftar Produk Tertentu :
a. Elektronika
b. Alas Kaki
c. Pakaian Jadi
d. Mainan Anak
e. Produk Makanan dan Minuman
f. Obat Tradisional dan Herbal
g. Kosmetik
5. Persetujuan Impor Produk Hortikultura
6. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan
7. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :
a. Beras
b. Jagung
c. Kedelai
d. Gula
e. Elektronika dan Komponen
f. Tekstil dan Produk Tekstil
g. Mainan Anak
4.2 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi)
Strategi Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
Strategi
Pengembangan
Fasil itasi
Perdagangan Luar
Negeri Daerah
Koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar
negeri daerah
Sosialisasi Pemanfaatan AEC
2015
Layanan fasilitasi perdagangan luar
negeri daerah
Fasilitasi promosi dan diklat ekspor
Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.
Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah menetapkan beberapa target capaian
indikator sebagai berikut:
Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019
001 Meningkatnya koordinasi 3keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah 002 Layanan fasilitasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis perdagangan luar negeri daerah
003 Fasilitasi promosi dan 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg diklat ekspor
005 Sosialisasi Pemanfaatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg AEC 2015
Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri daerah dilakukan koordinasi
dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang melibatkan aparatur daerah, pelaku
usaha di daerah ataupun instansi lainnya. Diharapkan dengan dilakukannnya koordinasi dan pembinaan
fasilitasi perdagangan luar negeri daerah pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah dapat
berjalan optimal dan tepat sasaran. Target jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar
negeri daerah dihitung jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang
dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN.
Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah serta mendukung
optimalisasi capaian peningkartan layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dilakukan layanan
fasilitasi perdagangan luar negeri daerah baik terkait impor maupun ekspor. Diharapkan dengan
dilakukannnya layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dapat memudahkan pelaku usaha untuk
berusaha dan memperoleh iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif dan berdampak positif bagi
pertumbuhan usaha di daeah. Target layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dihitung jumlah
layananfasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN.
Fasilitasi promosi dan diklat ekspor
Dalam rangka peningkatan diversifikasi pasar ekspor serta mendukung pelaku usaha untuk menembus
pasar, dilakukan fasilitas promosi dan diklat ekspor. Diharapkan dengan dilakukannnya fasilitasi promosi dan
diklat ekspor, dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mepromosikan produknya. Target Fasilitasi promosi
dan diklat ekspor, dihitung dari jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan diklat ekspor yang dilaksanakan di
daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.
Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015
Dalam rangka peningkatan fasilitas perdagangan luar negeri, dan sebagai sosialisasi hasil perundingan
kerjasama internasional yang telah dilakukan, dilaksanakan sosialisasi Pemanfaatan AEC, diharapkan
94 95RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
dengan dilakukannnya sosialisasi tersebut pelaku usaha ataupun aparatur daerah memahami dan dapat
meamfaatkan fasilitasi yang dapat digunakan dalam perjanjian intyernasional yang ada di AEC.Target
sosialisasi pemanfaatan AEC 2015, dihitung dari jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan AEC 2015 yang
dilaksanakan di daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.
DKI JAKARTA 42.559,00 -2,90 35,16 JAWA TIMUR 15.282,00 -7,40 12,62 KALIMANTAN TIMUR 10.114,00 -22,81 8,36 RIAU 9.896,00 -10,16 8,18 RIAU ISLANDS 8.058,00 -13,84 6,66 SUMATERA UTARA 7.075,00 -18,49 5,84 KALIMANTAN SELATAN 5.256,00 -29,04 4,34 JAWA TENGAH 4.811,00 -0,39 3,97 SUMATERA SELATAN 1.928,00 -16,43 1,59 SUMATERA BARAT 1.634,00 -16,68 1,35 SULAWESI SELATAN 1.301,00 -18,84 1,07 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.086,00 -25,87 0,90 BANTEN 886 -32,93 0,73 SULAWESI UTARA 749 -19,72 0,62 JAMBI 806 -2,18 0,67 KALIMANTAN BARAT 521 -15,01 0,43 KALIMANTAN TENGAH 418 -12,37 0,35 SULAWESI TENGGARA 121 -60,46 0,10 BALI 231 -16,61 0,19 JAWA BARAT 77 -66,67 0,06 SULAWESI BARAT 0 -100,00 - BENGKULU 76 -16,48 0,06 MALUKU 4 -95,35 0,00 PAPUA BARAT 14 -69,57 0,01 MALUKU UTARA 10 -64,29 0,01 DI YOGYAKARTA 10 -33,33 0,01 ACEH 0 0 -
Jan-Nov 2015
Perub (%) 2015/2014
Peran (%) 2015
NON MIGASTotal 2015
121.047,00Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
-9,45 Perub (%)
2015/2014
Perkembangan Ekspor nonmigas menurut Provinsi
LAMPUNG3.552,00Juta US$ 2015
2,93 (%)Peran (%) 2015
PAPUA1.800,00Juta US$ 2015
1,49 (%)Peran (%) 2015
NTT19
Juta US$ 2015
0,02 (%)Peran (%) 2015
KAL. Utara1.072,00Juta US$ 2015
0,89 (%)Peran (%) 2015
NTB1.196,00Juta US$ 2015
0,99 (%)Peran (%) 2015
SULTENG454
Juta US$ 2015
0,38 (%)Peran (%) 2015
GORONTALO31
Juta US$ 2015
0,03 (%)Peran (%) 2015
up
down
PUSAT
SINERGY
DINAS PROVINSI
Melanjutkan Deregulasi dan Debirokratisasi (Peraturan ekspor dan impor)
Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Online melalui INATRADE
Fasilitasi ekspor melalui penguatan Instansi Penerbit SKA (IPSKA, e-SKA)
Fasilitasi Pembiayaan Ekspor (National Interest Account)
Kelancaran Arus Barang
Sosialisasi Peraturan Ekspor dan Impor bagi dunia usaha di daerah (FGD, Bimtek, Diseminasi)
Sosialisasi portal INATRADE dan INSW kepada Dunia usaha di daerah;
Meningkatkan layanan fasilitasi ekspor melalui pelayanan dokumen SKA bagi eksportir
Penguatan pembiayaan ekspor bagi UKM ekspor
Dukungan kelancaran arus barang di daerah.
RENCANA AKSI PUSAT DAN DAERAH BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
96 97RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan pengelolaan terhadap struktur dan kelembagaan organisasi yang mendukung terhadap pencapaian tersebutoleh 6 (Enam) unit eselon II yaitu :
STRUKTUR- KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIADalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Arah Kebijakan dan Strategi Unit1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
2. Pengelolaan ekspor produk Industri dan PertambanganPeningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019
Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
3. Pengelolaan imporMelaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.
Direktorat Impor
4. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA,
75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA
Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019.
− Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019.
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
5. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan impor koordinasi denga Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri
6. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasarPeningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penyelesaian penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)
Dit. Pengamanan Perdagangan
STR
UK
TUR
DIT
JEN
PER
DA
GA
NG
AN
LU
AR
NEG
ERI
PERT
ANIA
N D
AN K
EHU
TAN
ANI
ND
UST
RI D
AN P
ERTA
MBA
NG
ANEK
SPO
R D
AN IM
POR
PEN
GAM
ANAN
PER
DA
GAN
GAN
DIR
EKTU
R EK
POR
PRO
DU
K D
IREK
TUR
EKPO
R PR
OD
UK
DIR
EKTU
R IM
POR
DIR
EKTU
R FA
SILI
TASI
DIR
EKTU
R
SEKR
ETAR
ISD
ITJE
N D
AGLU
DIR
EKTU
R JE
ND
ERA
LPE
RDAG
ANG
AN L
UAR
NEG
ERI
98 99RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKRETARIAT DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :a. koordinasi, penyusunan dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program serta
pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
b. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi kebijakan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
c. pelaksanaan urusan tata kelola administrasi keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:a. Bagian Program dan Kerja Sama;b. Bagian Keuangan;c. Bagian Hukum dan Pelaporan; dand. Bagian Kepegawaian dan Umum.
Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:a. Koordinasi, penyusunan, revisi dan review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri;b. Koordinasi, penyusunan, dan revisi anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri;c. Pemantauan program dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi,
penyusunan, revisi, serta review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negerib. Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi,
penyusunan, review, serta revisi rencana, anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
c. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
koordinasi pemantauan program, serta penyiapan bahan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kelola administrasi keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akuntansi dan Barang Milik Negara, serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:a. Pengelolaan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, tunjangan kinerja, supervisi
dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
b. Pelaksanaan urusan, supervisi serta evaluasi akuntansi dan barang milik negara serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan tata laksana pembayaran gaji, tunjangan pegawai, tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran, supervisi dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
b. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan sistem akuntansi keuangan dan barang milik negara, verifikasi dan penghapusan Barang Milik Negara, penyusunan laporan realisasi pengelolaan anggaran keuangan, melakukan urusan serta supervisi dan evaluasi akuntansi dan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Bagian Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publikdi lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
supervisi dan evaluasi kebijakan dilingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;b. penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi
kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;c. penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi
publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
100 101RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Bagian Hukum, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:a. Subbagian Hukum; Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
b. Subbagian Evaluasi Pelaporan; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
c. Subbagian Informasi Publik. Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha serta pengembangan kepegawaian, organisasi, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan,
kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
b. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
b. Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisidan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
NO
MEN
KLA
TUR
SA
MA
, TA
PI A
DA
PER
UB
AH
AN
TU
SI
RU
BA
H N
OM
ENK
LATU
R
TETA
P
SEK
RET
AR
ISD
ITJE
N D
AG
LU
KA
BA
G. P
RO
GR
AM
D
AN
KER
JASA
MA
KA
BA
G. H
UK
UM
D
AN
PEL
AP
OR
AN
KA
BA
G. K
EUA
NG
AN
KA
BA
G. K
EPEG
AW
AIA
N D
AN
UM
UM
KA
SUB
BA
G.P
ENYU
SUN
AN
P
RO
GR
AM
KA
SUB
BA
G.H
UK
UM
KA
SUB
BA
G.P
ERB
END
AH
AR
AA
N D
AN
GA
JIK
ASU
BB
AG
.KEP
EGA
WA
IAN
DA
N
OR
GA
NIS
ASI
KA
SUB
BA
G.P
ENYU
SUN
AN
A
NG
GA
RA
NK
ASU
BB
AG
.EV
ALU
ASI
DA
N P
ELA
PO
RA
NK
ASU
BB
AG
.AK
UN
TAN
SI D
AN
BA
RA
NG
MIL
IK
NEG
AR
AK
ASU
BB
AG
.UM
UM
KA
SUB
BA
G
PEM
AN
TAU
AN
DA
N K
ERJA
SA
MA
KA
SUB
BA
G.I
NFO
RM
ASI
PU
BLI
K
DIR
EKTO
RAT
EK
SPO
R P
RO
DU
K P
ERTA
NIA
N D
AN
KEH
UTA
NA
N
102 103RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah. Direktorat Ekspor Produk Pertaniandan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan,
Hortikultura, PerikanandanP eternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produkTanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan;
g. Pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Direktorat Ekspor Produk PertaniandanKehutanan: a. Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, PerikanandanPeternakan; b. Subdirektorat Perkebunan; c. Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempahrempah;d. SubdirektoratKehutanan;e. Subbagian Tata Usaha.
Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan.
DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan,
Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perikanan dan Peternakan;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman pangan dan hortikultura.
b. Seksi Perikanan dan Peternakan.Seksi Perikanan dan Peternakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perikanan dan peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perikanan dan peternakan.
Subdirektorat Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perkebunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perkebunan.Subdirektorat Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan
dan tanaman semusim; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan
dan tanaman semusim;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor tanaman tahunan dan tanaman
semusim; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk
tanaman tahunan dan tanaman semusim;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan
dan tanaman semusim;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk tanaman tahunan dan
tanaman semusim;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Perkebunan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Tahunan;
Seksi Tanaman Tahunan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman tahunan.
b. Seksi Tanaman Semusim.
104 105RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Seksi Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman semusim, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman semusim.
Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempah – rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar dan rempah - rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar danrempah-rempah. Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan
Penyegar dan Rempah - rempah; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan
Penyegar dan Rempah - rempah;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Bahan Penyegar dan
Rempah - rempah; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk
Tanaman Bahan Penyegar danRempah - rempah;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan
Penyegar dan Rempah - rempah;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Bahan Penyegar
dan Rempah - rempah;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-Rempah Kehutanan terdiri atas:a. Seksi Tanaman Bahan Penyegar;
Seksi Tanaman Bahan Penyegar melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar.
b. Seksi Rempah - rempah. Seksi Rempah – rempah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk rempah-rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk rempah - rempah.
Subdirektorat Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk kehutanan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk kehutanan.Subdirektorat Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan
produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan
produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk hasil kayu dan produk
kayu dan hasil kayu bukan kayu; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk hasil
kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan
produk kayu dan hasil kayu bukan kayu;f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu
dan hasil kayu bukan kayu;h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Kehutanan terdiri atas:a. Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu;
Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produkkayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu
b. Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu. Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk produk hasil hutan bukan kayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil hutan bukan kayu.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyedia dan pengolah data, penyusunan rencana kerja, dokumentasi, penyusunan laporan dan melakukan tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, barang milik negara, serta perlengkapan dan kerumah tanggaan Direktorat.
106 107RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIR
EKTO
RAT
EK
SPO
R P
RO
DU
K IN
DU
STR
I DA
N P
ERTA
MB
AN
GA
N
Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk
aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;
c. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produkpertambangan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpeningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka danjasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan terdiri atas:a. Subdirektorat Produk TPT, Aneka;b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; c. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia;d. Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan; dane. Subbagian Tata Usaha.
Subdirektorat Produk TPT, Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka dan jasa. Subdirektorat Produk TPT, Aneka dan Jasa menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk
tekstil serta produk aneka; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk industri tekstil dan
produk tekstil serta produk aneka; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil
dan produk tekstil serta produk aneka.
Subdirektorat Produk TekstidanProdukTekstil(TPT), Aneka terdiri atas:
DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
108 109RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
• Seksi Produk TPTSeksi Produk TPT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil.
• Seksi Produk Aneka.Seksi Produk Aneka dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk Aneka.
Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri logam, produk industri mesin dan produk industri elektronika. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi
dan elektronika; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk logam, mesin, alat
transportasi dan elektronika; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin,
alat transportasi dan elektronika.
Subdirektorat Logam, Mesin dan Elektronika terdiri atas: • Seksi Produk Logam dan Mesin
Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam dan mesin.
• Seksi Produk Alat Transportasi dan Elektronika.Seksi Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk alat transportasi dan elektronika.
Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ekspor produk industri agro dan
kimia; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan
kimia.
Subdirektorat Produk Agro dan Kimia terdiri atas: • Seksi Produk Agro
Seksi Produk Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro.
• Seksi Produk KimiaSeksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk kimia.
Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk migas dan pertambangan.Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk migas dan
pertambangan; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan ekspor produk migas
dan pertambangan; dan• penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk
migas dan pertambangan.
Subdirektorat Migas dan Pertambangan terdiri atas:a. Seksi Migas
Seksi Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi.
b. Seksi Produk Pertambangan.Seksi Produk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk pertambangan.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.
110 111RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIR
EKTO
RAT
IMPO
R
TUGAS DIREKTORAT IMPOR:Direktorat Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor.
FUNGSI DIREKTORAT IMPORDalam melaksanakan tugasnya,Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.
b. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.
d. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbahserta surpervisi pengelolaan angkapengenal importir.
e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang imporbarang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah.
g. Pelaksanaan urusan administrasidan tata usaha Direktorat. h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
DIREKTORAT IMPOR TERDIRI ATAS:a. Subdirektorat Barang Modal.b. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.c. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri.d. Subdirektorat Barang Konsumsi.e. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah.
DIREKTORAT IMPOR
112 113RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
TUGAS DAN FUNGSI SUBDIREKTORAT:
A. Subdirektorat Barang Modal:
Tugas: Melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang modal, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang modal.
Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan
mesin dan alat angkut.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor
mesin, peralatan mesin dan alat angkut.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan
mesin dan alat angkut.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaanimpormesin, peralatan mesin dan alat angkut.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Barang Modal terdiri dari:a. Seksi Mesin dan Peralatan Mesin; Seksi Mesin dan Peralatan Mesin mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa
data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin.
b. Seksi Alat Angkut. Seksi Alat Angkut mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,
menganalisa data impordalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyusun rencana kerja pengelolaan impor alat angkut, menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi kebijakan pengelolaan impor alat angkutdan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor alat angkut.
B. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan: Tugas:
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
Fungsi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan.b. penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan.c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor
barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.d. pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.e. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan.
f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:a. Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan
Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang pertanian dan kehutanan.
b. Seksi Barang Kelautan dan Perikanan. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka
perumusan kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kelautan dan perikanan.
C. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan
bahan baku industri, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri.
Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku
industri.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka
industri dan bahan baku industri.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor
barang aneka industri dan bahan baku industri.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang aneka industri dan bahan baku industri.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka
industri dan bahan baku industri.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang aneka industri dan bahan
baku industri.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri terdiri dari:a. Seksi Barang Aneka Industri;
Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang aneka industri.
b. Seksi Bahan Baku Industri. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka
perumusan kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri, menyiapkan rencana kerja
114 115RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor bahan baku industri.
D. Subdirektorat Barang Konsumsi
Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang
konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.
Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi
tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan
impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor
barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi
tidak tahan lama.e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan
impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang konsumsi
tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Barang Konsumsi terdiri dari:
a. Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tahan lama.
b. Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama. Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lamamempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,
menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tidak tahan lama.
E. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah: Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang
kimia, tambang dan limbah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang kimia, tambang dan limbah.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah terdiri dari:a. Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya; Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan identifikasi
permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia dan bahan berbahaya, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kimia dan bahan berbahaya.
b. Seksi Barang Tambang dan Limbah. Seksi Barang Tambang dan Limbah mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan,
menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang tambang dan limbah., menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang tambang dan limbah.
F. Subbagian Tata Usaha.Tugas: melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja, penyusunan data dan pelaporan sertamelakukan tata kelola keuangan,administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Negara perlengkapan dan kerumahtanggaan Direktorat.
116 117RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIR
EKTO
RAT
FA
SILI
TASI
EK
SPO
R D
AN
IMPO
R
Tugas Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor:Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor.
Fungsi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor:1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang,
Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;
3. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor terdiri dari:1. Sub Direktorat Ketentuan Asal Barang;2. Sub Direktora Pelayanan Ekspor dan Impor;3. Sub Direktorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan;4. Sub Direktorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran;Sub Direktorat Peningkatan Akses Barang.
1. Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas dan fungsi:a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar
ketentuan asal barang.b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama
antar negara sebagai institusi yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam Ketentuan Asal Barang Indonesia.
c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai implementasi hasil perundingan perjanjian
DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
118 119RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
kerjasama di bidang Perdagangan International.d. Melaksanakan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal
(SKA) sebagai operasionalisasi hasil perundingan perjanjian kerjasama di bidang Perdagangan International.
e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan ketentuan asal barang.f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur ketentuan
asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia.
g. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA).
h. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
i. Bertanggungjawab atas pengelolaan, operasional, dan evaluasi sistem elektronik e-SKA yang merupakan fasilitas penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) secara on-line sebagai implementasi kebijakan prosedur dan dokumen ketentuan asal barang Indonesia.
Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang terdiri atas:a. Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang
Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur ketentuan asal barang Indonesia, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan dan upaya peningkatan kualitas SDM Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal atas prosedur ketentuan asal barang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
b. Seksi Surat Keterangan Asal.Seksi Surat Keterangan Asal mempunyai tugas khususnya melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), dan upaya peningkatan fasilitas penerbitan dokumen SKA melalui sistem elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA) yang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
2. Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan ImporSubdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas dan fungsi :a. pelaksanaan pengelolaan integrasi data informasi dan dokumen;b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengembangan, serta pemeliharaan sistem
aplikasi layanan;c. pelaksanaan bimbingan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria terhadap perijinan
di bidang Ekspor dan Impor;d. koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait perijinan ekspor dan impor di bidang pelayanan Ekspor
dan Impor;e. pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP
I);f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait data, sistem aplikasi layanan,
dan pengguna sistem aplikasi serta petugas di bidang pelayanan Ekspor dan Impor.
Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor terdiri atas:a. SeksiAnalisa dan Kerjasama PelayananEkspor dan Impor;
Seksi Analisa dan Kerjasama Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan Kementerian teknis, penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan data, sistem aplikasi layanan, dan pengguna sistem aplikasi serta petugas UPTP I.
b. SeksiFasilitas Sistem PelayananEkspor dan Impor. Seksi Fasilitas Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan kelancaran penerbitan perijinan ekspor dan impor melalui ketersediaan data, sistem aplikasi layanan, operasional serta sarana dan prasarana UPTP I.
3. Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana PerdaganganSubdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk
menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI;
b. pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI;
c. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kegiatan sosialisasi dalam rangka fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI
d. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI
e. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI
f. perumusan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi regulasi di bidang pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI
Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan terdiri dari:a. Seksi Transportasi dan Kepelabuhan
Seksi Transportasi dan Kepelabuhanan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan terkait kinerja sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor dan kepelabuhan di wilayah perbatasan.
120 121RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
b. Seksi Kawasan PerdaganganSeksi Kawasan Perdagangan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka implementasi regulasi untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, dan MP3EI.
4. Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran: Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, mempunyai tugas dan fungsi :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran.
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran; dan
d. menyiapkan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran.
Subdirektorat Sistem Pembiayaandan Pembayaran terdiri atas:
a. Seksi Sistem Pembiayaan; Seksi Sistem Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum peningkatan akses pembiayaan perdagangan, bimbingan teknis pembiayaan perdagangan, workshop peningkatan pemahaman eksportir/ukm ekspor terhadap akses pembiayaan, peningkatan akses pasar untuk mendukung pembiayaan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembiayaan.
b. Seksi Sistem PembayaranSeksi Sistem Pembayaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum pembayaran perdagangan, sosialisasi sistem pembayaran perdagangan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembayaran perdagangan.
5. Subdirektorat Peningkatan Akses PasarSubdirektorat Peningkatan Akses Pasar mempunyai tugas dan fungsi :a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar
peningkatan akses pasar.b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama
antar negara sebagai pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia.
c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, serta prosedur peningkatan akses pasar sebagai implementasi kebijakan pemerintah.
d. Melaksanakan kebijakan, prosedur peningkatan akses pasar sebagai operasionalisasi kebijakan pemerintah.
e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan akses pasar.f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur peningkatan
akses pasar dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia.
g. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur peningkatan akses pasar.
h. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
i. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan evaluasi data pelaporan sebagai implementasi kebijakan peningkatan akses pasar.
Sub-Direktorat Peningkatan Akses Pasar terdiri atas:a. Seksi Informasi Akses Pasar;
Seksi Informasi Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas informasi akses pasar, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan mengenai informasi akses pasar serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
b. Seksi Imbal Dagang.Seksi Imbal Dagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur imbal dagang termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan imbal dagang serta memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
6. Sub Bagian Tata UsahaSub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat
122 123RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DIR
EKTO
RAT
PEN
GA
MA
NA
N P
ERD
AG
AN
GA
N Tugas Direktorat Pengamanan Perdagangan:Direktorat Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan.
Fungsi Direktorat Pengamanan Perdagangan:a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan
di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi,eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;
b. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain;
d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Pengamanan Perdagangan terdiri atas :a. Subdirektorat ProdukAgro;b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia;c. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka;d. Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dane. Subbagian Tata Usaha.
1. Sub-Direktorat Produk AgroSubdirektorat Pelayanan Produk Agro mempunyai tugas dan fungsi :Subdirektorat Produk Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan
DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
6. Sub Bagian Tata Usaha
124 125RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Agro.
Subdirektorat Produk Agromenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan
perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro; dan
c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro.
Subdirektorat Produk Agro terdiri atas: a. Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan;
Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan.
b. Seksi ProdukHasil Perikanan dan Peternakan.Seksi Produk Hasil Perikanan dan Peternakanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Perikanan dan Peternakan.
2. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan KimiaSubdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas dan fungsi :Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional
yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam, Mesin dan Kimia.
Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan
perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriapelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia; dan
c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia.
Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiaterdiri atas: a. Seksi Produk Logam dan Mesin;
Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam dan Mesin.
b. Seksi Produk Kimia.Seksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Kimia.
3. Subdirektorat Produk TPT dan AnekaSubdirektorat Produk TPT dan Aneka mempunyai tugas dan fungsi:Subdirektorat Produk TPT dan Anekamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka.
126 127RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Subdirektorat Produk TPT dan Aneka menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan
perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka; dan
c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT dan Aneka.
Subdirektorat ProdukTPT dan Aneka terdiri atas:a. SeksiProduk TPT
Seksi Produk TPTmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT.
b. Seksi Produk Aneka . Seksi Produk Anekamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Aneka.
4. Subdirektorat Produk TPT dan AnekaSubdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika mempunyai tugas dan fungsi:Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dan
c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika.
Subdirektorat ProdukTransportasi, Telematika dan Elektronikaterdiri atas: a. Seksi Produk Alat Transportasi
Seksi Produk Alat Transportasimempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Alat Transportasi.
b. Seksi Produk Telematika dan Elektronika. Seksi Produk Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Telematika dan Elektronika.
5. Subbagian Tata UsahaSubbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.
128 129RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dalam mencapai arah kebijakan dan strategi perdagangan luar negeri tersebut, Ditjen. Perdagangan Luar Negeri juga memperkuat lembaga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta struktur yang mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi tersebut di atas. Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Strategi Perdagangan Luar Negeri tersebut, Ditjen Perdagangan Luar Negeri di perkuat dengan SDM yang berjumlah ± 270 orang sampai dengan akhir tahun 2015.
K E R A N G K A R E G U L A S IDalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Penataan dan pengelolaan tersebut tertuang dalam Kerangka Regulasi, sebagaimana terlampir pada lampiran II.
130 131RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kerangka Pendanaan
132 133RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kerangka PendanaanBAB-IV Peran pendanaan sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan program Ditjen Perdagangan Luar
Negeri. Dana pembangunan Perdagangan Luar Negeri bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Perdagangan dimana setiap kegiatan di dalam program Ditjen Perdagangan Luar Negeri harus disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditentukan dan sejalan dengan rencana strategis Kementerian Perdagangan TA. 2015 - 2019. Dalam hal alokasi anggaran, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kebijakan berupa dana Dekonsentrasi yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah. Ditjen Perdagangan Luar Negeri mengalokasikan dana dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh 3 unit terkait yaitu Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor dan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional.
Rancangan kebutuhan pendanaan program perdagangan luar negeri tahun 2015 – 2019 yang bersumber dari APBN direncanakan meningkat dari sebesar Rp 236,02 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 255,55 milyar pada tahun 2019, rancangan pendanaan tersebut dengan asumsi zero policy (tanpa adanya inisiatif baru hanya menghitung asumsi inflasi). Dengan distribusi pendanaan sebagaimana tercantum pada grafik di atas dan tren pendanaan pada grafik di bawah. Detil kerangka pendanaan terlampir dalam Lampiran I (matriks kerangka pendanaan).
134 135RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
0,005,00
10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,00
2015 2016 2017 2018 2019Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
daerah 47,19 52,13 54,74 57,48 57,48
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 8 8,4 8,82 9,26 9,26
Pengelolaan Impor 9,9 12,5 13,12 13,78 13,78
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 23 24,45 25,67 26,95 26,95
Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13
Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 78 78 78 78 78
Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 1 1,05 1,1 1,16 1,16
Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri
136 137RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
PenutupBAB-V
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan perdagangan luar negeri di Indonesia. Renstra ini memuat Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Langkah-langkah Operasional dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada kurun waktu 2015 – 2019.
Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perdagangan Luar Negeri ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak baik secara internal maupun eksternal terhadap desain perencanaan program dan kegiatan serta orientasi input yang menjadi tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagai sebuah institusi pemerintah padajangka waktu lima tahunke depan.
Meski sebagai sebuah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, bukan berarti Renstra ini bersifat permanen sampai jangka waktu tersebut. Adanya perubahan atau dinamika pada lingkungan strategis pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama jangka waktu tersebut dapat pula berimplikasi terhadap adanya perubahan terhadap subtansi-substansi penting dalam dokumen rencana strategis. Untuk itu adanya perubahan ini agar dapat dipahami sebagai sebuah langkah dalam penyempurnaan ataupun penyesuaian terhadap perbaikan pelaksanaan pembangunan perdagangan luar negeri pada tiap tahun selama jangka waktu periode tersebut.
Kiranya, Renstra ini dapat diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana juga tertuang dalam amanat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
138 139RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
LAMPIRAN
(d
alam
mili
ar ru
piah
)
PR
OG
RAM
/ KE
GIA
TAN
ALO
KASI
JML
KEG
IATA
NU
NIT
PEN
ANG
GU
NG
JAW
AB
2015
2016
2017
2018
2019
PEN
ING
KATA
N P
ERDA
GAN
GAN
LU
AR N
EGER
I23
6.02
245.
4525
0.38
255.
5525
5.55
8DI
REKT
ORA
T JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
NEG
ERI
1
Duku
ngan
Man
ajem
en d
an
Duku
ngan
Tekn
is La
inny
a Di
rekt
orat
Je
nder
al P
erda
gang
an L
uar N
eger
i
63.8
063
.80
63.8
063
.80
63.8
0
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANGA
N LU
AR N
EGER
I
2**
Duku
ngan
Sek
tor P
erda
gang
an
Terh
adap
Pen
gem
bang
an K
awas
an
Ekon
omi K
husu
s
1.00
1.05
1.10
1.16
1.16
SE
KRET
ARIA
T DI
REKT
ORA
T JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
NEG
ERI
3**
*Pe
ning
kata
n da
n Pe
ngel
olaa
n Ek
spor
Pr
oduk
Per
tani
an d
an K
ehut
anan
78.0
078
.00
78.0
078
.00
78.0
0
DIRE
KTO
RAT
EKSP
OR
PRO
DUK
PERT
ANIA
N D
AN K
EHU
TAN
AN
4**
*Pe
ning
kata
n da
n Pe
ngel
olaa
n Ek
spor
Pr
oduk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
5.13
5.13
5.13
5.13
5.13
DI
REKT
ORA
T EK
SPO
R PR
ODU
K IN
DUST
RI D
AN P
ERTA
MBA
NGA
N
5*
Peng
elol
aan
Fasil
itasi
Eksp
or d
an
Impo
r 23
.00
24.4
525
.67
26.9
526
.95
DI
REKT
ORA
T FA
SILI
TASI
EKS
POR
DAN
IM
POR
6*
Peng
elol
aan
Impo
r9.
9012
.50
13.1
213
.78
13.7
8
DIRE
KTO
RAT
IMPO
R 7
**Pe
ning
kata
n Pe
ngam
anan
dan
Pe
rlind
unga
n Ak
ses P
asar
8.00
8.40
8.82
9.26
9.26
DI
REKT
ORA
T PE
NGA
MAN
AN
PERD
AGAN
GAN
8**
Peng
emba
ngan
Fas
ilita
si Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i dae
rah
47.1
952
.13
54.7
457
.48
57.4
8
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANGA
N LU
AR N
EGER
I
Cat
atan
: *
Keg
iata
n pr
iorit
as n
asio
nal
** K
egia
tan
prio
ritas
bid
ang
***
Keg
iata
n pr
iorit
as K
/L
Alok
asi P
enda
naan
Pro
gram
unt
uk T
ahun
201
5-20
19Di
tjen
Perd
agan
gan
Luar
Neg
eri
140 141RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Targ
et K
iner
ja T
ahun
201
5-20
19 D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri
(Keg
iata
n Pr
iorit
as)
(d
alam
mili
ar ru
piah
)
PRO
GRA
M/
KEG
IATA
NTA
RGET
UN
IT P
ENAN
GG
UN
GJA
WAB
20
1520
1620
1720
1820
19
**Du
kung
an S
ekto
r Per
daga
ngan
Te
rhad
ap P
enge
mba
ngan
Ka
was
an E
kono
mi K
husu
s
1.00
1.05
1.10
1.16
1.16
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANG
AN LU
AR N
EGER
I
001
Ju
mla
h du
kung
an
fasil
itasi
dan
koor
dina
si bi
dang
per
daga
ngan
te
rhad
ap p
enge
mba
ngan
Ka
was
an E
kono
mi K
husu
s
1 la
pora
n1
lapo
ran
1 la
pora
n1
lapo
ran
1 la
pora
n
002
Ju
mla
h pe
ratu
ran
terk
ait
deng
an K
EK1
Ranc
anga
n Pe
ratu
ran
Men
teri
1 Pe
ratu
ran
Men
teri
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Pe
ratu
ran
Men
teri
***
Peni
ngka
tan
dan
Peng
elol
aan
Eksp
or P
rodu
k Pe
rtan
ian
dan
Kehu
tana
n
78.0
078
.00
78.0
078
.00
78.0
0DI
REKT
ORA
T EK
SPO
R PR
ODU
K PE
RTAN
IAN
DAN
KEH
UTA
NAN
001
Jum
lah
rum
usan
keb
ijaka
n ek
spor
pro
duk
pert
ania
n da
n ke
huta
nan
14 p
erat
uran
14 p
erat
uran
13 p
erat
uran
13 p
erat
uran
13 p
erat
uran
002
Jum
lah
pene
rbita
n ek
spor
tir te
rdaft
ar22
0 ET
240
ET26
0 ET
280
ET30
0 ET
003
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat
pers
etuj
uan
eksp
or60
0 SP
E70
0 SP
E80
0 SP
E90
0 SP
E10
00 S
PE
004
Jum
lah
pela
ku u
saha
yan
g m
enda
patk
an b
imbi
ngan
te
knis
di b
idan
g ek
spor
pr
oduk
per
tani
an d
an
kehu
tana
n
250
oran
g30
0 or
ang
350
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g
005
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
kebi
jaka
n pe
ning
kata
n ek
spor
bar
ang
bern
ilai
tam
bah
tingg
i ber
basis
pe
rtan
ian
dan
kehu
tana
n
21La
pora
n21
Lapo
ran
21 L
apor
an21
Lap
oran
21 L
apor
an
***
Peni
ngka
tan
dan
Peng
elol
aan
Eksp
or P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
5.13
5.13
5.13
5.13
5.13
DIRE
KTO
RAT
EKSP
OR
PRO
DUK
INDU
STRI
DAN
PER
TAM
BAN
GAN
001
Jum
lah
rum
usan
keb
ijaka
n ek
spor
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
003
Jum
lah
pene
rbita
n ek
spor
tir te
rdaft
ar30
ET
35 E
T40
ET
45 E
T50
ET
008
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat
pers
etuj
uan
eksp
or45
0 SP
E46
0 SP
E47
0 SP
E48
0 SP
E49
0 SP
E
005
Jum
lah
pela
ku u
saha
yan
g m
enda
patk
an b
imbi
ngan
te
knis
di b
idan
g ek
spor
pr
oduk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
160
oran
g16
0 or
ang
160
oran
g16
0 or
ang
160
oran
g
142 143RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
006
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
kebi
jaka
n pe
ning
kata
n ek
spor
bar
ang
bern
ilai t
amba
h tin
ggi
berb
asis
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
15 L
AP15
LAP
15 L
AP15
LAP
15 L
AP
*Pe
ngel
olaa
n Fa
silit
asi E
kspo
r da
n Im
por
23.0
024
.45
25.6
726
.95
26.9
5DI
REKT
ORA
T FA
SILI
TASI
EKS
POR
DAN
IM
POR
001
Ju
mla
h pe
nerb
itan
kebi
jaka
n fa
silita
si ek
spor
da
n im
pr
2
Pera
tura
n
2
Pera
tura
n
2
Pera
tura
n
2
Pera
tura
n
2
Pera
tura
n
002
Ju
mla
h pe
ngem
bang
an
siste
m e
lekt
roni
k bi
dang
fa
silita
si pe
laya
nan
publ
ik
;
2 KE
G2
KEG
2 KE
G2
KEG
2 KE
G
003
Per
sent
ase
laya
nan
perij
inan
bid
ang
perd
agan
gan
luar
neg
eri
yang
dap
at d
isele
saik
an
seca
ra o
nlin
e
90%
95%
100%
100%
100%
004
Ju
mla
h pe
mili
k Ha
k Ak
ses
INAT
RADE
5000
PE
RUSA
HAAN
5500
PE
RUSA
HAAN
6000
PERU
SAHA
AN
6500
PE
RUSA
HAAN
7000
PE
RUSA
HAAN
005
Jum
lah
pela
ku u
saha
yan
g m
enda
patk
an b
imbi
ngan
te
knis
di b
idan
g fa
silita
si pe
rdag
anga
n
250
oran
g30
0 or
ang
350
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g
006
Jum
lah
koor
dina
si te
rkai
t sk
ema
pem
biay
aan
eksp
or,
harm
onisa
si re
gula
si,
perd
agan
gan
linta
s bat
as,
dan
lain
nya
35 K
EG35
KEG
35 K
EG35
KEG
35 K
EG
007
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
dan
mon
itorin
g pe
laks
anaa
n IN
ATRA
DE,
SKA
Onl
ine,
dan
fasil
itasi
perd
agan
gan
lain
nya
6 LA
P6
LAP
6 LA
P6
LAP
6 LA
P
008
Peni
ngka
tan
rasio
nila
i ek
spor
yan
g m
engg
unak
an
SKA
pref
eren
si da
n N
on
Pref
eren
si te
rhad
ap to
tal
eksp
or (%
)
65,0
0%67
,00%
69,0
0%71
,00%
73,0
0%
*Pe
ngel
olaa
n Im
por
9.90
12.5
013
.12
13.7
813
.78
DIRE
KTO
RAT
IMPO
R 00
1 Ju
mla
h ru
mus
an
kebi
jaka
n/pe
ratu
ran
di
bida
ng im
por
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
002
Jum
lah
data
dan
info
rmas
i im
port
asi b
aran
g ya
ng
diat
ur ta
tani
aga
impo
rnya
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
003
Jum
lah
pene
rbita
n pe
neta
pan
impo
rtir
terd
aftar
(IT)
2000
IT50
00 IT
5000
IT50
00 IT
5000
IT
004
Jum
lah
pene
rbita
n pe
ngak
uan
seba
gai
Impo
rtir P
rodu
sen
(IP)
1000
IP12
00 IP
1400
IP15
00 IP
1500
IP
144 145RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
005
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat
pers
etuj
uan
Impo
r (SP
I)30
00 S
PI30
00 S
PI30
00 S
PI30
00 S
PI30
00 S
PI
006
Jum
lah
pela
ku u
saha
yan
g m
enda
patk
an b
imbi
ngan
te
knis
di b
idan
g Im
por
300
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g50
0 or
ang
500
oran
g
007
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
mon
itorin
g pe
laks
anaa
n ke
bija
kan
impo
r
5 La
pora
n5
Lapo
ran
5 La
pora
n5
Lapo
ran
5 La
pora
n
**Pe
ning
kata
n Pe
ngam
anan
dan
Pe
rlind
unga
n Ak
ses P
asar
8.00
8.40
8.82
9.26
9.26
DIRE
KTO
RAT
PEN
GAM
ANAN
PE
RDAG
ANG
AN00
1
Peny
usun
an su
bmisi
tu
duha
n du
mpi
ng su
bsid
i da
n sa
fegu
ard
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
002
De
ngar
pen
dapa
t (h
earin
g)/k
onsu
ltasi
info
rmal
/tek
nis d
i neg
ara
mitr
a da
gang
5 ka
li13
kal
i13
kal
i13
kal
i13
kal
i
003
M
onito
ring
dan
eval
uasi
ham
bata
n pe
rdag
anga
n8
lapo
ran
8 la
pora
n8
lapo
ran
8 la
pora
n8
lapo
ran
**Pe
ngem
bang
an F
asili
tasi
Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i da
erah
47.1
952
.13
54.7
457
.48
57.4
8SE
KRET
ARIA
T DI
REKT
ORA
T JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
NEG
ERI
KOO
RDIN
ASI D
ENG
AN S
ETDI
TJEN
PE
NG
EMBA
NG
AN E
KSPO
R N
ASIO
NAL
DA
N S
ETDI
TJEN
KER
JASA
MA
PERD
AGAN
GAN
INTE
RNAS
ION
AL00
1
Men
ingk
atny
a ko
ordi
nasi
dan
pem
bina
an fa
silita
si pe
rdag
anga
n lu
ar n
eger
i da
erah
3keg
5 ke
g5
keg
5 ke
g5
keg
002
L
ayan
an fa
silita
si pe
rdag
anga
n lu
ar n
eger
i da
erah
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
003
F
asili
tasi
prom
osi d
an
dikl
at e
kspo
r4
keg
4 ke
g4
keg
4 ke
g4
keg
004
Te
rsed
iany
a in
form
asi
prod
uk p
oten
sial d
aera
h1
buku
1 bu
ku1
buku
1 bu
ku1
buku
005
S
osia
lisas
i Pem
nfaa
tan
AEC
2015
1 Ke
g1
Keg
1 Ke
g1
Keg
1 Ke
g
146 147RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
LAMPIRAN - IILampiran Matriks Regulasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri
148 149RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
No
Isu
Stra
tegi
sA
rah
Keb
ijaka
n R
PJM
N 2
015-
2019
Ara
h K
eran
gka
Reg
ulas
iA
tau
Keb
utuh
an R
egul
asi
Urg
ensi
P
embe
ntuk
an
Reg
ulas
i
Eva
luas
i te
rhad
ap E
xist
ing
Reg
ulat
ion
terk
ait
Uni
t/ D
irekt
orat
P
enan
ggun
g Ja
wab
Uni
t/ D
irekt
orat
/ In
stitu
si T
erka
itTa
rget
Pen
yele
saia
n
1P
enat
aan
Per
atur
an
Per
unda
ng-
Und
anga
n di
Bid
ang
Per
daga
ngan
Lu
ar N
eger
i
Tata
Kel
ola
dan
Ref
orm
asi
Biro
kras
i
Pen
yusu
nan
kem
bali
Land
asan
hu
kum
unt
uk
peny
elen
ggar
aan
kegi
atan
P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri s
esua
i am
anat
UU
No.
7
Tahu
n 20
14 te
ntan
g P
erda
gang
an
Pen
yusu
nan
Per
atur
an
Per
unda
ng-u
ndan
gan
sesu
ai a
man
at U
U N
o.
7 Ta
hun
2014
tent
ang
Per
daga
ngan
Ses
uai A
man
at
UU
No
7 Ta
hun
2014
tent
ang
Per
daga
ngan
, se
baga
i ber
ikut
:1
. RP
P ttg
Car
a P
emba
yara
n da
n C
ara
Pen
yera
han
Bar
ang
Dal
am
Keg
iata
n E
kspo
r da
n Im
por.
2.
RP
P ttg
Ti
ndak
an
Pen
gam
anan
P
erda
gang
an,
Tind
akan
A
ntid
umpi
ng, d
an
Tind
akan
Imba
lan
Pen
ataa
n ul
ang
Per
atur
an M
ente
ri P
erda
gang
an
di b
idan
g P
erda
gang
an
Luar
Neg
eri y
ang
men
gacu
kep
ada
UU
No.
7 T
ahun
20
14 te
ntan
g P
erda
gang
an
Dik
oord
inas
ikan
ol
eh S
ekre
taria
t D
itjen
P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri
Dire
ktor
at Im
por,
D
irekt
orat
Eks
por
Pro
duk
Indu
stri
dan
Per
tam
bang
an,
Dire
ktor
at E
kspo
r P
rodu
k P
erta
nian
da
n K
ehut
anan
, D
irekt
orat
Fas
ilita
si
Eks
por d
an
Impo
r, D
irekt
prat
P
enga
man
an
Per
daga
ngan
, bi
ro H
ukum
K
emen
teria
n P
erda
gang
an d
an
Inst
ansi
tekn
is
terk
ait
1. P
enyu
suna
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an a
man
at
UU
No.
7 T
ahun
201
4 te
ntan
g P
erda
gang
an
dire
ncan
akan
2 ta
hun
seja
k di
unda
ngka
nnya
ya
itu s
epan
jang
tahu
n 20
15 s
.d 2
016
2.
Eva
luas
i ter
hada
p ex
istin
g re
gula
ton
dila
kuka
n se
panj
ang
tahu
n pa
da ta
hun
2015
s.d
201
9
21.
Pen
ingk
atan
E
kspo
r dan
da
ya s
aing
pr
oduk
in
dust
ri da
n pe
rtam
bang
an;
2. P
enga
man
an
nera
ca
perd
agan
gan
dan
peng
enda
lian
infla
si
Men
ingk
atka
n P
enge
lola
an
dan
Nila
i Ta
mba
h S
umbe
r Day
a A
lam
yan
g B
erke
lanj
utan
, M
enin
gkat
kan
Per
tum
buha
n E
kono
mi y
ang
Inkl
usif
dan
Ber
kela
njut
an
Pen
yusu
nan
kebi
jaka
n um
um
eksp
or p
rodu
k In
dust
ri da
n P
erta
mba
ngan
(P
erm
enda
g N
o 13
Tah
un 2
012)
un
tuk
Men
cipt
akan
ik
lim u
saha
yan
g ko
ndus
if da
n ke
past
ian
beru
saha
.
Pen
gatu
ran
tata
niag
a ek
spor
pro
duk:
1.
Min
eral
2.
Bat
ubar
a 3.
Mig
as
4. T
imah
5.
Em
as &
Per
ak
6. P
upuk
7.
Pre
kurs
or
8. S
krap
Am
anat
Und
ang-
unda
ng N
o 7
Tent
ang
Ped
agan
gan
Per
lu a
dany
a pe
nyes
uaia
n te
rhad
ap
dina
mik
a pe
ruba
han
lingk
unga
n ek
spor
pro
duk
indu
stri
dan
perta
mba
ngan
ba
ik n
asio
nal
mau
pun
glob
al.
Dire
ktor
at E
kspo
r P
rodu
k In
dust
ri da
n P
erta
mba
ngan
, D
irekt
orat
Jen
dera
l P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri.
Kem
ente
rian
Per
daga
ngan
, ke
men
teria
n pe
rindu
stria
n,
Kem
ente
rian
ES
DM
, K
emen
teria
n K
euan
gan,
BK
PM
, K
emen
teria
n P
erta
nian
, K
emen
teria
n ke
seha
tan,
BP
PO
M,
Kem
ente
rian
Per
taha
nan,
K
emen
teria
n Li
ngku
ngan
Hid
up.
Janu
ari s
.d. D
esem
ber
(201
5 - 2
019)
No
Isu
Stra
tegi
sA
rah
Keb
ijaka
n R
PJM
N 2
015-
2019
Ara
h K
eran
gka
Reg
ulas
iA
tau
Keb
utuh
an R
egul
asi
Urg
ensi
P
embe
ntuk
an
Reg
ulas
i
Eva
luas
i te
rhad
ap E
xist
ing
Reg
ulat
ion
terk
ait
Uni
t/ D
irekt
orat
P
enan
ggun
g Ja
wab
Uni
t/ D
irekt
orat
/ In
stitu
si T
erka
itTa
rget
Pen
yele
saia
n
3P
enin
gkat
an
Eks
por d
an
daya
sai
ng
prod
uk
Per
tani
an d
an
Keh
utan
an
Men
ingk
atka
n P
enge
lola
an
dan
Nila
i Ta
mba
h S
umbe
r Day
a A
lam
yan
g B
erke
lanj
utan
, M
enin
gkat
kan
Per
tum
buha
n E
kono
mi y
ang
Inkl
usif
dan
Ber
kela
njut
an
1. M
emen
uhi
pers
yara
tan
keam
anan
, ke
seha
tan,
ke
sela
mat
an
man
usia
dan
lin
gkun
gan
hidu
p;
2. K
epen
tinga
n ek
onom
i, so
sial
, bu
daya
dan
mor
al
bang
sa;
3. K
esep
akat
an
Inte
rnas
iona
l;
4. K
esin
ambu
ngan
ke
ters
edia
n ba
han
baku
indu
stri
dala
m
nege
ri;
5. K
epen
tinga
n da
n ke
taha
nan
pang
an
nasi
onal
Mem
buat
keb
ijaka
n ta
ta
niag
a ek
spor
pro
duk
perta
nian
dan
keh
utan
an
NB
: A
. Keb
ijaka
n ta
ta n
iaga
ek
spor
pro
duk
perta
nian
da
n ke
huta
nan
yang
saa
t in
i dia
tur t
erdi
ri da
ri 7
(tuju
h)
kebi
jaka
n pe
ngat
uran
dan
pe
lara
ngan
(ter
lam
pir*
) B
. Dal
am 5
(lim
a) ta
hun
men
data
ng k
emun
gkin
an
terh
adap
pen
gatu
ran
kebi
jaka
n ek
spor
pro
d ta
nhut
yan
g ta
ta n
iaga
ek
spor
nya
beba
s tid
ak
dapa
t dite
ntuk
an
C. N
amun
dem
ikia
n da
lam
5
(lim
a) ta
hun
kede
pan
seba
ikny
a di
alok
asik
an
men
erbi
tkan
keb
ijaka
n de
ngan
jum
lah
yang
sa
ma
(7 k
ebija
kan
per
tahu
n) s
ebag
ai a
ntis
ipas
i pe
nerb
itan
kebi
jaka
n ek
spor
yan
g be
lum
di
atur
dan
dal
am ra
ngka
pe
nerb
itan
peny
empu
rnaa
n ke
bija
kan
lam
a ya
ng te
lah
dite
rbitk
an, a
tau
sam
a de
ngan
7 k
ebija
kan
x 1
tahu
n x
5 ta
hun
= 35
K
ebija
kan
tata
nia
ga/5
ta
hun
Pem
bata
san
dan
pela
rang
an
kom
oditi
per
tani
an
dan
kehu
tana
n se
cara
khu
sus,
se
suai
den
gan
arah
keb
ijaka
n da
lam
rang
ka
men
ingk
atka
n ek
spor
pro
duk
perta
nian
dan
ke
huta
nan
1. M
elak
ukan
ke
giat
an e
valu
asi
dan
mon
itorin
g pe
nerb
itan
kebi
jaka
n ek
spor
pro
duk
perta
nian
dan
ke
huta
nan
yang
di
tata
nia
gaka
n ek
spor
nya
2. M
elak
ukan
Fo
kus
Gro
up
Dis
scus
sion
ha
sil e
valu
asi
dan
mon
itorin
g ke
bija
kan
tata
ni
aga
eksp
or
prod
uk p
erta
nian
da
n ke
huta
nan
Dire
ktor
at
Eks
por P
rodu
k P
erta
nian
dan
K
ehut
anan
, Ditj
en
Per
daga
ngan
Lu
ar N
eger
i, K
emen
teria
n P
erda
gang
an
Kem
ente
rian
Keh
utan
an;
Kem
ente
rian
Per
tani
an;
Kem
ente
rian
Kel
auta
n da
n P
erik
anan
; K
emen
teria
n P
erin
dust
rian;
K
emen
teria
n K
eseh
atan
; K
emen
teria
n K
euan
gan;
K
emen
teria
n H
ukum
dan
Hak
A
zasi
Man
usia
; dll
5 ta
hun
(201
5 - 2
019)
150 151RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
No
Isu
Stra
tegi
sA
rah
Keb
ijaka
n R
PJM
N 2
015-
2019
Ara
h K
eran
gka
Reg
ulas
iA
tau
Keb
utuh
an R
egul
asi
Urg
ensi
P
embe
ntuk
an
Reg
ulas
i
Eva
luas
i te
rhad
ap E
xist
ing
Reg
ulat
ion
terk
ait
Uni
t/ D
irekt
orat
P
enan
ggun
g Ja
wab
Uni
t/ D
irekt
orat
/ In
stitu
si T
erka
itTa
rget
Pen
yele
saia
n
4P
enga
tura
n E
kspo
r P
erda
gang
an
dan
Pen
gend
alia
n P
rodu
k H
iliris
asi
Men
ingk
atka
n P
enge
lola
an
dan
Nila
i Ta
mba
h S
umbe
r Day
a A
lam
yan
g B
erke
lanj
utan
, M
enin
gkat
kan
Per
tum
buha
n E
kono
mi y
ang
Inkl
usif
dan
Ber
kela
njut
an
Men
doro
ng e
kspo
r da
lam
ben
tuk
prod
uk b
erni
lai
tam
bah
(val
ue
adde
d)
Pen
etap
an K
ebija
kan
Bea
K
elua
r (B
K) e
kspo
r pro
duk
perta
nian
dan
keh
utan
an
NB
: A
. Keb
ijaka
n pe
neta
pan
BK
dite
rbitk
an ru
tin s
etia
p bu
lan
dala
m s
atu
tahu
n B
. Kom
oditi
yan
g sa
at in
i di
kena
kan
BK
ada
lah
CP
O,
Kak
ao, K
ulit
dan
Kay
u C
. Seh
ingg
a da
lam
pe
nerb
itan
kebi
jaka
n ek
spor
pro
duk
Tanh
ut y
ang
di k
enak
an B
K s
elam
a 5
tahu
n ke
depa
n ad
alah
1
Keb
ijaka
n x
12 b
ulan
x 5
ta
hun
= 60
keb
ijaka
n B
K/5
ta
hun
Pen
ingk
atan
ek
spor
pro
duk
perta
nian
dan
ke
huta
nan
di s
ekto
r hili
r se
hing
ga
men
ingk
atka
n ek
spor
yan
g be
rnila
i tam
bah
mel
alui
indi
kato
r m
enur
unny
a pe
nerim
aan
pend
apat
an
nega
ra d
ari B
ea
Kel
uar (
BK
)
1. M
elak
ukan
ke
giat
an e
valu
asi
dan
mon
itorin
g pe
nerb
itan
kebi
jaka
n ek
spor
pr
oduk
per
tani
an
dan
kehu
tana
n ya
ng e
kspo
rnya
di
kena
kan
BK
2.
Mel
akuk
an
Foku
s G
roup
D
issc
ussi
on
hasi
l eva
luas
i da
n m
onito
ring
kebi
jaka
n ek
spor
pr
oduk
per
tani
an
dan
kehu
tana
n ya
ng d
iken
akan
B
K
Dire
ktor
at
Eks
por P
rodu
k P
erta
nian
dan
K
ehut
anan
, Ditj
en
Per
daga
ngan
Lu
ar N
eger
i, K
emen
teria
n P
erda
gang
an
Kem
ente
rian
Keh
utan
an;
Kem
ente
rian
Per
tani
an;
Kem
ente
rian
Kel
auta
n da
n P
erik
anan
; K
emen
teria
n P
erin
dust
rian;
K
emen
teria
n K
eseh
atan
; K
emen
teria
n K
euan
gan;
K
emen
teria
n H
ukum
dan
Hak
A
zasi
Man
usia
; dll
5 ta
hun
(201
5 - 2
019)
4P
enin
gkat
an
daya
sai
ng
eksp
or n
asio
nal
Pen
ingk
atan
da
ya s
aing
pr
oduk
eks
por
dan
pela
ku
usah
a un
tuk
mem
perk
uat
pene
rimaa
n de
visa
neg
ara
Land
asan
huk
um
untu
k m
endu
kung
pe
ning
kata
n da
ya
sain
g pr
oduk
eks
por
dan
pela
ku u
saha
ek
spor
Pen
yusu
nan
atur
an
pela
ksan
aan
UU
No.
2
Tahu
n 20
09 te
ntan
g Le
mba
ga P
embi
ayaa
n E
kspo
r Ind
ones
ia y
ang
men
gatu
r pem
biay
aan
eksp
or, p
enja
min
an d
an
asur
ansi
1. A
man
at U
U
No.
2/2
009
tent
ang
LPE
I
2.A
man
at U
U N
o.
7/20
14 te
ntan
g P
erda
gang
an
Kes
epak
atan
B
ersa
ma
anta
ra
Kem
enda
g de
ngan
LP
EI t
enta
ng
Pen
gem
bang
an
Kap
asita
sdan
P
enin
gkat
an
Aks
es
Pem
biay
aan
bagi
U
saha
Kec
il da
n M
enen
gah
Pel
aku
Eks
por N
omor
: 02
/SJ-
DA
G/
KB
/3/2
010
Dire
ktor
at F
asili
tasi
E
kspo
r dan
Impo
rD
itjen
Kek
ayaa
n N
egar
a,
Bad
an
Keb
ijaka
n Fi
skal
- K
emen
keu
,LP
EI,
D
itjen
PE
N,
Kem
enda
g
Tahu
n 20
16
No
Isu
Stra
tegi
sA
rah
Keb
ijaka
n R
PJM
N 2
015-
2019
Ara
h K
eran
gka
Reg
ulas
iA
tau
Keb
utuh
an R
egul
asi
Urg
ensi
P
embe
ntuk
an
Reg
ulas
i
Eva
luas
i te
rhad
ap E
xist
ing
Reg
ulat
ion
terk
ait
Uni
t/ D
irekt
orat
P
enan
ggun
g Ja
wab
Uni
t/ D
irekt
orat
/ In
stitu
si T
erka
itTa
rget
Pen
yele
saia
n
5P
enyi
apan
la
ndas
an
pem
bang
unan
ya
ng k
okoh
Mem
anta
pkan
ku
alita
s re
form
asi
biro
kras
i unt
uk
men
duku
ng
peni
ngka
tan
kual
itas
pela
yana
n pu
blik
.
Land
asan
huk
um
untu
k pe
nera
pan
tand
a ta
ngan
el
ektro
nik.
Pen
yusu
nan
Per
atur
an
Men
teri
yang
men
gatu
r ke
absa
han
dari
tand
a ta
ngan
ele
ktro
nik
dise
mua
do
kum
en p
eriji
nan.
Am
anat
dar
i P
erat
uran
P
resi
den
No.
82
Tah
un
2012
tent
ang
Pen
yele
ngga
raan
S
iste
m d
an
Tran
saks
i E
lekt
orni
k.
-D
it. F
asili
tasi
E
kspo
r dan
Impo
r.U
nit r
egul
ator
pe
rijna
n di
K
emen
dag,
P
usda
tin
Kem
enda
g
Tahu
n 20
15-2
016
(T
erga
ntun
g ke
tent
uan
pela
ksan
an d
ari P
P 82
/201
2 ya
ng a
kan
dite
rbitk
an K
omin
fo)
Mem
anta
pkan
ku
alita
s re
form
asi
biro
kras
i unt
uk
men
duku
ng
peni
ngka
tan
kual
itas
pela
yana
n pu
blik
.
Land
asan
huk
um
pem
bent
ukan
ata
u pe
neta
pan
unit
kerja
pe
ngel
ola
INS
W d
i K
emen
dag.
Pen
yusu
nan
Kep
utus
an
Men
teri
yang
mem
bent
uk
atau
men
etap
kan
unit
inte
rnal
di K
emen
dag
yang
be
tang
gung
jaw
ab te
rhad
ap
inte
rope
rabi
litas
sis
tem
In
atra
de d
an IN
SW
.
Am
anat
dar
i P
erat
uran
P
resi
den
No.
76
Tah
un 2
014
tent
ang
Pen
gelo
la
Por
tal I
NS
W.
Ber
dasa
rkan
P
erpr
es ts
b,
diha
rusk
an
K/L
unt
uk
mem
bent
uk/
men
unju
k un
it ya
ng s
udah
ad
a sb
g un
it ke
rja. S
ehin
gga
perlu
dib
uat
pera
tura
n M
ente
ri P
erda
gang
an
terk
ait L
anda
san
huku
m
pem
bent
ukan
at
au p
enet
apan
un
it ke
rja
peng
elol
a IN
SW
di
Kem
enda
g se
baga
i das
ar
Dit.
Fas
ilita
si
Eks
por d
an Im
por.
- Uni
t reg
ulat
or
perij
nan
di
Kem
enda
g.
Tahu
n 20
15
152 153RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
No
Isu
Stra
tegi
sA
rah
Keb
ijaka
n R
PJM
N 2
015-
2019
Ara
h K
eran
gka
Reg
ulas
iA
tau
Keb
utuh
an R
egul
asi
Urg
ensi
P
embe
ntuk
an
Reg
ulas
i
Eva
luas
i te
rhad
ap E
xist
ing
Reg
ulat
ion
terk
ait
Uni
t/ D
irekt
orat
P
enan
ggun
g Ja
wab
Uni
t/ D
irekt
orat
/ In
stitu
si T
erka
itTa
rget
Pen
yele
saia
n
6P
enin
gkat
an
pertu
mbu
han
ekon
omi d
an
kece
nder
unga
n m
asya
raka
t ya
ng s
emak
in
kons
umtif
se
hing
ga
berd
ampa
k pa
da in
dust
ri da
lam
neg
eri
Tran
sfor
mas
i ek
onom
i m
elal
ui
indu
stria
lisas
i be
rkel
anju
tan
dan
seca
ra
berta
hap
untu
k m
enin
gkat
kan
daya
sai
ng
prod
uk h
asil
indu
stri
dan
UK
M d
i dal
am
nege
ri.
Pen
yusu
nan
dan
peny
empu
rnaa
n ke
bija
kan
impo
r ya
ng m
endu
kung
da
ya s
aing
pro
duk
dala
m n
eger
i dan
pe
rlind
unga
n ko
nsum
en
Pen
gatu
ran
impo
rtasi
pr
oduk
jadi
yan
g te
lah
dapa
t dip
rodu
ksi o
leh
indu
stri
dan
UK
M d
i da
lam
neg
eri y
ang
men
gede
pank
an k
eam
anan
da
n ke
seha
tan
kon
sum
en
Am
anat
U
ndan
g-un
dang
N
o. 7
Tah
un
2014
tent
ang
Per
daga
ngan
Keb
ijaka
n im
por
bara
ng k
onsu
msi
(p
rodu
k ja
di)
mas
ih p
erlu
pe
nyem
purn
aan
terk
ait d
enga
n in
stru
men
dan
pe
neta
pan
jeni
s ba
rang
se
rta d
ilaku
kan
sink
roni
sasi
dan
ha
rmon
isas
i de
ngan
keb
ijaka
n pe
rlind
unga
n ko
nsum
en
Dire
ktor
at Im
por
Kem
ente
rian
Per
indu
stria
n,
Kem
eter
ian
Per
tani
an, B
PO
M,
BS
N
dire
ncan
akan
regu
lasi
ad
a se
tiap
tahu
n,
2015
-201
9
7K
eter
sedi
aan
dan
stab
ilisa
si
harg
a ba
han
kebu
tuha
n po
kok
Men
ingk
atka
n P
enge
lola
an
dan
Nila
i Ta
mba
h S
umbe
r Day
a A
lam
yan
g B
erke
lanj
utan
, M
enin
gkat
kan
Per
tum
buha
n E
kono
mi y
ang
Inkl
usif
dan
Ber
kela
njut
an
Pen
yusu
nan
dan
peny
empu
rnaa
n ke
bija
kan
impo
r pr
oduk
pan
gan
guna
men
duku
ng
paso
kan
dan
stab
ilisa
si h
arga
Per
atur
an y
ang
men
gatu
r si
si s
uply
bah
an k
ebut
uhan
po
kok
asal
impo
r unt
uk
men
duku
ng k
eter
sedi
aan
di
dala
m n
eger
i
Am
anat
U
ndan
g-un
dang
N
o. 7
Tah
un
2014
tent
ang
Per
daga
ngan
Pen
yem
purn
aan
terh
adap
be
bera
pa
kebi
jaka
n im
por
baha
n po
kok
anta
ra la
in b
eras
, da
ging
, gul
a ag
ar
dapa
t men
duku
ng
terc
apai
nya
kese
imba
ngan
ha
rga
bagi
pet
ani/
pete
rnak
dan
ko
nsum
en a
khir
Dire
ktor
at Im
por
Kem
eter
ian
Per
tani
an, B
PO
M
dan
Kem
ente
rian
Kes
ehat
an
dire
ncan
akan
regu
lasi
ad
a se
tiap
tahu
n,
2015
-201
9
8P
enin
gkat
an
pertu
mbu
han
ekon
omi y
ang
men
doro
ng
peni
ngka
tan
impo
r bar
ang
mod
al, b
ahan
ba
ku/b
ahan
pe
nolo
ng
Men
ingk
atka
n da
ya s
aing
pr
oduk
eks
por
non
mig
as
man
ufak
tur
Pen
yem
purn
aan
kebi
jaka
n im
por
bara
ng m
odal
da
n ba
han
baku
/ba
han
peno
long
ya
ng m
endu
kung
pe
rtum
buha
n in
dust
ri ba
rang
m
odal
dan
bah
an
baku
/bah
an
peno
long
di d
alam
ne
geri
guna
m
enin
gkat
kan
daya
sa
ing
prod
uk-p
rodu
k ha
sil i
ndus
tri
Pen
yem
purn
aan
peng
atur
an im
porta
si
bara
ng m
odal
(mes
in d
an
pera
lata
n) d
an b
ahan
ba
ku/b
ahan
pen
olon
g ya
ng m
endu
kung
upa
ya
pem
erin
tah
dala
m
men
gem
bang
kan
indu
stri
pem
buat
an b
aran
g m
odal
da
n pe
nyed
iaan
keb
utuh
an
baha
n ba
ku/b
ahan
pe
nolo
ng d
ari d
alam
neg
eri
Am
anat
U
ndan
g-un
dang
N
o. 7
Tah
un
2014
tent
ang
Per
daga
ngan
Pen
yem
purn
aan
terh
adap
in
stru
men
dan
pe
neta
pan
jeni
s ba
rang
yan
g da
pat d
iimpo
r
Dire
ktor
at Im
por
Kem
ente
rian
Per
indu
stria
n,
Kem
ente
rian
Kes
ehat
an,
Kem
eter
ian
Per
hubu
ngan
, B
PP
T
dire
ncan
akan
regu
lasi
ad
a se
tiap
tahu
n,
2015
-201
9
LAMPIRAN - IIIIndikator Kinerja Program/Kegiatan
154 155RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
I N D
I K
A T
O R
K
I N E
R J
A P
R O
G R
A M
SASA
RAN
PR
OG
RAM
(O
UTC
OM
E)
Men
ingk
atny
a Pe
rtum
buha
n Ek
spor
Ba
rang
Non
Mig
as
yang
Ber
nila
i Tam
bah
dan
Jasa
Pers
enta
se
Pert
umbu
han
Eksp
or P
rodu
k O
laha
n Pe
rtan
ian
Dan
Kehu
tana
n
(%)
1 5,
5
6
6,5
7
7,
5
SUM
BER
DATA
IN
DIKA
TOR
TA
RGET
201
5 20
16
2017
20
18
2019
CA
RA P
ENG
HITU
NG
AN
Setid
akny
a 2%
pen
ingk
atan
ni
lai e
fekti
f pad
a ko
mod
iti
CPO
dan
Kak
ao, b
erup
aya
untu
k m
endo
rong
hili
risas
i pa
da d
ua k
omod
iti la
inny
a ya
ng d
iken
akan
HPE
yai
tu
kayu
dan
kul
it. P
erki
raan
ta
rget
pen
ingk
atan
sela
in 2
%
adal
ah k
ontr
ibus
i kom
oditi
la
inny
a di
luar
em
pat
kom
oditi
ters
ebut
. Pe
ngen
aan
HPE
dilu
ar
kom
oditi
ters
ebut
aka
n di
ko
ordi
nasik
an le
bih
lanj
ut
deng
an K
emen
keu
dan
inst
ansi
terk
ait l
ainn
ya.
Kom
oditi
yan
g di
guna
kan
seba
gai d
asar
pen
ghitu
ngan
an
tara
lain
: •
CPO
dan
Pro
duk
Turu
nann
ya•
Kaka
o da
n Pr
oduk
Tu
runa
nnya
•
Prod
uk In
dust
ri
Kehu
tana
n•
Kulit
Pro
duk
Kulit
Bps,
Pusd
ata
Litb
ang
Kem
enda
gDi
t. Ta
nhut
• • • •
SASA
RAN
PR
OG
RAM
(O
UTC
OM
E)M
enin
gkat
nya
Pert
umbu
han
Eksp
or B
aran
g N
onM
igas
yan
g Be
rnila
i Tam
bah
dan
Jasa
Pers
enta
se
Pert
umbu
han
Eksp
or P
rodu
k O
laha
n In
dust
ri Da
n Pe
rtam
bang
an (
%)
2
6
6,5
7
7,
5
8
SUM
BER
DATA
IN
DIKA
TOR
TA
RGET
201
5 20
16
2017
20
18
2019
CA
RA P
ENG
HITU
NG
AN
Kom
oditi
-kom
oditi
yan
g di
jadi
kan
dasa
r bah
an
perh
itung
an a
ntar
a la
in :
• TP
T•
ELEK
TRO
NIK
A•
OTO
MOT
IF•
ANEK
A PR
ODU
K KI
MIA
•
ALAS
KAK
I•
PRO
DUK
MES
IN D
AN
PERK
AKAS
• M
AKAN
AN D
AN M
INU
MAN
O
LAHA
N•
PLAS
TIK
DAN
BAR
ANG
DARI
PADA
NYA
• PE
RHIA
SAN
• LO
GAM
LAI
NN
YA D
AN
BARA
NG
DARI
PADA
NYA
Peni
ngka
tan
dida
sark
an
deng
an m
elih
at p
ertu
mbu
han
eksp
or p
ada
kom
oditi
-ko
mod
iti d
i ata
s sel
ama
5 ta
hun
tera
khir
(200
9-20
13).
Dipe
rkira
kan
untu
k pe
riode
20
15-2
019
akan
terja
di
kena
ikan
eks
por s
ebes
ar
1% se
tiap
tahu
nnya
unt
uk
kom
oditi
dia
tas.
Bps
Pusd
ata
Litb
ang
Kem
enda
gDi
t. Ek
spor
Pro
duk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
156 157RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
SASA
RAN
PR
OG
RAM
(O
UTC
OM
E)M
enin
gkat
nya
Pert
umbu
han
Eksp
or B
aran
g N
onM
igas
yan
g Be
rnila
i Tam
bah
dan
Jasa
Men
ingk
atny
a Ef
ektiv
itas
Peng
elol
aan
Impo
r
Men
ingk
atny
a Pe
laya
nan
dan
Kem
udah
an
Beru
saha
Bid
ang
Perd
agan
gan
Luar
N
eger
i
Pers
enta
se
Pena
ngan
an K
asus
(%
)
Men
urun
nya
Kont
ribus
i Im
por
Bara
ng K
onsu
msi
Terh
adap
Tota
l Im
por
(%)
Peny
eles
aian
pe
rizin
an E
kspo
r dan
Im
por S
esua
i De
ngan
SLA
(%)
Peni
ngka
tan
Rasio
ni
lai e
kspo
r yan
g m
engg
unak
an S
KA
Pref
eren
si da
n N
on-
Pref
eren
si te
rhad
ap
tota
l eks
por (
%)
3 1 1 2
6
6,5
7
7,
5
8
7.0
6.
7
6.5
6.
3
6.0
75
80
85
90
95
65
67
69
71
73
SUM
BER
DATA
IN
DIKA
TOR
TA
RGET
201
5 20
16
2017
20
18
2019
CA
RA P
ENG
HITU
NG
AN
Dita
rget
kan
sem
ua k
asus
yan
g di
sam
paik
an o
leh
sem
ua n
egar
a pe
nudu
h da
pat t
erta
ngan
i, ju
mla
h tu
duha
n tid
ak d
apat
di
pred
iksi
kare
na h
al te
rseb
ut
data
ngny
a da
ri lu
ar (f
akto
r tida
k bi
sa d
iken
dalik
an d
ari d
alam
/ un
pred
icta
ble
cond
ition
)
1. R
ata-
rata
kon
trib
usi i
mpo
r ba
rang
kon
sum
si da
lam
5 ta
hun
terk
ahir
men
capa
i 7%
dar
i tot
al
impo
r.2.
Car
a pe
rhitu
ngan
: (N
ilai
Impo
r /To
tal I
mpo
r)x1
00%
Pers
enta
se d
apat
te
rsel
esai
kann
ya p
erizi
nan
eksp
or d
an im
por s
esua
i de
ngan
ket
entu
an y
ang
berla
ku/S
LA, s
esua
i den
gan
Perm
enda
g N
o.53
/M-
DAG/
PER/
9/20
14 Te
ntan
g U
nit
Pela
yana
n Te
rpad
u Pe
rdag
anga
n
Pres
enta
se P
ener
bita
n SK
A Pr
efer
ensi
dan
Non
Pre
fere
nsi
Seca
ra O
nlin
e Te
rhad
ap To
tal
Eksp
or
Dit.
Peng
aman
an
Perd
agan
gan
BPS
Lapo
ran
Surv
eyor
Pu
sdat
a Li
tban
g
BPS
Lapo
ran
Surv
eyor
Pu
sdat
a Li
tban
gDi
t.Fas
ilita
si Ek
spor
dan
Im
por
SASA
RAN
PR
OG
RAM
(O
UTC
OM
E)Pe
rsen
tase
Pe
ning
kata
n Pe
nggu
na S
istem
Pe
rizin
an O
nlin
e (%
) Pe
rsen
tase
Cap
aian
Ke
bija
kan
Tent
ang
Pend
eleg
asia
n Pe
rizin
an S
ekto
r Pe
rdag
anga
n di
Ka
was
an E
kono
mi
Khus
us (K
EK) (
%)
3
4
15
20
25
30
35
80
90
100
10
0
100
SUM
BER
DATA
IN
DIKA
TOR
TA
RGET
201
5 20
16
2017
20
18
2019
CA
RA P
ENG
HITU
NG
AN
Pros
enta
se d
ari j
umla
h pe
mili
k Ha
k Ak
ses
Terla
mpi
r
Per
sent
ase
capa
ian
peny
eles
aian
pen
yusu
nan
kons
ep P
erm
enda
g in
i dih
itung
ber
dasa
rkan
ting
kat p
emba
hasa
n ya
ng te
lah
dila
ksan
akan
, bai
k se
cara
in
tern
al K
emen
teria
n P
erda
gang
an m
aupu
n se
cara
eks
tern
al d
enga
n in
stan
si t
erka
it la
inny
a. A
dapu
n ta
hapa
n tin
gkat
pem
baha
san
diba
gi m
enja
di 5
(li
ma)
taha
pan
yang
terd
iri d
ari :
Ta
hapa
n
Ura
ian
Bobo
t
Taha
p 1
Pe
mba
hasa
n In
tern
al K
onse
p Dr
af P
erm
enda
g se
cara
inte
rnal
20
%
T
ahap
2
Pem
baha
san
pada
ting
kat E
selo
n III
unt
uk m
enda
patk
an m
asuk
an d
ari
20%
Uni
t Ese
lon
II di
ling
kung
an D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri
Ta
hap
3
Pem
baha
san
Inte
rnal
pad
a tin
gkat
Ese
lon
II
20%
Ta
hap
4
Pem
baha
san
Ekst
erna
l den
gan
Sekr
etar
iat D
ewan
Nas
iona
l Kaw
asan
20
%
Ek
onom
i Khu
sus (
KEK)
dan
inst
ansi
terk
ait l
ainn
ya
Ta
hap
5
Perm
enda
g te
rseb
ut d
apat
dite
rbitk
an se
tela
h di
teta
pkan
nya
20
%
Ad
min
istra
tor.
158 159RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
I N D
I K
A T
O R
K
I N E
R J
A K
E G
I A
T A
N
KEG
IATA
N P
ENG
ELO
LAAN
EKS
POR
PRO
DU
K PE
RTAN
IAN
DAN
KEH
UTA
NAN
D
irekt
orat
Eks
por P
rodu
k Pe
rtan
ian
dan
Kehu
tana
n
1 Ju
mla
h ru
mus
an k
ebija
kan
eksp
or
prod
uk p
erta
nian
dan
keh
utan
an
(Per
atur
an)
14
14
13
13
13
Di ta
hun
2015
dan
201
6 ju
mla
h ru
mus
an k
ebija
kan
eksp
or
dipe
rkira
kan
lebi
h ba
nyak
di
band
ingk
an ta
hun
2017
-201
9
kare
na ,
pada
tahu
n 20
15 d
an 2
016,
7
pem
bata
san
eksp
or p
rodu
k ta
nhut
aka
n di
sesu
aika
n U
U
perd
agan
gan
Dit.
Tanh
ut
2 Ju
mla
h pe
nerb
itan
eksp
ortir
te
rdaft
ar (
ET)
220
240
260
280
300
Dihi
tung
dar
i jum
lah
pene
tapa
n Ek
spor
tir Te
rdaft
ar P
rodu
k Pe
rtan
ian
dan
Kehu
tana
n ba
ik b
aru
mau
pun
perp
anja
ngan
Lapo
ran
ET (D
it.Ta
nhut
)
3 Ju
mla
h pe
nerb
itan
sura
t pe
rset
ujua
n ek
spor
(SPE
) 60
0 70
0 80
0 90
0 10
00
Dihi
tung
dar
i pem
beria
n pe
rset
ujua
n ek
spor
dal
am 1
tahu
n.
Unt
uk m
endu
kung
pen
ingk
atan
nila
i ek
spor
dan
men
ingk
atka
n pe
ngen
dalia
n ek
spor
yan
g be
rnila
i ta
mba
h.
Lapo
ran
SPE
(Dit.
Tan
hut)
4 Ju
mla
h pe
laku
usa
ha y
ang
men
dapa
tkan
bim
bing
an te
knis
di
bida
ng e
kspo
r pro
duk
pert
ania
n da
n ke
huta
nan
(Ora
ng)
250
300
350
400
450
Akum
ulas
i jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
empe
role
h bi
mbi
ngan
tekn
is ke
bija
kan
eksp
or
Dit.
Tanh
ut
5 Ju
mla
h la
pora
n ev
alua
si ke
bija
kan
peni
ngka
tan
eksp
or b
aran
g be
rnila
i ta
mba
h tin
ggi b
erba
sis p
erta
nian
da
n ke
huta
nan
(Lap
oran
)
21
21
21
21
21
Jum
lah
lapo
ran
hasil
eva
luas
i te
rhad
ap k
ebija
kan/
Perm
enda
g Ek
spor
pro
duk
tanh
ut
Dit.
Tanh
ut
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1 Ju
mla
h ru
mus
an k
ebija
kan
eksp
or
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
(P
erat
uran
)
5 5
5 5
5 Ad
a ke
tent
uan
yang
mas
ih b
erla
ku
untu
k 3
tahu
n ke
dep
an se
hing
ga
proy
eksi
targ
et 5
Per
atur
an, 2
pe
ratu
ran
mer
upak
an p
erat
uran
ba
ru/ p
erpa
njan
gan
dari
pera
tura
n ba
ru y
ang
berla
ku d
i tah
un
sebe
lum
nya
.
Dit.
Eksp
or P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
2 Ju
mla
h pe
nerb
itan
eksp
ortir
te
rdaft
ar (E
T)
30
ET30
ET
30
ET30
ET
30 E
TPe
ngen
dalia
n ak
an d
iuta
mak
an
kepa
da b
aran
g-ba
rang
yan
g be
rnila
i ta
mba
h / h
iliris
asi.D
ihitu
ng d
ari
jum
lah
pene
tapa
n Ek
spor
tir
Terd
aftar
bai
k ba
ru m
aupu
n pe
rpan
jang
an
Lapo
ran
ET (D
it.In
tam
)
3 Ju
mla
h pe
nerb
itan
sura
t pe
rset
ujua
n ek
spor
(SPE
) 45
0 46
0 47
0 48
0 49
0 Di
hitu
ng d
ari p
embe
rian
pers
etuj
uan
eksp
or d
alam
1 ta
hun.
U
ntuk
men
duku
ng p
enin
gkat
an n
ilai
eksp
or d
an m
enin
gkat
kan
peng
enda
lian
eksp
or y
ang
bern
ilai
tam
bah.
Lapo
ran
SPE
(Dit.
Inta
m)
4 Ju
mla
h pe
laku
usa
ha y
ang
men
dapa
tkan
bim
bing
an te
knis
di
bida
ng e
kspo
r pro
duk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
(Ora
ng)
160
160
160
160
160
Akum
ulas
i jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
empe
role
h bi
mbi
ngan
tekn
is ke
bija
kan
eksp
or p
rodu
k in
dust
ri da
n pe
rtam
bang
an
Dit.
Tanh
ut
5 Ju
mla
h la
pora
n ev
alua
si ke
bija
kan
peni
ngka
tan
eksp
or b
aran
g be
rnila
i ta
mba
h tin
ggi b
erba
sis in
dust
ri da
n pe
rtam
bang
an (L
apor
an)
15
15
15
15
15
Jum
lah
lapo
ran
hasil
eva
luas
i te
rhad
ap k
ebija
kan/
Perm
enda
g Ek
spor
pro
duk
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
Dit.
Tanh
ut
KEG
IATA
N P
ENG
ELO
LAAN
EKS
POR
PRO
DU
K PE
RTAN
IAN
DAN
KEH
UTA
NAN
D
irekt
orat
Eks
por P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
160 161RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
KEG
IATA
N P
ENG
ELO
LAAN
FAS
ILIT
ASI E
KSPO
R DA
N IM
POR
Dire
ktor
at F
asili
tasi
Eks
por d
an Im
por
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1Ju
mla
h pe
nerb
itan
kebi
jaka
n fa
silita
si ek
spor
dan
impo
r (P
erat
uran
) 2
2 2
2 2
Dite
rbitk
anny
a 2
Perm
enda
g te
rkai
t de
ngan
Inat
rade
dan
SKA
Di
t. Fa
silita
si Ek
spor
dan
Impo
r
2Ju
mla
h pe
ngem
bang
an si
stem
el
ektr
onik
bid
ang
fasil
itasi
perd
agan
gan
luar
neg
eri (
Kegi
atan
) 2
2 2
2 2
Peng
emba
ngan
sist
em b
erup
a in
ovas
i yan
g di
laku
kan
terh
adap
sis
tem
Inat
rade
dan
sist
em S
KA
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
3Pe
rsen
tase
Lay
anan
Per
ijina
n bi
dang
per
daga
ngan
luar
neg
eri
yang
dap
at d
isele
saik
an se
cara
on
line
(%)
90
95
100
100
100
Pros
enta
se je
nis p
eriji
nan
yang
da
pat d
iaju
kan
seca
ra o
nlin
e di
lin
gkun
gan
Dag
lu, s
elai
n pe
rijna
n ya
ng b
ersif
at k
husu
s (pe
ngaj
uann
ya
tidak
dap
at m
elal
ui o
nlin
e).
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
4Ju
mla
h pe
mili
k Ha
k Ak
ses
INAT
RADE
(Per
usah
aan)
50
00
5500
60
00
6500
70
00
Akum
ulas
i men
ingk
atny
a ju
mla
h pe
mili
k ha
k ak
ses s
etiap
tahu
nnya
se
besa
r 500
per
usah
aan
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
5Ju
mla
h pe
laku
usa
ha y
ang
men
dapa
tkan
bim
bing
an te
knis
di b
idan
g fa
silita
si pe
rdag
anga
n (O
rang
)
250
300
350
400
450
Akum
ulas
i Men
ingk
atny
a pe
mah
aman
bag
i pel
aku
usah
a
dibi
dang
fasil
itasi
perd
agan
gan
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
6Ju
mla
h ko
ordi
nasi
terk
ait s
kem
a pe
mbi
ayaa
n ek
spor
, har
mon
isasi
regu
lasi,
per
daga
ngan
lint
as b
atas
, da
n la
inny
a (K
egia
tan)
35
35
35
35
35
Jum
lah
hasil
koo
rdin
asi y
ang
dila
kuka
n di
bid
ang
fasil
itasi
perd
agan
gan
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
7Ju
mla
h la
pora
n ev
alua
si da
n m
onito
ring
pela
ksan
aan
INAT
RADE
, SKA
Onl
ine,
dan
fa
silita
si pe
rdag
anga
n la
inny
a (L
apor
an)
6 6
6 6
6
Jum
lah
hasil
eva
luas
i dan
m
onito
ring
dib
idan
g fa
silita
si pe
rdag
anga
n
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
8Pe
ning
kata
n ra
sio n
ilai e
kspo
r yan
g m
engg
unak
an S
KA p
refe
rens
i dan
N
on P
refe
rens
i ter
hada
p to
tal
eksp
or (S
KA)
65
67
69
71
73
Pres
enta
se P
ener
bita
n SK
A Pr
efer
ensi
dan
Non
Pre
fere
nsi
Seca
ra O
nlin
e Te
rhad
ap To
tal
Eksp
or
Dit.
Fasil
itasi
Eksp
or d
an Im
por
1Ju
mla
h ru
mus
an
kebi
jaka
n/pe
ratu
ran
di b
idan
g im
por (
Pera
tura
n)
5 5
5 5
5 Pe
nerb
itan
Perm
enda
g Im
por
bara
ng m
odal
, bah
an b
aku
dan
baha
n pe
nolo
ng p
erta
hun
Dit.
Impo
r
2Ju
mla
h da
ta d
an in
form
asi i
mpo
r ba
rang
yan
g di
atur
tata
niag
a im
porn
ya (J
enis
)
10
10
10
10
10
Jum
lah
data
per
kem
bang
an 1
0 ko
mod
iti y
ang
diat
ur ta
ta n
iaga
im
porn
ya
BPS
Psud
ata
Litb
ang
Kem
enda
gDi
t. Im
por
3Ju
mla
h pe
nerb
itan
pene
tapa
n im
porti
r ter
dafta
r (IT
)20
00
2000
20
00
2000
20
00
Dihi
tung
dar
i jum
lah
pene
tapa
n Im
porti
r Ter
dafta
r bai
k ba
ru
mau
pun
perp
anja
ngan
Dit.
Impo
r
4Ju
mla
h pe
nerb
itan
peng
akua
n se
baga
i Im
porti
r Pro
duse
n (IP
) 10
00
1200
14
00
1500
15
00
Dihi
tung
dar
i jum
lah
peng
akua
n Im
porti
r Pro
duse
n ya
ng b
aru
mau
pun
perp
anja
ngan
Dit.
Impo
r
5Ju
mla
h pe
nerb
itan
sura
t pe
rset
ujua
n Im
por (
SPI)
3000
30
00
3000
30
00
3000
Di
hitu
ng d
ari p
embe
rian
pers
etuj
uan
impo
r dal
am 1
tahu
n Di
t. Im
por
6Ju
mla
h pe
laku
usa
ha y
ang
men
dapa
tkan
bim
bing
an te
knis
di
bida
ng Im
por (
Ora
ng)
300
400
450
500
500
Akum
ulas
i jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
empe
role
h bi
mbi
ngan
tekn
is ke
bija
kan
impo
r
Dit.
Impo
r
7Ju
mla
h la
pora
n ev
alua
si ke
bija
kan
(pen
gelo
laan
) im
por (
Lapo
ran)
5
5 5
5 5
Jum
lah
lapo
ran
hasil
eva
luas
i te
rhad
ap k
ebija
kan/
Perm
enda
g im
por
Dit.
Impo
r
KEG
IATA
N P
ENG
ELO
LAAN
IMPO
RD
irekt
orat
Impo
r
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
162 163RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
KEG
IATA
N P
ENIN
GKA
TAN
PEN
GAM
ANAN
PER
DAG
ANG
AND
irekt
orat
Pen
gam
anan
Per
daga
ngan
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1Pe
nyus
unan
subm
isi tu
duha
n du
mpi
ng, s
ubsid
i dan
safe
guar
d
(Sub
mis
i) 20
21
22
23
24
Se
tiap
doku
men
subm
isi y
ang
disa
mpa
ikan
dih
itung
seba
gai
outp
ut in
dika
tor
Dit.
Peng
aman
an P
erda
gang
an
2De
ngar
pen
dapa
t (h
earin
g)/k
onsu
ltasi
info
rmal
/tek
nis d
i neg
ara
mitr
a da
gang
(Lap
oran
)
5 5
5 5
5 Se
tiap
jeni
s lap
oran
mew
akili
setia
p su
b ou
tput
pad
a pr
ogra
m k
erja
/ RK
A-KL
Dit.
Peng
aman
an P
erda
gang
an
3M
onito
ring
dan
eval
uasi
ham
bata
n pe
rdag
anga
n (L
apor
an)
8 8
8 8
8 Se
tiap
jeni
s lap
oran
mew
akili
setia
p su
b ou
tput
pad
a pr
ogra
m k
erja
/ RK
A-KL
Dit.
Peng
aman
an P
erda
gang
an
KEG
IATA
N P
ENIN
GKA
TAN
PER
ANAN
SEK
TOR
PERD
AGAN
GAN
DI K
AWAS
AN E
KON
OM
I KH
USU
S
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1Ju
mla
h du
kung
an fa
silita
si da
n ko
ordi
nasi
bida
ng
perd
agan
gan
terh
adap
pe
ngem
bang
an K
awas
an
Ekon
omi K
husu
s (La
pora
n)
1 1
1 1
1
Jum
lah
duku
ngan
fasil
itasi
dan
koor
dina
si bi
dang
pe
rdag
anga
n te
rhad
ap
peng
emba
ngan
Kaw
asan
Ek
onom
i Khu
sus (
Lapo
ran)
Ditje
n Pe
rdag
anga
n Lu
ar
Neg
eri
2Ju
mla
h Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri te
rkai
t de
ngan
KEK
(R
anca
ngan
Pe
rmen
)
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Pe
ratu
ran
Men
teri
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Pe
ratu
ran
Men
teri
Jum
lah
Ranc
anga
n Pe
ratu
ran
Men
teri
terk
ait
deng
an K
EK
(Ran
cang
an
Perm
en)
Ditje
n Pe
rdag
anga
n Lu
ar
Neg
eri
164 165RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
KEG
IATA
N D
UKU
NG
AN M
ANAJ
EMEN
DAN
DU
KUN
GAN
TEK
NIS
LAI
NN
YA D
IREK
TORA
T JE
ND
ERAL
PER
DAG
ANG
AN LU
AR N
EGER
ISe
tditj
en P
erda
gang
an L
uar N
eger
i
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1 Ju
mla
h Do
kum
en
Pere
ncan
aan
dan
Peng
angg
aran
Dire
ktor
at
Jend
eral
(Dok
umen
)
55
55
5Di
targ
etka
n da
lam
setia
p ta
hun
terd
apat
5
doku
men
per
enca
naan
, sem
akin
dik
it a
tau
bany
akny
a do
kum
en te
rseb
ut ti
dak
men
gind
ikas
ikan
sem
akin
bag
us a
tau
buru
knya
per
enca
naan
. Dok
umen
pe
renc
anaa
n, a
ntar
a la
in m
elip
uti: R
enst
ra,
Renj
a, R
enki
n, K
onki
n.da
n RK
A KL
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
2 Ju
mla
h bi
mbi
ngan
tekn
is da
n so
sialis
asi k
ebija
kan
perd
agan
gan
luar
neg
eri
(Keg
iata
n)
22
22
2 Di
targ
etka
n da
lam
setia
p ta
hun
terd
apat
2
kegi
atan
terk
ait b
imbi
ngan
tekn
is da
n so
sialis
asi k
ebija
kan
perd
agan
gan
luar
ne
geri.
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
3Ju
mla
h la
pora
n pe
laks
anaa
n an
ggar
an
satk
er D
itjen
Dag
lu
(Sat
ker)
39
39
39
39
39
Dita
rget
kan
dala
m
setia
p ta
hun
terd
apat
39
la
pora
n pe
laks
anaa
n an
ggar
an,
sesu
ai
deng
an
Satk
er
di
Ling
kung
an
Ditje
n Pe
rdag
anga
n Lu
ar
Neg
eri.
La
pora
n te
rseb
ut
men
jela
skan
pe
laks
anaa
n an
ggar
an se
lam
a se
teng
ah se
mes
ter.
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
4Ju
mla
h ko
nsep
per
atur
an
peru
ndan
g-un
dang
an
bida
ng p
erda
gang
an l
uar
nege
ri ya
ng d
itela
ah
(Per
atur
an)
12
12
1212
12
Di
targ
etka
n se
tidak
nya
dala
m s
etia
p ta
hun
terd
apat
12
kons
ep p
erat
uran
per
unda
ng-
unda
ngan
bid
ang
perd
agan
gan
luar
neg
eri
yang
dite
laah
.
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
5La
pora
n m
onito
ring
dan
eval
uasi
kine
rja D
irekt
orat
Je
nder
al P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri (
Lapo
ran)
14
14
1414
14Di
targ
etka
n se
tidak
nya
dala
m se
tiap
tahu
n te
rdap
at 1
4 La
pora
n m
onito
ring
dan
eval
uasi
kine
rja D
irekt
orat
Jend
eral
Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i , y
ang
anta
ra la
in
mel
iput
i lap
oran
mon
itorin
g pr
ogra
m d
an
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
ke
giat
an D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri (
4 la
pora
n), L
apor
an M
onito
ring
dan
Eval
uasi
Kine
rja D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri (
9 La
pora
n) d
an L
apor
an A
kunt
abili
tas K
iner
ja
(LAK
) Dire
ktor
at Je
nder
al P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri (
1 La
pora
n)
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
6La
pora
n ke
giat
an
koor
dina
si Di
rekt
orat
Je
nder
al P
erda
gang
an L
uar
Neg
eri (
Lapo
ran)
1111
1111
11Di
targ
etka
n se
tidak
nya
dala
m se
tiap
tahu
n te
rdap
at 1
1 ke
giat
an k
oord
inas
i Dire
ktor
at
Jend
eral
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri ,
yan
g an
tara
lain
mel
iputi
: Keg
iata
n Ko
ordi
nasi
Pem
bang
unan
dan
Pen
gem
bang
an L
uar
Neg
eri D
aera
h (2
lapo
ran)
, Lap
oran
Ko
ordi
nasi
Peni
ngka
tan
Eksp
or (2
Lap
oran
), La
pora
n Ko
ordi
nasi
Pene
rbita
n SK
A (4
La
pora
n ),
Lap
oran
Koo
rdin
asi –
Sida
ng d
an
Lobi
Bid
ang
Perd
agan
gan
Inte
rnas
iona
l di
Foru
m In
tern
asio
nal
(2 L
apor
an)
dan
Lapo
ran
Fasil
itasi
Koor
dina
si Re
form
asi
Biro
kras
i
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
7La
pora
n Ke
giat
an
peny
ajia
n da
ta d
an
info
rmas
i bid
ang
perd
agan
gan
luar
neg
eri
(Lap
oran
)
2 2
2 2
2 Di
targ
etka
n se
tidak
nya
dala
m se
tiap
tahu
n te
rdap
at 2
Lap
oran
keg
iata
n pe
nyaj
ian
data
dan
info
rmas
i bid
ang
perd
agan
gan
luar
neg
eri ,
cak
upan
lapo
ran
ters
ebut
an
tara
lain
mel
iputi
:Stu
di P
rogn
isa K
omod
iti
Eksp
or d
an Im
por,
Hal
-hal
terk
ait W
ebsit
e Di
tjen
Perd
agan
gan
Luar
Neg
eri d
an
Peny
usun
an In
form
asi L
aran
gan
dan
Pem
bata
san
Eksp
or d
an Im
por d
alam
Pos
Ta
rif
Setd
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r N
eger
i
No.
In
dika
tor S
asar
an K
egia
tan
2015
20
16
2017
20
18
2019
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
166 167RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
No.
I
ndik
ator
Sas
aran
Keg
iata
n20
15
2016
20
17
2018
20
19
Tahu
nCa
ra P
engh
itung
anSu
mbe
r Dat
a
1 Ju
mla
h ru
mus
an k
ebija
kan
eksp
or
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
(P
erat
uran
)
5 5
5 5
5 Ad
a ke
tent
uan
yang
mas
ih b
erla
ku
untu
k 3
tahu
n ke
dep
an se
hing
ga
proy
eksi
targ
et 5
Per
atur
an, 2
pe
ratu
ran
mer
upak
an p
erat
uran
ba
ru/ p
erpa
njan
gan
dari
pera
tura
n ba
ru y
ang
berla
ku d
i tah
un
sebe
lum
nya
.
Dit.
Eksp
or P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
2 Ju
mla
h pe
nerb
itan
eksp
ortir
te
rdaft
ar (E
T)
30
ET30
ET
30
ET30
ET
30 E
TPe
ngen
dalia
n ak
an d
iuta
mak
an
kepa
da b
aran
g-ba
rang
yan
g be
rnila
i ta
mba
h / h
iliris
asi.D
ihitu
ng d
ari
jum
lah
pene
tapa
n Ek
spor
tir
Terd
aftar
bai
k ba
ru m
aupu
n pe
rpan
jang
an
Lapo
ran
ET (D
it.In
tam
)
3 Ju
mla
h pe
nerb
itan
sura
t pe
rset
ujua
n ek
spor
(SPE
) 45
0 46
0 47
0 48
0 49
0 Di
hitu
ng d
ari p
embe
rian
pers
etuj
uan
eksp
or d
alam
1 ta
hun.
U
ntuk
men
duku
ng p
enin
gkat
an n
ilai
eksp
or d
an m
enin
gkat
kan
peng
enda
lian
eksp
or y
ang
bern
ilai
tam
bah.
Lapo
ran
SPE
(Dit.
Inta
m)
4 Ju
mla
h pe
laku
usa
ha y
ang
men
dapa
tkan
bim
bing
an te
knis
di
bida
ng e
kspo
r pro
duk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
(Ora
ng)
160
160
160
160
160
Akum
ulas
i jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
empe
role
h bi
mbi
ngan
tekn
is ke
bija
kan
eksp
or p
rodu
k in
dust
ri da
n pe
rtam
bang
an
Dit.
Tanh
ut
5 Ju
mla
h la
pora
n ev
alua
si ke
bija
kan
peni
ngka
tan
eksp
or b
aran
g be
rnila
i ta
mba
h tin
ggi b
erba
sis in
dust
ri da
n pe
rtam
bang
an (L
apor
an)
15
15
15
15
15
Jum
lah
lapo
ran
hasil
eva
luas
i te
rhad
ap k
ebija
kan/
Perm
enda
g Ek
spor
pro
duk
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
Dit.
Tanh
ut
Alok
asi P
enda
naan
Pro
gram
unt
uk T
ahun
201
5-20
19D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri
PRO
GRA
M/
KEG
IATA
N
2015
20
16
2017
20
18
2019
ALO
KASI
JML
KEG
IATA
NU
NIT
PEN
ANG
GU
NG
JAW
AB
PEN
ING
KATA
N P
ERDA
GAN
GAN
LU
AR N
EGER
I23
6.02
245.
4525
0.38
255.
5525
5.55
8DI
REKT
ORA
T JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
NEG
ERI
1
Duku
ngan
Man
ajem
en d
an
Duku
ngan
Tekn
is La
inny
a Di
rekt
orat
Je
nder
al P
erda
gang
an L
uar N
eger
i
63.8
063
.80
63.8
063
.80
63.8
0
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
N
EGER
I
2**
Duku
ngan
Sek
tor P
erda
gang
an
Terh
adap
Pen
gem
bang
an K
awas
an
Ekon
omi K
husu
s
1.00
1.05
1.10
1.16
1.16
SE
KRET
ARIA
T DI
REKT
ORA
T
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANGA
N LU
AR
NEG
ERI
3**
*Pe
ning
kata
n da
n Pe
ngel
olaa
n
Eksp
or P
rodu
k Pe
rtan
ian
dan
Kehu
tana
n
78.0
078
.00
78.0
078
.00
78.0
0
DIRE
KTO
RAT
EKSP
OR
PRO
DUK
PERT
ANIA
N D
AN K
EHU
TAN
AN
4**
*Pe
ning
kata
n da
n Pe
ngel
olaa
n
Eksp
or P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
5.13
5.13
5.13
5.13
5.13
DI
REKT
ORA
T EK
SPO
R PR
ODU
K IN
DUST
RI D
AN P
ERTA
MBA
NGA
N
5*
Peng
elol
aan
Fasil
itasi
Eksp
or d
an
Impo
r 23
.00
24.4
525
.67
26.9
526
.95
DI
REKT
ORA
T FA
SILI
TASI
EKS
POR
DA
N IM
POR
6*
Peng
elol
aan
Impo
r9.
9012
.50
13.1
213
.78
13.7
8
DIRE
KTO
RAT
IMPO
R
7**
Peni
ngka
tan
Peng
aman
an d
an
Perli
ndun
gan
Akse
s Pas
ar8.
008.
408.
829.
269.
26
DIRE
KTO
RAT
PEN
GAM
ANAN
PE
RDAG
ANGA
N
8**
Peng
emba
ngan
Fas
ilita
si Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i dae
rah
47.1
952
.13
54.7
457
.48
57.4
8
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
N
EGER
I
Cata
tan:
* Ke
giat
an p
riorit
as n
asio
nal
** K
egia
tan
prio
ritas
bid
ang
***
Kegi
atan
prio
ritas
K/L
(dal
am m
iliar
rupi
ah)
168 169RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Targ
et K
iner
ja T
ahun
201
5-20
19 D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri
(Keg
iata
n Pr
iorit
as)
PRO
GRA
M/
KEG
IATA
N
2015
20
16
2017
20
18
2019
TARG
ETU
NIT
PE
NAN
GG
UN
GJA
WAB
**Du
kung
an S
ekto
r Pe
rdag
anga
n Te
rhad
ap
Peng
emba
ngan
Kaw
asan
Ek
onom
i Khu
sus
1.00
1.05
1.10
1.16
1.16
SEKR
ETAR
IAT
DI
REKT
ORA
T JE
NDE
RAL
PERD
AGAN
GAN
LUAR
N
EGER
I00
1
Jum
lah
duku
ngan
fa
silita
si da
n
ko
ordi
nasi
bida
ng
perd
agan
gan
terh
adap
pe
ngem
bang
an
Kaw
asan
Eko
nom
i Kh
usus
1 la
pora
n1
lapo
ran
1 la
pora
n1
lapo
ran
1 la
pora
n
002
Ju
mla
h pe
ratu
ran
te
rkai
t den
gan
KEK
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n M
ente
ri
1 Pe
ratu
ran
M
ente
ri1
Ranc
anga
n Pe
ratu
ran
Men
teri
1 Ra
ncan
gan
Pera
tura
n
M
ente
ri
1 Pe
ratu
ran
Men
teri
***
Peni
ngka
tan
dan
Peng
elol
aan
Eksp
or P
rodu
k Pe
rtan
ian
dan
Kehu
tana
n
78.0
078
.00
78.0
078
.00
78.0
0DI
REKT
ORA
T EK
SPO
R PR
ODU
K PE
RTAN
IAN
DA
N K
EHU
TAN
AN00
1 Ju
mla
h ru
mus
an
kebi
jaka
n ek
spor
pr
oduk
per
tani
an d
an
kehu
tana
n
14 p
erat
uran
14 p
erat
uran
13 p
erat
uran
13 p
erat
uran
13 p
erat
uran
002
Jum
lah
pene
rbita
n ek
spor
tir te
rdaft
ar22
0 ET
240
ET26
0 ET
280
ET30
0 ET
003
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat p
erse
tuju
an
eksp
or
600
SPE
700
SPE
800
SPE
900
SPE
1000
SPE
(dal
am m
iliar
rupi
ah)
004
Jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
enda
patk
an
bim
bing
an te
knis
di b
idan
g ek
spor
pr
oduk
per
tani
an d
an
kehu
tana
n
250
oran
g30
0 or
ang
350
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g
005
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
kebi
jaka
n pe
ning
kata
n ek
spor
ba
rang
ber
nila
i ta
mba
h tin
ggi
berb
asis
pert
ania
n da
n ke
huta
nan
21La
pora
n21
Lapo
ran
21 L
apor
an21
Lap
oran
21 L
apor
an
***
Peni
ngka
tan
dan
Peng
elol
aan
Eksp
or P
rodu
k In
dust
ri da
n Pe
rtam
bang
an
5.13
5.13
5.13
5.13
5.13
DIRE
KTO
RAT
EKSP
OR
PRO
DUK
INDU
STRI
DAN
PE
RTAM
BAN
GAN
001
Jum
lah
rum
usan
ke
bija
kan
eksp
or
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
5 pe
ratu
ran
003
Jum
lah
pene
rbita
n ek
spor
tir te
rdaft
ar30
ET
35 E
T40
ET
45 E
T50
ET
008
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat
pers
etuj
uan
eksp
or45
0 SP
E46
0 SP
E47
0 SP
E48
0 SP
E49
0 SP
E
005
Jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
enda
patk
an
bim
bing
an te
knis
di b
idan
g ek
spor
pr
oduk
Indu
stri
dan
Pert
amba
ngan
160
oran
g16
0 or
ang
160
oran
g16
0 or
ang
160
oran
g
006
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
kebi
jaka
n pe
ning
kata
n ek
spor
ba
rang
ber
nila
i tam
bah
tingg
i ber
basis
indu
stri
dan
pert
amba
ngan
15 L
AP15
LAP
15 L
AP15
LAP
15 L
AP
170 171RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
*Pe
ngel
olaa
n Fa
silit
asi
Eksp
or d
an Im
por
23.0
024
.45
25.6
726
.95
26.9
5DI
REKT
ORA
T FA
SILI
TASI
EK
SPO
R DA
N IM
POR
001
Ju
mla
h pe
nerb
itan
kebi
jaka
n fa
silita
si ek
spor
dan
impr
2Pe
ratu
ran
2Pe
ratu
ran
2Pe
ratu
ran
2Pe
ratu
ran
2 Pe
ratu
ran
002
Ju
mla
h pe
ngem
bang
an
siste
m e
lekt
roni
k bi
dang
fasil
itasi
pela
yana
n pu
blik
;
2 KE
G2
KEG
2 KE
G2
KEG
2 KE
G
003
Per
sent
ase
laya
nan
perij
inan
bid
ang
perd
agan
gan
luar
ne
geri
yang
dap
at
dise
lesa
ikan
seca
ra
onlin
e
90%
95%
100%
100%
100%
004
Ju
mla
h pe
mili
k Ha
k Ak
ses I
NAT
RADE
5000
PE
RUSA
HAAN
5500
PE
RUSA
HAAN
6000
PERU
SAHA
AN65
00
PERU
SAHA
AN70
00
PERU
SAHA
AN
005
Jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
enda
patk
an
bim
bing
an te
knis
di b
idan
g fa
silita
si pe
rdag
anga
n
250
oran
g30
0 or
ang
350
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g
006
Jum
lah
koor
dina
si te
rkai
t ske
ma
pem
biay
aan
eksp
or,
harm
onisa
si re
gula
si,
perd
agan
gan
linta
s ba
tas,
dan
lain
nya
35 K
EG35
KEG
35 K
EG35
KEG
35 K
EG
007
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
dan
mon
itorin
g pe
laks
anaa
n IN
ATRA
DE,
SKA
Onl
ine,
dan
fa
silita
si pe
rdag
anga
n la
inny
a
6 LA
P6
LAP
6 LA
P6
LAP
6 LA
P
008
Peni
ngka
tan
rasio
ni
lai e
kspo
r yan
g m
engg
unak
an S
KA
pref
eren
si da
n N
on
Pref
eren
si te
rhad
ap
tota
l eks
por (
%)
65,0
0%67
,00%
69,0
0%71
,00%
73,0
0%
*Pe
ngel
olaa
n Im
por
9.90
12.5
013
.12
13.7
813
.78
DIRE
KTO
RAT
IMPO
R 00
1 Ju
mla
h ru
mus
an
kebi
jaka
n/pe
ratu
ran
di
bida
ng im
por
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
5 P
erat
uran
002
Jum
lah
data
dan
in
form
asi i
mpo
rtas
i ba
rang
yan
g di
atur
ta
tani
aga
impo
rnya
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
10 JE
NIS
003
Jum
lah
pene
rbita
n pe
neta
pan
impo
rtir
terd
aftar
(IT)
2000
IT50
00 IT
5000
IT50
00 IT
5000
IT
004
Jum
lah
pene
rbita
n pe
ngak
uan
seba
gai
Impo
rtir P
rodu
sen
(IP)
1000
IP12
00 IP
1400
IP15
00 IP
1500
IP
005
Jum
lah
pene
rbita
n su
rat p
erse
tuju
an Im
por
(SPI
)
3000
SPI
3000
SPI
3000
SPI
3000
SPI
3000
SPI
006
Jum
lah
pela
ku u
saha
ya
ng m
enda
patk
an
bim
bing
an te
knis
di
bida
ng Im
por
300
oran
g40
0 or
ang
450
oran
g50
0 or
ang
500
oran
g
007
Jum
lah
lapo
ran
eval
uasi
mon
itorin
g pe
laks
anaa
n ke
bija
kan
impo
r
5 La
pora
n5
Lapo
ran
5 La
pora
n5
Lapo
ran
5 La
pora
n
172 173RENCANA STRATEGIS 2015-2019 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
**Pe
ning
kata
n Pe
ngam
anan
da
n Pe
rlind
unga
n Ak
ses
Pasa
r
8.00
8.40
8.82
9.26
9.26
DIRE
KTO
RAT
PEN
GAM
ANAN
PE
RDAG
ANG
AN
001
Pe
nyus
unan
subm
isi
tudu
han
dum
ping
su
bsid
i dan
safe
guar
d
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
20 su
bmisi
002
De
ngar
pen
dapa
t (h
earin
g)/k
onsu
ltasi
info
rmal
/tek
nis d
i ne
gara
mitr
a da
gang
5 ka
li13
kal
i13
kal
i13
kal
i13
kal
i
003
M
onito
ring
dan
eval
uasi
ham
bata
n pe
rdag
anga
n
8 la
pora
n8
lapo
ran
8 la
pora
n8
lapo
ran
8 la
pora
n
**Pe
ngem
bang
an F
asili
tasi
Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i da
erah
47.1
952
.13
54.7
457
.48
57.4
8SE
KRET
ARIA
T
DIRE
KTO
RAT
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANG
AN LU
AR
NEG
ERI K
OO
RDIN
ASI
DEN
GAN
SET
DITJ
EN
PEN
GEM
BAN
GAN
EK
SPO
R N
ASIO
NAL
DAN
SE
TDIT
JEN
KER
JASA
MA
PERD
AGAN
GAN
IN
TERN
ASIO
NAL
001
M
enin
gkat
nya
koor
dina
si da
n pe
mbi
naan
fasil
itasi
perd
agan
gan
luar
ne
geri
daer
ah
3keg
5 ke
g5
keg
5 ke
g5
keg
002
L
ayan
an fa
silita
si pe
rdag
anga
n lu
ar
nege
ri da
erah
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
2 je
nis
003
F
asili
tasi
prom
osi d
an
dikl
at e
kspo
r4
keg
4 ke
g4
keg
4 ke
g4
keg
004
Te
rsed
iany
a in
form
asi
prod
uk p
oten
sial
daer
ah
1 bu
ku1
buku
1 bu
ku1
buku
1 bu
ku
005
S
osia
lisas
i Pe
mnf
aata
n AE
C 20
151
Keg
1 Ke
g1
Keg
1 Ke
g1
Keg
PRO
GRA
M/
KEG
IATA
N
2015
20
16
2017
20
18
2019
TARG
ETU
NIT
PE
NAN
GG
UN
GJA
WAB
JML
KEG
IATA
N
Duku
ngan
Man
ajem
en
dan
Duku
ngan
Tekn
is La
inny
a Di
rekt
orat
Jend
eral
Pe
rdag
anga
n Lu
ar N
eger
i
63.8
063
.80
63.8
063
.80
63.8
0
SEKR
ETAR
IAT
DIRE
KTO
RAT
JEN
DERA
L PE
RDAG
ANG
AN
LUAR
NEG
ERI
001
Jum
lah
Doku
men
Pe
renc
anaa
n da
n Pe
ngan
ggar
an
Dire
ktor
at Je
nder
al
5 Do
kum
en5
Doku
men
5 Do
kum
en5
Doku
men
5 Do
kum
en
002
Lapo
ran
kegi
atan
ko
ordi
nasi
Dire
ktor
at
Jend
eral
Per
daga
ngan
Lu
ar N
eger
i
11 L
apor
an11
Lap
oran
11 L
apor
an11
Lap
oran
11 L
apor
an
003
Lapo
ran
Kegi
atan
pe
nyaj
ian
data
dan
in
form
asi b
idan
g pe
rdag
anga
n lu
ar
nege
ri
2 La
pora
n2
Lapo
ran
2 La
pora
n2
Lapo
ran
2 La
pora
n
004
Jum
lah
bim
bing
an
tekn
is da
n so
sialis
asi k
ebija
kan
perd
agan
gan
luar
ne
gerI
2 La
pora
n2
Lapo
ran
2 La
pora
n2
Lapo
ran
2 La
pora
n
005
Jum
lah
lapo
ran
pela
ksan
aan
angg
aran
satk
er
Ditje
n Da
glu
39 L
apor
an39
Lap
oran
39 L
apor
an39
Lap
oran
39 L
apor
an
(dal
am m
iliar
rupi
ah)
Targ
et K
iner
ja T
ahun
201
5-20
19 D
itjen
Per
daga
ngan
Lua
r Neg
eri
(Keg
iata
n N
on P
riorit
as)
174 RENCANA STRATEGIS 2015-2019Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
006
Jum
lah
kons
ep
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
bid
ang
perd
agan
gan
luar
ne
geri
yang
dite
laah
12 p
erat
uran
12 p
erat
uran
12 p
erat
uran
12 p
erat
uran
12 p
erat
uran
007
Bula
n pe
laya
nan
oper
asio
nal
perk
anto
ran
dan
kepe
gaw
aian
12 b
ulan
12 b
ulan
12 b
ulan
12 b
ulan
12 b
ulan
008
Lapo
ran
mon
itorin
g da
n ev
alua
si ki
nerja
Di
rekt
orat
Jend
eral
Pe
rdag
anga
n Lu
ar
Neg
eri
14 L
apor
an14
Lap
oran
14 L
apor
an14
Lap
oran
14 L
apor
an
top related