putri jevon tesa ppkn

Post on 22-Apr-2015

131 Views

Category:

Documents

4 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

B.PENTINGNYA KEMERDEKAAN

MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab sangat penting dilakukan agar tercipta ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dalam UU

A. Pasal 9 Ayat (1)Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara:

pawai Unjuk rasa

Rapat umum

Mimbar bebas

B.Pasal 9 Ayat (2)Bentuk penyampain pendapat

dimuka umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat terbuka umum , kecuali tempat yang dilarang oleh UU adalah :

TEMPAT TEMPAT TERSEBUT

Istana kepresidenan TEMPAT IBADAH INSTALANSI MILITER STASIUN

RUMAH SAKIT PELABUHAN TERMINAL OBjEK VITAL

C. Pasal 10

Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri setempat secara tertulis selambat-lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

D. Pasal 11

Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat:

Maksud dan

tujuan

Tempat lokasi &

rute

Waktu & lamnya

Nama & alamt

Penanggung

jawab

Bentuk Jumlah peserta

E. Pasal 12 Ayat (3)

Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab

PASAL 13 AYAT (1)

• Setelah menerima surat pemberitahuan, polri berkewajiban untuk melakukan hal berikut : Memberi surat tanda

terima pemberitahuan

Berkoordinasi dengan penanguung

jawab

G.Pasal 13 ayat (2)

• Dalam pelaksanaannya , polri wajib memberi perlindunag keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi .

H.Pasal 14

• Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini dalam pasal 15 dan 18

A.Pasal 15pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan (3), pasal 10 dan pasal 11.

B. Pasal 18

1)Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 tahun.

2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan

SEKIAN &

TERIMAKS

IH

Tesalonika Agnes Susanto

Jevon Hendro Saputro Keren Putri

Ningrum

top related