perkawinan di luar negeri

Surini Ahlan Sjarif

PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

• Dapat terjadi :

1.Antara seorang WNI dengan sesama WNI

2.Antara WNI dan WNA

• Pasal 56 UUP, menentukan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara seorang WNI dengan WNI serta seorang seorang WNI dengan WNA adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan berlangsung dengan memenuhi ketentuan UUP

• Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di wilayah hukum tempat tinggal mereka.

• Ketentuan pasal 56 tersebut mengambil alih dari ketentuan pasal 83 dan 84 KUHPerdata. Jika dibandingkan ketentuan dalam UUP dan KUHPerdatamengenai perkawinan di luar negeri maka dapat disimpulkan bahwa pasal 83 dan 84 KUHPerdata tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip yang diatur dalam pasal 26 KUHPerdata, sehingga dalam konsep BW perkawinan tersebut tidak menimbulkan masalah. Sementara menurut UUP dalam hal sahnya perkawinan harus memperhatikan hukum agama. Sebagaimana diatur dalam UUP. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah.

PengaturanPerkawinan CampuranAkibat Hukum Terhadap Suami Istri Dan Anak-Anak yang Dilahirkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan

• Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

• Bahagia hidup normal bersama anak-anak dengan damai dan sejahtera

• Kekal hanya putus karena kematian / cerai mati

Perkawinan dapat dilakukan oleh

– Satu warganegara (WNI) satu agama

– Satu warganegara (WNI), beda agama

– Berbeda kewarganegaraan satu agama

– Berbeda warganegara berbeda agama

Pengertian perkawinan campuran

Pasal 57 UU no 1 Tahun 1974

Perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Rumusan hukum yang berlainan

• GHR perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena pebedaan golongan

• Ps 57 UU no 1 thn 1974 perkawinan antara orang Indonesia (WNI) dengan orang asing (WNA)

Perbedaan penafsiran

• Apakah perkawinan campuran menurut pasal 57 UUno 1tahun 1974 termasuk juga perkawinan beda agama ?

• Prof Koesnoe : perkawinan campuran tdk termasuk perkawinan beda agama

Dr Ichtiyanto perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU no 1 tahun 1974 mengandung 3 gagasan :

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan ------- beda agama

2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak WNI

3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing (WNA)

Pasal 59 ayat (2)UU no 1 Tahun 1974

Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia.

Dilakukan menurut UU no 1 Tahun 1974

Artinya harus memenuhi syarat-syarat menurut UU tersebut yaitu syarat material dan syarat formil

Pasal 60 UU no 1 tahun 1974

• Ayat (1) ----- perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan “Hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi “

• Ayat (2) untuk membuktikan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi----dibuktikan dengan “surat keterangan “ yang diberikan pihak yang berwenang menurut hukum masing-masing pihak

Pasal 61 UU no 1 tahun 1974

• Ayat (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai yang berwenang

• Ayat (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan diancam hukuman kurungan selama2nya 1 bulan

Keabsahan perkawinan

• Menurut Pasal 2 UU no 1 tahun 1974

ayat (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing agama dan kepercayaan

ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Akibat perkawinan campuran

• Terhadap pasangan suami istri

Jika memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka perkawinannya sah

Jika tidak memenuhi maka perkawinannya tidak sah

• Terhadap anak yang dilahirkan

1.Status keperdataan perkawinan orang tuanya sah ----menjadi anak

sah perkawinan orang tuanya tidak sah menjadi

anak luar kawin

2.Status kewarganegaraan anak sah -- menurut UU no 12 tahun 2006

otomatis menjadi WNI anak luar kawin jika ibu WNA ,ayah WNI maka

agar anak menjadi WNI ayah harus mengakui

anak tersebut sebelum anak berusia 18 tahun

PENUTUP

Dalam perkawinan campuran hendaknya para pihak yang terlibat harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan baik bagi pasangan suami istri dalam perkawinan campuran tersebut terutama baik anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan sehingga hak anak untuk tumbuh dalam suasana yang konduktif dapat terwujud

Perkawinan campuran beda agama

Perkawinan model sylvanus dan Gray Supiah menerapkan 2 kentuan agama yang mereka anut dalam perkawinan

mereka

Paham yang berkembang dalam masyarakat ttg perkawinan beda agama

• 1 telah diatur larangan perkawinan melalui pasal 8 huruf (f)

• 2telah diatur dalam pasal 57 UU perkawinan • Dalam pengertian luas• 3.paham yang berpendapat UU perkawinan tidak

secara tegas mengatur perkawinan beda agama mengacu pada GHR mengabaikan pasal 8 (f)

• Paham yang meyebut• kan perkawinan beda agama tidak diatur . Dalam uu

Perkawinan

Paham tersebut sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran atas ketentuan pasal 8 (f) dan pasal 57

• Pasal 8 huruf (f) sering diabaikan • Perkawinan dilarang antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

• Kata hubungan menimbulkan 2 penafsiran • 1. penafsiran hubungan dalam ketentuan pasal 8

a,b,c,d,e adalah hubungan darah dan lain2 tidak diatur secara tegas larangan perkawinan beda agama

• 2.penafsiran hubungan adalah untuk melangsungkan perkawinan jelas berarti larangan perkawinan beda agama karena pada dasarnya semua agama menghendaki perkawinan seiman

Pasal 57 UU perkawinan

• Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam pasal 57 tersebut adalah perkawinan

• Antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

• Ada dua pendapat yang menafsirkan pasal 57 tersebut.

• Pendapat pertama perkawinan campuran dalam arti luas yaitu pendapat yang mengatakan perkawinan campuran adalah juga termasuk perkawinan beda agama

• Pendapat kedua perkawinan campuran dalam arti sempit tidak mengenal perkawinan campuran beda agama karena yang dimaksud perkawinan campuran dalam pasal 57 tersebut hanya lah perkawinan campuran beda kewarganegaraan