pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan mendagri no 7 tahun 2008

OLEH :

H. SAMSUL B. HARAHAP, S.IP, M.Si

( Inspektur Pembantu Wilayah III)

Cikarang, April 2012

1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

2

Personil InspektoratPejabat Eselon II.b : 1 OrangPejabat Eselon III.a : 5 OrangPejabat Eselon IV.a : 15 OrangAuditor : 12 OrangPelaksana : 30 Orang

Dalam proses pembentukan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

3

Dasar HukumUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

DaerahPP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah

Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat kabupaten Bekasi.

4

DEFINISI PENGAWASANPengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 7 tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota

5

BENTUK – BENTUK PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan pemeriksaan 2. Kegiatan Monitoring, dan3. Kegiatan Evaluasi

Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/walikota

6

Rekomendasi & Sanksi Hasil Pemeriksaan kegiatan pengawasan

yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi

Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perturan perundang-undangan

7

RUANG LINGKUP PENGAWASAN1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan2. Urusan pemerintahan Desa

Pengawasan dilakukan terhadap :1. Kebijakan Desa2. Kelembagaan desa3. Keuangan Desa4. Kekayaan Desa

8

DASAR HUKUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sesuai PP 58 tahun 2005 Pembinaan,

Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bawasda/Inspektorat Kabupaten / Kota

Sesuai Kep Bupati No. 35 Tahun 2004 Bawasda membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi

9

TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Untuk mengetahui apakah pelaksanan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektif

Untuk menilai kehandalan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan

10

11

CLEAN GOVERNMENT danGOOD GOVERNANCE

TRANSPARANSI

TRANSPARANSI

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

PARTISIPASI

PARTISIPASI

AKUNTABILITAS

AKUNTABILITAS

TUNTU

TAN

MASYARAKAT

???

PENGELOLAAN KEUANGAN DESADasar Hukum :UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan DaerahPP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan DaerahPermendagri 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

12

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESATRANSPARANAKUNTABELPARTISIPATIFTERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN

Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s.d. 31 Desember

13

ISTILAH / PENGERTIAN1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dak kewajiban desa tersebut.

2. Pengelolan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa

3. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa

14

15

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara Desa

Bendahara Desa

Kepala Desa

Sekdes (sebagai koordinator) &

Perangakat Desa lainnya

KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESAMenetapkan kebijakan tentang

pelaksanaan APBDesaMenetapkan kebijakan tentang

pengelolaan Barang DesaMenetapkan Bendahara DesaMenetapkan petugas pemungutan

penerimaan desaMenetapkan petugas pengelola barang

milik desa

16

TUGAS SEKRETARIS DESA SELAKU KOORDINATOR PTPKDMenyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APBDesa Menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan barang DesaMenyusun Raperdes APBDesa, perubahan

APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa

17

BENDAHARA DESA (ditetapkan dengan Kep. Kepala Desa)

TUGAS :Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjwabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

18

STRUKTUR APBDesaPendapatanBelanjaPembiayaan

19

Pendapatan Desa Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

Meliputi :Pendapatan Asli DesaBagi hasil pajak kabupatenBagian dari retribusi kabupatenAlokasi dana desaBantuan keuangan dari pemprov,pemkab

dan desa lainHibahSumbangan pihak ketiga

20

Belanja Desa Semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desa

Terdiri dari :Belanja langsungBelanja tidak langsung

21

Pembiayaan Desa Semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun berikutnya oleh desa

Terdiri dariPenerimaan pembiayaanPengeluaran Pembiayaan

22

23

STRUKTUR APBDesaSTRUKTUR APBDesa

• PENDAPATANPENDAPATAN Rp. … … …Rp. … … …

• BELANJABELANJA– Belanja Tidak Belanja Tidak

LangsungLangsung– Belanja LangsungBelanja Langsung

Rp. … … …Rp. … … …

Rp. … … …Rp. … … …

Rp. … … …Rp. … … …

(-)(-)

Surplus/(Defisit)Surplus/(Defisit) Rp. … … …Rp. … … …

• PEMBIAYAANPEMBIAYAAN– PenerimaanPenerimaan– PengeluaranPengeluaran

Rp. … … … Rp. … … … Rp… … … (-)Rp… … … (-)

Pembiayaan NetoPembiayaan Neto Rp. … … … (-)Rp. … … … (-)

SILPA Tahun BerjalanSILPA Tahun Berjalan Rp. … … …Rp. … … …

24

PENYUSUNANRAPERDA APBDesa

PEMBAHASAN RAPERDA RAPBDesa

EVALUASI RAPERDAAPBDesa

PENETAPAN RAPERADAAPBDesa

Sekdes

Kepala Desa bersama BPD

Bupati (bagian Pemdes)

Kepala Desa & BPD

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa :Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Pengeluaran

25

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Dokumen penatausahaan penerimaan

menggunakan :- Buku kas umum- Buku kas pembantu perincian objek penerimaan- Buku kas harian pembantu

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

26

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus

disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)

Dokumen Pentausahaan penggeluaran :- Buku kas umum- Buku kas pembantu perincian objek Pengeluaran- Buku kas harian pembantu

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Memungut dan meyetorkan Pajak PPN / PPh

27

28

PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesaAPBDesa

PENYUSUNAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAANAPBDesa& RANCANGAN

KEP. KEPALA DESA TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN

PEMBAHASAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

PENETAPAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

PENYERAHAN RAPERDesa PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa KEPADA BUPATI

Sekdes

Kepala Desa & BPD

Kepala Desa & BPD

Paling lambat 1

bulan setelah

TA. berakhir

Paling lambat 7

hari setelah

penetapan

29

TERIMA TERIMA KASIHKASIH