pengadilan tinggi sumatera utara - pt-medan.go.id filemodal mikro (ulamm) unit sibolga: beralamat di...
Post on 29-Apr-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
P U T U S A N Nomor : 345/PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
1. BAHARUDDIN TANJUNG : Umur ± 57 tahun, Bertempat tinggal di Jalan
R. Junjungan Lubis No. 55, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga
Kota, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT - I, dan sekarang
sebagai PEMBANDING - I.
2. RUSMALA DEWI HUTAGALUNG : Umur ± 55 tahun, Bertempat tinggal
di Jalan R. Junjungan Lubis No. 55, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
Sibolga Kota, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT - II, dan
sekarang sebagai PEMBANDING – II.
3. ARLIANA DEWI TANJUNG, Umur ± 34 tahun, Bertempat tinggal di
Jalan Rasak No. 38, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga
Sambas, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT – III, dan
sekarang sebagai PEMBANDING – III.
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAYAT, SH,MH.
SELAMAT,SH.MH,. KHAIRUN NA’IM,SH, BAMBANG INDRA
GUNAWAN, SH.M.Hum, Kesemuanya Advokat pada Kantor Adovokat
HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi No. 78-D,
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016
L a w a n
1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN
MODAL MIKRO (ULaMM) UNIT SIBOLGA: Beralamat di Jalan Mesjid
No. 34 SIBOLGA, dahulu sebagai TERGUGAT – I, dan sekarang
sebagai TERBANDING – I.
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)
PADANG SIDEMPUAN: Beralamat di Jalan Kenanga No. 99 Padang
Sidempuan, dahulu sebagai TERGUGAT – II, dan sekarang sebagai
TERBANDING – II.
3. NURLATIFA SIREGAR: Umur 57 tahun, Bertempat tinggal di Jalan
Sisingamangaraja No. 413, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dahulu sebagai TERGUGAT – III, dan
sekarang sebagai TERBANDING – III.
Pengadilan Tinggi Tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga
pada tanggal 9 Juni 2015 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:
- Bahwa PENGGUGAT III didalam perkara ini ( ARLIANA DEWI TANJUNG )
pada tahun 2011 ada mengajukan permohonan pinjaman kepada PT.
PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO ) Unit Layanan Modal Mikro
( ULaMM ) Unit Sibolga ( TERGUGAT I ) sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus
juta rupiah ) dan sebagai PENJAMIN dari pinjaman PENGGUGAT III tersebut,
adalah BAHARUDDIN TANJUNG ( PENGGUGAT I ) dan RUSMALA DEWI
HUTAGALUNG ( PENGGUGAT II ), yakni dengan memberikan SERTIPIKAT (
TANDA BUKTI HAK ) No: 02.13.03.02.1.00552 yang terletak di Jln. S.M.Raja,
Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga atas nama
BAHARUDDIN TANJUNG ( PENGGUGAT I ) dan RUSMALA DEWI
HUTAGALUNG ( PENGGUGAT II );
- Bahwa adapun permohonan pinjaman dari PENGGUGAT III tersebut
dikabulkan oleh TERGUGAT I, dimana adapun tanggal realisasinya adalah 11
Desember 2011 dengan jatuh temponya tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III tersebut
diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karenanya Pihak TERGUGAT I
memberikan solusi atau jalan keluar bagi PENGGUGAT III, yaitu dengan jalan
pembaharuan pinjaman untuk PENGGUGAT III, solusi ini disetujui oleh
PENGGUGAT III sehingga dilakukanlah pembaharuan pinjaman dari
PENGGUGAT III tersebut yang realisasinya pada tanggal 30 September 2013
dengan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp. 193.600.000,- ( seratus sembilan
puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah ) dengan jatuh temponya tanggal 30
September 2018;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa pinjaman yang telah diperbaharui tersebut diatas, PENGGUGAT III
memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yakni membayar angsuran
pinjaman, bahwa akan tetapi kondisi ekonomi pada saat itu tidak begitu baik
untuk sector usaha restoran, sehingga Penggugat III kelabakan untuk
memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap pinjaman yang telah
diperbaharui tersebut diatas ( sedikit terkendala );
- Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, atas usul dari TERGUGAT I diberikanlah
solusinya untuk memperbaharui pinjaman itu lagi dan ini disetujui oleh
PENGGUGAT III dan kemudian diadakanlah pembaharuan pinjaman yang
realisasinya adalah tanggal 25 April 2014, sehingga pinjaman PENGGUGAT III
menjadi sebesar Rp. 189.000.000,- ( seratus delapan puluh sembilan juta
rupiah ) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa terhadap pembaharuan pinjaman tersebut diatas yang jatuh temponya
tanggal 25 April 2019, PENGGUGAT III selalu berusaha untuk memenuhi
kewajibannya atas pinjaman yang telah diperbaharui tersebut, memang ada
kadang-kadang keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, namun
PENGGUGAT III selalu bisa mengatasinya;
- Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh
PENGGUGAT III berlangsung dikediaman PENGGUGAT I dan II maupun
langsung diantar ke kantor TERGUGAT I dan semuanya itu memakai kwitansi
sebanyak 33 lembar kwitansi pembayaran, yakni: 1. Kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 700.000.-
2. Kwitansi pembayaran tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
3. Kwitansi pembayaran tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 200.000.-
4. Kwitansi pembayaran tanggal 08 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
5. Kwitansi pembayaran tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
6. Kwitansi pembayaran tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
7. Kwitansi pembayaran tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 200.000.-
8. Kwitansi pembayaran tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.-
9. Kwitansi pembayaran tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
10. Kwitansi pembayaran tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
11. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 350.000.-
12. Kwitansi pembayaran tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 300.000.-
13. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.-
14. Kwitansi pembayaran tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 300.000.-
15. Kwitansi pembayaran tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-
16. Kwitansi pembayaran tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 1. 300.000.-
17. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 300.000.-
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
18. Kwitansi pembayaran tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
19. Kwitansi pembayaran tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 200.000.-
20. Kwitansi pembayaran tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
21. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
22. Kwitansi pembayaran tanggal 05 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.-
23. Kwitansi pembayaran tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.-
24. Kwitansi pembayaran tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000.-
25. Kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000.-
26. Kwitansi pembayaran tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
27. Kwitansi pembayaran tanggal 06 September 2014 sebesar Rp. 250.000.-
28. Kwitansi pembayaran tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
29. Kwitansi pembayaran tanggal 13 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
30. Kwitansi pembayaran tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
31. Kwitansi pembayaran tanggal 16 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
32. Kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
33. Kwitansi pembayaran tanggal 20 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-
______________________________________________________________+Jadi,
total seluruhnya adalah : Rp. 12.550.000.-
- Bahwa selain pembayaran angsuran yang diatas, ada juga pembayaran yang
ditagih oleh karyawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO )
Unit Layanan Modal Mikro ( ULaMM ) Unit Sibolga ( TERGUGAT I ) langsung
ke tempat tinggal PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I
dan PENGGUGAT II ada melakukan pembayaran dan diterima oleh Pihak
TERGUGAT I, namun tidak pakai kwitansi, akan tetapi ada catatan diperbuat
dalam buku langsung oleh Pihak TERGUGAT I dan ditanda-tangani yang
totalnya semua Rp. 8.000.000.- ( delapan juta rupiah ), yakni : 1. Tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.-
2. Tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 150.000.-
3. Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000.-
4. Tanggal 08 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.-
5. Tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
6. Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
7. Tanggal 04 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
8. Tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
9. Tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
10. Tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
11. Tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
12. Tanggal 15 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
13. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
14. Tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
15. Tanggal 20 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
16. Tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
17. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
18. Tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
19. Tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
20. Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
21. Tanggal 27 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
22. Tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
23. Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-
24. Tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-
25. Tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-
26. Tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-
27. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-
28. Tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-
29. Tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
30. Tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
31. Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 250.000.-
32. Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 250.000.-
33. Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp. 300.000.-
34. Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 250.000.-
35. Tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp. 300.000.-
36. Tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 250.000.-
37. Tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 300.000.-
38. Tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 200.000.-
39. Tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000.-
__________________________________________________ +
Total seluruhnya : Rp. 8.000.000.-
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
menerima Surat Peringatan I dari Pihak TERGUGAT I yang langsung diantar
oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II,
dimana dalam Surat Peringatan itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus
membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp. 5.593.500.- ( lima juta lima
ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah ), terhadap Surat Peringatan ini
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk dan atas nama PENGGUGAT III
pada saat itu juga lansung membayar sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima
ratus ribu rupiah ) dan diterima oleh Pihak TERGUGAT I yang membawa Surat
Peringatan Pertama tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2014, PENGGUGAT I dan
PENGGUGAT II ada menerima Surat Peringatan II dari Pihak TERGUGAT I
yang langsung diantar oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman PENGGUGAT I
dan PENGGUGAT II, dimana pada saat itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT
II harus membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp. 5.626.500 ( lima juta
enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah ), lalu oleh PENGGUGAT I
dan PENGGUGAT II untuk dan atas nama PENGGUGAT III pada saat itu juga
langsung membayar kepada Pihak TERGUGAT I sebesar Rp. 5.500.000.- (
lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan diterima oleh Pihak TERGUGAT I yang
membawa Surat Peringatan Kedua tersebut;
- Bahwa lalu kemudian pada tanggal 01 Juli 2014, PENGGUGAT I dan
PENGGUGAT II kembali menerima Surat Peringatan III dari Pihak
TERGUGAT I yang langsung diantar oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, dimana PENGGUGAT I dan
PENGGUGAT II harus membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp.
8.781.000.- ( delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah ), pada
saat itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya memiliki uang sebesar Rp.
5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pun
memberikannya kepada Pihak TERGUGAT I sebagai pembayaran, namun
Pihak TERGUGAT I tidak mau menerima uang tersebut, PENGGUGAT I dan
PENGGUGAT II kemudian memberikan BPKB ( Buku Hitam ) Sepeda Motor
(kendaraan roda dua) yang ditaksir senilai Rp. 2.500.000.- ( dua juta lima ratus
ribu rupiah ) agar Pihak TERGUGAT I percaya dan akhirnya Pihak TERGUGAT
I mau menerima uang Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ) tersebut beserta
BPKB ( Buku Hitam ) Sepeda Motor (kendaraan roda dua) yang diberikan oleh
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II itu dan dua hari kemudian Pihak
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II lalu membayar sisa kekurangan
keterlambatan angsuran kepada Pihak TERGUGAT I sebesar Rp. 2.500.000.- (
dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan oleh Pihak TERGUGAT I pun lalu
mengembalikan BPKB (Buku Hitam) Sepeda Motor (kendaraan roda dua) itu
kepada Pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II melalui Anak
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang bernama RUDI A. TANJUNG;
- Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT III telah membayar angsuran
pinjamannya kepada TERGUGAT I, yakni sebesar :
Pakai Kwitansi : Rp. 12.550.000.-
Catatan dalam buku : Rp. 8.000.000.-
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Pembayaran di Surat Peringatan I : Rp. 5.500.000.-
Pembayaran di Surat Peringatan II : Rp. 5.500.000.-
Pembayaran di Surat Peringatan III : Rp. 7.500.000.- ,
sehingga semuanya berjumlah Rp. 39.050.000 ( tiga puluh sembilan juta lima
puluh ribu rupiah ) dari realisasi pembaharuan pinjaman yang kedua sebanyak
Rp. 189.000.000.- ( seratus delapan puluh sembilan juta rupiah );
- Bahwa akan tetapi TERGUGAT I tanpa sepengetahuan atau seijin dari
PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT I serta
PENGGUGAT II sebagai Penjamin dari PENGGUGAT III, TERGUGAT I telah
memohonkan kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang Jaminan / Borg
dari PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I, padahal sisa
pinjaman dari PENGGUGAT III ke TERGUGAT I, adalah Rp. 189.000.000 (
seratus delapan puluh sembilan juta rupiah ) dikurangi dengan yang sudah
dibayar oleh PARA PENGGUGAT sebanyak Rp. 39.050.000 ( tiga puluh
sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) menjadi sama dengan Rp. 149.950.000 (
seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan
jatuh tempo pinjaman dari PENGGUGAT III pun itu adalah tahun 2019;
- Bahwa selain permohonan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk
melelang Borg / Barang Jaminan pinjaman PENGGUGAT III kepada
TERGUGAT I tidak diberitahukan oleh TERGUGAT I kepada PARA
PENGGUGAT, juga pemberitahuan lelang kepada Debitur dan Penjamin (
PARA PENGGUGAT ) juga tidak ada diberitahukan dan ADDENDUM
Perjanjian / Akad Kredit antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I tidak
ada diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT III ataupun kepada
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- Bahwa adapun keadaan tersebut diatas memperlihatkan bahwa TERGUGAT I
tidak beritikad baik terhadap PARA PENGGUGAT dalam hal pinjaman
PENGGUGAT III tersebut;
- Bahwa oleh karena itu adalah patut dan wajar untuk menyatakan menurut
hukum bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik terhadap PARA PENGGUGAT
dalam hal pinjaman PENGGUGAT III tersebut;
- Bahwa keadaan inilah yang membuat / menyebabkan PENGGUGAT I, II dan
PENGGUGAT III mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan
menjadikan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO ) Unit
Layanan Modal Mikro ( ULaMM ) Unit Sibolga yang beralamat di Jln. Mesjid No.
34 Sibolga sebagai TERGUGAT I didalam perkara ini,
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas,
adalah cukup berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I
telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) dan oleh
karenanya adalah patut dan wajar menyatakan TERGUGAT I telah melakukan
perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad );
- Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi PARA PENGGUGAT turut
menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Padang
Sidempuan yang beralamat di Jln. Kenanga No. 99 Padang Sidempuan dan
menjadikannya sebagai TERGUGAT II adalah :
- Bahwa TERGUGAT II tidak memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang
telah TERGUGAT II tentukan apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab
pelelangan yang diadakan oleh TERGUGAT II sama sekali tidak ada
diberitahukan kepada PENGGUGAT III sebagai Debitur dan atau kepada
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Penjamin, sebab Borg / Barang
Jaminan dari PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I , adalah milik
dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- Bahwa TERGUGAT II tidak mempertimbangkan jatuh tempo dari pinjaman
PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang jatuh temponya pada tahun 2019;
- Bahwa sampai Bulan Oktober 2014, PENGGUGAT III sebagai Debitur masih
melakukan pembayaran kepada Pihak TERGUGAT I, mengapa dua bulan
kemudian TERGUGAT II melakukan pelelangan tanpa memperhatikan hal-hal
tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), karena telah
melakukan pelelangan atas Borg / Barang Jaminan dari pinjaman
PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I, padahal pelaksanaan lelang tersebut
belum memenuhi kriteria-kriteria / syarat-syarat untuk dapat dilelang;
- Bahwa adapun sebabnya PARA PENGGUGAT turut menggugat :
N a m a : NURLATIFA SIREGAR;
U m u r : 57 tahun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 413, Kel. Aek Parombunan, Kec.
Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
dan menjadikannya sebagai TERGUGAT III dalam perkara ini, adalah dengan
alasan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa TERGUGAT III adalah Pemenang Lelang dari suatu pelelangan yang
diadakan secara melawan hukum , sehingga konsekuensi hukumnya lelang
yang dimenangkan oleh TERGUGAT III tersebut adalah tidak sah secara
hukum atau dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan untuk
menghindari adanya problema hukum yang timbul nantinya setelah perkara ini
diputus;
- Bahwa oleh karena itu yang menjadi objek dari Gugatan ini adalah :
o Supaya dinyatakan menurut hukum bahwa Lelang yang diadakan pada hari
Selasa, tanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan
( tidak mengikat ) terhadap barang jaminan;
o Agar objek lelang berupa Sebidang Tanah sesuai dengan Sertipikat No :
552 yang terletak di Jln. S.M.Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan
Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Rumah yang berdiri diatasnya;
- Bahwa agar supaya gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak hampa begitu saja
dalam arti Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
menjadi milik dari TERGUGAT III, padahal PARA PENGGUGAT dengan itikad
baik berusaha untuk melunasi pinjaman dari PENGGUGAT III kepada
TERGUGAT I yang jatuh temponya pada tahun 2019 dan agar tidak
menimbulkan problema hukum yang berlarut-larut atas Tanah dan Rumah milik
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang dijadikan jaminan pinjaman
PENGGUGAT III, maka dimohonkan agar terhadap Tanah dan Rumah milik
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut diatas dapat diletakkan Sita-
Jaminan ( Conservatoir-Beslag );
- Bahwa jalan damai didalam perkara ini tidak mungkin lagi dapat diperoleh,
sebab lelang telah dilaksanakan dan TERGUGAT III pemenangnya, itulah
sebabnya gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk dapat
memperoleh putusan yang berkeadilan;
- Bahwa oleh karena lelang diadakan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan
yang ditentukan untuk itu dan dengan melawan hukum, maka untuk mencegah
timbulnya kerugian yang cukup besar bagi PENGGUGAT I, II dan
PENGGUGAT III / TERMOHON EKSEKUSI LELANG I, II dan III maka
dimohonkan didalam perkara ini agar kiranya dapat terlebih dahulu diputuskan
putusan sela ( putusan yang mendahului putusan akhir ) yang menangguhkan
dilaksanakannya Eksekusi Lelang tertanggal 16 Desember 2014 sampai
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( gewijsde ) didalam perkara
ini;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasar, karena mengenai hal
yang pasti dengan didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan
yang mendesak dari PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON EKSEKUSI
LELANG dan beralasan hukum, maka adalah patut dan wajar menurut hukum
bilamana putusan didalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta
merta ( uitvoerbaar bij voorraad ), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi
dari PARA TERGUGAT;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON
EKSEKUSI LELANG dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Sibolga agar berkenan untuk memanggil TERGUGAT I, II dan TERGUGAT
III ( PARA TERGUGAT ) serta PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON
EKSEKUSI LELANG guna diperiksai dan diadili serta kemudian memberikan
putusan sebagai berikut :
DALAM PUTUSAN SELA.
Menangguhkan pelaksanaan / eksekusi dari lelang yang diadakan tertanggal
16 Desember 2014 terhadap Borg / Jaminan Pinjaman dari PENGGUGAT III
kepada TERGUGAT I yang dimenangkan oleh TERGUGAT III sampai adanya
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( gewijsde ) didalam perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari PARA PENGGUGAT / PARA
TERMOHON EKSEKUSI LELANG untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa PENGGUGAT III telah membayar
pinjamannya kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 39.050.000 ( tiga puluh
sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) dari realisasi pinjaman sebesar Rp.
189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga
pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I bersisa sebesar Rp.
149.950.000,- ( seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah ).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I yang
memohon kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang Jaminan ( Borg )
dari pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang jatuh
temponya pada tahun 2019, adalah merupakan perbuatan melawan
hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik,
karena telah memohon kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang
Jaminan (Borg ) dari pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai
Penjamin dan PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I,
sedang pembayaran pinjaman sudah ada dan jatuh temponya pun tahun
2019 dan sampai sekarang ADDENDUM Perjanjian / Akad Kredit antara
PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I tidak ada diberikan.
5. Bahwa TERGUGAT II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (
onrechtmatige overheidsdaad ) tanpa memperhatikan apakah syarat-
syarat lelang yang TERGUGAT II laksanakan sudah terpenuhi atau belum,
padahal permohonan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk
melakukan lelang tidak diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT (
PARA TERMOHON EKSEKUSI LELANG ) dan juga waktu lelang pun
diadakan oleh TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT ( PARA TERMOHON
EKSEKUSI LELANG ) tidak mengetahuinya / tidak ada diberitahukan,
pembayaran pinjaman ada sampai sebesar Rp. 39.050.000 ( tiga puluh
sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) dan jatuh tempo pinjaman
PENGGUGAT III pun adalah pada tahun 2019.
6. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa lelang terhadap
jaminan pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang
dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan
tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat Borg / Barang Jaminan dari
pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I.
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita-Jaminan ( Conservatoir-
Beslag ) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga
atas Borg / Barang Jaminan dari pinjaman PENGGUGAT III kepada
TERGUGAT I.
8. Menghukum TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk membayar secara
tanggung-renteng semua biaya yang timbul didalam perkara ini.
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan didalam perkara ini dapat
dijalankan secara serta-merta ( uitvoerbaar bij voorraad ), meski ada
Verzet, Banding dan atau Kasasi.
Atau :
Bilamana Hakim berpendapat lain, PARA PENGGUGAT / PARA
TERMOHON EKSEKUSI LELANG mohon keadilan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono ).
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah
mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 03
September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Jawaban Tergugat-I:
I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN YANG TERJADI ANTARA TERGUGAT
I DENGAN PENGGUGAT III
Bahwa pertama-tama sebelum menanggapi Gugatan PARA PENGGUGAT,
perkenankan TERGUGAT I menjelaskan latar belakang permasalahan yang
terjadi antara TERGUGAT Idengan PARA PENGGUGAT kepada yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sebagai berikut:
I.1. Bahwa PENGGUGAT III telah menerima fasilitas kredit dengan jumlah
setinggi-tingginya sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah) dari
TERGUGAT I, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:006/ULM-
SBLG/PK-MMR/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 sebagaimana telah
dirubah menjadi Addendum 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 mengenai
pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan modal kerja dan investasi
dari Tergugat I kepada Penggugat III (selanjutnya disebut “Perjanjian
Kredit 006”).
I.2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 006 di atas, diatur beberapa hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)
Perjanjian Kredit No. 006 mengenai batas dan jangka waktu kredit
diketahui hal-hal sebagai berikut:
i. TERGUGAT I memberikan kepada PENGGUGAT III fasilitas
kredit sampai sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)
untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14
Februari 2017;
ii. Fasilitas kredit harus dibayarkan kembali oleh PENGGUGAT
kepada TERGUGAT dengan cara mengangsur setiap tanggal 14
(empat belas) sebesar Rp 7.566.650,- (tujuh juta lima ratus enam
puluh enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah) setiap bulannya;
iii. Fasilitas kredit tersebut akan dipergunakan oleh PENGGUGAT
untuk modal kerja dan investasi.
2) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 006 diketahui
bahwa PENGGUGAT III memberikan jaminan kepada TERGUGAT I
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
atas fasilitas kredit yang diterimanya berdasarkan Perjanjian Kredit
006 berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik
(“SHM”) No. 552 atas nama Baharuddin Tanjung (PENGGUGAT I)
tanggal 21 November 2012 dengan alamat di kelurahan Aek Manis
Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga seluas kurang lebih 221
M2 (“SHM 552”) dan Jaminan Tambahan Sertifikat Hak Milik (“SHM”)
No. 1015 berupa tanah atas nama Arlina Dewi Tanjung yang
beralamat di Kelurahan Desa Sibuluan-I Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 6 Desember 2004 (“SHM
1015”)
I.3. Bahwa jaminan PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I berupa sebidang
tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 552 telah diikat dengan
Sertifikat Hak Tanggungan No. 77/2013 dan sebagaimana jaminan
tambahan juga telah diikat dengan Serttifikat Hak Tanggungan No.
273/2013 dengan TERGUGAT III sebagai pemegang hak tanggungan
I.4. Bahwa pelaksanaannya angsuran pinjaman PENGGUGAT III kepada
TERGUGAT I tidak berjalan lancar maka PENGGUGAT III mengajukan
restrukturisasi Sehingga dengan itikad baik TERGUGAT I menyetujui
restrukturisasi yang diajukan oleh PENGGUGAT III sesuai dengan
Addendum No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 tertanggal 25 April 2014
(“Addendum 018”) sebagaimana yang tertuang pada Addendum 018
pada Pasal 1 ayat 1,2 dan ayat 3 “Jumlah keseluruhan pinjaman
DEBITUR kepada PNM adalah sebesar Rp. 189.000.000 (Seratus
delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam
puluh) bulan terhitung sejak 25 April 2014 dan berakhir pada tanggal 25
April 2019”.
I.5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT III telah melakukan wanprestasi
sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 Addendum 018 maka
TERGUGAT I mengirimkan Surat Peringatan I No. S-008/PNM-MES-
SBLG/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014, Surat Peringatan II No.S-
009/PNM-MES-SBLG/I/2014 tertanggal 6 Januari 2014 dan Surat
Peringatan III No.S-059/PNM-MES-SBLG/III/2014 tertanggal 3 Maret
2014 kepada PENGGUGAT III yang pada pokoknya memberikan
peringatan kepada PENGGUGAT III untuk menyelesaikan kewajiban
pembayarannya yang tertunggak kepada TERGUGAT I. Surat-surat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
tersebut tidak ditindaklanjuti dengan adanya pembayaran kewajiban dari
PENGGUGAT.
I.6. Bahwa selain dari itu kembali TERGUGAT I mengirimkan surat kepada
PENGGUGAT III dengan Surat Nomor S-042/PNM-MES-CLPSD/III/2014
perihal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
I.7. Bahwa mengingat PENGGUGAT III telah tidak melakukan kewajiban
pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu
sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Jadwal
Angsuran, maka TERGUGAT I mengajukan permohonan lelang kepada
KPKNL Padangsidempuan;
I.8. Bahwa berdasarkan Surat KPKNL Padangsidimpuan No. S-
1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14 November 2014 kepada
TERGUGAT I, telah ditetapkan tanggal pelaksanaan lelang yaitu pada
hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Kantor PT.
Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit ULaMM Padangsidimpuan
pada pukul 10.00 WIB.
I.9. Bahwa TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGGUGAT III
dengan Surat Nomor S-314/PNM-MES-SBLG/XII/2014 tertanggal 3
Desember 2014 tentang Penetapan Jadwal lelang terhadap SHM 552.
I.10. Bahwa dikarenakan SHM 552 tersebut tidak terjual maka dilakukan
lelang ke-2 dan telah diumumkan pada Surat Kabar Sinar Indonesia
Baru tertanggal 2 Desember 2014;
I.11. Bahwa lelang ulang atas SHM 552 tersebut terjual kepada TURUT
TERGUGAT III dengan harga pembelian Rp.270.000.000,- (Dua Ratus
Tujuh Puluh Juta Rupiah)sebagaimana dituangkan dalam Risalah Lelang
KPKNL Padangsidimpuan No. 261/2014 tanggal 16 Desember 2014.
II. Dalam Eksepsi
A. PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TIDAK BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI
ABSOLUT/ABSOLUTE COMPETENTIE).
1. Bahwa dasar hukum pengajuan EKSEPSI KOMPETENSI
ABSOLUT yang TERGUGAT I ajukan atas Perlawanan a quo
adalah berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 134 Het
Herziene Inlandsche Reglement (HIR) dan Pasal 132 Reglement op
de Rechtvordering (Rv).
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
2. Bahwa setelah TERGUGAT I mencermati dalil PARA PENGGUGAT
dalam Posita serta Petitum a quo, pada intinya PARA PENGGUGAT
meminta agar pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Padangsidimpuan (in casu TERGUGAT II ) dinyatakan batal demi
hukum.
3. Bahwa jika mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami
beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang No.51 Tahun
2009 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 (“UU PTUN”), maka
akan sangat jelas diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata”.
b. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan bahwa:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
c. Pasal 47 UU PTUN menyebutkan bahwa:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara."
d. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU PTUN menyebutkan bahwa:
“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan
pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan
peradilan tata usaha negara”.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
4. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka
sangat jelas bahwa, PARA PENGGUGAT telah salah alamat dalam
pengajuan Perlawanan dalam perkara a quo, karena seyogyanya
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, BUKAN Pengadilan Negeri
(in casu Pengadilan Negeri Sibolga).
Hal serupa juga telah dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus
1993, April 1994, tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, halaman 111 tentang Wewenang Absolut yang
menyatakan bahwa:
”Pengadilan negeri karena jabatannya (Ambstshalve) harus
menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa
perkara tersebut, tidak tergantung pada ada/tidak adanya
eksepsi dari tergugat”.
Disamping itu, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk
kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu
dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta, supaya hakim
mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib
mengakui itu karena jabatannya.”
5. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam
eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil
(procesueel). Lebih lanjut, TERGUGAT I juga akan menguraikan
doktrin hukum mengenai Eksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh :
a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang
berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999,
Halaman 97, disebutkan:
“Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada
tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak
diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan
alasan-alasan diluar pokok perkara”.
b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang
berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya,
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Bandung, Tahun 2000, Halaman 100-101, pada intinya
menyatakan:
“Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam
memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari
Eksepsi Tolak (declinatoir exceptie, declinatory exception),
yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan
perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga
eksepsi formal (procesuele), karena didasarkan pada
ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata”.
6. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi
mengenai kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk
dari Eksepsi Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan
eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan,
karena suatu Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo secara absolut.
BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DAN KETENTUAN
TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PERLAWANAN YANG
DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TELAH MELANGGAR
KOMPETENSI ABSOLUT YANG MERUPAKAN SYARAT FORMAL DARI SUATU PERLAWANAN, SEHINGGA PERLAWANAN DALAM PERKARA A
QUO MENJADI CACAT FORMIL. OLEH KARENANYA, SUDAH
SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK
MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JEMBER TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO DAN
PERLAWANAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-
TIDAKNYA MENYATAKAN PERLAWANAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).
Eksepsi Gugatan Error in Persona
1. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK seluruh dalil-dalil yang disebutkan
oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali apa yang diakui
secara tegas oleh TERGUGAT I
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I error
in persona mengingat bahwa tidak ada hubungan hukum antara
Para Penggugat dengan TERGUGAT I, tidak ada satupun
perjanjian yang ditandatangai oleh dan antara PARA PENGGUGAT
dengan TERGUGAT I, yang ada hanyalah hubungan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
sehubungan dengan pinjaman yang diajukan oleh dan antara
TERGUGAT I dengan PENGGUGAT III;
3. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294
K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi Gugatan harus
diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai
hubungan hukum. Dengan demikian, terbukti secara de facto
maupun secara de jure kedudukan PENGGUGAT I dan
PENGGUGAT II tidak ada hubungan hukum secara causaliteit
dengan TERGUGAT I, karena tidak ada peranan yang merugikan
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
C. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel
1. Bahwa dalam mempersiapkan Gugatan Perlawanan Pembatalan
Eksekusi Lelang, terlihat dengan jelas tidak adanya pemahaman
dan kemampuan PARA PENGGUGAT untuk menampilkan sumber
hukum dan dasar hukum yang benar dan akurat serta sempurna
guna mendukung dalil-dalil perlawanannya, yang ada malah sangat
membingungkan sehingga Gugatan Perlawanan Lelang yang
diajukan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas/kabur (Obscuur
Libel);
2. Bahwa kemudian pada Gugatannya PARA PENGGUGAT
mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum, namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak
menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang
telah dilanggar oleh TERGUGAT I sehingga PARA PENGGUGAT
menyimpulkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum terhadap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT
I melalui TERGUGAT II;
3. Bahwa dengan demikian jelas PARA PENGGUGAT dalam
mengajukan gugatan telah kabur dan tidak jelas, sehingga mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard).
III. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Gugatan di bawah ini
dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan
dengan Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil yang
diajukan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT I.
A. PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD
BURUK, KARENA GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN
BERDASARKAN PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUGAT III
SENDIRI TERHADAP TERGUGAT I BERDASARKAN PERJANJIAN
KREDIT No. 032 SEBAGAIMANA TELAH MENGALAMI PERUBAHAN
TERAKHIR ADDENDUM 018.
A.1. Bahwa tindakan wanprestasi PENGGUGAT III tersebut telah diakui
secara tegas oleh PENGGUGAT III berkali-kali dalam uraian dalil dari
PARA PENGGUGAT
TERGUGAT I akan mengutip kembali pernyataan pada Dalil Gugatan
PARA PENGGUGAT yang berbunyi sebagai berikut:
“PENGGUGAT III kelabakan untuk memenuhi apa yang menjadi
kewajiban nya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui tersebut
diatas (sedikit terkendala)”
“Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III
tersebut diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karena nya
TERGUGAT I memberikan solusi....”
A.2. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas sudah sah dan
meyakinkan, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal
1338 Jo Pasal 1238 KUHPerdata, demi hukum terbukti bahwa
PENGGUGAT III telah wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran
hutang PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I berdasarkan
Perjanjian Kredit No. 006 sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi
ADDENDUM 018 .
Berikut akan TERGUGAT I uraikan bunyi ketentuan-ketentuan di atas
sebagai berikut:
- Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
“untuk sahnya suatu diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal”
- Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu.”
“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
- Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
A.3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum membuktikan bahwa
PARA PENGGUGAT adalah penggugat yang beritikad buruk. Sesuai
dengan fakta hukumnya PENGGUGAT III lah yang tidak
melaksanakan kewajiban nya. Hal tersebut dikarenakan Gugatan yang
diajukan PARA PENGGUGAT didasarkan pada tindakan wanprestasi
yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh PENGGUGAT III atas
kewajiban penyelesaian hutang PENGGUGAT III kepada TERGUGAT
I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 006 sebagaimana telah diubah
terakhir kali menjadi Addendum 018. Dengan demikian, sudah
sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a
quo menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT bukan penggugat yang
beritikad baik dan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak dan/atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard). BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI BAHWA
PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD
BURUK, KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT DIAJUKAN
BERDASARKAN PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUGAT TERHADAP
TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT 006 SEBAGAIMANA
TELAH DILAKUKAN PERUBAHAN TERAKHIR ADDENDUM 018, MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A
QUO MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT
YANG BERITIKAD BAIK DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS
DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE
VERKLAARD).
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
A. PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG YANG DILAKUKAN TERLAWAN I MELALUI
TERLAWAN II TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
B.1. Bahwa kembali TERGUGAT I menolak seluruh dalil PARA
PENGGUGAT tentang pelaksanaan lelang yang terkesan mengada-ada
dan tak beralasan sebagaimana TERGUGAT I sudah sampaikan pada
uraian di atas.
B.2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil nya pada intinya mengatakan
“pelaksanaan lelang dilakukan syarat-syarat pelelangan yang diadakan
TERGUGAT II sama sekali tidak diberitahukan”.
TERGUGAT I kembali mengutip penjelasan di atas untuk menolak dalil
dari PARA PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT I mengirimkan surat
kepada PENGGUGAT III dengan Surat Nomor S-314/PNM-MES-
SBLG/XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014 tentang Penetapan Jadwal
lelang terhadap SHM 552. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI BAHWA PARA
PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK DAN
TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM. SEHINGGA KEMBALI TERGUGAT I
SAMPAIKAN, DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT DIBUAT SUNGGUH TIDAK
CERMAT DAN TIDAK BERDASAR.
C. PERJANJIAN JAMINAN ANTARA TERGUGAT I DAN PENGGUGAT III YAITU
YANG TERTUANG DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGANNO. 67/2013
TANGGAL 04-03-2013 MERUPAKAN PERJANJIAN IKUTAN ATAU ACCESSOIR
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
C.1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 Undang-
Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak
Tanggungan”), beserta penjelasan umum UU Hak Tanggungan, suatu Hak
Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan
dari perjanjian utang piutang yang mendasarinya, selengkapnya ketentuan
UU Hak Tanggungan menyatakan:
Pasal 10
(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
Penjelasan Pasal 10 Ayat (1)
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya
haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang
menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin
pelunasannya.
Penjelasan umum UU Hak Tanggungan:
Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau
accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu
perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan
keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin
pelunasannya.
C.2. Bahwa sebagaimana uraian pada bagian I dalam Pokok Perkara di atas,
hingga saat ini PENGGUGAT III masih memiliki kewajiban atau utang
yang belum dibayar kepada TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kredit,
bahwa dengan macetnya pembayaran kewajiban PENGGUGAT III dan
terhadapnya telah dinyatakan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana
telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, karenanya TERGUGAT I dapat
menjalankan haknya terhadap SHM yang telah diikat Hak Tanggungan
sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak
Tanggungan No 77/2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No 67/2013
Tanggal 04-03-2013.
C.3. Bahwa TERGUGAT I telah memperhitungkan segala pembayaran yang
telah dilakukan oleh PENGGUGAT III atas kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya sebagai pengurang
kewajiban PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I, dengan demikian tidak
ada hak-hak baik PENGGUGAT III maupun PARA PENGGUGAT lainnya
yang dilanggar dalam proses lelang terhadap objek agunan,
C.4. Bahwa sudah menjadi risiko bagi PENGGUGAT I selaku penjamin yang
telah bersedia secara sukarela mengagunkan tanah dan bangunan
miliknya sebagai jaminan kredit PENGGUGAT III selaku debitur
kehilangan objek agunan dikarenakan proses lelang, karena apabila
PENGGUGAT III telah wanprestasi, dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan No 67/2013 Tanggal 04-03-2013 yang dibuat dihadapan
NELLY AZWARNI SINAGA Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Kota Sibolg,
PENGGUGAT I telah menyepakati dan menyerahkan secara sukarela
tanah dan bangunan yang diagunkan untuk dilakukan penjualan secara
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
lelang, dimana dana hasil lelang tersebut digunakan sebagai pengganti
pelunasan kewajiban PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I.
BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT
MEMBUKTIKAN ADANYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
GUGATAN A QUO, KARENA LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN
TERGUGAT I MELALUI TERGUGAT II MERUPAKAN LELANG YANG
DILAKSANAKAN BERDASARKAN KETENTUAN UU HAK TANGGUNGAN,
DIMANA KARENA PENGGUGAT III TELAH CIDERA JANJI ATAS
PERJANJIAN KREDIT MAKA BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK
TANGGUNGAN YANG DIMILIKINYA TERGUGAT I DAPAT MELAKUKAN
LELANG EKSEKUSI UNTUK MENDAPATKAN PELUNASAN DARI HASIL
PENJUALAN TERSEBUT
5. PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM POKOK PERKARA ANGKA 7
GUGATAN A QUO YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT SANGAT
TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK
1. Berdasarkan dalil yang telah TERGUGAT I uraikan diatas terbukti bahwa
TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu
TERGUGAT I menolak Gugatan PENGGUGAT Gugatan a quo mengenai
permohonan sita jaminan.
2. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PARA
PENGGUGAT adalah tidak jelas, sebagaimana yang diuraikan oleh Yahya
Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata
Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan
Pengadilan, hal. 289, menjelaskan bahwa:
“Alasan sita menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok
permintaan sita:
1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:
Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta
kekayaannya, dan
Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara
berlangsung.
2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara
objektif:
Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-
langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya
selama proses pemeriksaan berlangsung,
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Paling tidak penggugat dapa menunjukkan indikasi objektif tentang
adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau
mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.
3) Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila
penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta
kekayaannya, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.
Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan,
sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian
kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan
yang kuat.”
3. Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum
sebagaimana diuraikan pada butir (2) di atas, maka permohonan sita
jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT demi hukum harus
dinyatakan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, permohonan sita
jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan hukum
dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak
atau dikesampingkan. BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI DEMI HUKUM
BAHWA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
SANGAT TIDAK BERALASAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, OLEH
KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.
6. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (Uit Voerbaar Bij Voorraad)
DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA dan tidak berdasar hukum
1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT pada posita dan
Petitum, mengenai permohonan Putusan Serta Merta(uit voerbaar bij
voorraad), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung (“SEMA”) R.I. No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo.
SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta
Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus
2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri
dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang
menyatakan bahwa:
“Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij
voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit
voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan
yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga
tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di
kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama.
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta
merta”.
2. Bahwa terhadap permohonan uit voerbaar bij voorraad ini, Mahkamah
Agung R.I. telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang isinya,
antara lain sebagai berikut:
a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975: agar
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam
mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad;
b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 06 tahun 1975: kepada
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan uit
voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1
H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;
c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni
2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan
Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar
mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-
sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan
tuntutan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan tuntutan
Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan
Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;
d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus
2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan
Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali
akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad)
harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan
nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian
pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan
yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD DALAM GUGATAN A QUO
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN, KARENA TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. OLEH KARENA ITU,
MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK
GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN.SBG
dengan amar sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI:
- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Pihak yang beritikad buruk;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara a quo;
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menyatakan PENGGUGAT III telah melakukan wanprestasi
- Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan
Hukum
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara a quo.
ATAU:
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 05
Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Jawaban Tergugat-II:
I. DALAM PROVISI
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada
pokoknya meminta untuk menangguhkan pelaksanaan /eksekusi dari lelang
yang diadakan tertanggal 16 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam
Risalah Lelang Nomor : 261/2014 terhadap objek lelang berupa sebidang tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
seluas 221 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya,
bukti kepemilikan SHM No.552 atas nama Baharuddin Tanjung dan Rusmala
Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota
Sibolga, Prov. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai “objek perkara a
quo”.
2. Bahwalelang terhadap objek perkara a quo adalah merupakan pelaksanaan
dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga telah dicantumkan
dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 67/2013 tanggal 04
Maret 2013 atas objek perkara a quo , yang menyatakan dengan tegas bahwa:
“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan
perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak
Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan
menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Pihak Pertama:
a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian
b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan;
c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;
e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk
melunasi utang debitur;
f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan
dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”
3. Berdasarkan hal tersebut, maka PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Cabang Medan in casu Tergugat I mengajukan permohonan untuk
melaksanakan lelang kepada KPKNL Padangsidimpun in casu Tergugat II,
dengan Surat Permohonan Lelang Nomor : S-1272/PNM-MES/X/14 tanggal 03
Oktober 2014.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas oleh Tergugat
IINomor : HPKB-305/WKN.02/KNL.0405/2014 tanggal 14 November 2014,
sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan lelang, berkas
permohonan lelang dimaksud telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang
disyaratkan, sehingga secara administratif sudah lengkap dan telah memenuhi
persyaratan formal untuk proses lelang.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
5. Bahwa oleh karena permohonan lelang terhadap objek perkara a quo telah
disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi
syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang
Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya
sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi
legalitas formal subjek dan objek lelang”, sehingga Tergugat II selaku perantara
lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terbukti Tergugat II tidak dapat
membatalkan/menunda lelang eksekusi terhadap objek perkara a quo,
sehingga permohonan provisi Para Penggugat harus ditolak.
DALAM EKSEPSI:
1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Tergugat II dikeluarkan sebagai Pihak
2.1. Bahwa sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang pada tanggal 16
Desember 2014yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan
Tergugat I terhadap objek perkara a quo berupa sebidang tanah seluas
221 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, bukti
kepemilikan SHM No.552 atas nama Baharuddin Tanjung dan Rusmala
Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan,
Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara tugas dan fungsi Tergugat II adalah
sebagai Pejabat Perantara Lelang;
2.2. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II sebagai pihak
perantara lelang sesuai Surat Pernyataan dari PT Permodalan Nasional
Madani (Persero) Cabang Medan Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014
tanggal 3 Oktober 2014, pihak PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Cabang Medan akan bertanggung jawab dan membebaskan Tergugat II
apabila timbul gugatan/tuntutan yang diajukan oleh pihak manapun;
2.3. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengeluarkan
Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
3. Eksepsi Persona Standi In Judicio.
3.1. Bahwa Tergugat II tegaskan, dalam Gugatan Penggugat yang ditujukan
kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab
penyebutan Persoon Tergugat II di dalam surat Gugatan Penggugat
kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah
Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Utara yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat II.
3.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padansidimpuan
bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan
yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana
salah satu Instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik
Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sumatera Utara. Oleh karena itu Tergugat II tidak
mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka
Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan
Instansi atasannya.
3.3. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 2 (dua) dalam Surat
Gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya menyebutkan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan
sebagai Persoon Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit
atasan Tergugat II.
3.4. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat
dalam perkara a quo menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu,
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus
ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).
4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libels)
4.1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana
tercantum pada halaman 6 surat gugatan, dimana Penggugat mendalilkan
bahwa TergugatII tidak memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang
telahTergugat II tentukan apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab
pelelangan yang diadakan oleh Tergugat II sama sekali tidak ada
diberitahukan kepada Penggugat III sebagai Debitur dan atau kepada
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin, sebab borg/barang
jaminan dari Penggugat III sebagai Debitur dari Tergugat I, adalah milik
Penggugat I dan Penggugat II.
4.2. Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan asal-asalan
karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan persyaratan-
persyaratan lelang mana yang tidak dipenuhi, sehingga jelaslah bahwa
gugatan penggugat terdapat kerancuan/keragu-raguan yang menimbulkan
ketidakjelasan/ketidakpastian/kabur (obscuur libels), maka sangatlah tepat
dan beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar eksepsi diterima dan
menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap
telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan
tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui
secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat II jelaskan mengenai lelang dan
pengaturannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip
lelang sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo didasarkan
dengan ketentuan-ketentuan lelang dan proses pelelangan di Indonesia.
3. Lelang diatur dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatsblad 1908:189 yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan
Staatsblad 1941:3, dan Vendu Instructie, Staatsblad 1908 No. 190.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatsblad 1908:189, penjualan di muka umum adalah pelelangan dan
penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga
yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau
dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang
yang diundang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan
itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar
harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam
sampul tertutup.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
5. Bahwa secara organisasi, tugas pelayanan lelang telah dilakukan oleh unit
lelang di bawah Kementerian Keuangan semenjak tahun 1955. Menteri
Keuangan sendiri diberikan kewenangan untuk membuat peraturan teknis lebih
lanjut mengenai lelang. Peraturan teknis mengenai lelang yang berlaku saat ini
adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23
April 2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal
26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK No. 93/PMK.06/2010 – sejalan
dengan pengaturan dalam Vendu Reglement – lelang adalah penjualan barang
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,
yang didahului dengan pengumuman lelang.
7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang, para pihaknya terdiri dari penjual, pembeli,
dan Pejabat Lelang selaku pelaksana lelang. Penjual adalah orang, badan
hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dapat
berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang/badan yang oleh
Undang-undang atau peraturan yang berlaku diberi kewenangan untuk menjual
barang yang bersangkutan.
8. Pembeli dalam lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah
memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Dalam proses pelelangan, orang atau
badan hukum/badan usaha tersebut mengajukan penawaran tertinggi yang
mencapai atau melampaui nilai limit, dan kemudian disahkan sebagai
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
9. Bahwa hak dari seorang penjual dalam pelelangan adalah:
a. Menentukan cara penawaran lelang
b. Menetapkan besarnya uang jaminan bagi peserta lelang sesuai dengan
ketentuan.
c. Menetapkan harga limit.
d. Menetapkan syarat-syarat lelang tambahan jika perlu
e. Menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya.
f. Menerima hasil bersih lelang (pokok lelang)
g. Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri.
h. Meminta salinan risalah lelang berikut bukti-bukti terkait dan/atau Grosse
Risala Lelang sesuai kebutuhannya.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
i. Mengusulkan pemandu lelang (afslagher)
j. Meminta pembatalan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa kewajiban dari seorang penjual dalam pelelangan adalah:
a. Mengajukan Permohonan/permintaan lelang ke KPKNL atau Balai Lelang.
b. Melengkapi syarat-syarat dokumen-dokumen yang diperlukan.
c. Menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, jika barang
bergerak yang dilelang.
d. Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar harian setempat dan atau
media cetak/elektronik lainnya atau melalui selebaran/undangan.
e. Memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada
Pejabat Lelang paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan
lelang.
f. Membayar biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Bea
Lelang Penjual.
g. Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemenang lelang.
h. Menandatangani Risalah Lelang dalam hal lelang barang tidak bergerak.
i. Membayar Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan (Pajak Penghasilan Pasal 25) sepanjang barang yang
dilelang berupa tanah/tanah dan bangunan.
j. Menaati tata tertib lelang.
11. Bahwa kewajiban dari seorang Pembeli Lelang adalah membayar harga lelang,
Bea Lelang dan Uang Miskin serta pungutan lainnya. Sedangkan hak pembeli
lelang adalah menguasai objek lelang yang dibelinya beserta dokumen
kepemilikannya, setelah dilakukannya kewajiban pembayaran lelang dan pajak
atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa hak dari pejabat lelang adalah sebagai berikut:
a. meneliti dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan
dilelang
b. menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan atau pengunjung lelang
apabila melanggar tata tertib pelaksanaan lelang
c. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila
diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
d. menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran formal
berkas persyaratan lelang
e. melihat barang yang akan dilelang
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
f. meminta bantuan aparat keamanan apabila diperlukan
g. mengesahkan Pembeli Lelang
h. membatalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi
13. Bahwa kewajiban pejabat lelang adalah sebagai berikut:
a. meneliti dokumen persyaratan lelang
b. membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum lelang dimulai
c. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang
sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yang dilakukan melalui media
elektronik
d. memimpin pelaksanaan lelang
e. membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya
f. membuat Salinan dan Kutipan Lelang menyerahkan kepada yang berhak
g. meminta dari Pembeli bukti Pelunasan Harga Lelang, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur
sesuai peraturan perundang-undangan dan meneliti keabsahannya;
h. membuat administrasi pelaksanaan lelang
i. memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lelang
14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,
karena telah melakukan pelelangan atas borg/barang jaminan dari pinjaman
Penggugat III kepada Tergugat I, padahal pelaksanaan lelang tersebut belum
memenuhi kriteria-kriteria/syarat-syarat untuk dapat dilelang. Perlu Tergugat II
tegaskan, dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II selalu
tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip lelang sebagaimana yang
telah Tergugat II uraikan di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada
satu dasar hukum dan fakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan
Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
15. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah
pelaksanaan lelang atas sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan dan
segala sesuatu yang ada di atasnya, bukti kepemilikan SHM No.552 atas nama
Baharuddin Tanjung dan Rusmala Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek
Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara yang
menurut Penggugat adalah tidak sah menurut hukum.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
16. Bahwa lelang yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam
Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
perkara a quo, pelaksanaan lelang adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan.
17. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a
quo merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
dan juga telah dicantumkan dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan
Nomor : 67/2013 tanggal 4 Maret 2013 atas objek perkara a quo , yang
menyatakan dengan tegas bahwa:
“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan
perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak
Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan
menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Pihak Pertama:
a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian
b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan;
c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;
e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk
melunasi utang debitur;
f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan
dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”
18. Berdasarkan hal tersebut, maka PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Cabang Medan in casu Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan
Peringkat Pertama (I) mengajukan permohonan untuk melaksanakan lelang
kepada KPKNL Padangsidimpun in casu Tergugat II, dengan Surat
Permohonan Lelang Nomor: S-1272/PNM-MES/X/14 tanggal 03 Oktober 2014.
19. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Tergugat I telah melampirkan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) Surat Permohonan lelang;
2) Surat Kuasa Substitusi Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : S-1293/PNM-
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
MES/X14 tanggal 03 Oktober 2014;
3) Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 006/ULM-SBLG/PK-
MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013;
4) Fotocopy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor :
67/2013 tanggal 04 Maret 2013;
5) Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kota Sibolga yang berkepala “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’ Nomor : 77/2013tanggal
19 Maret 2013;
6) Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 552/Aek Manis yang
merupakan sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
7) Surat Pernyataan Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014 tanggal 03 Oktober
2014;
8) Surat Peringatan I Nomor : S-008/PNM-MES-SBLG/I/2014 tanggal 2 Januari
2014;
9) Surat Peringatan II Nomor : S-009/PNM-MES-SBLG/I/2014 tanggal 6
Januari 2014;
10) Surat Peringatan III Nomor : S-059/PNM-MES-SBLG/III/2014 tanggal 3
Maret 2014;
11) Surat Keterangan mengenai Rincian Hutang debitur Arliana Dewi Tanjung
Nomor : S-1290/PNM-MES/X/14 tanggal 3 Oktober 2014;
12) Surat Penetapan Nilai Limit Lelang Nomor : S-1291/PNM-MES/X/14 tanggal
03 Oktober 2014;
13) Daftar barang yang akan dilelang Nomor : S-1294/PNM-MES/X/14 tanggal
03 Oktober 2014;
20. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas oleh Tergugat
IINomor : HPKB-305/WKN.02/KNL.0405/2014 tanggal 14 November 2014,
sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan lelang, berkas
permohonan lelang dimaksud telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang
disyaratkan, sehingga secara administratif sudah lengkap dan telah memenuhi
persyaratan formal untuk proses lelang.
21. Bahwa oleh karena permohonan lelang terhadap objek perkara a quo telah
disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi
syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya
sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi
legalitas formal subjek dan objek lelang”, sehingga Tergugat II selaku
perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dimaksud . Atas
dasar hal tersebut Kepala KPKNL Padangsidimpuan (in casu Tergugat II)
mengeluarkan surat Nomor : S-1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14
November 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I.
22. Bahwa dengan telah ditetapkannya jadwal lelang dan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
93/PMK.06/2010, maka Penjual dalam hal ini Tergugat I berkewajiban untuk
mengumumkan rencana pelaksanaan lelang dimaksud dan memberitahukan
rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada debitur.
23. Bahwa dengan adanya penetapan jadwal lelang sesuai surat Kepala KPKNL
Padangsidimpuan Nomor : S-1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14
November 2014 tersebut di atas, PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Cabang Medan in casu Tergugat I telah menindaklanjutinya dengan
mengeluarkan Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan
tanggal 17 November 2014 melalui selebaran, dan Pengumuman Lelang
Kedua Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 2 Desember 2014 yang dimuat di
surat kabar harian Sinar Indonesia Baru. Pengumuman lelang yang telah
dilakukan oleh Tergugat I kepada kepada khalayak ramai tersebut guna
memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas
pelaksanaan lelang tersebut.
24. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah memberitahukan rencana pelaksanaan
lelang tersebut kepada pihak debitur sesuai dengan surat Nomor : S-314/PNM-
MES-SBLG/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
25. Selanjutnya untuk pelelangan berupa tanah atau tanah dan bangunan
wajibdilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat, persyaratan ini
telah terpenuhi yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga Nomor :
08/SKPT/2014 tanggal 25 November 2014.
26. Bahwa pada pelaksanaan lelang objek perkara a quo Pejabat Lelang yang
melaksanakan lelang telah membuat beritaacara lelang berupa Risalah Lelang
Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II dengan
tegas menolak dalil/alasan Penggugat yang tercantum pada halaman 6 surat
gugatan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa TergugatII tidak
memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang telahTergugat II tentukan
apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab pelelangan yang diadakan oleh
Tergugat II sama sekali tidak ada diberitahukan kepada Penggugat III sebagai
Debitur dan atau kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin,
sebab borg/barang jaminan dari Penggugat III sebagai Debitur dari Tergugat I,
adalah milik Penggugat I dan Penggugat II. Karena dalil/alasan ini adalah dalil
yang mengada-ada/asal-asalan, dan hal ini menunjukkan bahwa Para
Penggugat tidakpahaman sama sekali akan proses lelang. Oleh karena itu
perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa debitur Arliana Dewi Tanjung in casu
Penggugat III telah benar-benar wanprestasi dan telah mengetahui akan
rencana pelaksanaan lelang tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya :
1) Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I Nomor : S-008/PNM-MES-
SBLG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014;
2) Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I Nomor : S-009/PNM-MES-
SBLG/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;
3) Surat Peringatan III yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I Nomor : S-059/PNM-MES-
SBLG/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
4) Surat Pernyataan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang
Medan in casu Tergugat I Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014 tanggal 03
Oktober 2014, dinyatakan bahwa debitur Arliana Dewi Tanjung, telah benar-
benar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kreditnya
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 006/ULM-
SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 berikut perubahan dan
lampiran-lampirannya;
5) Surat Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang yang dikeluarkan oleh PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I
Nomor : S-314/PNM-MES-SBLG/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;
6) Pengumuman Lelang yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional
Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I melalui selebaran
tanggal 17 November 2014 sebagai Pengumuman Lelang Pertama
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Eksekusi Hak Tanggungan dan melalui surat kabar harian Sinar Indonesia
Baru tanggal 2 Desember 2014 sebagai Pengumuman Kedua Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan.
28. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak
oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas tidak ada satu
pun perbuatan dari Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman
7 (tujuh) dan petitumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta agar
putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
meskipun ada upaya hukum, adalah dalil yang tidak benar dan sangat
mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
30. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001
tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa
setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7
SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian
jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak
menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari
dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya
dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan
provisional tidak boleh dijalankan.
31. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai Risalah
Lelang Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014 telah berdasarkan
ketentuan hukum dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum,
sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Oleh karena itu pernyataan
Para Penggugat yang meminta agar lelang terhadap jaminan pinjaman
Penggugat III kepada Tergugat I yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal
16 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak
mengikat borg/barang jaminan Penggugat III kepada Tergugat I adalah tidak
berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan
Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, lelang yang telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara a quo
berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
Dalam Provisi/Putusan Sela:
Menolak permohonan Provisi/Putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya.
Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).
Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard);
Menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai Risalah Lelang
Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014 adalah sah menurut hukum dan
tidak dapat dibatalkan;
Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
Menolak permohonan Para Penggugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih
dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang
timbul;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah
mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut
1. Bahwa benar tertanggal 2 Desember 2014 saya membaca di harian SIB
tentang adanya objek jaminan dari PT. Permodalan Nasional Madani yang
akan di lelang melalui KPKNL Padang Sidemuan di Jl. SM Raja Kelurahan Aek
Manis Kec Sbiolga Selatan Kota Sibolga. Dan berhubung letak objek jaminan
yang akan dielang tersebut dekat dengan rumah dan tempat usaha saya,
maka saya berminta untuk mengikuti lelang tersebut;
2. Bahwa benar setelah membaca surat kabar tersebut saya mendatangi kantor
PT Permodalan Nasional Madani di Jl. Mesjid Kota Sibolga untuk menanyakan
lebih mendalam tentang proses lelang tersebut;
3. Bahwa saya mengetahui bahwa harga limit lelang tersebut Rp.270.000.000
dengan uang jaminan lelang sebesar Rp.54.000.000;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
4. Bahwa kemudian Selasa, tanggal 16 Desember 2014 diadakanlah Acara
Lelang di Kantor PT Permodalan Nasional Madani (Persero) unit Ulamm
Padangsidimpuan. Dan saya keluar sebagai Pemenang Lelang dengan harga
Rp.270.000.000,- sesuai dengan yang tertera dalam risalah lelang
No.261/2014 tanggal 16 Desember 2014;
5. Bahwa benar sertifikat No. 552 sudah beralih Hak Milik keatas nama saya,
dengan dasar BBN Risalah Lelang KPKNL Padangsidimpuan No.261/2014
tanggal 16 Desember 2014;
6. Bahwa sampai saat ini, dimana sudah berjalan 9 (Sembilan) bulan sejak
proses lelang saya belum mendapat hak saya, karena yang bersangkutan
masih berada di Objek lelang tersebut;
7. Mohon bantuan Bapak Majelis Hakim yang mulia untuk apa yang menjadi hak
saya, dapat saya peroleh dengan adil;
8. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah
menjatuhkan putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 dengan
amar sebagai berikut :
DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam
ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing
kepada Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2016 dan kepada Tergugat II pada tanggal
14 Juni 2016; Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Sibolga ternyata Penggugat I, II dan III telah telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
tanggal 26 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada
Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2016, kepada Terbanding II
semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2016 dan kepada Terbanding III semula
Tergugat III pada tanggal10 Juni 2016; Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III
telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 21 Juli 2016, memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II dan
III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 25 Juli 2016, 9
Agustus 2016 dan 25 Juli 2016; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I
semula Penggugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 6
September 2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan
kepada Pembanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III pada tanggal 12
Oktober 2016 dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II pada tanggal
20 Septemeber 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal
9 September 2016; Menimbang bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan Pembanding I, II dan
III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada
Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada tanggal 2 Juli 2016 serta
kepada Terbanding II semjula Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2016, yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat I, II dan III tertanggal 21 Juli 2016, pada
pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan
tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan
gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan
alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;
I. Pengajuan Permohonan Banding dan Memori Banding telah diajukan sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan undang-undang
1. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat sangat merasa keberatan sekali
terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri
Sibolga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016, oleh karena
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini belum menerapkan ketentuan
hukum dalam perkara ini ;
2. Bahwa adapun alasan-alasan / dasar-dasar Pembanding I, II dan
Pembanding - III / Tergugat - I, II, dan Tergugat - III asal mengajukan
Permohonan Banding ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sibolga dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali hukum dengan baik,
malahan pertimbangan hukum Majelis Hakim secara nyata telah salah dan
keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara Para Pembanding / Para
Penggugat sekarang ini ;
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak
memberikan pertimbangan hukum dengan cukup dan tidak sempurna,
maka secara juridis pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki ataupun
dibatalkan agar supaya perkara tersebut dapat diterapkan dengan seadil-
adilnya dan sebaik-baiknya ;
4. Bahwa dengan demikian Para Pembanding / Para Penggugat secara
inperson/pribadi telah mengajukan dan menyatakan Permohonan Banding
ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sibolga pada tanggal 08 Juni 2016, hal ini sejalan dengan Akte
Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg. Bahwa sedangkan
penyerahan Memorie Banding dilakukan pada tanggal 21 Juli 2016.
Bahwa dengan demikian Pernyataan dan Permohonan Banding maupun
Memori Banding ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
yang ditentukan oleh undang-undang,dan oleh karena itu Pernyataan dan
Permohonan Banding serta Memorie Banding dari Pembanding – I, II dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Pembanding - III / Tergugat – I, II dan Tergugat - III Asal SECARA FORMIL
HARUSLAH DAPAT DITERIMA.
5. Bahwa setelah Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan Banding
sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Para Pembanding/Para
Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus di Kantor
Kuasanya pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES di Jalan Setia Budi
No.78-D Medan pada tanggal 30 Juni 2016, sehingga Kuasa Para
Pembanding/Para Penggugat yang mengajukan Memorie Banding ke
Pengadilan Tinggi Medan.
Bahwa adapun keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016
tersebut sebagai berikut :
a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015 /
PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak sempurna dan cacat hukum.
- Bahwa Para Pembanding / Para penggugat menolak dan membantah
dengan tegas pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg
tanggal 26 Mei 2016 tersebut, oleh karena pertimbangan hukum yang
diberikan oleh Majelis Hakim menunjukkan suatu ketidaksempurnaan dan
mengandung cacat hukum dalam memberikan pertimbangan putusan dalam
perkara ini ;
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam
perkara ini dan menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya”
adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak memperhatikan fakta-
fakta hukum yang diberikan dan diajukan oleh Para Pembanding / Para
Penggugat pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan ditingkat
pengadilan negeri ;
- Bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan fakta-fakta hukum yang
diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat yang sama sekali belum
mempunyai suatu kebenaran hukum dalam perkara ini, sehingga putusan
tersebut mencerminkan suatu ketidakadilan dalam perkara ini ;
- Bahwa malahan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga
dengan sengaja tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik dan
benar terhadap alat-alat/fakta-fakta hukum yang diajukan dan dikemukakan
Para Pembanding / Para Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi Majelis
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti Para Terbanding / Para
Tergugat dan kemudian menyatakan dalam putusannya “Menolak gugatan
Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya ;
- Bahwa tegasnya Majelis Hakim tidak menerapkan fakta-fakta hukum dan
tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum Para
Pembanding / Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa menurut hukum apabila Majelis Hakim memeriksa suatu perkara,
maka Majelis Hakim selaku penegak hukum berkewajiban untuk mencari
dan menemukan kebenaran hukum itu bukan seperti perkara sekarang ini
tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dimiliki Para pembanding
/ Para Penggugat sehingga dengan mudahnya Majelis Hakim menolak
gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Bahwa secara juridis jika Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak
seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat berarti Para
Penggugat / Para Pembanding tidak ada mempunyai alat-alat bukti dalam
perkara ini atau tidak satupun alat bukti yang dapat menopang dalil gugatan
Para Pembanding / Para Penggugat ;
- Bahwa pada kenyataan hukumnya Para Pembanding / Para Penggugat
telah mengajukan alat bukti dalam persidangan sebanyak 44 (empat puluh
empat) alat bukti, yakni dimulai dari P.1 sampai dengan P.44 dan ditambah
dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,
yakni : Erwinsyah Hutagalung dan Devrina Sari Sastro ;
- Bahwa secara juridis dan dengan akal yang sehat dan rasio hukum tidaklah
mungkin satupun fakta-fakta hukum yang diajukan yang tidak mempunyai
nilai kebenaran sama sekali dan sudah pasti ada diantara 44 (empat puluh
empat) alat bukti dan saksi tersebut mempunyai nilai kebenaran dalam
pekara ini, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut dan dengan
semudahnya menolak dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat
seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.11 sampai dengan P.44 adalah merupakan
alat bukti yang mendukung dalil gugatan Para Pembanding / Para
Penggugat yakni berupa tanda iktikad baik Para Pembanding / Para
Penggugat untuk membayar pinjaman Pembanding III / Penggugat III
kepada Terbanding I / Tergugat I, hal ini sejalan dengan Perjanjian Kredit
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
yang dibuat dan ditanda tangani Pembanding III / Penggugat III dengan
Terbanding I / Tergugat I ;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum P.11 sampai dengan P.44 tersebut,
maka secara juridis pinjaman/kredit Pembanding III / Penggugat III telah
berjalan dan melalui suatu yang dibenarkan hukum, dan hal ini yang
seharusnya dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim
tersebut ;
- Bahwa dengan adanya alat bukti P.11 sampai dengan P.44 tersebut
membuktikan kredit/pinjaman Pembanding III / Penggugat III tidak bersifat
macet sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut, artinya proses
perjanjian pinjam meminjam tersebut berjalan dengan baik dan benar ;
- Bahwa yang paling aneh secara hukum dengan bukti P.44 yakni berupa
satu buku catatan pembayaran kredit oleh Pembanding III / Penggugat III
kepada Saudara Fazry Siregar selaku staf/pegawai Terbanding I / Tergugat
I yang datang ke rumah mengutip dan menerima angsuran pembayaran
kredit tersebut pada hal secara jurids pengutipan tersebut tidak dibenarkan
secara hukum ;
- Bahwa pengambilan/pengutipan uang kredit oleh Fazry Siregar selaku
pegawai Terbanding I / Tergugat I yang mendatangi Pembanding III /
Penggugat III merupakan suatu kesalahan hukum dan merupakan
perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi Pembanding III / Penggugat III
telah membayar kredit tersebut padahal didalam perjanjian kredit tidak ada
dijelaskan hal yang demikian itu ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding III / Penggugat III
kepada pegawai Terbanding I / Tergugat I yang bernama Fazry Siregar
dirumah Pembanding III / Penggugat III (sesuai dengan bukti P.44) pada
kenyataannya tidak disetorkan oleh Fazry Siregar sebagai proses angsuran
kredit Pembanding III / Penggugat III, pada hal secara fakta hukum
angsuran kredit Pembanding III / Penggugat III tetap dilakukan sesuai
dengan perjanjian itu sendiri ;
- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan Pembanding III / Penggugat III
kepada Fazry Siregar (sesuai dengan bukti P.44), maka secara hukum tidak
akan terjadi keterlambatan pembayaran itu sendiri jika pembayaran
angsuran kredit itu dilakukan secara baik dan benar oleh Fazry Siregar
selaku pegawai Terbanding I / Tergugat I, maka tidak ada istilah kredit
macet dan bersifat wanprestasi ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa hal ini yang tidak pernah dipertimbangkan secara baik dan benar
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam pertimbangan
hukumnya, berarti pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim
tersebut bersifat tidak sempurna, cacat hukum dan untuk itu Para
Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi Medan untuk memeriksa perkara ini dengan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G./2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei
2016 dan dengan mengadili sendiri yang amarnya “Mengabulkan Gugatan
Para Pembanding / Para penggugat seluruhnya” ;
a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Melanggar Asas Konsensualisme
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menolak dan membantah
dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan
Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016, oleh
karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah salah dan keliru
dalam menerapkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ;
- Bahwa hubungan hukum antara Para Pembanding / Para Penggugat
dengan Terbanding I / Tergugat I adalah merupakan hubungan yang
didasarkan suatu perjanjian membuka kredit tanggal 14 Februari 2013 No.
006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014
tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding
III/Penggugat III dan dijamin oleh Pembanding I dan II / Penggugat I dan II ;
- Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut secara kepastian hukum
telah ditentukan dengan jelas dan terperinci masa berlakunya perjanjian
tersebut yakni dimulai tanggal 25 April 2014 dan akan berakhir tanggal 25
April 2019 ;
- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit
tersebut oleh Pembanding III / Penggugat III dan dijamin oleh Pembanding I
dan II / Penggugat I dan II, maka secara hukum didasarkan pada ketentuan
Pasal 1320 KUHPerdata, yakni :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal
- Bahwa untuk menjamin berlakunya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
tersebut, maka para pihak telah mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
(1) KUHPerdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ;
- Bahwa dengan mempedomani kedua pasal tersebut, yakni Pasal 1320 Jo.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini, tercantum dalam pasal tersebut suatu
asas yang wajib dipenuhi/diikuti dan dituruti oleh para pihak yang ada dalam
perjanjian tersebut, yakni suatu asas yang mutlak harus dan tidak boleh
dikesampingkan berlakunya, yakni ASAS KONSENSUALISME
(kesepakatan Para Pihak) ;
- Bahwa dalam perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14
Februari 2014 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal 25 April
2014 dengan tegas ditentukan yakni perjanjian terhitung sejak tanggal 25
April 2014 dan akan berakhir tanggal 25 April 2019 artinya secraa tegas
hukum itu menentukan dimulai perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian,
hal ini yang dinamakan asas dan tidak boleh dikesampingkan oleh kedua
belah pihak terkecuali ditentukan lain ;
- Bahwa akan tetapi Terbanding I / Tergugat I cq. PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sibolga telah
bertindak diluar hukum yang disepakati para pihak yakni telah melanggar
dan mengesampingkan asas perjanjian itu sendiri dengan cara menyatakan
Pembanding III / Penggugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi /
cidera janji, pada hal waktunya masih terlalu lama berakhirnya perjanjian itu
sendiri yakni pata tahun 2019 yang akan datang ;
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum perjanjian kredit tersebut berakhir
pada tanggal 25 April 2019 (lebih kurang 3 tahun) lagi berarti tindakan
Terbanding I / Tergugat I yang melaksanakan lelang atas jaminan
Pembanding I dan II / Penggugat I dan II atas sebidang tanah seluas 221
M2 Sertifikat Hak Milik No 552 atas nama Pembanding I / Penggugat I dapat
dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara
ini tidak melihat hal yang demikian itu, akan tetapi dengan sengaja dan
dengan maksud-maksud tertentu dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan Para Pembanding / Para Penggugat telah melakukan
perbuatan wanprestasi dan Majelis Hakim menolak gugatan Para
Pembanding / Para Penggugat seluruhnya ;
- Bahwa dengan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas, ternyata
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak lagi memperhatikan asas
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
hukum yang bersifat Konsensualime tersebut dan untuk itu pula Para
Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengailan
Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa
perkara ini dengan sebaik-baiknya dengan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei
2016 tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar
putusan mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat
seluruhnya ;
b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Menjalankan Ketentuan Pasal
1759 KUHPerdata Dengan Baik
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat sangat merasa keberatan
sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri
Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg yang amarnya menolak gugatan
Para Penggugat seluruhnya ;
- Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sibolga tersebut dengan pertimbangan “.......telah terbukti perbuatan Para
Penggugat telah melanggar Pasal 6 Perjanjian Kredit dan memenuhi unsur
wanprestasi yaitu “melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan” ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim tersebut jelas
salah dan keliru dalam melaksanakan hukum dalam perkara ini, oleh karena
sejak diperbuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit tersebut Pembanding
III / Penggugat III tetap melaksanakan prestasi / kewajibannya membayar
angsuran tersebut, namun angsuran itu diambil oleh pegawai/staf
Terbanding I / Tergugat I yakni Fazry Siregar dirumah Para Pembanding /
Para Penggugat dan pengambilan itu ditanda tangani dibuku catatan
tersendiri (vide bukti P.44) ;
- Bahwa akan tetapi pengambilan angsuran tersebut ternyata tidak disetorkan
oleh Fazry Siregar kepada Terbanding I / Tergugat I sehingga Terbanding I /
Tergugat I beranggapan Pembanding III / Penggugat III telah melakukan
perbuatan wanprestasi padahal tidak sama sekali ;
- Bahwa dengan bukti P.11 sampai dengan bukti P.44 yang diajukan Para
Pembanding / Para Penggugat dipersidangan cukup membuktikan Para
Pembanding / Para Penggugat tidak dpaat dikategorikan sebagai Debitur
Macet atau telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena Para
Pembanding / Para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
membayar kredit tersebut, justru oleh karena itu pertimbangan Majelis
Hakim yang menyatakan Para Pembanding / Para Penggugat telah terbukti
melakukan perbuatan wanprestasi adalah merupakan suatu pertimbangan
yang keliru sama sekali dalam menerapkan hukum dalam perkara ini dan
untuk itu cukup alasan untuk dibatalkan ;
- Bahwa disamping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam
pertimbangan hukumnya tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Pasal
1759 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan “orang yang
meminjamkan tidak dapat meminta apa yang telah dipinjamkan sebelum
lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian” ;
- Bahwa perjanjian terakhir dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding III /
Penggugat III dengan terbanding I / Tergugat I adalah berdasarkan
Perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013
Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dimana limit
waktunya dengan tegas diakui secara bersama antara Pembanding III /
Penggugat III dengan Terbanding I / Tergugat I cq. PT. Permodalan
Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit
Sibolga (berlaku Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas secara tegas ditentukan
berakhirnya masa perjanjian kredit adalah pada tanggal 25 April 2019
artinya sebelum tanggal 29 April 2019 orang yang meminjamkan ic.
Terbanding I / Tergugat I tidak dapat meminta kembali apa yang telah
dipinjamkannya sebelum berakhirnya waktu pinjam meminjam tersebut ;
- Bahwa akan tetapi diluar dugaan dan tidak lagi memperhatikan ketentuan
pasal 1759 KUHPerdata tersebut, Terbanding I / Tergugat I telah melakukan
penjualan lelang atas objek jaminan milik Pembanding I, II / Penggugat I, II ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut tidak
bersifat gegabah dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 1759
KUHPerdata tersebut, namun Pasal 1759 KUHPerdata KUHPerdata itu
hanya dipermainkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan Para Pembanding
/ Para Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah terbukti melalaikan kewajibannya
dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata tersebut secara
benar, maka secara juridis pertimbangan dan amar putusan dalam Perkara
Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut bersifat keliru
dalam menerapkan hukum dan untuk itu cukup alasan bagi Bapak Ketua
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk
membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan
amarnya mengabulkan gugatan Para pembanding / Para Penggugat
seluruhnya ;
c. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26
Mei 2016 tersebut Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Putusan yang Baik dan
Benar
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat merasa keberatan sekali
terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh
Majelis Hakim dalam perkara perdata dengan Register Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut dan amarnya
menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang demikian itu jelas
merupakan suatu pertimbangn hukum yang bersifat asal jadi saja, tidak
berdasarkan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat-syarat dalam
menentukan dan membuat suatu putusan yang baik dan sesuai dengan
fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat,
malahan putusan itu bersifat cacat hukum, menunjukkan
ketidaksempurnaan dalam membuat suatu putusan yang benar ;
- Bahwa Majelis hakim sebagai penegak hukum yang baik dan bersifat
profesional dibidang hukum seharusnya dan berkewajiban untuk membuat
suatu putusan yang didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :
Bahwa setiap putusan harus :
a. Harus ada perumusan masalah dalam pokok perkara.
b. Pengumpulan fakta-fakta dalam proses pembuktian.
c. Analisa fakta-fakta untuk mencari suatu kebenaran.
d. Penemuan hukum dan penerapan/pelaksanaannya.
e. Baru kemudian mengambil putusan.
- Bahwa jika diteliti secara hukum, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut dan
jika dihubungkan pula dengan syarat-syarat sebagaimana dikemukakan
diatas, ternyata dan terbukti Majelis Hakim belum menerapkan dan
melaksanakan dengan sempurna persyaratan tersebut sehingga putusan
Majelis Hakim menunjukkan ketidakadilan dalam mengambil putusan dalam
perkara ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti
dipersidangan yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.44 serta 2 (dua)
saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan sumpah terlebih
dahulu, yakni : Erwinsyah Hutagalung dan Devrina Sari Sastro ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum P.11 sampai dengan P. P.44 yakni
merupakan bukti setorang yang dilakukan Pembanding III / Penggugat III
kepada Terbanding I / Tergugat I sebagai tanda pembayaran angsuran
pinjaman Para Pembanding / Para Penggugat kepada Terbanding I /
Tergugat I sesuai dengan Perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013
tanggal 14 Februari 2013 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal
25 April 2014 ;
- Bahwa bukti P.11 sampai dengan P.25 tersebut menunjukkan Para
Pembanding / Para Penggugat telah membayar angsuran kepada
Terbanding I / Tergugat I pada bulan Maret 2014, sedangkan bukti P.26
sampai dengan P.31 pembayaran angsuran bulan Mei 2014, P.32 sampai
dengan P.33 pembayaran bulan Juli 2014 dan P.34 sampai dengan P.35
pembayaran bulan Agustus 2014, P.36 sampai dengan P.43 adalah
pembayaran bulan September 2014 ;
- Bahwa pembayaran-pembayaran angsuran dimulai P.11 sampai dengan
P.43 tersebut menunjukkan Para Pembanding / Para Penggugat
mempunyai iktikad baik dalam memenuhi perjanjian kredit tersebut yang
seharusnya berakhir pada tanggal 25 April 2019 ;
- Bahwa disamping itu pula berdasarkan bukti P.44 Pembanding III /
Penggugat III juga telah melakukan pembayaran kepada Terbanding I /
Tergugat I melalui staf/pegawai PT. Permodalan Madani (Persero) Unit
Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sibolga yang bernama Fazry Siregar,
akan tetapi tidak disetorkan oleh yang bersangkutan kepada Terbanding I /
Tergugat I ;
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan
diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga menganalisa
fakta-fakta tersebut untuk mencari kebenaran itu sendiri agar supaya hukum
dapat ditemukan dan diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan dan dilakukan oleh Majelis
Hakim tersebut dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak
memperhatikan secara baik dan benar fakta-fakta hukum tersebut, sehingga
putusan yang menolak gugatan Para Pembanding / Para penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
merupakan suatu putusan yang mengandung cacat hukum, tidak sempurna
dalam mengambil putusan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Pembanding / Para
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.
Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa perkara ini dengan baik
dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana
dikemukakan diatas sembari membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 dan dengan
mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan
Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya ;
d. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg
Melanggar Asas Hukum Acara Oleh Karena Tidak Didasari Dengan Dalil-dalil
Hukum (Pasal-pasal) Dalam Mengambil Putusan
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menolak dan membantah
dengan tegas pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sibolga yang menolak dalil gugatan Penggugat
seluruhnya dengan alasan tindakan dan perbuatan Para Pembanding / Para
Penggugat telah bersifat wanprestasi ;
- Bahwa keberatan hukum yang dikesamping Para Pembanding / Para
Penggugat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibolga
tersebut disebabkan oleh karena ternyata pertimbangan hukum itu tidak
dilengkapi dan didasari pada suatu dalil-dalil hukum (pasal-pasal) yang jelas
dan nyata sehingga pertimbangan hukum itu bersifat sama dan kabur ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sebelum mengambil
putusan dalam perkara ini, maka berkewajiban untuk memperhatikan pasal-
pasal mana yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan
oleh Para Pihak dalam perkara tersebut, kemudian menganalisa fakta
hukum dan baru kemudian mengambil putusan ;
- Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada
pertimbangan hukumnya tidak berbuat demikian, hal ini terbukti pada
halaman 66 punt 3 “menimbang, bahwa dari rangkaian hal tersebut terbukti
bahwa Para Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajiban dengan
sempurna......dst-nya ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim itu secara nyata
dan juridis bersifat cacat hukum, tidak memenuhi asas-asas hukum acara,
oleh karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
menerapkan pasal-pasal KUHPerdata sebagai sumber hukum ataupun
peraturan-peraturan lainnya dalam pertimbangan hukumnya tersebut (tidak
melandasi dengan Pasal 1868, 1870 dan 1875 KUHPerdata) ;
- Bahwa demikian juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3394
K/Sip/1983 tanggal 16 Februari 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.
4434 K/Pdt/1986 adalah merupakan sumber hukum yang diterapkan oleh
Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan
Para Pembanding / Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim
dalam perkara ini tidak mempergunakan dalil-dalil/pasal-pasal yang
mengatur hukum pembuktian, maka secara juridis pertimbangan hukum
tersebut cacat hukum dan bersifat tidak sempurna dan untuk itu cukup
alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Medan yang mulia untuk membatalkan
pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan dengan mengadili
sendiri perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para
Penggugat seluruhnya ;
Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan uraian hukum sebagaimana
dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti bahwasanya :
1. Putusan Majelis Pengadilan Negeri SibolgaNomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg
tanggal 26 Mei 2016 bersifat tidak sempurna dan cacat hukum.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 melanggar Asas Konsensualisme.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak menjalankan ketentuan
Pasal 1759 KUHPerdata dengan baik.
4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana putusan yang baik dan benar.
Dan untuk itu cukup alasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.
Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan
sekaligus mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan : “Mengabulkan
Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya”. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para
Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula
Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 Mei 2016 yang dimintakan banding dengan
alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;
1. Bahwa keberatan PARA PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri
tersebut di atas intinya PARA PEMBANDING semula merasa Judex Factie
tingkat Pengadilan Negeri dalam memutus perkara telah tidak memenuhi
rasa keadilan;
2. Bahwa TERBANDING I berpendapat Judex Factie tingkat Pengadilan
Negeri telah memutus perkara sesuai dengan hukum secara adil dan telah
mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi secara seksama;
A. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN NEGERI
TELAH TEPAT DAN TELAH MEMENUHI RASA KEADILAN BAIK DALAM
PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSANNYA
1. Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas seluruh dalil yang
diajukan oleh PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya
kecuali yang diakui secara tegas oleh TERBANDING I;
2. Bahwa dalil PARA PEMBANDING yang pada intinya menyatakan
bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak
sempurna dan cacat hukum;
3. Bahwa PARA PEMBANDING kembali mengajukan dalil
sebagaimana yang tercantum dalam gugatan PARA PEMBANDING
sebelumnya, bukankah seharusnya pengajuan Banding untuk
memeriksa putusan Judex Factie bukan mengajukan dalil-dalil baru
seperti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING;
4. Bahwa terlebih lagi pada huruf a Memori Banding, PARA
PEMBANDING tidak memberikan sanggahan ataupun dalil-dalil yang
dapat menyanggah pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie
Tingkat Pengadilan Negeri bahkan pada Memori Banding nya PARA
PEMBANDING tidak dapat memberikan argumen-argumen hukum
yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie tidak
sempurna dan cacat hukum;
5. Bahwa sebagaimana dalil PARA PEMBANDING pada memori
bandingnya yang menyatakan P.11 sampai dengan P.44 tersebut,
merupakan alat bukti yang mendukung dalil gugatan PARA
PEMBANDING yakni berupa tanda itikad baik PARA PEMBANDING
terkesan sangat mengada-ada, namun kembali TERBANDING I
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
sampaikan alat bukti pembayaran tersebut jumlahnya tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan sehingga dapat dikategorikan sebagai
perbuatan wanprestasi;
6. Bahwa lebih lanjut sebagaimana bukti yang disampaikan oleh PARA
PEMBANDING in Casu P.11 – P. 44 tidak ada satupun pembayaran
yang diberikan kepada TERBANDING I besarnya sesuai dengan
Perjanjian Kredit No. 032 sebagaimana telah mengalami perubahan
terakhir addendum 018 tiap tanggal 25 setiap bulannya, apakah itu
dinamakan itikad baik?;
7. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi TERBANDING I akan mengutip
pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri
yang menyatakan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa
yang diperjanjikan, pada Halaman 65 alinea 5 Putusan No 20 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalil gugatannya Para Penggugat
mendalilkan/mengakui bahwa kondisi ekonomi Para Penggugat
pada saat itu tidak begitu baik untuk sektor usaha restoran,
sehingga Penggugat III kelabakan untuk memenuhi apa yang
menjadi kewajibannya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui
tersebut (tersendat). Bahwa setelah memperhatikan gugatan Para
Penggugat dari tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13
Oktober 2014, total jumlah yang disetor Para Penggugat kepada
Tergugat I berjumlah Rp. 39.050.000,00 (tiga puluh sembilan juta
lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika memperhatikan bukti dari
Para Penggugat sendiri jadwal Pembaharuan Pinjaman yang
pertama (Rp. 193.600.000) yang realisasinya tanggal 30
September 2013 atau disebut Addendum Perjanjian Kredit No.
078/ULM-SBLG/PK-MMR/IX/2013 tanggal 30 September 2013,
dikatehaui dari Jadwal Pembaharuan Pinjaman tersebut jika dari
bulan maret sampai dengan oktober tahun 2014, artinya 7 bulan x
(dikali) angsuran perbulan Rp. 6.517.850,00 (enam juta lima ratus
tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya
jumlah yang patut dibayarkan Para Penggugat ialah sejumlah Rp.
45.624.950,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat
ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari Rp.
39.050.000 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan ialah hanya
sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari
Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)sesuai dalam catatan buku
(vide bukti P44) dan dijumlah dengan bukti P.14, P.15,
P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.32,P.33 dan P.35 yaitu Rp. 4.000.000
(empat juta rupiah) oleh karena bukti Penggugat selebihnya
mengenai tanda pembayaran tidak sesuai dengan aslinya tersebut
dikesampingkan”
8. Bahwa terlebih lagi pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie
Tingkat Pengadilan Negeri pada halaman 64 alinea 4 menerangkan
tentang kategori wanprestasi, untuk lebih lengkapnya TERBANDING
I akan mengutip sebagaimana pertimbangan tersebut :
“ Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji
atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan
apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan
wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam
unsur/kriteria, yaitu:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;atau
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.”
9. Bahwa sebagaimana keterangan PEMBANDING III yang
menyatakan dan telah mengakui secara tegas yang diuraikan pada
gugatan PARA PEMBANDING, untuk lebih jelasnya TERBANDING
III akan mengutip penjelasan dari PEMBANDING III sebagai
berikut :
“PENGGUGAT III kelabakan untuk memenuhi apa yang menjadi
kewajiban nya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui tersebut
diatas (sedikit terkendala)”
“Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III
tersebut diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karena nya
TERGUGAT I memberikan solusi....”
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
10. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit No. 032 yang telah
mengalami perubahan terakhir Addendum 018 pada Pasal 6 ayat 2
yang bunyinya:
Pasal 6 ayat 2
“DEBITUR tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-
turut dalam jangka waktu pembiayaan dan tidak memenuhi salah
satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian”
SEBAGAIMANA KETERANGAN TERBANDING I DIATAS DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN NEGERI CUKUP
MEMBUKTIKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH
PEMBANDING III ATAS PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDATANGANI
B. PARA PEMBANDING PADA MEMORI BANDINGNYA MENYATAKAN MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA MELANGGAR ASAS
KONSENSUALISME
1. Bahwa dalil PARA PEMBANDING yang menyatakan majelis hakim
Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri melanggar asas
konsensualisme terkesan mengada-ada dan tidak berdasar mungkin
dikarenakan kurangnya pemahaman PARA PEMBANDING memahami
dan menerjemahkan suatu bahasa dan asas suatu perjanjian;
2. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PEMBANDING III
justru melanggar asas konsensualisme, tehadap Perjanjian Kredit
beserta turunannya yang ditandatangani PEMBANDING III dengan
TERBANDING I;
3. Bahwa untuk lebih jelasnya akan kembali TERBANDING I sampaikan
perihal hubungan hukum beserta perbuatan wanprestasi yang dilakukan
oleh PEMBANDING III:
1) Bahwa hubungan hukum antara PEMBANDING III dengan
TERBANDING I berdasarkan Perjanjian Kredit No 032 sebagaimana
diubah terakhir Addendum 018;
2) Bahwa sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati antara
PEMBANDING III dan TERBANDING I di dalam isi Perjanjian Kredit
No 032 sebagaimana diubah terakhir Addendum 018
a. Bahwa TERBANDING I telah setuju untuk memberikan pinjaman
kredit sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan
juta rupiah) kepada PEMBANDING III, serta PEMBANDING III
setuju untuk menggunakan pinjaman kredit untuk tujuan modal
kerja, investasi dan pelunasan (Pasal 1 ayat 1 dan 2)
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
b. Jangka waktu pinjaman kredit adalah selama 60 (Enam puluh)
bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2014 dan berakhir pada
tanggal 25 April 2019 serta jumlah pembayaran harus dilakukan
oleh PEMBANDING III dengan cara angsuran pada tiap-tiap
tanggal 25 (dua lima) setiap bulannya (Pasal 2 ayat 1 dan 2)
c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan
semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMBANDING III
kepada TERBANDING I, PEMBANDING III telah menyerahkan
agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana
tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 552 atas
nama Baharuddin Tanjung seluas 221 m2 (Pasal 4 ayat 1)
d. Bahwa agunan yang telah diberikan oleh PEMBANDING I kepada
TERBANDING III telah dilakukan pengikatan secara sah dan
sempurna melalui pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I yang
terdaftar atas nama PT. Permodalan Nasional Madani (persero) -
kantor Ulamm Sibolga In Casu terbanding III berdasarkan
dokumen-dokumen yang sah secara hukum yakni:
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 172 tanggal
22 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Purnama,Sarjana
Hukum., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten
Tapanuli Tenga Jl. Sibolga padangsidempuan Kompleks nauli
bisnis center no-33A(sarudik) Sibolga;
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 273 yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten tapanuli tenga
pada tanggal 29 April 2013.
e. Bahwa apabila PEMBANDING III menyimpang dari klausul-
klausul yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No.
018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14, maka TERBANDING I berhak
menagih kewajiban pokok dan bunga termasuk biaya lain, dengan
seketika dan sekaligus dan akan menjadi jatuh tempo (Pasal 6),
apabila:
- PEMBANDING tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- Jika PEMBANDING III melakukan wanprestasi, maka
PEMBANDING III memberikan kuasa kepada TERBANDING I
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara
apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna
penyelesaian pembiayaan PEMBANDING III.
- Akan tetapi, FAKTANYA, terhitung sejak bulan Januari 2014
PEMBANDING III telah tidak melaksanakan kewajibannya
untuk membayar angsuran baik pokok, bunga dan denda
keterlambatan atas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh
TERBANDING III, sesuai dengan yang telah disepakati di
dalam isi Pasal 1 Addendum Perjanjian Kredit No. 018
Tanggal 25 April 2014, sehingga TERBANDING I telah
beberapa kali mengirimkan surat kepada PEMBANDING III
untuk memperingati PEMBANDING III agar segera
menyelesaikan kewajibannya kepada TERBANDING I, yakni
Surat Peringatan I tertanggal 2 Januari 2014, Surat Peringatan
II tertanggal 6 Januari 2014, Surat Peringatan III tertanggal 3
Maret 2014.
- Namun dalam kenyataanya PEMBANDING III, dengan unsur
kesengajaan telah mengingkari kesepakatan waktu sesuai
dengan yang dijanjikan dalam Perjanjian Kredit, tidak
menepati janji atas suatu prestasi pembayaran kewajiban
utang, mengabaikan surat-surat peringatan, akan tetapi
langsung melakukan Gugatan, sehingga demikian telah
terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa PEMBANDING III
merupakan Debitur yang beritikad buruk
f. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian jika
mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Addendum
Perjanjian Kredit No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 Tanggal 25
April 2014, maka tindakan PEMBANDING III tersebut sudah
dapat dikualifikasikan sebagai Wanprestasi. SEBAGAIMANA KETERANGAN TERBANDING I DIATAS CUKUP
MEMBUKTIKAN BAHWA PEMBANDING III LAH JUSTRU MELANGGAR ASAS
KONSENSUALISME KARENA TELAH MELANGGAR PERJANJIAN KREDIT
YANG TELAH DITANDATANGANI
C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN
NEGERI TELAH MEMENUHI UNSUR KEADILAN DAN MERUPAKAN
PUTUSAN YANG BAIK DAN BENAR
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
1. Bahwa kembali TERBANDING I menolak dalil PARA PEMBANDING
pada huruf c Memori Banding yang menyatakan Majelis Hakim Judex
Factie Tingkat Pengadilan Negeri tidak pernah mempertimbangkan
ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan
orang yang meminjamkan tidak dapat meminta apa yang telah
dipinjamkansebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
2. Bahwa PARA PEMBANDING sekali lagi tidak mampu menerjemahkan
isi sebagaimana Pasal 1759 KUHPerdata bahkan hanya sekedar
mengutip tanpa memperhatikan Perjanjian yang telah dibuat antara
TERBANDING I dengan PEMBANDING III;
3. Bahwa sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit No 018/ULM-
SBLG/PK-RMR/IV/14 pada Pasal 6 ayat 2 yang akan kembali
TERBANDING I sampaikan “DEBITUR tidak membayar angsuran
selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan dan
tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian”;
4. Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban PEMBANDING III maka
dapat dinyatakan PEMBANDING III telah wanpresatasi sehingga
dinyatakan telah Jatuh Tempo, maka dalil PARA PEMBANDING yang
menyatakan tidak memperhatikan Pasal 1759 harus tetap berpedoman
pada Addendum Perjanjian Kredit 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 yang
sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata;
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri sudah
tepat dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea 1, untuk lebih
lengkapnya TERBANDING I akan mengutip sebagai berikut:
a. “Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat
menyelesaikan kewajibannya sesuai surat peringatan tersebut
maka telah terbukti perbuatan Para Penggugat telah melanggar
Pasal 6 Perjanjian Kredit dan memenuhi unsur wanprestasi yaitu
“Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
yang dijanjikan”, sehingga tidak lah berdasar hukum jika Para
Penggugat mempertahankan haknya dengan alasan jatuh tempo
pinjaman pada tanggal 25 April tahun 2019.”;
6. Bahwa mengacu hal-hal yang telah TERBANDING I uraikan tersebut di
atas, jelas Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri telah sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan dalam memutus perkara a quo, dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk
memutus mengutakan putusan Pengadilan Negeri Sibolga N.
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg. tanggal 26 Mei 2016.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERBANDING I memohon kepada
Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA
PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.20/Pdt.G/2015/PN.Sbg
tanggal 26 Mei 2016;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA
PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT.
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex-Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
SiboIga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016, dan khususnya lagi
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para
Penggugat tertanggal 21 Juli 2016, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat
alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh
para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, MajeIis Hakim Tingkat Banding
akan memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa ternyata dalam perkara yang dimohonkan
banding tersebut Penggugat terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban atau
memenuhi kewajiban tidak sesuai perjanjian, sehingga akibat hukumnya adalah
eksekusi hak tanggungan dilaksanakan melalui pelelangan yang telah memenuhi
syarat formal maupun materiil;
Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat
berikut bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana dalam putusan
Pengadilan Negeri SiboIga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016
halaman 66 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dari tanggal
4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014, total jumlah yang disetor
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
Para Penggugat kepada Tergugat-I berjumlah Rp.39.050.000,00 (tiga puluh
sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika memperhatikan bukti dari
Para Penggugat sendiri yaitu Jadwal Pembaharuan Pinjaman yang pertama
(Rp.193.600.000,00) yang realisasinya tanggal 30 September 2013 atau disebut
addendum Perjanjian Kredit No.078/ULM-SBLG/PK-MMR/IX/2013 tanggal 30
September 2013, diketahui dari Jadwal Pembaharuan Pinjaman tersebut jika dari
bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2014, artinya 7 bulan x (dikali)
angsuran perbulan Rp.6.517.850,00 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan
ratus lima puluh rupiah) seharusnya jumlah yang patut dibayarkan Para Penggugat
ialah sejumlah Rp.45.624.950,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh
empat sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari Rp. 39.050.000 (tiga puluh
sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat
dipersidangan ialah hanya sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang
terdiri dari Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai dalam catatan buku (Vide
bukti P.44) dan dijumlah dengan bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20,
P.32, P.33 dan P.35 yaitu Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena bukti
Penggugat selebihnya mengenai tanda pembayaran tidak sesuai dengan aslinya
maka bukti yang tidak sesuai aslinya tersebut dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai prosedur lelang secara formal telah
terpenuhi sesuai pertimbangan Pengadilan Negeri SiboIga Nomor :
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016 halam an 70-71 sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang, (jika dihubungkan langsung dengan pembuktian), bahwa
Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri dari;
a. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; dibuktikan dengan bukti T.II-4;
b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak
Tanggungan; dibuktikan dengan bukti T.II-5a dan T.II-5b;
c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan; dibuktikan
dengan bukti T.III-1;
d. Salinan/fotokopi perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus
dipenuhi; dibuktikan dengan bukti T.II-8;
e. Salinan/fotokopi bukti bahwa:
1) Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; dibuktikan dengan
bukti T.II-7a, T.II-7b, dan T.II-7c;
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
2) Debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan
insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); atau
3) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank
Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;
f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan
bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
dibuktikan dengan bukti T.II-6;
g. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada
debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan,
kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku
Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, Eks BPPN; dibuktikan dengan bukti
T.II-12 atau T.I-16;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Mei 2016
Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat
banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II dan III semula Penggugat
I. II dan III berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat pengadilan; Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;
MENGADILI:
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II
dan III semula Pengugat I, II dan III
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sbg, tangga 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI S
UMAT
ERA
UTAR
A
Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN
tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 30 MARET 2017 oleh kami : YANSEN
PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH,MHum dan
SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Januari 2017
Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2017 oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN,SH,MH sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
pembanding dan Terbanding;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TTD. TTD.
1. SUMARTONO,SH,MHum YANSEN PASARIBU,SH
TTD.
2. SUWIDYA,SH,LLM
Panitera Pengganti,
TTD.
ZAINAL POHAN,SH,MH
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
top related