pembinaan dan pengawasan inovasi dan daya saing … nasional dalam rangka sidang... · kedaulatan...
Post on 08-Mar-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH
Drs. Eduard Sigalingging, M.Si
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nasional
DIKOORDINASIKAN
MENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis
(PP 19/2010 & PP 23/2011)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan –
Psl 4 (1) UUD
1945
Psl 17
UUD 1945
Koordinator Binwas
dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di
daerah UU 23/2014
Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2
Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan :
Pelayanan publik;
Pemberdayaan masyarakat;
Peran serta masyarakat;
Daya saing daerah;
PEMERINTAHA N DAERAH
3
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT :
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN :
Urusan Pilihan (8)
Bersifat Pelayanan Dasar (6)1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum dan penataan
ruang;4. perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat; dan 6. sosial
Bersifat Non Pelayanan Dasar (18)1. tenaga kerja;2. pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak; 3. pangan;4. pertanahan;5. Lingkungan Hidup;6. administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;8. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika;11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;12. penanaman modal;13. kepemudaan dan olah raga;14. statistik;15. persandian;16. kebudayaan;17. perpustakaan; dan18. kearsipan.
1. politik luar negeri;2. pertahanan;3. keamanan;
4. yustisi;5. moneter dan fiskal nasional; dan6. agama.
1. kelautan dan perikanan;2. pariwisata;3. pertanian;4. Kehutanan;5. energi dan sumber daya mineral;6. perdagangan;7. perindustrian; dan\8. transmigrasi.
Urusan Wajib (24)
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidakmenyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan
NORMA POKOK KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
1. REVOLUSI MENTAL2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PERUMAHAN
Nawa cita5
Nawa Cita8 & 9
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
1. Kedaulatan pangan2. Kedaulatan energy dan
ketenagalistrikan3. Kemaritiman dan kelautan4. Pariwisata dan Industri
Nawa Cita6 & 7
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
1. Antar kelompok pendapatan2. Antar wilayah: a. Desa, b. perbatasan, c.
tertinggal, d. perkotaanNawa Cita 3
KONDISI PERLU
Kepastian danPenegakan hukum
Keamanan danketertiban
Politik dan DemokrasiTata kelola dan reformasi
birokrasi
Nawa Cita 4 Nawa Cita 1 Nawa Cita 9 Nawa Cita 2
5
SASARAN PEMBANGUNAN 2015-2019
SUMBER; BAPPENAS
6
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RKP 2015
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
RKP 2017
MEMACU PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR DAN EKONOMIUNTUK MENINGKATKANKESEMPATAN KERJA,MENGURANGI KEMISKINAN DANKESENJANGAN ANTAR WILAYAH
7
ARAH KEBIJAKAN RKP 2017
Memacu pembangunaninfrastruktur dan ekonomiuntuk meningkatkankesempatan kerja, mengurangikemiskinan dan kesenjanganantar wilayah
TEMA RKP 2017
PENDEKATAN
1. Holistik-Tematik:
2. Integratif; dan
3. Spasial
KEBIJAKAN ANGGARAN
1. ANGGARAN HARUSBERORIENTASI MANFAAT UNTUKRAKYAT DAN BERORIENTASI PADAPRIORITAS UNTUK MENCAPAITUJUAN PEMBANGUNANNASIONAL
2. KEBIJAKAN ANGGARAN TIDAKDIDASARKAN PADA MONEYFOLLOW FUNCTION, TETAPI PADAMONEY FOLLOW PROGRAMPRIORITAS. TIDAK PERLU SEMUATUGAS DAN FUNGSI (TUSI)DIBIAYAI SECARA MERATA
3. MEMANGKAS PROGRAMYANG NOMENKLATURNYATIDAK JELAS DAN TIDAKADA MANFAATNYA BAGIRAKYAT
8
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
• Revolusi mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
• Kedaulatan Pangan• Kedaulatan Energi dan ketenagalistikan• Kemaritiman dan Kelautan• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMERATAAN
DAN KEWILAYAHAN
• Pemerataan Antar kelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan• Pembangunan Konektifitas Nasional
KONDISI PERLU• Pembangunan Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
9
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
INTENSITAS URUSAN
BESARAN KELEMBAGAAN
BEBAN KERJA YANG DITUANGKAN DALAM
PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN SESUAI BESARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
BEBAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN
PRIORITAS NASIONAL
PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI
DAERAH
Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan
nasional
Pembangunan daerah untuk mencapai tujuan
pembangunan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23/2014
Pasal 258
(1) Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah.
(2) Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan
nasional.
(3) Kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian
berdasarkan pemetaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan Daerah untuk
mencapai target pembangunan
nasional.
SINKRONISASI DAN HARMINISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMN
RPJMD
Target Pembangunan Nasional
Target Pembangunan Daerah
KomoditiBaseline (2014)
Target
2017 2019
Komoditi A 20 ton 26 ton 30 ton
Misal, terdapat : • 5 provinsi yang memiliki intensitas dan beban kerja besar
di urusan terkait produksi komoditi A;
• 10 provinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil
• Target lebih tinggi dengan anggaran lebih besar padaProvinsi dengan intensitas dan beban kerja besar di urusanterkait produksi komoditi A;
• Target lebih rendah dengan anggaran lebih kecil padaProvinsi dengan intensitas dan beban kerja kecil di urusanterkait produksi komoditi A.
Perencanaan dan penganggaranprovinsi
PEMDA
Tugas dan fungsi kementerian dalam negeri
PERAN DITJEN BINA BANGDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
Peran Kemendagri dalam Koordinasi Pembangunan Daerah
sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014K/L SEKTOR
Pembinaan teknis
sesuai urusan
Pelaksanaan urusan
pembangunan sesuai
kewenangan, dengan
berpedoman pada
NSPK
KOORDINASI
PEMBINAAN
SINKRONISASI DAN
HARMONISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PUSAT DAN
DAERAH
Pasal 259, ayat (1)
Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.
Pasal 259, ayat (2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Menteri (Menteri Dalam Negeri) dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
12
PENELAAHAN NAWA CITA DAN RPJMN DAN RKP
INVENTARISASI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS SEKTORAL
PERUMUSAN LANGKAH LANGKAH STRATEGIS
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
1 2
456
PROSES INTERNALISASI KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMD
INVENTARISASI PRIORITAS NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
ANALISA KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RPJMN
INVENTARISASI KEBIJAKAN K/L (SPM DAN NSPK)
INVENTARISASI TUGAS DAN MANDAT DAERAH
ANALISA KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SEKTORAL
SUB TAHAPAN SUB TAHAPAN
SUB TAHAPAN
ANALISA POTENSI DAERAH
PERUMUSAN TARGET
PERUMUSAN LANGKAH PEMBINAAN
MEMUAT JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN SECARA KESELURUHAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN K/L DAN DAERAH
EVALUASI RANCANGAN RPJMD
PENETAPAN PERDA RPJMD OLEH DAERAH
DILAKUKAN OLEH PEIPD
PENETAPAN PRIORITAS
RAPAT KOORDINASI DENGAN K/L
KESEPAKATAN PRIORITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN RENCANA KERJA
3
SUB TAHAPAN
13
TAHUJA
DIREKTORAT
SEKRETARIAT
PEMDA
Koordinasi dan konsolidasi kebijakan
Fasilitasi Implementasi
Kebijakan
Kebijakan
Fasilitasi
Ko
ord
ina
si
BANGDA
KEUDA
Koordinasi pada aspek
penganggaran APBDK
oo
rdin
asi
INTERNAL BANGDA INTERNAL DAGRI EKSTERNAL
URUSAN PEMERINTAH
BANGDA BAPPENAS
K/L
KoordinasiLintas
Fasilitasi Integrasi Kebijakan Prioritas Nasional ke dalam
Dokren Daerah
PEMDA
FasilitasiImplementasi
kebijakan
14
15
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha
Isi Pokok:
Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 tahap:
Tahap I:
1. Pembentukan Satuan Tugas untuk pengawalan dan penyelesaian
hambatan
2. Penerapan checklist di KEK, KPBPB (FTZ), Kawasan Industri,
dan KSPN yang telah beroperasi;
3. Penggunaan data sharing.
Tahap II:
1. Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
elektronik (Online Single Submission).
Preparation (penyiapan) Tahap II telah dimulai pada Tahap I
Menko Perekonomian telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017)
16
INOVASI DAERAH(dalam UU 23/2014)
Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PemerintahDaerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah
Prinsip :
a. Peningkatan efisiensib. Perbaikan efektivitasc. Perbaikan kualitas pelayanand. Tidak ada konflik kepentingane. Berorientasi kepada kepentingan umumf. Dilakukan secara terbukag. Memenuhi nilai-nilai kepatutanh. Dapat dipertanggungjawabkan hasil tidak untuk kepentingan sendiri
INOVASI DAERAH
1. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggotaDPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dananggota masyarakat
2. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PemerintahanDaerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
3. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akandilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadikebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidakmencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipilnegara tidak dapat dipidana.
18
Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraanPemerintahan Daerah.Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:1. peningkatan efisiensi;2. perbaikan efektivitas;3. perbaikan kualitas pelayanan;4. tidak menimbulkan konflik kepentingan;5. berorientasi kepada kepentingan umum;6. dilakukan secara terbuka;7. memenuhi nilai kepatutan; dan8. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk9. kepentingan diri sendiri.
INOVASI DAERAH(dalam PP 38/2017)
KEWAJIBAN PEMDA :
Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Diselenggarakan berdasarkan pada 12 asas, yaitu :1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum;3. kesamaan hak;4. keseimbangan hak dan kewajiban;5. keprofesionalan;6. partisipatif;7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;8. keterbukaan;9. akuntabilitas;10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;11. ketepatan waktu; dan12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
“ASAS” PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Pasal 344 UU 23/2014)
Bersifat WAJIB bagi PEMDA :
Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik, meliputi:1. pelaksanaan pelayanan;2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;4. pengawasan internal;5. penyuluhan kepada masyarakat;6. pelayanan konsultasi; dan7. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pemda dapat membentuk forum komunikasi antara Pemda dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
“MANAJEMEN” PELAYANAN PUBLIK (Pasal 345 UU 23/2014)
Bersifat WAJIB bagi PEMDA :
Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepadamasyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses olehmasyarakat luas.
Dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yang memuat:1. jenis pelayanan yang disediakan;2. syarat, prosedur, biaya dan waktu;3. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan4. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
“INFORMASI” PELAYANAN PUBLIK (Pasal 347 UU 23/2014)
Maklumat pelayanan publik : ditandatangani KDH dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. menjadi dasar Pemda dalam menyelenggarakan pelayanan publik
Daerah dapatmelakukanpenyederhanaan jenisdan prosedurpelayanan publik untuk
meningkatkanmutu pelayanan dan
daya saing Daerah.
“PENYEDERHANAAN” Jenis & Prosedur YanLik(Pasal 349 UU 23/2014)
Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ditetapkan“PERDA”
Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh Pemda provinsi.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh Pemda kabupaten/kota.
“EVALUASI” kinerja PELAYANAN PUBLIK (Pasal 352 UU 23/2014)
Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari
evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Hasil evaluasi sebagaimana digunakan Pemerintah
Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal
dan/atau non fiskal kepada Daerah.
Tidak mengumumkan informasi tentang
pelayanan publik (Pasal 348):
Sanksi Administratif (teguran)
2x berturut-turut teguran tidak dilaksanakan:
KDH ikut program pembinaan khusus
“SANKSI” terkait PELAYANAN PUBLIK (dalam UU 23/2014)
PENUTUP1. Menentukan minimal salah satu prioritas daerah Kabupaten/Kota sebagai
unggulan untuk dapat dijadikan percontohan skala provinsi dan nasional.
2. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil
negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat
3. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah
dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil
negara tidak dapat dipidana.
4. Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat
melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
6. Daerah segera meninjau kembali perda/perkada yang menghambat investasi dan
segera melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri;
TERIMA KASIH
26
top related