modul pkn smk
Post on 25-Dec-2015
56 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
A. Pengertian, Pentingnyadan sarana-sarana Hubungan Internasional
1. Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang
satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik
Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam
segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional
negara tersebut.
Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:
a. Charles A. MC. Clelland
Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi.
b. Warsito Sunaryo
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan – kesatuan
social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social tertentu, bisa diartikan sebagai
negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
2. Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara
Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan nya telah
diakui oleh negara lain, baik secara de facto, maupun de jure. Perlunya kerjasama dalam
bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut:
a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melaui
kudeta maupun intervensi dari negara lain.
b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu
negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,
hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan.
3. Asas-asas hubungan internasional
Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang
lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing.
Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu:
a. Asas Teritorial merupakan Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas
daerahnya.
2
b. Asas Kebangsaan merupakan Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara terhadap
warga negaranya.
c. Asas Kepentingan Umum merupakan Asas yang didasarkan pada wewenang negara
untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
4. Faktor-Faktor Penentu dalam hubungan Internasional
Beberapa factor yang menentukan dalam proses hubungan internasional adalah kekuatan
nasional (nasional power), Jumlah Penduduk, Sumber Daya, Letak Geografis. Berdasarkan
factor-faktor tersebut dapat dipahami bagaimana suatunegara mengadakan hubungan
internasional
Pertama: jika suatu Negara telah memiliki 4 faktor kekuatan tersebut dengan baik, maka
relative lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional
Kedua: namun jika suatu Negara yang memiliki 4 faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus
mengadakan hubungan internasional.
5. Landasan Hukum Hubungan internasional Indonesia
1) Pancasila sila ke 2
2) Pembukaan UUD NRI alenia 1 dan 4
3) Piagam PBB pasal 1
4) Perjanjian Internasional
5) Secara khusus terdapat dalam deklrasi Juanda.
B. Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan pada
persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang. Pada
umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya
adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati.
Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain:
a. Oppenheimer – Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan
kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
b. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-
bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
3
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional antara lain:
1) Perjanjian anta Negara-negara;
2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Negara
Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New
York;
3) Perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam
hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di
bidang hukum publik.
2. Penggolongan Perjanjian Internasional
a. Penggolongan Menurut Subyeknya
1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia
2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara
negara Indonesia dengan ASEAN
3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya
antara ASEAN dengan MEE
b. Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut.
1) Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan
3) Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
4) Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
5) Kesehatan
c. Penggolongan Menurut Fungsinya
1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang
meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatic
2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat
bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan
4
d. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian
1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara
2) Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak
negara.
e. Penggolongan Menurut Bentuknya
1) Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
2) Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
3) Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
d. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses perundingan,
penandatanganan. dan ratifikasi.
2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan
penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement.
3. Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan
bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dapat
dilakukan melakukan tahap-tahap:
a. Perundingan (negotiation)
Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanjian internasional, yang
dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak melalui wakil-
wakilnya yang ditunjuk untuk m,engadakan perundingan.
Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah kepala negara,
menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga diwakili orang lain yang
mendapat surat kuasa penuh (full power). Perundingan ini dapat dilakukan dalam acara
resmi maupun tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan istilah “corridor talk” atau
“lobbying” misalnya secara informal di waktu-waktu istirahat saling bertukar pikiran,
saling mempengaruhi dan lain-lain.
b. Penandatanganan (Signature)
Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri ataukepala
pemerintahan. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks
perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara,
kecuali ditentukan lain.
5
c. Pengesahan (Ratification)
Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat sementara dan harus
dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi. Ratifikasi
perjanjian internasional dapat dibedakan sbb:
1) Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja absolut dan
pemerintahan otoriter.
2) Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi jarang digunakan.
3) Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan Pemerintah (Eksekutif).
4. Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-
negara perunding.
b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah
perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu
berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila
perjanjian menentukan lain.
d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan persetujuan,suatu
negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan,
fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya
perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
5. Pembatalan Perjanjian Internasional
Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat batal, antara
lain :
a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya
b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain pada
waktu pembentukan perjanjian.
d. Adanya unsur penyalahgunaan/ kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau
penyuapan.
e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
6. Berakhirnya Perjanjian Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional
mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir apabila:
6
a. Telah tercapainya tujuan perjanjian
b. Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau punahnya obyek
perjanjian internasional.
d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang
terdahulu
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah
terpenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima
pihak lain.
h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
C. Fungsi Perwakilan Diplomatik
1. Perwakilan Negara RI di luar Negeri
a. Landasan Hukum
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh
perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase.
Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam UUD 1945, pasal 13 sebagai
berikut :
1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.
3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
No Diplomatik Uraian
1 Tugas Pokok a. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau
hubungan kepala negara dengan pemerintah asing
(membawa surat resmi negaranya).
b. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang
dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk
menyelesaikannya.
c. Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di
7
negara lain.
d. Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat
pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.
2 Fungsi a. Mewakili negara pengirim di negara penerima
b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima di dalam batas –batas yang
diperkenankan oleh hukum internasional
c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara
penerima
d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-
undang dan melaporkan kepada pemerintah negara
pengirim.
e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
3 Peranan a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya
dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.
b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan
kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya
yang ada.
c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda
dengan kepentingan negara lain.
d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan
sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas
diplomasi antar bangsa, setiap egara menggunakan sarana
diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan
militer dan ekonomi.
4 Tujuan diadakannya
hubungan diplomatik
a. Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima,
sehingga jika terjadi sesuatu utusan perwakilan tersebut
dapat mengambil langkah-langkah untuk
menyelesaikannya.
b. Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal
di negara penerima
c. Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan
kepada negara penerima.
8
d. Pengangkatan Perwakilan Diplomatik
Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (konggres Achen),
pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan
oleh perangkat-perangkat berikut.
1) Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik
yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang
banyak menjalin hubungan timbale balik.
2) Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, Dalam
menyelesaikn segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintah
negaranya.
3) Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara. Dia
hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan
kepala negara dimana dia berugas.
4) d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala
negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada menteri luar negeri.
5) Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua
bagian, yaitu:
a) Atase Pertahanan. Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
departemen Luar negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan, serta diberi
kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang
militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
b) Atase Teknis Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal
dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar
untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis
sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya Atase Perdagangan,
Perindustrian, Pendidikan Kebudayaan.
e. Kekebalan dan keistimewaan Perwakilan Diplomatik
Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan kekebalan dan
keistimewaan, dengan maksud :
1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai wakil negara.
2) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Kekebalan diplomatik (immunity), antara lain mencakup :
9
1) Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara
penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan
kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
2) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,
halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera.
3) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat, arsip, dokumen
termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).
Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar timbal balik
sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut mencakup :
1) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan
bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan, rumah tangga, dan sebagainya.
2) Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai
terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri,
keperluan rumah tangga, dan sebagainya.
2. Konsuler
Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara sendiri
maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic. Walaupun demikian,
pemutusan hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat pada putusnya hubungan konsuler.
a. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan.
Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup :
1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor
komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian
perdagangan dan lain-lain.
2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan
lain-lain.
3) Bidang-bidang lain seperti :
a) Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau
dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah pengirim;
b) Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administrasi
lainnya;
c) Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain
di negara penerima.
10
b. Persamaan dan Perbedaan DIplomaati dan Konsuler
Persamaan antara perwakilan diplomatic dan konsuler adalah bahwa keduanya merupakan
utusan dari suatu Negara tertentu.
Perbedaan
No Diplomayik Konsuler
1 Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan
pejabat-pejabat pusat
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melaksanakan hubungan dengan
pejabat-pejabat tingakat daerah
(setempat)
2 Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik
Berhak menagadakan hubungan yang
bersifat non politik
3 Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam satu
negara penerima
Satu negara dapat mempunyai lebih dari
satu perwakilan konsuler
4 Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada pelaksana kekuasaan
peradialan)
Tidak mempunyai hak ekstrateritorial
(tunduk pada pelaksanan kekuasaan
peradilan)
5 Berkedudukan di ibukota negara Berkedudukan di kota-kota tertentu
B. Organisasi Internasional
1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations
Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris,
Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan
Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan
dewan keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin.
Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.
a. Tujuan PBB:
1) Menjaga perdamaian dunia
2) Mengembangkan persahabatan antar bangsa
3) Membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara,
penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM
4) Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.
11
b. Prinsip-Prinsip PBB:
1) Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat
2) Negara anggota mematuhi piagam PBB
3) Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai
4) Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5) Negara anggota membantu PBB
c. Badan /Alat Perlengkapan PBB:
1) Majelis Umum (General Asembly) :
Angotanya semua Negara anggota PBB. Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalah
yang menjadi keprihatinan dunia. Bersidang setiap tahun.
2) Dewan Keamanan PBB (Security Council) :
Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan
keamanan internasional. Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap
(Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang
dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun.
3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) :
Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis
Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas
kegiatan social PBB. Bersidang setiap tahun selama satu bulan.
4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) :
Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap
wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian).
5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :
Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan
memutus perkara yang diajukan kepadanya. Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum
berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda.
6) Sekretariat (Secretariat) :
Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan. Sekretaris
Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sekjen sekarang
Ban Kimon dari Korea selatan.
d. Badan Khusus PBB
1) ILO: Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal 11 April 1919 bermarkas di
Jenewa, Swiss
2) FAO: organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945
bermarkas di Roma, Italia.
12
3) UNESCO: Organisasi Pendidikan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas
di Paris, Prancis.
4) WHO: Organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di
Jenewa , Swiss.
5) IBRD: Bank pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27
Desember 1945
6) IMF: Dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di
Washington, Amerika Serikat.
2. ASEAN
ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5
tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman
(Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina). Sekarang jumlah
anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan
Kamboja.
Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang
isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini
sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea
Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa.
a. Tujuan ASEAN :
1) Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.
2) Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.
3) Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang
ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi.
4) Saling memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.
5) Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.
6) Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.
b. Struktur ASEAN :
Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb :
1) ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN. Konferensi Tingkat
Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN. Didahului dengan
pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN.
2) ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang
merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN.
13
3) ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan
kebijakan yang telah dirumuskan. Sidang ini 2 kali setahun.
4) ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska
kebijakan ASEAN di bidang keuangan.
5) Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi
merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud,
teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan.
6) ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari
Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri
luar negeri ASEAN.
7) ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN yang berfungsi untuk memprakarsai, member
nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan
ASEAN.
14
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
A. Makna hukum dan Peradilan Internasional
1. Pengertian hukum internasional
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hubungan/persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek
hukum lain bukan negara serta antara subjek hukum lain bukan negara”.
Rebecca M. Wallace, Hukum internasional adalah peraturan dan norma yang mengatur
tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai
kepribadian internasional dalam hubungan dengan negara lainnya”.
2. Pembagian Hukum Internasional
Hukum internasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :
1) Hukum Perdata Internasional (privat international law) Yaitu keseluruhan kaidah dan asas
hukum yang mengatur hubungan perdata yang dilakukan oleh subjek hukum, yang masing-
masing tunduk pada system hukum perdata yang berbeda satu dengan lainnya.
2) Hukum Pidana Internasional (Public international Law) Yaitu keseluruhan kaidah dan asas
hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan
bersifat perdata.
3. Azas-azas Hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :
1) Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan
negara lain.
2) Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai.
3) Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
4) Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB.
5) Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan
suatu negara ditentukan oleh rakyat.
6) Asas persamaan kedaulatan dari Negara.
7) Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya,
4. Sumber Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah
Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum
internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920,
sebagai berikut :
15
1) Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat
bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru.
2) Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hokum.
3) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang
mendasari system hukum modern.
4) Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional.
5. Subjek Hukum Internasional
Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.
Menurut Starke, subyek hukum internasional terdiri dari :
1) Negara
2) Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia
3) Palang Merah Internasional
4) Organisasi Internasional
5) Orang persorangan (Individu).
6) Pemberontak dan pihak yang bersengketa.
6. Lembaga Peradilan Internasional
1) Mahkamah Intermasional
2) Mahkamah Pidana Internasional
3) Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional (bersifat ad hoc dalam arti setelah selesai
mengadili maka peradilan ini dibubarkan).
7. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional
Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional,
yaitu:
1) Teori Dualisme
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem
hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional
merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas
atau subordinasi.
2) Teori Monisme.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling
berkaitan satu sama lainnya.
16
B. Sengketa Internasional
1. Sebab-Sebab sengketa Internasional
1) Sengketa terjadi karena politik
2) Sengketa terjadi karena batas wilayah
2. Penyelesaian sengketa internasional
Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan
atau perang.
a. Penyelesaian secara damai, meliputi :
1) Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya
kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang
bersengketa.
2) Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu
pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
3) Negosiasi.
4) Mediasi.
5) Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara
lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak.
Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui
komisi atau komite dengan membuat laporan atau usul penyelesaian kepada pihak
sengketa dan tidak mengikat.
6) Penyelidikan.
b. Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang :
1) Perang.
2) Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan
tidak pantas yang dilakukan Negara lain.
3) Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang
digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain.
Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.
4) Blokade secara damai.
5) Intervensi (campur tangan).
3. Prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional
Mahkamah Internasional (MI) merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang
berkedudukan di Denhag (Belanda). MI memiliki 15 orang hakim yang dipilih dari 15
negara dengan masa jabatan 9 tahun. Selain memberikan pertimbangan hukum kepada
Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB MI pun bertugas untuk memeriksa dan
17
menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diserahkan kepadanya. dalam mengadili suatu
perara MI berpedoman pada Traktat-traktat dan kebiasaan -kebiasaan Internasional.
Prosedur Penyelesaian Kasus HAM Internasional Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
oleh mahkamah internasional dapat dilakukan melalui prosedur berikut :
1) Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui
lembaga HAM internasional lainnya.
2) Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.
3) Dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap
peradilan, dan jika terbukti maka hakim MI akan menjatuhkan sanksi.
C. Mahkamah Internasional
1. Mekanisme kerja MI
Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa
internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu :
1) Mekanisme Normal :
a) Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan
sengketa.
b) Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan
atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
c) Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atau tertutup tergantung pihak
sengketa.
d) Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.
Kasus internasional dianggap selesai apabila :
1) Para pihak mencapai kesepakatan.
2) Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.
3) Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan
telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.
2) Mekanisme Khusus :
a) Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional
dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
b) Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara
tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.
c) Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya
pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan
Mahkamah internasional.
18
d) Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena
materi sama terhadap lawan yang sama.
e) Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak
terlibat dalam sengketa untuk melakkan intervensi atas sengketa yangsedang
disidangkan.
top related