karut marut ujian nasional dalam perspektif media

KARUT MARUT UJIAN NASIONAL KARUT MARUT UJIAN NASIONAL

DALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIA

KARUT MARUT UJIAN NASIONAL KARUT MARUT UJIAN NASIONAL

DALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIADALAM PERSPEKTIF MEDIA

DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONALDINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL

DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONALDI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL

KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM,

DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM

PERIODE 1 JANUARI PERIODE 1 JANUARI –– 30 APRIL 201330 APRIL 2013

DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONALDINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL

DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONALDI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL

KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM,

DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM

PERIODE 1 JANUARI PERIODE 1 JANUARI –– 30 APRIL 201330 APRIL 2013

LAPORAN HASIL LAPORAN HASIL

MEDIA MONITORING MEDIA MONITORING

UJIAN NASIONAL UJIAN NASIONAL

1 JANUARI 1 JANUARI –– 30 APRIL 201330 APRIL 2013

@@immcnewsimmcnews

Redaksi.immc@gmail.comRedaksi.immc@gmail.com

www.immcnews.comwww.immcnews.com

LATAR BELAKANG

• Karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun

2013 ini menyedot perhatian publik yang luas. Di tengah

persoalan pro-kontra akan UN, publik justru dikejutkan

pada permasalahan teknis logistik dan distribusi soal UN

yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan UNyang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan UN

tingkat SMA di 11 Provinsi. Terkait isu UN ini, IMMC

melakukan riset media yang dilakukan pada rentang

waktu 1 Januari – 30 April 2013. Riset ini diharapkan

dapat memberikan gambaran beragam perspektif

tentang dinamika isu UN dari masa persiapan hingga

pelaksanaan UN berlangsung.

METODOLOGI

• Penelitian menggunakan metode purposive samplingpada media online nasional, yakniKompas.com, Tempo.co, Okezone.com, Antaranews.com, Detik.com, dan Metrotvnews.com. Prosespengumpulan data dilakukan dari tanggal 1 Januari-30April 2013.pengumpulan data dilakukan dari tanggal 1 Januari-30April 2013.

• Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahmengumpulkan, mengkategorikan dan menganalisasemua berita (content analysis) terkait dinamika UN.

GAMBARAN UMUM

MediaMedia JumlahJumlah BeritaBerita

Kompas.com 116

Tempo.co 25

Okezone.com 85Okezone.com 85

Antaranews.com 208

Detik.com 203

Metrotvnews.com 112

Total 749

SHARE MEDIA

112

25

85

203

Metro Tv

Tempo.co.id

Oke zone

Detik

• Antara dan Detik merupakan media yang

paling konsen mengawal isu Ujian Nasional.

218

116

112

0 50 100 150 200 250

Antara

Kompas.com

Metro Tv

COVERAGE DYNAMIC UJIAN NASIONAL

200

250

300

350

400

SMU

SMP

• Pemberitaan Ujian Nasional mengalami peningkatan

yang signifikan pada periode 10-20 April 2013.

0

50

100

150

Jan Feb Mar 1-10 Apr 11-20 Apr 21-30 Apr

SMP

SD

TEMUAN 1 # SHARE ON MEDIA

• Media yang paling aktif mengikuti perkembangan UNadalah Antaranews.com. Hal ini didukung oleh jaringaninfrastruktur media ini yang ada disetiap daerah.

• Tempo menjadi media yang kurang aktif dalammengikuti pemberitaan UN.mengikuti pemberitaan UN.

• Intensitas pemberitaan UN mengalami peningkatansignifikan pada periode 10-20 April 2013 seiringdengan pelaksanaan UN tingkat SMA yang banyakmengalami permasalahan di daerah.

• Pemberitaan UN SMP tidak terlalu banyak. Hal inidisebabkan karena permasalahan yang terjadi tidakseperti UN tingkat SMA

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

Lancar

32%

• Media menganggap Ujian Nasional pada tahun ini

bermasalah, yaitu sebesar 68%.

32%

Bermasalah

68%

N=544

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DI

TIAP JENJANG

252

150

200

250

300

Lancar

• Pelaksanaan ujian di tingkat SMU dan SMP masih

banyak permasalahan, meskipun secara

perbandingan di tingkat SMP masih lebih baik.

105

43 48

0

50

100

150

SMU SMP

Lancar

Bermasalah

TEMUAN 2 # PELAKSANAAN UN

• 68 persen pemberitaan media menilai UN bermasalah.

Hanya 32 persen yang menganggap lancar. Artinya secara

keseluruhan, UN tahun 2013 mengalami masalah dan

merata di setiap daerah.

• Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah di

tingkat SMA. Sekitar 73 persen pemberitaan UN tingkat

SMA adalah berita tentang permasalahan UN. Hanya 27

persen berita yang menyebutkan UN tidak bermasalah.

• Sedangkan pemberitaan UN tingkat SMP masih cukup

berimbang. Artinya pelaksanaan UN tingkat SMP relatif

lebih baik dibandingkan UN tingkat SMA.

ISU PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

Logistik

22%

Distribusi

Anggaran

4%

Persiapan

Sekoalah & siswa

6%

Evaluasi UN

14%

• Isu permasalahan logistik dan distribusi logistik

paling banyak diberitakan media.

Distribusi

24%

Dampak Penundaan

6%

Pelanggaran

8%

Kasus Unas

5%

Pelaksanaan UN

Khusus

11%

ISU PELAKSAAN UJIAN DI TIAP

JENJANG

80

100

120

140

160

180

SMU

• Untuk tingkat SMP dan SMU, banyak diangkat isu mengenai persoalan

distribusi dan logistik.

• Sedangkan di tingkat SD masih seputar anggaran, persiapan dan beberapa

evaluasi UN sebelumnya.

0

20

40

60

80

Logistik Distribusi Dampak

Penundaan

Pelanggaran Kasus Unas Pelaksanaan

UN Khusus

Anggaran Persiapan

Sekoalah &

siswa

Evaluasi UN

SMP

SD

LOGISTIK UJIAN NASIONAL

30

40

50

60

70

SMU

• Isu logistik yang paling banyak diangkat di media, baik di

tingkat SMU dan SMP adalah mengenai jumlah soal yang

kurang.

0

10

20

30

Kualitas soal & L. J. buruk Jumlah Soal Kurang Proses molor di Percetakan L. J UN tdk dpt dipindai

SMP

DISTRIBUSI UJIAN NASIONAL

80

100

120

140

SMU

• Pendistribusian terlambat menjadi fokus utama dalam

pendistribusian logistik UN, baik di tingkat SMU maupun

SMP.

0

20

40

60

Terlambat Salah kirim Daerah Terpencil tdk Terjangkau Bantuan TNI/Polri Utk Distribusi

SMP

DAMPAK PENUNDAAN UJIAN

NASIONAL

15

20

25

SMU

• Penundaan ujian nasional di tingkat SMU berdampak pada siswa drop

mental, daerah menolak dan siswa kecewa karena kurang sosialisasi dari

sekolah.

• Sedangkan di tingkat SMP berdampak pada drop mental pada siswa.

0

5

10

Siswa Drop mental Daerah menolak UN Siswa Kecewa

SMU

SMP

INDIKASI PELANGGARAN UJIAN

NASIONAL

8

10

12

14

16

SMU

• Soal bocor dan tersebar kunci jawaban merupakan

indikasi pelanggaran ujian nasional yang paling banyak di

tingkat SMU dan SMP.

0

2

4

6

8

Soal Bocor tersebar Kunci Jawaban Kecurangan

(JOKI, menyontek, dll)

Sekolah Dongkrak nilai

SMU

SMP

KASUS YANG MUNCUL DALAM UJIAN

NASIONAL

5

6

7

8

SMU

• Persoalan yang banyak muncul dari pelaksanaan UN

di tingkat SMU adalah siswa stres.

0

1

2

3

4

Ditolak ikut ujuan Siswa Stres Bunuh diri Kesurupan Lainnya

SMU

SMP

PELAKSANAAN UN KHUSUS

15

20

25

30

SMU

• Pelaksanaan UN untuk siswa tersangkut hukum

ternyata banyak menjadi sorotan media.

0

5

10

Siswi Hamil Siswa tersangkut

hukum

Sakit Tuna netra Susulan Lainnya

SMU

SMP

ANGGARAN UN

4

5

6

7

8

SMU

SMP

• Keterlambatan pencairan banyak berdampak pada

pelaksanaan UN di tingkat SMU dan SMP serta

diprediksi untuk tingkat SD.

0

1

2

3

kekurangan anggaran Keterlambatan pencairan Dugaan Korupsi

SMP

SD

PERSIAPAN UJIAN NASIONAL OLEH

SEKOLAH

8

10

12

14

16

18

SMU

• Sekolah di tingkat SMU dan SMP lebih banyak

menyelenggarakan doa bersama.

• Untuk tingkat SD lebih sering dilakukan try out.

0

2

4

6

8

Try Out Doa Bersama Ritual lainnya

SMP

SD

HASIL EVALUASI UN

15

20

25

30

35

40

SMU

SMP

• Untuk tingkat SMU dan SMP banyak pihak yang menyimpulkan

pelaksanaan UN untuk tahun ini kurang baik.

• Sedangkan tingkat SD banyak yang menyimpulkan bahwa UN di

tingkat SD perlu dihapus.

0

5

10

15

UAN dihapus/ penolakan Pelaksana kurang baik Pelaksanaan baik

SMP

SD

TEMUAN 3 # ISU• Isu utama yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan UN adalah soal

distribusi dan logistik.

• Pemerintah dianggap gagal dalam menyiapkan logistik UN seperti lembar

soal dan jawaban yang kurang, proses pencetakan yang molor dan

buruknya kualitas kertas jawaban UN.

• Pemerintah juga dianggap tidak siap dalam proses ditribusi soal ke daerah-• Pemerintah juga dianggap tidak siap dalam proses ditribusi soal ke daerah-

daerah. Banyak daerah yang hingga hari H, tidak menerima kertas soal dan

jawaban UN.

• Keterlambatan pelaksanaan UN juga berdampak pada psikologi siswa. Hal

ini terlihat dari banyaknya pemberitaan soal kekecewaan siswa terhadap

tertundanya pelaksanaan UN.

• Selain itu, pemberitaan media terkait UN menunjukkan adanya efek

samping dari pelaksanaan UN, yaitu banyaknya siswa yang stress dalam

menghadapi UN baik itu di tingkat SMA dan SMP. Banyaknya siswa yang

stress disebabkan karena ketakutan tidak lulus dalam UN.

TEMUAN 3 # ISU• Selain itu, pemberitaan media terkait UN menunjukkan adanya efek

samping dari pelaksanaan UN, yaitu banyaknya siswa yang stress dalam

menghadapi UN baik itu di tingkat SMA dan SMP. Banyaknya siswa yang

stress disebabkan karena ketakutan tidak lulus dalam UN.

• Meski sebenarnya pihak sekolah sudah mempersiapkan mental siswa-

siswanya dalam menghadapi UN dengan melaksanakan berbagai pelatihansiswanya dalam menghadapi UN dengan melaksanakan berbagai pelatihan

dan bahkan ritual-ritual tertentu seperti doa bersama dan lain-lain.

• Publik juga khawatir terhadap akan adanya kebocoran soal akibat

keterlambatan tertundanya pelaksanaan UN. Banyak pemberitaan terkait

kebocoran soal ini memperlihatkan kekhawatiran publik tersebut.

• Khusus untuk UN tingkat SD, isu utama yang menonjol adalah wacana

penghapusan UN yang menimbulkan pro kontra di kalangan

DPR, Pemerintah dan pengamat atau akademisi.

TONE KEMENDIKBUD

Positif

18%

Negatif

37%

Positif negatif

6%

• Meskipun banyak permasalahan, ternyata media masih

melihat Kemendikbud bersifat netral. Meskipun apabila

dibandingkan antara tone positif dan negatif masih banyak

negatif.

Netral

39%

37%

TEMUAN 4 # TONE

• Tone Pemberitaan UN di media masih bersifat netral. Meski

perbandingan antara tone netral dan negatif sangat tipis.

• Meski demikian, karena tone positifnya sangat sedikit, bisa

dikatakan, media lebih cenderung menganggap pemerintahdikatakan, media lebih cenderung menganggap pemerintah

gagal dalam melaksanakan UN dengan tolak ukur banyaknya

tone negatif.

• Namun demikian, nampaknya banyaknya tone netral terkait

pemberitaan UN memperlihatkan kesalahan dalam

pelaksanaan UN tidak dialamatkan kepada pemerintah

(Kemendikbud) semata, tapi juga kepada perusahaan

pencetakan soal yang dianggap gagal dalam melaksanakan

tender pencetakan naskah soal UN.

UJIAN NASIONAL DENGAN LANCAR DI

PROPINSI

15

20

25

30

35

• Jakarta dan Jabar merupakan daerah yang banyak

menyelenggarakan UN dengan lancar.

0

5

10

15

SMU

SMP

UJIAN NASIONAL BERMASALAH DI

PROPINSI

15

20

25

• Kaltim sebagai derah paling banyak masalah dalam

menyelenggarakan UN di tingkat SMU.

• Jabar sebagai daerah yang paling banyak permasalahan di tingkat

SMP.

0

5

10 SMU

SMP

TEMUAN 5 # UN DAERAH

• DKI Jakarta dianggap cukup lancar menyelenggarakan Ujian

Nasional baik tingkat SMA dan SMP.

• Kalimantan Timur menjadi derah yang mengalami banyak

masalah saat penyelenggaraan UN tingkat SMA.masalah saat penyelenggaraan UN tingkat SMA.

• Sedangkan Jawa Barat, meski cukup lancar dalam

menyelenggarakan UN tingkat SMA, tapi mengalami banyak

masalah tingkat SMP.

• Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan UN SMP di

Jawa Barat adalah kurangnya naskah soal ujian di berbagai

kabupaten/kota.

PRO DAN KONTRA UN

Pro

30%

• Beberapa pihak yang mengevaluasi UN banyak yang

berpendapat kontra atau menolak UN.

Kontra

70%

PIHAK YANG PRO DAN KONTRA

10

12

14

16

18

20

Pro

• DPR sebagai pihak yang paling kontra dalam kebijakan Ujian

Nasional.

• Pemerintah sebagai pihak yang paling mendukung ujian nasional

0

2

4

6

8

DPR Pemerintah Pemprov/

Pemda

Pengamat/

praktisi

LSM Pelaksana Murid Masyarakat Lainnya

Pro

Kontra

ALASAN PRO UJIAN NASIONAL

Lainnya

• Alasan utama yang mendukung Ujian Nasional terus

diadakan adalah karena sebagai standar kelulusan.

0 2 4 6 8 10 12 14

Sesuai standar kelulusan

standar masuk PT

ALASAN KONTRA UJIAN NASIONAL

Disparitas fasilitas

Lainnya

• Alasan yang paling banyak dihembuskan adalah

bahwa UN tidak efektif dan membebani siswa.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mematikan kreativitas

UN tidak efektif

Disparitas fasilitas

ALASAN TIAP PIHAK PRO UJIAN

NASIONAL

10

12

14

16

• Pemerintah sebagai pihak yang paling pro dengan Ujian

Nasional dengan alasan utama sebagai dasar standar

kelulusan.

0

2

4

6

8

DPR Pemerintah Pemprov/

Pemda

Pengamat/

praktisi

LSM Pelaksana Murid Masyarakat Lainnya

Lainnya

standar masuk PT

Sesuai standar kelulusan

ALASAN TIAP PIHAK KONTRA UJIAN

NASIONAL

12

14

16

18

20

Lainnya

• DPR ternyata pihak yang paling banyak menolak Ujian

Nasional, mereka menganggap bahwa UN tidak efektif.

0

2

4

6

8

10

DPR Pemerintah Pemprov/

Pemda

Pengamat/

praktisi

LSM Pelaksana Murid Masyarakat Lainnya

Lainnya

Disparitas fasilitas

UN tidak efektif

Mematikan kreativitas

TEMUAN 6 # PRO KONTRA

• Meski pelaksanaan UN sudah memasuki tahun ke–10, ternyata

masih banyak pihak yang menolak dan meminta UN dihapuskan. 70

persen publik meminta UN dihapuskan. Hanya 30 persen yang

meminta UN dipertahankan.

• Pihak yang meminta UN dihapuskan adalah• Pihak yang meminta UN dihapuskan adalah

DPR, akademisi, pengamat, LSM, pemerintah provinsi, murid dan

masyarakat umum.

• Sedangkan pihak yang menginginkan UN dipertahankan adalah

pemerintah (Kemendikbud, sebagian Pemprov dan pelaksana UN)

• Alasan utama yang disampaikan oleh pihak yang menginginkan UN

dihapuskan adalah UN tidak efektif dan membebani siswa.

• Sementara pihak yang ingin mempertahankan UN memberikan

alasan UN sebagai standar kelulusan siswa.

ISU KORUPSI ANGGARAN UN

Mark Up

Kolusi

• Proses pelelangan merupakan hal yang paling banyak

dicurigai terjadinya korupsi anggaran UN.

0 5 10 15 20 25 30 35

Proses penunjukan/ lelang

Mark Up

TINDAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT

PERMASALAHAN UN

15

20

25

30

• Melakukan investigasi merupakan hal yang paling sering

dilontarkan Kemendikbud untuk menanggapi

permasalahan UN.

0

5

10

15

Minta Maaf Menyalahkan pihak lain Melakukan investigasi Lainnya

PIHAK YANG MELANGGAR UJIAN

NASIONAL

Sekolah

• Murid adalah pihak yang paling banyak melanggar

aturan dalam pelaksanaan Ujian Nasional.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Murid

Pengawas

TEMUAN 7 # KORUPSI &

PELANGGARAN• Isu korupsi yang paling banyak mencuat terkait

pelaksanaan UN adalah terkait proses lelang pencetakan

naskah soal UN yang banyak dianggap bermasalah.

• Pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan UN seperti

soal bocor ternyata lebih banyak dilakukan oleh siswa dan

pihak sekolah.

• Sementara, terkait banyak permasalahan UN, pemerintah

berjanji akan melakukan audit dan meminta maaf kepada

publik. Meski pemerintah juga tidak mau disalahkan

sendiri. Mereka juga banyak melimpahkan kesalahan

kepada pihak pencetakan.

KESIMPULAN 1

• Pemberitaan media terkait UN lebih didominasi berasal dari

daerah-daerah yang mengalami masalah.

Implikasi

• Pemberitaan yang terkait penyelenggaraan UN yang cukup

lancar tidak terpantau oleh media.

Rekomendasi

• Meski pelaksanaan UN mengalami masalah di berbagai

daerah, media seharusnya juga memotret kondisi

penyelenggaraan UN di daerah yang dianggap cukup lancar

sehingga ada perimbangan informasi.

KESIMPULAN 2

• Permasalahan UN yang paling banyak terjadi pada sektor logistik

dan distribusi.

Implikasi

• Keterlambatan distribusi dan kekurangan naskah soal menjadi

penyebab tertundanya pelaksanaan UN.

Rekomendasi

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara

UN pada tahun depan harus mempersiapkan pada jauh-jauh hari

baik itu proses pencetakan soal dan pendistribusian soal ke

daerah.

KESIMPULAN 3• Tertundanya pelaksanaan UN di berbagai daerah berdampak

pada psikologi siswa. UN bahkan dianggap menyebabkan

banyak siswa yang stress dalam menghadapi UN.

ImplikasiImplikasi

• Banyak siswa yang kecewa karena mereka sudah

mempersiapkan sejak lama tapi akhirnya UN ditunda.

Rekomendasi

• Kemendikbud harus memperhatikan efek samping dari

pelaksanaan UN bagi siswa, tidak hanya memikirkan soal

bagaimana soal UN tidak bocor dan sebagainya.

KESIMPULAN 4

• Tone pemberitaan lebih banyak bersifat netral, meski tone negatif

juga cukup banyak.

Implikasi

• Sedikitnya tone positif menunjukkan media menganggap gagal• Sedikitnya tone positif menunjukkan media menganggap gagal

pelaksanaan UN, meski kesalahan tidak hanya dilimpahkan pada

pemerintah semata, tapi juga kepada perusahaan pencetak soal.

Rekomendasi

• Pemerintah semestinya tidak melimpahkan kesalahan pada pihak

pencetakan, tapi harus gentle mengakui kesalahan. Sikap ini bisa

menjadi alat untuk meraih simpati publik terutama media.

KESIMPULAN 5

• Permasalahan UN tidak hanya terjadi di 11 provinsi yang

pelaksanaannya ditunda, tapi juga merata hampir di seluruh

daerah dengan masalah yang berbeda-beda.

ImplikasiImplikasi

• Pemerintah secara keseluruhan gagal dalam menyelenggarakan

UN baik tingkat SMA dan SMP.

Rekomendasi

• Agar proses pencetakan dan distribusi bisa dilakukan lebih

baik, sebaiknya pemerintah pusat mengembalikan ke daerah

untuk urusan logistik dan distribusi naskah soal UN.

KESIMPULAN 6• 70 persen pubik menilai UN tidak perlu dilanjutkan lagi.

Implikasi

• Pelaksanaan UN tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari

publik sehingga pemerintah wajib meninjau ulangpublik sehingga pemerintah wajib meninjau ulang

pelaksanaan UN.

Rekomendasi

• Pemerintah sebaiknya menyerahkan evaluasi akhir sekolah

kepada masing-masing sekolah atau daerah. Pemerintah

pusat sebaiknya mengambil porsi dalam membangun

infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN 7

• Pemerintah dianggap lalai dalam melakukan penunjukan

perusahaan percetakan soal ujian.

Implikasi

• Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk mencetak naskah soal

UN ternyata tidak sanggup menyelesaikan proses pencetakan soal

sebagaimana target yang ditetapkan.

Rekomendasi

• Kemendikbud harus lebih terbuka dan transparan dalam proses

tender pencetakan soal UN. Karena disinilah sumber masalahnya

sehingga penyelenggaraan UN tertunda di berbagai daerah.