bab iii ning -...
Post on 03-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
34
BAB III
PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS) ARTHA SURYA
BAROKAH SEMARANG
A. GAMBARAN UMUM TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT
SYARI’AH (BPRS) ARTHA SURYA BAROKAH
1. Sejarah Berdirinya BPRS Artha Surya Barokah
PT Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah
dengan NPWP 02.069.799.1-508.000 berkedudukan di Jalan Singosari Timur
No.1A Semarang dengan Akta Notaris Surat Keputusan Menteri Kehakiman
No.C-193 HT 03.01 Tahun 1998 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Surat
Keputusan kepala Badan Pertanahan No.5-XI-1998 Tanggal 3 juni 1996.
Yang bertindak sebagai Pejabat Notaris adalah Muhammad Hafidh, SH
dengan Pegawai Kantor Notaris Tuan Akhfad dan Muhammad Taufiq yang
bertindak sebagai saksi. Pendirian BPRS ini diawali pada tanggal 3 Agustus
2002. Tim Pendiri PT BPRS Artha Surya Barokah mengajukan Permohonan
Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip
Syari’ah dengan Nomor Surat 010/II6/ASB/XI/2002 kepada Bank Indonesia
dan dilanjutkan dengan Risalah Pertemuan dengan Pimpinan Bank Indonesia
Semarang pada tanggal 16 september 2002.
35
Rancangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT BPRS Artha
Surya Barokah disesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Bank Indonesia
No.32/36/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan dengan
Perubahan Anggaran Dasar dengan nomor 21 pada 21 November 2002.
Untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No.32/36/Kep/DIR
tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari’ah, maka
dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1,
Pasal 3 ayat 2, dan Pasal 16.
Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-16414
HT 01.01. Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan penelitian terhadap
Format Isian Akta Notaris Model 1 dan Dokumen pelengkapnya serta Salinan
Akta No.17 tanggal 24 Mei 2002 dan Salinan Akta No.8 Agustus 2002 dan
Salinan Akta No.21 tanggal 21 November 2002 yang dibuat oleh Notaris
seperti disebutkan diatas dan diterima tanggal 14 Juli 2003 telah memenuhi
syarat-syarat dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
Akta No.17 tanggal 24 Mei 2002 berisi tentang Pendirian Perseroan
Terbatas yang didirikan oleh 21 orang dengan modal dasar sejumlah 4 milyar
rupiah dan modal disetor sejumlah 1milyar rupiah dari 22 pemegang saham.
Akta No.8 tanggal 8 Agustus 2002 berisi tentang masuk dan keluarnya pesero
serta perubahan anggaran dasar, 15 orang masuk sebagai pesero dan 2 orang
keluar dari perseroan. Selanjutnya dibuat Akta No.31 Mei 2003 tentang
36
perubahan Direksi dan Dewan Pengawas Syari’ah termasuk keterangan
mengenai pemegang saham sebanyak 38 orang dan saham sejumlah 1.000
lembar dengan total nilai nominal 1 milyar rupiah.
Permohonan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan
Prinsip Syari’ah PT BPRS Artha Surya Barokah pada tanggal 18 November
2003 dengan Nomor Surat 142/II6/ASB/XI/2003 diajukan kepada Dewan
Gubernur Bank Indonesia U.P. Biro Perbankan Syari’ah berdasarkan
Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No.5/586/BPS tanggal 13 Mei 2003
mengenai rencana Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip
Syari’ah.
2. Visi Dan Missi 1
• Visi :
Terwujudnya lembaga keuangan syari’ah profesional untuk ikut
membangun perekonomian umat, yang berkeadilan dan membawa
keberkahan untuk semua pihak.
• Misi :
1. Menjadikan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya
Barokah sebagai lembaga Perbankan yang sepenuhnya mengacu pada
prinsip syari’ah.
2. Membangun simpul kekuatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat,
dengan menempatkan diri sebagai lembaga intermediasi yang adil.
1 Brosur BPRS Artha Surya Barokah
37
3. Membangun sinergi dan silaturahmi dengan shohibul mal dan
mudharib, untuk membangun kinerja yang penuh barokah.
4. Mencari keuntungan yang wajar dan digunakan untuk kepentingan
bersama.
Adapun kegiatan BPRS Artha Surya Barokah yaitu meliputi:
a. Menghimpun dana dari masyarakat
b. Menyalurkan pembiayaan
c. Menerima dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh
d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Perkreditan
Rakyat Syari’ah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syari’ah.
3. Produk-Produk BPRS Artha Surya Barokah
A. Produk Tabungan Dan Deposito.2
1. Tabungan Investasi Masyarakat (TIM)
Tabungan perorangan dengan akad mudharabah untuk berbagai
keperluan yang dapat ditarik setiap saat. Setoran awal minimal
Rp.20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00. Nisbah
bagi hasil, 40: 60 (nasabah : bank)
2. Tabungan Aktivitas Masyarakat (TAM)
Tabungan yang di desain untuk menampung dana dari lembaga/
institusi yang dikembangkan masyarakat. Seperti masjid, badan usaha
2 Ibid
38
dan badan hukum lainnya. Setoran awal minimal Rp.50.000,00 dan
setoran selanjutnya minimal Rp.25.000,00.
Nisbah bagi hasil, 40: 60
3. Tabungan Anak Dan Remaja (TARA)
Tabungan perorangan yang dikhususkan untuk melatih anak-anak dan
remaja menabung di Bank Syari’ah. Tabungan ini dapat menampung
tabungan sekolah, tabungan untuk persiapan biaya Ujian Akhir
Sekolah, tabungan persiapan study tour dan lain-lain. Setoran awal
minimal Rp.10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00.
Nisbah bagi hasil, 40: 60
4. Tabungan Haji Dan Umrah (TAHAROH)
Tabungan yang dikhususkan bagi masyarakat yang merencanakan
pergi beribadah haji atau umroh. Setoran awal minimal Rp.100.000,00
dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00.
Nisbah bagi hasil, 40: 60
5. Deposito Investasi Mudharabah (DIM)
- Deposito 1 bulan, nisbah bagi hasil, 45: 55
- Deposito 3 bulan, nisbah bagi hasil 50: 50
- Deposito 6 bulan, nisbah bagi hasil 53: 47
- Deposito 12 bulan, nisbah bagi hasil 57: 43
39
Simpanan berjangka waktu sebagai sarana investasi bagi para
shohibul mal (pemilik dana). Nominal deposito minimal
Rp.1.000.000, 00.
B. Produk Pembiayaan
1. Akad Al Murabahah
a. Beli Bayar Angsur-Usaha (BBA-U)
Pembiayaan ini berbasis pada jual beli, dengan akad al-murabahah.
Misalnya untuk menunjang kegiatan usaha, dengan penambahan
peralatan baru. Cara pembayaran atas pembiayaan untuk pembelian
barang tersebut bisa diangsur. Bank membayar seharga barang yang
diminta nasabah dan menjualnya kembali pada nasabah dengan
margin keuntungan.
b. Beli Bayar Angsur Konsumtif (BBA-K)
Pembiayaan konsumtif (non usaha) menggunakan akad al-
murabahah, dimana tagihan barang yang dibutuhkan nasabah dibayar
terlebih dahulu oleh Bank, sedangkan nasabah mengangsur harga
barang tersebut dengan keuntungan dan jangka waktu yang
disepakati.
c. Beli Bayar Angsur Persyarikatan (BBA-SYAR)
Pembiayaan khusus yang dirancang untuk membantu talangan dana
bagi pegawai Non PNS dan Non struktural di lingkungan amal usaha,
dengan cara angsuran potong gaji.
40
d. Beli Bayar Tangguh Usaha (BBT-U)
Pembiayaan ini menggunakan akad al-murabahah, yang digunakan
untuk menunjang kegiatan usaha skemanya adalah bank membelikan
barang yang dibutuhkan dan menjualnya kembali pada nasabah
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dan nasabah
membayar pada waktu yang telah disepakati.
e. Beli Bayar Tangguh Konsumtif (BBT-K)
Pada prinsipnya sama dengan BBT-U, hanya barang yang dibeli
bukan untuk menunjang kegiatan usaha, tetapi konsumtif.
f. Beli Bayar Tangguh Amal Usaha Masyarakat (BBT-AUM)
Pembiayaan ini menggunakan akad al-murabahah, untuk menunjang
kegiatan Amal Usaha Masyarakat (AUM), seperti pengadaan alat-alat
laboratorium atau praktek. Skemanya adalah bank membelikan
terlebih dahulu dan menjualnya kembali pada AUM tersebut beserta
keuntungan yang disepakati. Sedangkan AUM membayar pembiayaan
tersebut pada waktu jatuh tempo. Misalnya: setelah penerimaan baru.
2. Akad Al Musyarakah
a. Tambahan Modal Usaha (TAMU)
Pembiayaan untuk menunjang kegiatan usaha yang sudah berjalan agar
dapat menjadi lebih baik dan maju. Akad yang digunakan adalah
musyarakah (syirkah) dengan pola bagi hasil yang skemanya ditentukan
secara bersama-sama.
41
b. Akad Al Mudharabah
Pembiayaan Investasi Proyek (PIP)
Pembiayaan dengan skema mudharabah murni, dimana bank dapat
membiayai satu kegiatan temporer, pada orang yang benar-benar ahli di
bidangnya, tetapi mempunyai keterbatasan pendanaan.
c. Akad Qard
Pembiayaan Kebajikan Umat (PKU)
Pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan dharurat, dimana
dananya diperoleh dari zakat, infaq, shodaqoh dan zakat atas keuntungan
bank. Pembiayaan jenis ini tidak mensyaratkan keuntungan tertentu pada
bank, tetapi mensyaratkan keuntungan kembali dana tersebut untuk
kepentingan secara bergulir.
d. Akad Al Ijarah
Pembiayaan Multi Fungsi Konsumtif (PMK)
Pembiayaan berbasis sewa, dengan akad al-ijarah. Bank membiayai
fungsi atau manfaat yang diinginkan nasabah secara tunai. Nasabah
membayar kepada bank secara angsuran, berupa harga yang telah
disepakati.
Misal: pembiayaan untuk sekolah, sewa rumah, tempat usaha dan biaya
rumah sakit.
42
Adapun mengenai sumber-sumber dana dapat diperoleh dari:
a. Amal-amal Usaha Muhammadiyah di Kota Semarang
b. Pegawai Profesional yang bekerja atau berinteraksi dengan amal-amal
usaha Muhammadiyah seperti pegawai amal usaha muhammadiyah,
Dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Kota
Semarang, tenaga medis yang bekerja di rumah sakit milik
Muhammadiyah, dan lain-lain
c. Masjid atau Mushalla, TK, TPA yang dikelola oleh warga masyarakat
d. Pengusaha kecil, pedagang kaki lima, dan pedagang informal lainnya
e. Calon jamaah haji di kota Semarang
f. Masyarakat muslim di kota Semarang
g. Pelajar atau mahasiswa muslim
h. Pinjaman komersil
4. Sasaran Pembiayaan
Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh BPRS Artha Surya
Barokah adalah:
1. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha Muhammadiyah yang banyak
dibiayai secara ekonomis.
2. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki Lima dan
usaha mikro yang produktif lainnya.
43
3. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap
baik pegawai muhammadiyah, PNS, dan pegawai swasta lainnya.
4. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.
Prioritas Alokasi Pembiayaan :
Tabel
Prioritas Alokasi Pembiayaan
Jenis Pembiayaan Alokasi Jangka Waktu
Modal Kerja
Investasi
Konsumtif
50 %
25 %
25 %
12-18 bulan
12-24 bulan
12-30 bulan
Sumber : PT BPRS Artha Surya BAROKAH
44
5. Struktur Organisasi BPRS Artha Surya Barokah
Sumber : PT. BPRS Artha Surya Barokah.
R U P S
Dewan Komisaris
D P S
Direksi
Marketing Operasional Umum
Funding
- Muhammad Zaenuri, S. SOS.I - Alfianto Imam
Santoso, A. md
Account Officer
- Alfianto Imam Santoso, A. md - Muhammad Zaenuri, S. SOS.I
Teller Retno Dewi Hariyani, SE.
Jasa Nasabah Widiyati Kurnia Ulfah, SE. Akt.
Accounting/ Pembukuan Widiyati Kurnia Ulfah, SE. Akt
45
Adapun penjelasan dari bagian diatas adalah:
Status Nama Keterangan
Pemegang Saham 36 Pemegang Saham -
Dewan Komisaris
1. Drs. H. Sugeng Pamudji
2. Drs. H. Haeruddin, M.T
3. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.
Hum
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Direksi
1. Agus Muhammad Nadjib, S.E.
2. Retno Dewi Hariyani, S.E.
Direktur Utama
Direktur
D P S
1. Prof. H. Muhammad Juhri.
2. Drs. H. Rozihan, S.H.
3. Drs. H. Marpuji Ali.
Ketua
Anggota
Anggota
Struktur organisasi pada PT BPRS Artha Surya Barokah telah menunjukkan
garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas
sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.
Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses
pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:
46
1. Dewan Pengawas Syari’ah
Keberadaan dewan ini adalah pembeda yang sangat jelas antara BPR
konvensional dan BPR syari’ah. Sesuai dengan SK DIR BI
No.32/36/KEP/DIR BI Tanggal 12 Mei 1999, tugas DPS adalah:
a. Mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha
pembiayaan BPRS agar selalu sesuai dengan prinsip syari’ah.
b. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN. DPS
merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya
operasional atau kebijakan pembiayaan bank agar selalu sesuai dengan
hukum syari’ah.
2. Dewan Komisaris
a. Mewakili para pemegang saham dalam merumuskan kebijaksanaan
pembiayaan yang diusulkan oleh direksi.
b. Dalam hal kegiatan operasional, dewan komisaris dapat memberikan
persetujuan atas pembiayaan khusus yang diajukan direksi.
3. Direksi
a. Bertanggung jawab atas mekanisme pembiayaan dengan membuat acuan
buku yang menjamin sistem, organisasi, dan usaha pembiayaan agar dapat
berkembang dengan baik.
b. Bertanggung jawab atas pengamanan kepentingan pemegang saham,
nasabah deposan atau penabung, pengurus atau karyawan, mudharib atau
nasabah pembiayaan secara adil.
47
c. Bertanggung jawab atas keselamatan asset perusahaan dengan
meminimalkan resiko usaha.
d. Bertanggung jawab atas kesesuaian operasional pembiayaan dengan
sistem syari’ah yang berlaku.
4. Teller/ Kassa
a. Melayani dan mencatat transaksi masuk dan keluar serta menata bukti
transaksi berdasarkan urutan. Dalam hal jumlah penarikan besar dan
diluar kewenangan, teller meminta persetujuan pejabat di atasnya terlebih
dahulu.
b. Membuat proof sheet yang berisi balancing antar transaksi (T Account)
dan jumlah transaksi.
c. Teller bertanggung jawab kepada direktur operasional.
5. Akuntansi
a. Mencatat perubahan atau mutasi pada setiap kartu rekening besar, kartu
rekening sub buku besar, kartu transaksi pada kartu penghasilan dan kartu
biaya, rekapitulasi buku besar.
b. Memberi masukan kepada direksi mengenai posisi keuangan, tingkat
kesehatan bank, dan merupakan bagian dari tim manajemen bank dalam
menentukan prioritas pembiayaan.
6. Administrasi pembiayaan
a. Menata usahakan pembiayaan, baik yang telah disalurkan maupun yang
akan disalurkan maupun yang akan segera disalurkan.
48
b. Menyiapkan formulir permohonan pembiayaan dan menyimpan lampiran
permohonan pembiayaan nasabah.
c. Mencatat dan memberi nomor formulir pembiayaan yang masuk
kemudian mengajukan kepada pejabat berwenang, dan diteruskan kepada
AO.
d. Mengajukan rekomendasi tim pembiayaan untuk diajukan kepada direksi
e. Menyiapkan berbagai dokumen pencairan dana pembiayaan yang telah
disetujui.
f. Membuat daftar nominatif nasabah pembiayaan secara lengkap untuk
memantau aktivitas angsuran oleh AO.
g. Membuat daftar pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan jangka
waktu, jenis usaha (sandi ekonomi), kolektivitas, serta bagi debetnya
sebagai data pendukung laporan bulanan. .
7. Jasa Nasabah
a. Bertanggung jawab atas validitas mutasi pada kartu tabungan dan atau
buku tabungan milik nasabah.
b. Bertanggung jawab penuh atas material yang digunakan
c. Menghitung porsi bagi hasil dan mendistribusikan pada tiap-tiap
rekening. Juga bertanggung jawab terhadap validitas data atas saldo
terakhir tiap nasabah.
8. Bagian Pembiayaan/ Account Officer
a. Mencari calon nasabah potensial.
49
b. Melakukan pemeriksaan lapangan (termasuk faktor 5 C) atas surat
permohonan pembiayaan yang telah di disposisi pejabat yang berwenang.
c. Menentukan akad pembiayaan yang akan dipakai, skema pembiayaan,
dan skema angsuran dengan persetujuan pihak bank dan nasabah.
d. Menyusun analisa kuantitatif dan kualitatif atas kinerja calon nasabah dan
mengusulkannya kepada pejabat berwenang.
e. Bersama administrasi pembiayaan, menyiapkan dokumen yang
diperlukan dalam pencairan dana.
f. Memantau kelangsungan dan kelancaran angsuran, memantau dan
menyelesaikan angsuran pembiayaan kurang lancar, bermasalah dan
pembiayaan macet. Untuk pembiayaan bermasalah dan macet, AO harus
berusaha untuk segera mengamankan asset milik bank.
g. Membuat daftar nominatif berdasarkan tanggal angsuran dan atau
berdasarkan domisili.
h. Membantu funding atau pemasaran dana pihak ketiga.
i. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah bagi nasabah yang
teridentifikasi pembayarannya tidak tertib.
9. Marketing/ mencari dana pihak ketiga
a. Mencari calon nasabah potensial, baik lembaga atau perorangan untuk
menitipkan dananya di bank dalam bentuk tabungan dan atau deposito.
50
b. Dapat bergabung dengan pembiayaan, dengan meminta nasabah
menabung secara rutin dan pada waktu angsuran jatuh tempo, tabungan di
overbooking menjadi setoran angsuran.
B. PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS ARTHA SURYA
BAROKAH
Praktek pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan antara bank dan
nasabah guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal dan
produktif. Dimana porsi modal yang dicampurkan berbeda dalam jumlah, karena
bank hanya memberikan tambahan modal sesuai kebutuhan pembiayaan.
Adapun skema bagi hasilnya ditentukan secara bersama-sama dengan
jalan bernegosiasi dalam hal berbagi keuntungan, dan kerugian akan ditanggung
secara bersama-sama berdasarkan porsi modal masing-masing.
Adapun formulir yang digunakan dalam proses penyaluran pembiayaan
adalah :
1. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP), berisi aplikasi permohonan
pembiayaan nasabah beserta rincian serta agunan yang disertakan.
2. Surat Pernyataan Agunan (SPA), berupa pernyataan tertulis dari nasabah
bahwa agunan yang disertakan benar-benar milik nasabah.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan SPP (LHP), berisi rincian identitas nasabah,
karakter, estimasi kondisi usaha, agunan nasabah, tujuan penggunaan
51
pembiayaan, modal dan usulan pembiayaan. Bagian akhir laporan ini
merupakan hasil analisis bagian pembiayaan.
4. Lembar Persetujuan Pembiayaan (LPP), berisi pernyataan dari direksi bahwa
permohonan pembiayaan nasabah disetujui dan dapat direalisasikan.
5. Akad Pembiayaan (AP), berisi pernyataan bahwa kedua belah pihak, yaitu
Bank dengan nasabah, melakukan perjanjian pembiayaan tertentu dan
dilengkapi dengan rincian pembiayaan yang dibutuhkan.
6. Surat Pengakuan Menerima Pembiayaan (SPMP), berisi pernyataan dari
nasabah bahwa ia telah menerima pembiayaan jenis tertentu dari Bank.
Sejumlah tertentu, dan akan diangsur sebanyak sejumlah tertentu angsuran.
7. Slip Setoran (SST), berisi jenis setoran tertentu dari nasabah.
8. Kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), berisi nilai pembiayaan dan
dilengkapi dengan nomor rekening tabungan nasabah dan nomor akad
pembiayaan.
9. Kartu Pembayaran Angsuran (KPA), merinci besarnya angsuran, total
angsuran, dan saldo pinjaman nasabah. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang
dipegang dari nasabah.
10. Kartu Pembiayaan (KP), merinci pokok dan margin angsuran, pokok dan
margin sisa angsuran, total sisa angsuran, sampai jumlah tunggakan apabila
nasabah tidak mengangsur pada saat jatuh tempo. Kartu ini menjadi bukti
angsuran yang disimpan oleh pihak Bank.
52
Dalam mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS tidak lepas dari
prosedur sebagai berikut :3
1. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang didapat dari
customer service, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan Agunan
(SPA). Agunan dapat berupa BPKP, Sertifikat Tanah, atau dokumen berharga
lainnya yang disetujui Bank.
2. Petugas administrasi pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada
SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk
mendapatkan disposisi.
3. Kemudian bagian pembiayaan mensurvei ke lokasi usaha nasabah. Melakukan
wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada SPP dengan kondisi
yang sesungguhnya, memeriksa kelengkapan pembukuan, SIUP, NPWP, atau
tanda Daftar Perusahaan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey
selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil pemeriksaan SPP untuk dianalisis
dan diteruskan kepada Direksi.
4. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan
memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
5. Untuk Pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian
mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) dan berbagai dokumen yang
dibutuhkan yaitu Slip Setoran (SSt), Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuri Selaku AO, BPRS Artha Surya Barokah, Pada Tanggal
4 April 2005
53
(SPMP), kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), Kartu Pembayaran Angsuran
(KPA), dan Kartu Pembiayaan (KP). SPA diteruskan kepada notaris untuk
diperiksa keabsahan dan kebenarannya.
6. Apabila hasil survey menunjukkan bahwa Pembiayaan tidak layak sehingga
tidak dapat terealisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survey
ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan
apabila agunan nasabah tidak disetujui.
7. Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak Bank menandatangani
akad bersama di hadapan notaris. Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan
KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.
8. Dokumen yang lain, SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian kassa untuk
pencairan dana pembiayaan.
9. Bagian kasa menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen 2 lembar kepada
nasabah.
10. SPMP, SST, dan KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat
dan diarsipkan.
C. SISTEM PENGHITUNGAN BAGI HASIL
Lembaga keuangan syari’ah mempunyai perbedaan dengan lembaga
konvensional, diantara perbedaan itu terletak pada sistem bagi hasil dan sistem
bunga. Kalau sistem bunga penentuan besar kecilnya (bunga) dibuat sebelumnya
(pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung dan rugi.
54
Sedangkan dengan sistem bagi hasil penentuan bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi (besarnya jumlah
diketahui sesudah berusaha).
Bagi nasabah yang memilih menggunakan akad musyarakah dengan
menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 25:75.
Apabila keuntungan yang diperoleh nasabah banyak, maka nasabah bisa
memberikan keuntungan lebih banyak dari keuntungan yang ditetapkan awal.
Akan tetapi apabila keuntungan yang didapat sedikit maka yang diberikan bisa
kurang dari yang ditetapkan diawal. Namun dikala usaha yang dijalankan nasabah
macet, maka langkah awal yang diambil oleh BPRS adalah memberikan
pembinaan-pembinaan kepada usaha tersebut.4
Hingga sampai saat ini BPRS Artha Surya Barokah mempunyai total
nasabah sebanyak 979 orang (Mei 2006), meliputi nasabah tabungan dan deposito
sebanyak 713 orang dan nasabah pembiayaan sebanyak 266 orang.5
Dan kali ini kita akan membahas sistem penghitungan pembiayaan
Musyarakah di BPRS Artha Surya Barokah, bapak. Alfianto Imam Santoso,
menerangkan lebih lanjut tentang hal ini dan mencontohkan salah satu transaksi
musyarakah.
4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfianto Imam Santoso, selaku marketing di BPRS Artha
Surya Barokah pada tanggal 2 Juni 2006. 5 Hasil Wawancara Dengan Saudari Retno Dewi Hariyani, selaku Teller BPRS Artha Surya
Barokah pada tanggal 2 Juni 2006
55
Contoh kasus :
Seorang nasabah (bapak. Hamzah) mengajukan pembiayaan musyarakah sebesar
Rp. 2.000.000,00 untuk menambah modal, mengingat bulan juni-juli merupakan
persiapan memasuki tahun ajaran baru bagi pelajar, ia berkeinginan untuk
membeli buku-buku sekolah sebagai modal usahanya. Oleh BPRS pembiayaan
tersebut disetujui dengan ketentuan nisbah bagi hasilnya 25%:75%. dalam
mengangsur pinjaman, Bapak Hamzah memilih sistem bulanan. Maka
penghitungan bagi hasil dan angsurannya adalah sebagai berikut :
LAPORAN RUGI LABA CUTE SHOP
PERIODE 28 FEBRUARI 2005
Pendapatan
Omzet 1 s.d. 28 Februari 2005 Rp. 2.848.650,00
Biaya-biaya
1. Biaya Pengadaan Barang Rp. 115.000,00
2. Biaya Angsuran BPRS Rp. 292.700,00
3. Biaya Konsinyasi Barang Rp. 1.220.025,00
4. Biaya Tenaga Kerja
Gaji Bulanan Rp. 210.000,00
Makan Siang Rp. 60.000,00+
Rp. 270.000,00
5. Biaya Sewa Toko (1/4. Rp. 10.000.000,00) Rp. 208.000,00
6. Biaya Telfon (1/4. Rp. 120.000,00) Rp. 30.000,00
56
7. Infak Rp. 60.000,00
8. Biaya Pemeliharaan
Sampah Rp. 10.000,00
Plastik Rp. 4.800,00
Rental Rp. 1.900,00
Foto kopi Rp. 2.800,00+
dan Double Tip
Rp. 19.000,00
9. Biaya Bagi Hasil Bazaar
Bazaar Buku Eka Rp. 7.000,00
Bazaar KKN Rp. 21.000,00+
Rp. 28.000,00
Total Biaya Rp. 2.243.225,00-
Laba Per Februari 2005 Rp. 605.425,00
Bagi Hasil BPRS
25 % (selisih Januari) + (selisih Februari)
25 % (RP. 170.790,00) + (Rp. 605.425,00 – Rp.601.865,00)
25 % (RP. 170.790,00) + (Rp.3.560)
25 % (Rp. 174.350,00
Rp. 43.588,00
Rp. 43.600,00
Cicilan Februari 2005
Rp. 250.000,00 + Rp. 43.600,00
Rp. 293.600,00
Oleh karena itu, setiap bulan bapak Hamzah membayar angsuran sebesar
Rp. 293.600,00
57
D. PROBLEMATIKA SISTEM MUSYARAKAH DIBPRS ARTHA SURYA
BAROKAH SEMARANG
Dalam mengimplementasikan sistem musyarakah dalam BPRS yang
merupakan lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip kemitraan (partnership)
dan kebersamaan. Pelaksanaan sistem musyarakah memiliki kendala-kendala
sebagai berikut:
1. Adapun lokasi unit usaha nasabah pembiayaan sulit untuk dijangkau oleh staff
BPRS.
2. Ketidak bersedianya nasabah untuk di survey
3. Kurangnya koordinasi antara BPRS dengan staff perbendaharaan, bila
angsuran yang dilakukan nasabah dengan cara potong gaji
4. Keterlambatan nasabah dalam mengangsur pembiayaan
5. Sulit untuk mengidentifikasi kejujuran nasabah sehingga seorang surveyor
harus aktif dalam kontrol nasabah
6. Jumlah staf BPRS masih sedikit sehingga dalam pelaksanaan musyarakah
dalam urusan manajemen yang seharusnya ditangani kedua belah pihak tidak
efektif.
Demikianlah sekilas gambaran hasil penelitian lapangan di BPRS dengan
didukung data dari kantor BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Dan
wawancara dengan AO, marketing dan teller BPRS Artha Surya Barokah.
58
top related