aspek hukum dalam keperawatan

Post on 20-Jan-2017

152 Views

Category:

Education

10 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

ASPEK HUKUM DALAM KEPERAWATAN

Oleh: Ns. YUNIKE S.Kep.,M.Kes

Mata Kuliah: Keperawatan ProfesionalProdi Keperawatan Lubuklinggau Poltekkes Kemenkes Palembang

Daftar Isi

1. Latar Belakang Perlunya Hukum2. Pengertian Hukum3. Fungsi Hukum4. Sifat Hukum5. Sumber Hukum6. Pembagian Hukum7. Tata Hukum Indonesia8. Hukum Kesehatan9. Sumber Hukum kesehatan

LATAR BELAKANG PERLUNYA HUKUM

• Manusia mahluk pribadi dn sosial• Manusia sbg pribadii mempunyai emosi,

nafsu dan ego, sosial tidak dapat hidup sendiri/bermasyarakat

• Hukum rimba• Tdk ada hukum, punah• Harmonis diatur oleh Peraturan dan norma

PEMGERTIAN HUKUM

1. Hukum didefinisikan sbg ugeran (norma) yang mengatur hubungan masyarakat

2. Hukum adalah Undang-undang, peraturan, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau ototritas

FUNGSI HUKUM

KEDUDUKAN SKN

Sistem KesehatanNasional / SKN

Sis PendidikanNas

Sis Perekonomiannas

dllSisHankamnas

SistemPenyelenggaraan

Negara

SUBSISTEM:1. Subsistem Upaya Kes

2. Subsistem Pembiayaan Kes3. Subsistem SDM Kes

4. Subsistem Obat / Perbekalan Kes5. Subsistem Pemberdayaan Masy

6. Subsistem Manajemen Kes

Sistem KesehatanDaerah / SKD

Sup

rasi

stem

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kes masy yg setinggi-tingginya.

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

• Upaya kesmas = – Kegiatan meningkatkan kes di masyarakat.– Promosi kesehatan, pemberantasan peny

menular, kes jiwa, penyehatan ling, dll.• Upaya kes perorangan =

– Kegiatan meningkatkan dan memulihkan kes perorangan.

– Promosi kes, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pemulihan kecacatan perorangan.

SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES

• = tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan sec terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesmas yang setinggi-tingginya.

SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES

• 3 unsur utama:– Penggalian dana (asuransi, pajak, bantuan

luar negeri)– Alokasi dana– Pembelanjaan dana

SUBSISTEM SDM KESEHATAN

• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan nakes sec terpadu dan saling mendukung, guna mencapai derajat kesmas setinggi-tingginya.

SUBSISTEM SDM KESEHATAN

• Nakes = semua org yang bekerja aktif dan profesional di bidang kes, baik yang memiliki pendidikan formal kes maupun tidak, yg untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kes.

SUBSISTEM SDM KESEHATAN

• Unsur utama = – Perencanaan nakes– Pendidikan dan pelatihan nakes– Pendayagunaan nakes

SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES

• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya yg menjamin ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kes sec terpadu dan saling mendukung dalam rangka mencapai derajat kes yg setinggi-tingginya.

SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES

• Unsur utama=– Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan

kes– Jaminan pemerataan obat dan perbekalan

kes– Jaminan mutu obat dan perbekalan kes

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY

• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masy umum di bidang kes sec terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesmas yg setinggi tingginya.

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY

• unsur utama=– Pemberdayaan perorangan PHBS untuk

individu– Pemberdayaan kelompok dan masy umum

kelompok di masy termasuk swasta

SUBSISTEM MANAJEMEN KES

• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya administrasi kes yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan iptek, serta pengaturan hukum kes secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kes yang setinggi-tingginya.

SUBSISTEM MANAJEMEN KES

• Unsur utama=– Administrasi kesehatan– Informasi kesehatan– Iptek kesehatan– Hukum kesehatan

Penyelenggaraaan SKN

• Pelaku:– Masyarakat toma, LSM, media, org profesi,

akademisi, masy umum.– Pemerintah pusat, prov, kab/kota– Badan legislatif pusat dan daerah– Badan yudikatif menegakkan hukum dan

peraturan

Terima Kasih

top related