aspek hukum perkreditan (officer)

ASPEK HUKUMPERKREDITAN

Disajikan untuk :Pelatihan Operasional Perbankan Bagi

Officer

2

ALUR KREDITPermohonan KreditNasabah Peminjam

Analisa

Ditolak

Disetujui (SKK)

SP3K Perjanjian Kredit Pengikatan Agunan

Adm Kredit

Review :- Credit Reviewer- Business Legal

Komite KreditFilling Berkas KreditPencairan

Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit

3

Bank hanya memberikan kredit berdasarkan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis

Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap & memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank

Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit

SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR/1995

4

Proses review dokumen kredito Kelengkapan dokumeno Keabsahan dokumeno Masa berlaku dokumeno Kebenaran isio Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan

Dokumen Persyaratan

Kredit

Dokumen Analisa Kredit

Proses review dokumen kredito Kelengkapan dokumeno Keabsahan dokumeno Masa berlaku dokumeno Kebenaran isio Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan

Dokumen Pengikatan

5

DOKUMEN PERSYARATAN KREDIT

Identitas calon debitur, berupa :

Perseorangan

KTP Kartu Keluarga Akta Nikah Paspor NPWP Surat Keterangan Pegawai

Bukti sumber penghasilan, berupa: Slip Gaji/Surat

Keterangan Penghasilan Rekening Giro/Tabungan

Perijinan dan legalitas usaha serta persyaratan lainnya, berupa :

Badan Usaha

Akta Pendirian Identitas para Pesero SIUP, IUI, TDP, SITU, HO,

dsb Amdal Perijinan lainnya dari

instansi berwenang NPWP Laporan Keuangan SPT (Pajak)

6

DOKUMEN AGUNAN

KTP pemilik Akta Nikah SHM/SHGB/SHGU/AJB/

SIPK/Akta Hibah, dsb. STTS PBB IMB

Tanah Bangunan Kendaraan

KTP pemilik Akta Nikah BPKB, STNK

Mesin

Kuitansi Pembelian Faktur pajak

7

ANALISA ASPEK HUKUM

On desk reviewo Masa berlaku dokumeno Kelengkapan dokumeno Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan

Cross checko Dokumen aslio Instansi terkait

8

SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN

Pasal 1320 KUH Perdata

Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya;

Kecakapan utk membuat suatu perikatan;

Suatu hal (objek) tertentu;

Suatu sebab yg diperkenankan

9

“... adalah pendukung hak dan kewajiban”

SUBYEK HUKUM

CALON DEBITUR

CAKAP & WENANG

SUBJEK HUKUM

PERORANGAN

11

Cakap hukum melakukan perjanjian sesuai pasal 1330 KUH Perdata :

Telah Dewasa;Tidak ditaruh dibawah

pengampuan (karena boros, sakit jiwa, gelap mata)

12

DEWASA

KUH Perdata Pasal 330

Min. usia 21 thn & sdh menikah

KUH PidanaPasal 45

Min. usia 16 tahun

UU PerkawinanPasal 50 Ayat (1)

Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada di bawah kekuasaan wali.

Undang-UndangPerlindungan Anak

Anak adalah seseorang yg belum berusia 18 thn, termasuk anak dalam kandungan

13

Orang Cakap/tdk Perkawinan Pasal 31 & 36 UUPer Status Anak Pasal 43 UUPer Kekuasaan Orang Tua Pengampuan Harta kekayaan

Bawaan/gonogini Perjanjian Kawin Pemisahan

harta Wasiat Pasal 932 – 940 KUHPer Warisan Pasal 832 KUHPer, QS. An-Nisa’

12

Yang Perlu diperhatikan

14

Dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dlm melaksanakan hak-haknya

Menikah / belum ?

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”

SUBJEK HUKUM

BADAN USAHA

16

Badan usaha : badan / lembaga bentukan manusia yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban (hukum) seperti manusia.

Diwakili oleh pihak/ sponsor yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan AD/ ART badan usaha tersebut (person atau sponsor ini harus juga cakap sesuai pasal 1330 KUH Perdata)

Bukan Badan Hukum

Badan Hukum

17

Badan Huku

m

Bukan Badan Huku

mVS

Ada pemisahan harta kekayaan pribadi dgn perusahaan

Dapat dituntut / melakukan penuntutan di muka pengadilan

Tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi

Tidak dapat dituntut / melakukan penuntutan di muka pengadilan

Perseroan Komanditer Pasal 19 –

21 KUH Dagang

18

BADAN USAHA BUKAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Persekutuan Perdata Pasal 1618 – 1652KUH Perdata

Persekutuan Firma Pasal 16 – 35

KUH Dagang

19

BADAN USAHA BUKAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Perseroan Terbatas (UU No. 40 / 2007)

Koperasi (UU No. 17 / 2012)

Yayasan (UU No. 28 / 2004 perubahan atas UU No 16 / 2001)

20

Perseroan Terbatas (PT)(Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 / 2007)

“...Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang Undang ini serta peraturan pelaksananya ( Ps 1 (1) UUPT 40/07)

Pendiriannya harus melalui akta notaris &mendapat pengesahan Kemenhukham

21

Anggaran Dasar (AD) ”PT”

Legal name Kedudukan hukum (domisili) Susunan kepengurusan Susunan modal Kegiatan usaha Memuat identifikasi perbuatan hukum (tugas & wewenang)

Komisaris dan/atau Direksi :

Melaksanakan Kepengurusan

Melakukan Kerjasama

Melakukan Kontrak Manajemen

Meminjam ke Bank/Kreditur

Menjaminkan dan atau Mengagunkan Aset Perusahaan

Melepaskan Hak

Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (Avalist)

22

Tanggung jawab Pemegang Saham perseroan akan menjadi tidak terbatas, apabila :1. Persyaratan badan hukum belum dipenuhi2. Ada itikad buruk pemegang saham3. Pemegang saham terlibat PMH perseroan4. Pemegang saham menggunakan harta

perseroan shg tak cukup bayar hutang

23

Perubahan “AD”

Perubahan Materil / Pokok, HARUS mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM :

Perubahan Nama dan atau tempat kedudukan Perseroan Perubahan Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha perseroan Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Perubahan Besarnya Modal Dasar Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor, dan atau Perubahan Status Perseroan Tertutup menjadi Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan AD tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menteri

Perubahan lain, CUKUP diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan AD tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan penerimaan perubahan AD oleh MenteriPerubahan AD dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak RUPS harus dinyatakan dalam Akta Notaris

24

Informasi & Legalitas UsahaINFORMASI PENTING PERUSAHAAN :

Anggaran Dasar (AD) dan Berita Acara RUPS-T/LB berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dan yang masih berlaku,

Daftar dan Susunan Pemegang Saham yang terakhir dan yang masih berlaku

Daftar dan Susunan Pengurus yang terakhir dan yang masih berlaku

Identitas diri Pengurus / Pemegang Saham / pihak ketiga yang terkait

Akta dibuat secara Notariil dalam Bahasa Indonesia

Pengesahan / Pelaporan dari / kepada Menteri Hukum dan HAM

Pendaftaran di Departemen Perdagangan

Pengumuman di Lembaran Berita Negara

Cek

25

• Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

• Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

• Didirikan dgn akte pendirian koperasi (standar akta di Kanwil Departemen Koperasi)

• Berbadan hukum setelah disahkan Departemen Koperasi dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

• Rapat Anggota = kekuasaan tertinggi • Struktur Organisasi : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas

Badan Hukum Koperasi(UU No. 25 Th 1992)

26

• Yayasan : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

• Struktur Organisasi : Pembina, Pengurus dan Pengawas• Yayasan dinyatakan sah berbadan hukum jika didirikan dengan akta

otentik, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI

• Yayasan yang s.d 6 Oktober 2008 (3 tahun sejak berlakunya UU No. 28 Th 2004) belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan belum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka akibat hukumnya adalah : tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepannya dan “Yayasan” tersebut dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan atas permintaan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Badan Hukum YayasanPasal 1 Ayat (1) UU No. 16 / 2001

Keterangan PT CV / Fa Koperasi Yayasan

Badan Hukum Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKum Dan Ham dan Diumumkan dalam BN RI

Terdaftar (Bukan Badan Hukum) Akta Pendirian Notariil didaftarkan ke PN Setempat

Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKop Dan UKM dan Diumumkan dalam BN RI

Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKum Dan Ham dan Diumumkan dalam BN RI

Tanggung Jawab Pemilik

Terbatas Pada Saham Yang Dimilikinya

Sampai Dengan Harta Pribadi (tidak ada pemisahan Harta Kekayaan)



Tanggung Jawab Pengurus

Berdasarkan Asas Fiduciary Duty

Tidak Berdasarkan Asas Fiduciary Duty



28

• Sesuai dengan aslinya

• Perijinan dikeluarkan oleh Instansi yang Berwenang

• Nomor & Jangka Waktu Berlakunya

1. Identitas Pengurus

2. Akta Pendirian berikut perubahannya

3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

4. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) Surat Keterangan Domisili Perusahaan bukan Ijin Usaha.

5. IUI (Ijin Usaha Industri)

6. TDI (Tanda Daftar Industri)

7. TDR / TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

8. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

9. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

10. Ijin / Rekomendasi Instansi berwenang, seperti BKPM

Cek

DATA PEMOHON PERUSAHAAN

29PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

Permasalahan Dalam Pemberian Kredit

30

Kelemahan Penilaian Agunan Kredit

• Penilaian agunan terlalu tinggi ,data tidak valid misal data pembanding tidak valid, SKDC tidak di konfirmasi ulang terhadap lingkungannya

• Penilaian agunan di Mark Up• Tidak dilakukan kunjungan lapangan, dibuat BATJ tetapi tidak

dilakukan penilaian agunan terbaru (copy paste) seperti kredit lama• Tidak pernah dilakukan pengukuran • Foto agunan dan denah agunan tidak lengkap• Penilaian agunan diluar wilayah kerja tidak meminta bantuan

cabang setempat• Bukti kepemilikan tidak di cek ulang misal Letterc, Girik, AJB

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

31

Pembuatan Perjanjian Kredit

• TIDAK MENGGUNAKAN FORMAT PK YG TELAH DITETAPKAN

• KOMPARISI TIDAK LENGKAP• KEWENANGAN ADA YG BERDASARKAN SURAT

KUASA ADA JUGA YANG BDS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

• PENCANTUMAN CLAUSULA DALAM PK


32

Pembuatan Perjanjian Kredit

• Pengisian PK ( bunga , jangka waktu, denda keterlambatan, provisi serta denda pelunasan dipercepat) yang tidak sesuai

• Halaman PK masih ada yg tidak ditanda tangani/di paraf debitur

• Penomoran PK tidak diisi• Pembuatan PK notaris tidak lengkap ada pasal

pasal yang hilang (tidak dilakukan pengecekan ulang oleh petugas )


33

Kelemahan Dalam Pembuatan PK

• Notaris salah mencantumkan agunan• APHT menunjuk pada PK yang tidak tepat• Pengikatan agunan tidak sesuai SP3K• Nilai pengikatan tidak sesuai dengan volume

kredit dalam SP3K• Buku register sebagai alat kontrol belum

digunakan secara optimal ( padahal sebagai alat bukti dan apabila terjadi penggantian petugas ) segalanya ingin secara komputerisasi


34

Kekurangan Administrasi Kredit

1. Tidak ditemukan Compliance sheet untuk kredit diatas Rp. 50 juta.

2. Ketidaktepatan pengisian formulir permohonan kredit dan persyaratan permohonan kredit.

3. Terdapat selisih pembukuan antara neraca rekening administratif dengan daftar nominatif pada pengelolaan kredit hapus buku (kredit PH).

4. Terdapat kesalahan pada proses realisasi pada system core banking dimana penentuan loan type tidak sesuai keputusan kredit.

5. Belum ditandatanganinya surat kuasa pendebetan rekening oleh pemimpin KCP.


35


6. Kurang optimalnya monitoring proses balik nama maupun sertifikasi serta pengikatan hak tanggunan atas agunan mengingat proses tersebut telah berjalan melebihi 6 bulan sejak pengajuan kepada notaris.

7. Bukti pembayaran premi asuransi dan polis asuransi tidak ditemukan di dalam berkas kredit.

8. Terdapat kesalahan isi klausal dalam perjanjian kredit notaril, diantaranya kesalahan nominal plafond kredit, jangka waktu kredit dan suku bunga akibat kurangnya ketelitian petugas admin kredit.


36

Kekurangan Administrasi Kredit9. Proses monitoring pencairan kredit investasi

tujuan pembangunan tidak dilengkapi dengan berkas administrasi memadai.

10. Bukti-bukti pendukung bahasan analisa kredit tidak terdokumentasi dengan baik sehingga pembuktian terhadap hasil perhitungan akseptasi penghasilan debitur diragukan kebenarannya.


37


11. Terdapat agunan kredit dengan kriteria insurable dan berubungan dengan kelangsungan usaha debitur serta memiliki sifat mudah terbakar dan mudah rusak tidak dicover dengan asuransi kebakaran.

12. Tidak dilakukannya verifikasi terhadap dokumen oleh petugas secara konsisten dengan membubuhkan stempel “Sesuai Dengan Asli” dan paraf atau tanda tangan petugas.

13. Tidak ditemukannya form monitoring kredit dalam berkas, baik monitoring penggunaan fasilitas kredit setelah pencairan maupun monitoring berkala.


38


14. Pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban debitur dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit.

15. Terdapat persyaratan SKK untuk pencairan kredit yang belum dipenuhi.

16. Terdapat persyaratan dalam persetujuan asuransi belum dipenuhi cabang.

17. Tidak terdapat bukti dokumentasi berupa foto pada saat akad kredit.

18. Terdapat kesalahan dalam penentuan biaya administrasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan.

19. Adanya perbedaan penetapan tingkat suku bunga antara SKK kantor pusat dan cabang


SEKIANTERIMA KASIH

aspek hukum perkreditan (officer)

Documents