ASPEK HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Disusun oleh :

Dicky Taruna11-2013-279Maitri Kalyani11-2013-054Jeffryandi Parulian Hutabarat1061050110Agnes Meyta Arpinda Tampubolon1061050109Erra Valentina Hung09101020Faradilla Wirda Kusuma09101023ASPEK HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Dosen Penguji : dr. Santosa , Sp.F. MMKesResiden Pembimbing : dr. Juliaike Haryanto

KEPANITERAAN KLINIKBAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGALRUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANGPERIODE 15 JUNI 11 JULI 2015

Latar BelakangTidak Memiliki Anak

2

RUMUSAN MASALAHApa yang dimaksud dengan adopsi?Apa perbedaan antara pengangkatan anak dan adopsi?Apa dasar kebutuhan anak? Bagaimana upaya negara serta aspek legal dalam melindungi anak-anak di negara ini?Bagaimana prosedur adopsi?

TUJUAN PENULISANMengerti tentang apa yang dimaksud dengan adopsiMengetahui perbedaan antara pengangkatan anak dan adopsi.Mengetahui dasar kebutuhan anak.Dapat menjelaskan upaya negara serta aspek legal dalam melindungi anak-anak di negara ini.Mengetahui prosedur dan cara mengurus perijinan adopsi anak.

Manfaat PenulisanBagi MahasiswaMeningkatkan kemampuan dan penalaran dalam penyusunan dan penulisan suatu referat dari beberapa sumber dan teknik penulisan.Menambah pengetahuan tentang aspek legal dalam kasus pengangkatan anak.

Bagi MasyarakatMemberi informasi mengenai prosedur pengangkatan anak Memberi informasi mengenai hukum dan undang-undang perlindungan anak.

Definisi Adopsi

PerbedaanPengangkatan Anak(Adopsi)Anak AngkatAkte kelahiranPengurusan Pengangkatan anakTetap menggunakan akte dari orangtua asliSyarat pengambilan anakSyarat-syarat pengangkatan anakPersetujuan dua belah pihakAhli warisDapat menjadi ahli warisDapat menjadi ahli warisPerbedaanSejarahDi Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Adopsi telah dilakukan sejak pemerintahan Hindia-Belanda, maka dibuatlah peraturan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama Staatsblad pada Tahun 1917

Angka kejadian AdopsiSyarat dan Ketentuan Adopsi

Cara Pengurusan Perijinan AdopsiSumber : www.sayapibujakarta.orgPengangkatan AnakCalon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandungCalon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri

11Kebutuhan Dasar AnakPemberian stimulasi (asah)Emosi dan kasih sayang (asih)Fisik-biologis (asuh)

Suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang;Petitum Permohonan harus tunggal;Permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk PenetapanPermohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan Putusan Pengesahan Pengangkatan Anak.

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

Menurut Peraturan PerUndang-undanganDalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan adopsi Pihak yang mengajukan adopsiPasangan Suami IstriOrang tua tunggal Tata cara mengadopsiIsi PermohonanYang dilarang dalam permohonanPencatatan di kantor Catatan SipilAkibat hukum pengangkatan anak

Hukum IslamDalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di IndonesiaProsedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, Di daerah Rejang mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri disebut mulang jurai Suku Mayan Siung Dayak disebut ngukup anak. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.

Hukum AdatContoh Kasus (Angeline)Seorang bayi berusia tiga hari lahir dari sepasang suami istri yang kurang mampu, yang kemudian diangkat oleh seorang wanita yang mau membiayai biaya persalinan dan biaya kesehatan ibu bayi tersebut. Menurut kesepakatan, pasangan ini harus mengikhlaskan anak mereka untuk diadopsi oleh wanita yang menolong biaya persalinan.Proses adopsi dilakukan oleh notaris untuk melakukan kesepakatan dalam Akta Pengakuan Pengangkatan Anak. Dimana akta ini merupakan kesepakatan awal sebelum dilakukan proses selanjutnya, namun ternyata proses selanjutnya itu yang tidak ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.

Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang- undanganMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 butir satu dan dua telah dibedakan antara pengangkatan anak dan adopsi. Sebagai calon orang tua anak, harus memperhatikan kebutuhan dasar anak seperti asah, asih dan asuh. Peraturan Pengangkatan Anak telah diatur sejak jaman pemerintahan hindia-belanda ( Staatblaad 1917 no.129 )Pengurusan perijinan pengangkatan anak dapat diurus dengan membuat surat permohonan adopsi diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/KotaKesimpulanSaranPemerintah seharusnya membentuk suatu peraturan dalam bentuk undang-undang yang jelas mengatur mengenai pengangkatan anak yang bersifat nasional, Tetapi tidak mengenyampingkan hukum ada yang masih berlaku di dalam masyarakat. Perlunya sosialisasi yang lebih dari Pemerintah mengenai pengangkatan anak sehingga tercapainya terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Untuk pasangan suami isteri atau calon orang tua angkat yang mengangkat anak, khususnya yang melakukan pengangkatan anak secara langsung, hendaknya perlu melakukan pengesahan pengangkatan anak yang melalui penetapan di Pengadilan, tidak hanya melalui Kantor Catatan Sipil saja, ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat dikemudian hari dan untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

Terimakasih