artikel pkn hak asasi manusia
Post on 05-Jan-2016
245 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ARTIKEL PELANGGARAN HAM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(MKDU 4111)
PROGRAM STUDI S1 PGSD
Disusun Oleh :
LENI DWI ANGGRAINI
824692163
KELOMPOK BELAJAR GENTENG A
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ – JEMBER
2015.2
i
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang
mana telah melimpahkan kekuatan untuk kami semua, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan artikel ini.
Kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam
penyusunan artikel ini. Artikel ini kami susun berdasarkan tugas dari mata kuliah PKN
yang berjudul “HAK ASASI MANUSIA”. Penyusunan artikel ini salah satunya bertujuan
memberi informasi kepada para mahasiswa.
Akhir kata, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya para
mahasiswa. Penyusun juga meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyusunan
artikel ini.
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. iii
ISI ARTIKEL ............................................................................................................................................... 1
1. Definisi dan Pengertian HAM .............................................................................................. 1
2. Perkembangan Pemikiran HAM ......................................................................................... 2
3. Perkembangan Pemikiran HAM Dunia ........................................................................... 3
4. Pekembangan pemikiran HAM di Indonesia ................................................................ 3
5. Macam-macam Hak Asasi Manusia .................................................................................. 9
6. Contoh Pelanggaran – Pelanggaran Ham ....................................................................... 11
PENUTUP .................................................................................................................................................... 19
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................................. 20
iii
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1. Definisi dan pengertian HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Pengertian HAM menurut UDHR sering dinilai masih pada tahap Generasi 1
Konsep HAM, yaitu isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik. Sedangkan jika
memperhatikan pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 di atas, tampak
mengandung visi filsafati dan visi yuridis konstitusional. Kemudian pengertian HAM
meurut visi politik dapat diidentikan dengan pendekatan structural, karena
keduanya lebih menonjolkan pengertian HAM dalam kehidupan sehari-hari yang
cenderung banyak pelanggaran.
Memperhatikan berbagai pengertian /konsep/definisi hak asasi tersebutdi
atas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat (inheren) pada
setiap orang yang merupakan karunia dari Tuhan YME, bukan pemberian Negara,
pemerintah dan atau orang lain. Kewajiban dan tidak boleh dihilangkan atau
dihapus oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena kebutuhan dasar manusia
dimanapun pada hakekatnya sama seperti hak atas hidup,, bebas mengeluarkan
pikirannya, bebas dari rasa takut, tidak ingin dieksploitasi, hidup bahagia dan lain-
lain, maka HAM merupakan sesuatu yang bersifat Universal.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu :
• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
• HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi
atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah
Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur
Fakih, 2003).
1
2. Perkembangan Pemikiran HAM
Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada
bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang
hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II,
totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk
menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga
hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi
kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi
manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan
sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi
dan hak politik.
Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga
menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan
hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan
pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga
juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak
ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan
hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak
hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant
dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan
menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan
rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan
kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan
sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-
negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi
manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and
Government.
2
3. Perkembangan pemikiran HAM Dunia
1. Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di
kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat
pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang
menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang
dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung
jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
2. The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu.
Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya,
sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
3. The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi
Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat
dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan
tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,
artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak
dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
4. The four freedom
Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya,
hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha
mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak
kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan,
sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk
melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).
4. Pekembangan pemikiran HAM di Indonesia
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada
Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan
perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
3
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3
UUD dalam 4 periode, yaitu :
1) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi
Republik Indonesia Serikat
3) Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
Pasal-pasal Hak Asasi Manusia :
- Pasal 1.
Semua orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan
rights.Merekadikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama
lain dalam semangat persaudaraan.
- Pasal 2.
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yangtermaktub di
dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras,warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asalnasional atau sosial, hak
milik, kelahiran atau status lainnya. Selain itu, tidakada perbedaan harus
dilakukan atas dasar politik, berhubung dgn hukum ataustatus internasional
negara atau wilayah yang dimiliki oleh seseorang, baikbersifat independen, trust,
non-self-pemimpin yang lain atau di bawah batasankedaulatan.
- Pasal 3.
Setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan individu.
- Pasal 4.
Tidak seorang pun akan diselenggarakan di perbudakan atau
diperhambakan,perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala
bentuk.
- Pasal 5.
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, ganas
atauperlakuan atau hukuman menghinakan.
- Pasal 6.
Setiap orang berhak atas pengakuan di mana-mana sebagai orang di
depanhukum.
4
- Pasal 7.
Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi sama
untukperlindungan hukum. Semua berhak atas itu.
- Pasal 8.
Setiap orang perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi
yangmelanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah
padadiskriminasi semacam berhak atas bantuan yang efektif dari
pengadilannasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar
yangdiberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.
- Pasal 9.
Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang penangkapan, penahanan
ataupembuangan.
- Pasal 10.
Setiap orang berhak penuh untuk kesetaraan yang adil dan terbuka
olehpengadilan yang independen dan imparsial hakim, dalam menetapkan hak
dankewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang
dijatuhkankepadanya.
- Pasal 11.
(1) Setiap orang yang dituntut dengan hukuman pelanggaran berhak
untukdisangka bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum
dalamsuatu pengadilan di mana dia memiliki semua jaminan yang
diperlukanuntuk pembelaannya.
(2) Tidak seorang pun akan diselenggarakan bersalah atas pelanggaranhukuman
pada setiap perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatupelanggaran
hukuman, di bawah undang-undang nasional atauinternasional, ketika perbuatan
tersebut dilakukan. Juga tidak yang akandikenakan hukuman berat dari salah
satu yang telah berlaku pada saathukuman pelanggaran tersebut dilakukan.
- Pasal 12.
Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang gangguan dengan
pribadinya,keluarganya, rumah atau korespondensi, atau serangan ke
ataskehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak
mendapatperlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.
5
- Pasal 13.
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-
batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk
negerinyasendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
- Pasal 14.
(1) Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara-negara laindari
pengejaran.
(2) Ha ini tidak berlaku untuk kasus penuntutan yang benar-benar timbulkarena
kejahatan non-politik atau perbuatan-perbuatan yang bertentangandengan
tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Pasal 15.
(1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his negaraannyaatau
ditolak hak untuk mengubah kewarganegaraan itu.
- Pasal 16.
(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi
kebangsaan,kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk
membentuk keluarga. Mereka berhak memperoleh hak yang sama seperti
perkawinan,selama perkawinan dan pada saat perceraian.
(2) Pernikahan akan memasuki hanya dengan bebas dan persetujuan penuholeh
kedua mempelai.
(3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan
berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
- Pasal 17.
(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-
samadengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his property.
- Pasal 18.
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak
initermasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaan,
dankebebasan, baik sendiri maupun dengan orang lain dan masyarakat umum
atauswasta, untuk nyata nya agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek,
ibadah dan ketaatan.
6
- Pasal 19.
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat;hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan
untukmencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui
mediaapapun dan berapapun frontiers.
- Pasal 20.
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secaradamai.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.
- Pasal 21.
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya,
secaralangsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam
jabatan pemerintahan negerinya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; ini
harusdinyatakan dalam pemilihan berkala dan asli yang harus oleh universal
dankesetaraan hak dan harus dilaksanakan oleh rahasia suara atau setaragratis
voting prosedur.
- Pasal 22.
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial danberhak
melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dankerjasama
internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumberkekayaan dari
setiap Negara, dari ekonomi, sosial dan budaya sangatdiperlukan untuk hak
martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.
- Pasal 23.
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilihpekerjaan,
dan hanya untuk kondisi baik, dan berhak atas perlindungan daripengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang samauntuk
pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang
adildan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu
kehidupanyang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu, dengan
caralain dengan perlindungan sosial.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerjauntuk
melindungi kepentingannya.
7
- Pasal 24.
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk jam kerja dan hari
liburberkala, dengan menerima upah.
- Pasal 25.
(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan
dankesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan,
pakaian,perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial
yangdiperlukan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit,
cacat,menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan
matapencarian yang lain keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
(2) ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan. Semua
anak,baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus
mendapatperlindungan sosial yang sama.
- Pasal 26.
(1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis,setidak-
tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar.Pendidikan rendah
harus diwajibkan. Teknis dan profesional pendidikanharus dibuat tersedia secara
umum dan pendidikan tinggi harus secara adildapat diakses oleh semua orang,
berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan penuh manusia
dengankepribadian dan memperkuat hak asasi manusia dan
kebebasanfundamental. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,
toleransidan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun
agama,serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa
untukmemelihara perdamaian.
(3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang
akandiberikan kepada anak-anak mereka.
- Pasal 27.
(1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam
kehidupankebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian
danberbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya
(2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas kepentingan-
kepentinganmoril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari ilmiah,
kesusasteraanatau artistik produksi yang dia adalah penulis.
8
- Pasal 28.
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak
dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini
dapatdilaksanakan sepenuhnya.
- Pasal 29.
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana sajayang
kosong dan penuh pengembangan pribadinya adalah mungkin.
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap
orangharus tunduk hanya seperti itu karena keterbatasan yang ditentukan
olehundang-undang semata-mata untuk tujuan pengamanan karena
pengakuandan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan
tentusaja memenuhi persyaratan moralitas , ketertiban umum dan
kesejahteraanumum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
(3) Hak-hak dan kebebasan Mei sama sekali tidak dapat
dilaksanakanbertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Pasal 30.
Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan
sesuatuNegara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam
kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk pemusnahan
atas hakdan kebebasan-kebebasan yang tercantum di sini.
5. Macam-macam Hak Asasi Manusia
1) Hak Asasi Negatif atau Liberal.
Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh liberalisme danpada
hakekatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap
campurtangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak asasi ini
didasarkan padakebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan
oleh karena itu jugadisebut hak - hak kebebasan (liberal). Sedangkan dikatakan
negatif, karenaprinsip yang dianutnya bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak
boleh dicampur pihak luar. Kehidupan pribadi merupakan otonomi setiap orang
yang harusdihormati. Otonomi ini merupakan kedaulatan atasinya sendiri
merupakan dasarsegala usaha lain, maka hak asasi negatif ini tetap merupakan
inti hak asasimanusia. .Macam -macam hak asasi manusia negatif antara lain :
hak atas hidup.
9
hak keutuhan jasmani.
kebebasan bergerak.
kebebasan untuk memilih jodoh.
perlindungan terhadap hak milik.
hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri.
hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal.kebebasan beragama.
kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan
serupa orang lain,
kebebasan berpikir.
kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.
hak untuk tidak ditahan secara sewenang - wenang.
Dasar hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntutagar
rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawahkekuasaan
rakyat.
Hak ini disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusiauntuk
ikut menentukan arah perkembangan masyarakat/ negaranya. Yang termasuk
hak asasi aktif. antara lain :
a. hak untuk memilih wakil dalarn badan pembuat undang-undang
b. hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah
c. hak untuk menyatakan pendapat
d. hak atas kebebasan pers
e. hak untuk membentuk perkumpulan politik.
2) Hak Asasi Aktif atau Demokratis
Kalau hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusanpribadi
manusia, maka sebaliknya hak - hak positif justru menuntut prestasi-prestasi
tertentu dari negara.
3) Hak Asasi Positif
Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukantujuan pada
dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakandan dipelihara
oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu (pelayanan
publik). Oleh karena itu tidak boleh ada anggota masyarakatyang tidak
mendapat pelayanan itu hanya karena ia terlaiu miskin untukmembayar
biayanya. Yang termasuk hak asasi positif antara lain :
10
• hak atas perlindungan hukum (misalnya : hak atas perlakuan yang sama
didepan hukum. hak atas keadilan)
• hak warga masyarakat atas kewarganegaraan.
4) Hak Asasi Sosial
Hak asasi sosial ini merupakan paham tentang kewajiban negara
untukmenjamin hasil kerja kaum buruh yang wajar dan merupakan hasil
kesadarankaum borjuis melawan kaum buruh. Hak asasi sosial
mencerminkankesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian
yang adildari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang
wajardari hasil nilai ekonomis. Hak ini hars dijamin dengan tindakan negara.
Yang termasuk hak asasi sosial antara lain :
a. hak atas jaminan sosial
b. hak atas pekerjaan
c. hak membentuk serikat kerja
d. hak atas pendidikan
e. hak ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakatnya.
6. CONTOH PELANGGARAN – PELANGGARAN HAM
1. PELANGGARAN HAM OLEH TNI
umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana
(dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang
kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa
pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.
2. KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI MALUKU
Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah
berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara
100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau
Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman
dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang
lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi
aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan
operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada
indikasi tentara dan masyarakat biasa)
11
Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta
pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan
swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan
membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana
kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau
bom di sekitar kota.
Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang
luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah
hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah
menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.
Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya
penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak
konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di
masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada
pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat
Sipil dicabut.
Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan
kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses
penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini.
Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan
saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak
ketiga yang menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan
kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat
tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan
membuat antisipasi sendiri.
Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen),
masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam
kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal
dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah
yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil
masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi
penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur
distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen
12
tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa –
penguasa ekonomi baru pasca konflik.
Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak
langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk
mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif
Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah
menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu
masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan
oleh NGO).
Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter
dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus
diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak
berfungsi.
Belum ada media informasi yang dianggap independent oleh kedua pihak, yang
diberitakan oleh media cetak masih dominan berita untuk kepentingan
kawasannya (sesuai lokasi media), ada media yang selama ini melakukan banyak
provokasi tidak pernah ditindak oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah (radio yang
selama ini digunakan oleh Laskar Jihad (radio SPMM/Suara Pembaruan Muslim
Maluku).
3. PELANGGARAN HAM ATAS NAMA AGAMA
Kita memiliki banyak sejarah gelap agamawi, entah itu dari kalangan gereja
Protestan maupun gereja Katolik, entah dari aliran lainnya. Bahwa kadang justru
dengan simbol agamawi, kita melupakan kasih, yaitu kasih yang menjadi ‘atribut’
Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal ini dicatat dalam buku sejarah dan beberapa
kali kisah-kisah tentang kekejaman gereja difilmkan. Salah satu contohnya dalam
film The Scarlet Letter, film tentang hyprocricy Gereja Potestan yang
‘menghakimi’ seorang pezinah dan kelompok-kelompok yang dianggap bidat,
adalagi filmThe Magdalene Sisters, juga film A Song for A Raggy Boy, The
Headman, “The Name of the Rose” , dan masih banyak lainnya. Kini, telah hadir
film yang lumayan baru, yang diproduksi oleh Saul Zaentz dan disutradarai oleh
Milos Forman, dua nama ini cukup memberi jaminan bahwa film yang dibuat
mereka selalu bagus yaitu film GOYA’s GOST.
Mungkin saja film GOYA’s GOST ini akan membuat ‘marah’ sebagian
kelompok, namun apa yang dikemukakan oleh Zaentz dan Forman, sebagaimana
13
kekejaman “Inkuisisi” telah tercatat dalam sejarah hitam Gereja. Kisah-kisah
kekejamannya juga terekam dalam lukisan-lukisan karya Seniman Spanyol
Francisco Goya (1746–1828 ), yang menjadi tokoh sentral dari film GOYA’s GOST
ini.
Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama,
berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan
kemanusiaan (crimes against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama
apapun. Atas nama ‘agama yang suci’ mereka melakukan ‘pelecehan yang tidak
suci’ kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir
ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama
melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya
menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice
menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan
kelompok ‘Al-Qaeda’. Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai ‘polisi dunia’ sering
memakai ‘isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda’ untuk melancarkan macam-
macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-
negara lain yang disinyalir ‘ada terorisnya’. Namun kehadiran pasukan AS dan
sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS
dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun
pasukan mereka babak-belur dalam ‘perang-kota’, ini mengingatkan kembali
sejarah buruk, dimana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam.
Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya,
Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih
mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam
posisi yang sulit : menuruti tuntutan dalam negeri ataukah menuruti tuan Bush.
Memang kita akui banyak kebrutalan yang dilakukan oleh para teroris
kalangan Islam Fundamentalis, contoh Bom Bali dan sejenisnya di seluruh dunia.
Tapi tidak menutup kemungkinan Presiden Amerika Serikat, George Bush adalah
juga seorang ‘Fundamenalis’ dalam ‘Agama’ yang dianutnya, karena gaya Bush
yang sering ‘secara implisit’ terbaca dimana ia menempakan dirinya sebagai
penganut Kristiani yang memerangi terorisme dari para teroris Muslim
Fundamentalis. Tentu saja apa-apa yang mengandung “fundamentalis” entah itu
Islam/ Kristen/ agama yang lain, bermakna tidak baik.
14
Sebelumnya, ditengah-tengah ‘isu anti terorisme (Islam)’, sutradara Inggris,
Ridley Scott memproduksi film The Kingdom of Heaven, barangkali bisa juga
digunakan untuk menyindir Presiden Bush yang sering menggunakan
kata“crusades” dalam pidatonya. Film The Kingdom of Heaven adalah sebuah
‘otokritik’ bagi Kekristenan, dan sajian ‘ironisme’ dari ajaran Kristus yang penuh
kasih. Bahwa perang Salib yang telah terjadi selama 4 abad itu bukanlah suatu
kesaksian yang baik, tetapi lebih merupakan sejarah hitam.
Dibawah ini review dari sebuah film, tentang kejahatan dibawah payung
Agama, bukan berniat melecehkan suatu Agama/ Aliran tertentu, melainkan
sebagai perenungan apakah perlakuan seseorang melawan/menindas orang lain
yang tidak ‘seagama’ itu tujuannya membela Allah? membela tradisi? membela
doktrin, ataukah membela diri sendiri?
4. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM
Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelangg`ran
HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan
majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya
besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau
hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang
dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau
tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan
tersebut adalah sebagai berikut ini.
Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena
dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37
(untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM
hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan
subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa.
Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3
tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares.
Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim
ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah
apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat
hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia
dibebaskan dari segala tuduhan.
15
Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan
keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus
pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh
hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang
mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor
Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi
kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar
1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan
tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua
dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
5. Kontroversi G30S
Di antara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa
G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan
terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.
Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1
Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya
sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah kasus ini selesai,” jelasnya.
Persoalan muncul ketika KKR mencoba menyesaikan pembantaian yang terjadi
pasca G30S.
Asvi menjelaskan, begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai
keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua
surat kabar terbit –kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha. Dengan
begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.
Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk
mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai
simbol kebejatan moral. Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain
yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.
Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di
Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban
pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Dari 39
artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar antara
78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.
Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana.
”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas
16
seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum
dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya,
”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya
beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah
melakukannya dalam tempo empat tahun.
Cribb menambahkan, ada empat faktor yang menyulut pembantaian masal
itu. Pertama, budaya amuk massa, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua,
konflik antara golongan komunis dengan para pemuka agama islam yang sudah
berlangsung sejak 1960-an. Ketiga, militer yang diduga berperan dalam
menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi media yang menyebabkan
masyarakat geram.
Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media
inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet
kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti
diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak
dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur. Berita
tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.
Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada
1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan
yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan
banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang
dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer
(terutama di Jawa Tengah) dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.
Menurut Cribb, dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah
datangnya kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan
kekerasan. ”Atau militer setidaknya memberi contoh,” ujarnya. Ini perlu diusut.
Keterlibatan militer ini, masih kata Cribb, untuk menciptakan kerumitan
permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam
penghancuran komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang
kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh
sebagai sponsor pembantaian.
Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di
Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Lawas Diri Peristiwa
1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam
17
memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan
sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya
dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.
Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang
yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif
sebagian mereka yang masih hidup.
Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan
Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah
itu yang kita lakukan.”
Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita. “saya pernah
mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota
di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965.
Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera
terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit
persalinan dan langsung dibunuh.”
Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun,
keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa
mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya.
Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya
mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak
merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa
mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib.
Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan
dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari
masalahnya, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya
tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban
sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.
Bisa jadi memang benar, dalam soal G30S atau soal PKI pada umumnya,
peran KKR kelak harus memilah secara tegas, pasca 1 Oktober versus sebelum 1
Oktober
18
PENUTUP
Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita
ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu
memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama
ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif,
juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI,
dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok
atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan
HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan
HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM
kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang
lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara
HAM kita dengan HAM orang lain.
19
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.scribd.com
2. http://id.wikipedia.org
3. http://gurupkn.wordpress.com
4. http://organisasi.org
5. http://makalahkumakalahmu.wordpress.com
20
top related