abstrak akibat hukum perjanjian lisensi terhadap … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus...

42
x ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang menjadi permasalahan apakah perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat mengikat pihak ketiga apabila belum didaftarkan karena dalam isi Pasal 83 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan tata cara pencatatan perjanjian lisensi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi hak siar, dan (2) Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga. Berangkat dari adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 83 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi terkait hak siar oleh Dirjen HAKI terdapat dalam ketentuan paket Undang-Undang tentang HAKI, dimana suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan tersebut seperti layaknya perjanjian perdatanya lainnya Kata Kunci: Perjanjian Lisensi, Pihak Ketiga, Akibat Hukum.

Upload: trinhminh

Post on 09-Mar-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

x

x

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan

oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan

penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar

umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang menjadi permasalahan apakah

perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat mengikat pihak

ketiga apabila belum didaftarkan karena dalam isi Pasal 83 Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundangan lainnya

belum ada yang memuat tentang pengaturan tata cara pencatatan perjanjian

lisensi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat

dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan tata cara pendaftaran

perjanjian lisensi hak siar, dan (2) Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi

terhadap pihak ketiga.

Berangkat dari adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 83

ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka

penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep

hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan

sistem kartu.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik

deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif dan teknik

argumentatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pendaftaran

perjanjian lisensi terkait hak siar oleh Dirjen HAKI terdapat dalam ketentuan

paket Undang-Undang tentang HAKI, dimana suatu perjanjian lisensi wajib

dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian

dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri. (2) Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada

Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual hanya mengikat para pihak yang

mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima

lisensi dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan

tersebut seperti layaknya perjanjian perdatanya lainnya

Kata Kunci: Perjanjian Lisensi, Pihak Ketiga, Akibat Hukum.

Page 2: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

xi

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF THE LICENCE AGREEMENT TO A THIRD

PARTY

License agreement is a kind of agreement that is used by the parties to

regulate legal relationship between the licensor and the licensee; license

agreement must be registered to Minister of Law and Human Rights Affairs in

general list of agreement of Copyrights License. Nevertheless what cause problem

is that whether license agreement which is made by certain parties shall bind

third party when it is not registered yet as in Article 83 Law No. 28 Year 2014

concerning to Copyrights and other legislation law contains nothing which

governing license registration procedure.

According to such situation, then the subject matter of this research is (1)

How to arrange the procedure of registering broadcasting right license

agreement, and (2) What is the effect of license agreement for third party.

Begin from the absence of provision in Article 83 paragraph (4) Law No.

28 Year 2014 concerning to Copyright, therefore this study is using empiris legal

research. This study approach is using legislation law and analysis of legal

concept approach. Legal material source in this research consists of primary,

secondary and tertiary legal material. Technique in collecting legal material is by

using card system. Analysis technique of legal material used in this study is

descriptive technique, interpretative technique, evaluative technique, systematic

technique and argumentative technique.

Research result indicates that (1) Registration setting of license agreement

regarding broadcasting rights by Director General of Intellectual Property Rights

is regulated in Law package of Intellectual Property Rights, where a license

agreement is required to be registered to Director General of Intellectual

Property Rights which will be then published in General List by paying fee that

has set under Ministerial Decree. (2) the unregistered license agreement in

Director general of Intellectual Property Rights only binding on the parties that

entered into such agreement of which the licensor and the licensee and shall has

legal effect to related parties just similar to other civil affair agreement.

Keywords: License Agreement, Third Party, Legal Effect

Page 3: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

PRASYARAT GELAR ....................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI .................................................................. iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ................................................................. v

UCAPAN TERIMA KASIH............................................................................... vi

ABSTRAK ........................................................................................................... ix

ABSTRACT ......................................................................................................... x

RINGKASAN ...................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... xviii

Bab I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah................................................................................. 13

1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................. 13

1.3.1. Tujuan Umum .............................................................................. 13

1.3.2. Tujuan Khusus ............................................................................. 14

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................ 14

xiv

Page 4: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

xiii

1.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................................... 14

1.4.2 Manfaat Praktis ............................................................................. 14

1.5. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir ............................................ 15

1.5.1. Landasan Teoritis ........................................................................ 15

1.5.2. Kerangka Berpikir ....................................................................... 29

1.6. Metode Penelitian ................................................................................. 30

1.6.1. Jenis Penelitian ............................................................................ 30

1.6.2. Jenis Pendekatan .......................................................................... 31

1.6.3. Sumber Bahan Hukum................................................................. 33

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................................... 35

1.6.5. TeknikAnalisis Bahan Hukum..................................................... 35

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN

LISENSI ................................................................................................... 37

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..................................................... 37

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian ..................................... 37

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian ............................................................. 41

2.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian ....................................................... 48

2.1.4. Para Pihak Dalam Perjanjian ....................................................... 55

2.1.5. Wanprestrasi dan Akibat Hukumnya ........................................... 56

xv

Page 5: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

xiv

2.1.6. Hapusnya Perjanjian .................................................................... 60

2.1.7. Pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian........................................ 73

2.2. Perjanjian Lisensi ................................................................................. 76

2.2.1. Pengertian Lisensi........................................................................ 76

2.2.2. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi dan Jenis Lisensi ............... 82

2.2.3. Royalti Dalam Perjanjian Lisensi ................................................ 90

Bab III PENGATURAN PENDAFTARAN PERJANJIAN LISENSI

HAK SIAR PADA DIRJEN HAKI ...................................................... 93

3.1. Pengaturan Hak Siar ............................................................................. 93

3.2. Pengaturan Pendaftaran Perjanjian Lisensi Hak Siar ........................... 96

3.3. Pengaturan Akibat Hukum Pendaftaran Terhadap Perlindungan

Perjanjian Lisensi Hak Siar ................................................................ 104

Bab IV AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP PIHAK

KETIGA................................................................................................ 125

4.1. Kedudukan pihak Ketiga Dalam Pengaturan Perjanjian Lisensi Hak

Siar ..................................................................................................... 125

3.2. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Hak Siar Terhadap Pihak

Ketiga ................................................................................................ 129

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 141

5.1. Kesimpulan ........................................................................................ 141

xvi

Page 6: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

xv

5.2. Saran ................................................................................................... 143

DAFTAR PUSTAKA

xvii

Page 7: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh

para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan

penerima lisensi. Definisi dari perjanjian lisensi didalilkan oleh Dewi Astutty

Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, “Perjanjian lisensi merupakan

hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik

tekonologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu

lisensi kepada setiap orang atau badan hukum”.1 Dari definisi tersebut dapat

dimengerti bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu penjualan izin untuk

mempergunakan hak paten, teknologi, hak atas merek ataupun hak atas kekayaan

intelektual lainnya dari suatu pihak kepada pihak lainnya, dimana pemberi lisensi

akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran fee atau royalty dari penerima

lisensi. Dapat dikatakan juga bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak

dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk memakai penemuan yang

dilindungi oleh paten, baik membuat, menggunakan dan/atau menjual barang

yang ada di bawah lisensi tersebut dengan membayar.

Pengertian lisensi tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85)

yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1 Dewi Astutty Mochtar, 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan

Teknologi Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. xxi

1

Page 8: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

2

tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

266) (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta), dimana berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 20 ditentukan bahwa, “Lisensi adalah izin tertulis yang

diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain

untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait

dengan syarat tertentu.”

Dalam suatu perjanjian lisensi terdapat para pihak yang terlibat dalam

perjanjian tersebut. Pihak pertama dalam perjanjian lisensi adalah pihak pemberi

lisensi, yaitu badan atau orang yang memberikan izin tertulis kepada pihak lain

untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan

syarat tertentu., adapun pihak pemberi lisensi dalam penelitian ini adalah

Federation Internationale de Football Association (selanjutnya disebut FIFA).

Sedangkan yang dimaksud dengan pihak kedua adalah pihak penerima lisensi,

yaitu badan atau orang yang diberikan izin oleh pemegang hak cipta atau pemilik

hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak

terkait dengan syarat tertentu, adapun pihak kedua dalam penelitian ini adalah PT.

Inter Sport Marketing (selanjutnya disebut PT. ISM) dan PT. Nonbar. Sedangkan

yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah orang atau badan selain pemberi

dan penerima lisensi yang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan

perjanjian lisensi diantara kedua belah pihak tersebut, adapun pihak ketiga dalam

penelitian ini adalah Hotel, Villa maupun Restoran yang mengalami tuntutan

maupun gugatan atas dasar dianggap melanggar Undang-undang Hak Cipta

karena menayangkan Siaran Piala Dunia tahun 2014.

Page 9: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

3

Dalam penelitian ini, diteliti kasus yang terjadi pada tahun 2014, dimana

Hotel, Villa maupun Restoran yang berada di Bali dituntut secara pidana maupun

digugat secara perdata karena menayangkan FIFA World Cup 2014. Tuntutan ini

dilayangkan oleh PT Nonbar yang telah mendapat penunjukan dari PT. ISM

sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah

diperbaharui dengan Surat Penunjukan No. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10

Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai

hak ekslusif di wilayah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pemasaran,

sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton

Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh

pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, cafe, mall, modern market dan/atau

tempat-tempat hiburan lainnya yang dimana dalam kegiatan tersebut para pemilik

tempat mendapatkan keuntungan secara komersial. Adapun PT. ISM yang

beralamat di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A,

Kemayoran, Jakarta merupakan pihak yang mengklaim dirinya telah mendapat

lisensi dari FIFA dalam penyiaran Piala Dunia 2014 dengan menandatangani

Licence Agreement (Perjanjian Lisensi) pada tanggal 5 Mei 2011 antara PT. Inter

Sports Marketing dengan FIFA yang beralamat di Fifa Strasse 20, PO Box, 8044

Zurich.

Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, FIFA memberikan hak-hak media

kepada PT. ISM, antara lain:

Page 10: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

4

a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:

1) Basic Feed, Multi Feed, Additional Feed dan Liputan Unilateral atas

dasar live, deleyed atau repeat

2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat

3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat

b. Hak-hak Mobil, termasuk didalamnya:

1) Basic Feed, Multi Feed, Additional Feed dan Liputan Unilateral atas

dasar live, deleyed atau repeat

2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat

3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat

c. Hak-hak Radio, termasuk didalamnya:

1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat

2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat

d. Hak-hak Internet, termasuk didalamnya:

1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat

2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat

3) Periklanan dan promosi

4) Branding FIFA dan perlindungan merek dagang

5) Properti intelektual

6) Sub Lisensi

7) Hak-hak Eksibisi Publik (hak-hak area komersial)

Page 11: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

5

Terhadap hak-hak Eksibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk

kepentingan komersial, PT. ISM melalui PT. Nonbar melakukan sosialisasi baik

melalui media masa nasional, yaitu antara lain: Surat Kabar harian Kompas

tanggal 21 Januari 2014, hal. 14; Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juni

2014, hal. 4; dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014 yang menyebutkan bahwa

untuk dapat menayangkan siaran piala dunia tahun 2014 di area komersial, maka

pihak penyelenggara haruslah membayar sejumlah uang atau tarif kepada PT.

ISM selaku pihak penerima lisensi.

Area komersial yang dimaksud oleh PT. ISM telah tercantum dalam proposal

yang dikirimkan kepada Hotel, Villa maupun Restoran yang ada diseluruh

Indonesia. Adapun dalam proposal yang berjudul¸ ”Proposal Venue, Nonton

Bareng di Area Komersial Indonesia & Room Re-Distribution”, PT. ISM

memasang tarif yang bervariasi tergantung dari kategori venue atau tempat nonton

bareng tersebut dilakukan, yaitu:

Tabel 1: Tarif

NO KATEGORI

VENUE

JENIS

VENUE

TARIF

(Rp)

KETERANGAN

1 Kategori

Mandiri

Kapasitas di

bawah 50 seat

5.000.000 Yang di maksud dengan

kategori mandiri ini adalah:

café/Restoran/lounge/bar/club

yang berdiri sendiri, tidak

dalam chain-group

Kapasitas 51 –

200 seat

10.000.000

Kapasitas 201

– 500 seat

20.000.000

Kapasitas di

atas 500 seat

40.000.000

2 Kategori Mall Atrium kurang

dari 10 tenants

55.000.000 Kategori ini mengakomodasi

Mall dan tenant-tenant yang

berada di dalamnya (tenant =

penyewa) Atrium 11 - 20

tenants

100.000.000

Atrium lebih

dari 20 tenants

150.000.000

Atrium 10.000.000

Page 12: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

6

3 Kategori Hotel Hotel *3 30.000.000 Termasuk hak menyalurkan

siaran ke kamar dan 1 lokasi

nonton bareng di area Hotel Hotel *4 40.000.000

Hotel *5 50.000.000

4 Kategori Non-

Hotel

(Apartement &

Mining)

< 500 unit 50.000.000 Termasuk hak menyalurkan

siaran ke kamar dan 1 lokasi

nonton bareng di area Hotel 500 – 1.500 unit

100.000.000

> 1.500 unit 200.000.000

5 Kategori

Outdoor

< 5.000 orang 70.000.000 Kegiatan nonton bareng yang diadakan

di luar ruangan dan melibatkan jumlah

masa yang besar > 10.000 orang 100.000.000

Namun setelah proposal dikirimkan, ternyata masih terdapat pihak-pihak

yang tidak mengindahkan proposal tersebut dengan berbagai alasan, salah satu

alasan utama Hotel dan Villa yang menayangkan piala dunia 2014 adalah

ketidaktahuan bahwa untuk menayangkan siaran sepakbola bahkan di kamarpun

mereka harus membayar kepada PT. ISM sesuai dengan tabel Kategori Venue di

atas, sehingga Pihak PT. ISM/ PT. Nonbar memutuskan menempuh jalur hukum

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik itu dengan mengajukan gugatan

secara perdata maupun melakukan tuntutan secara pidana, dan gugatan maupun

tuntutan ini juga dialami oleh Hotel maupun Villa yang ada di Bali. Adapun daftar

nama Hotel maupun Villa yang dituntut secara pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Hotel yang dituntut secara pidana

Tuntutan di Polda Bali Tuntutan di Polres

Badung

Tuntutan di Polresta

Denpasar

1. Conrad Bali

2. Peninsula Beach Resort Club

3. Four Seasion

Jimbaran

4. Villa Alila Soori

5. Bali Rich Ubud

6. Hotel Wulandari

Ubud

7. Mars City Hotel

8. Harrads Hotel Spa

1. Villa Kayu Raja

2. Umalas Hotel & Residence

3. Villa Aria

4. Red Carpet

5. The Kunja

6. Semara Resort

7. The batu Belig Hotel

& Spa

8. Mutiara Bali Villa

9. Sentosa Peper

1. Grand Aston Hotel

2. Grand Inna Kuta 3. Risata Hotel

Sumber: Proposal Venue PT. ISM

Page 13: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

7

and Convention

Centre

9. Kuta Central Park

10. The Rani Hotel &

Spa

11. Hotel Parigata

Resourt and Spa

12. B Hotel

13. Hotel Melati Beach

Resort and Spa

14. Park Regist

15. Max One Hotel

16. Horrison Seminyak

17. Sun Royal

Seminyak

10. Bali Rich Seminyak

Sumber: Data PHRI Kabupaten Badung

Dasar hukum PT. ISM melakukan tuntutan maupun gugatan adalah Pasal 72

ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Hak Cipta yang menentukan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,

atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran

Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

Adapun Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dan Pasal 49 ayat (1) berbunyi, “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk

Page 14: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

8

memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,

memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar

pertunjukannya.”

Tidak berhenti hingga tuntutan pidana, PT. ISM juga menyeret keranah

perdata, yang khusus wilayah Bali, gugatan perdata ditujukan ke salah satu Villa

terbesar di Bali yaitu Alila Villa Soori yang beralamat di Br. Dukuh, Desa

Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Gugatan perdata PT. ISM atas Alila Villa Soori didaftarkan pada tanggal 8

Desember 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya dengan nomor register: 09/HAKI.Hak.Cipta/2014/PN.Niaga.Sby yang

telah diputus pada tanggal 30 Juni 2015 dimana berdasarkan bukti-bukti selama

persidangan, majelis Hakim memenangkan pihak penggugat yaitu PT. ISM dan

sekaligus mewajibkan pihak tergugat yaitu Alila Villa Soori untuk membayar

ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000 (2 milyar lima ratus juta rupiah) dan atas

putusan ini Alila Villa Soori mengajukan kasasi.

Kekalahan Alila Villa Soori dari PT. ISM mengejutkan berbagai pihak. Pihak

penggugat yaitu PT. ISM yang dianggap oleh pihak tergugat tidak memiliki dalil

yang kuat atas gugatan yang diajukan pada akhirnya bisa menjadi pemenang.

Pihak tergugat berdalil bahwa pihak penggugat tidak memiliki hak yang sah untuk

melakukan pungutan apapun terkait siaran Piala Dunia tahun 2014 tersebut yang

didasari atas Pasal 83 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang berbunyi:

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum

perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.

Page 15: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

9

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai

akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masih terkait dengan Undang-undang Hak Cipta tersebut, pihak tergugat pun

menyatakan bahwa untuk penggugat dapat melakukan pungutan (royalty),

penggugat haruslah merupakan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yaitu

sebuah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1

angka 22), dan persyaratan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif

disebutkan dalam Pasal 88 menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif

wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam salah satu syarat Ijin operasional ini menyebutkan bahwa sebuah

Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota

paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif

bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling

sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili

pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pihak tergugat menanyakan legal standing

dari pihak penggugat. Dengan adanya surat dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Page 16: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

10

nomor HAKI.2-HI.01.04-39 pada tanggal 6 April 2015 tentang Pencatatan

Perjanjian Lisensi, dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa, “…

menindaklanjuti surat nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tentang Permohonan

Pencatatan Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan Federation

International De Football Association (FIFA), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual (selanjutnya disebut dengan Dirjen HaKI) menyatakan bahwa

permohonan dari PT. Inter Sport Marketing belum dapat dilakukan dikarenakan

belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan

Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “. Bahkan untuk menguatkan surat

tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Oktober 2015

mengeluarkan 1 (satu) surat lagi dengan nomor HAKI.2-HI.01.06-19 yang dalam

salah satu poinnya berbunyi, “… Bahwa surat Nomor HAKI.2-HI.01.04-39

tertanggal 6 April tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut

karena Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehingga

permohonan pencatatan Lisensi PT. Inter Sport Marketing belum dapat

dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT. Inter Sport Marketing (ISM)

dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat

kedua belah pihak”. Dari surat ini tegas dinyatakan bahwa perjanjian lisensi antara

PT. ISM dengan FIFA hanya mengikat kepada kedua belah pihak saja yaitu antara

PT. ISM dan FIFA.

Page 17: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

11

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa di

mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.2 Sudikno Mertokusumo memberikan

definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih,

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.3 Berdasarkan kedua

pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa

hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk

melaksanakan sesuatu hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan

akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Berdasarkan pengertian perjanjian

tersebut telah tegas dinyatakan bahwa perjanjian hanya menimbulkan akibat

hukum bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian, dan apabila

dikaitkan dengan contoh kasus dimana Alila Villa Soori dinyatakan bersalah oleh

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya patutlah diteliti lebih lanjut,

menimbang bahwa Alila Villa Soori dapat dinyatakan sebagai pihak ketiga dalam

perjanjian lisensi yang dilakukan antara PT. ISM dengan FIFA.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti dan diangkat

sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis terlihat adanya kekosongan norma

mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi yang diakibatkan belum adanya

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran perjanjian

lisensi pada Dirjen HAKI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (4)

Undang-undang Hak Cipta, serta terjadinya kekaburan norma mengenai akibat

2 Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

3 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

hlm. 97.

Page 18: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

12

hukum perjanjian lisensi bagi pihak ketiga dengan judul “AKIBAT HUKUM

PERJANJIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA”.

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini baru, telah ditelusuri beberapa

penelitian sebelumnya yang berlatar belakang Perjanjian Lisensi yang diperoleh

melalui internet. Adapun penelitian tersebut antara lain:

NO NAMA PENULIS JUDUL RUMUSAN MASALAH

1

Hermansah

Peran Perjanjian

Lisensi Dalam

Penyelenggaraan

Alih Teknologi

Kaitannya Dengan

Pengembangan

Industrialisasi

a. Bagaimana peran

perjanjian lisensi dalam

penyelenggaraan alih

teknologi dalam rangka

penanaman modal asing?

b. Bagaimana kaitannya

dengan industrialisasi?

2 Natalie S. M.

Pasaribu

Wanprestasi Dalam

Perjanjian Lisensi

Merek

a. Bagaimana ruang lingkup

pengaturan hak dan

kewajiban para pihak

dalam lisensi merek?

b. Faktor-faktor apa yang

menyebabkan terjadinya

wanprestasi?

c. Bagaimana penyelesaian

yang diberikan dalam

perjanjian lisensi tersebut?

3 Eric Hotma Lisensi dan

Pembayaran

Royalti Hak Cipta

Sinematografi

Menurut Hukum

Perjanjian

a. Bagaimana pengikatan

suatu perjanjian lisensi dan

ketentuan royalti ditinjau

ketentuan hukum

perjanjian?

b. Bagaimana pengaturan

perjanjian lisensi dan

pembayaran royalti hak

cipta sinematografi?

c. Bagaimanakah akibat

hukum perjanjian lisensi

sinematografi terhadap

pihak ketiga?

Page 19: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

13

Dari uraian penelitian di atas, tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian

yang sedang dilakukan, sehingga tingkat orisinalitasnya dapat

dipertanggungjawabkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi hak siar?

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pada penelitian dalam tesis ini

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum

terkait dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai proses), dengan

paradigma ini ilmu tidak akan pernah berhenti (final) dalam penggaliannya atas

kebenaran.4 Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum mengenai

perjanjian lisensi, khususnya mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi

terhadap pihak ketiga

4 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Penulisan Usulan

Penelitian dan Tesis Hukum Normatif, Denpasar, hlm. 30.

Page 20: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

14

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan pendaftaran perjanjian

lisensi terkait hak siar oleh Dirjen HAKI

2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi pihak ketiga terhadap

perjanjian lisensi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang hendak dicapai dari penelitian dalam tesis ini

meliputi:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pemikiran khususnya dalam

penemuan teori teori, konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan

permasalahan ini.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum

perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan

pertimbangan apakah pelaksanaan perjanjian lisensi sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian lisensi

Page 21: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

15

2. Bagi pembaca lainnya dengan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam

pengetahuannya mengenai akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak

ketiga

1.5. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir

1.5.1. Landasan Teoritis

Dalam mengkaji data dan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam

tesis ini, maka akan digunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kebebasan Berperjanjian

Teori kebebasan berperjanjian dalam sistem civil law dan common law lahir

dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan

semangat individualisme dan pasar bebas. Pada abad sembilan belas, kebebasan

berperjanjian sangat diagungkan baik oleh para filosuf, ekonom, sarjana hukum

maupun pengadilan. Kebebasan berperjanjian sangat mendominasi teori hukum

perjanjian. Inti permasalahan hukum perjanjian lebih tertuju kepada realisasi

kebebasan berperjanjian. Pengadilan juga lebih mengkedepankan kebebasan

berperjanjian dari pada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Pengaturan

melalui legislasi pun memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu,

kebebasan berperjanjian memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas

(unrestricted freedom of contract).5

Keberadaan teori kebebasan berperjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan

dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan ekonomi liberal yang

5 John D. Calamari dan Joseph M. Perilo, 1977, Contracts, West Publishing, ST. Paul,

Mnn, Co, hlm. 5. Lihat juga Roscoe Pound, 1909, “Liberty of Contract”, Yale Law Journal, Vol.

19, hlm. 456

Page 22: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

16

berkembang pada abad kesembilanbelas. Dalam bidang ekonomi berkembang

aliran laissez faire yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip non-

intervensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.6

Filsafat utilitarian Jeremy Bentham yang menekankan adanya ideologi free choice

juga memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan teori kebebasan

berperjanjian tersebut. Baik pemikiran Adam Smith maupun Bentham didasarkan

filsafat individualisme. Kedua pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh filsafat etika Immanuel Kant.7 Semua filsafat yang menekankan pada

aspek kebebasan individu yang dikembangkan para filosuf Barat di atas jika

dilacak lebih jauh lagi, berakar kepada filsafat hukum alam (natural law) yang

sangat berkembang pada abad pencerahan (enlightenment atau aufklarung).

Hukum perjanjian yang berkembang pada abad sembilan belas telah banyak

mendapat pengaruh aliran filsafat yang menekankan individualisme sebagaimana

tercermin pula dari pemikiran (politik) ekonomi klasik Adam Smith dan

utilitarianisme Jeremy Bentham. Mereka memandang bahwa tujuan utama

legislasi dan pemikiran sosial harus mampu menciptakan the greatest happiness

for the greatest number.8 Mereka menjadikan kebebasan berperjanjian sebagai

paradigma baru dalam hukum perjanjian.

Paradigma kebebasan berperjanjian ini sangat mempengaruhi pembentukan

peraturan perundang-undangan saat itu. Di Perancis diakui bahwa ketika Code

Civil dikodifikasikan pada 1804, alam pikiran orang-orang di Perancis sangat

6 Peter Gillies, 1993, Business Law, The Federation Press, Sydney, hlm. 117

7 Arthur Taylor von Mehren, 1987, The Civil Law System, Cases and Materials, Prentice

Hall, Englewood, N.J, hlm. 470 8 George Gluck, 1979, “Standard Form Contract: The Contract Theory Reconsidered”,

International Law and Comparative Quarterly, Vol. 28, January 1979, hlm. 72

Page 23: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

17

dipengaruhi paham individualisme dan liberalisme. Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Jerman (Burgerliches Gezetzbuch/BGB) juga tidak lepas dari

paradigma kebebasan berperjanjian tersebut.

Pada abad sembilan belas teori hukum perjanjian klasik secara mendasar

terbentuk. Terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap

tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice. Para Hakim dan sarjana

hukum di Inggris dan Amerika Serikat kemudian menolak kepercayaan yang telah

berlangsung lama mengenai justifikasi kewajiban perjanjiantual yang diderivasi

dari inherent justice atau fairness of an exchange. Mereka kemudian menyatakan

bahwa sumber kewajiban perjanjiantual adalah bertemunya kehendak

(convergence of the wills) atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian.9

Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan.

Di sini muncul adagium summun jus summa injuria (hukum tertinggi dapat berarti

ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti justum pretium laesio enomis (harga

yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak

memiliki tempat dalam doktrin ini. Apabila seseorang dirugikan oleh suatu

perjanjian disebabkan kesalahannya sendiri, harus memikulnya sendiri karena ia

menerima kewajiban itu secara sukarela (volenti non fit injuria), harus dipenuhi,

9 Morton J. Horwitz, 1974, “The Historical Foundation of Modern Contract Law”, Harvard

Law Review, Vol. 87, hlm 917. Lihat Konrad Zweigert dan Hein Kozt, 1987, Introduction to

Comparative Law, Volume II – The Institutional of Private Law, Clarendon Press, Oxford, hlm.

325 – 326

Page 24: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

18

meskipun orang itu mengalami kerugian, perjanjian tetap berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya.10

Dalam paradigma baru ini, dalam perjanjian timbul dua aspek: Pertama,

kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan suatu perjanjian. Kedua,

perjanjian tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena para pihak

secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Dengan demikian, kebebasan berperjanjian dan kesucian (sanctity) perjanjian

menjadi dasar keseluruhan hukum perjanjian yang berkembang saat itu. Dengan

perkataan lain, orientasi mereka adalah kesucian dan kebebasan berperjanjian.11

Gagasan utama kebebasan berperjanjian berkaitan dengan penekanan akan

persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak. Selain itu, gagasan kebebasan

berperjanjian juga berkaitan dengan pandangan bahwa perjanjian adalah hasil dari

pilihan bebas (free choice). Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham

bahwa tidak seorang pun terikat kepada perjanjian sepanjang tidak dilakukan atas

dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.

Gagasan tersebut menjadi prinsip utama baik dalam sistem civil law maupun

common law bahwa perjanjian perdata individual di mana para pihak bebas

menentukan kesepakatan perjanjiantual tersebut. Bagi mereka yang memiliki

kemampuan bertindak untuk membuat perjanjian (capacity) memiliki kebebasan

10

A.S. Hartkamp, ed, 1989, Mr Asser’s Handleding tot Beofepening van het Nederlands

Burgerlijk Rechts, Verbintenissenrecht, Deel II, Algemene Leer der Overeenkomsten , W.E.J

Tjeenk Willink BV, Zwole, hlm. 37 11

K.M. Sharma, 1999, “From Sanctity to Fairness: An Uneasy Transition in The Law of

Contract?”, New York Law School Journal of International law & Comparative Law, Vol. 18, hlm.

18

Page 25: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

19

untuk mengikatkan diri, menentukan isi, akibat hukum yang timbul dari perjanjian

itu.

Sebagai konsekuensi adanya penekanan kebebasan berperjanjian, kemudian

dianut pula dogma bahwa kewajiban dalam perjanjian hanya dapat diciptakan oleh

maksud atau kehendak para pihak. Hal tersebut menjadi prinsip mendasar hukum

perjanjian yang mengikat untuk dilaksanakan segera begitu mereka telah

mencapai kesepakatan. Dengan demikian, kebebasan berperjanjian di dalam teori

hukum perjanjian klasik memiliki dua gagasan utama, yakni perjanjian didasarkan

kepada persetujuan, dan perjanjian sebagai produk kehendak (memilih) bebas.

Doktrin mendasar yang melekat pada kebebasan berperjanjian adalah bahwa

perjanjian itu dilahirkan ex nihilo, yakni perjanjian sebagai perwujudan kebebasan

kehendak (free will) para pihak yang membuat perjanjian (contractors). Perjanjian

secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat perjanjian.

Melalui postulat bahwa perjanjian secara keseluruhan menciptakan kewajiban

baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak

para pihak, kebebasan berperjanjian telah memutuskan hubungan antara kebiasaan

dan kewajiban-kewajiban perjanjiantual. Kebebasan berperjanjian membolehkan

kesepakatan (perdata) untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban berdasarkan

kebiasaan yang telah ada sebelumnya.12

Dari uraian diatas sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah pertama

mengenai bagaimana tata cara pendaftaran perjanjian lisensi hak siar dimana

dengan belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut secara jelas, maka

12

Michael Rosenfeld, 1985, “Contract and Justice: The Relation Between Classical

Contract Law and Social Contract Theory”, Iowa Law Review, Vol. 70, hlm. 822

Page 26: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

20

kebebasan berperjanjian ini merupakan faktor utama untuk mengikat kedua belah

pihak.

2. Teori Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, segala

aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan

temasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk

mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di

bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan

peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai

dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan

yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas,

tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun

pemberlakuannya13

.

Ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan atau idee yang

menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan

(pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara.

Misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada

prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar

filsafat ini.

2. Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum

(rechtsground) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945

13 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 180.

Page 27: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

21

menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-Undang organik.

Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan

Pemerintah ataupun Perda.

3. Landasan politis, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar

selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan

pemerintahan negara.14

Perlu pula diperhatikan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik (good legislation principles), yang meliputi:

a) Asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

dicapai;

b) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila

dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

c) Asas kesamaan jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

d) Asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

14

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di

Indonesia, Alumni, Bandung., hlm. 77-78.

Page 28: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

22

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis

maupun sosiologis;

e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

f) Asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

g) Asas keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan.15

Dalam penelitian ini, teori ini sangat relevan untuk digunakan mengingat

aturan baru yang akan dibuat guna mengisi kekosongan norma dalam hal

mekanisme tata cara pendaftaran perjanjian lisensi sebagai tindak lanjut terhadap

pelanggaran ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta, harus

memperhatikan landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan agar dapat menjadi suatu aturan yang dapat dilaksanakan

15

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op.cit., hlm. 85-87.

Page 29: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

23

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam era reformasi dan transformasi ini, semakin banyak visi, misi dan

tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan.

Secara klasik di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai

tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi

masyarakat luas. Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicapai di era

reformasi dan transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan

antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Sebab,

seringkali antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsur lainnya saling

bertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah

”summum ius summa injuria” (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

Salah satu contoh dari kontradiksi yang tajam antara elemen keadilan dengan

elemen kepastian hukum adalah dalam pranata hukum ”kadaluwarsa”. Seorang

penjahat tidak lagi dapat dituntut ke muka Hakim jika sampai batas waktu tertentu

belum juga dapat ditangkap oleh penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana menyebutkan seperti itu. Dalam hal ini, penuntutan hukum terhadap

pelaku kejahatan dianggap sudah kadaluwarsa. Dalam keadaan seperti ini, dapat

dibayangkan betapa dapat melukai keadilan masyarakat, apalagi keadilan dari

korban kejahatan, manakala si penjahat tidak dihukum hanya karena penjahat

tersebut tidak tertangkap untuk dalam jangka waktu tertentu. Sesungguhnya, apa

yang dikejar hukum jika tega membiarkan penjahat tetap melanglang buana di

luar penjara. Tidak lain yang dikejar adalah unsur kepastian hukum, meskipun

ongkosnya adalah dengan mengorbankan unsur keadilan. Hal seperti ini banyak

Page 30: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

24

terjadi dalam berbagai pranata hukum yang ada. Karena jika hukum tidak pasti,

maka masyarakat juga yang susah.16

Sering terdapat ungkapan bahwa sektor hukum tidak memberikan kepastian

hukum bagi masyarakat sehingga pihak negara asing, orang asing dan pihak

pemodal asing segan masuk atau berhubungan dengan Indonesia. Sebab,

bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di

Indonesia. Akibat dari ketidakadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara

keseluruhan hukum Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi (unpredictable).

Misalnya, jika kita beracara perdata di pengadilan-pengadilan negeri, sukar

diprediksi hasilnya. Seringkali perkara yang cukup kuat alat buktinya, tetapi tiba-

tiba kalah di pengadilan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan dengan alasan

yang tergolong naif. Sebaliknya, sering juga kasus dimana pihak yang sangat

lemah kedudukan hukum dan pembuktiannya, di luar dugaan ternyata dia dapat

dimenangkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, sebenarnya persoalan utamanya

terletak pada masalah penafsiran dan penerapan hukum yang tidak benar.

Akibatnya, banyak putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung

sekarang ini yang tidak terukur, tidak prediktif dan bersifat kagetan.

Apabila unsur keadilan jarang terpenuhi dalam suatu penerapan hukum dan

unsur kepastian hukumnya juga terpinggirkan, maka pantaslah penerapan hukum

yang demikian dikatakan telah jatuh sampai pada titik nadir, artinya, luar biasa

jeleknya dan nuansa seperti inilah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia.

16

Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 180

Page 31: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

25

Sebenarnya, terutama dalam tatanan normatif, secara evolutif hukum terus

berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang lebih baik, bukan

malahan mundur ke belakang. Banyak peraturan dan undang-undang dibuat, baik

yang baru sama sekali ataupun untuk sekedar merevisi atau mengganti aturan

hukum yang lama. Tujuan terus menerus dibuatnya peraturan tersebut adalah agar

tercipta perangkat hukum yang lebih baik. Hukum dari segi ini, mestinya yang ada

sekarang jauh lebih maju dengan hukum sebelumnya. Hukum harus terus menerus

melakukan evolusi, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional.

Berdasarkan hal ini, ahli hukum terkenal Roscoe Pound menyatakan sebagai

berikut:

Semenjak hukum Romawi, orang telah belajar untuk makin lama makin baik

menunaikan tugas praktisnya, guna mengatur hubungan-hubungan dan

menertibkan kelakuan supaya dapat dikekang insting dorongan kehendak

insan yang agresif dari masing-masing orang dan menggunakan dorongan

kehendak insan secara bekerja sama demi kemajuan peradaban.17

Tatanan hukum dalam arti normatif seyogyanya semakin hari semakin baik

seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound tersebut, tidak berarti bahwa tujuan

dari hukum tersebut, termasuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum semakin

hari semakin baik. Karena banyak juga orang merasa keadilan di jaman

penjajahan di rasa lebih baik dengan sekarang ini. Kata orang, dulu di masa

penjajahan Belanda, kepastian dan wibawa hukum jauh lebih terasa dari sekarang.

Hal ini karena perwujudan tujuan hukum ke dalam masyarakat, termasuk

perwujudan unsur keadilan dan kepastian hukum, masih tergantung minimal

kepada dua hak lain, yaitu sebagai berikut:

17

Roscoe Pound, 1965, Tugas Hukum, terjemahan Moh. Radjab, Bharata, Jakarta, hlm.

60

Page 32: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

26

1. kebutuhan akan hukum yang semakin besar yang oleh hukum harus selalu

dipenuhi

2. kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin

bertambah tinggi sehingga hal tersebut harus direspons dengan baik oleh

hukum.

Jelas sekali bahwa faktor penerapan hukum mesti selalu dibenahi jika ingin

didapati suatu output hukum yang baik. Unsur terpenting dalam penerapan hukum

adalah unsur penegak hukum itu sendiri, in casu yang berpusat di Mahkamah

Agung sebagai benteng terakhirnya. Perbaikan sektor penegak hukum di

Indonesia saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, baik dalam arti

perbaikan moral, kualitas dan kuantitas, profesionalisme, metode kerjanya, dan

sebagainya. Peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, murah dan

predictable, merupakan dambaan dari masyarakat Indonesia yang memang juga

diinginkan oleh cita hukum bangsa ini, karena bangsa Indonesia tentu

menghendaki agar hukumnya siap bersaing dan siap bersanding dengan hukum-

hukum dari negara lain dalam masa globalisasi dan transformasi ini.

Dengan belum diaturnya mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi

hak siar dalam Peraturan Pemerintah sebagaiama yang ditentukan dalam Pasal

83 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta. Sehingga teori ini digunakan untuk

menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai bagaimana akibat hukum

perjanjian lisensi bagi pihak ketiga, karena perlu adanya kepastian hukum

terhadap pihak pertama dalam hal ini adalah pihak pemilik lisensi hak siar

tersebut.

Page 33: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

27

3. Teori Mengikatnya Perjanjian sebagai Undang-Undang

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang

melakukan perjanjian. Teori ini menjadi dasar hukum Internasional karena

termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every

treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in

good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan

itikad baik).18

Pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari

dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil pronsip-prinsip hukum

alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah

janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (promissorum implendorum obligati).

Menurut Grotius, teori ini timbul dari premis bahwa perjanjian secara alamiah dan

sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu:19

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi

dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang

pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan

2. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah

hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memilik hak untuk

melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia

melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui perjanjian.

Seorang ahli Hukum Internasional dari Italia, Anzilotti berpandangan bahwa

kekuatan mengikatnya suatu perjanjian adalah karena adanya prinsip mendasar.

18

UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26 19

Grotius, 1916, the Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris, 1646 ed, Kesley, FW.

trans., Oxford, hlm. 25 and S. Punderof, 1934, The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae

et Gentium, 1688ed. Oxford

Page 34: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

28

Berdasarkan pada prinsip ini, maka negara terikat untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan perjanjian dengan itikad baik.

Sehubungan dengan hal ini, Oppenheim telah memberikan tanggapan bahwa

masalah mengapa perjanjian internasional selalu mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat masih banyak dipertentangkan.

Banyak pakar berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian

adalah dalam hukum kodrat, dalam agama, dan prinsip-prinsip moral serta dalam

sikap mengekang dari negara-negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian

tersebut. Beberapa diantaranya kemudian juga menegaskan bahwa hal itu

merupakan keinginan dari para pihak yang memberikan kekuatan mengikat dari

perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Jawaban yang mungkin benar adalah

bahwa perjanjian tersebut mengikat secara hukum karena ada aturan kebiasaan

dalam hukum internasional bahwa perjanjian itu mengikat.

Komisi Hukum Internasional dalam rancangannya tentang Hukum Perjanjian

telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah antara lain

meminta agar suatu pihakdari perjanjian-perjanjian itu tidak akan mengambil

tindakan apapun yang diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau

menghalangi maksud perjanjian tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa jika suatu

negara tidak dapat menaati kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab

internasional kecuali jika ketidakmampuan itu dapat dibenarkan atau dibebaskan

menurut Hukum Internasional mengenai tanggung jawab negara.

Semua negara memiliki keharusan untuk setiap saat melaksanakan dengan

itikad baik segala kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dan sumber

Page 35: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

29

hukum internasional lainnya. Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar atau perundang-undangannya sebagai

alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Keharusan untuk menghormati

kewajiban dengan itikad baik mencerminkan syarat dasar yang penting untuk

suatu tata hukum..

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai

bagaimana akibat hukum perjanjian lisensi bagi pihak ketiga, karena dalam suatu

perjanjian telah dijelaskan bahwa hanya mengikat kedua belah pihak yang

melakukan perjanjian tersebut.

1.5.2. Kerangka Berpikir

1. Perjanjian

Lisensi

tentang Hak

Siar

2. Sengketa

kasus antara

PT Nonbar /

PT. ISM

dengan

Hotel, Villa

dan

Restaurant

yang ada di

Bali

1. Bagaimana

pengaturan

pendaftaran

perjanjian

lisensi terkait

hak siar oleh

Dirjen HAKI?

2. Bagaimana

akibat hukum

bagi pihak

ketiga

terhadap

perjanjian

lisensi?

Teori

Kebebasan

Berperjanjian

Teori Kepastian

Hukum

Teori

Mengikatnya

Perjanjian

sebagai Undang-

Undang

1.Jenis penelitian : Normatif

2.Jenis Pendekatan:

a. Pendekatan perundang-

undangan (the statue

approach); b. Pendekatan analisis

konsep hukum (the

analytical & conceptual

approach); c. Pendekatan kasus (the case

approach);

d. Pendekatan sejarah (the

historical approach); e. Pendekatan perbandingan

(the comparative

approach).

Latar Belakang Rumusan

Masalah Landasan Teoritis Metode Penelitian

Teori Pembuatan

Peraturan

Perundang-

undangan

Page 36: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

30

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam

penelitian.20

Untuk membuktikan kebenaran ilmiah dari sebuah penelitian yang

dilaksanakan, maka dilakukan pengumpulan data dan fakta yang keseluruhannya

berhubungan erat dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian

tersebut.

Penelitian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena

hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita

untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa

yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak,

karena masih perlu diuji kembali.21

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha mencari

jawaban atas terjadinya kekosongan norma, yaitu penelitian yang mengutamakan

penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya.

Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian lapangan untuk

memperoleh data primer sebagai data pendukung.

20

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2005, Pokok-Pokok

Pikiran Tentang Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Hukum Empiris Dan Penulisan Tesis,

Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 11. 21

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan

Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39

Page 37: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

31

1.6.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada umumnya terdiri dari

5 (lima) jenis pendekatan, yaitu: 22

a) Pendekatan perundang-undangan (the statue approach)

Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.23

Pendapat

Peter Mahmud Marzuki ini bertujuan untuk memberikan kejelasan

mengenai batasan permasalahan dalam penelitian maupun terhadap

konsepsi jawaban dari permasalah penulisan penelitian karya ilmiah

dengan cara mengkaji isi dari perundang-undangan yang digunakan

dalam penelitian.

b) Pendekatan analisis konsep hukum (the analytical & conceptual approach)

Pendekatan analisis konsep hukum (the analytical & conceptual

approach) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

22

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93 23

Ibid.

Page 38: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

32

memecahkan isu uang dihadapi.24

Pendapat Peter Mahmud Marzuki

tersebut memiliki relevansi terhadap penelitian dan penulisan ini.

Karena pendekatan analisis konsep hukum menghasilkan suatu

argumentasi hukum yang selanjutnya dijabarkan pada bagian

pembahasan penelitian, dengan terlebih dahulu mengkaji pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sesuai dengan

permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

c) Pendekatan kasus (the case approach)

Pendekatan Kasus (The Case Approach) dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan

hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya

d) Pendekatan sejarah (the historical approach)

Pendekatan sejarah (the historical approach) dilakukan dengan

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan

mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historin ini diperlukanapabila

memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola

pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang memiliki

relavansi dengan masa kini.

24

Ibid.

Page 39: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

33

e) Pendekatan perbandingan (the comparative approach).

Pendekatan perbandingan (the comparative approach) dilakukan

dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-

undang negara lain. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh

persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

Dalam penelitian ini akan digunakan 3 jenis pendekatan, yaitu

pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta sebagai

Undang-undang Hak Cipta terbaru, pendekatan analisis konsep hukum

(Analytical and Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (the case

approach) dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/HAKI.HAK

CIPTA/2014/PN.Niaga.Sby. Adapun ketiga pendekatan tersebut akan digunakan

untuk memecahkan rumusan masalah yang pertama, sedangkan untuk

memecahkan rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan kasus (the case

approach).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian

kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan

hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Data dalam

Page 40: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

34

penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan

hukum yang terdiri dari:25

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari

norma/kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang dasar, peraturan dasar,

serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan sumber

hukum primer berupa :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109)

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110)

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Merek (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)

g. Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku

25

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Page 41: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

35

literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang terdiri dari:

a. Kamus Umum Bahasa Indonesia

b. Kamus Hukum

c. Kamus Inggris Indonesia

d. Ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini harus ditegaskan permasalahan

mengenai jenis, sifat dan kategori bahan hukum serta perlakuan terhadap bahan

hukum yang dikumpulkan, dengan tujuan agar pengumpulan bahan hukum dan

penganalisaaan terhadap badan hukum sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem kartu (card system), yakni

dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang

diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui

bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat kaitannya antara

metode analisis dan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil

Page 42: ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP … · penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang

36

dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif,

evaluatif dan argumentatif.

1. Teknik deskriptif, yaitu teknik yang dimaksudkan untuk memaparkan

secara apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.26

2. Teknik interpretatif, berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu

hukum seperti penafsiran historis, sistematis, dan lain-lain. Selanjutnya

badan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif,

sistematis dan argumentatif.

3. Teknik evaluatif, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan,

proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam

baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.

4. Teknik sistematif, berupaya mencari kaitan rumus suatu konsep hukum

atau konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun

tidak sederajat.

5. Teknik argumentatif, tidak bias dilepaskan dari teknik evaluasi karena

penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran

hukum. 27

26

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media

Group, Jakarta, hal.152 27

Universitas Udayana, 2008, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program

Studi Magister Hukum, hal.14