2018| sekretariat utama - bsn 1bsn.go.id/.../download/laporan_kinerja_settama_t.a._2018.pdf2018|...

2018| Sekretariat Utama - BSN 1


DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang 9

I.2 Maksud dan Tujuan 9

I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 10

I.4 Sumber Daya Manusia 11

I.5 Peran Strategis 12

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis 14

II.2 Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja 20

III.2 Realisasi Anggaran 57

BAB IV PENUTUP IV.1 Penutup 59

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja


KATA PENGANTAR

Dr. Ir. Puji Winarni, M.A

Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas

kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran

2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Kepala BSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Utama

Tahun 2018 ini dimaksudkan akan dapat diperoleh manfaat dan umpan

balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Sekretariat Utama. Masukan dan saran yang bersifat

membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang

akan datang.

Jakarta, Januari 2019

Sekretariat Utama,

Dr. Puji Winarni


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 menjabarkan capaian

18 (delapan belas) Sasaran yang diukur dengan 31 (tiga puluh satu)

Indikator Kinerja.

Pada tahun 2018, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja

Sekretariat Utama sebesar 107.14% dari 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja.

Sebanyak 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja capaiannya telah mencapai

target dan 6 (enam) Indikator Kinerja lainnya masih di bawah target.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sekretariat Utama

tahun 2018 menurut Sasaran:

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Stakeholder Perspectives

1 Meningkatnya tata kelola dan

organisasi yang

profesional

1. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

83 nilai 87,22 105,1%

2. Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja

BSN (Nilai lembar

kerja evaluasi AKIP

BSN)

70 (BB) nilai 67.77 (B) nilai 96.81 %

Rata-rata capaian Sasaran 1 100.96 %

2. Meningkatnya pelayananpublik

dan layanan prima

di lingkungan BSN

3. Indeks kepuasan

layanan internal

3.4 nilai 3.57 nilai 104.85 %


3. Meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia

4. % ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100 % 72 % 72 %

5. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan lanjutan

13 orang 12 orang 92 %

Rata-rata capaian Sasaran 3 82 %

4. Meningkatnya pengelolaan

sarana dan

prasarana

6. % Ketersediaan

sarana dan

prasarana

bedasarkan

100 % 100 % 100 %



Capaian

penunjang kinerja Rencana

Kebutuhan BMN

7. % Pemanfaatan

BMN

100 % 100 % 100 %


5. Meningkatnya kinerja

pengelolaan

anggaran

8. Opini BPK atas

laporan keuangan

WTP opini WTP opini 100 %

9. % realisasi

anggaran

≥95 % 96.97 % 102.02 %

10. % Peningkatan

PNBP

10 % 13 % 130 %


Internal Process Perspective

6. Meningkatkan

pengawasan dan

pengendalian

internal BSN

11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai 3 nilai 100 %


7. Miningkatnya penyelenggaraan

layanan dan

bantuan hukum

12. % pemberian

bantuan hukum

70 % 100 % 142.86 %

13. Jumlah

penyuluhan

hukum peraturan

perundang-

undangan bidang

SPK

8

penyuluhan

8

penyuluhan

100 %

14. % peraturan

perundangan

yang diunggah

80 % 100 % 125 %


8. Meningkatkan kualitas penerapan

e-govt

15. Indeks kepuasan

penerapan e-govt

3 skor 3 skor 100 %


9. Meningkatkan pengelolaan ASN

BSN

16. % pemenuhan

kebutuhan ASN

BSN sesuai ABK

70 % 53 % 75 %


10. Meningkatkan kesesuaian

peraturan

perundangan di

17. Jumlah peraturan

perundang –

undangan di

bidang SPK

9 peraturan 15

peraturan

166 %



Capaian

bidang SPK Rata-rata capaian Sasaran 10 166 %

11. Meningkatkan pengelolaan

publikasi kepada

masyarakat

18. Jumlah pameran

standardisasi yang

diikuti BSN

11

pameran

16

pameran 133 %

19. Jumlah pameran

standardisasi yang

diikuti BSN

1250

publikasi

2.217

publikasi 189 %


12. Meningkatkan partisipasi

penyusunan

regulasi lintas

sektoral

20. Jumlah sektor

yang ditangani 3 sektor 3 sektor 100 %


13. Meningkatkan perencanaan dan

penganggaran

yang akurat dan

akuntanbel

21. % pengajuan

anggaran baseline

BSN yang

terakomodasi

dalam Pagu

Indikatif

90 % 78.70 % 87.44 %

22. % pemenuhan

kriteria

pengawasan

keuangan negara

100 % 100 % 100 %


14. Meningkatkan pengelolaan tata

usah dan rumah

tangga

23. % Barang Milik

Negara yang

terinventarisir

(perencanaan s.d

pemanfaatan)

100 % 100 % 100 %

24. % penyelesaian

lelang paket

pekerjaan

100 % 100 % 100 %


Learning and Growth Perspective

15. Meningkatkan tata kelola dan

organisasi yang

profesional di

Settama

25. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

( Nilai PMPRB)

83 nilai 87.22 nilai 105.08 %

26. Tingkat kualitas

akuntabilitas

kinerja BSN ( Nilai

lembar kerja

70 (BB)

nilai

78.01 (BB)

nilai

111.44 %



Capaian

evaluasi AKIP BSN)


16. Meningkatkan kompetensi sumber

daya manusia di

Settama

27. % ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100 % 84 % 84 %

28. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan

lanjutan




sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

di Settama

29. % Ketersediaan

sarana dan

prasarana

berdasarkan

Rencana

Kebutuhan BMN

100 % 100 % 100 %

30. % Pemanfaatan

BMN 100 % 100 % 100 %


18. Meningkatkan kinerja

pengelolaan

anggaran di

Settama

31. % Realisasi

Anggaran ≥95 % 93,56% 98,48 %


Rata-rata capaian Settama Tahun 2018 107.14 %


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sekretariat Utama, sebagai

salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang

disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Sekretariat Utama memberikan kontribusi pada kinerja BSN.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan

bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi

dan misi BSN, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar

penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat

meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan

Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja

BSN, tugas Sekretariat Utama adalah mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan

BSN

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Sekretariat Utama

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang

standardisasi serta kebijakan teknis BSN;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan

rumah tangga BSN;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan,

penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta

pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program

kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait

lainnya di lingkungan BSN;

e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

Struktur Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1

Struktur Organisasi Sekretariat Utama


Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Utama

mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tugas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi

program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata

usaha dan urusan rumahtangga serta pengelolaan barang/kekayaan

milik negara. Pasal

2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas, dengan tugas melaksanakan

pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan

peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum,

analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi

manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat

dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

3. Inspektorat, dengan tugas melaksanakan pengawasan fungsional

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2018, Sekretariat Utama memiliki personel berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, dengan

rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Sekretariat Utama

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang > S1 S1 S2 S3

1. Sekretariat Utama - - - 1 1

2. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata

Usaha 27 33 3

- 63

3. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 4 23 6 - 33

4. Inspektorat 3 6 5 - 14

Jumlah 34 62 14 1 111


I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sekretariat Utama mempunyai peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk itu sesuai

dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Utama telah mengidentifikasi

potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Memiliki akses terhadap

proses perencanaan dan

penganggaran

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

(SPK) belum dijadikan

sebagai program

prioritas nasional

Anggaran SPK tersebar

di beberapa K/L,

namun belum

terkoordinasi dengan

baik

Sinergi alokasi

anggaran masih

lemah

Kinerja BSN masih

belum optimal

Penguatan koordinasi

dengan Bappenas,

Kemenkeu, dan K/L lain yang

terkait untuk menyusun

program kerja yang

mendukung prioritas nasional

Peningkatan koordinasi dan

sinergi dengan K/L yang

memiliki tugas yang terkait

dengan SPK

Peningkatan koordinasi dan

sinergi antar unit kerja di BSN

Memperkuat rumusan kinerja

dengan SMART

Pengelolaan keuangan

tersentralisasi di Bagian

Keuangan dengan sistem

pengelolaan yang sesuai

peraturan perundangan

dan BSN hanya memiliki 1

(satu) satuan Kerja

Tidak semua pejabat

struktural yang

memahami proses

pelaksanaan dan

pertanggungjawaban

keuangan, sehingga

pengawasan dan

pengendalian masih

kurang efektif

Masih terbatasnya

sumber daya manusia

Perlunya peningkatan

pemahaman pejabat

struktural melalui sosialisasi

tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban

keuangan serta evaluasi atas

pelaksanaan pengelolaan

keuangan secara periodik

Melakukan pelatihan/

bimbingan teknis terkait

pengelolaan keuangan



yang kompeten dalam

pengelolaan

keuangan, khususnya

di unit kerja teknis

kepada para pegawai yang

ditugaskan dari unit kerja

teknis, khususnya yang

ditugaskan dalam

pengelolaan keuangan

Terdapat beberapa

aplikasi keuangan yang

mempermudah

pengelolaan keuangan,

termasuk Sistem Informasi

Pelaksanaan Kegiatan

dan Anggaran (SIPAKAR)

Belum terintegrasinya

aplikasi keuangan

yang ada, sehingga

belum optimal

pemanfaatannya

Adanya beberapa staf

yang pensiun dan

mutasi ke unit lain

tanpa adanya staf

pengganti

Melakukan integrasi aplikasi

keuangan yang ada dengan

bantuan pengembang

aplikasi yang kompeten

Memberikan rangkap

pekerjaan kepada beberapa

staf bagian keuangan untuk

mengatasi keterbatasan

personil

Pengelolaan BMN

Lokasi BMN yang

berpindah

Masa ekonomis BMN

yang masih tercatat

Koordinasi antara

pusat kepada

pengelola BMN dalam

pelaporan pembelian

belanja modal dan

barang persediaan

Inventarisasi BMN dilakukan

secara periodik

Melakukan sosialisasi kepada

unit kerja/pusat terkait aturan

dalam belanja modal

Pengelolaan Arsip Kurangnya kesadaran

dalam penataan arsip

Melakukan pembinaan dan

sosialisasi dalam penataan

arsip

Komitmen pemerintah

yang kuat dala upaya

memberantas korupsi

antara lain melalui

pelaksanaan reformasi

birokrasi, aksi PPK dan SPIP.

Masih kuranngnya

kesadaran unit kerja

akan pentingnya

pengendalian internal,

contohnya terkait

dengan pengelolaan

keuangan, PBJ, dll

Masih kurangnya

kesadaran unit kerja

untuk menindaklanjuti

hasil audit, reviu,

evaluasi, dan

pemeriksaan.

Inspektorat melaksanakan

program pengawasan yang

tertuang dalam PKPT

Melaksakan sosialisasi terkait

kebijakan dan peraturan

terkait dengan pengawasan

Melakukan monitoring Tindak

Lanjut Hasil Audit

Inspektorat mempunyai

wewenang untuk

melakukan pengawasan

atas pelaksanaan tugas di

lingkungan BSN yang

Masih terbatasnya SDM

yang menguasai

kualifikasi teknis

Unit kerja masih belum

memanfaatkan secara

Menambah SDM Inspektorat

dan/ meminta bantuin staf

yang mempunyai kualifikasi

teknis dalam kegiatan

pengawasan



dipertegas dengan fungsi

pelaksanaan pengawasan

terhadap anggaran,

kepegawaian,

perlengkapan dan

akuntabilitas sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundangan

yang berlaku

optimal peran

Inspektorat sebagai

katalisator dan quality

assurance

Permintaan pendampingan

serta berkoordinasi dengan

BPKP, BPK dan stakeholeder

terkait

Memberikan konsultasi dalam

pelaksanaan anggaran


U

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

ntuk mewujudkan visi BSN “Terwujudnya infrastruktur mutu

nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan

kualitas hidup bangsa”, maka Sekretariat Utama menetapkan visi

dan misi.

VISI

Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha, penyediaan SDM profesional, informasi

aktual kelembagaan dan peraturan perundangan-undangan yang implementatif, transparan dan

akuntabel

MISI 1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, tata

usaha, kepegawaian, kelembagaan, peraturan perundangan untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Sekretariat Utama telah dicapai mengingat

tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan

Sekretariat Utama adalah sebagai berikut :


TUJUAN

a. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN;

b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Sekretaris Utama selaku

Unit Pendukung di lingkungan BSN. Sekretariat Utama dituntut agar dapat

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk

meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN.

Untuk itu, pencapaian kinerja Sekretariat Utama harus dapat dinilai dari

aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan

target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada

tahun 2017, sasaran Sekretariat Utama telah dilakukan penyempurnaan

dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Berikut sasaran berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

1. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas

2. Terwujudnya good governance dan clean governance

3. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat dan

akuntabel

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN

5. Tersedianya peraturan perundang – undangan di bidang SPK

6. Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten

7. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal

8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang professional

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk

menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran

kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja

Sasaran Sekretariat Utama sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja

Sekretariat Utama Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2018 berdasarkan sasaran,

indikator kinerja dan target.


Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018

No. Sasaran Indikator Kinerja Target


1. Meningkatnya tata

kelola dan organisasi

yang profesional

1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai

PMPRB)

83 nilai

2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

(Nilai lembar kerja evaluasi

AKIP BSN)

70 (BB) nilai

2. Meningkatnya

pelayananpublik dan

layanan prima di

lingkungan BSN

3. Indeks kepuasan layanan internal

3.4 nilai

3. Meningkatnya

kompetensi sumber daya

manusia

4. % ASN yang mengikuti program peningkatan

kompetensi

100 %

5. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan

lanjutan

13 orang

4. Meningkatnya

pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang

kinerja

6. % Ketersediaan sarana dan prasarana

bedasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

100 %

7. % Pemanfaatan BMN 100 %


pengelolaan anggaran 8. Opini BPK atas laporan

keuangan

WTP opini

9. % realisasi anggaran ≥95 %

10. % Peningkatan PNBP 10 %


6. Meningkatkan

pengawasan dan

pengendalian internal

BSN

11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai

7. Miningkatnya

penyelenggaraan

layanan dan bantuan

hukum

12. % pemberian bantuan hukum

70 %

13. Jumlah penyuluhan hukum peraturan

perundang-undangan

bidang SPK

8 penyuluhan

14. % peraturan perundangan yang

diunggah

80 %

8. Meningkatkan kualitas

penerapan e-govt 15. Indeks kepuasan

penerapan e-govt

3 skor

9. Meningkatkan

pengelolaan ASN BSN 16. % pemenuhan kebutuhan

ASN BSN sesuai ABK

70 %

10. Meningkatkan

kesesuaian peraturan 17. Jumlah peraturan

perundang – undangan

9 peraturan


No. Sasaran Indikator Kinerja Target

perundangan di bidang

SPK

di bidang SPK

11. Meningkatkan

pengelolaan publikasi

kepada masyarakat

18. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti

BSN

11 pameran

19. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti

BSN

1250 publikasi


penyusunan regulasi

lintas sektoral

20. Jumlah sektor yang ditangani

3 sektor

13. Meningkatkan

perencanaan dan

penganggaran yang

akurat dan akuntanbel

21. % pengajuan anggaran baseline BSN yang

terakomodasi dalam

Pagu Indikatif

90 %

22. % pemenuhan kriteria pengawasan keuangan

negara

100 %

14. Meningkatkan

pengelolaan tata usah

dan rumah tangga

23. % Barang Milik Negara yang terinventarisir

(perencanaan s.d

pemanfaatan)

100 %

24. % penyelesaian lelang paket pekerjaan

100 %


15. Meningkatkan tata

kelola dan organisasi

yang profesional di

Settama

25. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( Nilai

PMPRB)

83 nilai

26. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (

Nilai lembar kerja evaluasi

AKIP BSN)

70 (BB) nilai

16. Meningkatkan

kompetensi sumber daya

manusia di Settama

27. % ASN yang mengikuti program peningkatan

kompetensi

100 %

28. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan

lanjutan

3 orang

17. Meningkatkan

pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang

kinerja di Settama

29. % Ketersediaan sarana dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

100 %

30. % Pemanfaatan BMN 100 % 18. Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran

di Settama 31. % Realisasi Anggaran ≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama

pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran


dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk

mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat

Utama melaksanakan 4 (empat) kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun

keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan

dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BSN melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN

yang akan menghasilkan output :

a. 1 layanan Manajemen SDM

b. 1 Layanan Hukum

c. 1 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

d. 1 Layanan Reformasi Birokrasi

2. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Tata

Usaha BSN yang akan menghasilkan output :

a. 1 Layanan Perencanaan

b. 1 Layanan Manajemen Keuangan

c. 1 Layanan Manajemen BMN

d. 1 Layanan Umum

e. 1 Layanan Internal (Overhead)

f. 12 Layanan Perkantoran

3. Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Internal BSN yang akan

menghasilkan output 1 Layanan Audit Internal

B. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian yang akan menghasilkan output 3 peraturan


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja

instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi

dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Sekretariat Utama berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas

kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut

menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu

1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sekretariat Utama

telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut

selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun

2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama, maka

telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja

tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas

kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian

masing-masing sasaran dan target yang terkait Sekretariat Utama yang

direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat

dilihat pada tabel berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018


Capaian


1. Meningkatnya tata kelola dan

organisasi yang

profesional

1. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

83 nilai 87,22 105,1%

2. Tingkat kualitas


BSN (Nilai lembar

kerja evaluasi AKIP

BSN)

70 (BB) nilai 67.77 (B) nilai 96.81 %


2. Meningkatnya pelayananpublik

dan layanan prima

di lingkungan BSN

3. Indeks kepuasan

layanan internal

3.4 nilai 3.57 nilai 104.85 %


3. Meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia

4. % ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100 % 72 % 72 %

5. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan lanjutan



4. Meningkatnya pengelolaan

sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

6. % Ketersediaan

sarana dan

prasarana

bedasarkan

Rencana

Kebutuhan BMN

100 % 100 % 100 %

7. % Pemanfaatan

BMN

100 % 100 % 100 %



pengelolaan

anggaran

8. Opini BPK atas

laporan keuangan

WTP opini WTP opini 100 %

9. % realisasi

anggaran

≥95 % 96.97 % 102.02 %

10. % Peningkatan

PNBP

10 % 13 % 130 %





Capaian

6. Meningkatkan

pengawasan dan

pengendalian

internal BSN

11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai 3 nilai 100 %


7. Miningkatnya penyelenggaraan

layanan dan

bantuan hukum

12. % pemberian

bantuan hukum

70 % 100 % 142.86 %

13. Jumlah

penyuluhan

hukum peraturan

perundang-

undangan bidang

SPK

8

penyuluhan

8

penyuluhan

100 %

14. % peraturan

perundangan

yang diunggah

80 % 100 % 125 %


8. Meningkatkan kualitas penerapan

e-govt

15. Indeks kepuasan

penerapan e-govt

3 skor 3 skor 100 %


9. Meningkatkan pengelolaan ASN

BSN

16. % pemenuhan

kebutuhan ASN

BSN sesuai ABK

70 % 53 % 75 %


10. Meningkatkan kesesuaian

peraturan

perundangan di

bidang SPK


perundang –

undangan di

bidang SPK

9 peraturan 15

peraturan

166 %



publikasi kepada

masyarakat

18. Jumlah pameran

standardisasi yang

diikuti BSN

11

pameran

16

pameran 145 %

19. Jumlah pameran

standardisasi yang

diikuti BSN

1250

publikasi

2324

publikasi 185 %



penyusunan

regulasi lintas

sektoral

20. Jumlah sektor

yang ditangani 3 sektor 3 sektor 100 %




Capaian

13. Meningkatkan perencanaan dan

penganggaran

yang akurat dan

akuntanbel

21. % pengajuan

anggaran baseline

BSN yang

terakomodasi

dalam Pagu

Indikatif

90 % 78.70 % 87.44 %

22. % pemenuhan

kriteria

pengawasan

keuangan negara

100 % 100 % 100 %


14. Meningkatkan pengelolaan tata

usah dan rumah

tangga

23. % Barang Milik

Negara yang

terinventarisir

(perencanaan s.d

pemanfaatan)

100 % 100 % 100 %

24. % penyelesaian

lelang paket

pekerjaan

100 % 100 % 100 %



15. Meningkatkan tata kelola dan

organisasi yang

profesional di

Settama

25. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

( Nilai PMPRB)

83 nilai 87.22 nilai 105.08 %

26. Tingkat kualitas

akuntabilitas

kinerja BSN ( Nilai

lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 (BB)

nilai

78.01 (BB)

nilai

111.44 %


16. Meningkatkan kompetensi sumber

daya manusia di

Settama

27. % ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100 % 95 % 95 %

28. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan

lanjutan




sarana dan

prasarana

penunjang kinerja

29. % Ketersediaan

sarana dan

prasarana

berdasarkan

Rencana

100 % 100 % 100 %



Capaian

di Settama Kebutuhan BMN

30. % Pemanfaatan

BMN 100 % 100 % 100 %


18. Meningkatkan kinerja

pengelolaan

anggaran di

Settama

31. % Realisasi

Anggaran ≥95 % 93.56 % 98,48 %


Rata-rata capaian Settama Tahun 2018 107.14 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja

Sekretariat Utama untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai

berikut.

STAKEHOLDER PERSPECTIVES

SASARAN

1

Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang

profesional

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018

Rencana s.d 2019

Target %

Capaia

n 2015 2016 2017 Target Realiasi %

1. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

nilai 68,29 71,79 72,69 83

87,22 105,1 88 99

2. Tingkat kualitas


BSN (Nilai LKE AKIP

BSN)

nilai 64,20

(B)

64,87

(B)

66,88

(B)

70

(BB)

67,77

(B)

96,81 71 (BB) 95,45%

Rata-rata capaian sasaran 100.96

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya

tata kelola dan organisasi yang profesional terdiri dari 2 (dua) indikator

kinerja yaitu 1) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB) dan 2)

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP BSN). Rata-rata


capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100.96%. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB)

Setiap K/L/D diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 tahun 2010. Reformasi

birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan, tata laksana, dan sumberdaya manusia aparatur.

Untuk menilai Tingkat pelaksanaan RB, Kemen PANRB melakukan

evaluasi setiap tahun di seluruh K/L/D. Setiap K/L/D, melalui unit Inspektorat

masing-masing untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB). Evaluasi Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kemen

PANRB baru dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018, akan tetapi pada

saat laporan kinerja ini disusun nilai Reformasi Birokrasi tahun 2018 belum

keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN.

Nilai PMPRB tersebut memperlihatkan adanya

peningkatan dan melampaui target. Dari target nilai

PMPRB sebesar 83, dapat dicapai Hasil PMPRB tahun

2018 sebesar 87,22; atau tercapai 105,1%. Untuk

peningkatan kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pada tahun 2019 dapat ditingkatkan, upaya yang

akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Melakukan Sosialisasi Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan

narasumber dari Kemenpan RB;

Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan Pokja RB;

Monitoring terkait identifikasi dan pengumpulan bukti dukung rencana

aksi;

Merevisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPRB.

Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

Target : 83

Realisasi : 87,22

Capaian : 105,1%


Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN

Target : 70 (BB) (nilai)

Realisasi : 67,77 (B) nilai

Capaian : 96,81%

Gambar III.1. Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator

Kemen PANRB

Gambar III.2. Banner Kampaye dalam rangka Reformasi Birokrasi

2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP BSN)

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang jelas, transparan,

dan dapat dipertanggungjawabkan tentang

kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya

dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran

dalam mencermati berbagai permasalahan

sebagai bahan acuan dalam menyusun

rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan

demikian rencana kinerja di tahun mendatang


dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan

Kinerja BSN (lembaga) tahun 2017, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit

Eselon I tahun 2017, 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II

tahun 2017, dan 27 (dua puluh tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III

tahun 2017.

Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN

Tahun 2018 belum keluar dari KemenPANRB, sehingga pencapaian kinerja

tahun 2018 menggunakan data Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) AKIP dari

Inspektorat BSN yaitu dengan nilai sebesar 67,77 (B) atau capaian kinerja

sebesar 96,81% dari target nilai 70 (BB). Tidak tercapainya target ini

dikarenakan antara lain belum adanya pedoman atau SOP terkait

pengumpulan data kinerja, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan

sebagai dasar pemberian reward dan punishment, serta belum ditetapkan

peraturan tentang pedoman evaluasi internal AKIP.

Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2017 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3

Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2017

No. Komponen yang

Dinilai Bobot

Nilai Nilai

2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016 2017

a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37 21,58

b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13 16,95

c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36 10,45

d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89 6,11

e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12 11,79

Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87 66,88

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B B

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada

Tahun 2019 akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap proses

monitoring capaian kinerja, menyiapkan pedoman pengumpulan data

kinerja dan pedoman evaluasi internal AKIP bersama dengan Inspektorat

BSN, serta merumuskan kriteria pemberian reward dan punishment atas hasil

pengukuran kinerja.


SASARAN

2

Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima

di lingkungan BSN

Tabel III.4


Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019

Target %

Capaian 2015 2016 2017 Target Realisasi %

3. Indeks kepuasan

layanan internal

nilai - 3,04 3,31 3,4 3,57 104.85 3,5 106,86%


Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya pelayanan publik dan

layanan prima di lingkungan BSN adalah indeks kepuasan layanan internal.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104.85%. Berikut


3. Indeks Kepuasan Layanan Internal

Dalam pelaksanaan Tugas Utama Unit Kerja Sekretaris Utama adalah

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi,

dan sumber daya di lingkungan BSN. Layanan tersebut harus harus

berorientasi kepada kepuasan bagi seluruh pegawai BSN. Untuk itu

dilakukan survey kepada seluruh pegawai untuk mengetahui indeks /

tingkat kepuasan pegawai.

Secara umum hasil survey menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan lingkup

Sekretaris Utama rata-rata sebesar 3,57 dari target yang ditetapkan sebesar

3,4. Hasil ini lebih baik daripada hasil tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,31

dari target yang ditetapkan sebesar 3.7.

Hasil dari Survey ini dapat dijadikan masukan

dan saran yang dapat membantu Unit Kerja

lingkup Sekretariat Utama dalam

meningkatkan pelayanan kepada seluruh

pegawai BSN.

Indeks kepuasan

pegawai terhadap

layanan Settama

Target : 3,7 Nilai

Realisasi : 3,31 Nilai

Capaian : 89%


Tabel III.5

Nilai rata-rata hasil survei indeks kepuasan pegawai terhadap

layanan Settama

Unit Kerja Nilai rata-rata

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 3,39

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 3,74

Inspektorat 0

Sekretariat Utama 3,57

Layanan yang disurvey kepada pegawai internal BSN terkait dengan

Biro HOH adalah Layanan Hukum, Layanan Organisasi dan Kepegawaian

serta Layanan Hubungan Masyarakat. Untuk dapat meningkatkan indeks

kepuasan sesuai target maka Biro HOH akan mereview saran yang masuk

dalam survey dan melakukan perbaikan.

Biro PKT sebagai salah satu Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang

memberikan fasilitasi dan layanan kepada internal di lingkungan BSN terkait

penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan

penyediaan sarana prasarana dituntut untuk memberikan pelayanan prima

kepada pengguna layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan

strategis yang cepat dan luas diberbagai sektor, maka spesialisasi dan

variasi tuntutan kebutuhan pun semakin meningkat dari pengguna layanan,

sehingga Biro PKT harus dapat mengimbanginya dengan terus melakukan

perbaikan dan inovasi.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data

dan informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang

diberikan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Survei layanan di

lingkup Sekretariat Utama BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif

dalam pelaksanaannya.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan

layanan pada tahun 2018 salah satunya dengan menyediakan ruang

khusus layanan dan melanjutkan kegiatan pemberian apresiasi kepada

pegawai yang berkinerja baik di lingkungan Biro PKT yaitu melalui pemilihan

Employee of The Month (EoTM) dan Employee of The Year (EoTY) yang telah

dimulai tahun 2016.

Gambar III.3


Ruang Layanan Biro PKT

Gambar III.4

EOTM dan EOTY Tahun 2018

Untuk meningkatkan layanan hukum, telah dibuat dan di

implementasikan aplikasi Sikap SNI (sikapsni) dan evaluasi pembentukan

peraturan BSN (E-TAP) serta pengembangan aplikasi jaringan dokumentasi

dan informasi hukum (JDIH). Hal ini berdampak pada percepatan layanan

penetapan SNI dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan BSN

serta meningkatkan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang

standardisasi dan penilaian kesesuaian. Terkait layanan SDM dan

Organisasi, Biro HOH mengupayakan ketepatan waktu dalam proses

layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain serta

pengusulan pegawai berprestasi. Sedangkan terkait kehumasan, dilakukan

melalui peningkatan pemberian informasi kelembagaan secara intensif

melalui media sosial

SASARAN

3 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tabel III.6



Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d. 2019

Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

4. % ASN yang

mengikuti program

% - 100

%

100% 100% 72 % 72 % - -





peningkatan

kompetensi

5. Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan lanjutan

Orang - - - 13

orang

12

orang

92 % - -


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya

kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1) Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi dan 2)

Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 82%. Berikut


4. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi

Indikator kinerja prosentase ASN yang mengikuti program

peningkatan kompetensi tidak dapat dipenuhi capaiannya karena belum

semua ASN BSN memenuhi 20 jam memperoleh pendidikan dan pelatihan,

karena belum semua unit kerja memperhatikan pemenuhan jam

pendidikan dan pelatihan dimana setiap pegawai harus mendapatkan 20

jam pelatihan dalam 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Semua ASN BSN telah mengikuti

pelatihan–pelatihan, baik pelatihan

manajerial bagi pejabat struktural, fungsional

bagi pejabat fungsional dan teknis untuk

pegawai yang berkepentingan. Pelatihan-

pelatihan tersebut diselenggarakan oleh

instansi lain, BSN maupun masing – masing unit

kerja.

Capaian kinerja Tahun 2017 yang lalu tidak dapat dibandingkan,

karena pada tahun 2018 indikator ini ukuran capaiannya adalah

prosentase pegawai yang memenuhi 20 jam pendidikan dan pelatihan

masing-masing pegawai. Sementara pada tahun 2017 hanya menghitung

pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tanpa

memperhitungkan perolehan jam.

Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan kompetensi

Target : 100%

Realisasi : 72 %

Capaian : 72%


Langkah atau upaya yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

dalam pencapaian target kinerja yaitu melalui koordinasi intensif baik di

internal BSN diantaranya melalui awareness kepada unit kerja dan

menggerakkan tim pengembangan kompetensi SDM BSN yang terdiri dari

wakil unit kerja agar peningkatan kompetensi pegawai dapat lebih

diperhatikan sehingga dapat memenuhi persyaratan peraturan

perundangan, dan utamanya untuk memenuhi gap kompetensi agar

dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi BSN.

5. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan

Jumlah ASN yang menempuh

pendidikan lanjutan hanya tercapai 12 orang

dari 13 orang yang ditargetkan karena ada 1

(satu) pegawai tugas belajar pendidikan

pascasarjana (S2 dan S3) baik di dalam dan

di luar negeri yang ditargetkan lulus pada

tahun 2018 belum dapat menyelesaikan studi

dan melakukan perpanjangan.

Untuk mencapai target yang

ditetapkan, dilakukan dengan memberikan

motivasi yang tinggi kepada pegawai tugas belajar/ijin belajar agar dapat

segera menyelesaikan studi tepat waktu.

SASARAN

4

Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana

penunjang kinerja

Tabel III.7





6. Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

% - - 100 100 100 100% 100 100%

7. Persentase

pemanfaatan BMN

% - - 100 100 100 100% 100 100%


Jumlah ASN yang

menempuh pendidikan

lanjutan

Target : 13 orang

Realisasi : 12 orang

Capaian : 92%


Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Persentase

Pemanfaatan BMN

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya pengelolaan sarana

dan prasarana penunjang kinerja ada 2 (dua) yaitu 1) persentase

ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN

dan 2) persentase pemanfaatan BMN. Rata-rata capaian kinerja untuk

indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 3.

6. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi BSN sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014, diperlukannya

dukungan sarana dan prasarana dalam

kualitas dan kuantitas yang baik. Pada tahun

2018, BSN telah mengalokasi anggaran dalam

output layanan internal sebesar Rp.

893.700.000 dengan target pencapaian 100%

ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan

mengacu pada rencana kebutuhan di tahun

2018, pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,89% dan target

ketersediaan sarana dan prasarana BSN mencapai 100% yang terdiri dari:

1. Kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 4 (empat) unit.

2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms. Office

2016, lisensi windows, voice recorder, laptop, personal computer, printer,

kamera CCTV dan mesin PABX yang digunakan dalam efisiensi

telekomunikasi.

3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor

layanan teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa meja,

kursi kerja, LCD infocuss, pemotong kertas, AC cassette dan TV.

7. Persentase Pemanfaatan BMN

Sesuai rencana kebutuhan yang

tertuang dalam RKAKL tahun 2018, BSN akan

melakukan pengadaan berupa peralatan

fasilitas perkantoran serta peralatan data dan

komunikasi. Berdasarkan data tersebut, seluruh

Barang Milik Negara (BMN) telah didistribusikan

dan dimanfaatkan oleh Biro PKT dengan

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Sehingga capaian indikator

persentase pemanfaatn BMN pada tahun


Opini BPK atas

Laporan Keuangan

Target : WTP (opini)

Realisasi : WTP (opini)

Capaian : 100%

2018 telah mencapai target yaitu sebesar 100%. Sebelum didistribusikan

kepada penerima manfaat, semua BMN diberi Nomor Urut Pendaftaran

(NUP) sehingga mudah dikontrol dan jelas peruntukannya dalam ruangan.

SASARAN

5 Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran

Tabel III.8




Target %

Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

8. Opini BPK atas Laporan

Keuangan

opini WTP WDP WTP WTP WTP 100% WTP 100%

9. Persentase realisasi

anggaran

% 95,97 94,96 94,53 >95 96,92 102,0

2

>95 102,02%

10. Persentase

peningkatan PNBP

% 14 7 5 10 13 130 10 130%

Rata-rata capaian Sasaran 5 111%

Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya kinerja

pengelolaan anggaran ada 3 (tiga) yaitu 1) opini BPK atas Laporan

Keuangan, 2) persentase realisasi anggaran, dan 3) persentase

peningkatan PNBP. Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja dalam

sasaran 4 adalah sebesar 111%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 4.

8. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator ini adalah indikator yang

ditetapkan untuk mendukung pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat

Utama BSN. Laporan Keuangan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) merupakan

laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Satker

Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.


Persentase realisasi

anggaran BSN

Target : >95%

Realisasi : 96,92%

Capaian : 99,60%

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa

laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi

yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian

50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan

Keuangan BSN tahun 2017 karena telah mendapatkan opini WTP atas

Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun

2009, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun

2014. Walaupun pada Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 sempat menurun

dengan mendapatkan opini WDP, namun pada tahun 2017 untuk Laporan

Keuangan BSN Tahun 2016 telah kembali mendapatkan opini WTP dan

dipertahankan sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2017.

Tabel III.9

Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2009-2017

Gambar III.5

Piagam Penghargaan WTP Tahun 2017

9. Persentase Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi

Nasional mendapatkan pagu anggaran

sebesar Rp.183.641.416.000,-. Pagu tersebut

dikelola oleh 5 (lima) orang Pejabat Pembuat

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opini BPK atas

Laporan Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP


Persentase

Peningkatan PNBP

Target : 10%

Realisasi : 13%

Capaian : 130%

Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi dalam tiap-tiap unit eselon I

kecuali Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi yang memiliki

2 (dua) orang PPK). Dalam pelaksanaannya BSN telah merealisasikan

anggaran sebesar Rp.177.987.242.239,- atau sebesar 96,92%.

Dalam hal ini terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran jika

dibandingkan dengan tahun 2017 dengan persentase realisasi anggaran

BSN sebesar 94,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp.165.504.554.000,-.

10. Persentase Peningkatan PNBP

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi

Nasional berhasil mencapai realisasi PNBP

sebesar Rp22.091.725.417,-. Realisasi PNBP

tersebut naik 13% dari realisasi tahun 2017

sebesar Rp19.501.229.708,-. Peningkatan PNBP

sebesar 13% tersebut lebih dari target yang

telah ditetapkan yaitu sebesar 10%. Sehinggar

capaian untuk indikator Persentase

Peningkatan PNBP sebesar 130%.

Capaian ini disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengembangan skema akreditasi baru minimal 5 skema;

2. Penyelenggaraan diklat masih memberikan kontribusi yang cukup

signifikan terhadap penerimaan PNBP; dan

3. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meminta layanan akreditasi

bertambah setiap tahunnya.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES

SASARAN

6

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal

BSN

Tabel III.10


Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d

2019

Target

% Capaian

2018

terhadap

2019

2015 2016 2017 Target Realiasi %

11. Nilai maturitas

SPIP

nilai - 2,5 - 3 3,0 100 3,2 93


Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d

2019

Target

% Capaian

2018

terhadap

2019

2015 2016 2017 Target Realiasi %


11. Nilai Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar

yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang

terstruktur dan berkelanjutan.

Tingkat maturitas SPIP menjadi salah indikator dalam RPJMN 2015-

2019, dimana tingkat maturitas SPIP K/L/D ditargetkan dapat tercapai 3,0.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP. Penilaian maturitas SPIP BSN

pertama kali dilakukan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 2,5 (level 2).

Pada tahun 2017, BPKP tidak melakukan penilaian, kemudian dilakukan

penilaian kembali pada tahun 2018 terhadap maturitas SPIP BSN dengan

nilai 3,0 (level 3) “terdefinisi”. Nilai tersebut telah memenuhi target RPJMN

2015-2019. Tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian tersebut meliputi :

Tahap persiapan, terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel

responden, penyiapan tim asesor, pembentukan counterpart,

kelengkapan unsur dalam rencana kerja serta pelaksanaan entry

meeting;

Tahap pelaksanaan, terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian

termasuk kelengkapan subtansi pengujian bukti yang dipersyaratkan

seperti bukti dokumentasi, wawancara pimpinan, wawancara pegawai,

wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner lanjutan atas 5 (lima)

unsur dan sub unsur SPIP

Tahap pelaporan, meliputi penghitungan skor akhir, penentuan area of

improvement, penyusunan rekomendasi dan pembuatan laporan.

Validasi skor hasil penilaian maturitas SPIP BSN oleh Inspektorat BSN dan

BPKP, melalui penelaahan kembali dokumen pendukung, melakukan

wawancara dan konfirmasi, melakukan observasi singkat serta

memastikan kebenaran dan kelengkapan hasil input kertas kerja


penilaian ke dalam aplikasi panilaian maturitas SPIP yang ada pada

website www.spip.inostra.com.

Keberhasilan capaian kinerja Penilaian Maturitas SPIP, didukung

antara lain oleh:

Jumlah sampel yang telah memenuhi persyaratan;

Tim Asesor dan counterpart yang telah memiliki

pemahaman yang memadai terkait SPIP;

Bukti dukung yang cukup lengkap sesuai yang

dipersyaratkan, seperti bukti dokumentasi,

wawancara pimpinan, wawancara pegawai,

wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner

lanjutan;

Melakukan bencmarking ke K/L/Pemda yang nilai

maturitas SPIPnya sudah mencapai level 3.

Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP beberapa rekomendasi

yang harus dilakukan BSN, antara lain sebagai berikut:

Menentukan Area of Improvement (AOI);

Memanfaatkan hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang

berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah;

Segera melakukan evaluasi terpisah ketika ada kejadian luar biasa yang

menimpa BSN, sebagai contoh: 1) adanya perubahan besar dalam

rencana atau strategi manajemen, 2) pemekaran/penciutan organisasi,

3) perubahan operasional dan pemrosesan informasi keuangan dan

anggaran;

Memanfaatkan penggunaan teknik audit berbantuan computer untuk

mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan.

Nilai maturitas

SPIP

Target : 3

Realisasi : 3,0 %

Capaian : 100 % ,1%


Gambar III.6. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP BSN

SASARAN

7

Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan

hukum

Tabel III.11




Target %

Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

12. % pemberian

bantuan hukum

% - - - 70 % 100% 142.8

6% - -

13. Jumlah penyuluhan

hukum peraturan

perundang-

undangan bidang

SPK

penyulu

han - - - 8

penyulu

han

8

penyul

uhan

100% - -

14. % peraturan

perundangan yang

diunggah

% - - - 80 % 100 % 125 % - -

Rata-rata capaian Sasaran 7 122.62%

Tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan

layanan dan bantuan hukum ada 3 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan

yaitu 1) Persentase pemberian bantuan hukum, 2) Jumlah penyuluhan

hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK, dan 3) Persentase

peraturan perundangan yang diunggah. Rata-rata capaian kinerja untuk

indikator kinerja Sasaran 7 adalah sebesar 122,62%. Ketiga indikator tersebut


mempunyai target capaian yaitu memberikan layanan bantuan hukum

terkait permasalahan tugas dan fungsi BSN, memberikan penyuluhan

hukum kepada pada stakeholder maupun unit kerja di BSN dan

mengunggah peraturan BSN dan terkait SPK dalam aplikasi JDIH BSN.

12. % pemberian bantuan hukum

Untuk layanan bantuan hukum terkait permasalahan tugas dan fungsi

BSN yang telah diberikan kepada unit kerja di lingkungan BSN terkait

perkara/permasalahan yang terkait hukum.

Dari seluruh permintaan bantuan hukum unit kerja, telah dipenuhi

dengan memberikan layanan antara lain berupa pemberian

konsultasi, penanganan perkara hukum, pendampingan Pemberi

Keterangan Ahli Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN baik

dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan perkara di

pengadilan negeri. Keberhasilan keseluruhan layanan bantuan hukum

disebabkan oleh adanya kerjasama yang baik dari unit kerja yang

meminta layanan. Kerjasama tersebut antara lain kemudahan dalam

koordinasi, pemenuhan data yang diminta dan lain-lain.

13. Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK

Penyuluhan hukum di bidang SPK yang telah dilaksanakan berupa

kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.12

No Jenis Layanan Tempat Peserta

1 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi

Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan

Standardisasi Nasional

BSN Pegawai BSN



Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan


BSN Pegawai BSN

3 Sosialisasi Hukum Administrasi terkait

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

BSN Pegawai BSN

4 Sosialisasi Legally Binding Balai Besar

Teknologi

Kekuatan

Struktur

(B2TKS) -

Pegawai LSPro

LUK


No Jenis Layanan Tempat Peserta

(LSPro LUK)

5 Sosialisasi Penerapan SNI Provinsi Jawa

Timur

Aparat

Penegak

Hukum



Pedoman Pengelolaan Komite Teknis

Perumusan Standar Nasional Indonesia

BSN Pegawai BSN



Manajemen Risiko di Lingkungan Badan


BSN Pegawai BSN



Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

BSN Pegawai BSN

14. % peraturan perundangan yang diunggah

Dalam rangka peningkatan layanan hukum dan diseminasi terhadap

peraturan perundang-undangan, telah dilakukan pengunggahan

seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh BSN,

khususnya perturan yang telah diundangkan pada tahun 2018. Target

yang diunggah adalah 80% dari seluruh peraturan perundangan yang

diterbitkan Pengunggahan tersebut dilakukan ke dalam aplikasi JDIH

BSN. Capaian dari indikator ini sebesar 125%, atau naik 25%

dibandingkan capaian 2017.

SASARAN

8

Meningkatkan kualitas penerapan e-govt

Tabel III.13





15. Indeks kepuasan

penerapan e-govt.

skor - - - 3 3.69 123% 3,2 115.31 %



Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan kualitas penerapan

e-govt yaitu indeks kepuasan penerapan e-govt. Capaian kinerja indikator

kinerja dalam sasaran 8 adalah sebesar 123%. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 8.

15. Indeks Kepuasan Penerapan e-govt.

Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi

pemerintah salah satunya adalah reformasi sistem dan pola kerja yang

terimplementasi dalam pelaksanaan e-govt sebagaimana tertuang dalam

Perpres No. 95 Tahun 2018.

Pada tahun 2018 ini Sekretariat Utama mengupayakan penerapan e-govt

agar lebih optimal, seperti salah satunya adalah dengan mengedepankan

penggunaan teknologi TIK seperti aplikasi SIPP, Sipakar, Kantaya, SIPATLHA,

SIPMAS, Simpeg, SJDIH dalam proses kegiatannya dengan harapan

efektifitas dari segi kemudahan dan waktu sebagai wujud dalam perbaikan

pelayanannya.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan e-govt di tahun 2018

sebagaimana telah menjadi sasaran capaian kinerja Settama, maka dari

itu perlu dilakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat

kepuasan pelaksanaan e-govt di lingkup

Settama.

Pelaksanaan survei kepuasan penerapan e-

govt dilaksanakan bersamaan dengan survei

layanan internal Settama. Data terpilih untuk

perhitungan indeks kepuasan penerapan e-

govt diambil dari kuesioner yang terkait

dengan penerapan Aplikasi SIPP, Sipakar,

Kantaya, SIPATLHA dan SIPMAS. Berdasarkan

hasil perhitungan survei layanan tahun 2018

untuk penerapan e-govt di lingkungan Sekretariat Utama mendapatkan

nilai 3,69 (nilai) dengan skala 1-5, yang terdiiri dari Biro Perencanaan,

Keuangan dan Tata Usaha 3,21, Biro Hukum, Organisasi dan Humas 3,97,

dan Inspektorat 3,90. Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang

ditetapkan yaitu nilai 3.

Capaian di 2018 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

karena pelaksanaan survei ini baru dilaksanakan di tahun 2018. Yang

menyebabkan capaian realisasi lebih besar daripada target yang

ditetapkan dikarenakan tingginya indeks skor pada layanan keuangan

yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja keseluruhan di

Sekretariat Utama, yang berarti pada pelaksanaan e-govt di layanan

keuangan mendapatkan respon yang sangat baik dari pengguna layanan.

Indeks kepuasan

penerapan e-govt

Target : 3 (nilai)

Realisasi : 3,69 (nilai)

Capaian : 123%


Gambar III.4

Aplikasi SIPP, SIPAKAR, Kantaya

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA)

adalah sistem informasi yang digunakan dalam rangka memantau tindak

lanjut hasil audit. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut,

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit menjadi lebih mudah.

Sedangkan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS),

merupakan layanan yang diberikan BSN dalam membangun komunikasi

dengan masyarakat, khususnya terkait dengan keluhan, pengaduan, kritik

dan/saran kepada BSN demi mewujudkan pelayanan BSN yang lebih baik.

SASARAN

9

Meningkatkan pengelolaan ASN BSN

Tabel III.14





16. % pemenuhan

kebutuhan ASN BSN

sesuai ABK

% - - - 70 % 53% 75% 70 % 53%


Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan pengelolaan ASN

BSN adalah persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK.


Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 9 adalah sebesar 75%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran 9.

16. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK

Kebutuhan ASN BSN berdasarkasn ABK sampai dengan tahun 2019

sebanyak 709 pegawai. Sampai dengan tahun 2018 ditargetkan terpenuhi

70 % dari kebutuhan atau sebanyak 496 pegawai. Capaian tahun 2018

sebanyak 380 pegawai atau sebesar 53 % dari kebutuhan. Tidak

tercapainya indikator kinerja ini karena mundurnya jadwal pengadaan

CPNS yang dilaksanakan tahun 2018, sehingga prosesnya tidak dapat

selesai sampai akhir 2018 . CPNS pengadaan tahun 2018 mulai bekerja TMT

triwulan pertama tahun 2019. Beberapa pegawai mengalami mutasi

berupa pensiun dan pindah instansi. Pejabat Tinggi Madya yang pensiun

juga belum dapat digantikan karena menunggu selesainya proses seleksi

jabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan ASN tersebut, pada tahun 2018 Bagian

Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH telah melaksanakan rangkaian

kegiatan pengadaan CPNS 2018 mulai dari seleksi administrasi, Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Asissted Test (CAT) yang

bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Seleksi

Kompetensi Bidang yang terdiri dari Tes Substansi Jabatan, Tes Wawancara

dan Psikotest. Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan pengumuman,

pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) bagi yang

lolos rangkaian seleksi.

Gambar III.7. Seleksi Pengadaan CPNS

Sehubungan dengan organisasi baru BSN berdasarkan Peraturan Presiden

No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan BSN

No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi

Nasional, telah dilakukan proses mutasi pegawai dari Pusat Penelitian

Metrologi LIPI ke BSN melalui pengusulan ke BKN. Usulan telah mendapat

persetujuan teknis dari BKN untuk 111 (seratus sebelas) pegawai yang mutasi

ke BSN TMT tanggal 1 Januari 2019. Namun pegawai mutasi tersebut belum

diperhitungkan dalam capaian indikatior ini karena lakip ini merupakan

capaian sampai dengan 31 Desember 2018.


SASARAN

10

Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di bidang

SPK

Tabel III.15






perundang-

undangan di bidang

SPK

peratur

an

- 95 % 100 % 9 15 166


Indikator kinerja untuk mengukur Meningkatkan kesesuaian peraturan

perundangan di bidang SPK adalah Jumlah peraturan perundang-

undangan di bidang SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 10

adalah sebesar 166%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

Sasaran 10.

17. Jumlah peraturan perundang-undanagan di bidang SPK

Pada tahun 2018, capaian indilator kinerja ini adalah ditetapkannya

15 (lima belas) peraturan perundang-undangan di Bidang SPK dari target 9

(sembilan) atau tercapai 166%. Adapun capaian yang dihasilkan yaitu:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada BSN;

c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan

Standardisasi Nasional;

d) Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara

Penomoran Standar Nasional Indonesia;

e) Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi

standar dan publikasi internasional menjadi SNI;

f) Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengembangan SNI;

g) Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Komite Teknis;

h) Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di

Lingkungan BSN;


i) Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang

SNI;

j) Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

k) Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Skema sertifikasi

produk bakso ikan;

l) Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja

Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diLingkungan

Badan Standardisasi Nasional;

m) Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BSN;

n) Peraturan BSN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk; dan

o) Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara

Penomoran Standar Nasional Indonesia.

SASARAN

11

Meningkatkan pengelolaan publikasi kepada masyarakat

Tabel III.16





18. Jumlah pameran

standardisasi yang

diikuti BSN

Pamer

an

… … 12 11 16 133 11 133

19. Jumlah publikasi

kelembagaan

publika

si

… … 3.047 1.250 2.271 189 1.250 189


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan

Penglolaan Publikasi Kepada Masyarakat terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja

yaitu 1) Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN dan 2) Jumlah

publikasi kelembagaan.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator bagian Humas.

18. Jumlah Pameran Standardisasi yang Diikuti BSN

Capaian indikator kinerja jumlah pameran standardisasi yang diikuti

BSN pada tahun 2018 mencapai 16 kali, dari 11 kali yang yang ditargetkan.


Seperti pemberitaan, keberhasilan pelaksanaan pameran juga didukung

oleh stakeholder sehingga BSN mendapatkan kesempatan berpameran

secara gratis (biaya sewa pameran ditanggung stakeholder). Dukungan

stakeholder juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN

semakin gencar serta informasinya memencar ke berbagai tempat strategis

seperti di kawasan Medan, Pekanbaru, Bangka, Semarang dan Surabaya.

Sinergi dalam berpameran menunjukkan stakeholder mulai membutuhkan

BSN untuk mensosialisasikan layanan BSN, informasi mengenai sertifikasi SNI,

proses mendapatkan dokumen SNI/standar internasional, berbagai

pelatihan standardisasi, dan sebagainya

Tabel III.17. Daftar Partisipasi BSN dalam Pameran

NO. KEGIATAN PAMERAN TEMPAT TANGGAL

1. Rakernas Ristekdikti Medan 17 - 18 Januari 2018

2. Pameran 40th IKAL

Lemhanas

Jakarta 25 Maret 2018

3. Pameran Indolab

2018

Jakarta 4 April 2018

4. Pameran Gemerlap

Expo 2018

Semarang 12 -15 April 2018

5. Pameran Indonesia

Science Day 2018

Jakarta 20-22 April 2018

6. Pameran China

Machinery &

Electronic Brand Show

Jakarta 3-5 Mei 2018

7. Pameran Investrade

Expo 2018

Surabaya 26 – 30 Juli 2018

8. Pameran Indonesia

International Toys and

Kids Expo

JIExpo Kemayoran,

Jakarta

26-28 Juli 2018

9. Pameran IECEx Gandaria City,

Jakarta

8 – 9 Agustus 2018

10. Ritech Expo Pekanbaru, Riau 9-13 Agustus 2018

11. Pameran International

Building

JIExpo Kemayoran,

Jakarta

September

12. Pameran KTNA Expo

(Pertanian)

Bangka 21 - 25 September

2018


NO. KEGIATAN PAMERAN TEMPAT TANGGAL

13. Pameran PIF Serpong 19-21 September 2018

14. Pameran IQSF Jakarta 17 Oktober 2018

15. Pameran IQE ke 6 Grand City Convex,

Surabaya

25-28 Oktober 2018

16. Pameran SMK mini Surabaya 26-27 November 2018

Gambar III.8. Pameran Investrada, Surabaya, 26-30 Juli 2018


Gambar III.9. Pameran Ritech Expo, Pekanbaru, 9-13 Agustus 2018

19. Jumlah publikasi kelembagaan

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pemberitaan BSN dan SNI dihitung

dari jumlah kata BSN dan SNI yang tercantum di pemberitaan. Yang

dimaksud dengan pemberitaan disini meliputi pemberitaan baik tercetak

(koran, majalah, tabloid) maupun online (website BSN, media online).

Semakin banyak jumlah kata BSN dan SNI dalam pemberitaan, diharapkan

masyakarat akan semakin mengenal BSN dan mengetahui manfaat SNI

dan kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN

Pada tahun 2018, capaian jumlah pemberitaan BSN dan SNI mencapai

2.271 dari target 1.200 berita. Pemberitaan SNI ternyata banyak disuarakan

oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas

Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder

lainnya. Dengan pemberitaan SNI yang begitu gencar, SNI tersosialisasi

kepada masyarakat dan peran BSN semakin diperkukuh dengan artikel-

artikel yang seringkali menyebut BSN. Meskipun masih ada beberapa artikel

yang masih salah dalam memberitakan peran BSN -misalnya BSN adalah

lembaga sertifikasi, namun kecenderungan dari waktu ke waktu hingga

akhir tahun 2018 salah penyebutan mulai berkurang.

Tantangan pemberitaan adalah berkurangnya dana liputan ke luar kota

yang menyebabkan pemberitaan web BSN dan berita lokal di daerah,

kurang optimal. Untuk itu pemberitaan kelembagaan BSN dan SNI di media

massa, baik tercetak maupun online masih harus terus di tingkatkan.

Tahun 2018 pencapaian jumlah press release adalah sebanyak 48 terbitan,

dari target 48. Beberapa kegiatan penting dan strategis disebarkan ke

berbagai kanal media melalui press release ini.

Jumlah laporan tahunan adalah 1 (satu) dokumen (sesuai dengan target).

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun 2018 terdapat

perbaikan kualitas baik dari segi konten, desain maupun waktu

penyelesaian.


Kemudian untuk kalender BSN, kalender untuk tahun 2018 sesuai dengan

target baik dari segi pencapaian taret waktu maupun jumlah.

Mulai tahun 2018, pengelolaan SNI Valuasi di lakukan oleh bagian Humas,

meskipun pendanaannya masih berada di Pusat Pendidkan dan

Pemasyarakatan Standardisasi. Dari target 4 edisi yang di terbitkan, untuk

realisasi tahun 2018, hanya terrealisasi 3 edisi, salah satu penyebabnya di

akhir tahun 2018 tidak tersedia dana di Pusdikmas untuk edisi ke 4 SNI

Valuasi.

SASARAN

12

Meningkatkan partisipasi penyusunan regulaasi lintas sektor

Tabel III.18





20. Jumlah sektor yang

ditangani

sektor - - - 3 3 100 3 100%


Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan partisipasi

penyusunan regulasi lintas sektoral adalah Jumlah sector yang ditangani.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 12 adalah sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran 12.

20. Jumlah sektor yang ditangani

Pada tahun 2018, 3 (tiga) sektor di bidang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian telah dapat dicapai melalui kegiatan berpartisipasi

dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di

bawah koordinasi 3 (tiga) Kementerian yaitu:

Tabel III.19

No Judul Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Instansi

Pengusul

Kementerian

Koordinator

1 Rancangan Undang-undang tentang

Ketenaganukliran

Badan

Tenaga

Nuklir

Menristekdikti

2 Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

BPJPH Menko PMK


Persentase pengajuan

anggaran baseline BSN

yang terakomodasi

dalam Pagu Indikatif

Target : 90%

Realisasi : 78,70%

Capaian : 87,44%

tentang Jaminan Produk Halal

3 Rancangan Peraturan Presiden tentang

Ssitem Sertifikasi Kelapa Sawit

Berkelanjutan

Kementan Menko

Perekonomian

SASARAN

13

Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat

dan akuntabel

Tabel III.20



2018| sekretariat utama - bsn 1bsn.go.id/.../download/laporan_kinerja_settama_t.a._2018.pdf2018|...

Documents