Download - 02 Pailit 2012 Pn.niaga.smg
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 02/Pailit/2012/PN. Niaga. Smg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa
dan mengadili perkara Kepailitan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut atas permohonan pailit yang diajukan oleh :
PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta
Pusat berdasarkan Surat Khusus Nomor 428/DIR SMEC
CRD MGMT - C&R tertanggal 26 Juli 2011, memberikan
kuasa kepada :H. DJAROT WIDJAYANTO, S.H. M.H.,
ERIS EFFENDI, S.H., KRISYANTO WIDODO, S.H.,
CIPTA RASA, S.H. dan ATATIN MALIHAH, S.Ag . Advokat
yang berkantor pada Kantor Advokat, Mediator & Legal
Consultant "DJAROT WIDJAYATO & ASSOCIATES"
beralamat di Jalan Pospanjolo Tengah VI No, 6 Semarang
selanjutnya disebut
sebagai...............................PEMOHON PAILIT .
T e r h a d a p :
Tn. JUNG DIANTO , beralamat di jalan Baturan Raya Blok A-3 Rt.06/03
Baturan, Colomadu Karang Anyar atau Fajar Indah
IXA No. 10 RT. 006/RW. 007, Kehurahari Jajar,
Kecamatan Laweyan, Surakarta, dalam perbuatan
hukum ini bertindak selaku DEBITUR
mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Pinjaman
Rekening Koran Nomor: 76 tanggal 28 Agustus
2007, Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes
Berulang Nomor. 77 tertanggal 28 Agustus 2007,
Akta Perjanjian Berjangka Nomor: 78 tertanggal 28
Agustus 2007, Akta Jaminan Fiducia nomor: 83
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 28 Agustus 2007 dan Akta (Borghtocht)
nomor: 84 tertanggal 28 Agustus 2007 dan untuk
selanjutnya disebut
sebagai ......................TERMOHON PAILIT I ;
Ny. LILY ERIANI BUDIONO, beralamat di jalan Baturan Raya Blok A-3 Rt.
06 / 03 Baturan , Colomadu Karang Anyar atau
Fajar Indah IXA No. 10 RT 006/RW 007, Kelurahan
Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta, dalam
perbuatan hukum ini bertindak selaku PENJAMIN
mendasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Pinjaman
Rekening Koran Nomor: 76 tanggal 28 Agustus
2007, Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes
Berulang Nomor: 77 tertanggal 28 Agustus 2007,
Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Nomor:
78 tertanggal 28 Agustus 2007, Akta Jaminan
Fiducia nomor: 83 tertanggal 28 Agustus 2007 dan
Akta Jaminan (Borghtocht) nomor: 84 tertanggal 28
Agustus 2007 dan untuk selanjutnya disebut
sebagai ………….TERMOHON PAILIT II ;
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut
telah membaca surat penetapan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini
telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti di persidangan.
Menimbang Pemohon dengan surat Permohonan pernyataan pailit
tanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan register No. 02/
pailit/2012 tanggal 19 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :
A. BAHWA TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA
PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT
DITAGIH, DENGAN PERINCINAN SEBAGAI BERIKUT:
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri dalam ikatan
perkawinan telah mengajukan pinjaman uang kepada Pemohon pada
tanggal 28 Agustus 2007 yang digunakan untuk tujuan Modal Kerja
dalam Usaha Bidang Plastik;
2. Bahwa Pemohon memberikan pinjaman dan dibuatlah Perjanjian
antara Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit sebagaimana Akta
Nomor 76 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran
pada tanggal 28 Agustus 2007 dihadapan Notaris Ina Megahwati,
S.H. (Notaris di Surakarta). Yang pada intinya disebutkan pada
Pasal 1 bahwa “atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian ini dan tersedianya dana pada BANK, BANK
menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas
Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Loan) sampai jumlah setinggi-
tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk
jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007 sampai dengan 28 Agustus
2008 berikut setiap perpanjangannya. Fasilitas kredit tersebut
selanjutnya akan disebut “Fasilitas Kredit”, sedangkan sejumlah
dana yang ditarik oleh DEBITUR berdasarkan Fasilitas Kredit akan
disebut sebagai “Pinjaman”.
3. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 28 Agustus 2007
dibuat Akta Nomor 77 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman
Promes Berulang (antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon
Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris di Surakarta)
bahwa Pemohon Pailit memberikan fasilitas kredit kepada Termohon
Pailit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Promes Berulang (Demand
Loan) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) untuk jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007
sampai dengan 28 Agustus 2008 berikut perpanjangannya.
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa pada hari yang sama juga yaitu pada tanggal 28 Agustus
2007 dibuat Akta No. 78 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman
Berjangka antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon Pailit
dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris di Surakarta) bahwa
Pemohon Pailit memberikan fasilitas kredit kepada Para Termohon
Pailit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Promes Berjangka (Term Loan)
sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) untuk jangka waktu terhitung 28 Agustus 2007 sampai
dengan 28 Agustus 2010;.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Akta Nomor 76, Akta Nomor
77 dan Akta Nomor 78, maka pada hari yang sama telah dibuat Akta
Nomor 83 tentang Akta Jaminan Fidusia oleh Para Termohon
Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta).
Pada akta ini disebutkan “bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang
pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Pemberi
Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju mengadakan
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42
tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);
6. Bahwa berdasarkan pada Akta Nomor 76, Akta Nomor 77, Akta
Nomor 78 dan Akta Nomor 83, maka pada hari yang sama telah
dibuat Akta Nomor 84 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht)
oleh Termohon Pailit II (Ny. LILY ERIANI BUDIONO) (dihadapan
Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta);
7. Bahwa guna menjamin seluruh pembayaran kembali segala sesuatu
yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas
Kredit, Debitur dan/atau penjamin/pemilik jaminan telah memberikan
jaminan kepada BANK berupa:
a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 842, terletak di Propinsi Jawa
Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Purwosari, setempat dikenal sebagai Jalan Kantil Nomor 15 Rukun
Tetangga 02 Rukun Warga 10, berdasarkan Hak Tanggunan I No.
2435 2007 Akta No. 427/Laweyan/2007 tanggal 28-8-2007 yang
dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta dengan nilai
sejumlah Rp 574.600.000 jo Hak Tanggungan II No. 3069/2008 Akta
No. 570/Laweyan/2008 tanggal 25-09-2008 yang dibuat oleh Ina
Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta nilai sejumlah Rp 80.000.000;
b) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2346, terletak di Propinsi Jawa
Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan
Banyuanyar, setempat dikenal sebagai Jalan Pleret, berdasarkan
Hak Tanggungan I No. 2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2007
tanggal 28-08-2007 yang dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota
Surakarta Nilai sejumlah Rp 78.050.000 jo Hak Tanggungan II No.
3088/2008 Akta No. 571/Banjarsari/2008 tanggal 25-09-2008 yang
dibuat oleh Ina Megahwati, SH. PPAT Kota Surakarta dengan nilai
sejumlah Rp 76.350.000;
c) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3005, terletak di Propinsi Jawa
Tengah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Kwarasan,
setempat dikenal sebagai Jalan Kencur, berdasarkan Hak
Tanggungan No. 2680/2007 peringkat pertama APHT PPAT Shinta
Yuanianingsih jo Hak Tanggungan Nomor 3917/2008 Peringkat
kedua APHT PPAT Shinta Yunianingsih, SH. Nomor 99/Grogol/2008
tanggal 24/10/2008;
d) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 107, terletak di Propinsi Jawa
Tengah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa
Klodran, setempat dikenal sebagai Jalan Mantren Rukun Tetangga
04 – Rukun Warga 07, bedasarkan Hak Tanggungan Nomor
2316/2007 Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi,
SH. Nomor: 218/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak Tanggungan Nomor
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2953/2008 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH.
Nomor 479/2008 tanggal 24/10/2008 sebesar Rp 16.100.000
e) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2291, terletak di Propinsi Jawa
Tengah, Desa Baturan Jl Fajar Indah 02 No. 17 Rt. 05 Rw. 07
Kecamatan Laweyan, SURAKARTA setempat dikenal sebagai Jalan
Fajar Indah 02 No. 17 Rt 05 Rw 07, berdasarkan Hak Tanggungan
Nomor 2317/2007 Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya
Dewi, SH. Nomor 219/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak Tanggungan
Nomor 186/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya
Dewi, SH. Nomor 481/2008 tanggal 24/10/2008/ sebesar Rp
418.500.000;
f) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1667 (dahulu sebagian dari
sebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi Jawa
Tengah , kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu Kabupaten
Karanganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008
Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor
266/2007 tanggal 21 November 2007 jo Hak Tanggungan Nomor
2931/2008 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH
Nomor 480/2008 bersama M. 1668/Kalisoro tanggal 24 November
2008 sebesar 66.000.000.
g) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1668 (dahulu sebagian dari
sebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi jawa
Tengah kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008
Peringkat pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor
266/2007 tanggal 21/11/2007 jo Hak Tanggungan Nomor 2931/2008
Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor
480/2008 bersama M. 1667 Kalisoro tanggal 24 Oktober 2008
sebesar Rp 66.000.000.
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
h) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1311, terletak di propinsi Jawa
Tengah, Kapupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa
Baturan, setempat dikenal sebagai Jalan Baturan Baru Nomor A-9,
berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 185/2009 Peringkat Pertama
APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. Nomor 482/2008 tanggal
24/10/2008 sebesar Rp 245.5000.000;
i) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429, terletak di propinsi Jawa
Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu,
Kelurahan Kalisoro, setempat dikenal sebagai Villa Meteor Garden
Blok C-4, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 1765/2008 Peringkat
Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. nomor 128/2008
tanggal 21/05/2008 sebesar Rp 440.800.000 jo Hak Tanggungan
Nomor 2675/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari Sriwijaya
Dewi, SH. Nomor 248/2009 tanggal 16-09-2009 senilai Rp
206.200.000,-
j) Jaminan fidusia yaitu stock barang-barang persediaan berupa bahan
baku, barang dalam proses dan barang jadi plastic yang disimpan/
berada dimanapun juga, antara lain yang disimpan di Desa Sawahan
RT 06/RW 01 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, sebagaimana Sertifikat
Jaminan Fidusia Nomor: W9.03375.AH.05.01.TH.2088 tertanggal 31
Maret 2008 sebesar Rp 1.437.806.500,- atau minimal sebesar Rp
1.000.000.000,-
k) Dan jaminan fidusia terhadap barang-barang yang sekarang telah
dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh pemberi fidusia dengan
pihak ketiga manapun juga, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor: W9.14408.AH.05.01.TH.2008 tertanggal 27 November 2008
dengan nilai obyek Rp 1.027.800.000,-;
8. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2008 dibuat Akta Nomor: 65 dan
Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
67 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Megahwati (Notaris di
Surakarta).
9. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 di buat Akta nomor: 139
tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit
dengan Para Termohon Pailit di hadapan Notaris Ina Megahwati,
S.H. (Notaris di Surakarta). Pada Akta ini disebutkan bahwa PT.Bank
Internasional Indonesia, Tbk menambah fasilitas kredit baru dalam
bentuk fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10.Bahwa pada tanggal 25 September 2008 dibuat Akta nomor: 145
tentang Akta Jaminan Fiducia atas Piutang-piutang (tagihan-
tagihan) oleh Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina
Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta). Pada akta ini disebutkan
“bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia dan Penerima
Fidusia telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun
1999 tentang Jaminan Fiducia;
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 dibuat Akta Nomor: 146
tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht) oleh Termohon Pailit II
(Ny. LILY ERIANI BUDIONO) dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.
(Notaris di Surakarta );
12.Bahwa pada tanggal 1 September 2009 telah dibuat Akta Nomor 3
tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit
dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.
(Notaris di Surakarta), pada Akta ini disebutkan bahwa PT.Bank
Internasional Indonesia, Tbk. menyetujui untuk memberikan fasilitas
kredit kepada Debitur dalam bentuk:
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1) Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-
tingginya sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima
puluh juta rupiah);
2) Pinjaman Promes Berulang (PPB) sampai jumlah setinggi-
tingginya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3) Pinjaman Berjangka I (PB I) sampai jumlah setinggi-tingginya
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan
outstanding pinjaman pertanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.
381.276.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah);
4) Pinjaman Berjangka II (PB II) sampai jumlah setinggi-tingginya
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan
outstanding pinjaman pertanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.
744.143.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat
puluh tiga ribu rupiah);
13.Bahwa berdasarkan pada Akta Nomor 3 tentang Perubahan
Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon
Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta),
pada tanggal 1 September 2009 telah juga dibuatkan Akta Nomor: 5
tentang Pemberian jaminan (Borghtocht) oleh Termohon Pailit II
(Ny. LILY ERIANI BUDIONO) dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH.
(Notaris di Surakarta). Yang pada intinya bahwa guna menjamin
seluruh pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang oleh
Debitur kepada Bank berdasarkan Fasilitas Kredit, Debitur dan/atau
penjamin/pemilik jaminan telah memberikan jaminan;
14.Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 telah dibuat Akta Nomor 11
tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit
dengan Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H.
(Notaris di Surakarta), pada Akta ini disebutkan bahwa Bank
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur serta
fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2011
(untuk Penjaman Rekening Koran dan Pinjaman Promes Berulang)
dan tanggal 25 September 2011 (untuk Pinjaman Berjangka).
15.Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Akta Nomor 11
tentang Perubahan Perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit dengan
Para Termohon Pailit dihadapan Notaris Ina Megahwati, SH. (Notaris
di Surakarta), juga telah dibuatkan Akta Nomor: 18 tentang
Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal
Guarantee) pada Akta ini disebutkan bahwa Penjamin setuju bahwa
mengenai jaminan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada
Bank, Penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak
utama yang menurut peraturan hukum diberikan kepada seorang
penjaming (borg)”, dengan demikian kedudukan Termohon Pailit II
sama kedudukannya dengan Termohon Pailit I;
16.Bahwa ternyata sebagaimana Perjanjian Kerdit yang telah di
sepakati antara Para Termohon Pailit dengan pemohon Pailit
tersebut telah terbukti bahwa Para Termohon Pailit memiliki hutang
(kewajiban) kepada Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan
telah menunggak terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2010” serta
dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus”
17.Bahwa terhadap kewajiban Para Termohon Pailit pinjaman uang
tersebut diatas telah resmi ditagih pembayarannya oleh Pemohon
Pailit agar dilakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam
perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian yang mengikutinya;
18.Bahwa Termohon Pailit telah cidera janji (wanprestasi) kepada
Pemohon Pailit, maka Pemohon Pailit telah memberikan Surat
Peringatan kepada Para Termohon Pailit, yaitu sebagai berikut:
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Peringatan I: Surat No. 2010.309/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO
tertanggal 10 November 2010;
b. Peringatan II: Surat No. 2010.316/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO
tertanggal 24 November 2010;
c. Peringatan III: Surat No. 2010.335/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO
tertanggal 10 Desember 2010;
d. Surat Pemberitahuan dan Peringatan Terakhir No. 2010.358/
DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal 28 Desember 2010;
19.Bahwa Pihak Para Termohon, selain diberikan surat peringatan dari
Pihak Pemhon Pailit juga telah diberikan surat peringatan melalui
kuasa Hukum pemohon pailit, sebagai berikut:
1) Somasi Pertama, tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor: 279/Sekret/
Djw/Smg/VIII/2011
2) Somasi Kedua, tertanggal 15 September 2011 Nomor: 313/Sekret/
Djw/Smg/VIII/2011
3) Somasi Ketiga, tertanggal 29 September 2011 Nomor: 336/Sekret/
Djw/Smg/VIII/2011
4) Somasi dan Pernyataan Wanprestasi tertanggal 27 Februari 2011
dengan no surat 077/Sekret/Djw/Smg/II/2012
B. BAHWA TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH
KREDITUR DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
20.Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan informasi yang diperoleh,
ternyata disamping mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit, Para
Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada kreditur lain yakni PT.
Bank UOB Indonenesia Cabang Solo yang beralamat di Jl. Urip
Sumoharjo No. 13-17 Solo hal ini ditunjukkan dengan surat dari PT.
Bank UOB Indonesia No. 12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari
2012 yang telah jatuh tempo;
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21.Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan
secara sederhana (sumir) bahwa Para Termohon Pailit mempunyai
hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable)
kepada Pemohon Pailit dan kepada kreditur lain, sehingga dengan
demikian Para Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan Pailit,
karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Pailit terhadap
Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
telah terpenuhi dengan sempurna yaitu PT. Bank UOB Indonenesia
Cabang Solo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 13-17 Solo
• Para Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu)
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada
Pemohon Pailit.
Pasal 2 ayat 1 UU tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:
“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditor ”.
Pasal 8 ayat (4) UU tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:
“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana di maksud dalam
pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.
22.Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Para Termohon Pailit telah
menjaminkan asetnya kepada Pemohon Pailit sebagaimana terurai
dalam point 7 di atas;
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
23.Bahwa Nilai Hutang Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit
sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 adalah sebagai berikut:
Hutang Pokok berikut Tunggakan Pokok, sebesar Rp. 300.094.960,00
Tunggakan Bunga, sebesar: Rp.6.301.824.273,96
Denda,sebesar Rp. 1.660.668.526,36
Biaya-Biaya ( tagihan premi asuransi),sebesar Rp 1.062.703.715,78
----------------------------------
TOTAL : Rp. 9.545.164.620,54
Terbilang : (sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus
enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh empat
sen)
C. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS
DAN KURATOR, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
24.Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan terhadap Para
Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis
Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengangkat Hakim
Pengawas dari Hakim-hakim Niaga Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan
Termohon Pailit serta berkenan untuk menunjuk dan mengangkat
WENANG NOTO BUWONO, S.H. M.H., terdaftar dalam nomor:
AHU.AH.04.03-38 dan MUHAMMAD DIPA YUSTIAPASA, SH.
MKn, terdaftar dalam nomor: AHU.AH.04.03-55 yang berkantor
pada YUSTIA & LAW OFFICE Jl. Jenderal Sudirman 187-189/B
16 Komplek Ruko Siliwangi Plaza Semarang telp/Fax
024-7604054 bertindak sebagai KURATOR dalam hal Para
Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau selaku PENGURUS dalam hal
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Para Termohon Pailit masuk dalan proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU);
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Pailit uraikan sebagaimana
tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Pailit memohon kepada Ketua
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan “Permohonan Pernyataan Pailit”
dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon Pailit mempunyai hutang
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit
dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan
oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
untuk kepailitan tersebut;
5. Mengangkat dan menunjuk Kurator yaitu WENANG NOTO
BUWONO, S.H., M.H, yang terdaftar dengan nomor:
AHU.AH.04.03-38 dan MUHAMMAD DIPA YUSTIAPASA, SH.
MKn, terdaftar dalam nomor: AHU.AH.04.03-55 yang berkantor
pada YUSTIA & LAW OFFICE Jl. Jenderal Sudirman 187-189/B
16 Komplek Ruko Siliwangi Plaza Semarang telp/Fax
024-7604054;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh
biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain,
maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah dtetapkan
Pemohon Pailt hadir Kuasanya bernama. H. DJAROT WIDJAYANTO, S.H.
M.H., ERIS EFFENDI, S.H., KRISYANTO WIDODO, S.H., CIPTA RASA, S.H.
dan ATATIN MALIHAH, S.Ag . Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat,
Mediator & Legal Consultant "DJAROT WIDJAYATO & ASSOCIATES"
beralamat di Jalan Pospanjolo Tengah VI No, 6 Semarang , berdasarkan Surat
Khusus Nomor 428/DIR SMEC CRD MGMT - C&R tertanggal 26 Juli
2011,sedangkan Termohon Pailit I pernah hadir sendiri selanjutnya Para
Termohon Pailit hadir Kuasanya bernama ZAINAL ABIDIN ,SH.MH,
BAMBANG TRIHARYANTO , SH,BUDI MARGO NURCAHYO,SH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 April 2012.
Menimbang, bahwa persidangan yang pertama Kuasa Pemohon Pailit
mengajukan perbaikan Surat Permohonan Pernyataan Pailit yaitu Sebagai
berikut:
Permohonan Pernyataan Pailit halaman 11 Huruf B Point 23 berbunyi :
Bahwa nilai Hutang para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit
sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 adalah sebagai berikut:
Hutang pokok berikut Tunggakan pokok ,sebesar Rp 300.094.960,00
Tunggakan bunga sebesar Rp 6.301.824.273.95.
Denda, sebesar Rp. 1.660.668.526,36.
Biaya-biaya (tagihan premi asuransi)sebesar Rp. 1.062.703.715,78.
Total seluruhnya, Rp. 9.545.164.620,54
YANG BENAR :
Bahwa nilai Hutang para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit
sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 adalah sebagai berikut:
Hutang pokok sebesar, Rp 300.094.960,00
Tunggakan Pokok sebesar Rp 6.301.824.273.95.
Tunggakan Bunga sebesar Rp. 1.660.668.526,36.
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Latefee s/d 22/02/1012 sebesar Rp. 1.062.703.715,78.
Tagihan Premi Asuransi kebakaran sebesar Rp .3.859.025,00.
Total seluruhnya, Rp. 9.545.164.620,54
Menimbang setelah dibacakan Surat Permohonan Tersebut, Kuasa
Pemohon Pailit menyatakan tetap pada Permohonannya, selanjutnya Kuasa
Para Termohon Pailit mengajukan jawaban dan Eksepsi tanggal 16 April 2012
yaitu sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan
permohonan pailit (Persona Standy In Yudiciu),
1. Bahwa Perseroan Terbatas in casu ( PT. Bank Internasional
Indonesia, Tbk. ) sebagaimana pasal 98 ayat I Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi; "Direksi
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ",
sehingga dengan demikian yang berhak mewakili persero untuk
bertindak didalam dan diluar Pengadilan adalah Direksi , bukan
jajaran yang lain ( DIR SMEC CRD MGMT- C&R );
Bahwa dengan demikian DIR SMEC CRD MGMT- C&R sebagai
pemberi kuasa kepada kuasa hukum Pemohon Pailit tidak
berkapasitas, oleh karena permohonan pailit yang demikian patut
untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
1.2.Bahwa disamping itu ternyata dalam persidangan tanggal 5 April
2012 penerima kuasa pemohon pailit DJAROT WIDAYANTO &
ASSOCATION tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Advokat yang
masih berlaku yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat
Indonesia dan hanya menunjukkan foto copy surat keterangan;
Bahwa dengan demikain penerima kuasa bertentangan dengan UU
No.18 tahun 2003 tentang Advokat ;
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena kuasa Pemohon Pailit a quo tidak mempunyai
kapasitas beracara di Pengadilan maka pengajuan permohonan oleh
pemohon pailit a quo adalah cacat hukum yaitu tidak memenuhi
syarat formil permohonan pailit, oleh karenanya permohonan yang
demikian patut dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini :
- Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum sesuai akta-akta
perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan Para Termohon
Pailit, yaitu Akta Perjanjian No. 76 , No.77, No. 78, Akta Jaminan
Fiducia No. 83, Akta Jaminan ( Borghtocht) No.84 tertanggal 28
Agustus 2007 telah sepakat menunjuk domisili hukum yang umum
dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di
Karanganyar, dengan demikian Pengadilan Niaga Semarang tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
. Bahwa Pemohon Pailit yang diajukan Pemohon Pailit kurang Subyek
Hukum ( Excepcio Plurium Littis Concertium)
- Bahwa Termohon Pailit I sebagai Direktur CV Mahkota Mas
Pratama sebagaimana Akta No. 06 tanggal 27 September
2007 tentang Perseroan Komanditer CV Mahkota Mas
Pratama, yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuata
Akta Tanah ( PPAT ) Sri Harsiwi Rahayu, SH;
Bahwa hutang piutang antara. Pemohon Pailit dengan
Termohon Pailit I dengan jaminan yang disebutkan
sebagimana posita 7 permohonan a quo merupakan harta
kekayaan ( aktiva tetap ) dari CV Mahkota Mas Pratama;
Bahwa dengan tidak diikut sertakan Badan hukum CV
Mahkota Mas Pratama sebagai pihak dalam perkara a quo,
mengakibatkan subyek hukum kurang lengkap,
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Termohon Pailit sependapat dengan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 61Zk1Sip11975 yang dalam
putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum
gugatan tidak lengkap (PLURFUMLITIS CONSURTIUM);
DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi secara mutatis
mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara,
dan merupakan sate kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Termohon Pailit menolak secara
tegas seluruh dalildalil Permohonan Pailit Pemohon;
3. Bahwa Termohon Pailit I dalam melakukan perjanjian dengan
PT. Bank Intemasional Indonesia, Tbk bertindak sebagai Pesero
badan usaha CV. Mahkota Mas Pratama yang bergerak
dibidang Industri Plastik berkedudukan Desa/Kel. Sawahan,
Kecamatan Ngempalak , Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa
Tengah, sebagimana Apprasial Kantor Jasa Penilai Publik
MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN &
REKAN Public Valuers, & Property Consultants, yang ditunjuk
oleh Pemohon Pailit (PT. Bank Intemasional Indonesia, Tbk )
4. Bahwa Termohon Pailit I selaku Pesero badan usaha CV.
Mahkota Mas Pratama telah melakukan perjanjian dengan PT.
Bank Intemasional Indonesia, Tbk sebagimana Akta Pedanjian
Kredit Pinjaman No. 76, No.77, No.78, No. 83, dan No. 84
tertanggal 28 Agustus 2007 dihadapan Notaris Surakarta Ina
Megahwati, SH;
5. Bahwa untuk menjamin hutang piutang tersebut Termohon I
telah menjamin :
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Sebidang Tanah Hak Milik No. 842 berdasar Hak Tanggungan I
No.2435/2007 Akta No. 427/Laweyan/2001 tanggal 28-8-2007
jo Hak Tanggungan H No. 3069/2008 Akta No.570/
Laweyan/2008 tanggal 25-9-2008.
- Sebidang Tanah Hak Milik No. 2346 berdasar Hak Tanggungan I
No.2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2001 tanggal 28-8-2007
jo Hak Tanggungan 11 No. 3088/2008 Akta No.571/
Banjarsari/2008 tanggal 25-9- 2008.
• Sebidang Tanah Hak Milik No. 3005 berdasar Hak Tanggungan
No.2680/2007 peringkat pertama APHT jo Hak Tanggungan
No. 3917/2008 peringkat R APHT No.99/Grogol/2008 tanggal
24-10-2008.
• Sebidang Tanah Hak Milik No. 107 berdasar Hak Tanggungan
No.2316/2007 peringkat pertama APHT No. 218/2007 tanggal
27-9-2007 jo Hak Tanggungan No. 2953/2008 peringkat fl
APHT No.479/2008 tanggal 24-10-2008.
• Sebidang Tanah Hak Milik No. 2291 berdasar Hak Tanggungan
No.2317/2007 peringkat pertama APHT No. 219/2007 tanggal
27-9-2007 jo Hak Tanggungan No. 186/2009 peringkat II APHT
No.481/2008 tanggal 24-10-2008.
- Sebidang Tanah Hak Milik No. 1667 ( dulu sebagian dari
sebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak Tanggungan
No.191/2008 peringkat pertama APHT No. 266/2007 tanggal
21-11-2007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkat 11
APHT No.480/2008 tanggal 24-11-2008.
• Sebidang Tanah Hak Milik No. 1668 ( dulu sebagian dari
sebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak Tanggungan
No.191/2008 peringkat pertama APHT No. 266/2007 tanggal
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21-11-2007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkat
R APHT No.480/2008 tanggal 24-11-2008.
- Sebidang Tanah Hak Milik No. 1311 berdasar Hak Tanggungan
No.185/2009 peringkat pertama APHT No. 482/2008 tanggal
24-10-2008.
• Sebidang Tanah Hak Milik No. 1429 berdasar Hak Tanggungan
No.1765/2008 peringkat pertama APHT No. 128/2008 tanggal
21-05-2008 jo HakTanggungan No. 2675/2009 peringkat H
APHT No.248/2009 tanggal 16-9-2009.
Bahwa berdasar UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaimana pasal
6 jo pasal 20, "Apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan
dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umun" dalam hal ini
melalui kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN)
Surakarta bukan dengan melalui permohonan pailit.
Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon
Pailit adalah tidak berdasar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,oleh
karenanya permohonan pailit yang demikian harus dinyatakan DITOLAK :
6. Bahwa Termohon Pailit tidak pernah menerima Surat Peringatan dari PT.
Bank Internasional Indonesia, Tbk sebagaimana yang didalilkan dalam
posita 18 permohonan pailit a quo, melainkan Termohon Pailit I hanya
menerima Apprasial Kantor Jasa Penilai Publik MUTTAQIN BAMBANG
PURWANTO ROZAK USWATUN & REKAN Public Valuers & Property
Consultants, hal mans hanya menerengankan nilai obyek jaminan milik
Termohon Pailit ;
7. Bahwa selain hal tersebut Termohon pailit I jugs tidak pernah menerima
Surat Peringatan dari Kuasa Hukum Permohon Pailit sebagaimana.
posita 19 permohonan a quo;
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa sebagaimana pengakuan tertulis Pemohon Pailit dalam posita 23
tentang hutang pokok beserta tunggakan Pokok sebesar Rp.
300.094.960. ( tiga ratus juts sembilan puluh empat ribu Sembilan
ratus enam puluh rupiah) adalah merupakan bukti yang sempurna;
Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR , pengakuan yang
diberikan didepan sidang pengadilan ( dimuka hakimlgerechtelUke
bekentenis) menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang
mengakui itu baik diucapkan sendiri, baikpun diucapkan orang yang
istimewa dikuasakan untuk melakukannya ;
Bahwa dengan demikian hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah
dikemukakan dan diakui itu adalah benar. Pengakuan dimuka hakim
dipersidangan tidak dapat ditarik kembali;
9. Bahwa sebagaimana pengakuan tertulis Pemohon Pailit dalam posita 23
tentang jumlah nilai hutang para. Termohon Pailit sampai dengan tanggal
23 Februari 2012 belum pasti, hal mans hutang pokok beserta.
tunggakan Pokok sebesar Rp. 300.094.960. (figa ratus juta sembilan
puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) sedangkan
dalam perjanjian menyebutkan bunga 12 % per tahun dan Benda bunga
48 % dari bunga pertahun;
Hutang PokokBungs per bulan Denda
1% %Jumlah Total
Bulan
300,094,960.00 Nov-10 3,000,949.6 120,037.98 3,120,987.58
Dec-10 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Jan-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Feb-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Mar-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Apr-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
May-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Jun-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
21
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jul-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Aug-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Sep-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Oct-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Nov-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Dec-11 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Jan-12 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
Feb-12 3,000,949.60 ,037.98 ,120,987.58
48,015,193.60 1,920,607.68 49,935,801.28Bahwa menurut perhitungan Termohon Pailit adalah sebagai berikut :
Sehingga hutang kami ( Hutang Pokok + bunga + denda ) sebesar Rp.
300.094.960 + Rp. 48.015.193,60 + 1.920.607,68 : Rp. 350.030.761,28 ( tiga
ratus lima puluh juts tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah
dua puluh delapan sen );
Bahwa total hutang sebagaimana posita posita 23 sebesar Rp.
9.545.164.620,54 adalah tidak benar dan tidak berdasar , karena hutang
pokok berikut tunggakan pokok hanya sebesar Rp. 300.094.960.
10. Bahwa dalil Permohonan pemohon Pailit posita 20 dibuatkan
dengan tidak berdasarkan hukum,hal mana Termohon Pailit tidak
mempunyai hutang dengan PT.Bank UOB Indonesia Cabang Solo.
Bahwa hal yang sangat tidak berdasar pemohonan pailit pemohon
posita 20 yang mendalilkan : " ditunjukkan dengan surat dari dari
PT Bank UOB No.12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari 2012
yang telah jatuh tempo, sementara perlu diingat berdasarkan
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 40
(1) " Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada
Bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain"yang ditindak
lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1999, ketentuan mana
mewajibkan kepada semua bank untuk merahasiakan segala
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai
Nasabah;
Bahwa untuk membuka Rahasia Bank tersebut harus atas izin
secara tertulis oleh institusi tertentu atas dasar permintaan tertulis
pula , oleh karenanya tidak semua institusi / orang / lembaga dapat
membuka rahasia bank, untuk itu bagi yang tidak berwenang /
berkompeten tindakan mana dapat dikategorikan tindak pidana
membocorkan Rahasia Bank,
Bahwa oleh karena Permohonan Pailit Pemohon dibuat secara tidak
berdasar hukum, sudah sewajarnya apabila Permohonan Pailit yang
demikian dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas kami mohon yang terhormat
majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dengan
putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II
untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan pemohon pailit untuk dinyatakan di tolak
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan pai lit untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon pailit untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang setelah Kuasa Pemohon Pailit memberikan tanggapan
Eksepsi pada sidang tanggal 19 April 2012,Majelis Hakim Menjatuhkan
Putusan Sela tanggal 27 April 2012,yang pada pokoknya menolak eksepsi
para Termohon Pailit.
23
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Kuasa
Pemohon Pailit telah mengajukan Surat Bukti yang masing masing telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali
Surat Bukti P.27, s/d P.30 dan P.38 untuk selanjutnya diberi tanda Surat Bukti
sebagai berikut
P-1 Akta Nomor 76 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran
tanggal 28 Agustus 2007
P-2 Akta Nomor 77 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang
tanggal 28 Agustus 2007
P-3 Akta No. 78 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka tanggal 28
Agustus 2007
P-4 Akta Nomor 83 tentang Akta Jaminan Fidusia tanggal 28 Agustus 2007
P-5 Akta Nomor 84 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht) tanggal 28
Agustus 2007
P-6 Sertifikat Tanah Hak Milik No. 842 Purwosari Surakarta
P-7 Buku Tanah Hak Milik No. 2346 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta
P. 8 Sertifikat Hak Milik No. 107 Desa Klodran Karanganyar Surakarta
P-9 Buku Tanah Milik No. 2291 Baturan, Colomadu, Karanganyar
P-10 Sertifikat Hak Milik No. 1667 Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar
P-11 Sertifikat Hak Milik No. 1668 Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar
P-12 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1311 Baturan, Colomadu,
Karanganyar
P-13 Sertifikat Hak Milik No. 1429 Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar
P-14 Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3005, Kecamatan Grogol Desa
Kwarasan
P-15 Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran No. 65 tertanggal
22 Februari 2008
P-16 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.03375.AH.05.01.TH.2008
tertanggal 31 Maret 2008.
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P-17 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.14408.AH.05.01.TH.2008
tertanggal 27 November 2008.
P-18 Akta Nomor: 67 tentang Pemberian Jaminan (Borghtocht) tertanggal 22
Pebruari 2008
P-19 Akta nomor: 139 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 25
September 2008
P-20Akte nomor: 145 tentang Akte Jaminan Fiducia atas Piutang-piutang
(tagihantagihan) tanggal 25 September 2008
P-21 Akta Nomor: 146 tentang Pemberian Jaminan (Borgtocht) tertanggal
25 September 2008
P-22 Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor : 65
tertanggal 22 Februari 2008
P-23 Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal
1 September 2009
P-24 Akte Nomor: 5 tentang Pemberian jaminan (Borghtocht) tanggal
1 September 2009
P-25 Akta Nomor 11 tentang Perubahan Perjanjian Kredit tanggal
6 Oktober 2010
P-26 Surat Daftar Perincian Hutang dengan No. Surat 2012.053/
DIRSMEC.REG.JATENG-DIY/SME.SOLO tertanggal 23
Februari 2012
P-27 Peringatan I: Surat No. 2010.309/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal
10 November 2010,
P-28 Peringatan II: Surat No. 2010.316/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO
tertanggal 24 November 2010.
P-29 Peringatan III: Surat No. 2010.335/DIRSMEC.RB6-SME.SOLO
tertanggal 10 Desember 2010.
P-30 Surat Pemberitahuan dan Peringatan Terakhir No. 2010.358/
DIRSMEC.RB6-SME.SOLO tertanggal 28 Desember 2010;
25
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P-31 Somasi Pertama, tertanggal 12 Agustus 2011 Nomor: 279/Sekret/Djw/
Smg/VIII/2011
P-32 Somasi Kedua, tertanggal 7 September 2011 Nomor: 313/Sekret/Djw/
Smg/VIII/2011
P-33 Somasi Ketiga, tertanggal 19 September 2011 Nomor: 336/Sekret/Djw/
Smg/VIII/2011
P-34 Somasi dan Pernyataan Wanprestasi tertanggal 27 Februari 2011
dengan no surat 077/Sekret/Djw/Smg/II/2012
P-35 Surat dari PT UOB kepada BII mengenai kebenaran informasi dari Bank
Indonesia No. 12/SLO/BB/JAN/063 tertanggal 31 Januari 2012
P-36 Informasi Debitur dari Bank Indonesia
P-37 Surat dari Bank Indonesia No. 14.118/BIK/SLo tertanggal
8 Februari 2012
P-38 Surat dari BII kepada Bank UOB perihal konfirmasi kewajiban data pada
laporan Sistem Informasi Debitur (SID) an. Jung Dianto No. S.2012.009/
DIRSMEC-REG.JATENG-DIY
P-39 Bukti Pengiriman surat kilat khusus dari Kuasa Pemohon kepada
Termohon tertanggal 11 Agustus 2011
P-40 Bukti Pengiriman surat kilat khusus dari Kuasa Pemohon kepada
Termohon tertanggal 8 September 2011
P-41 Bukti Pengiriman surat kilat khusus dari Kuasa Pemohon kepada
Termohon tertanggal 22 September 2011
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Kuasa Para
Termohon Pailit mengajukan surat bukti yang masing masing telah dibubuhi
meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya untuk
selanjutnya di beri tanda surat bukti sebagai berikut:
T.I,II---1. Laporan Penilaian Property CV Mahkota Mas Pratama Nomor 0130
A /PNL-P/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
T.I.II. –.Akta Nomor 06 tanggal 27 September 2007 Perseroan Komanditer CV
Mahkota Mas Pratama.
T.I. II.-3.Akta Nomor 06 tanggal 17 Nopember 2007 Perubahan Anggaran
Dasar CV Mahkota Mas Pratama.
Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa dari Para
Termohon Pailit tidak mengajukan Kreditur lain maupun saksi-saksi dan kedua
belah pihak menyatakan tidak ada yang diajukan lagi selanjutnya mengajukan
kesimpulan yang masing masing tertanggal 4 Juni 2012.
Menmbang, bahwa mengenai hal-hal yang penting yang terjadi di
persidangan dan yang termuat dalam berita acara sidang untuk
mempersingkat putusan ini dianggap menjadi bagian dari pada putusan ini.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.
Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan
Pailit adalah sebagaimana pada Surat Permohonan Pernyataan Pailit
tersebut diatas.
Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pernyataan Pailit
adalah agar para Termohon dinyatakan Palit dengan segala akibat hukumnya
dengan mengemukakan dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.
• Bahwa Para Termohon Pailit adalah Suami Isteri dalam perkawinannya
untuk permodalannya dalam usaha bidang plastik telah mendapat
pinjaman dari Pemohon Pailit dengan posisi Termohon Pailit II sebagai
penjamin dari Termohon Pailit I.
• Bahwa sampai dengan jatuh waktu pembayaran dan telah ditagih
tetapi para Termohon tidak membayar hutangnya.
• Bahwa selain berhutang pada Pemohon Pailit , Para Termohon Pailit
memiliki hutang kepada Kreditur lain yaitu PT Bank UOB Indonesia
cabang solo .
27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalil dalil/alasan Pemohon Tersebut diatas dibantah
oleh Kuasa Para Termohon Pailit dengan mendalilkan pada pokoknya
sebagai berikut:
• Bahwa Termohon Pailit I melakukan Pinjaman pada Pemohon pailit
bertindak selaku PESERO CV MAHKOTA MAS PRATAMA
sebagaimana yang dilakukan APPRAISAL oleh Kantor Jasa Penilai
Publik yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit.
• Bahwa selaku Persero CV sesuai dengan Akta Perjanjian di depan
Notaris N0.76.77.78.83 dan 84 tanggal 28 Agustus 2007 perjanjian
Kredit pinjaman dijamin dengan tanah Hak Milik , sehingga apabila
cidera janji maka Pemegang hak tanggungan dapat menjual obyek Hak
Tanggungan Melalui lelang umum dan bukan dengan melalui Pailit.
• Bahwa Termohon Palit tidak pernah menerima Surat Peringatan baik
dari Pemohon Pailit maupun Kuasanya.
• Bahwa hutang pokok Rp.300.094.960 dengan perhitungan dari kuasa
Para Termohon terhadap bunga 1 % dan denda 4 % untuk bulan
Nopember 2010 s/d Februari 2012 keseluruhan Hutang Para Termohon
adalah Rp.300.094 .960 + Rp.48.015.193,60+ Rp.1.920.607.68 = Rp
350.030.761,28.(Tigaratus lima puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus
enam puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
• Bahwa Termohon Pailit tidak mempunyai hutang pada PT Bank UOB
Indonesia Cabang Solo karena berdasarkan Surat PT Bank UOB
No.12/Slo/BB/Jan/063 tanggal 31 Januari 2012 telah jatuh tempo.
Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pernyataan pailit
dibantah oleh Kuasa Para Termohon Pailit maka selanjutnya akan
dipertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil permohonan Pernyataan Pailit
sebelum mempertimbangkan dalil jawaban para Termohon Pailit .
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan
pernyataan Pailit , Kuasa Pemohon Pailit telah mengajukan surat Bukti P.1 s/
d P.41 masing masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah
disesuaikan dengan aslinya terkecuali surat bukti P.27 s/d P.30 dan P.38
sedangkan Kuasa Para Termohon Pailit untuk mendukung dalil jawabannya
telah mengajukan Surat Bukti T.I,II, 1 s/d T.I,II., 3, yang masing masing telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga
Surat Surat Bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan didalam perkara ini
sebagai alat bukti surat.
Menimbang, bahwa apakah Para Termohon dapat dinyatakan Pailit
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 2004
tentang kepailitan dan PKPU selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil
Kuasa Pemohon Pailit dapat didukung oleh alat-alat bukti yang di ajukan
dipersidangan sebagaimana tersebut diatas .
Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Debitur di nyatakan Pailit dengan
Putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan
satu atau dua Kreditur apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih dan selanjutnya pada pasal 8 ayat 4 Undang –undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditegaskan bahwa Permohonan
pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37
tahun 2004 telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa tentang apakah permohon Pailit sebagai Kreditur
dan para Termohon Pailit sebagai Debitur, sesuai pasal Undang-undang pasal
1 angka,2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa Kreditur adalah
orang yang mempunyai Piutang karena Perjanjian atau Undang-undang yang
29
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan Debitur menurut pasal 1 angka
3 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-
undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.
Menimbang, bahwa Surat Bukti P.1.2,3,15 ,19,22,23 adalah Surat surat
akta autentik tentang perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit sebagai Kreditur
dan Para Termohon Pailit sebagai Debitur , dan surat bukti P.4,5,6 s/d 14,
16,17,18,20,21,24, adalah Surat-surat akta autentik tentang pemberian
jaminan dan tentang barang barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang
oleh Para Termohon Pailit sebagai Debitur kepada Pemohon Pailit sebagai
Kreditur , Serta Surat Bukti P. 25 dan 26 tentang perubahan jatuh tempo
pinjaman dan perincian tunggakan hutang para Termohon Pailit pada
Permohon Pailit, diperoleh Fakta bahwa Pemohon Pailit sebagai Bank yang
mempunyai Piutang merupakan Kreditur pada Para Termohon Pailit sebagai
Debitur yang mempunyai utang pada Pemohon Pailit karena perjanjian yang
jatuh waktu yang pelunasannya dapat di tagih dimuka pengadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Bukti P. 25 dan 26
yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit tentang perubahan perjanjian Kredit
tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Megawati
SH,dengan ketentuan jangka waktu atas perjanjian Rekening Koran dan
promes berulang yang berakhir tanggal 28 Agustus 2010 diperpanjang 12
bulan dan berakhir tanggal. 28 Agustus 2011, dan terhadap pinjaman
berjangka II berakhir tanggal 25 September 2011 sehingga sesuai dengan
Surat Bukti P.26 tentang daftar perincan Hutang Termohon Pailit tanggal 22
Pebruari 2012 atas fasilitas pinjaman rekening Koran promes berulang dan
pinjaman berjangka I dan II yang terdiri hutang pokok tunggakan pokok ,
tunggakan bunga, Late fee yang keseluruhannya sebesar Rp.
9.545.164.620,34
Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat Bukti yang
diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit tersebut diatas dibantah oleh Kuasa Para
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Termohon Pailit dengan mendalilkan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan
Pemohon Pailit , para Termohon Pailit sebagai Persero dari CV Mahkota Mas
Pratama , sesuai dengan hasil Aprasial yang ditunjuk Pemohon , dan oleh
karena pinjaman tersebut telah dijamin dengan Hak Tanggungan maka
pemohon tidak tepat mengajukan Kepailitan tetapi bisa menjual obyek
tanggungan melalui lelang umum.
Menimbang, bahwa tetang dalil kuasa para Termohon Pailit tersebut
telah dipertimbangkan dalam putusan Sela , bahwa didalam Badan Usaha CV
tidak ada pemisahan modal yang tegas dan ternyata berdasarkan alat bukti
surat yang autentik bahwa perjanjian kredit antara Pemohon Pailit dan para
Termohon Pailit tidak menyinggung-nyinggung nama CV Mahkota Mas
Pratama yang dberikan sebagaimana Surat Bukti T.I.II 2 dan 3 tentang Akta
Pendirian Anggaran Dasar dan Perubahan anggaran dasar maka tentang
Surat Bukti T.I,I 1.Tentang Apraisal hanyalah merupakan upaya Pemohon
untuk mengetahui asset-asset Usaha yang dimiliki oleh Para Termohon , dan
oleh karena itu dalil kuasa Para Termohon Pailit Tersebut tidak Beralasan dan
haruslah dikesampingkan.
Menimbang, bahwa Keberatan Kuasa Para Termohon pailit yang
menyatakan Pemohon agar menempuh penjualan obyek jaminan dengan
lelang dimuka umum , oleh karena menyangkut sikap dari pada Pemohon
sendiri untuk menentukan menjual lelang obyek atau mengajukan Pailit ,
sehingga dalil kuasa Para Termohon tidaklan beralasan dan haruslah ditolak.
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Kuasa Pemohon Pailit
adanya Kreditur lain di persidangan telah mengajukan Surat Bukti P.35 s/d P.
41 yaitu mengenai Print out data Bank Indonesia mengenai Sistim Informasi
Debitur (SID) yang telah dikonfirmasikan oleh Pemohon Pailit kepada PT Bank
UOB Cabang Solo dengan keterangan bahwa PT Bank UOB Indonesia
Cabang Solo membenarkan seperti adanya pada Pelaporan sistim informasi
31
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Debitur yang diterbitkan Bank Indonesia , bahwa Termohon Pailit mempunyai
Hutang pada PT Bank UOB Indonesia Cabang Solo.
Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya Kreditur lain tersebut kuasa
Para Termohon Pailit membantah hal Tersebut dan mengatakan bahwa
ParaTermohon Pailit tidak mempunyai hutang pada PT Bank UOB Indonesia
Cabang Solo karena telah jatuh tempo , namun Kuasa para Termohon Pailit
tidak membuktikan dipersidangan bahwa atas hutangnya pada PT Bank UOB
Indonesia Cabang Solo tersebut sudah lunas , maka dalil bantahan Kuasa
Para Termohon Pailit tersebut tidaklah menjadi beralasan dan haruslah ditolak
dan oleh karena itu telah diperoleh fakta di persidangan bahwa selain
Pemohon Pailit sebagai Kreditur yang mempunyai Piutang pada para
Termohon Pailit,Termohon pailit juga mempunyai Kreditur lain yaitu PT Bank
UOB Indonesia Cabang Solo.
Menimbang, bahwa Fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan
kuasa Pemohon Pailit bahwa Para Termohon Pailit sebagai Debitur telah
berutang pada Pemohon pailit Sebagai Kreditur yang sudah jatuh Waktu pada
tanggal 28 Agustus 2011 dan pada tanggal 25 September 2011 dan dapat
ditagih tersebut dibantah oleh Kuasa Para Termohon Pailit yang menyatakan
bahwa Termohon Pailit mempunyai Hutang pokok Rp. 300.044.960 ditambah
bunga 1 % dan denda 4 % maka seluruh hutangnya sebesar Rp.
350.030.761,28.adalah merupakan perbedaan perhitungan antara Pemohon
Pailit dengan Termohon Pailit, namun Kuasa Para Termohon Pailit dalam
persidangan tidak pernah membantah tentang adanya Hutang dan tentang
jumlah Hutang tersebut didalam Undang undang No.37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU tidak ditentukan jumlah Hutang agar Debitur dapat
dinyatakan Pailit sehingga Dalil Kuasa Para Termohon Pailit tersebut tidak
beralasan dan haruslah ditolak.
Menimbang, bahwa tentang dalil Kuasa Para Termohon Pailit yang
menyatakan tidak pernah menerima somasi dan peringatan dari Pemohon
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pailit atau Kuasanya, adalah bukan hal yang disyaratkan Undang-undang
agar Debitur dapat dinyatakan Pailit dan oleh karena telah di peroleh Fakta
bahwa pinjaman Kredit Para Termohon Pailit telah jatuh waktu tanggal 28
Agustius 2011 dan tanggal 25 September 2011 dan dapat ditagih melalui
Pengadilan, maka dalil dari Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Para Termohon
Pailit mengenai Somasi dan peringatan tentang adanya hutang tersebut
haruslah dikesampingkan .
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.37 tahun
2004 untuk dapat dinyatakan Pailit Debitur Tersebut harus mempunyai
Kreditur yang lain , sebagaimana telah diperoleh fakta dari surat bukti yang
diajukan oleh Kuasa Pemohon bahwa selain Para Termohon Pailit mempunyai
hutang pada Pemohon Pailit juga mempunyai Hutang pada PT Bank UOB
Indonesia cabang solo .
Menimbang, bahwa didalam uraian Posita permohonan pernyataan
Pailit yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit menyatakan bahwa Termohon
Pailit I dan II adalah Suami Isteri dan dipersidangan dari fakta yang terdapat
pada Surat Surat Bukti akta perjanjian Kredit yang diajukan oleh Kuasa
Pemohon Pailit , Para Termohon Pailit selalu bertindak bersama sama
Termohon Pailit II selaku Isteri dari termohon Pailit I memberikan Jaminan
atas pelunasannya hutang yang dibuat secara bersama-sama dan oleh karena
di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa antara Termohon Pailit I dan
Termohon Pailit II adanya Perjanjian dalam Perkawinan bahwa diantara
mereka tidak ada pemisahan harta Perkawinan maka berlaku pasal 21 dan
pasal 23 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
bahwa Kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan Debitur, dan sebagai
Debitur Pailit juga meliputi Isteri atau suami dari Debitur Pailit yang menikah
dalam persatuan harta sehingga Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II
sebagai Suami Isteri yang perkawinannya dalam kesatuan harta dapat
dinyatakan sama-sama sebagai Debitur pailit.
33
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan Pailit telah diajukan
Pemohon dengan diwakili oleh seorang advokad maka telah memenuhi
ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU.
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 angka 4 Undang-undang
Nomor 37 tahun 2004 tetang Kepailitan dan PKPU karena telah terdapat Fakta
atau keadaan yang terbukti secara Sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan Pailit Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi adanya 2 Kreditur /lebih dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih , maka Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit beralasan
dan haruslah dikabulkan dan para Termohon Pailit harus dinyatakan Pailit
dengan segala akibat hukumnya.
Menimbang, bahwa Para Termohon Pailit telah dinyatakan Pailit maka
sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU guna melaksanakan Pengurusan dan pemberesan
haruslah ditunjuk dan diangkat Kurator I.
Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan pailit Kuasa Pemohon
Pailit meminta agar ditunjuk dan diangkat Kurator I : 1.WENANG NOTO
BUWONO, SH.MH. 2.MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,SH,M.Kn.dan
Permohon tersebut telah melampirkan Surat pernyataan dari Kurator dan
setelah memperhatikan Surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal
15 ayat 3 dan pasal 70 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU maka Majelis berkesimpulan bahwa Kurator yang
diminta oleh Pemohon Pailit Tersebut adalah Kurator orang perseorangan
yang berdominisili di Indonesia , mempunyai keahlian khusus dalam
pengurusan dan pemberesan Harta pailit serta Terdaftar di Kementerian
HUKUM dan HAM , Indipenden tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan
dan PKPU lebih dari Tiga perkara sehingga beralasan untuk dikabulkan .
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa guna memenui ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , maka Majelis
Menunjuk dan Mengangkat ,NOOR EDIYONO SH. MH,- Hakim Pengadilan
Niaga di Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.
Menimbang, bahwa permohonan Pernyataan Pailit Kuasa Pemohon
Pailit dikabulkan maka Para Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini.
Memperhatikan pasal 1, pasal 2,pasal 5,pasal 7, pasal 8, pasal 15 dan
pasal 23 serta pasal 70 Undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU serta peratusan Perundang-undangan yang
bersangkutan.
M E N G A D I L I.
1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit.
2. Menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit
dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Sdr. NOOR EDIYONO, SH.MH.Hakim Niaga pada
Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam
Kepailitan ini.
4. Mengangkat :
1. WENANG NOTO BUWONO, SH.MH.- Kurator dan Pengurus
yang telah terdaftar berdasarkan Surat Bukti pendaftaran Kurator
dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03.38.tanggal 2 Maret 2011
pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat
kantor di Ruko Siliwangi Plaza B-16,Jalan Jend Sudirman 187-189
Semarang.
2. MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA,SH,M.Kn.Kurator dan
Pengurus No. SK Menkeh : AHU.AH.04.03-55 yang beralamat di
35
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ruko Siliwangi Plaza B-16,Jalan Jend Sudirman 187-189
Semarang sebagai Team Kurator dalam perkara Kepailitan ini.
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang
timbul sejumlah Rp.2.061.000,-(Dua juta Enam puluh satu Ribu
Rupiah).
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 11 Juni 2012 Oleh kami WINARTO, SH,sebagai Hakim
Ketua,LILIK NURAINI,SH, dan IRA SATIAWATI,SH.MH,masing masing
sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI
BANOWO,SH.MM.Panitera Pengganti,dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa
Termohon.
Hakim Anggota, Hakim Ketua.
Ttd Ttd
LILIK NURAINI,SH. WINARTO SH.
Ttd
IRA SATIAWATI, SH.MH. Panitera Pengganti.
Ttd
SRI BANOWO, SH.MM.
Biaya biayanya.
-Administrasi,--------------------Rp. 50.000,-
-Panggilan,-----------------------Rp. 2.000.000,-
Redaksi Putusan,--------------Rp. 5.000,-
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Meterai ,---------------------------Rp. 6.000,
J u m l a h,-----------------------Rp. 2.061.000,-
(Duajuta enampuluhsatu ribu rupiah).
37
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37