KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2012

DAFTAR ISI SAMBUTAN MENTERI LUAR NEGERI ................................................ KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL HPI .................................... DAFTAR ISI ................................................................................. PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI ............................................... LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI ................................ BAB I PENDAHULUAN ..

A. Latar Belakang . B. Tujuan . C. Ruang Lingkup . D. Pengertian Umum .. E. Peran Departemen Luar Negeri .

BAB II DASAR HUKUM

a. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang HubunganLuar Negeri .

b. Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang PerjanjianInternasional ....

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua ..

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ..

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah .

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 TentangPinjaman Daerah

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 TentangTata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau PenerimaanHibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah LuarNegeri ..

iii

vii

xi

1

5

556678

9

10

11

11

11

12

12

13

16

16

xi

BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUARNEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH .

BAB IV MEKANISME HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM BIDANG

TERTENTU .. A. Prosedur dan Mekanisme Kerjasama Kota/Provinsi

Kembar ................................................................... B. Kerjasama Teknik Luar Negeri .................................... C. Mekanisme Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional

(KESR) .................................................................... D. Mekanisme Melakukan Hubungan dan Kerjasama Dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing .................. E. Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan,

Badan Promosi dan Lembaga Atau Badan IndonesiaLainnya di Luar Negeri ...............................................

F. Prosedur/Tahapan Pendirian Perhimpunan Persahabatan ...........................................................

G. Kegiatan Jurnalistik Bagi Wartawan Asing ..................... H. Pengamanan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Dan

Konferensi Internasional ............................................ BAB V PROTOKOL .

A. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Asing keDaerah ....................................................................

B. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Daerah keLuar Negeri ..............................................................

C. Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ............................. D. Konferensi Internasional ............................................

BAB VI KONSULER .

A. Pelayanan Kekonsuleran ............................................ B. Legalisasi .................................................................

BAB VII PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR

PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH . Pelayanan Fasilitas Diplomatik .......................................... BAB VIII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA

(WNI) . Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI)dan Badan Hukum Indonesia (BHI) ...................................

18

24

2526

27

30

31

3133

34

36

36

373839

404041

4343

44

44

xii

BAB IX PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA A. Penanganan Warga Negara Asing yang Bermasalah ....... B. Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran

Gelap dari Luar Negeri ............................................... BAB X PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL BAB XI HAL-HAL KHUSUS

A. Prosedur Standar Hubungan RI Israel ........................ B. Hubungan Luar Negeri RI China Taipei (Taiwan) .........

BAB XII PENUTUP . LAMPIRAN LAMPIRAN : 01. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri . 02. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian

Internasional . 03. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua . 04. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah 05. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 06. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

Aceh . 07. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman

Daerah 08. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah SertaPenerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri .

09. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 TentangPedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai DiLingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah DanPimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah DariPemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri .

12. Izin Penelitian Bagi Orang Asing Di Indonesia ..

4646

46

49

545455

58

59

77

93

139

285

341

473

495

513

521

535561

xiii

13. Contoh Full Powers (Surat Kuasa), Letter of Intent Dan Memorandum of Understanding Sister City Dan Sister Province

14. Joint Statement Brunei Darussalam-indonesia-malaysia-the Philippines-east Asean Growth Area (Bimp-eaga) Leaders Meeting, Bali, 6 October 2003

15. Bagan Organisasi Departemen Luar Negeri . 16. Daftar Nomor Telepon Dan Faksimil Instansi Di Lingkungan

Departemen Luar Negeri, Kantor Perwakilan Indonesia Di LuarNegeri Dan Kantor Perwakilan Asing Di Indonesia .

565

577579

581

xiv

BUKU PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Sambutan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia B. Kata Pengantar Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional C. Daftar Isi Buku D. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28

Desember 2006 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

E. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01

tanggal 28 Desember 2006 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

F. LampiranLampiran Dalam Buku :

01. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 02. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian

Internasional 03. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua 04. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 05. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 06. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 07. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman

Daerah

08. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri

09. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 Tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri

12. Izin Penelitian Bagi Orang Asing Di Indonesia 13. Contoh Full Powers (Surat Kuasa), Letter of Intent Dan Memorandum

of Understanding Sister City Dan Sister Province 14. Joint Statement Brunei Darussalam-indonesia-malaysia-the

Philippines-east Asean Growth Area (Bimp-eaga) Leaders Meeting, Bali, 6 October 2003

15. Bagan Organisasi Departemen Luar Negeri 16. Daftar Nomor Telepon Dan Faksimil Instansi Di Lingkungan

Departemen Luar Negeri, Kantor Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri Dan Kantor Perwakilan Asing Di Indonesia

G. Susunan Tim Penyusun Buku

---oo0oo---

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Sejalan dengan dijadikannya Daerah sebagai salah satu aktor dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana diakui dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pemerintah daerah memerlukan suatu pengaturan dan panduan teknis yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi operasionalisasinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Departemen Luar Negeri telah menyusun Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah edisi 2003. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengakibatkan adanya kebutuhan untuk dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap buku panduan tersebut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi memuat pasal tentang Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang digantikannya karena pasal ini sudah diambil alih oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan tentang adanya peran Pemerintah Daerah untuk melakukan hubungan luar negeri. Pasal ini semakin menegaskan kembali bahwa hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari rejim Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar sebagai konsekuensi logis dari prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hanya mengatur tentang mekanisme internal daerah tentang perlunya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta persetujuan DPRD

vii

terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebutuhan untuk merevisi buku panduan 2003 ini juga didorong oleh lahirnya produk-produk hukum nasional lainnya yang bersentuhan dengan kewenangan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan lain sebagainya. Diperlukannya penyempurnaan dan penyesuaian buku panduan tersebut juga tercermin dari masukan-masukan dalam berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan mengenai pengenalan hubungan luar negeri bagi para pejabat Daerah, serta rapat-rapat interdep dalam pembahasan kerjasama sister city atau sister province. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Departemen Luar Negeri berinisiatif melakukan penyempurnaan dan penyesuaian buku panduan ini untuk lebih mensinergikan antara kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah dengan perkembangan-perkembangan tersebut di atas. Buku panduan revisi 2006 ini diharapkan dapat lebih memperjelas rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan suatu entitas asing berdasarkan prinsip hubungan luar negeri serta produk-produk hukum nasional yang baru. Pada gilirannya buku panduan tersebut juga dimaksudkan untuk tetap memberikan perlindungan bagi Daerah dalam rangka menghadapi era global. Secara pokok buku panduan revisi 2006 ini mengatur mengenai mekanisme umum konsultasi dan koordinasi dalam Hubungan Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta koordinasi dan konsultasi hubungan luar negeri dalam bidang-bidang tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah yang memerlukan koordinasi dengan Daerah. Buku panduan revisi 2006 mengatur pula secara teknis tentang masalah keprotokolan dan kekonsuleran, pembuatan perjanjian internasional dan hal-hal khusus berkaitan dengan hubungan Indonesia-Israel serta hubungan Indonesia-Taiwan. Dari pengalaman terdahulu, terdapat adanya kebutuhan untuk memperlancar interaksi antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di lingkungan Departemen Luar Negeri dalam rangka mekansime konsultasi dan koordinasi. Untuk itu, dalam buku panduan revisi 2006 ini pada setiap bidang kerjasama telah dilengkapi dengan instansi terkait di Departemen

viii

Luar Negeri yang menangani bidang tersebut berikut dengan nomor telepon dan faksimili. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun serta pihak-pihak lain yang terlibat atas perannya dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan Daerahnya melalui hubungan/kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak di luar negeri, dan secara khusus dapat memperjelas batas kewenangan Daerah terhadap isu-isu yang bersifat lintas Negara.

Jakarta, November 2006

Eddy Pratomo

ix

Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal : 28 Desember 2006

PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi, di lingkup nasional,

regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.

2. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan

internasional juga meluas, tidak hanya melingkupi negara (state actors) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (non-state actors) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia. Pemberdayaan seluruh aktor Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut Total Diplomacy.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5

4. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

5. Salah satu peran dan fungsi Departemen Luar Negeri adalah sebagai

penunjang suksesnya pemberdayaan potensi Daerah, yang direalisasikan melalui kerangka hubungan dan kerjasama luar negeri. Maka, dirasakan urgensinya untuk menciptakan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri, selaku koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dengan unsur-unsur Daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

6. Untuk mewujudkan mekanisme konsultasi dan koordinasi yang terpadu

dalam Hubungan Luar Negeri, khususnya hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Daerah, Departemen Luar Negeri menyusun suatu Panduan bagi pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. TUJUAN 7. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberi arah, membantu

dan memfasilitasi Daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, serta mewujudkan kebijakan "one door policy" dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia, dan untuk mencegah timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antara Daerah dan Pihak Asing.

C. RUANG LINGKUP 8. Panduan ini memuat mekanisme kerjasama Pemerintah Pusat,

khususnya Departemen Luar Negeri, dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah serta pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

6

D. PENGERTIAN UMUM 9. Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri, kecuali disebutkan lain.

c. Departemen Luar Negeri adalah instansi pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

d. Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan

Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan atau pada Organisasi Internasional.

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

g. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah segala kegiatan yang

menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.

h. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah

RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

7

i. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

E. PERAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI 10. Peran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri

berkaitan dengan kepentingan Daerah dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut:

a. Memadukan seluruh potensi kerjasama Daerah agar tercipta sinergi

dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (Koordinator);

b. Mencari terobosan baru (Inisiator); c. Menyediakan data yang diperlukan (Informator); d. Mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator); e. Mempromosikan potensi Daerah di luar negeri (Promotor); f. Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar

Negeri (Fasilitator); g. Memberi perlindungan kepada Daerah (Protektor); h. Mengarahkan kerjasama agar efektif (Konsultan/Supervisor).

11. Selama ini peran Departemen Luar Negeri dilakukan dalam cakupan

nasional dan tidak selalu berhubungan langsung dengan otoritas Daerah. Namun demikian Departemen Luar Negeri senantiasa berperan aktif dalam membantu upaya Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Kota/Provinsi Kembar dan Kerjasama Kawasan Pertumbuhan/ Kerjasama Ekonomi Sub-Regional.

8

BAB II DASAR HUKUM

12. Panduan ini dibuat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang

tertuang dalam :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan-perubahannya;

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi

Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler;

c. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri;

d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua;

f. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

h. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

j. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

k. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

l. Hukum Internasional dan Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang

berlaku. 13. Undang-Undang di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang saling

berkaitan dalam rangka pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

9

a. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1

(1) Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

(4) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Pasal 5

(1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 7

(1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Bab VII tentang Aparatur Hubungan Luar Negeri Pasal 28

(1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

(2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

10

b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1

(9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri

Bab II tentang Pembuatan Perjanjian Internasional Pasal 5

(1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua Pasal 4

(6) Perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.

d. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Pasal 23

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

11

(2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemda/perusahaan Negara/Perusahaan Daerah

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 38

(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

(2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

(3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

(4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 10

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

12

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

Pasal 170

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

g. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh Pasal 7

(1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Pasal 8

Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.

13

Pasal 9

(1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.

(3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa "Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 23 DPRA mempunyai tugas dan wewenang sbb:

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh PA.

h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 156

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerap-kan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.

Pasal 165

(1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan

14

memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional.

Pasal 174

(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Pasal 176

(1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186 (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat

memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

(4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA/DPRK.

Pasal 196

(4) Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

(1) Perjanjian antara Pemerintah dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

15

Penjelasan Pasal 128

(2) Yang dimaksud setiap orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapa pun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status.

h. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 42

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan/atau Pemerintah daerah membuat perjanjian pinjaman yang tidak sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilarang melakukan Pinjaman Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Pasal 3

Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 7

(1) Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan.

16

(2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN.

(3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 19

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan BUMN pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat mengajukan usulan perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Menteri menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan diteruspinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.

(2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.

(3) Dalam menentukan penerusan pinjaman kepada Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, Menteri memperhatikan kemampuan membayar kemball daerah dan kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

(3) Pemerintah Daerah atau BUMN wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP.

17

BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN

KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH DAERAH 14. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

15. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus

diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.

16. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang

memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

a. Kerjasama Ekonomi (1) Perdagangan (2) Investasi (3) Ketenagakerjaan (4) Kelautan dan Perikanan (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (6) Kehutanan (7) Pertanian (8) Pertambangan (9) Kependudukan (10) Pariwisata (11) Lingkungan Hidup (12) Perhubungan b. Kerjasama Sosial Budaya (1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Kepemudaan (4) Kewanitaan (5) Olahraga (6) Kesenian c. Bentuk Kerjasama lain.

18

17. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.

18. Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi

dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (border crossing, border trade and transportation). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (Joint Commission), Forum Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultations), Komite Bersama mengenai Perbatasan (Joint Border Committee) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

19. Pengaturan mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Pemerintah

Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006. Sedangkan Tatacara pemberian hibah kepada Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006

20. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;

c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;

19

e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;

f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan

kehendak; g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan

manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat. 21. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi

yaitu:

a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.

b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau

disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.

c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal

dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.

d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Departemen Teknis yang terkait. 22. Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan

materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) Subyek kerjasama (2) Maksud dan tujuan kerjasama (3) Obyek kerjasama (4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah (5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab (6) Tata cara pelaksanaan (7) Pengorganisasian (8) Pembiayaan (9) Penyelesaian perselisihan (10) Perubahan (amandemen) kerjasama (11) Jangka waktu kerjasama (12) Keadaan memaksa (force majeur) (13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

20

23. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:

(1) Pihak Indonesia (a) Departemen Luar Negeri (b) Perwakilan RI di Luar Negeri (c) Departemen Dalam Negeri (d) Departemen teknis (e) Pemerintah Daerah (f) Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah (2) Pihak Asing (a) Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian (b) Badan/Lembaga Internasional (c) Badan/Lembaga Negara Asing (d) Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat

Asing (e) Badan Usaha Swasta Asing 24. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak

Indonesia: a. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan

koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;

b. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat

mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;

c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat

menyurat; d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan

politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;

e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI

menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing;

21

f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;

g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi

kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;

h. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan

dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan

evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama. 25. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari

Pihak Asing, adalah sebagai berikut:

a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait;

b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah

secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;

c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang

dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;

d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep

kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;

e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi

kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;

22

f. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan

kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

27. Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi

yang berkaitan dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).

23

BAB IV MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

DALAM BIDANG TERTENTU 28. Koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan dalam bidang

hubungan/kerjasama yang memerlukan penanganan khusus terutama pada bidang hubungan/kerjasama yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat antara lain:

a. Kerjasama Kota/Provinsi Kembar; b. Kerjasama Teknik Luar Negeri;

c. Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR);

d. Mekanisme Melakukan Hubungan dan Kerjasama dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) Asing;

e. Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi dan Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di Luar Negeri;

f. Mekanisme Pendirian Perhimpunan Persahabatan;

g. Kegiatan Jurnalistik bagi Wartawan Asing;

h. Pengamanan Misi Diplomatik/Konsuler;

i. Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) Dan

Badan Hukum Indonesia (BHI);

j. Penanganan Warga Negara Asing Yang Dituduh Melanggar/Melakukan Tindak Pidana di Indonesia;

k. Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran Gelap dari Luar

Negeri;

l. Pelayanan Fasilitas Diplomatik;

m. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Pejabat Asing ke Daerah dan Pejabat Daerah ke Luar Negeri;

n. Pelayanan Kekonsuleran;

o. Pembuatan Perjanjian Internasional;

24

p. Izin Penelitian Bagi Warganegara Asing di;

q. Pengiriman Misi Ekonomi, Sosial dan Budaya dari dan ke Luar Negeri.

A. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA KOTA/PROVINSI

KEMBAR 29. Prosedur/mekanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar

adalah sebagai berikut :

a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;

b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan

Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;

c. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri

melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;

d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah

Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk Letter of Intent (LoI);

e. Letter of Intent (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah,

Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;

f. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh

Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;

25

g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah Memorandum of Understanding (MoU);

h. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional

dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X Panduan ini;

i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama

sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir 16 dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan

terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (Full Powers) kepada Menteri Luar Negeri;

k. Naskah asli Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of

Understanding (MoU) Kerjasama Sister Province/Sister City yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (Treaty Room). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (certified true copy) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Unit terkait di Deplu : Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya,

Telp : Fax : (021) 3858015 (021) 3523302

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional B. KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI 30. Kerjasama Teknik Luar Negeri merupakan bentuk kerjasama oleh

Pemerintah Daerah yang juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

31. Kerjasama Teknik Luar Negeri adalah kerjasama antar Pemerintah

Daerah dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.

32. Mengingat bahwa Departemen Luar Negeri berfungsi sebagai

koordinator dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, maka kerjasama antar daerah dengan pihak asing harus

26

dilakukan di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri. Selanjutnya Departemen Luar Negeri akan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat dan dengan negara/lembaga donor asing.

33. Departemen Luar Negeri akan memberikan pertimbangan politis yuridis

atas kerjasama teknik agar aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.

34. Kerjasama Teknik Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dapat

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional antara Pemerintah Daerah dengan mitra asing. Prosedur pembuatan Perjanjian Internasional diatur sesuai dengan Bab X.

Unit terkait di Deplu : Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Direktorat Kerjasama Teknik,

Telp : Fax : (021) 3858015 (021) 3523302

(021) 3813087 (021) 3849350 Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik C. MEKANISME KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB-

REGIONAL (KESR) 35. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan bentuk

kerjasama ekonomi yang melibatkan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (open regionalism) dan bukan untuk membentuk blok ekonomi kawasan yang bersifat tertutup. KESR merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah sebagai modalitas dalam mendukung upaya pemberdayaan potensi yang dimilikinya.

36. Dalam Kerjasama Ekonomi Sub-Regional, para pelaku usaha Daerah

diharapkan dapat menjadi penggerak utama ("prime movers") dalam berbagai proyek kerjasama yang disepakati, sedangkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai fasilitator.

37. Peran Departemen Luar Negeri dalam KESR antara lain adalah :

a. Membantu meningkatkan pemahaman Daerah tentang keberadaan dan partisipasi Indonesia dalam berbagai KESR serta peluang yang dapat dimanfaatkan Daerah;

b. Mendorong upaya peningkatan kerjasama ekonomi Daerah dengan

daerah di negara lain yang secara geografis berbatasan;

27

c. Membantu memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagakerjaan serta sektor-sektor lain secara lebih optimal antara Daerah dengan mitra luar negeri;

d. Membantu daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin

timbul dalam merealisasikan program dan proyek kerjasama di dalam kerangka KESR;

e. Menghadiri dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan

Indonesia dalam berbagai pertemuan KESR, baik pada tingkat Working Group (WG), Senior Officials Meeting (SOM), Ministerial Meeting (MM) maupun pertemuan lain yang terkait dengan KESR IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA dan AIDA serta JPC Indonesia-NT;

f. Mendorong pertukaran informasi antara para pelaku usaha Daerah

dengan mitra luar negerinya tentang teknologi produksi, berbagai ketentuan standar internasional dan teknik-teknik manajemen usaha yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas produksi, efisiensi, produktivitas serta profesionalisme bagi para pelaku usaha Daerah;

g. Membantu meningkatkan daya saing sekaligus menunjang kesiapan

dan kemandirian Daerah dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia, baik dalam rangka AFTA, APEC, maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas, yang didorong oleh persetujuan perdagangan dunia WTO;

h. Memberikan masukan-masukan yang diperlukan sesuai dengan

tugas dan fungsinya terutama dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan KESR pada tingkat WG, SOM, MM serta pertemuan terkait lainnya.

38. Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi KESR pada intinya

menegaskan kembali pentingnya partisipasi Daerah dalam KESR, misalnya dalam kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) serta Australia-Indonesia Development Area (AIDA). Pada era otonomi daerah saat ini, dipandang perlu untuk memantapkan mekanisme koordinasi dan konsultasi agar KESR dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

39. Mekanisme koordinasi KESR diatur dalam Surat Keputusan Presiden No.

184 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi KESR. Seiring

28

dengan terjadinya berbagai perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia, Pemerintah sedang merevisi Keppres Nomor 13 Tahun 2001 tersebut.

40. Struktur Kelembagaan dalam KESR :

a. Forum pertemuan formal tertinggi dalam kerangka KESR hingga saat ini adalah Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting/MM);

b. Pertemuan Tingkat Menteri, biasanya didahului oleh Pertemuan

pada Tingkat Pejabat Senior dan Pertemuan pada Tingkat Dunia Usaha (Joint Business Council);

c. Pada tingkat teknis, dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (Working

Groups) maupun the Implementing Technical Group (khusus untuk kerjasama IMT-GT).

41. Mekanisme Partisipasi Daerah dalam KESR :

a. Prinsip dasar keikutsertaan Indonesia dalam berbagai KESR adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi Daerah; mempercepat proses pembangunan ekonomi di Daerah serta memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Oleh karena itu, Daerah hendaknya dapat memanfaatkan partisipasi Indonesia dalam KESR untuk mendukung upaya pemberdayaan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

b. Daerah dapat mengajukan berbagai proyek kerjasama yang

dipandang layak (feasible), untuk dijadikan proyek bersama dalam kerangka KESR. Usulan proyek kerjasama tersebut dapat diajukan melalui pertemuan pada tingkat WG, pertemuan Joint Business Council maupun SOM/MM. Sebelum diajukan pada tingkat pertemuan formal, sebaiknya usulan proyek dibahas terlebih dahulu pada tingkat daerah dan nasional, melalui berbagai pertemuan koordinasi/interdep, baik yang diselenggarakan di Daerah maupun tingkat Pusat.

c. Daerah dapat mengajukan usulan-usulan yang bermanfaat,

terutama bagi kepentingan pembangunan di wilayah masing-masing melalui rapat-rapat koordinasi nasional/rapat interdep, dimana hasilnya dapat dijadikan bahan masukan posisi Delegasi Indonesia dan diperjuangkan dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (SOM) maupun Pertemuan Tingkat Menteri (MM).

d. Daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai

Pertemuan tingkat WG dan Pertemuan Joint Business Council,

29

karena melalui berbagai pertemuan tersebut, Daerah dapat menjalin kontak secara langsung dengan mitra luar negeri dan saling menjajagi potensi kerjasama yang dimiliki.

e. Daerah perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar

daerah-daerah terkait lain di Indonesia guna memperkuat posisi Indonesia dalam KESR.

f. Daerah hendaknya dapat memanfaatkan keberadaan KBRI/ KJRI

yang ada di wilayah KESR yang senantiasa siap membantu mempromosikan berbagai potensi Daerah.

Telp : Unit terkait di Deplu : Fax :

(021) 3858015 Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, (021) 3523302 Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, (021) 3509057 (021) 3509056 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Direktorat Asia Timur dan Pasifik, (021) 3800463 (021) 3811912 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika D. MEKANISME MELAKUKAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASING 42. Pemerintah Daerah yang berminat melakukan kerjasama dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing harus mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan administrasinya, melalui Departemen Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Departemen Luar Negeri guna mendapat persetujuan.

43. Dalam memberikan persetujuannya, Departemen Luar Negeri

mempertimbangkan aspek politis/yuridis atas permohonan tersebut dan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi-instansi terkait.

44. Hasil keputusan Departemen Luar Negeri atas permohonan tersebut

diberitahukan kepada Pemerintah Daerah. 45. Pemerintah Daerah wajib secara berkala melaporkan perkembangan

kerjasama tersebut kepada Departemen Luar Negeri serta instansi terkait lainnya yang bertugas memantau dan mengevaluasi Kegiatan LSM Asing di daerah.

46. Kerjasama LSM asing dengan Pemerintah Daerah dapat dituangkan

dalam bentuk Perjanjian Internasional. Prosedur pembuatan Perjanjian Internasional diatur sesuai dengan Bab X.

30

Unit terkait di Deplu : Fax : Telp : (021) 3858015 Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, (021) 3523302

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

(021) 3507950 (021) 3848688 Direktorat Sosial Budaya Organisasi Internasional

Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral E. PENDIRIAN LEMBAGA KEBUDAYAAN, LEMBAGA PERSAHABATAN,

BADAN PROMOSI DAN LEMBAGA ATAU BADAN INDONESIA LAINNYA DI LUAR NEGERI

47. Upaya pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan

Promosi dan Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di luar negeri dengan tujuan untuk mensejahterakan Daerah dan rakyatnya perlu didukung sepenuhnya karena sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

48. Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, Badan Promosi, dan

Lembaga atau Badan Indonesia Lainnya di luar negeri didirikan melalui koordinasi dan dukungan Pemerintah, namun sepenuhnya harus dikelola oleh pihak swasta/individu yang tunduk pada hukum nasional setempat. Kegiatan Badan/Lembaga tersebut meliputi kerjasama perdagangan, pariwisata, investasi, sosial budaya dan pendidikan antar Provinsi atau Kota di luar negeri.

Unit terkait di Deplu : Telp. Fax : Direktorat Diplomasi Publik, (021) 3813480 (021) 3858035 Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik F. PROSEDUR/TAHAPAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN

PERSAHABATAN 49. Prosedur/tahapan pendirian Perhimpunan Persahabatan meliputi :

a. Perhimpunan Persahabatan didirikan di ibukota negara Republik Indonesia;

b. Permohonan pendirian lembaga persahabatan diajukan kepada

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perhimpunan tersebut dan susunan pengurus;

31

c. AD/ART tersebut selanjutnya akan mendapatkan pertimbangan/ rekomendasi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;

d. Setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi Direktorat

Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, maka Direktorat Diplomasi Publik kemudian akan meneruskan AD/ART lembaga tersebut kepada Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Departemen Dalam Negeri), Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), Jaksa Agung Muda Bidang Intel (Kejaksaan Agung), Direktorat Intelpam (POLRI), serta Biro KAKDA Pemda DKI Jakarta untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi;

e. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari ke

enam instansi tersebut, AD/ART perhimpunan tersebut perlu disahkan terlebih dahulu oleh Notaris sebelum diterbitkan SK Menteri Luar Negeri tentang Pendirian Perhimpunan Persahabatan.

50. Ketentuan lain yang menyangkut pendirian Perhimpunan Persahabatan

adalah sebagai berikut:

a. Syarat pendirian perhimpunan adalah memiliki 21 (dua puluh satu) orang calon anggota (termasuk pengurus), dengan ketentuan satu per tiganya dari jumlah tersebut (21 orang) adalah warga negara asing yang bersangkutan;

b. Keanggotaan perhimpunan harus terdiri dari WNI dan warga negara

dari negara asing yang bersangkutan. Para diplomat dari negara yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam pengurus perhimpunan;

c. Perhimpunan Persahabatan didirikan untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perhimpunan tersebut berakhir;

d. Perhimpunan secara berkala, setiap bulan Januari mengirimkan

laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, daftar anggota, program kerja, kegiatan-kegiatan dan kondisi keuangan;

e. Perhimpunan wajib memberi laporan tertulis kepada Menteri Luar

Negeri setiap terjadi pergantian kepengurusan;

32

f. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk bilamana perlu, dapat meminta keterangan dan/atau pertanggungjawaban dari pengurus mengenai kegiatan-kegiatan perhimpunan.

Unit terkait di Deplu : Tel : Fax : Direktorat Diplomasi Publik, (021) 3813480 (021) 3858035 Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik G. KEGIATAN JURNALISTIK BAGI WARTAWAN ASING 51. Kunjungan Jurnalistik

a. Kunjungan jurnalis asing ke Daerah, selain telah memenuhi persyaratan keimigrasian, harus mendapatkan Surat Jalan ke Daerah dari Markas Besar Kepolisian RI atas dasar rekomendasi Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri;

b. Visa kunjungan jurnalistik berlaku 30 (tigapuluh) atau 60

(enampuluh) hari tergantung permohonan dan dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dengan jangka 1 (satu) bulan untuk masing-masing perpanjangan. Permohonan perpanjangan tersebut dilampiri surat pengantar dari Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri, bersama persyaratan keimigrasian lainnya. Perpanjangan dapat pula dilakukan di Kantor Imigrasi Daerah;

c. Kepada wartawan asing yang telah diijinkan meliput di Indonesia

diberikan kartu Pers oleh Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri.

52. Pembuatan Film/Shooting Film

a. Ijin pembuatan film (shooting film) di Indonesia termasuk di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 2001 dan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 38/OT.001/MNKP-01. Berdasarkan perundang-undangan tersebut penanganan di bidang perfilman telah ditetapkan menjadi kewenangan Asisten Deputi Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman, Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film;

b. Ijin diberikan dengan persetujuan Clearing House (CH) di bawah

koordinasi Departemen Luar Negeri setelah Tim Shooting memenuhi semua persyaratan permohonan visa, antara lain menandatangani surat pernyataan berisi persetujuan mentaati

33

peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan daerah, terutama bagi tempat-tempat suci dan taman nasional;

c. Kru atau pimpinan tim diwajibkan mengurus terlebih dahulu kartu

pers ke Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri dan melengkapi ijin pembuatan film dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Khusus untuk shooting film di kawasan konservasi diperlukan surat

ijin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI) dari Direktorat Jenderal Perlindungan, Departemen Kehutanan yang diurus oleh pemohon sesampainya di Jakarta;

e. Shooting film dokumenter yang diadakan di bawah laut harus

mendapat ijin dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (LANTAMAL). 53. Koresponden Tetap Asing di Indonesia

a. Bagi koresponden tetap asing yang telah mendapatkan izin untuk bertugas di Indonesia (yang telah melalui prosedur) diwajibkan datang ke Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan surat keterangan yang ditujukan kepada instansi terkait. Setelah adanya persetujuan dari instansi terkait, Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri akan mengeluarkan kartu pers tetap;

b. Bagi koresponden asing yang akan ditempatkan di Indonesia harus

berdomisili di Jakarta. 54. Dalam hal wartawan asing, kru film dan koresponden tetap asing yang

tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan nasional maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Tel : Unit terkait di Deplu : Fax :

(021) 3813453 Direktorat Informasi dan Media, (021) 3858033 Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik H. PENGAMANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULER DAN

KONFERENSI INTERNASIONAL 55. Pengamanan terhadap aset, personil dan dokumen Perwakilan

diplomatik/konsuler baik di tingkat Pusat maupun Daerah dilakukan sebagai berikut :

34

a. Pengamanan Reguler, dilakukan dengan cara patroli keliling oleh pihak Kepolisian setempat. Patroli dilakukan antara 8 sampai dengan 12 kali dalam kurun waktu 24 jam. Pengamanan Reguler dilakukan tanpa diminta oleh Perwakilan diplomatik/konsuler asing;

b. Pengamanan Permanen/Semi Permanen, dilakukan oleh pihak

Kepolisian setempat dengan menempatkan personil di lokasi yang akan diamankan. Untuk memperoleh pengamanan dimaksud diperlukan Surat Permohonan Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan, ditujukan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan pada Mabes Polri, untuk memperoleh rekomendasi bagi pengamanan Permanen/Semi Permanen oleh Kepolisian Daerah;

c. Pengamanan dalam keadaan darurat (demonstrasi, bencana alam,

teror, perampokan, pencurian, serta gangguan keamanan lainnya), dilakukan oleh pihak Kepolisian setempat setelah mendapatkan laporan dan permintaan bantuan secara langsung dari Perwakilan diplomatik/konsuler yang berkepentingan, dengan menyampaikan tembusan kepada Departemen Luar Negeri dan Mabes Polri.

56. Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan konferensi internasional

di Daerah, Pemerintah Daerah saling berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri.

Unit terkait di Deplu : Direktorat Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Tel : Fax : (021) 3848642 (021) 3858041

Direktorat Direktorat Fasilitas Diplomatik, (021) 3456365 Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

(021) 3862754

35

BAB V PROTOKOL

A. PELAYANAN KEPROTOKOLAN KUNJUNGAN PEJABAT ASING KE

DAERAH 57. Pengaturan keprotokolan selama kunjungan tamu asing di Daerah

berada dibawah tanggung jawab Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara.

58. Pada prinsipnya, setiap kunjungan tamu asing ke Daerah, baik itu

tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri maupun Duta Besar memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah karena apabila sudah berada di Daerah maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan tamu asing tersebut merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.

59. Dasar Hukum Ketentuan Protokol adalah Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1987 tentang Protokol tanggal 28 September 1987. Prinsip dasar keprotokolan dalam acara kenegaraan atau acara resmi harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang berkembang tanpa mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan internasional. Adapun jenis pelayanan keprotokolan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Tamu Negara/Asing ke daerah; b. Pelayanan penerimaan dan penganugerahan tanda jasa dan tanda

kehormatan bagi pejabat daerah dari Pemerintah Asing; c. Pelayanan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di

Daerah; d. Pelayanan kunjungan pejabat Pemerintah Daerah ke luar negeri.

60. Mekanisme pelayanan tamu negara/asing ke daerah: a. Prakarsa Daerah

1. Pemerintah Daerah mengkomunikasikan secara resmi kepada Departemen Luar Negeri perihal kegiatan yang memerlukan pelayanan keprotokolan bagi perwakilan diplomatik dan konsuler asing ke daerah;

2. Komunikasi tersebut menjelaskan bentuk dan jadwal kegiatan, pejabat yang terlibat, status tamu, peralatan dan perlengkapan yang dibawa dan jumlah rombongan;

36

3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi interdep, dengan mengundang Departemen Luar Negeri sebagai koordinator rencana kegiatan yang akan diadakan;

4 Pemerintah Daerah menyiapkan fasilitas pendukung, dana dan tenaga pelaksana di daerah;

5. Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan rencana kunjungan pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsuler yang bersangkutan.

b. Prakarsa Pusat

1. Departemen Luar Negeri dan Sekretaris Negara (selaku Ketua Panitia Negara) Penerimaan Tamu Negara mengkomunikasikan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana kunjungan Kepala Negara/Pemerintah Asing ke Daerah;

2. Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler sebagai Kepala Protokol Negara menyelenggarakan pertemuan interdep yang melibatkan Pemerintah Daerah;

3. Departemen Luar Negeri mengajukan usulan kegiatan kepada Panitia Negara Penerimaan Tamu Negara untuk dialokasikan dana dan sarana serta personil;

4. Departemen Luar Negeri menyediakan rancangan program dan mengkomunikasikan kepada Perwakilan Diplomatik negara tamu;

5. Departemen Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Tim Pendahulu negara tamu serta Pemerintah Daerah;

6. Departemen Luar Negeri, Pemda dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan tamu Negara asing ke daerah.

B. PELAYANAN KEPROTOKOLAN KUNJUNGAN PEJABAT DAERAH KE

LUAR NEGERI 61. Pejabat daerah yang akan mengadakan kunjungan ke luar negeri perlu

melengkapi surat permohonan dengan beberapa dokumen sebagai berikut:

a. Undangan dari pihak/panitia penyelenggara kegiatan; b. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri;

c. Rekomendasi dari dinas terkait di daerah setempat;

d. Daftar nama dan jabatan, nomor paspor, serta nama kegiatan yang

akan diikuti di luar negeri;

37

62. Sangat disarankan bahwa dalam proses permintaan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri, semua dokumen di atas dapat dilampirkan sekaligus guna kemudahan dan kelancaran proses administrasi.

C. TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN 63. Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan a. Dasar hukum :

(1) Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum mengenai Tanda Kehormatan tanggal 26 Juni 1959.

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Perundangan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

(3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

(4) Himpunan Undang-Undang dan Peraturan tentang Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 1985, Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia.

b. Prinsip pemberian Tanda Kehormatan (Pasal 1 Undang-Undang

Darurat No. 4 Tahun 1959) :

(1) Tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut ketentuan Undang-Undang.

(2) WNI tidak diperkenankan menerima dan memakai Tanda Kehormatan Asing tanpa ijin Presiden RI yang diberikan dengan Keputusan Presiden.

(3) Tata cara penggunaan Tanda Kehormatan Asing (Pasal 14 ayat 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969): penggunaan Tanda Kehormatan Asing harus dipakai bersama-sama dengan paling sedikit satu Tanda Kehormatan RI.

(4) Pemerintah Daerah mengkomunikasikan secara resmi dan sekaligus memintakan proses perijinan untuk menerima tanda jasa dan tanda kehormatan asing kepada Departemen Luar Negeri untuk pejabat daerah, lembaga dan atau orang perorangan di daerah. Komunikasi tersebut menyangkut data penerima, jenis tanda jasa dan kehormatan yang diterima serta alasan penerimaan tanda jasa.

(5) Setelah dikoordinasikan dengan perwakilan Diplomatik dan Konsuler negara tersebut, Departemen Luar Negeri menyampaikan berkas perijinan tersebut kepada Dewan Pertimbangan Pemberian Tanda Jasa dan Kehormatan

38

Sekretariat Negara untuk dimintakan ijin penerimaan dari Presiden RI.

(6) Departemen Luar Negeri menyampaikan ijin penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan asing kepada WNI dari Presiden kepada Perwakilan RI di negara pemberi tanda jasa dan kehormatan dan kepada Pemerintah Daerah.

(7) Departemen Luar Negeri memberikan petunjuk penyelenggaraan upacara penyerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Pemerintah Daerah.

D. KONFERENSI INTERNASIONAL 64. Konferensi Internasional di Daerah :

a. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah tentang rencana penyelenggaraan konferensi Internasional di Daerah;

b. Departemen Luar Negeri sebagai koordinator menyelenggarakan

rapat interdep dengan instansi terkait dengan mengundang Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Daerah diharapkan membantu menyediakan sarana

penunjang konferensi seperti tempat, akomodasi, transportasi dan pelaksana bagi penyelenggaraan konferensi internasional;

d. Departemen Luar Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

mengatur aspek keprotokolan seperti pengaturan penyambutan dan pengantaran tamu, tata letak bendera dan ruang konferensi, pengaturan acara konferensi dan pengaturan acara jamuan;

e. Pemerintah Daerah, sebagai wujud dari keramah-tamahan

(courtesy), diharapkan dapat mengadakan jamuan, dalam bentuk resepsi atau makan malam disertai pertunjukan kebudayaan daerah;

f. Departemen Luar Negeri menyiapkan delegasi Indonesia untuk

menangani masalah substansi; g. Departemen Luar Negeri memantau dan memberikan evaluasi

terhadap pelaksanaan konferensi internasional di daerah.

Tel : Unit terkait di Deplu : Fax : (021) 3849339 Direktorat Protokol, (021) 3858014

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

39

BAB VI KONSULER

A. PELAYANAN KEKONSULERAN 65. Pelayanan kekonsuleran dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi

prosedur permohonan pembuatan dan perpanjangan paspor dinas, exit permit, rekomendasi visa dan perijinan penerbangan/pelayaran serta legalisasi dokumen dilaksanakan sebagai berikut:

a. Setiap pejabat/pegawai pemerintah daerah yang melakukan

perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin/persetujuan Pemerintah melalui Presiden RI/Sekretaris Negara serta menggunakan paspor dinas;

b. Pemerintah Daerah melalui Departemen Dalam Negeri mengajukan

secara resmi permohonan pembuatan /perpanjangan paspor dinas kepada Departemen Luar Negeri dengan melampirkan surat persetujuan/ijin Sekretariat Negara untuk dinas/tugas belajar ke luar negeri;

c. Bagi pemegang Paspor Dinas diperlukan ijin berangkat/exit permit

yang berlaku satu bulan yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri;

d. Departemen Luar Negeri menerbitkan nota pengantar kepada

Perwakilan Asing agar yang bersangkutan dapat diberikan Visa sesuai dengan maksud kunjungan;

e. Dalam hal perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh seluruh

pejabat Pemerintah Daerah dengan maksud menghadiri atau melakukan kegiatan pelatihan (training), studi banding, seminar, promosi dan kegiatan kedinasan lainnya, perlu memperoleh persetujuan Pemerintah terlebih dahulu dengan memperhatikan Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor. 99/1785/SJ tanggal 15 Agustus 2003.

66. Pelayanan Kekonsuleran dalam pemberian izin menetap sementara bagi

Tenaga Ahli Asing pemegang paspor dinas yang akan bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah adalah :

a. Instansi yang bersangkutan di Daerah mengajukan surat

permohonan ijin tinggal kepada Departemen Luar Negeri bagi tenaga ahli asing yang akan bekerja di Daerah dengan melampirkan surat persetujuan dari Sekretariat Negara;

40

b. Khusus bagi tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama/bantuan Teknik harus melampirkan juga surat rekomendasi dari Sekretariat Negara dan ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja;

c. Tenaga ahli asing dimaksud harus memiliki visa masuk ke

Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri. 67. Prosedur Permohonan Perijinan Penerbangan dan Perkapalan (1) Perijinan Penerbangan

(a) Pesawat udara asing yang beroperasi di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin penerbangan dari Pemerintah Pusat sebelum memasuki wilayah Daerah.

(b) Pesawat udara asing yang melakukan penerbangan tidak berjadwal yang mendarat pada Bandar Udara di Indonesia, harus terlebih dahulu mendapatkan political clearance dari Departemen Luar Negeri, security clearance dari Markas Besar TNI dan technical clearance dari Departemen Perhubungan.

(c) Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil keputusan atas permohonan ijin tersebut kepada instansi di daerah serta memberitahukan kepada mitra penerbangan asing melalui perwakilan RI di luar negeri.

(2) Ijin Berlayar

(a) Kapal laut asing yang beroperasi di Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin pelayaran dari Pemerintah Pusat sebelum memasuki wilayah Daerah.

(b) Permohonan ijin berlabuh bagi kapal laut yang tidak terjadwal diajukan melalui Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan political clearance, Mabes TNI untuk security clearance dan Departemen Perhubungan untuk technical clearance.

(c) Permohonan tersebut dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal laut tersebut masuk ke perairan RI.

B. LEGALISASI 68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan

terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

41

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin

dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia

khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Unit terkait di Deplu : Tel : Fax :

(021) 3848641 (021) 34834723 Direktorat Konsuler, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

42

BAB VII PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA

KANTOR PERWAKILAN NEGAR