0#&%10,.(20&., !#$%&'()*'...

Toolkits PerencanaanMultiguna HutanMultiple UseForest Planning Toolkits

BUKU A:PENGANTAR OPERASIONALDAN PENGERTIAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTANBADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BUKU A :

PENGANTAR OPERASIONAL DAN PENGERTIAN

Toolkits Perencanaan Multiguna Hutan

Multiple Use Forest Planning

Toolkits Pengarah: Agus Justianto Kirsfianti L. Ginoga Disusun oleh: Agustinus Tampubolon Rinaldi Imanuddin Miranti Triana Zulkifli Bontor L. Tobing Adi Suprihadhi Rahayu Wulandini Adhi Nurul Hadi Akub Indrajaya Ramdhani

Midian S. Manurung Didid Sulastiyo Nassat Idris Nurka Cahyaningsih Eko Budi Wiyono Ade Wahyu Deden Nurochman Harityas Wiyoga Ristianto Pribadi

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bekerjasama dengan:

BUKU A: PENGANTAR OPERASIONAL DAN PENGERTIAN Toolkits Perencanaan Multiguna Hutan Multiple Use Forest Planning Toolkits Pengarah: Agus Justianto Kirsfianti L. Ginoga

Disusun oleh: Agustinus Tampubolon Rinaldi Imanuddin Miranti Triana Zulkifli Bontor L. Tobing Adi Suprihadhi Rahayu Wulandini Adhi Nurul Hadi Akub Indrajaya Ramdhani

Midian S. Manurung Didid Sulastiyo Nassat Idris Nurka Cahyaningsih Eko Budi Wiyono Ade Wahyu Deden Nurochman Harityas Wiyoga Ristianto Pribadi

Desain sampul dan tata letak: Harityas Wiyoga

ISBN 978-602-1681-42-8 Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. Raya Gunung Batu No.5, Kotak Pos 165, Bogor 16610 Telepon: (0251) 8633234 Fax: (0251) 8638111 Bekerjasama dengan United States Agency for International Development dan United States Forest Service, International Programs

Cetakan ke-1, Januari 2018

B U K U A : P E N G A N T A R O P E R A S I O N A L D A N P E N G E R T I A N

1

DaftarIsiDaftarIsi 1KataPengantar 3IstilahdanPengertian 5A:Pendahuluan 13A1.MemahamiPerencanaanHutan 13ToolkitsPerencanaanHutan 13KelestarianHutan 13MultigunaHutan 14RencanaHutan 14Rencana 15Misi 15Moto 15Visi 16Prinsip-prinsip 16

A2.DasarPemikirandanTujuan 17HambatanStruktural 17HambatanBudaya 18FokusPemerintah 19Tujuan 22

T O O L K I T S P E R E N C A N A A N M U L T I G U N A H U T A N

2


3

KataPengantarEkosistem hutan berperan penting untuk keberlangsungan proses pembangunannasional, menyediakan multiguna hutan dalam bentuk barang dan jasa ekosistem.Dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan multiguna hutan yangmemperhatikan kelestarian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya terus untuk membangun danmengembangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garis terdepanpembangunankehutanandiIndonesia.Pengelolaan hutan di wilayah KPH diharapkan dapat dilaksanakan secara bijaksanadalam kombinasi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan publik. Multigunahutan (multiple-use of forest) seharusnya dapat dikelola secara optimal dan selalumengedepankankeseimbanganaspekekologi,ekonomidansosialbudaya,walaupunhalinibelumtentumemberikannilaimanfaatfinansialterbesaratauoutputunitterbesar.Dengan tingginyakompleksitaspengelolaanhutan,KPHdituntutuntuk selaluberhati-hatidanbijakdalammenentukanprogramdankegiatanyangakandikembangkan.Atasdasarhal tersebut,ToolkitsPerencanaanMultigunaHutandisusununtukmemberikanpanduan bagi KPH dalam proses penyusunan, perubahan, dan revisi rencanapengelolaanhutandalamrangkamenjagadanmemulihkanhutanbesertaekosistemnya,sehingga tetapdapatmemberikan layananbarangdan jasaekosistemyangmultiguna,serta memandu KPH untuk menuju tercapainya kondisi yang diinginkan (desiredconditions). Toolkits ini berisikan rangkaian buku panduan, yang tidak terpisahkan,mengenai perencanaan hutan, yang terdiri dari: Buku A. Pengantar Operasional danPengertian; Buku B. Penilaian (Assessment); Buku C. Perencanaan Hutan; Buku D.Pemantauan(Monitoring);BukuE.PartisipasiPublik;danBukuF.PengelolaanSumberDayaManusia.Pada akhirnya, Toolkits Perencanaan Multiguna Hutan ini disusun untuk digunakansebagai referensi, yang dapatmemperkaya regulasi dan kebijakan yang telah tersediasaat ini. Dengan tersusunnya perencanaan hutan yang memadai, diharapkan dapatmeningkatkanpotensikeberhasilanpembangunankehutanandiIndonesiamelaluiKPH.

Jakarta,2Februari2018KepalaBadanPenelitianPengembangandanInovasiKementerianLingkunganHidupdanKehutananDr.Ir.AgusJustianto,M.Sc


4


5

IstilahdanPengertianAdaptasiPenyesuaian manusia atau sistem lingkungan pada suatu lingkungan baru atau yangberubah. Adaptasi mencakup, namun tidak terbatas pada, mempertahankanproduktivitasprimerdanfungsiekologisdasarsepertialiranenergi;siklusdanretensihara; perkembangan dan retensi tanah; hewan pemangsa dan hewan herbivora; dangangguanalam.Padaprinsipnyaadaptasiterjadiketikaorganismemengubahinteraksimerekadenganlingkunganfisikdanorganismelainnya.AliransungaimusimanAliran sungai yang mengalir hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ataubeberapatahun,ditandaidenganaliranyangmenyebar.

AliransungaipermanenAliransungaiyangmengalirterusmenerushampirsepanjangtahundengandebityangrelatif tetap, baik aliran permukaan (sungai) maupun aliran bawah permukaan(aquifer).CatatanperencanaanDokumen dan bahan yang dipertimbangkan dalam sebuah penyusunan, revisi atauperubahanrencana.DaerahAliranSungai(DAS)Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaksungaiyangbertujuanmenampung,menyimpandanmengalirkanairyangberasaldaricurah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dimana batas di darat merupakanpemisahtopografissedangkanbatasdilautsampaidengandaerahperairanyangmasihterpengaruhaktivitasdaratan.DaerahAliranUdara(airshed)Suatuwilayahgeografisyangseringdipengaruhiolehmassaudarayangsama,karenatopografi, meteorologi, dan atau iklimnya. Daerah aliran udara dapat dipakai untukmenghitungkonsentrasipencemaranudaradarisumberpencemar,gerakanudaradanlajuperubahankimia.

Daring(online)Konektivitas atau dalam penggunaan yang biasanya menyatakan segala sesuatu yangberhubungandenganinternetatauworldwideweb.DinasKehutananSatuankerjaditingkatprovinsiyangmenanganibidangkehutanan.


6

EkosistemSuatusistemekologiyangterbentukolehhubungantimbalbaliktakterpisahkanantaramahluk hidup dengan lingkungannya yang didalamnya terdapat aliran energi danpertukaranmateri.Ekosistemumumnyadigambarkandalamhal:1. Komposisi

Unsurbiologisdalamberbagaitingkatorganisasibiologi,mulaidarigendanspesieshinggakomunitasdanekosistem.

2. StrukturOrganisasi dan penataan fisik unsur-unsur biologi seperti distribusi vegetasi baikvertikalmaupunhorizontal,kompleksitashabitat,polalanskap,dankonektivitas.

3. FungsiProsesekologiyangmenopangkomposisidanstruktur,seperti:aliranenergi,siklusdan retensi hara, perkembangan dan retensi tanah, hewan pemangsa dan hewanherbivora,sertagangguanalamisepertiangintopan,banjirdankebakaran.

Ekosistemyangbergantungpadaairtanah(Groundwaterdependantecosystem)Komunitas tumbuhan, hewan, dan organisme lain yang keberadaan dan proseshidupnyabergantungpadaairtanah.Contoh:lahanbasah(wetland),danaudansungai,sistemguadankarst,sistemakuifer,mataair,danrembesanair.GangguanSetiap peristiwa yang relatif berlainan pada waktu tertentu yang menggangguekosistem, daerah aliran sungai, komunitas, atau struktur populasi spesies, dan/ataufungsi populasi dan perubahan sumberdaya, ketersediaan substrat, atau lingkunganfisik.JasaekosistemBerbagaimanfaatyangdidapatkandarisuatuekosistem,meliputi:1. Jasapenyediaan,sepertiudarabersihdanairsegar,energi,makanan,bahanbakar,

pakanternak,produkkayubesertaturunannya,danmineral;2. Jasa pengaturan, seperti penyimpanan karbon; pengendalian iklim; penyaringan

air,pemurnianair,danpenyimpananair;stabilisasitanah;pengendalianbanjirdankekeringan;danpengendalianpenyakit;

3. Jasapendukung,sepertipenyerbukan,penyebaranbenih,pembentukantanah,dansiklushara;serta

4. Jasa kultural, seperti pendidikan, estetika, spiritual, dan nilai warisan budaya,pengalamanrekreasi,danpariwisata.

JasaekosistemkunciJasa ekosistem yang tersedia di dalam wilayah rencana yang berperan penting bagilanskapyanglebihluas.KemampuanadaptifKemampuan ekosistem untuk menanggapi, mengatasi, atau beradaptasi dengangangguan dan stressor, termasuk perubahan lingkungan, untuk mempertahankanpilihan bagi generasi mendatang, sebagaimana diterapkan pada sistem ekologi.Kemampuanadaptifditentukanoleh:


7

1. Keanekaragaman genetik pada spesies dalam ekosistem, memungkinkanpemilihanindividudengansifatsesuaidenganberubahnyakondisilingkungan.

2. Keanekaragamanhayatididalamekosistem,baikdarisegikekayaanspesiesdankelimpahanrelatif,yangberkontribusiterhadapredundansifungsional.

3. Heterogenitas dan keutuhan ekosistem yang terjadi sebagai mosaik dalamlanskap atau bioma yang lebih luas, sehingga lebih memungkinkan beberapadaerah terhindar dari gangguan dan berfungsi sebagai daerah penghasilkolonisasiulang.

KelestarianKemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankankemampuan generasimasa depan dalammemenuhi kebutuhanmereka. Untuk tujuanperaturan perencanaan pengelolaan hutan pada perangkat perencanaan ini:“Kelestarianekologi”,sebagaikemampuanekosistemuntukmenjagakeutuhanekologi;''Kelestarian ekonomi”, sebagai kemampuan masyarakat untuk memproduksi danmengkonsumsi atau memperoleh manfaat dari barang dan jasa termasuk kontribusiterhadappekerjaandankeuntunganpasarataupunnon-pasar;dan''Kelestariansosial’',sebagai kemampuan masyarakat untuk mendukung jejaring, tradisi, budaya, danaktivitasyangmenghubungkanantaramanusiadenganlingkungannya.

Kemampuanyangmelekat(inherent)Kemampuan ekologis atau potensi ekologis dari suatu wilayah yang ditandai denganketerkaitanantaraelemenfisik,polaiklim,sertagangguanalamiwilayahtersebut.

KepalaKPHPimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalamwilayahyangdikelolanya termasukmengkoordinasikanprosespenyusunandan revisirencanapengelolaanhutan.

KeragamanekosistemRagamdanluasanrelatifdarisuatuekosistem.

KesatuanPengelolaanHutan(KPH)Wilayahpengelolaanhutanterkecilsesuaifungsipokokdanperuntukannya,yangdapatdikelolasecaraefektif,efisiendanlestari.

KesesuaianlahanSebuah penentuan suatu areal di dalamwilayah rencana untuk berbagai penggunaanatau aktivitas yang beragam, untuk mencapai kondisi yang diinginkan dari arealtersebut.KeutuhanekologiKualitas atau kondisi ekosistem ketika karakteristik ekologinya dominan (misalnyakomposisi,struktur,fungsi,konektivitas,dankomposisispesiesdankeragamanspesies)terjadidalamrentangvariasialamidandapatbertahansertapulihdarigangguanyangdisebabkanolehdinamikalingkunganalamiataupengaruhmanusia.


8

KolaborasiMekanisme terstruktur dalam berbagi pengetahuan, gagasan, dan sumberdaya, bagisekumpulan orang dengan kepentingan yang beragam untuk bekerja sama secarainklusifdankooperatifuntukmencapaitujuanbersama.

KomponenrencanaBagian dari rencana pengelolaan hutan yang memandu program dan kegiatanpengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Komponen rencana khusus dapatditerapkanuntukkeseluruhanwilayahrencana,atauareageografistertentu,atauareateridentifikasi lainnyadalamperencanaan.Setiap rencanaharusmencakupkomponenrencana,antaralain:kondisiyangdiinginkan,tujuan,standar,pedoman,dankesesuaianlahan.KondisiekologiLingkungan biologi dan fisik yang dapat mempengaruhi keragaman komunitastumbuhandanhewan,persistensi spesies asli, dankapasitasproduktif sistemekologi.Kondisiekologimeliputihabitatdanpengaruhlainnyapadaspesiesdanlingkungan.Kondisiyangdiinginkan(desiredconditions)Deskripsi karakteristik sosial, ekonomi, dan/atau karakteristik ekologi dari wilayahrencana, atau sebagian dari wilayah rencana, menuju pengelolaan hutan yang lestari.Kondisiyangdiinginkanharusdijelaskandalambatasandanukuranyangspesifikuntukmemudahkan pemantauan capaian rencana. Kondisi yang diinginkan mencerminkanatributsosial,ekonomi,atauekologi,termasukprosesdanfungsiekosistem.KonektivitasSebuahkondisiekologiyangsecaraspasialdantemporalmemilikiketerkaitanlanskapyang memungkinkan terjadinya pertukaran aliran, sedimen, dan nutrisi, sepertipergerakan harian dan musiman hewan dalam wilayah jelajahnya; penyebaran danpertukarangenetik;danpergeserandayajelajahspesiesdalamjangkapanjangsebagairesponterhadapperubahaniklim.KonsultasipublikSebuah proses formal pemerintah yang memungkinkan masyarakat memberikanmasukan, bertukar pandangan, informasi, serta rekomendasi mengenai program dankegiatan yang diajukan KPH atau tindakan yang dapat mempengaruhi hak ataukepentingan mereka sebelum menjadi sebuah keputusan. Konsultasi adalah bentukkomunikasiyangditandaidengankepercayaandanrasahormat.

LanskapSuatu area yang telah ditentukan, tanpamelihat status kepemilikan atau batas buatanlainnya,antaralainmosaikspasialekosistemterestrialdanperairan,bentangalam,danvegetasi.ManajemenAdaptifKerangkakerjaumumyangmencakup tiga tahapperencanaan:penilaian, penyusunandanpemantauanrencana.Kerangkakerjainimendukungpengambilankeputusanyang


9

sesuaidengantujuanpengelolaan,sekaligusmemperolehinformasiuntukmemperbaikipengelolaan di masa depan. Manajemen adaptif adalah proses siklis dan terstrukturuntukperencanaandanpengambilankeputusandalammenghadapiketidakpastiandanperubahan kondisi dengan umpan balik dari pemantauan, termasuk menggunakanprosesperencanaanuntukmengujiasumsisecaraaktif,memantaukondisiyangrelevandariwaktukewaktu,danmengukurefektivitasmanajemen.

MitigasiTindakan untuk menghindari, meminimalisasi, memperbaiki, mengurangi, ataumengkompensasidampaklingkunganyangmerugikan.MultigunaPengelolaansemuasumberdayadiwilayahkerjaKPHagar:• Dimanfaatkandalamkombinasiyangpalingsesuaiuntukkebutuhanpublik• Digunakan dengan cara bijaksana sehingga dapat memberikan ruang gerak yangcukup memadai dalam jangka waktu tertentu agar penggunannya sesuai denganperubahankebutuhandankondisitertentu.

• Dikelolasecaraharmonisdanterkoordinasi, tanpaadanyapenurunanproduktifitas,berdasarkan pertimbangan nilai sumber daya meskipun belum tentu memberikannilaimanfaatfinansialterbesaratauoutputunitterbesar.

PartisipasiAktivitas yang mencakup berbagai alat dan proses keterlibatan publik, sepertikolaborasi, pertemuan publik, open house, lokakarya, dan mekanisme keterlibatanpubliklainnya.

PemantauanSuatuprosespengumpulaninformasiyangsistematisuntukmengevaluasidampakdarikegiatanatauperubahankondisi.Penilaian(assessment)Identifikasi informasi yang ada untuk mendukung perencanaan pengelolaan hutan.Penilaian bukanlah dokumen pengambilan keputusan, namunmenyediakan informasiterkini tentang topik terpilih yang relevan dengan wilayah rencana, dalam kontekslanskapyanglebihluas.PopulasiviabelSebuahpopulasi spesiesyangakan terusbertahanhidupdalam jangkawaktupanjangdengandistribusiyangelastisdanmudahberadaptasiterhadapstressordanlingkunganmasadepan.ProduksikayuPertumbuhan, perawatan, pemanenan, serta regenerasi tanaman yang diatur secarasengajadarisebuahpohonkemudiandipotongmenjadikayubulat,pasak,ataubagianbulatlainyangdigunakanuntukkeperluanindustriataukonsumen.


10

ProduktivitasKapasitasarealKPHdansistemekologisnyauntukmenyediakanberbagaisumberdayadalam jumlah tertentusecaraberkelanjutan.Produktivitasmerupakan istilahekologis,bukanistilahekonomi.RencanaPengelolaanHutanSebuahdokumenataukumpulandokumenyangmemberikanarahanpengelolaanhutandi wilayah KPH yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian (assessment) sertasesuaiketentuandalamperencanaanhutan.

ResiliensiKemampuanekosistemdankomponennyauntukmenyerap,ataumemulihkandampakgangguan melalui pelestarian, pemulihan, atau perbaikan struktur, fungsi, danpengembalianpolaekologidiseluruhbentangalam.

RestorasiekologiProses pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. Restorasiekologi berfokus pada pembangunan kembali komposisi, struktur, pola, dan prosesekologis yang diperlukan untuk memfasilitasi kelestarian ekosistem terestrial danperairan,ketahanan,dankesehatanberdasarkankondisisaatinidanmasadepan.

RestorasifungsionalPemulihan kondisi biotik dan abiotik pada ekosistem yang terdegradasi. Restorasifungsionalberfokuspadaprosesdasaryangmungkinterdegradasi,terlepasdarikondisistruktural ekosistemnya. Ekosistem yang direstorasi secara fungsional mungkinmemilikistrukturdankomposisiyangberbedadibandingkankondisireferensihistoris.Berbeda dengan restorasi ekologis yang cenderungmelihat kondisi referensi historis,restorasi fungsionalberfokuspadaprosesdinamisyangmendorongstrukturdanpolakomposisi. Restorasi fungsional merupakan manipulasi interaksi antara proses,struktur, dan komposisi dalam ekosistem terdegradasi untuk memperbaiki fungsiekosistem tersebut. Restorasi fungsional bertujuan mengembalikan fungsi danmemperbaiki struktur dengan tujuan jangka panjang untuk memulihkan interaksiantarafungsidanstruktur.Sistemyangdipulihkaninimungkinsecarafungsionalakanterlihat sedikit berbeda dibandingkan kondisi referensi dalam hal struktur dankomposisi, namun perbedaan ini tidak mudah dikoreksi karena beberapa ambangdegradasi telah dilewati atau dipengaruhi oleh lingkungan, seperti iklim, yangmempengaruhi perkembangan struktural dan (khususnya) komposisional telahberubah.

RiparianEcotone (zona transisi antara dua komunitas yang berdampingan) dari interaksiekosistem terestrialdanperairanyangmembentang sampaikeair tanah,naikkeataskanopi, keluarmelintasi dataran banjir, menyusuri lereng terdekat yangmengalirkanair,secaralateralmenujuekosistemterestrial,dansepanjangjalurairpadaluasanyangberubah-ubah.


11

SkalaspasialIstilah yang digunakan untuk mendeskripsikan, atau mengklasifikasikan denganperkiraan,cakupanatauukurandarisuatupanjang, jarakatauwilayahyangdipelajariataudideskripsikan.SpesiesasliSuatuorganismeyangpernahatausedangmenjadibagiandariekosistembaiksebagaihasildarimigrasiatauprosesevolusialamiataupunbukanhasildaripengenalansecaratiba-tiba atau disengaja dalam ekosistem tersebut. Suatu kehadiran dan evolusi(adaptasi) organisme dalam suatu kawasan ditentukan oleh iklim, tanah, serta faktorbiotikdanabiotiklainnya.SpesiesinvasifSpesies asing yang kemunculannya dapat menyebabkan atau memungkinkan adanyabahaya ekonomi atau lingkungan atau kesehatan manusia. Spesies yang dapatmenyebabkan, atau memungkinkan untuk menyebabkan, perubahan keutuhanekosistem.SpesieskunciSpesiesyang berdampak besar terhadap lingkungan hingga dapat mempengaruhiekosistem. Ekosistem bergantung pada mereka dan dapat berubah apabila merekapunah,karenakeberadaanmerekamempengaruhijumlahdankarakteristikspesieslaindisuatukomunitas.

Spesiesperhatiankonservasi(speciesofconservationconcern)Spesies yang tidak termasuk klasifikasi terancam, terancam punah, diusulkan, atauberpotensiterancamsecaranasional,yangdiketahuiberadadiwilayahrencana,namunberdasarkan hasil penilaian atau informasi ilmiah diperkirakan kemampuan spesiestersebutuntukbertahandalamjangkapanjangakanterganggu.Spesiesterancam(threatenedspecies) Setiapspesiesyangberpotensimenjadispesiesyangterancampunahdimasayangakandatangkarenaperubahankondisialammaupunhewanpemangsa.

Spesiesterancampunah(endangeredspecies)Setiap spesies yang berada dalam bahaya kepunahan akibat populasinya yang tinggalsedikit.

StressorFaktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan ataumengganggukomposisiekosistem,struktur,atauprosesekologidengancarayangdapatmengganggukeutuhanekologinya, seperti spesies invasif, hilangnyakonektivitas, atauterganggunyasuatupolagangguanalam.TimmultidisiplinSekelompoktenagateknislintasbidangilmudanpengetahuanyangbekerjasamadalampenyusunanrencanapengelolaanhutan.


12

WilayahgeografisSuatulahanyangterhubungsecaraspasialyangteridentifikasiberadadidalamwilayahrencanasebagaiunituntuk tujuanbeberapaklasifikasigeografis.Wilayahpengelolaandapatberupabagianataukeseluruhandariwilayahgeografis.WilayahpengelolaanSuatu wilayah lahan yang telah diidentifikasi dalam wilayah rencana yang memilikiseperangkat komponen rencana yang sama. Suatu wilayah pengelolaan tidak harusbersebelahansecaraspasial.

WilayahrencanaWilayahKPHyangdijadikanarealperencanaanpengelolaanhutan.WilayahyangditetapkanSuatu wilayah atau karakter yang diidentifikasi dan dikelola untuk mempertahankankarakterkhususatautujuanuniknya.Beberapakategoriwilayahyangditetapkanhanyadapat ditetapkanolehundang-undangdanbeberapa kategori dapat ditetapkan secaraadministratif dalam proses perencanaan pengelolaan hutan atau oleh prosesadministrasilainnya.


13

A:PendahuluanA1.MemahamiPerencanaanHutan

ToolkitsPerencanaanHutan

Toolkitsperencanaanhutanmenetapkanpersyaratandalamprosesdansubstansiyangdiperlukandalampenyusunan,perubahan,danrevisirencanapengelolaanhutandalamrangka menjaga dan memulihkan kawasan hutan dan ekosistemnya sehingga tetapdapat memberikan layanan jasa ekosistem dan penggunaan/pemanfaatan lain yangberagam (multiguna). Toolkits ini dirancang untuk memastikan bahwa rencanapengelolaan hutan yang disusun dapat menjamin kelestarian ekosistem dan sumberdaya alam; sebagai pedoman dalam restorasi dan konservasi hutan, perlindungandaerah aliran sungai, dan keanekaragaman dan konservasi jenis/ spesies; serta dapatmembantu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menuju tercapainya kondisi yangdiinginkan(desiredconditions).

KelestarianHutan

Perencanaan, pengelolaan dan restorasi lahan yang berkelanjutan, merupakan topikyang mencakup banyak aspek dalam mempromosikan konservasi melaluipengembangan, serta diseminasi kebijakan dan praktek pengelolaan lestari melaluikemitraanyangkuatantarpemangkukepentingan.

Perhatiankhususdiberikankepadapelestarianmultigunadaerahaliransungai,padangrumput dan hutan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbondan penghidupanmasyarakat, yang bertujuan untukmeningkatkan kemampuan parapembuatkebijakan,paramanajerditingkattapak,pemilikhak/izinpengelolaanhutan,pemilik hutan rakyat, kelompok-kelompok perhutanan sosial sehingga memilikiketerampilan dan pemahaman yang lebihmendalammengenai isu-isu kompleks yangterkaitdalampengambilankeputusanterkaitpengelolaanhutan.

Hubungan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial-masyarakat diilustrasikan melaluigambardibawahini.Padaawalpemikirankelestarian(ditunjukkandisisikirigambardandisebutsebagaiWeakSustainability)yangmendefinisikanaspeklingkungan,sosial,dan ekonomi sebagai bagian yang berpotongan, namun terpisah dari suatu sistem.Perkembangansaatini,pemikiranhubunganantaraketigaaspektersebut(lingkungan,ekonomidansosial)telahberkembangsemakinmendekatigambaranakankelestarianyangditunjukkanpadagambardisisisebelahkanan(StrongSustainability).


14

MultigunaHutan

Multiguna hutan mencakup jasa ekosistem, nilai-nilai sosial, dan pemanfaatansumberdaya hutan untuk tujuan ekonomi yang diformulasikan dan dijabarkan dalamkonteks kelestarian (ekologi, sosial, dan ekonomi) dalam perencanaan hutan untukmencapai kelestarian jangka panjang. Multiguna hutan sangat bervariasi tergantungpada lokasi atau daerah dimana hutan atau kawasan hutan berada. Beberapa contohmultigunahutanantaralain:

• Sumberdayageologi• Tanah• Air• Udara• Iklim• Sistemakuatik• Sempadansungai• EcozoneTerestrial/darat• HabitatLangka• Spesiesyangterancamdanyangterancampunah• Pengelolaanvegetasi• Pengendaliankebakaran• Kesehatanhutandanspesiesinvasif• Penggunaanlahandanpenggunaankhusus• Transportasidanakseshutan• Rekreasi• Pemandangan• SumberBudaya• Adatistiadat• Sumberdayamineraldanenergi• Hasilhutanbukankayu• Pendidikankonservasi• Alamliar• Sungaialamidanindah• Koridorwilayahbersejarah• Areadengantujuankhusus• Keterhubunganmasyarakat

RencanaHutan

Rencanahutanataurencanapengelolaanhutan,memberikanarahanprogramkegiatanpengelolaanstrategiskawasandansumberdayahutandiwilayahKesatuanPengelolaanHutan (KPH). Kegiatan hutan ke depan perlu menerapkan arahan-arahan yang adadalam rencana hutan melalui perencanaan dan implementasi kegiatan pada lokasisecara spesifik (site-specific). Rencana hutan tidak hanya berisi komitmen untukmemilih kegiatan tertentu saja tetapi memandang kawasan dan sumber daya hutansebagai objek dengan multiguna sehingga perlu berbagi program kegiatan yangterintegrasi.


15

Rencana

• Tingkat makro. Visi dan arahan untuk mencapai kelestarian sumber daya,barang,danjasa.

• Disusundandkembangkanmelaluiprosesyangpartisipatifdanberbasisilmiah.• Menggunakan informasi ilmiahyang tersediauntukmenginformasikanprosesperencanaan.

• Menyediakan kerangka kerja untukmengintegrasikan pengelolaan dan untukmenuntunpengambilankeputusandalamproyekdankegiatan.

• Rencanahutan tidakbertujuanuntukmenghasilkankeputusanataukebijakanuntuklokasispesifik(site-specific).

• Tidak mengatur kembali norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yangsudahtersedia.

Misi

ContohMisipengelolaanhutan:

“Mempertahankan kesehatan, keanekaragaman, dan produktivitas dari hutannegarauntukmemenuhikebutuhangenerasisekarangdanmasadepan”.

Moto

ContohMotopengelolaanhutan:

“Mengelola kawasan hutan dan melayani masyarakat (Caring for the Land andServing People),” yang menggambarkan jiwa misi yang dijalankan. Sebagaimanatercantum dalam undang-undang, misinya adalah untuk mencapai pengelolaanhutan (kawasan hutan) yang berkualitas berdasarkan konsep pengelolaanmultiguna hutan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat yangdicapaimelaluilimakegiatanutama,yaitu:• Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam pada kawasan hutan yang

dikelola.• Menelitisemuaaspekterkaitkehutanandanpengelolaanhutan.• Bekerjasamadenganpemerintah,pemerintahdaerah,industrikehutanan,dan

pemilik hutan hak untuk membantu melindungi dan mengelola hutan danlahan hak, serta daerah aliran sungai untuk memperbaiki kondisi di daerahpedalaman/pedesaan.

• Pencapaian dan dukungan dari sumber daya manusia yang handal yangmencerminkankeragamandarimasyarakat.

• Pemanfaatanbantuan/kerjasamainternasionaluntukmerumuskankebijakandan mengkoordinasikan dukungan untuk perlindungan dan pengelolaansumberdayahutansecarabaik.

Selainitujugameliputi:• Mempromosikan etika konservasi dalammendorong tercapaianya kesehatan,

produktivitas,keragaman,dankeindahanhutanbesertaekosistemnya.• Mendengarkan masukan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan

masyarakatyangberagamdalamprosespembuatankeputusan.


16

• Melindungi dan mengelola kawasan hutan sehingga dapat menunjukkankonseppengelolaanmultigunayangberkelanjutan.

• Memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada para pihak, mendorongmerekauntukmempraktekkanpenatagunaanyangbaikdanpengelolaanhutanyangberkualitasdalammemenuhitujuanmereka.

• Menyediakan bantuan teknis dan keuangan kepada para pihak untukmemperbaiki lingkungan alami, diantaranya melalui penanaman pohon danpelestarianhutan.

• Memberikan bantuan teknis internasional dan pertukaran ilmiah untukmendukung dan meningkatkan sumber daya alam dan untuk mendorongpengelolaanhutanyangberkualitas.

• Membantupemerintahdanmasyarakatuntuksecarabijaksanamemanfaatkanhutan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi pedesaan danlingkunganpedesaanyangberkualitas.

• Mengembangkan dan memberikan pengetahuan ilmiah dan teknis yangditujukanuntukmeningkatkankemampuandalammelindungi,mengelola,danmenggunakanhutandanlahan.

• Menyediakan pekerjaan, pelatihan, dan pendidikan kepada pengangguran,setengahmenganggur,lanjutusia,anakmuda,termasukkelompokdifabeldankelompokkurangberuntunglainnyadalamupayamencapaimisi/tujuanyangtelahditetapkan.

Visi

Beberapa hal berikut dapatmenginspirasi dalam penyusunan dan penetapan visiKPH,seperti:• KPH diakui secara nasional dan internasional sebagai instusi utama yang

mengeloladanmenjagakawasanhutansertamelayanimasyarakat.• KPHadalahorganisasimultikulturaldanberagam.• SeluruhpegawaiKPHbekerjadalamlingkungankerjayangkondusif,didukung

olehsistemdanpolakepemimpinanyangakuntabel.• Seluruhpegawaidihormati, diterima secara terbuka,dandihargai atas setiap

kontribusiberhargamerekaterhadappencapaianmisiKPH.• Pekerjaandilaksanakansebagaihalyangmenarik,menantang,bermanfaat,dan

menyenangkan,sehinggalebihdarisekedarmenjalankantugas.• KPHadalahorganisasiyangefisiendanproduktif,sertamampumenjadiyang

terbaikdalampencapaianmisinya.• Kesuksesan dalam melaksanakan tanggung jawab dan akuntabilitas adalah

milikbersamapegawaidanmitrakerjaKPH.

Prinsip-prinsip

UntukmewujudkanvisidanmisiKPH,prinsip-prinsipdibawahinidapatdijadikansebagaiacuanuntukdikembangkanlebihlanjut:

• MenggunakanpendekatanekologisdalampengelolaanmultigunadarikawasanhutandanekosistemdiwilayahKPH.


17

• Menggunakan pengetahuan ilmiah terbaik dalam proses pengambilankeputusandanmemilihteknologi tepatgunadalampengelolaansumberdayaalam.

• KPHadalahmitrayangmenghargaihakmilikpribadi(privatepropertyrights).• Mengupayakankualitasdankeunggulandalamsegalahalyangdilakukansertapekaatasdampakkeputusanterhadapmasyarakatdansumberdaya.

• Berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik melalui cara-cara yang adil,kekeluargaan,danterbuka.

• Membentukkemitraanuntukmencapaitujuanbersama.• Mendorongpartisipasiparapihakdalamsetiapprosespengambilankebijakandanpengembangankegiatan.

• Menghargai,salingpercayadanmengedepankangotong-royong.• MenghargaiKPHsebagaiorganisasimultikulturalyangmenjadiunsurpentingdalampencapaiankesuksesan.

• Mengembangkanstandarprofesionaldanetikayangtinggi.• Bertanggungjawabdanbertanggunggugatatasapayangdilakukan.• Menyadaridanmenerimabahwabeberapakonflik terjadisecaraalamiahdanwajar,sehinggaKPHberusahauntukmemberikansolusisecaraprofesional.

• Melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.

A2.DasarPemikirandanTujuan

Indonesiamemilikiprosesperencanaanyangkuat,mencakuprencana-rencanatahunanyangsalingterkaitdandiikatdalamrencanastrategis5(lima)tahunan.Rencanadirincisesuai dengan prioritas dan diterjemahkan dalam program dan kegiatan. Rencanaalokasikegiatandananggarantahunansangatrincidandisajikansecaraefektif.Namundalam hal perencanaan kehutanan, terdapat beberapa hambatan utama yangberdampak pada capaian realisasi tujuan perencanaan di tingkat tapak. Hambatanutama terbagi dalam tiga kategori, yaitu; hambatan struktural, budaya, dan fokuspemerintah.

HambatanStruktural

Yuridiksi:

Berdasarkanfungsinya,kawasanhutandiIndonesiadibagimejadiHutanKonservasi,Hutan Lindung, danHutan Produksi. Pemerintah hanyamengelola secara langsungpada Hutan Konservasi, sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadikewenangan pemerintah provinsi. Selanjutnya terdapat sekitar 600 wilayah yangditetapkansebagaiKesatuanPengelolaanHutan(KPH)diseluruhkawasanhutan.

KPH dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari, yang termasuk didalamnya adalah persiapan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;administrasi dan pemantauan kinerja pemanfaatan hutan; pengelolaan programrehabilitasi dan reklamasi hutan; dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan,termasukpenegakanhukum,sertakonservasisumberdayahutan.

Tantangan pengelolaan hutan di wilayah KPHmemiliki tingkat kompleksitas yangcukup tinggi. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya berbagai kewenangan dalam


18

kegiatanpengelolaanhutanpadalokasiyangsama(pemerintahpusatdanprovinsi).Tantanganmenjadi semakin kompleks ketika sudah terdapat izin konsesi di lokasiyangsamatersebut,yangtelahdiberikandimasalalu.Ketikakonsesidikeluarkandiluar kawasan konservasi, menjadi sangat sulit bagi pemerintah pusat untukmengarahkankegiatandanmengantisipasidampaknyaditingkatlapangan.SeorangKepalaKPHmemilikikewenanganterbatasuntukmelakukankegiatanoperasionaldilapangan. Dengan struktur yang ada saat ini, keberhasilan implementasi konseppembangunanKPHmasihdiragukan.

Sinergitas:

Kemampuan teknis dan administratif yang berbeda-beda dibutuhkan untukmengelola sumber daya hutan secara efektif termasuk pelaporan neraca sumberdaya hutan, yang saat ini dilakukan melalui garis komando yang berbeda danterpisah. Semua kawasan hutan diluar kawasan konservasi berada dalamkewenangan pemerintah provinsi. Dinas yang membidangi kehutanan di tingkatprovinsi melaporkan kepada Gubernur yang selanjutnya Gubernur melaporkankepada Kementerian Dalam Negeri. Fungsi dinas kehutanan provinsi ini terutamabersifat administratif dan berfokus pada kepatuhan untk melaksanakan peraturanyang ada. Kegiatan teknis umumnya dilaksanakan oleh unit pelaksana teknispemerintah pusat yang melapor kepada Direktorat Jenderal terkait di lingkupKementerianLingkunganHidupdanKehutanan.

Dengan kondisi tersebut, diketahui bahwa saat ini belum ada satu garis komandoatau kewenangan yangmengarahkanpelaksanaan kegiatan pengelolaan hutandaripusat hingga tingkat tapak yang sekaligus bertanggung jawab atas pencapaiansasaran yang ditargetkan di tingkat tapak. Kondisi ini dapat menghambatkemampuanpelaksanaanprogramkerja tahunandiKPHdandapatmengakibatkankurangnyamotivasidanakuntabilitaskinerja.

HambatanBudaya

BudayaPerencanaan:

Sepertiyangtelahdisebutkansebelumnya, terdapatprosesperencanaanyangtelahmaju dan terperinci, dan banyak sumberdaya terlibat dalamperencanaanprogramdan anggaran. Namun demikian, perencanaan program dan anggaran yang telahterperinci tersebut ternyata belum mencerminkan kondisi dan kebutuhan yangsesungguhnya diperlukan dalam pembangunan KPH. Hal ini terjadi dikarenakandokumen perencanaan hutan KPH belum mampu menyajikan informasi dengankualitas yang memadai. Selanjutnya kondisi ini semakin kompleks dengan masihlemahnya penekanan pada hasil akhir dalam hal pemantauan dan verifikasi dilapangan, serta informasi hasil pencapaian tidak selalu digunakan sebagai dasarkeputusanpenentuanprogramdananggarandimasadepan.Prosespengembanganprogramdanpenganggaranyang lebihefektif akanmemberiprioritaspada tingkatpencapaian program di tingkat tapak. Selain itu, terdapat kelemahaan dalammelaporkan hasil-hasil yang telah dicapai ditambah dengan kurangnya reviu danverifikasiatashasil-hasilyangtelahdicapaitersebut.


19

BudayaPrestasiKinerja:

Perlu dicatat bahwa terdapat konsekuensi untuk kinerja yang buruk. Kurangnyapenekananpadahasilakhirmembuatsulitnyamenetapkankriteriakinerjayangbaikyangmembuatindividudanunitbertanggungjawabuntukmencapaihasilakhiryangbaik. Selain itu, jumlah dan kualitas pencapaian di lapangan, tidak menjadi dasardalam proses perencanaan di masa depan, dan tidak menjadi dasar keputusanmengenaipengalokasiananggaran.

FokusPemerintah

AnggarandanPendapatanBelanjaNegara(APBN):

Sering terjadiungkapan frustrasikarenakurangnyaanggaranyangmemadaiuntukmelaksanakanprogramkegiatanKPH.Sebagaimanadiketahuibahwaanggaranuntukbidang lingkungan hidup dan kehutanan tidak akan dapat meningkat secarasignifikan,terkecuali:

• Terdapat ekspektasi dan kredibilitas yang tinggi bahwa target capaianhasil dilapanganbenar-benardapatterwujud;

• BidanglingkunganhidupdankehutananmenjadiprioritasPresiden;atau• kesadaran negara terhadap nilai hutan dan lanskap hutan meningkat secara

signifikan sampai pada titik dimana kesadaran tersebut menjadi pengungkityangkuatsehinggabidanglingkunganhidupdankehutananmendapatprioritasyanglebihtinggidalamhalpeningkatananggaran.

PembiayaanPihakKetiga

Pada saat ini, kegiatan pengelolaan hutan bergantung pada anggaran pemerintahpusat (atau dalam beberapa kasus anggaran pemerintah provinsi). Pelaksanaankegiatan pengelolaan hutan secara menyeluruh akan membutuhkan biaya yangsangat besar sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhinya. Ataskondisi tersebut dan memperhatikan besarnya potensi hasil hutan termasukkekayaan floradan faunakhususnyadi dalamkawasanhutan,menunjukanadanyakesempatan untuk menghasilkan pendapatan (melalui kerjasama dengan pihakketiga)darisumberdayahasilhutanuntukmendukungkegiatanpengelolaanhutan.Sumber pendapatan potensial ini harus dianggap sebagai pelengkap dariketersediaananggaranAPBNyangadasaatini.

Berdasarkanpenjelasankondisiperencanaanhutandanbeberapahambatanutamayangberdampakpadacapaiantujuanditingkattapak,berikutdisampaikanbeberapacontohtantanganyangmungkinakandihadapi(studikasusidentifikasilapanganKPH5Aceh):

1. Tata kelola dan kapasitas organisasi (Governance and organizational capacity) -kebijakan dan wewenang di setiap tingkat pemerintahan dari Kementerian,Provinsi hingga KPH kurang dipahami dengan baik dan jelas oleh para pihak.Akibatnya, hubungan antar tingkatan kewenangan ini menjadi agak bias.Selanjutnya, terbatasnya fasilitas dan peralatan, infrastruktur dasar, danpelatihan,membatasipegawaiuntukberkontribusibagipengelolaanhutanKPH.Deskripsitugaspokokdanstandarkinerjapegawaibelumterbangundenganbaik,


20

yang sebenarnya akan sangat membantu KPH dalam merencanakan programkerjadankegiatanharianbagiseluruhpegawaiKPH.

2. Hutanmandiridanperencanaanhutan(Self-sustainingforestsandforestplanning)- konsep hutan mandiri umumnya digambarkan dalam konteks menghasilkanpemasukan finansialbagiKPHagar tidak tergantungpadaalokasianggarandaripemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada definisi yang jelas tentang arti“mandiri”ataukemandirianKPH,yangdituangkandalamregulasiataukebijakanpemerintah. Daya dukung dan kondisi ekologis yang diinginkan dari kawasanhutan untuk menyediakan manfaat yang lestari dan berkelanjutan jelasmerupakan kepercayaan spiritual dan prinsip keagamaan yang penting danbernilaibagiKPHdanmasyarakatsetempat.Hutansebagaiasetalamdipandangsebagai penyedia layanan publik yang penting dan dimanfaatkan untukmeningkatkan standar hidup masyarakat setempat. Namun hubungan antaraperencanaan hutan sebagai persyaratan prosedural dan penerapan rencanapraktis untuk mengelola berbagai multiguna hutan oleh masyarakat yangdidukung oleh KPH bisa saling bertentangan danmenjadi tidak jelas. Etika dannilai umum untuk hutan, daerah aliran sungai, dan ekosistem sebagai penyedialayananekosistembelumterwujud.

3. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat (Community engagement andempowerment) - petani setempat secara aktif terlibat dalam upaya pemetaanpartisipatif masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyepakati batas-batas danmengecualikan penggunaan areal tertentu dalam rencana. Namun demikian,lokasi dan pengunaan lahan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhanKPHmelalui berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengelola KPH untukmencegahpenebanganliardanberlanjutnyaperambahanhutan.

4. Manfaat ekonomi lokal dan nilai budaya (Local economic benefits and culturalvalues) - sebagai contoh pemanfaatan areal hutan yang utama dilakukan olehmasyarakatdiwilayahkerjaKPH5Acehadalahuntukproduksiserehwangiskalakecil,produksi cabaidankopi.Penyadapangetahpohonpinus jugadilakukandibeberapabagianwilayahKPH.Pemanfaatansebagianbesararealhutan ini telahberjalan dan ditetapkan selama bertahun-tahun sebelum dibentuknya KPH.Pemanfaatan hutan ini adalah praktik budaya lokal yang menyediakan huniandalam lanskaphutan, akses terhadap sumbermakanan,danadanyakeuntunganekonomi dari penjualan produk-produk tersebut untuk banyak keluarga. PohonpinusdiKPHmenjadiandalanpetaniserehwangiuntukpenyediaankayubakardalam proses penyulingan, serta berdasarkan proses produksi saat ini belumsesuaidenganprinsipkelestarian.

5. Pergeseran paradigma dalam sumber pendanaan (Paradigm shift in fundingsources) – dengan adanya proses desentralisasi dan otonomi, KPH sedangmengalami pergeseran paradigma dalam mencari cara baru untuk mendanaimanajemen mereka sehingga menjadi KPH yang mampu mendanai dirinyasendiri. Bisnis yang jelas dari aset alam (hutan), potensi pendapatan, dankelayakanbisnishinggasaatinibelumdisusun.Keahlianuntukmengembangkanrencana program dan anggaran yang dibutuhkanmasih kurang. Beberapa danaCorporate Social Responsibility (CSR) cukup banyak tersedia namunKepala KPH


21

belummemahami bagaimana cara mendapatkan danmenggunakannya. Banyakmitra LSM telah melangkah untuk mengisi kesenjangan dalam kepemimpinan,manajemendandanadengantujuandanhasilyangspesifik.KPHtidakakandapatmencapai kemandiriannya sendiri, dan terdapat kesempatan besar untukmenggabungkankepentingandansumberdayadariluaruntukkelestarianjangkapanjangekosistemhutandankebutuhanpendanaan.

6. Rekreasi dan ekowisata berkelanjutan (Sustainable Recreation and ecotourism) –terdapatbeberapa lokasi yangdiinginkanuntukmenjadi arealkegiatan rekreasiseperti melihat pemandangan alam, bersantai di pinggir sungai, mengunjungiperkebunan kopi, arung jeram, dan lain-lain. Namun demikian, fasilitas dasardirasakanmasihburukataubahkan tidakada, seperti fasilitaspenunjang: toilet,airbersihatau lokasipembuangansampah.Selain itu, lokasisangatsulitdiakseskarenakondisijalanyangburuk.Haltersebutdimungkinkanakibatbelumadanyadefinisi dan pemahaman/kesepakatan bersama bahwa ekowisata dapatmemainkanperanyangcukupsignifikandalampembangunandaerah.

Berangkat dari proses yang ada saat ini, pemerintah Indonesia melakukanpengembanganprogramdananggaranpengelolaanhutan.Terdapatempatrekomendasiumumuntukdipertimbangkansebagaiberikut:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kampanye yang berfokus pada penilaiansumberdayahutan

2. Mengembangkanprogram"pathfinder"untukunitpengelolaanhutankecil3. Memperkuatakuntabilitaskinerja4. Mengembangkantoolkitssesuaikewenanganyangtersediauntukmanajerhutan

(kepalaKPH)ToolkitsinidimaksudkansebagaipedomanumumuntukmembantuKepalaKPHdalampengelolaan dan operasional dasar pengelolaan hutan terutama pada pelaksanaankegiatan di KPH. Toolkits ini secara spesifik disusun dan dikembangkan untuk setiapkebutuhan pengelolaan hutan di setiap KPH termasuk dalam hal pengembangankapasitassumberdayamanusia.DokumeninidikembangkandenganmenyadaribahwaKPHdiseluruhIndonesiaberadapadatahapawalimplementasi/operasionalisasi,denganhanyasedikityangberoperasipadatingkatdasarsekalipun.Olehkarenaitu,dokumeniniberfokuspadafungsiutamaKPHuntukmenyusunrencanapengelolaanhutan,pemantauan,partisipasimasyarakatdanmanajemensumberdayamanusia.DokumeninibersifatgenerikdandimaksudkanuntukdapatditerapkanpadasemuaunitKPH.Olehkarenaitudokumendisusundalamformat seperti “panduan” agar dapat membantu KPH dalam upaya mewujudkanoperasionalisasidasarpengelolaanhutan.


22

Tujuan

TujuandariToolkitsPerencanaanHutanadalahmembantuKPHuntuk:• Memahami prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan pengelolaan hutan di

wilayahnya–termasukdidalamnyatanah,air,udara,tumbuhan,hewan,dll.• Mewujudkan tanggung jawab dan pentingnya rencana pengelolaan hutan serta

menjagakelestariaanpemanfaatan/penggunaankawasandansumberdayahutan.• Menyusun,mengembangkandanmenerapkanrencanayangmemenuhikebutuhan

sertatujuanKPH.• MengenalipotensisumberdayahutanyangadadiKPH.RuangLingkup

A3.AplikasiToolkitsPerencanaanMultigunaHutandiKPH

KPH merupakan unit pengelolaan hutan terkecil yang dibangun sebagai salah satuupayaperbaikantatakelolahutan,sehinggapotensidanmultigunahutandapatdikelolalebihefisiendanlestari.PembangunanKPHdiharapkandapatmeningkatkanhubunganantara masyarakat dengan hutan, dengan memperhatikan aspirasi dan kearifan lokalmasyarakat.

Penilaian(Assessment) RencanaPengelolaanHutan Pemantauan(monitoring)

•Penilaianskalaspasial•Sumberinformasirelevanyangtersedia.•DokumenPenilaian

ProsedurPenilaian

•Penilaianekosistemdarat,perairandanDAS•Penilaianudara,tanahdansumberdayaair•Penilaiandriversystem,stressorsdanresikoperubahaniklim

•Penilaianstokkarbon•Identifikasidanpenilaianspesiesberesiko

PenilaianKelestarianEkologidanKeanekaragamanTumbuhandanSatwa

•Penilaianmultigunahutan•Penilaianlokasirekreasi•Penilaliansumberenergi,mineraldangeologi•Penilaianinfrastruktur•Penilaianareakepentinganmasyarakatlokal•Penilaiansumberdayadanpemanfaatanbudaya•Penilaianstatusdankepemilikan,penggunaandanakseslahan

Penilaiankondisisosial,budayadanekonomi

PenilaianWilayah YangDitetapkan

PenilaianUntukPerubahanRencana

•Menyusunataumerevisirencana•Basisinformasiuntukpenyusunanrencana•Revisirencana•Penyelesaianprosespenyusunanrencana•Perubahanadministratif•Penyusunanataurevisirencanasebelumnya.•Keputusankegiatanyangbersamaandengankeputusanrencana

•Laranganpenggunaanolehpublik

PenyusunanatauRevisiRencana

•Komponenrencana•Dimanaberlakunyakomponenrencana•Substansilainyangdiperlukandalamrencana•Substansiyangbersifatopsional

PersyaratanUntukMengintegrasikanSubstansiRencana

•Kelestarianekologidankeanekaragamankomunitastumbuhandansatwa

•Kelestariansosial,ekonomidanmultiguna

PertimbanganSumberDayaUntukKomponenRencanaTerpadu

•Mengidentifikasikanwilayahyangditetapkan(eksistingdanbaru)dalamrencana

•Komponenrencanauntukwilayahyangditetapkan(eksistingdanbaru)

•Rencanawilayahyangditetapkan•Jenisspesifikwilayahyangditetapkan

WilayahYangDitetapkan

MatriksRencanaPengelolaanHutan

•Informasiilmiahyangtersediauntukpemantauan.

•Partisipasipublikdalampemantauan.•pelibatanmasyarakatadatdalamkegiatanpemantauan.

Pemantauan

•Menyusunkegiatanpemantauanrencana.•Mendokumentasikankegiatanpemantauanrencana.

•Peralihankegiatanpemantauanrencana.•Mengubahkegiatanpemantantauanrencana.

KegiatanPemantauanRencana

•Menyusunstrategipemantauanpadaskalalebihluas.

•Mendokumentasikanstrategipemantauanpadaskalalebihluas.

StrategiPemantauanPadaSkalaLebihLuas

EvaluasiDuaTahunanDariInformasiPemantauan

PartisipasiPublik

PengelolaanSDM


23

Untuk mewujudkan pengelolaan yang efisien dan lestari dimaksud, organisasi KPHdituntutuntukmelakukanpenataandanperencanaanhutandiwilayahnyadalamupayamencapaikelestarianfungsiekonomi, lingkungan,dansosialsecaraoptimal.PeraturanDirektur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012tentangPetunjukTeknisTataHutandanPenyusunanRencanaPengelolaanHutanpadaKesatuanPengelolaanHutan,merupakanpanduanutamabagiKPHdalampelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah KPH.Secara administratif, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut,mengaturmengenaipenyelenggaraantatahutandanpenyusunanrencanapengelolaanhutanpadawilayahKPHtermasukdidalamnyamengenai jenisdansubstansi rencanapengelolaan hutan, pengorganisasian, pengaturan (penyusun, penilai dan pengesah),sertatahapanprosespenyusunan.

Secara umum, kegiatan tata hutanmencakup inventarisasi hutan, pembagianwilayahKPH ke dalam blok dan petak, penataan batas blok dan petak serta pemetaan.Inventarisasihutandilakukanuntukmendapatkandatadaninformasimengenaikondisibiofisik dan kondisi ekonomi sosial dan budaya masyarakat sekitar wilayah KPH.Berdasarkan hasil inventarisasi hutan serta karakteristik biofisik, kondisi sosialekonomi masyarakat, potensi sumber daya hutan, dan keberadaan hak-hak atau izinusaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, serta produktivitas danpotensi areal KPH, dilakukan pembagian blok dan petak, serta penataan batas danpemetaanblokdanpetak.

Rencana pengelolaan hutan (jangka panjang) disusun berdasarkan hasil tata hutan,serta memperhatikan aspirasi nilai budaya masyarakat setempat dan kondisilingkungan. Substansi rencana pengelolaan hutan memuat: tujuan yang akan dicapaiKPH, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaanhutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,rehabilitasidanreklamasihutan,perlindunganhutandankonservasialam.

Secara administratif, petunjuk teknis tatahutandanpenyusunan rencanapengelolaantersebut relatif cukup sebagai pedoman dasar bagi KPH dalam memenuhi standar“eksistensi” KPH sebagai pengelola kawasan hutan ditingkat tapak. Dalamperkembangannya, implementasi dari Perdirjen Nomor: P.5/VII-WP3H/2012menghadapibeberapatantangansebagaiberikut:

- Tidakmelakukan penilaian (assessment) sumber daya hutan sebagai basis dalampenataandanpenyusunanrencanapengelolaanhutan.

- Terbatasnya “peran” KPH dalam proses penataan dan penyusunan rencanapengelolaanhutan,terkecualiKPHmemilikikemampuanteknisdananggaran.

- Rencana pengelolaan hutan yang dihasilkan lebih mengedepankan kelengkapanadminsitrasi baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaanhutan.

- Kurang memberikan kesempatan dan pilihan kepada KPH untuk merencanakanpengelolaansumberdayasesuaikarakteristikdanbudayalokal.


24

Toolkits perencanaan multiguna hutan, secara substansial menyediakan arahan danpanduansebagaireferensibagiKPHdalampenyusunandanpenetapanmuatan-muatanpentingrencanapengelolaanhutan,dengan:

- Menyediakanpanduanperencanaanmulaidaripenilaian(assessment)sumberdayahutan,penyusunanrencana,danpemantauan(monitoring)pengelolaanhutan.

- Penilaian (assessment) sumber daya hutan merupakan kunci utama yang dapatmemanduKPHdalammengidentifikasidanmenilaipotensidanmultigunasumberdayahutanbesertasejarahdankecenderungannyasebagaidasarpentingpenataandanperencanaanpengelolaanhutan.

- Mendorong KPH untuk lebih memiliki peran dalam penyusunan rencanapengelolaanhutan.

- Toolkits ini memberikan ragam pilihan komponen dan substansi rencana yangdapatdipilihdenganmempertimbangkanprioritasdansumberdayaKPH.

Ke depan, Toolkits perencanaan multiguna hutan ini dapat terus dikembangkansehingga lebih berperan sebagai basis penyempurnaan kebijakan perencanaanpengelolaanhutandiwilayahKPH.Dalam menggunakan toolkits perencanaan multiguna hutan ini, beberapa hal perlumengacu lebih lenjut sehingga lebih mendapatkan pemahaman dan dapatmengaplikasikan secara utuh dalam menyusun rencana pengelolaan hutan. Sumberacuantersebutantaralain:

1. Cleland, D.T.; Avers, P.E.;McNab,W.H.; Jensen,M.E.; Bailey, R.G., King, T.; Russell,W.E. 1997. National hierarchical framework of ecological units. In, Boyce, M.S.;Haney, A., eds. Ecosystem management applications for sustainable forest andwildliferesources.YaleUniversityPress,NewHaven,CT.pp.181-200.

2. Weins, J.A., G.D. Hayward, H.D. Safford, and C.M. Giffen. 2012. Historicalenvironmentalvariationinconservationandnaturalresourcemanagement.Wiley-Blackwell.Chichester,WestSussex,UK.337p.

3. Winthers,E.;Fallon,D.;Haglund, J.;DeMeo,T.;Nowacki,G.;Tart,D.;Ferwerda,M.;Robertson,G.; Gallegos,A.; Rorick,A.; Cleland,D. T.; Robbie,W. 2005. Terrestrialecological unit inventory technical guide. Washington, DC: U.S. Department ofAgriculture, Forest Service, Washington Office, Ecosystem ManagementCoordinationStaff.245p.

4. U.S. Department of Agriculture Forest Service. 2011a. Watershed conditionclassification technical guide. FS-978. Washington, DC: U.S. Department ofAgriculture, Forest Service. 49p. Availableathttp://www.fs.fed.us/publications/watershed/watershed_classification_guide.pdf.

5. U.S. Department of Agriculture, Forest Service. 2011b. Watershed conditionframework. FS-977. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, ForestService. 34 p. Available at http://www.fs.fed.us/publications/watershed/Watershed_Condition_Framework.pdf.

6. U.S.DepartmentofAgriculture,ForestService.2012.ClimateprojectionsFAQ.Gen.Tech. Rep. RMRS-GTR-277WWW. Rocky Mountain Research Station. Fort Collins,CO.32p.Availableonlineathttp://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/40614.


25

7. U.S.DepartmentofAgriculture.ForestService.2012a.NationalBestManagementPracticesforWaterQualityManagementonNationalForestSystemLands.Volume1:NationalCoreBMPTechnicalGuide.FS-990a.Washington,DC:U.S.Departmentof Agriculture, Forest Service. 177 p. Available online athttp://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/watershed/index.html.

8. U.S. Department of Agriculture. Forest Service. [In prep]. National BestManagement Practices forWater QualityManagement onNational Forest SystemLands. Volume2:National BMPMonitoring Protocols Technical Guide. FS-990b.Washington,DC:U.S.DepartmentofAgriculture.ForestService.[n.d.].

9. U.S.DepartmentofAgriculture.ForestService2014.NationalRiparianVegetationMonitoringTechnical Guide: ConterminousUnitedProvincials. General TechnicalReport. Rocky Mountain Research Station-GTR-XXX. Fort Collins, CO: U.S.Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.(Draft). Available at http://www.fs.fed.us/biology/watershed/riparian/USFS_National_Riparian_Protocol.pdf.

10. Weins, J.A., G.D. Hayward, H.D. Safford, and C.M. Giffen. 2012. HistoricalEnvironmental Variation in Conservation and Natural Resource Management.Wiley-Blackwell.Chichester,WestSussex,UK.337p.

11. Contoh sumber-sumber informasi penilaianmengenai kondisi sosial, budaya, danekonomi, tersedia di alamat http://www.fs.fed.us/emc/nfma/TIPS/directives.shtml.


26

ISBN 978-602-1681-42-8

9 7 8 6 0 2 1 6 8 1 4 2 8

0#&%10,.(20&., !#$%&'()*'...

Documents