pegadaian.co.id · c . pengertian 5 -6 bab ii. pedoman umum a. dasar hukum dan bentuk bantuan 7 -8...

DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURE

PELAKSANAAN PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

BAB I. PENDAHULUAN Halaman

A. Latar Belakang 1-3

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Pengertian 5-6

BAB II. PEDOMAN UMUM

A. Dasar Hukum dan Bentuk Bantuan 7-8

B. Organisasi dan Tata Kerja 9-46

BAB III. PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

A. Prosedur Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) 47-54

B. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Dana 55-66

BAB IV. PROSEDUR PELAYANAN PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL

A. Pengajuan Bantuan Dana Program Dana Kepedulian Sosial 67-75

B. Flow Chart Pengajuan Dana Program Dana Kepedulian Sosial 76-78

BAB V. PENGENDALIAN INTERN

A. Pengendalian Intern Dana Kepedulian Sosial 79-83

BAB VI. FORMULIR

A. Daftar Form Lampiran 84

(F-1) Form Tanda Terima Berkas DKS 85

(F-2) Formulir Pengajuan Bantuan Dana Kepedulian Sosial 86

(F-3) Survey Lapangan Dana Kepedulian Sosial 87

(F-4) Surat Penugasan Dana Kepedulian Sosial 88

(F-5) Surat Rekomendasi Dana Kepedulian Sosial 89

(F-6) Surat Pesetujuan atau Menolak Otorisasi Bantuan Dana Kepedulian Sosial 90

(F-7) Otorisasi Dana Kepedulian Sosial 91

(F-8) Tanda Terima Bantuan Dana Kepedulian Sosial 92

(F-9) Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Kepedulian Sosial

93

(F-10) Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran Bank Dana Kepedulian Sosial

94

(F-11) Surat Permohonan Transfer Bantuan Dana Kepedulian Sosial 95

(F-12) Surat Persetujuan Dana Kepedulian Sosial 96

(F-13) Surat Perjanjian Bantuan Dana Kepedulian Sosial 97-98

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PROGRAM DANA

KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Mei 2016

TGL. BERLAKU : 26 Mei 2016

BAB : I. PENDAHULUAN

PERIHAL : A. LATAR BELAKANG

Pengesahan

1

Negara adalah pengemban utama pertanggungjawaban atas pemenuhan,

perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini sangat logis

secara konseptual-teoritis, baik filosofis, politik maupun hukum. Negara

dimandatkan oleh para pemberi kuasanya yaitu rakyat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

mengurus kemakmuran rakyat.

Perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa paradigma negara sebagai pilar

utama pembangunan kesejahteraan rakyat perlu diuji kembali keefektifannya,

karena kini sentra-sentra kekuasaan telah terpecah dan terbagi, baik kepada

institusi ekonomi global dan nasional maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil,

dan sebagainya.

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat inilah, kini muncul wacana

tentang ''tanggung jawab sosial perusahaan'' terhadap masyarakat yang lazim

disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Howard Rothmann Bowen

dalam tulisannya Social Responsibility of the Businessman (1953) mengatakan

bahwa CSR mengacu kepada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan

melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan-tindakan yang harus

mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat agar tercipta suatu

kesejahteraan bersama.

Secara umum konsep CSR memiliki arti sebagai berikut :

1. Komitmen perusahaan turut bertanggung jawab terhadap pembangunan

ekonomi dan permasalahan masyarakat secara berkelanjutan melampaui

kepentingan produksi barang dan jasa yang hanya berorientasi pada

keuntungan (laba);

2. Sebuah korporasi memiliki konstituen yang jauh lebih luas daripada hanya

sekedar para stakeholder-nya semata;

3. Korporasi berelasi dengan masyarakat melalui berbagai aspek dan tidak selalu

melalui pasar semata;









Pengesahan

2

4. Konsekuensi etika bisnis mempunyai tugas melayani nilai-nilai kemanusiaan

yang lebih luas cakupannya dan bukan sekedar nilai-nilai ekonomis tradisional

yang mendominasi ranah pasar.

Konsep CSR pada dasarnya merupakan konsep etika bisnis. Konsep ini melibatkan

pengertian yang berubah tentang kesejahteraan manusia dan menekankan

perhatian tentang dimensi sosial dari kegiatan bisnis yang memiliki koneksi

langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini menyediakan jalan bagi

bisnis untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian

terhadap dampak-dampak sosial, terutama yang justru disebabkan oleh bisnis itu

sendiri. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna bahwa perusahaan atau

pelaku bisnis pada umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung

jawab legal, ekonomi, etis dan lingkungan.

Perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis milik pemerintah tidak dapat melepaskan

diri dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Sebagai agen pemerintah

yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan

memiliki kewajiban untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah

ke bawah sebagaimana terdapat dalam tujuan Perusahaan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan sangat tergantung kepada partisipasi

masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya, dalam peningkatan

kinerja Perusahaan dari waktu ke waktu. Peningkatan kinerja Perusahaan ini dapat

terlihat dari parameter-parameter/ukuran-ukuran kinerja Perusahaan secara umum,

maupun sesuai dengan penilaian pemilik dalam hal ini pemerintah melalui

Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai imbal balik atas peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan

Perusahaan, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi kepada

masyarakat dalam bentuk bantuan dana kepedulian sosial. Alokasi dana kepedulian

sosial ini berasal dari uang kelebihan nasabah yang sudah kadaluwarsa.









Pengesahan

3

Uang kelebihan lelang yang kadaluwarsa merupakan sisa hasil penjualan barang

jaminan yang tidak ditebus nasabah setelah dikurangi hak Perusahaan, berupa

uang pinjaman dan sewa modal, dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang

berlaku, yang dalam periode tertentu yang telah ditetapkan, tidak diambil oleh

nasabah/eks pemilik barang.

Uang Kelebihan Lelang (UKEL) yang kadaluwarsa secara yuridis merupakan hak

Perusahaan, dimana:

1) Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pada perjanjian dalam Surat Bukti

Kredit, Uang Kelebihan Lelang (UKEL) yang tidak diambil oleh nasabah dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Perusahaan akan ditempatkan kedalam Dana

Kepedulian Sosial.

2) Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada

masyarakat, melalui Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

memutuskan untuk mengalokasikan UKEL kadaluwarsa tersebut sebagai

komponen utama dan sebagai pendukung program CSR Perusahaan yang

selanjutnya disebut sebagai program Dana Kepedulian Sosial (DKS).

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) Perusahaan, maka perlu disusun suatu Pedoman

Operasional yang mengatur tata kelola program tersebut.








PERIHAL : B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengesahan

4

SOP Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) berisi petunjuk mengenai

tata cara pengelolaan Program Dana Kepedulian Sosial yang selanjutnya disebut

Program DKS, berikut merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan

dan pelaporannya. Dengan tersedianya pedoman yang baku maka para

penyelenggara operasional Program DKS di seluruh unit kerja Perusahaan dapat

melaksanakan tugasnya dengan benar, tepat dan seragam.

Semua petunjuk yang dituangkan dalam SOP ini merupakan sumber rujukan

pemecahan masalah yang menyangkut tata cara pengelolaan Program DKS

sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara

operasional program tersebut.

Kegunaan SOP Program DKS adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang menyangkut

pengelolaan Program DKS Perusahaan;

2. Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan Perusahaan dan istilah

administratif dalam hal pengelolaan Program DKS Perusahaan;

3. Merupakan sarana untuk menyempurnakan tata cara pengelolaan Program DKS

Perusahaan secara terus menerus;

4. Sebagai sarana pengawasan intern bagi pelaksanaan Program DKS Perusahaan;

5. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan Perusahaan baik

di kelas maupun di lapangan.

Tujuan dari Program DKS antara lain adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan tanggungjawab sosial Perusahaan untuk

mencerdaskan kehidupan masyarakat;

2. Mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat;

3. Memberdayakan potensi perekonomian mikro dan kecil masyarakat yang mandiri

dalam suatu jaringan nilai (value of linked) dengan Perusahaan;

4. Membangun minat, pemahaman dan loyalitas masyarakat dalam rangka

meningkatkan citra Perusahaan;

5. Mendorong, meningkatkan ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya dan olah raga.








PERIHAL : C. PENGERTIAN

Pengesahan

5

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Pegadaian (Persero).

2. Direksi adalah Direksi PT Pegadaian (Persero).

3. Dana Kepedulian Sosial (DKS) merupakan uang kelebihan lelang di Kantor

Cabang konvensional yang sudah kadaluarsa (melebihi satu tahun sejak tanggal

lelang) dan tidak diambil oleh nasabah yang penyalurannya berdasarkan program

Perusahaan yang disusun/ditetapkan sebelumnya, atau ditentukan lain oleh

Direksi;

4. Program Dana Kepedulian Sosial, yang selanjutnya disebut Program DKS

merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk berperilaku sosial dalam

memberikan kontribusi pada pembangunan nasional sekaligus meningkatkan

kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat umum melalui rangkaian kegiatan

yang bersifat simultan, terencana, terintegrasi dan terkoordinir sebagai

implementasi fungsi sosial Perusahaan, guna meningkatkan pertumbuhan dan

eksistensi Perusahaan yang berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan sosial

untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan selaras antara masyarakat

dengan Perusahaan sehingga tercipta timbal balik manfaat baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam bentuk program pengembangan ekonomi,

pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan olah raga;

5. Program Pengembangan Ekonomi adalah penyaluran DKS yang dimaksud

untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui kapasitas dan produktifitas usaha bagi

nasabah dan calon nasabah perusahaan seperti pelatihan dan keterampilan

usaha, pemberian sarana usaha, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan

upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha.

6. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan adalah penyaluran DKS yang

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat seperti program

pemagangan bagi alumni siswa/mahasiswa, literasi dan inklusi keuangan, serta

bantuan biaya riset/penelitian karya ilmiah.








PERIHAL : C. PENGERTIAN

Pengesahan

6

7. Program Pengembangan Budaya dan Olah Raga adalah penyaluran DKS yang

dimaksudkan untuk pelestarian budaya Indonesia dan mengembangkan kegiatan

bidang olah raga.

8. Pelaksana DKS adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

Konvensional.

9. Penerima Program Bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) adalah

masyarakat baik melalui lembaga atau instansi, maupun perorangan yang dalam

pelaksanaan programnya dapat dilakukan oleh lembaga / instansi.

10. Besaran Bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) adalah besarnya

biaya bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan yang disesuaikan

dengan ketersediaan dana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

11. Biaya Operasional adalah biaya yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan

yang berhubungan dengan operasional DKS meliputi biaya koordinasi,

seremonial, survey dan perlengkapan terkait pelaksanaan program yang

jumlahnya akan dialokasikan setiap tahunnya, biaya operasional tersebut

dikeluarkan dari kas/bank Dana Kepedulian Sosial (DKS);

12. Unit Program Kemitraan dan Program BL dan CSR adalah unit organisasi

khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang berada dibawah pengawasan seorang direksi;

13. Sumber Dana DKS adalah Uang Kelebihan Lelang yang selanjutnya disebut

UKEL adalah sisa hasil penjualan barang jaminan produk Perusahaan yang tidak

ditebus nasabah setelah dikurangi hak Perusahaan, berupa uang pinjaman dan

sewa modal, dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang dalam

periode tertentu yang telah ditetapkan, tidak diambil oleh nasabah/eks pemilik

barang;

14. Jumlah Penyaluran Dana Kepedulian Sosial (DKS) akan dialokasikan setiap tahun

oleh Kantor Pusat.







BAB : II. PEDOMAN UMUM

PERIHAL : A. DASAR HUKUM DAN BENTUK BANTUAN

Pengesahan

7

Bentuk kegiatan yang mengejawantahkan kepedulian Perusahaan terhadap

lingkungan selama ini telah dilakukan oleh Perusahaan sebagai bagian dari

pelaksanaan peran sosial Perusahaan kepada masyarakat. Beragamnya kegiatan

yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi sosial Perusahaan ini merupakan hal

yang vital bagi eksistensi Perusahaan ke depan, sebagai bentuk kepedulian

Perusahaan kepada masyarakat.

Program DKS merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk berperilaku sosial

dalam memberikan kontribusi pada pembangunan nasional sekaligus

meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat umum melalui

rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, terencana, terintegrasi dan terkoordinir

sebagai implementasi fungsi sosial Perusahaan, guna meningkatkan pertumbuhan

dan eksistensi Perusahaan yang berkelanjutan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program DKS PT Pegadaian (Persero) adalah:

a. Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

c. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian menjadi Perusahaan

Perseroan;

d. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

Perseroan Terbatas;

e. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum

Tanggungjawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan

Sosial.

f. Fatwa dari Mahkamah Agung RI nomor 392/PAN/HM.00/IV/2015 tanggal 13

April 2015 tentang Uang Kelebihan Kadaluarsa sebagai Dana Kepedulian

Sosial








PERIHAL : A. DASAR HUKUM DAN BENTUK BANTUAN

Pengesahan

8

2. Bentuk Program Bantuan

Bantuan program DKS Perusahaan dapat berupa bantuan tunai (uang) dan non

tunai. Bantuan program DKS berupa program-program sebagai berikut:

a. Bantuan pelatihan dan keterampilan, sarana usaha, bantuan pemasaran,

promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait upaya untuk peningkatan

kapasitas/produktifitas masyarakat;

b. Bantuan literasi dan inklusi keuangan;

c. Bantuan program pemagangan;

d. Bantuan untuk penelitian karya ilmiah;

e. Bantuan pengembangan kebudayaan;

f. Bantuan pengembangan olahraga.








PERIHAL : B. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pengesahan

9

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan kegiatan Perusahaan pada umumnya, program DKS pada

khususnya, maka dibentuk struktur organisasi sebagai berikut:

Tim PenjualanTim Penjualan

Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis

Pemimpin Cabang Syariah

Deputy Pemimpin Wilayah Bidang

Administrasi dan Supporting

Manajer Keuangan

Asman PKBL & CSR

Koordinator PKBL & CSR

Sekertaris

Manajer Program

Kemitraan

Manajer Bina Lingkungan &

CSR

DIREKTUR PEMBINADIREKTUR II

Pemimpin Wilayah

DIREKTUR UTAMA

Pemimpin CabangAsman Penjualan

Tim Mikro(Analis Kredit)

Asman Mikro

A. Organisasi Pelaksana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang merupakan aktualisasi dari

Corporate Social Responsibility (CSR) berada pada Biro PKBL dan CSR

dibawah Koordinator PKBL dan CSR. Dalam pelaksanaannya diatur sebagai

berikut:

1. Kantor Pusat

Tanggung Jawab di bawah pengelolaan Koordinator PKBL dan CSR yang

bertanggung jawab kepada Direksi, dilaksanakan oleh Manajer Bina

Lingkungan dan CSR dan/ atau manajer yang ditunjuk oleh Direksi;

2. Kantor Wilayah

Tanggung Jawab di bawah pengelolaan Deputi Pemimpin Wilayah Bidang

Administrasi dan Supporting yang bertanggung jawab kepada Pemimpin

Wilayah, dilaksanakan oleh Asisten Manajer PKBL dan CSR dibawah

pembinaan Manajer Keuangan.









Pengesahan

10

3. Kantor Cabang Konvensional

Tanggung Jawab di bawah pengelolaan dan koordinasi Deputi Pinwil Bidang

Bisnis yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Wilayah, dilaksanakan

oleh Pemimpin Cabang.

B. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Pengelola Dana Kepedulian Sosial (DKS) adalah SDM yang mempunyai jiwa

sosial dan mobilitas tinggi, karena akan sering berhubungan dengan masyarakat,

pihak ketiga dan melakukan peninjauan langsung (survei lapangan) kepada para

calon penerima bantuan. Selain itu Pengelola Dana Kepedulian Sosial (DKS)

harus mampu melaksanakan analisa kelayakan permintaan bantuan dan

mengelola administrasi dengan tertib sehingga Dana Kepedulian Sosial (DKS)

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

C. Diskripsi Tugas

1. Direksi

a. Uraian Kerja Terkait Dana Kepedulian Sosial (DKS)

1) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Koordinator PKBL & CSR

sesuai bidangnya;

2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja PKBL;

3) Menetapkan kebijakan yang menjadi wewenang di luar wewenang

Koordinator PKBL & CSR (maksimum penandatanganan otorisasi dana);

4) Menyiapkan dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PKBL dan

DKS;

5) Menyetujui dan menetapkan rencana kerja dan anggaran dana

pembinaan Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang dibuat oleh Koordinator

PKBL & CSR.









Pengesahan

11

2. Koordinator PKBL dan CSR

a. Fungsi Jabatan Terkait Dana Kepedulian Sosial (DKS):

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melakukan

pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) Perusahaan.

b. Rincian Tugas Terkait Dana Kepedulian Sosial (DKS):

1) Meyakini/memastikan bahwa bidang yang menjadi tanggung jawabnya

telah memiliki rencana kerja tahunan yang berpedoman pada RJP

Perusahaan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan Direksi:

a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS);

b) Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dengan Divisi Strategi Penjualan dan Operasional agar

sesuai dengan kebutuhan bisnis dan stakeholder Perusahaan;

c) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) untuk disahkan oleh Direksi;

d) Menyusun laporan keuangan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sebagai bentuk pertangggungjawaban ke Direksi.

2) Meyakini/memastikan tersusunnya kebijakan di bidang Program Dana


a) Mengevaluasi kebijakan yang telah ada di bidang Program Dana


b) Mengorganisasikan pengumpulan bahan dan data yang terkait

dengan rencana penyusunan kebijakan di bidang Program Dana










Pengesahan

12

c) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dengan unit kerja terkait (Kantor

Wilayah/Divisi Teknologi Informasi/unit lain);

d) Mengajukan draft kebijakan di bidang Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) kepada Direktur terkait;

e) Mengorganisasikan rencana pelaksanaan sosialisasi kebijakan

di bidang Program Dana Kepedulian Sosial (DKS).

3) Meyakini/memastikan bahwa pengelolaan kegiatan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang menjadi tanggung jawabnya telah

dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan Perusahaan:

a) Mengkoordinasikan kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

b) Mengkoordinasikan tersedianya sarana dan prasarana yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Biro PKBL dan CSR;

c) Mengkoordinasikan penyelesaian seluruh tugas pekerjaan di Biro

PKBL dan CSR.

4) Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya pelaksanaan

kebijakan dan pembinaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS):

a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Dana


b) Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh Kantor

Wilayah terhadap pelaksanaan program kerja Dana Kepedulian

Sosial (DKS), serta hasil evaluasi dan laporan Satuan

Pengawasan Intern (SPI);

c) Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi di Kantor

Pusat dan Pranata TI di Kantor Wilayah terhadap implementasi

SIMDKS di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, serta monitoring

terhadap pelaksanaan program kerja Dana Kepedulian Sosial (DKS);









Pengesahan

13

d) Memberikan/mencarikan solusi terhadap kendala pelaksanaan

program kerja Dana Kepedulian Sosial (DKS).

5) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem/manual pengelolaan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan Perusahaan:

a) Mengorganisasikan pelaksanaan implementasi sistem/manual

pengelolaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), termasuk

SIMDKS diseluruh Kantor Wilayah;

b) Mengorganisasikan pengumpulan bahan dan data yang terkait

dengan rencana pengembangan dan implementasi sistem/manual

pengelolaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), termasuk

SIMDKS;

c) Mengkoordinasikan pengembangan sistem/manual pengelolaan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), termasuk SIMDKS dengan

unit kerja terkait (Kantor Wilayah/Divisi Teknologi Informasi/unit lain);

d) Mengajukan draft sistem/manual pengelolaan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS), termasuk SIMDKS, hasil

pengembangan/penyempurnaan kepada Direktur terkait;

e) Mengorganisasikan rencana pelaksanaan sosialisasi dan

implementasi sistem/manual pengelolaan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS), termasuk SIMDKS.

6) Meyakini/memastikan bahwa target kerja divisi yang telah ditetapkan

dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional:

a) Mengevaluasi target kerja divisi yang telah ditetapkan tahun

sebelumnya dan realisasi tahun berjalan;

b) Mengkoordinasikan proses pencapaian target kerja divisi dengan para

manajer dan staf Biro PKBL dan CSR, termasuk dengan penanggung

jawab unit kerja operasional;









Pengesahan

14

c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja seluruh unit

kerja operasional;

d) Menyampaikan laporan evaluasi kinerja seluruh unit kerja operasional

kepada Direksi, Kantor Wilayah dan seluruh Divisi.

7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan:

a) Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari Direktur

terkait;

b) Mengorganisasikan penghimpunan data kegiatan Biro PKBL dan

CSR;

c) Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan Biro PKBL dan

CSR;

d) Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan Biro PKBL dan CSR

kepada Direktur terkait

8) Melaksanakan pekerjaan lain yang masih terkait dan berhubungan

dengan keberhasilan tugas-tugasnya dan atau yang diperintahkan oleh

atasan.

9) Mengakses data di SIMDKS sesuai dengan Job Description.

c. Wewenang Terkait Dana Kepedulian Sosial (DKS):

1) Menandatangani rencana kerja dan anggaran Biro PKBL dan CSR.

2) Memilih dan menetapkan penerima dan besaran bantuan Program Dana


3) Mengalokasikan otorisasi dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada Kantor Wilayah;

4) Penyaluran bantuan yang bermanfaat untuk ketepatan penyaluran

kepada penerima bantuan dan bagi lingkungan Perusahaan;

5) Menghentikan atau menunda penyaluran bantuan serta menuntut

pengembalian bantuan apabila penerima bantuan menyalahi









Pengesahan

15

kesepakatan sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang bertentangan

dengan kepatutan, peraturan maupun kesepakatan yang diadakan;

6) Membuat surat perjanjian kerjasama penyaluran dana Program Dana


7) Kewenangan melakukan akses SIMDKS sesuai dengan Job Description;

8) Menilai prestasi kerja para Manajer di Biro PKBL dan CSR.

d. Hasil Kerja Terkait Dana Kepedulian Sosial (DKS):

1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Biro PKBL dan CSR;

2) Daftar penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

3) Laporan keuangan dan operasional Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) per Kantor Wilayah;

4) Laporan pertanggungjawaban tugas secara berkala;

5) Laporan keuangan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

6) Daftar penilaian prestasi kerja para Manajer di Biro PKBL dan CSR.

3. Manajer Bina Lingkungan dan CSR


Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan perusahaan di bidang program Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS).


1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS):

a) Mengevaluasi realisasi anggaran biaya di Bagian Bina Lingkungan

dan CSR;

b) Mengkoordinasikan sasaran, strategi dan program kerja Bagian Bina

Lingkungan dan CSR;









Pengesahan

16

c) Menyusun rencana kerja dan anggaran Bagian Bina Lingkungan dan

CSR;

d) Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada atasan.

2) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi

program Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) agar sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan:

a) Menghimpun dan mempelajari bahan dan data terkait penyusunan

kebijakan operasional Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

b) Melakukan evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan operasional

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang selama ini telah

berjalan;

c) Melakukan evaluasi terhadap buku Sisdur Operasional Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang ada dan melakukan revisi sesuai

dengan perkembangan kebijakan Perusahaan dan teknologi

informasi;

d) Menyusun kebijakan yang berhubungan dengan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS), baik berupa penyempurnaan kebijakan

yang lalu maupun pembuatan kebijakan baru, sesuai dengan

perkembangan kebijakan perusahaan dan teknologi informasi;

e) Melakukan pengembangan sistem dan prosedur pelaporan untuk

mempermudah proses pelaporan dan pengolahannya;

f) Melakukan koordinasi dan administrasi surat menyurat dengan

Kantor Wilayah, Divisi, maupun instansi terkait yang berhubungan

dengan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

g) Mengarahkan setiap program sehingga tercipta kesesuaian antara

tujuan Perusahaan dan kebutuhan masyarakat;

h) Melakukan sosialisasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada pihak-pihak terkait.









Pengesahan

17

3) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengelola

pengumpulan dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS):

a) Mengkoordinasikan dan menyusun kebutuhan dana pelaksanaan

program Kantor Pusat dan Kantor Wilayah;

b) Memproses permohonan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;

c) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan dana sesuai rencana

kebutuhan program;

d) Memantau pelaksanaan penyaluran dana melalui laporan Kantor

Wilayah.


jenis, sasaran, materi dan pelaksanaan kegiatan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS):

a) Mengkoordinasikan kunjungan ke lokasi penerima bantuan untuk

mengetahui sejauh mana kebutuhan yang diperlukan oleh

penerima bantuan;

b) Menyusun jenis kegiatan yang memadukan kepentingan masyarakat

dan Perusahaan;

c) Melakukan kunjungan kepada penerima bantuan bila diperlukan;

d) Membuat laporan atas hasil kunjungan kepada atasan;

e) Mengusulkan jenis bantuan/kegiatan kepada atasan;

f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan/penyaluran bantuan;

g) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/penyaluran

bantuan.


rencana pengembangan sistem dan prosedur pelaporan operasional

program Program Dana Kepedulian Sosial (DKS):

a) Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur pelaporan

operasional Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang telah

berjalan;









Pengesahan

18

b) Mengkoordinasikan rencana pengembangan sistem dan prosedur

pelaporan operasional Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

c) Mengusulkan rencana pengembangan sistem dan prosedur

pelaporan operasional Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS)kepada atasan.


kegiatan administrasi dan keuangan program Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS):

a) Menghimpun dan mempelajari bahan dan data atas penyusunan

kebijakan operasional dan keuangan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

b) Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan keuangan yang

berhubungan dengan penyaluran dana Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

c) Melakukan sosialisasi kebijakan operasional Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) kepada Pemimpin Wilayah/Pemimpin

Cabang, Fungsional PKBL dan CSR.

7) Memproses program dan pelaksanaan tugas wilayah:

a) Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Wilayah/pejabat yang

ditunjuk di wilayah dalam hal usulan pelaksanaan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah;

b) Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Wilayah/pejabat yang

ditunjuk di wilayah dalam hal besaran bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) kepada penerima bantuan sesuai

ketentuan yang berlaku;

c) Menerbitkan otorisasi pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) Kantor Wilayah yang berlaku;









Pengesahan

19

d) Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Wilayah/pejabat yang

ditunjuk di wilayah dalam hal pemantauan hasil pelaksanaan

kegiatan.

8) Melaksanakan pekerjaan lain yang masih terkait dan berhubungan

dengan keberhasilan tugas-tugasnya dan atau yang diperintahkan oleh

atasan;

9) Memenuhi permintaan pihak lain terkait data Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) untuk kepentingan Perusahaan;

10) Mengakses data di SIMDKS sesuai dengan Job Description;


1) Menandatangani rencana kerja dan anggaran Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS).

2) Memeriksa (memberikan paraf) dokumen-dokumen:

a) Draft kebijakan operasional terkait dengan Program Dana


b) Draft laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan/penyaluran bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

c) Draft kebutuhan dana pelaksanaan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) Kantor Pusat dan Kantor Wilayah;

d) Draft rencana pengembangan sistem dan prosedur pelaporan

operasional Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

e) Draft Surat perjanjian kerjasama penyaluran dana Program Dana


f) Draft Term Of Reference (TOR) untuk kebutuhan barang dan jasa

terkait kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

g) Draft otorisasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) untuk Kantor

Wilayah.









Pengesahan

20

1) Menandatangani laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

2) Kewenangan melakukan akses SIMDKS sesuai dengan Job Description.


1) Rencana kerja dan anggaran Bagian Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

2) Draft kebijakan operasional terkait dengan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

3) Draft rencana pengembangan sistem dan prosedur pelaporan

operasional Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

4) Draft Surat persetujuan pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

5) Laporan perkunjungan ke obyek kegiatan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

6) Draft Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

7) Draft Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Dana


8) Draft Surat Perjanjian Kerjasama penyaluran dan Program Dana


9) Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan B Program Dana


10) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

11) Tersajinya data Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) terkait

permintaan pihak lain untuk kepentingan Perusahaan;

12) Penilaian kinerja bawahan.









Pengesahan

21

4. Staf Bina Lingkungan (BL) Kantor Pusat


Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

dan mengevaluasi kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Pusat.


1) Melakukan administrasi semua kegiatan yang berkaitan dengan Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS);

2) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi harian Kas dan Bank


3) Memproses laporan operasional dan keuangan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) serta laporan lainnya;

4) Mengirimkan laporan operasional dan keuangan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) ke Divisi Akuntansi;

5) Memenuhi permintaan data terkait dengan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dari berbagai pihak untuk kepentingan Perusahaan;

6) Melakukan survey ke lokasi calon penerima bantuan Program Dana


7) Melakukan penilaian dan analisa terhadap kelayakan pemberian bantuan


8) Menginput hasil survey dan penilaian calon penerima bantuan Program


9) Membuat rekomendasi tolak/terima atas permohonan calon penerima

bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

10) Melaporkan kepada atasan terhadap bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) yang diberikan tidak sesuai dengan yang disetujui;

11) Menginput jurnal pencairan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);









Pengesahan

22

12) Mencetak jurnal pencairan dan membuat tanda terima bantuan Program


13) Membuat daftar barang-barang beserta kelengkapannya yang dibutuhkan

oleh pemohon sesuai proposal yang disetujui (jika bantuan berupa

barang);

14) Melakukan pembelian barang kebutuhan pemohon Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dan menyerahkan barang tersebut kepada

pemohon;

15) Menyerahkan dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada pemohon (bantuan berbentuk tunai);

16) Melakukan monitoring ke lokasi penerima bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) untuk meyakinkan bahwa bantuan yang

diberikan sudah sesuai dengan yang disetujui;

17) Membuat laporan evaluasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

18) Mempersiapkan seremonial penyerahan bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang dihadiri oleh pejabat Perusahaan yang

berwenang di Kantor Pusat;

19) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;


21) Menyerahkan laporan kepada atasan.


1) Mengecek kebenaran dokumen-dokumen pengajuan bantuan Program


2) Mengecek kebenaran data transaksi harian Kas dan Bank Program Dana


3) Memberikan penilaian dan analisa terhadap kelayakan pemberian










Pengesahan

23

4) Mengecek kebenaran laporan operasional dan keuangan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dari Kantor Wilayah;

5) Mengecek kebenaran data berkaitan dengan pengelolaan modal kerja


6) Mengetahui lokasi calon penerima bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

7) Diberikan kewenangan melakukan akses SIMDKS untuk input hasil

survey dan penilaian calon penerima bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

8) Menolak/menerima atas permohonan calon penerima bantuan Program


9) Membuat laporan kepada atasan terhadap bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang diberikan tidak sesuai dengan yang

disetujui;

10) Mengecek kebenaran data laporan evaluasi Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);



1) Tertib administrasi semua kegiatan yang berkaitan dengan Program


2) Laporan harian buku Kas dan Bank Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

3) Tersajinya laporan operasional dan keuangan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dengan benar;

4) Laporan operasional dan keuangan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) ke Divisi Akuntansi;

5) Analisa kelayakan objek calon penerima bantuan Program Dana










Pengesahan

24

6) Laporan hasil analisis kelayakan objek calon penerima bantuan Program


7) Hasil survey calon penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

8) Hasil monitoring bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang

diberikan;

9) Laporan evaluasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

10) Laporan pelaksanaan tugas.

5. Pemimpin Wilayah (Pinwil)


Merencanakan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan,

dan evaluasi atas seluruh kegiatan kerja Perusahaan di wilayah terutama

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS), serta membantu fungsi-fungsi

Kantor Pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk

mencapai tujuan Perusahaan.


1) Menerima dan melaksanakan instruksi, petunjuk maupun kebijakan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang digariskan oleh Direksi;

2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan

mengendalikan program kerja Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Wilayah;

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan Program Kerja dan Pengelolaan

dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Wilayah;

4) Melakukan otorisasi transfer dana ke Kantor Cabang guna keperluan

dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;










Pengesahan

25


1) Menandatangani otoritas persetujuan bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) sesuai dengan kewenangannya;

2) Mengajuan permohonan bantuan dana Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS)untuk dana pengajuan diatas kewenangannya untuk diteruskan

kepada Direktur yang membawahi PKBL & CSR/Direktur Utama melalui

Koordinator PKBL dan CSR.

3) Menyusun rencana kerja dan anggaran PKBL Kantor Wilayah;



1) Surat persetujuan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sesuai dengan kewenangannya;

2) Surat permohonan bantuan dana Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) untuk dana pengajuan diatas kewenangannya untuk diteruskan

kepada Direktur yang membawahi PKBL & CSR/Direktur Utama melalui


3) Rencana kerja dan anggaran Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Kantor Wilayah;


6. Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan Supporting (DAS)


Merencanakan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan,

dan evaluasi atas seluruh kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Wilayah, serta membantu fungsi-fungsi Pemimpin Wilayah sesuai

dengan kewenangan yang dilimpahkan Pemimpin Wilayah untuk mencapai

tujuan Perusahaan.









Pengesahan

26


1) Meyakini/memastikan tersusunnya usulan kebijakan mengenai Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Wilayah yang telah ditetapkan oleh

Pemimpin Wilayah ataupun Koordinator PKBL;

2) Menugaskan Staf PKBL untuk melakukan survey atas permohonan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah;

3) Memberikan persetujuan dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sesuai dengan kewenangannya;





1) Menunjuk Staf PKBL yang melakukan survey yang berkaitan dengan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kanwil;

2) Membuat dan mengeluarkan surat persetujuan bantuan dana Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) bila jumlah pengajuan atau persetujuan

dana sesuai dengan kewenangannya;

3) Meneruskan usulan dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) untuk

diajukan kepada Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL dan CSR dan/atau

Direktur diatas kewenangan-nya;

4) Menolak usulan dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

yang dinilai kurang layak dibantu berdasarkan ketentuan yang berlaku

dan pertimbangan yang didasari atas kebijkasanaan;



1) Surat penunjukan survey yang berkaitan dengan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kanwil;









Pengesahan

27

2) Surat persetujuan bantuan dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

bila jumlah pengajuan atau persetujuan dana sesuai dengan

kewenangannya;

3) Surat usulan dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) untuk

diajukan kepada Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL dan CSR dan/atau

Direktur diatas kewenangan-nya;

4) Surat penolakan dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

yang dinilai kurang layak dibantu berdasarkan ketentuan yang berlaku

dan pertimbangan yang didasari atas kebijaksanaan;




7. Manajer Keuangan Wilayah


Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah.


1) Melakukan review atas penilaian hasil survey atas proposal pengajuan

bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kanwil;

2) Membuat rekomendasi (form/surat) terhadap hasil penilaian survey

pengajuan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) guna

diteruskan kepada Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan

Supporting (DAS);

3) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya

dan/atau yang diberikan oleh atasan;











Pengesahan

28



1) Mengeluarkan dana bantuan program Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) yang telah disetujui oleh Deputi Pemimpin Wilayah Bidang

Administrasi dan Supporting (DAS)/ Pemimpin Wilayah/Direksi.



1) Melakukan review atas penilaian hasil survey atas proposal pengajuan

bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kanwil;

2) Membuat rekomendasi (form/surat) terhadap hasil penilaian survey

pengajuan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) guna

diteruskan kepada Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan

Supporting (DAS);

3) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan

atau yang diberikan oleh atasan;



5) Penilaian kinerja bawahan

8. Asisten Manajer PKBL dan CSR


Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan

mengevaluasi kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor

Wilayah, serta mendorong kesejahteraan dan perbaikan lingkungan

masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar bisnis pada

khususnya.









Pengesahan

29


1) Menerima, meneliti dan menganalisa hasil survey kepada Manajer

Keuangan atas proposal permohonan dari calon penerima bantuan


2) Melakukan pembukuan terhadap segala transaksi baik Kas maupun

Bank yang terjadi pada Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Wilayah:

a) Melakukan administrasi atas semua kegiatan yang dilakukan baik

untuk penyaluran dana maupun penyetoran dana Program Dana


b) Melakukan administrasi atas semua kegiatan yang dilakukan untuk

penyaluran bantuan melalui Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

c) Melakukan administrasi atas semua kegiatan yang terkait dengan

pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

d) Memproses pembuatan laporan operasional dan keuangan;

e) Menyerahkan laporan kepada atasan;

f) Menindaklanjuti laporan untuk diselesaikan;

g) Mengirimkan laporan ke Biro PKBL dan CSR Kantor Pusat.

3) Mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di Kantor Wilayah:

a) Menghimpun bahan dan data yang terkait dengan pengawasan

pelaksanaan tugas Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Wilayah;

b) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan

dalam Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

c) Membuat dan menindaklanjuti konsep laporan dan meneruskan

kepada atasan.

4) Membuat laporan pelaksanaan tugas Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) sesuai ketentuan yang berlaku:









Pengesahan

30

a) Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari atasan;

b) Melaksanakan kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

c) Menyusun laporan kegiatan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

serta mengajukannya kepada atasan.


dan/atau yang diberikan oleh atasan.





1) Memeriksa (memberikan paraf) dan mengusulkan:

a) Rencana kunjungan ke lokasi penerima bantuan Program Dana


b) Mengecek kebenaran laporan operasional dan keuangan serta

segala transaksi yang terjadi pada Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) di Kantor Wilayah;

c) Evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam




1) Draft rencana kunjungan ke lokasi penerima bantuan Program Dana


2) Draft Laporan operasional dan keuangan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di Kantor Wilayah;

3) Laporan harian Kas dan Bank Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

4) Draft evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam










Pengesahan

31




9. Staff PKBL & CSR Kantor Wilayah




Wilayah.


1) Melakukan administrasi semua kegiatan yang berkaitan dengan


2) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi harian Kas dan Bank

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah;


Kepedulian Sosial (DKS) serta laporan lainnya;

4) Mengirimkan laporan operasional dan keuangan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) ke Kantor Pusat.

5) Memenuhi permintaan data terkait dengan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dari berbagai pihak untuk kepentingan Perusahaan.

6) Melakukan survey ke lokasi calon penerima bantuan Program Dana


7) Melakukan penilaian dan analisa terhadap kelayakan pemberian


8) Menginput hasil survey dan penilaian calon penerima bantuan Program


9) Membuat rekomendasi tolak/terima atas permohonan calon penerima










Pengesahan

32

10) Melaporkan kepada atasan terhadap bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) yang diberikan tidak sesuai dengan yang disetujui;

11) Menginput jurnal pencairan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

12) Mencetak jurnal pencairan dan membuat tanda terima bantuan Program


13) Membuat daftar barang-barang beserta kelengkapannya yang

dibutuhkan oleh pemohon sesuai proposal yang diajukan (jika bantuan

berupa barang);

14) Melakukan pembelian barang kebutuhan pemohon bantuan Program

Bina Lingkungan dan menyerahkan bantuan tersebut kepada pemohon;

15) Menyerahkan dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada pemohon (jika berbentuk tunai);

16) Mempersiapkan seremonial penyerahan bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang dihadiri oleh pejabat Perusahaan yang

berwenang di Kantor Wilayah;





19) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;


21) Menyerahkan laporan kepada atasan.


1) Mengecek kebenaran laporan operasional Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dan keuangan di Kantor Wilayah dan dari Kantor Cabang;

2) Mengecek kebenaran data berkaitan dengan pengelolaan modal kerja










Pengesahan

33


Dana Kepedulian Sosial (DKS) dan pengajuan lainnya;

4) Mengecek kebenaran data transaksi Kas dan Bank Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah;

5) Memberikan penilaian dan analisa terhadap kelayakan pemberian


6) Mengetahui lokasi calon penerima bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

7) Diberikan kewenangan melakukan akses SIMDKS untuk input hasil

survey dan penilaian calon penerima bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);

8) Menolak/menerima atas permohonan calon penerima bantuan Program


9) Mengecek kebenaran bantuan yang diberikan telah sesuai dengan yang

disetujui;

10) Membuat laporan kepada atasan terhadap bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang diberikan tidak sesuai dengan yang

disetujui;

11) Mengecek kebenaran data laporan evaluasi Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS);



1) Tertib administrasi semua kegiatan yang berkaitan dengan Program


2) Laporan harian Kas dan Bank Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Wilayah;

3) Tersajinya laporan operasional dan keuangan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dengan benar;









Pengesahan

34

4) Laporan operasional dan keuangan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) ke Kantor Pusat;

5) Tersajinya data terkait dengan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

untuk kepentingan Perusahaan;

6) Analisa kelayakan objek calon penerima bantuan Program Dana





(DKS);


diberikan;


10. Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis


Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi,

memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di Area (Konvensional) yang menjadi tanggung jawabnya.


1) Menerima dan melaksanakan instruksi, petunjuk dan kebijakan Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang ditetapkan oleh Direksi / Pemimpin

Wilayah.

2) Menunjuk dan menandatangani penugasan survey kepada calon

penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) kepada Staf

Penjualan;

3) Meneruskan permohonan yang disetujui kepada Pemimpin Cabang untuk

dilakukan input data oleh staf yang ditunjuk;









Pengesahan

35

4) Menandatangani surat penolakan/penangguhan untuk permohonan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang ditolak atau ditangguhkan;

5) Memeriksa berkas permohonan bantuan program Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dari Kantor Cabang dan mencocokan proposal

pengajuan dengan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Pegadaian

tahun berjalan;

6) Menandatangani penugasan survey kepada calon penerima bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) kepada staf penjualan;

7) Memberikan pembinaan kepada penerima bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai

dengan yang telah disetujui;


dan/atau yang diberikan oleh atasan;





1) Menandatangani surat persetujuan otorisasi bagi penerima bantuan

program Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang, bila

jumlah persetujuan sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

rupiah);

2) Melakukan on the spot kepada penerima bantuan Program Bina

Lingkungan;

3) Menyetujui (memberikan paraf) usulan dana Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di Kantor Cabang yang melebihi batas kewenangannya

untuk diajukan kepada Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL dan CSR

dan/atau Direktur Pembina;









Pengesahan

36

4) Menolak permohonan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Cabang yang dinilai kurang layak dibantu berdasarkan

ketentuan yang berlaku;



1) Surat penugasan survey calon penerima bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) kepada staf penjualan;

2) Rekomendasi hasil survey dan otorisasi bantuan Program Dana


3) Surat persetujuan/penolakan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

4) Surat usulan penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL dan CSR dan/atau

Direktur Pembina;




11. Asisten Manajer Penjualan




Cabang wilayah areanya, serta mendorong kesejahteraan dan perbaikan

lingkungan masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar bisnis

pada khususnya.









Pengesahan

37


1) Memeriksa berkas permohonan dan rekomendasi dari hasil survey staf

penjualan atas pengajuan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) di Kantor Cabang yang berada pada wilayah areanya;

2) Meneruskan hasil penilaian dan rekomendasi atas permohonan bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) serta menentukan jumlah

pengajuan dana yang dapat diberikan kepada Deputi Pinwil Bidang Bisnis

sesuai dengan area pengajuan bantuan;

3) Membuat rekapitulasi penerima bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di wilayah areanya;

4) Melakukan monitoring atas penyaluran bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) yang sudah diberikan untuk diyakini bahwa

bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diberikan dan/atau

tepat sasaran;

5) Melaporkan kepada atasan apabila bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah disetujui;

6) Mengevaluasi dan mengusulkan kepada atasan daftar usulan barang-

barang beserta kelengkapannya yang dibutuhkan oleh pemohon sesuai

proposal yang diajukan (jika bantuan berupa barang);





1) Mengecek kebenaran dokumen-dokumen pengajuan bantuan dana


2) Menilai dan merekomendasi hasil survey staff Penjualan;

3) Menetapkan jumlah bantuan dana Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);









Pengesahan

38

4) Mengetahui alamat penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

5) Menetapkan dan mengusulkan kepada atasan daftar usulan barang-

barang beserta kelengkapannya yang dibutuhkan oleh pemohon sesuai

proposal yang diajukan (jika bantuan berupa barang);



1) Analisa kelayakan penerima bantuan dana Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) dan catatan rekomendasi sesuai dengan SOP Program


2) Laporan hasil analisis kelayakan penerima bantuan dana Program Dana


3) Laporan hasil kunjungan/monitoring;

4) Pembinaan kepada penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah

disetujui;




12. Staff Penjualan




Cabang wilayah areanya.









Pengesahan

39


1) Melakukan survey lapangan ke lokasi kegiatan calon penerima bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang wilayah

areanya;

2) Menginput hasil survey dan penilaian dari calon penerima bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) membuat rekomendasi

tolak/terima dan meneruskan kepada Deputi Pinwil Bidang Bisnis melalui

Asman Penjualan;

3) Melakukan survey awal ke lokasi calon penerima bantuan Program Dana


4) Melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan pemberian bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) dan menyampaikannya hasil

analisis kelayakan kepada Asman Penjualan;

5) Menampung, menginventarisasi dan meregister pemohonan calon

penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang datang

dari Kantor Cabang di wilayah areanya;




7) Membuat laporan atas kunjungan/monitoring yang dilakukan;


9) Membuat daftar usulan barang-barang beserta kelengkapannya yang


berupa barang);

10) Membuat daftar rekapitulasi penerima bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang wilayah areanya;










Pengesahan

40




2) Memastikan lokasi atau objek calon penerima bantuan Program Dana


3) Memberikan penilaian dan analisis terhadap kelayakan pemberian


4) Meyakini keperluan barang-barang beserta kelengkapannya yang


berupa barang);



1) Analisa Kelayakan objek calon penerima bantuan Program Dana





(DKS);


diberikan;

5) Daftar usulan barang-barang beserta kelengkapannya yang dibutuhkan

oleh pemohon sesuai proposal yang diajukan kepada atasan (jika

bantuan berupa barang);










Pengesahan

41

13. Pemimpin Cabang




Cabangnya.


1) Menerima dan melaksanakan instruksi, petunjuk maupun kebijakan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang ditetapkan oleh

Direksi/Koordinator PKBL dan/atau Pemimpin Wilayah;

2) Meneruskan berkas proposal/permohonan calon penerima dana Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) dari masyarakat sekitar Kantor Cabang

kepada Deputi Pinwil Bidang Bisnis;

3) Berkoordinasi dengan Deputi Pinwil Bidang Bisnis dalam hal penerimaan

dan penyaluran Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor

Cabang;

4) Mengorganisasikan pemberian bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS) sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Memastikan kebenaran laporan operasional dan keuangan Program




7) Menandatangani berita acara serah terima bantuan Program Dana



.


1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan dokumen pendukung sesuai

ketentuan;









Pengesahan

42

2) Membuat rencana kunjungan ke lokasi penerima bantuan Program Dana


3) Membuat laporan operasional dan laporan keuangan serta transaksi

yang terjadi pada Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor

Cabang;

4) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

5) Mengecek kebenaran laporan operasional keuangan Program Dana




1) Berkas pengajuan permohonan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sudah sesuai dengan ketentuan;

2) Daftar rencana kunjungan lokasi;

3) Laporan Operasional dan laporan Keuangan dan laporan lain terkait

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Cabang;

4) Evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Program



14. Staff Kantor Cabang




Cabangnya.









Pengesahan

43


1) Mencari dan menerima proposal permohonan bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabangnya;



3) Menyiapkan dokumen/berkas untuk keperluan penyaluran Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Cabang;

4) Mengadministrasikan dokumen laporan operasional dan keuangan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Cabang beserta

lampirannya;

5) Mengadministrasikan dokumen bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) serta laporan harian Kas dan Bank Program Dana


6) Menyediakan barang-barang beserta kelengkapannya yang telah

disetujui Deputi Pinwil Bidang Bisnis untuk diserahkan kepada penerima


7) Membuat daftar rekapitulasi penerima pinjaman Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang wilayah areanya;





1) Mengecek kebenaran dokumen-dokumen pengajuan calon permohonan


2) Mengecek kebenaran data transaksi Kas dan Bank Program Dana


3) Memastikan lokasi atau objek penerima bantuan Program Dana










Pengesahan

44

4) Melakukan kegiatan administrasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

termasuk laporan operasional dan keuangan Kantor Cabang;

5) Membeli barang-barang beserta kelengkapannya yang telah disetujui

Deputi Pinwil Bidang Bisnis untuk diserahkan kepada penerima bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) melalui koordinasi dengan

Pemimpin Cabang;



1) Analisa Kelayakan objek calon penerima bantuan Program Dana


2) Barang-barang beserta kelengkapannya yang telah disetujui Deputi

Pinwil Bidang Bisnis untuk diserahkan kepada penerima bantuan


3) Berkas pengajuan permohonan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sudah sesuai dengan ketentuan;

4) Daftar rencana kunjungan lokasi;

5) Laporan Operasional dan laporan Keuangan dan laporan lain terkait

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Cabang;



7) Evaluasi dan analisa terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Program


8) Tersedianya dokumen/berkas untuk keperluan penyaluran Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) Kantor Cabang;










Pengesahan

45

15. Kasir Kantor Cabang




Cabang.


1) Mencari dan menerima proposal permohonan bantuan Program Dana


2) Melakukan pencatatan dan/atau pembuatan seluruh kas dan bank

Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;

3) Memproses laporan operasional dan keuangan serta laporan lainnnya di

terkait Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;

4) Mengadministrasikan dokumen penerima bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dan seluruh laporan terkait Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;



1) Mengecek kebenaran data/dokumen permohonan pinjaman Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;

2) Mengecek data transaksi kas dan bank terkait Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) di Kantor Cabang;

3) Mengetahui alamat penerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

(DKS);

4) Melakukan administrasi terkait Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

termasuk laporan operasional dan keuangan di Kantor Cabang;










Pengesahan

46


1) Tertib administrasi terkait Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Cabang;

2) Laporan harian kas dan bank Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

di Kantor Cabang;

3) Laporan operasional dan keuangan serta laporan lainnya terkait Program

Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang;








BAB : III. PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

PERIHAL : A. PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

Pengesahan

47

1. Jenis Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Dalam rangka kegiatan sosial untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan

selaras antara masyarakat dengan Perusahaan sehingga tercipta timbal balik

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, Perusahaan

mewujudkan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS) dalam bentuk program yaitu:

a. Program Pengembangan Ekonomi

b. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan

c. Program Pengembangan Budaya dan Olahraga

a. Pengembangan Ekonomi

Penyaluran Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang dimaksudkan untuk

meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan dan

pengembangan kewirausahaan melalui bantuan seperti: pelatihan

keterampilan, pemberian sarana usaha, dan bentuk bantuan lain yang terkait

dengan upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha. Dalam

pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai

kompetensi di bidangnya.

1) Program Sarana Usaha

Bantuan dapat berupa sarana usaha bagi masyarakat yang telah

mempunyai usaha namun ingin meningkatkan usahanya. Sarana usaha

seperti tenda usaha, gerobak dorong, alat tenun bukan mesin,

sepeda/becak, mesin jahit, mesin pengolahan/produksi, alat

pertukangan, alat pertanian, alat dan/atau sarana kerja nelayan, sarana

usaha perbengkelan, salon kecantikan, sarana panti pijat tuna netra,

sarana usaha servis elektronik, bibit tanaman produktif, pupuk, pestisida,

dan sarana usaha lainnya.









Pengesahan

48

2) Program Pelatihan/Keterampilan

Bantuan bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan

keterampilan/keahlian agar mendapatkan kesempatan berusaha dengan

cara memberikan peluang berwirausaha.

3) Program lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas

kewirausahaan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penyaluran Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang dimaksudkan untuk tujuan

pengembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat seperti bantuan

dalam biaya pemagangan di perusahaan, literasi dan inklusi keuangan, dan

penelitian karya ilmiah

1) Program Pemagangan

Program pemagangan adalah hasil kerja sama dengan lembaga

pendidikan negeri dan swasta (sekolah dan perguruan tinggi) dengan

tujuan untuk menambah pengetahuan siswa/mahasiswa dalam hal

pelaksanaan kerja secara langsung di Perusahaan.

2) Program Literasi dan Inklusi Keuangan

Literasi dan inklusi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi

dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa

keuangan, layanan, dan produknya, sesuai yang tercermin dalam

strategi literasi dan inklusi keuangan yaitu edukasi dan kampanye

nasional literasi dan inklusi keuangan serta penguatan infrastruktur

literasi keuangan, salah satu diantaranya adalah literasi dan inklusi

keuangan atas industri Pergadaian.

3) Program Karya Ilmiah

Bantuan Program karya Ilmiah diberikan kepada para peneliti/riset dalam

rangka menghasilkan suatu karya ilmiah dengan tema penelitian untuk

kepentingan masyarakat. Program ini dapat diselenggarakan









Pengesahan

49

bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional atau

Kementerian Riset dan Teknologi/BPPT atau lembaga Internasional

yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

c. Program Pengembangan Kebudayaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kebudayaan adalah bantuan diberikan kepada

masyarakat dengan tujuan untuk melestarikan seni budaya bangsa

Indonesia. Bantuan dapat diberikan berupa kelengkapan sarana dan

prasarana kebudayaan maupun sponsorship kegiatan seni budaya.

2) Program Bidang Olahraga

Bantuan diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan/mengembangkan kegiatan di bidang olahraga seperti

kelengkapan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan klub olahraga,

sponsorship kegiatan olahraga maupun bantuan lain yang terkait

dengan pengembangan masyarakat di bidang olahraga.

2. Pelaksanaan Program DKS

a. Kantor Pusat

1) Biro PKBL dan CSR merupakan regulator dalam pelaksanaan program

DKS;

2) Pelaksanaan Program DKS di bawah tanggung jawab Manajer Bina

Lingkungan dan CSR yang berada di bawah koordinasi Koordinator

PKBL dan CSR;

3) Merencanakan program DKS tahunan untuk diusulkan dan mendapatkan

persetujuan Direksi;

4) Berdasarkan persetujuan Direksi/Koordinator PKBL & CSR, Manajer BL

dan CSR melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait

dalam melaksanakan kegiatan Program DKS;









Pengesahan

50

b. Kantor Wilayah

1) Merencanakan Program DKS yang akan dilaksanakan di lingkup Kantor

Wilayah dalam satu tahun dengan perencanaan matang dan dapat

dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran memperhatikan azas

manfaat (efektivitas dan efisiensi) serta urgensinya;

2) Melaksanakan program DKS yang telah direncanakan dan diusulkan ke

Koordinator PKBL & CSR dan disetujui oleh Direksi;

3. Penerima Program DKS

Penerima program bantuan DKS adalah masyarakat baik perorangan, kelompok

masyarakat maupun lembaga/instansi.

a. Masyarakat

1) Penerima bantuan merupakan masyarakat, baik kelompok masyarakat

maupun perorangan;

2) Untuk perorangan, syarat pengajuan proposalnya harus dilakukan

melalui lembaga/instansi/pemerintah setempat sebagai croscheck dan

verifikasi data awal calon penerima bantuan;

3) Diutamakan bagi masyarakat yang belum pernah menerima dana

bantuan sejenis dari lembaga/instansi lain;

b. Lembaga/instansi

1) Merupakan lembaga resmi baik yang berbadan hukum maupun belum

berbadan hukum seperti LSM/yayasan/lembaga pendidikan/ pemerintah

setempat dan organisasi lainnya.

2) Bagi lembaga non pemerintah, telah berbadan hukum dengan

melampirkan fotocopy akte pendirian yang telah disahkan instansi terkait

dan dalam anggaran dasar mempunyai maksud dan tujuan serta

kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;









Pengesahan

51

3) Mempunyai kegiatan sosial, ekonomi, pelatihan/keterampilan, sosial

budaya, kesehatan masyarakat, pelestarian alam/lingkungan hidup yang

berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan lingkungan;

4) Diutamakan yang belum pernah menerima dana bantuan sejenis dari

lembaga/instansi/lain;

4. Pelaksanaan dan Besaran Bantuan Program

a. Pelaksana bantuan program Dana Kepedulian Sosial (DKS) bertanggung

jawab atas keakuratan data dan besaran bantuan yang ditanganinya.

Apabila dikemudian hari bantuan disalahgunakan oleh penerima, maka

Pelaksana berhak menelusuri penyebab terjadinya penyimpangan sebelum

menentukan tindakan selanjutnya. Untuk menghindari kemungkinan

terjadinya hal yang dapat merugikan Perusahaan, maka proses pemberian

bantuan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian

sebelum memberikan keputusan apakah bantuan layak diberikan. Apabila

dikemudian hari pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan, maka

Pelaksana mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perusahaan

yang berlaku.

b. Besaran biaya bantuan disesuaikan dengan ketersediaan dana Perusahaan

dan alokasi anggaran yang ditetapkan.

c. Proses otorisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilakukan

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.

5. Administrasi Penerima Program

a. Administrasi penerima program dimaksudkan untuk:

1) Memperoleh data base penerima program.

2) Memperoleh jumlah penerima program periode tertentu.

3) Mengarahkan strategi kegiatan pada segmen yang tepat sasaran.

4) Pemberian atensi dan pembinaan penerima program









Pengesahan

52

5) Mengetahui frekuensi dan jenis penggunaan dana.

b. Pendataan penerima program diupayakan selengkap mungkin agar

penyaluran program akurat, tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam setiap

program, setelah melakukan verifikasi data pendukung. Pelaksana Dana

Kepedulian Sosial (DKS) melakukan administrasi penerima program sebagai

data base Perusahaan, dan bukti pendukung lengkap wajib dilampirkan

dalam pengeluaran dana bantuan dan diarsip untuk keperluan pemeriksaan

lanjutan.

6. Verifikasi, Seleksi dan Survey Kantor Cabang Konvensional

a. Verifikasi dan Seleksi

Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan verifikasi dan seleksi atas

data/bukti-bukti pendukung yang diterima oleh Pelaksana Dana Kepedulian

Sosial (DKS), langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Pelaksana Dana Kepedulian Sosial (DKS) pada Kantor Pusat/Kantor

Wilayah/Kantor Area/Kantor Cabang konvensional dengan melampirkan

proposal yang memuat data calon penerima seperti identitas penerima

perorangan/kelembagaan, kondisi objek calon penerima program serta

besaran dana bantuan yang dibutuhkan dan informasi lain yang

diperlukan;


Wilayah/Kantor Area/Kantor Cabang melakukan verifikasi dan seleksi

awal terhadap calon penerima program;


Wilayah/Kantor Area/Kantor Cabang memutuskan dan menetapkan

hasil seleksi calon penerima program yang memenuhi syarat sebagai

penerima program;

4) Direksi melalui Koordinator PKBL dan CSR memberikan otorisasi atas

program yang diusulkan.









Pengesahan

53

b. Survey

Setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, maka perlu dilakukan survey untuk

dianalisa kelayakannya, yang bertujuan untuk mencari kebenaran data yang

diperoleh dan dasar penetapan nilai bantuan. Hasil survey juga merupakan

salah satu pertimbangan pengambilan keputusan.

1) Hasil survey dilaporkan secara tertulis kepada Deputi Pinwil Bidang

Administrasi dan Supporting/Bisnis/Pinwil/Koordinator PKBL&CSR serta

Direksi.

2) Survey dimaksudkan untuk menghimpun data yang diperlukan,

mencakup:

a) Masyarakat

i. Identitas diri;

ii. Susunan Panitia/Pengurus yang bertanggungjawab;

iii. Tempat kedudukan/alamat lokasi pelaksanaan;

iv. Jenis kegiatan program yang diajukan

v. Dan rencana penggunaan dana.

b) Lembaga/Instansi

i. Anggaran dasar dan Pendiri/Pengurus;

ii. Nama Lembaga;

iii. Tempat Kedudukan/Alamat Lembaga;

iv. Lama operasional;

v. Objek yang dibantu;

vi. Kebutuhan dan rencana penggunaan dana;

vii. Dikenal/familiar bagi masyarakat;

viii. Kredibilitas tidak diragukan;

ix. Transparansi pelaksanaan program.









Pengesahan

54

7. Kerjasama

Dalam pelaksanaan Dana Kepedulian Sosial (DKS) dapat bekerja sama dengan

lembaga / Institusi, yaitu :

1) Dalam pelaksanaan beberapa program Dana Kepedulian Sosial (DKS),

Pelaksana Dana Kepedulian Sosial (DKS) bekerjasama dengan pihak

lain seperti pemerintah setempat, Lembaga Pendidikan, LSM,

Yayasan/Lembaga Sosial, Perbankan atau Lembaga lain yang

berhubungan dengan program kerja;

2) Pemberian Bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) harus dituangkan

dalam Surat Perjanjian Bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) ;

3) Terhadap lembaga/instansi harus dilakukan verifikasi oleh Pelaksana


4) Persetujuan dan/atau Penunjukan Lembaga/Institusi yang akan

bekerjasama dengan Pelaksana Dana Kepedulian Sosial (DKS)

ditetapkan dengan Surat Direksi/Koordinator PKBL & CSR/Pemimpin

Wilayah;

5) Syarat lain kerjasama dengan instansi lain bahwa Perusahaan masih

membawa misi perusahaan dengan kata lain tetap berhubungan

langsung dengan penerima bantuan.








PERIHAL : B. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

Pengesahan

55

1. Penerimaan Dana

Sumber dana untuk menjalankan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Perusahaan yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility

(CSR) berasal dari Uang Kelebihan Kadaluarsa Produk Pegadaian KCA, yaitu

sisa hasil penjualan Barang Jaminan (BJ) yang dilelang akibat nasabah

wanprestasi setelah dikurangi hak Perusahaan berupa uang pinjaman dan

sewa modal, dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang

dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dan tidak diambil oleh nasabah

terhitung, (satu) tahun sejak Barang Jaminan (BJ) tersebut dilelang oleh

Perusahaan.

Sumber Dana Kepedulian Sosial (DKS) ditetapkan 100% dari saldo hutang

Dana Kepedulian Sosial (DKS) pada Mata Anggaran 221.01.07 “Hutang

Kepedulian Sosial” dengan proses pencairan Dana Kepedulian Sosial (DKS)

sebagai berikut :

a. Dana Kepedulian Sosial (DKS) dihimpun dari Uang kelebihan lelang

kadaluarsa dari cabang konvensional dan unit pelayanan cabang;

b. Saldo Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang terhimpun di Kantor Wilayah

setiap bulan akan dimutasikan ke Kantor Pusat melalui mekanisme RAK

otomatis di PASSION di akhir periode;

c. Divisi Akuntansi melakukan rekapitulasi jumlah Dana Kepedulian Sosial

(DKS) dan menyampaikan memorandum berisi data saldo Dana

Kepedulian Sosial (DKS) kepada Divisi Tresuri untuk diproses pembayaran

Hutang Dana Kepedulian Sosial (DKS) setiap bulan;

d. Divisi Tresuri melakukan pemindahbukuan atas pembayaran Hutang

Kepedulian Sosial ke rekening giro CSR Kantor Pusat pada Bank Rakyat

Indonesia Cabang Jakarta Kramat Nomor: 0335.01.000.845.30.2 atas

nama CSR PT Pegadaian (Persero)

Jumlah dana Dana Kepedulian Sosial (DKS) yang akan dialokasikan untuk

disalurkan akan ditetapkan setiap tahun oleh Kantor Pusat.









Pengesahan

56

2. Bentuk Pengeluaran Dana

Bentuk penyaluran dana bantuan yang diberikan kepada penerima program

dapat berupa :

a. Bentuk bantuan untuk program Pengembangan Ekonomi

1) Program Sarana Usaha

Bantuan yang diberikan berupa alat dan/atau sarana usaha untuk

meningkatkan usaha masyarakat.

Sarana usaha seperti tenda usaha, gerobak dorong, alat tenun bukan

mesin, sepeda/becak, mesin jahit, mesin pengolahan/produksi, alat

pertukangan, alat pertanian, alat dan/atau sarana kerja nelayan, sarana

usaha perbengkelan, salon kecantikan, panti pijat tuna netra, servis

elektronik, home industri, bibit tanaman produktif, pupuk, pestisida, dan

bentuk bantuan lain terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan

produktivitas usaha masyarakat;

2) Program Pelatihan dan Keterampilan

Bantuan pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada

masyarakat untuk menambah keterampilan dan keahlian serta

kemampuan/skill yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan

serta mendapatkan kesempatan berusaha secara mandiri. Bantuan

diberikan dalam bentuk pelatihan, kursus, workshop dan program lain

yang sejenis;

3) Program yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas

kewirausahaan masyarakat seperti bantuan pemasaran usaha

(packaging, branding, e-commerce), pameran produk usaha

tingkat/internasional;

4) Program lain dalam kaitannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Program ini dapat disalurkan secara langsung ke masyarakat maupun

melalui Lembaga/Instansi.









Pengesahan

57

b. Bentuk Bantuan Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1) Program Pemagangan

Program pemagangan bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa

dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan kerja secara langsung di

Perusahaan.

Bantuan Program Pemagangan diberikan kepada siswa/mahasiswa

dengan ketentuan sbb:

a) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik negeri maupun

swasta;

b) Peserta magang terdiri dari siswa SMK/SMU dan mahasiswa (D3/S1)

c) Program pemagangan dilaksanakan di Kantor Pusat, Wilayah, Area,

Kantor Cabang;

d) Kerjasama magang harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat

Hak dan kewajiban masing-masing pihak (Perusahaan dan peserta

magang);

e) Hari pelaksanaan pemagangan disesuaikan dengan hari kerja tempat

pelaksanaan magang;

f) Besaran uang saku program pemagangan akan ditetapkan dalam

Surat Direksi tersendiri;

g) Pelaksanaan program pemagangan disesuaikan dengan peraturan

yang berlaku pada Perusahaan.

2) Program Literasi dan Inklusi Keuangan

Literasi dan Inklusi Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi

dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa

keuangan, layanan dan produknya, sesuai yang tercermin dalam

strategi literasi keuangan yaitu edukasi dan kampanye nasional literasi

keuangan serta penguatan infrastruktur literasi keuangan, salah satu









Pengesahan

58

diantaranya adalah literasi keuangan atas industri Pergadaian dengan

ketentuan bahwa:

a) Penerima materi literasi dan inklusi keuangan adalah masyarakat;

b) Materi literasi berkaitan dengan industri Pergadaian dan/atau sektor

jasa keuangan lainnya (Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun,

Pasar Modal, dan Pembiayaan);

c) Pemateri/nara sumber yang ditunjuk adalah yang kompeten di

bidangnya;

Pengeluaran untuk program literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk :

a) Biaya penyelenggaraan literasi dan inklusi keuangan termasuk

konsumsi, sewa tempat, backdrop, spanduk dan perlengkapan

penunjang literasi dan inklusi keuangan;

b) Souvenir/goodybag/doorprize untuk peserta literasi dan inklusi

keuangan;

3) Program Karya Ilmiah

Bantuan Program karya Ilmiah diberikan kepada para peneliti/riset dalam

rangka penelitan dengan tema untuk kepentingan masyarakat, dengan

kriteria sbb:

a) Bantuan disalurkan melalui kerjasama dengan Kementerian

Pendidikan Nasional atau Kementerian Riset dan Teknologi/BPPT

atau lembaga Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan

Nasional;

b) Atau Lembaga yang ditunjuk kompeten di bidangnya;

c) Program karya ilmiah yang diselenggarakan oleh perusahaan secara

nasional seperti penulisan lomba karya ilmiah/karya tulis dan akan

ditetapkan tersendiri oleh Direksi.

d) Pengadaan lembaga penyedia barang/jasa berpedoman pada

peraturan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan;









Pengesahan

59

Adapun bantuan yang diberikan ke peneliti yang bukan masuk dalam

kategori lomba mencakup biaya personil dan non personil, dengan

rincian sebagai berikut :

a) Biaya personil mencakup biaya honorarium, biaya transportasi

dan akomodasi, mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan

(dengan level setingkat Manajer). Bantuan ini diberikan dalam

periode waktu tertentu sesuai persetujuan yang diberikan oleh

Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL & CSR/Direksi;

b) Biaya non personil mencakup biaya ATK, foto copy dan penjilidan

dengan menyertakan bukti pendukung/kuitansi.

c) Biaya tersebut harus disertakan dalam pengajuan RAB penelitian

dan diverifikasi terlebih dahulu kelayakannya.

d) Biaya diberikan dalam dua tahapan yaitu tahap pertama diberikan

untuk biaya personil setelah adanya persetujuan bantuan dan

tahap kedua dibayarkan untuk biaya non personil setelah

penelitian selesai dilaksanakan.

c. Bentuk Bantuan Program Pengembangan Budaya dan Olahraga

1. Program Pengembangan Budaya

a) Bantuan diberikan kepada masyarakat yang kegiatannya bertujuan

untuk melestarikan budaya bangsa dan/atau daerah di Indonesia;

b) Bantuan diberikan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan

budaya bangsa dan/atau daerah seperti pewayangan, tarian daerah,

lagu daerah, seni patung, lukis, ukir, adat istiadat daerah, dan segala

sesuatu yang bersifat kedaerahan.

c) Bantuan berupa sarana dan prasarana menunjang kegiatan yang

berkaitan dengan budaya bangsa dan/atau daerah.

d) Bantuan dapat diberikan dalam bentuk sponsorship atas

penyelenggaraan kegiatan seni budaya.









Pengesahan

60

2. Program Bidang Olahraga

Bantuan diberikan kepada masyarakat yang kegiatannya bertujuan untuk

mengembangkan kegiatan keolahragaan, dengan kriteria:

a) Bantuan diberikan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan

keolahragaan seperti perbaikan dan pembangunan sarana olahraga,

perlengkapan olahraga, dan sarana olahraga lainnya.

b) Bantuan dapat diberikan dalam bentuk sponsorship atas

penyelenggaraan kegiatan olahraga.

c) Bantuan dapat berupa pembentukan/pengelolaan klub olahraga

sebagai binaan perusahaan dengan persetujuan Direksi.

3. Kewenangan Dalam Persetujuan Penyaluran Dana Kepedulian Sosial

Pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penyaluran Dana

Kepedulian Sosial (DKS) baik tunai maupun non tunai diatur sebagai berikut :

a. Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis dengan Asisten Manajer

Penjualan sampai dengan Rp.30 juta per proposal kegiatan;

b. Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan Supporting dengan

Manajer Keuangan sampai dengan Rp.30 juta per proposal kegiatan;

c. Pemimpin Wilayah dengan Deputi Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi

dan Supporting diatas Rp.30 juta sampai dengan Rp.250 juta per proposal

kegiatan di lingkungan Kantor Wilayahnya;

d. Koordinator PKBL & CSR dengan Manajer Bina Lingkungan sampai

dengan Rp.30 juta per proposal kegiatan;

e. Direktur yang membawahi PKBL & CSR dengan Koordinator PKBL & CSR

diatas Rp.30 juta sampai dengan Rp.250 juta per proposal kegiatan;

f. Direktur Utama dengan Direktur yang membawahi PKBL & CSR diatas

Rp.250 juta per proposal kegiatan.









Pengesahan

61

4. Penyerahan Bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) dapat berupa Tunai

dan Non Tunai

a. Tunai:

Bantuan tunai dapat diberikan untuk uang saku peserta magang, honor

pembicara/pemateri, biaya karya ilmiah/penelitian, biaya penyelenggaraan

kegiatan/ jasa Event Organizer (EO), sewa tempat/perlengkapan, dan

sponsorship. Bantuan tunai lainnya selain yang telah ditetapkan diatas dapat

dikeluarkan dengan persetujuan Direksi.

b. Non tunai untuk:

1) Program Pengembangan Ekonomi

a) Bantuan Sarana Usaha berupa:

Gerobak dorong, alat tenun bukan mesin, sepeda/becak, mesin jahit,

mesin pengolahan/produksi, alat pertukangan, alat pertanian, alat

dan/atau sarana kerja nelayan, sarana usaha perbengkelan, salon

kecantikan, panti pijat tuna netra, servis elektronik, home industri,

bibit tanaman produktif, pupuk, pestisida, dan lainnya.

b) Program Pelatihan dan Keterampilan

Bantuan pelatihan dan Keterampilan berupa pelatihan, kursus,

workshop dan program lain yang sejenis untuk meningkatkan

keterampilan/ keahlian yang sifatnya tidak dibayarkan langsung ke

penerima program bantuan.. Bantuan diberikan selain untuk honor

pembicara/pemateri, sewa tempat pelaksanaan, dan jasa Event

Organizer kegiatan (jika ada).

c) Program lain yang terkait upaya peningkatan kapasitas dan

produktivitas usaha masyarakat, seperti bantuan pemasaran usaha,

keikutsertaan dalam pameran produk dan program lainnya yang sifat

pengeluarannya tidak langsung dibayarkan kepada penerima

program bantuan.









Pengesahan

62

2) Program Pengembangan Pendidikan

a) Program Pemagangan

Bantuan non tunai yang diberikan kepada penerima adalah bantuan

berkaitan dengan kegiatan magang selain uang saku peserta (jika

ada).

b) Program Literasi dan Inklusi Keuangan

Bantuan non tunai yang diberikan kepada peserta literasi dan inklusi

keuangan, seperti; konsumsi, bahan/materi literasi, sertifikat, piagam,

plakat, souvenir/goodybag/doorprize dan bentuk non tunai lainnya.

c) Program Karya Ilmiah

Bantuan non tunai yang diberikan kepada para peneliti seperti;

sertifikat, piagam, plakat, dan bentuk non tunai lainnya yang

berkaitan dengan program.

3) Program Pengembangan Budaya dan Olahraga

a) Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka

melestarikan budaya bangsa Indonesia. Bantuan yang diberikan

berupa sarana dan prasana penunjang kegiatan pelestarian budaya

seperti; pembelian wayang, gamelan, alat musik tradisional daerah,

perlengkapan tari daerah, perbaikan/pembangunan gedung

pertunjukan budaya dan lain sebagainya.

b) Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan kegiatan olahraga. Bantuan yang diberikan berupa

sarana dan prasana penunjang kegiatan olahraga, perlengkapan

olahraga, seperti; renovasi dan pembangunan lapangan olahraga,

alat-alat olahraga, dan perlengkapan olahraga lainnya.









Pengesahan

63

5. Mekanisme Permohonan Otorisasi Dana DKS

a. Penerbitan otorisasi dana DKS dilakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan diproses berdasarkan permohonan yang diajukan/penunjukan

langsung dari Kantor Pusat;

b. Pengeluaran Dana DKS dapat dilakukan melalui Kantor Pusat, Kantor

Wilayah atau Kantor Cabang;

c. Kantor Wilayah mengusulkan program DKS ke Kantor Pusat secara berkala

(program tahunan);

d. Berdasarkan pengusulan Kantor Wilayah, Kantor Pusat akan menerbitkan

otorisasi dari jenis program yang akan dilakukan;

e. Pengeluaran dilakukan berdasarkan otorisasi yang diterbitkan dari Kantor

Pusat.

6. Biaya Operasional

a. Biaya operasional adalah biaya yang dipergunakan untuk menunjang

kegiatan yang berhubungan dengan operasional DKS, yaitu meliputi biaya :

1) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;

2) Biaya seremonial;

3) Biaya survey, dan biaya monitoring, berpedoman kepada peraturan

Perusahaan tentang Biaya perjalanan Dinas atau perubahannya;

4) Biaya perlengkapan terkait pelaksanaan program

5) Biaya administrasi bank Dana Kepedulian Sosial (DKS)

b. Jumlah biaya operasional akan dialokasikan setiap tahunnya, maksimal 5%

dari penyaluran.

c. Apabila biaya operasional melebihi dari yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, agar mengajukan tambahan biaya kepada

Direksi/Koordinator PKBL dan CSR.









Pengesahan

64

7. Program Bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) Dilarang Diberikan

Kepada :

a. Lembaga/Instansi/Yayasan yang mempunyai kegiatan/usaha yang

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat;

b. Tempat-tempat yang dapat menimbulkan citra negatif perusahaan seperti

tempat prostitusi, perjudian dan tempat lainnya.

8. Prosedur Pengeluaran Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Pusat

No. Pelaksana Aktivitas

a Koordinator

PKBL & CSR

1) Memberikan otorisasi program DKS dari Kantor Wilayah dan

Kantor Pusat sesuai program dan dalam batas

kewenangannya;

2) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Pembina atas

pengeluaran dana bantuan diatas kewenangannya;

3) Melaporkan pertanggungjawaban DKS ke Direksi;

b Manajer BL

dan CSR

1) Memproses otorisasi dari Perusahaan untuk Kantor Pusat;

2) Memantau saldo dana DKS;

3) Mengajukan persetujuan pelaksanaan program kepada

Direksi/Koordinator PKBL dan CSR;

4) Melakukan koordinasi pelaksanaan program;

5) Memproses otorisasi untuk Kantor Wilayah;

6) Melaksanakan program;

7) Melakukan dan memantau pelaksanaan keuangan;

8) Memeriksa keabsahan transaksi dan pertanggungjawaban

keuangan.

c Staf

1) Menerima proposal permohonan kegiatan DKS;

2) Melakukan verifikasi dan survey;

3) Melaporkan hasil survey ke Manajer BL & CSR;

4) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.









Pengesahan

65

9. Prosedur Pengeluaran Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Wilayah

No Pelaksana Aktivitas

a Pemimpin

Wilayah

1) Menyetujui bantuan DKS sesuai kewenangannya;

2) Memantau pelaksanaan program wilayah;

3) Bertanggungjawab dan membina pelaksanaan program DKS

Kantor Wilayah;

4) Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan DKS setiap bulan

ke Kantor Pusat.

b Deputy Pinwil

Administrasi &

Supporting

1) Menyetujui permohonan bantuan dan mengisi formulir

persetujuan bantuan sesuai kewenangannya;

2) Merekomendasikan permohonan bantuan diluar

kewenangannya ke Pemimpin Wilayah/Direksi.

c Manajer

Keuangan

Kantor

Wilayah

Memproses pengeluaran dana dari rekening DKS Wilayah

berdasarkan otorisasi.

d Asman PKBL

& CSR Kantor

Wilayah

1) Membuat rencana kerja dan mengajukan usulan program ke

Kantor Pusat melalui Pemimpin Wilayah;

2) Menyelenggarakan program DKS Kanwil;

3) Menerima otorisasi pelaksanaan program;

4) Melakukan koordinasi pihak terkait;

5) Membuat buku kas dan buku bank DKS;

6) Melaksanakan fungsi administrasi DKS Kanwil;

7) Membuat laporan pertanggungjawaban;

8) Membuat laporan ke Biro PKBL dan CSR melalui Pemimpin

Wilayah.

e Staf PKBL 1) Menerima proposal permohonan kegiatan DKS

2) Melakukan verifikasi dan survey;

3) Melaporkan hasil survey ke Asman PKBL & CSR.









Pengesahan

66

10. Prosedur Pengeluaran Dana Kepedulian Sosial (DKS) di Kantor Cabang

No Pelaksana Aktivitas

a Pemimpin

Wilayah

1) Menyetujui bantuan DKS sesuai kewenangannya;

2) Memantau pelaksanaan program Kantor Wilayah dan

Cabang ;

3) Bertanggungjawab dan membina pelaksanaan program DKS

Kantor Wilayah dan Cabang;

4) Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan DKS setiap bulan

ke Kantor Pusat.

b Deputi Pinwil

Bidang Bisnis

1) Menyetujui permohonan bantuan dan mengisi formulir

persetujuan bantuan sesuai kewenangannya;

2) Merekomendasikan permohonan bantuan diluar

kewenangannya ke Pemimpin Wilayah/Direksi.

c Pemimpin

Cabang

1) Memproses pengeluaran dana dari rekening DKS Kantor

Cabang berdasarkan otorisasi dan/atau persetujuan.

2) Menyelenggarakan program DKS Kantor Cabang;

3) Menerima otorisasi pelaksanaan program;

4) Membuat buku kas dan buku bank DKS;

5) Melaksanakan fungsi administrasi DKS Kantor Cabang;

6) Membuat laporan pertanggungjawaban;

7) Membuat laporan ke Kantor Wilayah melalui Deputi Bidang

Bisnis.







BAB : IV. PROSEDUR PELAYANAN PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL

PERIHAL : A. PENGAJUAN BANTUAN DANA PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL

Pengesahan

67

1. Tata Cara Pengajuan Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Penyaluran Dana Kepedulian Sosial (DKS) dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor

Wilayah, dan Kantor Cabang. Bentuk persyaratan pengajuannya adalah sebagai

berikut:

a. Mengisi dan melengkapi formulir pengajuan program Dana Kepedulian Sosial

yang memuat informasi:

1) Data pemohon;

2) Identitas lembaga/instansi;

3) Jenis bantuan yang dimohonkan;

4) Jumlah pengajuan bantuan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. Mengajukan proposal permohonan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

yang memuat:

1) Latar belakang, menjelaskan alasan akan dilaksanakannya kegiatan dan

tujuan pengajuan dana Program Dana Kepedulian Sosial dari Perusahaan;

2) Gambaran kondisi rinci kegiatan yang telah dan/atau akan dilaksanakan

serta struktur panitia atau organisasi penanggung jawab kegiatan (jika

menggunakan kepanitiaan);

3) Rencana anggaran biaya kegiatan (RAB) secara rinci;

c. Melampirkan bukti pendukung (BP) secara rinci.

1) Identitas calon penerima program (untuk perorangan dan ataupun yang

mengatas namakan sebuah instansi/lembaga);

2) Akta pendirian (untuk lembaga/instansi);

3) Foto tempat kegiatan dan denah lokasi.









Pengesahan

68

2. Prosedur Pengajuan Bantuan Dana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

a. Kantor Pusat

Prosedur pengajuan bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) Perusahaan yang

diajukan di Lingkungan Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Langkah Subyek Kegiatan

1.

Pemohon

1) Mengajukan permohonan/proposal dana bantuan Program

Dana Kepedulian Sosial;

2) Mengisi formulir pengajuan;

3) Melengkapi Bukti Pendukung (BP);

2.

Staf PKBL

1) Input data permohonan bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial;

2) Membuat surat tanda terima berkas;

3) Menerima proposal dari masyarakat/lembaga sosial/

pendidikan dll & melakukan pemeriksaan administratif;

4) Menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator

PKBL & CSR untuk pelaksanaan survey.

3. Manajer BL Memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada


4.

Koordinator

PKBL &

CSR

1) Memeriksa berkas permohonan;

2) Mencocokkan dengan rencana Program Dana Kepedulian

Sosial;

3) Membuat surat penugasan survey.

5. Staf PKBL 1) Melakukan survey lapangan ke lokasi;

2) Menginput hasil survey/penilaian.

6. Manajer BL 1) Memeriksa berkas permohonan dan rekomendasi dari Staf

PKBL;

2) Meneruskan hasil rekomendasi hasil survey dengan jumlah

pengajuan dana melalui tingkatan kewenangan persetujuan

dana;

3) Merekomendasikan untuk diberi bantuan atau ditolak

kepada Koordinator PKBL & CSR.









Pengesahan

69

6b. Koordinator

PKBL &CSR

Menandatangani surat persetujuan otorisasi bagi masyarakat/

lembaga yang akan menerima bantuan, bila jumlah pengajuan

sesuai dengan kewenangan;

6c. Direktur

yang

membawahi

PKBL &

CSR


lembaga yang akan menerima bantuan, sesuai dengan tingkat

kewenangan;

7. Direktur

Utama

Menandatangani surat persetujuan otorisasi bagi

masyarakat/lembaga yang akan menerima bantuan, bila jumlah

pengajuan sesuai dengan tingkat kewenangan;

8. Koordinator

PKBL &

CSR

1) Menandatangani surat persetujuan otorisasi;

2) Membuat surat penolakan;

3) Mempersiapkan keuangan, cek guna keperluan dana

bantuan.

9. Staf PKBL 1) Menginput jurnal pencairan dana;

2) Membuat tanda terima dana bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial;

3) Membuat daftar barang-barang beserta kelengkapannya

yang dibutuhkan oleh pemohon sesuai proposal yang

diajukan (jika bantuan bukan berbentuk tunai) dan

menyerahkan bantuan kepada pemohon;

4) Menyerahkan dana bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial kepada pemohon.

10. Pemohon 1) Menandatangani surat penerimaan dana bantuan Program


2) Menerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial berupa

dana/barang.

3) Memberikan laporan kegiatan Program Dana Kepedulian

Sosial paska penggunaan dana bantuan secara rinci dari

sisi keuangan berikut bukti asli beserta bukti foto kegiatan.









Pengesahan

70

b. Kantor Wilayah


diajukan di Lingkungan Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:


1.

Pemohon

1) Mengajukan permohonan/proposal dana bantuan Program



3) Melengkapi Bukti Pendukung (BP).

2.

Staf PKBL


Sosial;




4) Menyerahkan berkas permohonan kepada Deputy

Pemimpin Wilayah Bidang Administrasi dan Supporting

(DAS) melalui Asman PKBL dan CSR serta Manajer

Keuangan.

3. Asman PKBL

dan CSR

1) Melakukan review terhadap berkas permohonan bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial;

2) Menyerahkan berkas permohonan kepada Manajer

Keuangan dan DAS;


Sosial.

4.

Deputy Pinwil

Administrasi

& Supporting

1) Menerima dan mereview berkas permohonan dari Asman

PKBL dan CSR;

2) Membuat surat penugasan survey.

5. Staf PKBL 1) Melakukan survey lapangan ke lokasi;

2) Menginput hasil survey/penilaian;


kepada DAS melalui Manajer Keuangan Wilayah.

6.

Asman PKBL

1) Memeriksa berkas permohonan dan rekomendasi dari Staf

PKBL serta membuat rekomendasi;









Pengesahan

71

2) Meneruskan hasil rekomendasi dan survey dengan jumlah

pengajuan dana kepada DAS melalui Manajer Keuangan;.

7a. Deputy Pinwil

Administrasi

dan

Supporting

1) Menandatangani surat persetujuan otorisasi bagi

masyarakat/ lembaga yang akan menerima bantuan, bila

jumlah pengajuan berada pada batas kewenangannya;

2) Meneruskan dan merekomendasikan permohonan dana

kepada Pinwil/Koordinator PKBL/Direktur sesuai dengan

kewenangannya;

7b. Pinwil





kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya;

7c. Direktur yang

membawahi

PKBL & CSR


masyarakat/lembaga yang akan menerima bantuan, bila



kepada Pinwil/Koordinator PKBL sesuai dengan

kewenangannya;

7d. Direktur

Utama

Menandatangi surat persetujuan otorisasi bagi masyarakat/


berada pada batas kewenangannya.

8. Asman PKBL 1) Mengajukan permintaan transfer dana ke Koordinator PKBL

untuk permohonan yang disetujui;

2) Membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak

disetujui;

9. Koordinator

PKBL

1) Menandatangani surat persetujuan transfer dana jika

permohonan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

disetujui;

2) Mempersiapkan keuangan, cek, bilyet giro atau dengan

pengiriman dana melalui layanan bank guna keperluan dana

bantuan;

3) Melakukan transfer dana bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial ke rekening Program Dana Kepedulian

Sosial Kanwil;









Pengesahan

72

9a. Manajer

Keuangan

Melakukan penarikan dana bantuan Program Dana Kepedulian

Sosial yang telah disetujui untuk disalurkan dalam bentuk uang

maupun barang;

10. Staf PKBL 1) Menginput jurnal pencairan dana;

2) Melakukan pembelian barang kebutuhan pemohon bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (Jika Bentuk Barang);

3) Menyiapkan uang sesuai dengan persetujuan yang

berwenang (jika dalam bentuk uang tunai);

4) Mempersiapkan seremonial penyerahan bantuan yang

dihadiri oleh pejabat Perusahaan yang berwenang di Kanwil;

5) Mendokumentasikan acara penyerahan bantuan Program


6) Membuat tanda terima dana/barang bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial;



2) Menerima bantuan dana/barang bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial;


Sosial pasca penggunaan dana bantuan yang diberikan;

c. Kantor Cabang


diajukan di Lingkungan Kantor Wilayah adalah sebagai berikut.


1.

Pemohon

1) Mengajukan permohonan / proposal dana bantuan Program



3) Melengkapi Bukti Pendukung (BP);

2.

Staf Cabang


Sosial;












Pengesahan

73

4) Menyerahkan berkas permohonan kepada Deputi Bisnis

melalui Asman PKBL dan CSR serta Manajer Keuangan;

3. Pemimpin

Cabang

Melakukan review proposal pemohon dan membuat surat

rekomendasi kepada pejabat berwenang.

4.

Deputi Pinwil

Bidang Bisnis

1) Memeriksa berkas permohonan;


Sosial;

3) Menandatangani surat penugasan survey;

5. Staf

Penjualan

1) Melakukan survey lapangan ke lokasi;

2) Menginput hasil survey/penilaian;


kepada Deputi Pinwil Bidang Bisnis melalui Asman

Penjualan dan Asman PKBL dan CSR;

6.

Asman

Penjualan

1) Memeriksa berkas permohonan dan rekomendasi dari Staf

Penjualan serta membuat rekomendasi;

2) Meneruskan hasil rekomendasi dan survey dengan jumlah

pengajuan dana kepada Deputi Pinwil Bidang Bisnis melalui

Manajer Keuangan;

7a. Deputi Pinwil

Bidang Bisnis

1) Memeriksa dan mereview hasil penilaian dari Asman

Penjualan;






kewenangannya.

7b. Pinwil


masyarakat/lembaga yang akan menerima bantuan, bila



kepada Koordinator PKBL/Direktur sesuai dengan

kewenangannya.

7c. Direktur yang

membawahi

PKBL & CSR












Pengesahan

74



kewenangannya.

7d. Direktur

Utama



berada pada batas kewenangannya.

8. Deputi Pinwil

Bidang

Bisnis

1) Mengajukan permintaan transfer dana ke Koordinator PKBL

melalui Manajer BL dan CSR jika permohonan bantuan

disetujui;

2) Mengeluarkan surat penolakan untuk permohonan yang

tidak disetujui;

9. Pinwil Meneruskan permintaan transfer dana ke Pusat untuk

keperluan permohonan dana bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial yang disetujui;

10. Koordinator

PKBL

1) Menandatangani surat persetujuan transfer jika permohonan

Program Dana Kepedulian Sosial disetujui;

2) Mempersiapkan keuangan, cek, bilyet giro atau dengan

pengiriman dana melalui layanan CMS BRI guna keperluan

dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial yang

disetujui;

3) Melakukan transfer dana bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial ke rekening CSR Kantor Wilayah;

11. Pinwil Meneruskan dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

yang disetujui dari Kantor Pusat ke Rekening PKBL Cabang

melalui Manajer Keuangan c/q Asman PKBL dan CSR;

11. Pemimpin

Cabang

1) Menerima dana bantuan Program Dana Kepedulian Sosial

yang dikirim dari Kantor Wilayah;

2) Melakukan pembelian barang kebutuhan pemohon bantuan

Program Dana Kepedulian Sosial (Jika dalam Bentuk

Barang).

3) Menyiapkan uang sesuai dengan persetujuan yang

berwenang (jika dalam bentuk uang tunai);

4) Mempersiapkan seremonial penyerahan bantuan yang

dihadiri oleh pejabat Perusahaan yang berwenang di

Kanwil.









Pengesahan

75

12. Staf

Cabang

1) Menginput jurnal pencairan dana

2) Mencetak jurnal pencairan dana

3) Membuat tanda terima dana bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial.



2) Menerima bantuan dana/barang bantuan Program Dana

Kepedulian Sosial;


Sosial pasca penggunaan dana bantuan yang diberikan








PERIHAL : B. FLOW CHART PENGAJUAN DANA PROGRAM DANA KEPEDULIAN SOSIAL

Pengesahan

76

1. Kantor Pusat









Pengesahan

77

2. Kantor Wilayah









Pengesahan

78

3. Kantor Cabang

Pengesahan







BAB : V. PENGENDALIAN INTERN

PERIHAL : A. PENGENDALIAN INTERN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

Pengesahan

79

Yang dimaksud dengan Pengendalian Intern pada Program Dana Kepedulian

Sosial (DKS) Perusahaan adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan terhadap

pelaksanaan program Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) Perusahaan.

1. Cakupan Pelaporan

a. Tujuan

1) Sarana saling memberikan informasi sekaligus pembinaan atas masalah

yang terjadi dan alternatif solusinya;

2) Sarana memberikan rekomendasi serta saran perbaikan dalam rangka

peningkatan program untuk mencapai tujuan perusahaan;

3) Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program;

4) Untuk mengidentifikasi kepatuhan pelaksanaan program.

b. Monitoring

Monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

1) Pemimpin Wilayah melakukan monitoring dari pelaksanaan program

yang diselenggarakan Kantor Cabang/Kantor Wilayah;

2) Koordinator PKBL dan CSR melakukan monitoring dari pelaksanaan

program yang diselenggarakan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah;

3) Pelaksana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) berhak melakukan

tindakan apabila dalam monitoring, diketahui terdapat ketidaksesuaian

antara pelaksanaan dengan tujuan program;

4) Satuan Pengawas Intern (SPI) Pusat yang ada di Kantor wilayah/pusat

sesuai tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi pada saat tugas kunjungan pemeriksaan.

c. Evaluasi

Agar pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) sesuai dengan

program Perusahaan dan memberikan manfaat bagi semua pihak, maka

dilakukan evaluasi sebagai berikut:









Pengesahan

80

1) Penerima program melaporkan secara tertulis kepada Program Dana

Kepedulian Sosial (DKS)setelah dana bantuan diterima atau telah

selesai pelaksanaan program;

2) Pelaksana Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) dari kantor

Cabang/Kantor Wilayah memantau hasil pelaksanaan program yang

telah dijalankan;

3) Dari hasil pantauan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap program yang

layak/tidak untuk terus dijalankan;

4) Evaluasi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) dituangkan dalam

bentuk laporan tertulis dan dilaporkan ke Koordinator PKBL dan CSR;

5) Koordinator PKBL dan CSR melakukan evaluasi terhadap keseluruhan

program dan melakukan perbaikan yang diperlukan;

6) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direksi sebagai pertimbangan

pelaksanaan program selanjutnya.

d. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya preventif

dan represif, penindakan dan pencegahan terhadap penyimpangan

penyelenggaraan program. Direksi melaksanakan pengendalian dalam

rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui:

1) Penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan

pembatalan sebagai penerima program apabila dalam pelaksanaannya

ada indikasi penyelewengan atau penggunaan dana bantuan yang tidak

tepat guna;

2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang

dilakukan oleh pelaksana dan/atau pengelolaan penerima dana bantuan

program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern dilaksanakan oleh:









Pengesahan

81

1) Satuan Pengawasan Intern melalui mekanisme yang berlaku sesuai

dengan manual pemeriksaan;

2) Pihak lain seperti Akuntan Publik dan Komite Audit atau auditor eksternal

lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3) Pengawasan melekat (waskat) oleh pejabat dalam unit kerja terkait.

2. Kegunaan Laporan

a. Tujuan

1) Mengetahui perkembangan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

2) Memantau pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS);

3) Memberikan transparansi Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

kepada yang berkepentingan;

4) Sarana evaluasi dan pengendalian

b. Jenis

Jenis pelaporan dikategorikan sebagai berikut :

1) Laporan Harian

Merupakan laporan yang dikerjakan berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan sehari-harian yang terdiri dari Buku Kas, Buku Bank dan

Laporan Pelaksanaan Program. Laporan ini disertai bukti-bukti

pendukungnya.

2) Laporan Bulan

a) Merupakan laporan yang dikerjakan berhubungan dengan

pelaksanaan kegiatan selama sebulan;

b) Laporan Bulanan ini dikirimkan ke Biro PKBL dan CSR Kantor Pusat

paling lambat tanggal 5 awal bulan berikutnya.

3) Laporan Triwulan

a) Merupakan laporan yang dikerjakan berhubungan dengan

pelaksanaan kegiatan selama satu triwulan;









Pengesahan

82

b) Laporan triwulan ini dikirimkan ke Biro PKBL dan CSR Kantor Pusat

paling lambat tanggal 5 awal triwulan berikutnya bersama Laporan

Bulan.

c. Pelaksanaan Pelaporan

Pelaksana laporan ditetapkan sebagai berikut:

1) Kantor Cabang

Oleh staf cabang yang ditunjuk, disetujui oleh Pemimpin Cabang.

2) Kantor Wilayah

Oleh Asman PKBL dan CSR disetujui Manajer Keuangan c/q Deputi Pinwil

Bidang Administrasi dan Supporting dan diketahui oleh Pemimpin Wilayah

3) Kantor Pusat

Oleh Manajer BL dan CSR, disetujui oleh Koordinator PKBL dan CSR.

d. Format Pelaporan

Format pelaporan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS) menurut contoh

terlampir. Kantor Wilayah (Kanwil) membuat rekapitulasi program DKS

di wilayahnya per periode yang ditentukan, dan Kantor Pusat melakukan

konsolidasi atas seluruh laporan Kantor Wilayah.

e. Closing Transaksi

Closing harian dan bulanan dimaksudkan agar seluruh transaksi kas dan

bank PKBL yang terjadi dapat menghasilan laporan keuangan yang akurat

dan diyakini kebenaran datanya, artinya terdapat kecocokan antara data

operasional dan data keuangan. Untuk itu seluruh transaksi Kas dan Bank

dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.

Closing Harian dan Closing Bulanan dilakukan terpusat dan tersystem di

Kantor Pusat;









Pengesahan

83

f. Proses End Off Day Dan End Off Month

Untuk kepentingan closing harian dan closing bulanan, maka transaksi Kas

dan

Bank dibatasi dan diatur sebagai berikut:

a) Proses End Off Day pukul paling lambat pukul 22.00 WIB;

b) Proses End Off Month pukul paling lambat pukul 20.00 WIB.







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : A. FORMULIR DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

Pengesahan

84

NO. FORM KETERANGAN 1 (F-1) Formulir Tanda Terima Berkas Dana Kepedulian Sosial

2 (F-2) Formulir Pengajuan Bantuan Dana Kepedulian Sosial

3 (F-3) Survey Lapangan Dana Kepedulian Sosial

4 (F-4) Surat Penugasan Dana Kepedulian Sosial

5 (F-5) Surat Rekomendasi Dana Kepedulian Sosial

6 (F-6) Surat Persetujuan atau Menolak Bantuan Dana Kepedulian Sosial

7 (F-7) Otorisasi Dana Kepedulian Sosial

8 (F-8) Tanda Terima Bantuan Dana Kepedulian Sosial

9 (F-9) Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana

Kepedulian Sosial

10 (F-10) Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Bank Dana

Kepedulian Sosial

11 (F-11) Surat Permohonan Transfer Bantuan Dana Kepedulian Sosial

12 (F-12) Surat Persetujuan Dana Kepedulian Sosial







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : FORMULIR TANDA TERIMA BERKAS DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-1)

Pengesahan:

85

SURAT TANDA TERIMA PERMOHONAN

Bantuan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS)

Telah diterima berkas permohonan bantuan dari :

Nama :…………………………………………………………………………

Nama Objek Bantuan :…………………………………………………………………………

Bentuk Kegiatan :…………………………………………………………………………

Pada Hari/ tanggal : ……………/………………………………….. 20………

Terlampir persyaratan permohonan bantuan melalui program Dana Kepedulian Sosial berupa:

□ 1. Formulir Pengajuan Bantuan Dana Kepedulian Sosial

□ 2. Proposal Kegiatan (P)

Dilengkapi dengan Bukti Pendukung (BP):

□ 3. Foto copy KTP pemohon

□ 4. Fotocopy Rekening Bank / Buku Tabungan (khusus bantuan tunai).

□ 5. Foto lokasi pengajuan bantuan minimal 3 gambar untuk 3 posisi

Penerima,

(_________________) NIK:







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : FORMULIR PENGAJUAN BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-2)

Pengesahan:

86

FORMULIR PENGAJUAN BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (DKS)

Nomor Referensi : oleh sistem

Tanggal proposal : ………………………………………………………………………………………………………..

Tanggal Daftar : ………………………………………………………………………………………………………..

Instansi/Lembaga* : …………………………………………………………………………………………………………

Pemohon (atas nama) : …………………………………………………………………………………………………………

Alamat pemohon : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Telepon/hp : ……………………………………………/…………………………………………………………

Program DKS**

:

□ Pengembangan Ekonomi

□ Pengembangan Ilmu Pengetahuan

□ Pengembangan Kebudayaan dan Olah Raga

Objek DKS : ……………………………………………….

Jumlah Dana yang dibutuhkan

: Rp ……………………………………………………………………………………………………..

Lokasi/Alamat : …………………………………………………………………………………….........................

( Berapa kilo meter dari Kantor Pusat/ Kanwil /Cabang)

Tujuan Pengajuan ** : ............................................................................... (Cabang/Kanwil/Pusat)

Dokumen Pendukung***

:

□ Proposal

□ Foto Copy KTP Pemohon

□ Pas foto pemohon

□ Foto lokasi/kegiatan dan denah lokasi.

Keterangan: |* Isi jika ada | ** pilih salah Satu | *** centang yang ada|







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURVEY LAPANGAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-3)

Pengesahan:

87

SURVEY LAPANGAN KE LOKASI DANA KEPEDULIAN SOSIAL(DKS)

Nomor Referensi : oleh sistem

Tanggal proposal : ………………………………………………………………………………………………………..

Instansi/Lembaga* : …………………………………………………………………………………………………………

NO. URAIAN CHEK ON THE SPOT

1.

Kegiatan DKS □ Pengembangan Ekonomi

□ Pengembangan Ilmu Pengetahuan

□ Pengembangan Kebudayaan dan Olah Raga

2 Objek DKS/ bentuk kegiatan

……………………………………………………….

3 Lokasi/Alamat

Jarak dari

……………………………………………………………………………………..............................

(Berapa kilo meter dari Kantor Pusat/ Kanwil /Cabang) ………… km

4 Kondisi Obyek DKS LAYAK / TIDAK LAYAK dibantu, alasan …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

5 Rencana Bantuan ….........% dari permohonan

6 Jenis bantuan yang akan diberikan

□ Tunai*

□ Sarana Usaha

□ Pelatihan/Keterampilan

□ Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakat

□ Pemagangan

□ Literasi & Inklusi Keuangan

□ Karya Ilmiah

□ Pengembangan Kebudayaan

□ Olah Raga

……………., ……………………….. Penerima Bantuan

Tim Survey:

1. .……………………

2. ……………………. ……………………………..

Keterangan: |* Tunai hanya diberikan oleh Kantor Pusat |







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURAT PENUGASAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-4)

Pengesahan:

88

SURAT PENUGASAN

No: ……………(oleh sistem)……………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………………………………

NIK : P.…………………………………………………………………………………

Jabatan : ……………………………………………………………………………………

Unit Kerja : ……………………………………………………………………………………

Selaku ………………………………… PT Pegadaian (Persero), dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : ……………………………………………………………………………………

NIK : P.…………………………………………………………………………………

Jabatan : ……………………………………………………………………………………

Unit Kerja : ……………………………………………………………………………………

Selaku ……………………………….. untuk melakukan survey lapangan terhadap proposal dari pemohon /

lokasi kegiatan berikut:

Nama : ……………………………………………………………………………………

Instansi/organisasi : ……………………………………………………………………………………

Kegiatan/objek : ……………………………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tugas dilaksanakan pada tanggal …………………………. s.d. tanggal …………..……….

Menggunakan kendaraan : Dinas / Kendaraan umum*

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

………………….,………………….20…...

(__________________________) NIK: ______________________

Keterangan: |* Coret salah satu |







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURAT REKOMENDASI DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-5)

Pengesahan:

89

Nomor : …/…………./…….. ……………,………………… Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Bantuan Kepada Yth. Dana Kepedulian Sosial Deputy Adm Supporting/Bisnis/Pinwil/

Koordinator PKBL Pusat* PT Pegadaian di

……………………………….

Setelah mempelajari dan mengevaluasi hasil survey lapangan ke lokasi penerima bantuan

program Dana Kepedulian Sosial yang dilakukan oleh Tim Survey, permohonan bantuan Dana

Kepedulian Sosial atas nama:

Nama : ……………………………………………………………………………………


Kegiatan/objek : ……………………………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………………………

Tanggal survey : ……………………………………………………………………………………

dengan ini rekomendasi untuk MEMBERI /MENOLAK* dengan alasan:

- …………………………………………….

- ……………………………………………..

- …………………………………………….

- ……………………………………………

Demikian disampaikan untuk (mendapatkan tindak lanjut / diketahui seperlunya)*.

Deputy Pinwil Bidang Bisnis/Deputy Pinwil

Bidang Administrasi & Supporting/Pemimpin Wilayah/Koordinator PKBL & CSR/ Direktur Yang

Membawahi PKBL /Direktur Utama *

(…………………………………….) NIK. ……………………………….

Yang membuat rekomendasi Asisten Manajer Penjualan/Manajer Keuangan/

Deputy Pinwil Bidang Administrasi & Supporting/Manajer BL/Koordinator PKBL & CSR/

Direktur Yang Membawahi PKBL *

(…………………………………….) NIK. ……………………………….

*) Pilih dua diantara yang membuat rekomendasi sesuai kewenangannya.







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURAT PERSETUJUAN ATAU MENOLAK OTORISASI BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-6)

Pengesahan:

90

Nomor : …/…………./…….. ……………,………………… Lampiran : - Perihal : Surat Persetujuan / Menolak * Kepada Yth. Otorisasi Bantuan Dana Kepedulian Sosial Pemimpin Cabang/Pemimpin Wilayah

/Koordinator PKBL PT Pegadaian di

……………………………….

Sehubungan dengan disposisi surat rekomendasi survey terhadap permintaan dana

bantuan Program Dana Kepedulian Sosial atas nama:

Nama : ……………………………………………………………………………………


Kegiatan/objek : ……………………………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………………………

Tanggal survey : ……………………………………………………………………………………

Bersama ini kami setuju / menolak * untuk memberikan otorisasi Dana Kepedulian Sosial

terhadap permohonan bantuan dana Program Dana Kepedulian Sosial dengan alasan antara lain:

1. ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………

4. dst.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Yang Membuat Persetujuan

Deputy Pinwil Bidang Bisnis / Deputi Pinwil Bidang Administrasi & Supporting/ Pemimpin

Wilayah/ Manajer BL/Koordinator PKBL & CSR/ Direktur Yang Membawahi PKBL / Direktur

Utama

(…………………………………….) NIK. ……………………………….

Asisten Manajer Penjualan/ Deputy Pinwil Bidang Bisnis / Deputi Pinwil Bidang Administrasi & Supporting/ Pemimpin Wilayah/ Manajer

BL/Koordinator PKBL & CSR/ Direktur Yang Membawahi PKBL / Direktur Utama

(…………………………………….) NIK. ……………………………….

*) Pilih dua diantara yang membuat persetujuan sesuai kewenangannya.







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : OTORISASI DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-7)

Pengesahan:

91

Nomor : …../…………../……. …………..,……………….. Lampiran : - Perihal : Otorisasi Dana Kepedulian Sosial Kepada Pemimpin Cabang/Pemimpin Wilayah

/ Koordinator PKBL PT Pegadaian (Persero) di- ………………………….

Menunjuk surat Saudara Nomor: …/…………../……… tanggal …………………. perihal Permohonan Dana Kepedulian Sosial, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk membantu atas usulan yang Saudara ajukan penggunaan Dana Kepedulian Sosial atas nama:

Nama : ……………………………………………………………………………

Instansi/organisasi : ……………………………………………………………………………

Kegiatan/objek : ……………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………….

2. Biaya disetujui sebesar Rp ……………. (…………………………….) yang dikeluarkan dari Dana

Kepedulian Sosial dan dikirimkan ke rekening giro CSR Kanwil PT Pegadaian ………………….. melalui BRI Cabang ……………………… dengan nomor Rek. …………….………

3. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, diminta agar Saudara mengirimkan photo-photo dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, untuk dijadikan bahan laporan pertanggung jawaban.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Utama/Direktur Yang Membawahi PKBL &/Koordinator

PKBL/Pemimpin Wilayah

(…………………………………) NIK: ………………………….

TEMBUSAN : Direktur Yang Membawahi PKBL PT Pegadaian di Jakarta







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : TANDA TERIMA BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-8)

Pengesahan:

92

SURAT TANDA TERIMA BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL

Pada hari ini ………………. tanggal ……………………., yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : …………………………….

Jabatan : …………………………….

Alamat : ……………………………………………………………………..

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

dengan ini menyatakan menerima sebuah dokumen yang akan digunakan sebagai surat tanda terima

bantuan Program Dana Kepedulian Sosial PT. Pegadaian (Persero), atas nama:

II. Nama : ……………………………

Instansi/organisasi : ……………………………

Kegiatan/objek : ……………………………

Alamat : …………………………………………………………………….,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan surat persetujuan nomor……../……………..……/………………....

tanggal ………………….…... Pihak Kedua telah menerima bantuan Program Dana Kepedulian Sosial senilai:

Rp. ……………………………

Demikian berita acara penyerahan bantuan Program Dana Kepedulian Sosial ini dibuat rangkap dua satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua serta di pergunakan seperlunya.

……….., ……………………………

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Yang menerima bantuan I.1.1.1 Pemimpin Cabang

PT Pegadaian

I.1.1.2

(…………………………..)

(…………………..…………….) NIK: ……………….

Mengetahui: Pemimpin Wilayah ,

(……………………………….) NIK …………………………….







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-9)

Pengesahan:

93

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DANA KEPEDULIAN SOSIAL

UNIT PKBL KANTOR WILAYAH PT PEGADAIAN …………… BULAN: ………………….

NO. URAIAN BULAN INI S/D BULAN INI

1. Saldo Awal Bulan Rp Rp

2. Penerimaan :

- Pengambilan Giro dari Bank Rp Rp

- Lain-lain Rp Rp

Jumlah Penerimaan Rp Rp

3. Jumlah (1+2) Rp Rp

4. Pengeluaran :

- Dana Kepedulian Sosial Rp Rp

- Setoran Giro ke Bank Rp Rp

- Transfer ke DKS Pusat Rp Rp

- Biaya Transfer Rp Rp

- Biaya Lain-lain Rp Rp

Jumlah Pengeluaran : Rp Rp

5. Saldo Akhir Bulan (3-4) Rp Rp

……………..,…………………20…..

Diperiksa oleh Yang Membuat, (…………………………….) (………………………………)

NIK ………………………... NIK ………………………….







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANK DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-10)

Pengesahan:

94

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANK DANA KEPEDULIAN SOSIAL

UNIT PKBL KANTOR WILAYAH PT PEGADAIAN ……………… BULAN: ………………….

NO. URAIAN BULAN INI S/D BULAN INI

1. Saldo Awal Bulan Rp Rp

2. Penerimaan :

- Setor Giro dari Bank Rp Rp

- Lain-lain Rp Tp

- Pembulatan/Beda Lebih Kas Rp Rp

Jumlah Penerimaan Rp Rp

3. Jumlah (1+2) Rp Rp

4. Pengeluaran :

- Dana Kepedulian Sosial Rp Rp

- Ambil Giro Rp Rp

- Transfer ke DKS Pusat Rp Rp

- Biaya Transfer Rp Rp

- Biaya Lain-lain Rp Rp

- Pengambilan Giro dari Bank

Jumlah Pengeluaran : Rp Rp

5. Saldo Akhir Bulan (3-4) Rp Rp

……………..,…………………20…..

Diperiksa oleh Yang Membuat, (…………………………….) (………………………………)

NIK ………………………... NIK ………………………….







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURAT PERMOHONAN TRANSFER BANTUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-11)

Pengesahan:

95

Nomor : …/…………./…….. ……………,………………… Lampiran : - Perihal : Surat Permohonan Kepada Yth. Transfer Bantuan Dana Kepedulian Sosial Koordinator PKBL/Pinwil* PT Pegadaian di

……………………………….

Sehubungan dengan disetujui permohonan bantuan yang berasal dari program Dana

Kepedulian Sosial yang merupakan CSR perusahaan dari proposal pengajuan sebagai berikut:

Nama pemohon : ……………………………………………………………………………………

Instansi* : ……………………………………………………………………………………

Nama Kegiatan : ……………………………………………………………………………………

Alamat Kegiatan : ……………………………………………………………………………………

Berdasarkan surat Kantor Cabang/Kantor Wilayah/ Kantor Pusat** PT Pegadaian (Persero)

No……../……………..……/……….. mengenai persetujuan pencairan dana, maka dibutuhkan dana

guna memenuhi tujuan proposal tersebut diatas sebesar:

Rp. ……………………………

Terbilang: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Demikian disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pemimpin Cabang/Deputy Pinwil Bidang Administrasi & Supporting

( …………………………..) NIK …………………….…

Keterangan: | *) jika ada | **) Pilih salah satu |







BAB : VI. FORMULIR

PERIHAL : SURAT PERSETUJUAN DANA KEPEDULIAN SOSIAL (FORM-12)

Pengesahan:

96

Nomor : …../…………../……. …………..,……………….. Lampiran : - Perihal : Otorisasi Persetujuan Kepada Dana Kepedulian Sosial Pemimpin Wilayah / Koordinator

PKBL&CSR / Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) di- ………………………….

Menunjuk surat Saudara Nomor: …/…………../……… tanggal …………………. perihal permohonan dana bantuan program DKS, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk membantu atas usulan yang Saudara ajukan penggunaan dana DKS/CSR atas nama:

Nama : ……………………………………………………………………………

Instansi/organisasi : ……………………………………………………………………………

Kegiatan/objek : ……………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………….

2. Biaya disetujui sebesar Rp ……………. (…………………………….) yang dikeluarkan dari dana

CSR dan dikirimkan ke PKBL dan CSR Kanwil PT Pegadaian ………………….. melalui BRI Cabang ……………………… dengan nomor Rek. …………….………

3. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, diminta agar Saudara mengirimkan photo-photo dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, untuk dijadikan bahan laporan pertanggung jawaban.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Utama/Direktur Yang Membawahi PKBL/Koordinator PKBL,

(…………………………………) NIK: ………………………….

TEMBUSAN : Direktur Yang Membawahi PKBL PT Pegadaian di Jakarta

pegadaian.co.id · c . pengertian 5 -6 bab ii. pedoman umum a. dasar hukum dan bentuk bantuan 7 -8...

Documents