Page 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga

jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini

diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol

berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah

yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh

masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat

yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum

legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,

misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan

umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian

warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan,

tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Page 6

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan

memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang

lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak

menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih

sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering

dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat

yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus,

sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa

hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji

mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih

kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak

memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi

baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.

Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu:

Belum tegaknya supermasi hukum.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah

untuk mencapai mufakat).

Page 6

Untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada, maka makalah ini akan

memaparkan pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu,

penulis menyusun makalah ini dengan judul “BUDAYA DEMOKRASI DALAM

KEHIDUPAN SEHARI-HARI”.

C. Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah :

Memaparkan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan penyimpangan dari

nilai-nilai demokrasi dalam kehidupa sehari-hari.

Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi

Memaparkan contoh nyata penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-

hari.

D. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka makalah ini

hanya akan membahas tentang pentingnya budanya demokrasi dalam kehidupan sehari-

hari baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Page 6

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum

membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik

dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan

tetapi, kita belum membudanyakannya.

Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan

“Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi

kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi

telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh

kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.

Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan

pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai

kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan,

kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam

kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah

kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu

masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri,

nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.

B. Saran

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua

warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:

Page 6

Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.

Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.

Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari

pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik

dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang

mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus

berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa

demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Page 6

DAFTAR PUSTAKA

Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”.

Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP

Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.

Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin

Jakarta.

Suardi, Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2

SMU.Jakarta: Yudhistira.