· web viewtabel-tabel tersebut masing-masing menunjuk- kan perkembangan harga besi beton, semen,...

KOPERASI DAN PERDAGANGANDALAM NEGERI

B A B XI

KOPERASI DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A.KOPERASI

1. PendahuluanDalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa

koperasi digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Untuk itu kemampuan dan peranan koperasi harus lebih ditingkatkan.

Peningkatan kemampuan dan peranan koperasi akan dicapai dengan melaksanakan pembinaan yang mencakup bimbingan usaha, pemupukan modal, pengembangan organisasi, peningkatan ketrampilan managemen, pendidikan dan latihan serta peningkatan kegiatan penelitian mengenai perkoperasian.

2. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Dalam Repelita III ditetapkan program-program pembangunan koperasi yang meliputi program pengembangan usaha koperasi dan program pembinaan/kelembagaan koperasi sebagai program pokok dan program pendidikan serta penelitian koperasi sebagai program penunjang, disamping program penyempurnaan efisiensi aparatur dan penyempurnaan prasarana fisik Pemerintah.

Kegiatan pengembangan usaha terutama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi-koperasi primer, khususnya Koperasi-koperasi Unit Desa. Untuk mencapai tujuan itu ditempuh tiga jalan. Pertama, tenaga-tenaga dilingkungan koperasi primer diberi pendidikan dan latihan dalam bidang tatalaksana usaha dan pendidikan di bidang-bidang teknis, seperti pembukuan, pergu-dangan, perkreditan dan lain-lainnya. Kedua, koperasi-koperasi primer diusahakan agar mendapat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha bagi koperasi-koperasi primer diusahakan dengan beberapa jalan, antara

547

lain dengan membuka lebar-lebar bagi KUD kesempatan untuk turut melaksanakan pembelian pangan dari para petani, baik untuk pengadaan Pemerintah maupun untuk pasaran umum. Demikian juga membuka lebar-lebar kesempatan bagi KUD untuk menyalurkan pupuk dan obat-obatan pertanian bagi para petani. Dan bagi KUD-KUD model diberi kesempatan sebagai pengecer minyak tanah, gula pasir dan beras bagi para anggota-anggotanya. Akhir-akhir ini KUD-KUD yang telah mampu juga diberi kesempatan untuk menyalurkan dan mengelola kredit candak kulak. Kredit ini dimaksudkan untuk membantu para pedagang kecil/bakul di pedesaan. Dan ketiga, diusahakan agar bagi koperasi-koperasi primer selalu tersedia dana-dana kredit yang diperlukan dengan syarat-syarat ringan.

Agar koperasi dapat sungguh-sungguh memainkan peranannya sebagai yang diharapkan maka pembinaan kelembagaan harus sungguh-sungguh didasari oleh asas dan sendi-sendi dasar koperasi. Untuk itu pembinaan organisasi koperasi primer selalu memperoleh perhatian utama. Dengan dilaksanakannya pembinaan organisasi koperasi-koperasi primer, diharapkan partisipasi para anggota dalam kegiatan-kegi -atannya menjadi semakin besar dan perlengkapan organisasi, seperti rapat anggota, pengurus serta badan pemeriksa semakin dapat berfungsi secara berhasilguna.

Para anggota pengurus dan para anggota badan pemeriksa koperasi-koperasi primer memperoleh pendidikan mengenai pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan koperasi. Di samping itu bagi para anggota diselenggarakan kegiatan penyuluhan perkoperasian. Kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengertian tentang kewajiban dan hak seseorang sebagai anggota koperasi serta untuk memberikan pengertian tentang cara-cara merealisasikan hak dan me-laksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.

Di samping penyuluhan juga dilaksanakan kegiatan penerangan dengan tujuan mempertinggi pengertian masyarakat pada umumnya mengenai koperasi.

Di samping langkah-langkah di atas dalam Repelita III juga di-laksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan penelitian koperasi.

548

Kegiatan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna pejabat-pejabat pembina koperasi dalam bidang-bidang manajemen, usaha dan organisasi perkoperasian. Sedang penelitian koperasi pada dasarnya adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai dasar penentuan langkah-langkah pembinaan berikutnya.

3. Hasil-hasil pelaksanaan pembinaan koperasi/KUD

a. Bimbingan dan pengembangan usaha koperasiKegiatan-kegiatan bimbingan dan pengembangan usaha koperasi

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berusaha koperasi agar semakin mampu berfungsi sebagai organisasi usaha demi kepentingan para anggota-anggotanya. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi para manajer, juru buku, petugas gudang, petugas distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian, petugas perkreditan dan sebagainya. Di samping itu bagi koperasi-koperasi primer, khususnya KUD, dibuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai jenis usaha. Dan untuk itu diusahakan agar bagi koperasi-koperasi primer tersebut dapat tersedia fasilitas perkreditan dengan syarat-syarat yang layak. Perkembangan usaha koperasi sebagai basil bimbing- -an yang dilaksanakan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

(1) Pemasaran pangan

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar, KUD diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelian gabah/beras dari para petani. Gabah/beras yang berhasil dibeli dari para petani oleh KUD, sebagian dijual kepada Dolog setempat untuk kepentingan sarana penyangga Pemerintah, dan sisanya dijual di pasaran umum.

Dari Tabel XI— 1 tampak bahwa jumlah KUD yang ikut serta melaksanakan pengadaan pangan dalam tahun 1978/79 meliputi 2.554 buah dan KUD-KUD tersebut berhasil mengumpulkan beras untuk sarana penyangga Pemerintah sejumlah 277,4 ribu ton, atau 31 persen dari seluruh pengadaan nasional. Dalam tahun 1979/80 KUD yang ikut serta berjumlah 2.925 buah dan beras yang berhasil dikumpulkan

549

mencapai 235,5 ribu ton atau 54 persen dari seluruh pengadaan nasional. Selain pengadaan untuk sarana penyangga Pemerintah, KUD juga melaksanakan pengadaan beras untuk pasaran umum. Pengadaan beras oleh KUD yang dijual di pasaran umum untuk tahun 1978/79 dan tahun 1979/80 dapat dilihat dalam Tabel XI — 2.

T A B E L X I — 1

PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS STOCK NASIONAL OLEH KUD,1978 /79 — 1979 /80

Pengadaan Beras Dana Kredit yang diberikan

Tahun Jumlah KUD Jumlah Beras(ton)

Jumlah K U D Jumlah Kredit(juta rp)

1978/7 2.127 277.370 2.554 17.998,2

1979/80

1.764 235.523 2.925 19.000,0

TABEL XI — 2PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS UNTUK

PASARANUMUM OLEH KUD,1978/79 — 1979/80

Tahun Pengadaan Beras

Jumlah KUD Jumlah Beras (Ton)

1978/79 1.951 142.2221979/80 1.642 114.089

Selain membeli dan menjual padi, gabah atau beras dimusim panen, KUD juga mendapat kepercayaan untuk menyalurkan beras Pemerintah dalam rangka 550

operasi pasar. Keikutsertaan KUD dalam penyaluran beras Pemerintah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kerja KUD yang tergolong daerah minus.

Masyarakat di daerah itu dapat membeli beras dari KUD dengan harga yang lebih murah karena harga jual dari KUD kepada masyarakat ditetapkan maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka usaha menjamin harga yang wajar bagi petani- petani yang menghasilkan jagung, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau, beberapa KUD di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan juga telah mulai diikutsertakan. Dalam tahun 1979 volume jagung yang dibeli oleh KUD dari para petani dengan harga dasar mencapai 6.400 ton. Dalam tahun itu pula volume kacang tanah yang dibeli mencapai 943 ton, kacang hijau 811 ton dan kedelai 1.585 ton.

Di daerah-daerah tertentu, seperti di Sumatera Utara dan Jawa Barat, telah ada KUD yang mulai dibina untuk menangani pemasaran sayur-sayuran.

KUD-KUD di wilayah-wilayah produsen garam juga telah mulai diikut sertakan dalam menangani pembelian garam dengan harga dasar dari petani garam.

(2) Distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian.Di samping melaksanakan usaha pemasaran beras, KUD juga

memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sebagai penge-cer pupuk dan obat-obatan pertanian. Perkembangan hasil kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel XI — 3.

Tabel XI — 3 menunjukkan bahwa jumlah KUD yang mampu menyelenggarakan penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian ke - pada petani dalam musim tanam 1979/80 berjumlah 2.420 buah. Sedang dalam musim tanam 1978/79 berjumlah 2.498 buah.

Pupuk yang berhasil disalurkan oleh KUD kepada petani pada musim tanam 1978 dan 1978/79 mencapai 394.013 ton, atau 30 persen dari seluruh penyaluran pupuk pada musim tanam tersebut. Sedang pada musim tanam 1979 dan 1979/80 dapat disalurkan 340.138 ton atau 19 persen dari seluruh penyaluran pupuk.

551

TABEL XI — 3

PERKEMBANGAN PENJUALAN PUPUK DAN OBAT-OBATANOLEH KUD,

Musim Tanam 1978 — 1979/80

Realisasi

Musim Tanam Jumlah KUD Pupuk (ton) Obat-obatan (Kg/L)

1978 2.236 122.044 678.5821978/79 2.498 271.969 936.8991979 2.081 99.224 519.6321979/80 2.420 240.894 1.028.070

Obat-obatan pertanian yang dapat disalurkan oleh KUD pada musim tanam 1978 dan 1978/79 mencapai 1.615.481 kg/lt, atau 68 persen dari seluruh penyaluran obat-obatan. Sedang pada musim tanam 1979 dan 1979/80 dapat disalurkan 1.547.702 kg/lt atau 39 persen dari seluruh penyaluran obat-obatan.

(3) Perkebunan rakyat

Di bidang perkebunan rakyat koperasi yang berhasil dibina de - ngan secara intensif adalah koperasi yang bergerak di bidang perko-peraan dan cengkeh. Pengembangan koperasi-koperasi yang bekerja di bidang perkoperaan ditingkatkan lagi sejak tahun 1975. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama dilaksanakan di daerah Sulawesi Utara. Hasil-hasil yang dicapai di Sulawesi Utara ternyata dapat mendorong kegiatan pengembangan koperasi di daerah-daerah lain, seperti Ma- luku Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Kalimantan Barat. Perkembangan usaha-usaha koperasi dalam bidang perkoperaan pada tahun 1978 dan tahun 1979 dapat dilihat dalam Tabel XI — 4.

Tabel XI — 4 menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang melak-sanakan kegiatan pemasaran kopra pada tahun 1978 ada 208 buah yang sebagai keseluruhan berhasil melaksanakan pembelian kopra

552

sebanyak 134,7 ribu ton dan penjualan sebanyak 127,3 ribu ton. Da- lam tahun 1979 jumlah koperasi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut sama dengan tahun sebelumnya, tetapi sebagai keseluruhan berhasil melaksanaakan pembelian sebanyak 210,6 ribu ton, sedangkan penjualannya mencapai 199,6 ribu ton.

TABEL XI — 4

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASIDALAM BIDANG PERKOPERAAN,

1978 — 1979

Tabun

JumlahKoperasi

ModalKerj

aJuta

Pembelian Penjualan

Ribu Ton Juta Rp.

Ribu Ton Juta Rp.

1978 208 5.215,6

134,7 13.976,7

127,3 15.467,91979 208 6.510, 210,6 27.52

5,1199,6 29.37

8,8Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar cengkeh

maka beberapa KUD telah turut serta melaksanakan pembelian dan penjualan cengkeh dari para petani. Sejak akhir 1977 sampai dengan bulan Pebruari 1980, sebanyak 121 buah KUD ikut serta melakukan kegiatan tersebut. Selama itu telah dilakukan pembelian yang meli- -puti 19.281 ton cengkeh kering dengan nilai Rp. 78.658,9 juta, se -dangkan basil penjualannya berjumlah 18.665 ton dengan nilai Rp. 81.343,5 juta.

Di samping melaksanakan pemasaran kopra dan cengkeh, KUD juga dibina untuk melaksanakan pemasaran karet dan lada serta penyaluran sarana produksi, khususnya pupuk dan obat-obatan. Dalam rangka program Tebu Rakyat Intensifikasi, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, ada KUD-KUD yang dipersiapkan untuk ikut serta menangani pemasaran gula.

Di beberapa daerah di luar Jawa, telah dibangun 3 buah Pabrik Gula Mini bantuan Presiden, yaitu di Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, di Sari Bulan Sumatera Barat dan di Teluk Keramat, Kali -

553

mantan Barat. Ketiga Pabrik Gula Mini ini merupakan bantuan Pre- siden kepada petani yang diberikan melalui KUD. Selama tiga tahun pertama pengelolaan Pabrik Gula Mini dilakukan oleh suatu unit proyek manajemen yang merupakan bantuan dari Ditjen Perkebunan.

(4) Perikanan rakyat

Pengembangan usaha koperasi dalam bidang perikanan rakyat dimulai dengan membina para nelayan di Muncar Jawa Timur. Pola pengembangan KUD perikanan rakyat Jawa Timur itu kemudian dilaksanakan juga di tujuh daerah lainnya yaitu Kotamadya Ambon, Peunayong di DI Aceh, Bagan Asahan di Sumatera Utara, Pemang- kat di Kalimantan Barat, Muara Angke di DKI Jakarta Raya, Eretan di Jawa Barat dan Tanjungsari di Jawa Tengah. Perkembangan usaha koperasi dalam bidang perikanan rakyat selama tahun 1978 dan tahun 1979 ditunjukkan dalam Tabel XI - 5.

TABEL XI — 5

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PERIKANAN RAKYAT,1978 — 1979

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Nilai Usaha (Juta Rp.)

197 347 51.793 2.648,9

1979 364 54.382 2.907,3

Guna meningkatkan kemampuannya berproduksi beberapa koperasi di Maluku mendapat bantuan kredit kapal motor. Kapal Cakalang yang diperoleh dengan kredit itu berjumlah 10 buah, diserahkan kepada 8 buah koperasi. Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan berproduksi para nelayan anggota koperasi, kepada KUD di bidang perikanan telah diberi bantuan kapal ex trawl sebanyak 135 buah. Dari jumlah kapal tersebut 77 buah di antaranya telah selesai diper-

554

baiki dan dikirimkan kepada KUD-KUD tertentu di daerah-daerah Nusa Tenggara Barat, Maluku, Bali, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

(5) Peternakan rakyatDalam rangka meningkatkan produksi dan memperbaiki tata-

niaga hasil-hasil peternakan, manfaat koperasi sudah dapat dirasakan terutama oleh peternak di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Usaha koperasi dalam meningkatkan produksi dan memperbaiki sistem pemasaran hasil ter - nak antara lain ditempuh melalui penyaluran bibit unggul, penjualan makanan ternak, penyaluran obat dan alat-alat kesehatan ternak dan penampungan produk ternak tersebut.

Koperasi-koperasi dalam bidang peternakan yang dibina adalah koperasi-koperasi yang mempunyai usaha-usaha ayam ras, sapi kereman, sapi potong serta sapi perah. Peternak-peternak ayam ras yang berkoperasi terdiri dari peternak-peternak ayam yang ikut serta dalam proyek perintis Bimas Ayam yang lokasi pelaksanaannya tersebar di daerah-daerah Bogor, Bandung, DI Yogyakarta, Malang, Denpasar, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Sela -tan. Dalam bidang usaha sapi kereman koperasi terutama melaksana- -kan pemasaran sapi yang telah dikerem. Usaha sapi kereman ini meru-pakan bagian dari pada proyek Pancausaha Ternak Potong yang dilaksanakan di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogya-karta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Selanjutnya telah dilaksanakan pula pembinaan koperasi sapi perah di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Koperasi-koperasi sapi perah ini mempunyai kegiatan pengumpulan susu dari para peternak dan menjualnya terutama kepada pabrik-pabrik susu. Sebagai hasil pembinaan koperasi itu para petani ternak anggota koperasi yang bersangkutan dapat memperoleh harga jual yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Perkembangan usaha koperasi yang bergerak di bidang peternakan untuk tahun 1978 dan tahun 1979 dapat dilihat pada Tabel XI — 6.

555

TABEL XI - 6

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASIDI BIDANG PETERNAKAN,

1978 - 1979Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Nilai Usaha (Juta Rp.)

1978 113 7.096 477,41979 124 7.450 525,1

(6) Industri kecil/kerajinan rakyat

Koperasi-koperasi industri kecil/kerajinan rakyat yang telah dibina secara intensip adalah Koperasi-koperasi Rotan Tegalwangi di Cirebon Jawa Barat, Koperasi Rotan di Kalimantan Tengah, Kali- mantan Selatan dan Sumatera Selatan, Koperasi Alat-alat Pertanian di Tegal Jawa Tengah, Koperasi Alat-alat Rumah Tangga dari besi di Sukabumi Jawa Barat, Koperasi Keramik Plered di Purwakarta Jawa Barat, Koperasi Kerajinan Perak di Kotagede DI Yogyakarta, Koperasi Ukir-ukiran di Jepara Jawa Tengah, Koperasi Alat-alat Rumah Tangga dari kayu Pondok Pinang di Jakarta dan Koperasi Barang-barang Kesenian di Bali.

Dalam rangka pelaksanaan bimbingan usaha di bidang industri dan kerajinan rakyat, beberapa buah koperasi industri/kerajinan rakyat telah diikutsertakan dalam Pameran Dagang Tetap yang diseleng -

garakan oleh Pemerintah. Barang-barang yang dipamerkan berupa barang-barang kerajinan rotan , ukir-ukiran kayu, anyam-anyaman, tenun, perkulitan, sepatu, perak dan lain sebagainya.

Besarnya usaha para anggota yang tergabung dalam Koperasi Kerajinan Rakyat ,dalam tahun 1978 dan tahun 1979 tampak dalam Tabel XI - 7 di bawah ini.

Pembinaan koperasi yang menangani garam rakyat juga dipergiat. Koperasi ini sejak tahun 1977 diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembelian garam rakyat dari petani garam untuk menjaga agar para petani garam minimal menerima harga yang sama dengan harga dasar yang ditetapkan. Hasil pembelian mereka di jual kepada PN

556

Garam. Koperasi yang bersangkutan, sampai dengan bulan April 1978 telah berhasil menjual garam rakyat kepada PN Garam sebanyak 131 ribu ton dengan nilai Rp 786,0 juta. Selanjutnya sampai dengan bulan Maret dalam tahun 1980 jumlah garam rakyat yang dapat dijual oleh KUD kepada PN Garam berjumlah 167,6 ribu ton dengan nilai sekitar Rp 1.062,5 juta.

TABEL XI — 7

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI KERAJINAN RAKYAT,

Tahun Jumlah Koperasi

1978 — 1979

Jumlah Anggota Nilai Usaha (Juta Rp.)

1978 318 32.348 22.498,3

1979 334 33.965 22.748,2

(7) Perkreditan candak kulak

Selain usaha di bidang pemasaran pangan, penyaluran pupuk dan obat-obatan pertanian, pemasaran hasil-hasil perkebunan, produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan rakyat, peternakan rakyat dan kerajinan rakyat, koperasi juga dibina untuk melaksanakan perkreditan candak kulak.

TABEL XI — 8PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PERKREDITAN

CANDAK KULAK,1979 — 1980

Pelaksanaan Pemberian Pinjaman

Tahun Jumlah Jumlah Jumlah PinjamanKoperasi Nasabah Juta Rp.

29 Maret 1979 2.196 3.073.597 *) 18.604,5 *)27 Maret 1980 2.196 5.217.846 35.948,1

*) Angka diperbaiki.

557

TABEL XI — 9

PELAKSANAAN PERKREDITAN CANDAK KULAKDI MASING-MASING DAERAH,

PER 27 MARET 1980

Pelaksanaan Pemberian PinjamanNo

.P r o p i n s i Jumlah

Koperasi

JumlahNasaba

h

Jumlah Pinjaman

Juta Rupiah

1. DKI Jakarta 42 69.440 674,32. Jawa Barat 405 900.016 5.675,3

3. Jawa Tengah 463 1.377.290

8.685,94. Daerah Istimewa

Yogyakarta68 322.635 2.658,0

5. Jawa Timur 548 1.685.391

10.261,16. Bali 60 108.440 1.019,97. Nusa Tenggara Barat 43 82.566 617

,68. Nusa Tenggara Timur 20 4.359 47,39. Sulawesi Selatan 168 276.635 2.198,9

10. Sulawesi Tengah 6 4.143 35,211. Sulawesi Utara 28 47.316 451,012. Sulawesi Tenggara 6 4.525 40,813. Kalimantan Timur 3 3.021 33,714. Kalimantan Selatan 12 6.650 58,515. Kalimantan Tengah 6 4.768 48,016. Kalimantan Barat 6 4.422 36,317. Daerah Istimewa Aceh 6 3.733 59,118. Sumatera Utara 122 71.918 1.063,219. Sumatera Barat 110 131.966 1.478,220. Riau 6 3.529 53,721. Jambi 6 2.352 25,822. Sumatera Selatan 12 11.473 123,123. Bengkulu 6 3.850 40,524. Lampung 44 87.408 562,7

J u m l a h : 2.196

5,217.846

35.948,1

558

Dari Tabel XI — 8 tampak bahwa perkembangan pelaksanaan perkreditan candak kulak sampai saat ini sangat menggembirakan karena semakin banyak pedagang kecil/bakul yang menikmati perkreditan ini.

Gambaran mengenai pelaksanaan perkreditan candak kulak di daerah masing-masing dapat dilihat dalam Tabel XI — 9.

b. Peningkatan permodalan

Modal usaha koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sangat terbatas karena anggota-anggota koperasi pada umumnya terdiri dari golongan ekonomi lemah. Karena itu guna meningkatkan kemam-puan usaha koperasi-koperasi primer bersangkutan kegiatan pemupukan modal terus dikembangkan. Hasilnya cukup memberikan harapan bagi peningkatan usaha koperasi. Simpanan anggota setiap tahun meningkat terus. Sebagai tampak dari Tabel XI — 10 dan Grafik XI — 1 simpanan anggota yang pada tahun 1978 berjumlah Rp. 20.074,2 juta, pada tahun 1979 meningkat menjadi Rp. 22.081,6 juta.

TABEL XI — 10PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI,

1978 — 1979Tahun Jumlah Simpanan

(Juta Rupiah)

1978 20.074,21979 22.081,6

Permodalan koperasi, di samping diperoleh dari simpanan anggota juga diperoleh dari pinjaman-pinjaman Bank Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pembelian gabah dan beras dari petani, setiap KUD yang ikut Berta memperoleh kredit dari Bank Pemerintah dengan syaratsyarat ringan. Plafond kredit yang disediakan untuk pembelian gabah dan beras dari para petani setiap tahun berkisar sekitar Rp. 18,0 milyar. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pinjaman koperasi dari Bank Pemerintah, pada umumnya diperoleh dengan jaminan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK.

559

GRAFIK XI – 1PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI,

1978 – 1979

560

TABEL XI – 1 1PERKEMBANGAN DANA DAN NILAI KREDIT YANG

DIJAMIN OLEH LJKK,1978/79 — 1979/80

Tahun KUD/KoperasiPencrima Kredit

Dana LJKKJuta Rupiah

Jaminan LJKKJuta Rupiah

Nilai KreditJuta Rupiah

1978/79 19.030 7.640 21.956,1 147.779,51979/80 17.034 8.840 17.460,8 114.509,5

Jumlah kredit yang dijamin oleh LJKK pada tahun 1978/79 dan tahun 1979/80 ditunjukkan oleh Tabel XI — 11.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan dana jaminan kredit yang hanya berjumlah Rp. 7,64 milyar, jumlah kredit yang dapat dinikmati oleh koperasi pada tahun 1978/79 mencapai Rp. 147,8 milyar. Pada tahun 1979/80 dengan dana jaminan kredit sebanyak Rp. 8,84 milyar LJKK dapat menjamin kredit yang jumlahnya mencapai Rp. 114,5 milyar.

Dengan semakin meningkatnya simpanan anggota dan semakin meningkatnya penyediaan dana kredit dari bank, yang sebagian besar diperoleh dengan jaminan LJKK, maka modal usaha koperasi semakin meningkat pula. Sebagai tampak dari Tabel XI — 12 dan Grafik XI — 2 modal usaha koperasi, yang pada tahun 1978 baru berjumlah Rp. 92,9 milyar, pada tahun 1979 telah meningkat menjadi Rp. 102,2 milyar.

TABEL XI – 12PERKEMBANGAN MODAL USAHA KOPERASI

1978 – 1979

Tahun Jumlah modal usaha(Juta Rupiah)

1978 92.905,7

1979 102.196,2

561

GRAFIK XI –2PERKEMBANGAN MODAL USAHA KOPERASI

1978 – 1979

562

Dengan meningkatnya permodalan, nilai usaha koperasi juga meningkat. Perkembangan nilai usaha koperasi dalam tahun 1978 dan tahun 1979 tampak dalam Tabel XI— 13 dan Grafik XI—3.

TABEL XI — 13PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI,

1978 — 1979

Tahun Jumlah nilai usaha (juta rupiah)

1978 162.805,01979 179.085,5

c. Pembinaan kelembagaan koperasi

Pembinaan kelembagaan koperasi terutama bertujuan untuk me-ngusahakan agar organisasi koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa, menjadi semakin mantap. Artinya, manfaat KUD makin dirasakan oleh para petani, fungsi perlengkapan organisasi koperasi semakin berhasilguna dan partisipasi para anggotanya semakin besar. Pembi- naan kelembagaan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan pen-didikan dan latihan bagi anggota-anggota pengurus koperasi-koperasi primer dan bagi anggota-anggota badan pemeriksa. Di samping itu pembinaan kelembagaan ini juga diwujudkan dengan jalan mengadakan pemeriksaan pembukuan secara teratur, Selanjutnya pembinaan kelembagaan juga dilaksanakan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan penerangan bagi para anggota koperasi dan bagi para warga masyarakat pada umumnya.

Dapat dikemukakan bahwa sebagai basil pembinaan kelembagaan yang terus menerus dilaksanakan organisasi dan tatalaksana koperasi selama ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kerja - sama sesama koperasi, antara koperasi dan perusahaan swasta dan antara koperasi dan perusahaan negara juga sudah mulai dapat berjalan.

563

GRAFIK XI – 3PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI

1978 – 1979

564

Hasil dari pembinaan ini antara lain tampak dalam perkembangan koperasi dan keanggotaannya.

TABEL XI — 14

PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUHINDONESIA,1978 — 1979

Tahun Jumlah Koperasi

1978 17.0741979 17.625

Dari Tabel XI — 14 dan Grafik XI — 4 terlihat bahwa jumlah koperasi naik dari 17.074 buah pada tahun 1978 menjadi 17.625 buah pada tahun 1979.

Dan khusus berkenaan dengan KUD, dari Tabel XI — 15 dan Grafik XI — 5 tampak bahwa pada tahun 1978 telah ada 4.444 buah KUD, di antaranya 3.332 buah telah berbadan hukum koperasi. Pada tahun 1979 jumlah KUD meningkat menjadi 4.532 buah, di antaranya 3.510 buah telah berbadan hukum koperasi. Di antara KUD-KUD yang telah berbadan hukum koperasi terdapat 900 KUD model, yaitu KUD-KUD yang memperoleh pembinaan yang lebih intensip.

TABEL XI — 15

PERKEMBANGAN JUMLAH KUD SELURUH INDONESIA,

1978 - 1979

TahunJumlah Koperasi Unit Desa

Belum BerbadanHukum Koperasi

Sudah BerbadanHukum Koperasi Jumlah

1978 1.112 3.332 4.4441979 1.022 3.510 4.532

565

GRAFIK XI - 4PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA,

1978 - 1979

566

Selain perkembangan jumlah koperasi, perkembangan jumlah anggota koperasi juga merupakan indikasi penting bagi perkembangan kehidupan perkoperasian.

TABEL XI — 16

PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER,1978 — 1979(dalam ribuan)

Tahun Pertanian Non Pertanian Jumlah

1978 6.287 1.323 7.6101979 6.297 1.318 7.615

Dari Tabel XI — 16 dan Grafik XI — 6 tampak bahwa pada tahun 1978, anggota koperasi berjumlah 7.610 ribu orang. Jumlah tersebut pada tahun 1979 meningkat menjadi 7.615 ribu orang.

d. Pendidikan, penyuluhan dan penerangan

Untuk meningkatkan kemampuan koperasi, khususnya Koperasi-koperasi Unit Desa, diselenggarakan berbagai kursus dan latihan ketrampilan bagi para manajer dan karyawan koperasi seperti juru buku, juru gudang, petugas pemasaran dan sebagainya. Di samping itu diselenggarakan pula kursus dan latihan ketrampilan bagi para anggota pengurus dan anggota badan pemeriksa koperasi. Dan bagi para kader dan anggota-anggota koperasi diberikan penyuluhan per -koperasian. Selanjutnya untuk memberikan pengertian mengenai seluk beluk perkoperasian bagi warga masyarakat pada umumnya diadakan kegiatan-kegiatan penerangan.

Kursus-kursus dan latihan bagi para manajer dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan para manajer dalam mengelola usaha koperasi. Demikian pula kursus-kursus dan latihan bagi para karyawan koperasi, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan bidang kegiatan koperasi masing-masing. Kursus-kursus bagi para anggota pengurus meliputi pengetahuan dasar tentang perkoperasian, tatalaksana usaha,

568

GRAFIK XI – 6PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER,

1978 – 1979

569

permodalan dan pembukuan. Kursus-kursus bagi para anggota badan pemeriksa koperasi, di samping mencakup pengetahuan dasar tentang perkoperasian, tatalaksana usaha, permodalan dan pembukuan, juga meliputi pengetahuan tentang akuntansi dan pemeriksaan.

Bagi para kader, diselenggarakan kursus dan penyuluhan yang meliputi pengetahuan mengenai perkoperasian dan cara-cara penyam-paian pengetahuan mengenai perkoperasian kepada para anggota dan kepada calon-calon anggota koperasi.

Jumlah tenaga dari gerakan koperasi yang berkesempatan untuk mengikuti kursus-kursus dan latihan-latihan ketrampilan pada tahun 1978/79 dan tahun 1979/80 adalah seperti yang disajikan dalam Tabel XI — 17.

TABEL XI — 17PERKEMBANGAN JUMLAH KADER DARI LINGKUNGAN

GERAKAN KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKANPERKOPERASIAN,

Jenis Pendidikan 1978/79 1979/80

1. Manajer KUD/Koperasi 1.589 3.1292. Juru Buku 3.046 3.9093. Petugas Gudang 1.094 -4. Petugas Pupuk/Obat-obatan 1.063 -5. Kepala Bagian Kredit 606 -6. Pengamat Perkreditan 606 -7. Petugas Pembelian 1.216 -8. Pengamat Tataniaga 144 -9. Kepala Bagian Tataniaga 144 -

10. Pelatih 98 -11. Pengurus KUD/Koperasi 1.282 1.79412. Badan Pemeriksa 1.460 3.88013. Kader KUD/Koperasi 295 64314. Petugas Technis Usaha 3.661

Jumlah 12.643 17.016

570

Tabel XI — 17 menunjukkan bahwa tenaga-tenaga dari gerakan koperasi yang telah berkesempatan untuk mengikuti pendidikan per-koperasian pada tahun 1978/79 berjumlah 12.643 orang dan pada tahun 1979/80 berjumlah 17.016 orang.

Selain itu dapat dikemukakan bahwa jenis-jenis pendidikan khusus bagi petugas-petugas koperasi dalam angka 3 sampai dengan 10 dalam tabel tersebut tidak diadakan lagi. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada lagi pendidikan bagi petugas gudang dan sebagainya, karena sebagai gantinya diadakan pendidikan tehnis usaha yang mencakup pergudangan, penyaluran pupuk, perkreditan dan sebagainya.

Guna memperkokoh organisasi koperasi dan meningkatkan kemampuan usahanya, pendidikan perkoperasian juga diberikan kepada para pembina koperasi dari lingkungan Pemerintah, khususnya petugas-petugas pembina dari Direktorat Jenderal Koperasi. Kursus -kursus yang diselenggarakan meliputi berbagai bidang keahlian seperti akuntansi, administrasi perkreditan, auditing, perencanaan, penyuluhan perkoperasian dan sebagainya.

Dari Tabel XI—18 ternyata bahwa jumlah tenaga pembina dari lingkungan Pemerintah yang berkesempatan mengikuti kursus dalam tahun 1978/79 berjumlah 2.414 orang, dan dalam tahun 1979/80 2.876 orang.

e. Penelitian perkoperasian

Guna memperoleh data yang diperlukan untuk penentuan kebi-jaksanaan dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembinaan koperasi serta untuk menyusun proyek pembangunan perkoperasian perlu adanya penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan dalam tahun 1978/79 mencakup penelitian mengenai Hasil-hasil KUD dalam menangani Ikan Pindang di Jawa Timur, Feasibility Study mengenai kemungkinan Usaha Ter- nak Potong oleh KUD di daerah Transmigrasi Luwu, Sulawesi Selatan, penyusunan Proyect Design untuk pelaksanaan Usaha Sapi Bakalan oleh KUD di DI Aceh dan Sumatera Utara, Feasibility Study mengenai kemungkinan Pemasaran Sapi kereman oleh KUD di Jawa Tengah

571

TABEL XI - 1 8

PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA DARI LINGKUNGANPEMERINTAH YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PEMBINA

PERKOPERASIAN,

Jenis Pendidikan 1978/79 *) 1979/8

1. Penilai Proyek 30 30

2. Akuntansi 60

3. Pemeriksa 1.346 502

4. Pembina KUD 658 1.252

5. Konsultan 20 20

6. Penyuluh — 30

7. Perencana 30 —

8. Tatalaksana Kepegawaian 31 —

9. Pengendali Proyek 30 30

10. Pimpinan Unit FCC 16 1611. Pimpinan PAU 29 —

12. Pengawas PAU 33

13. Instruktur Manajer 100

14. KKOPD dan Staf 31 —

15. Latihan Pelatih 60

16. Latihan Kepemimpinan 30

17. Petugas Tehnis Kecamatan — 906

J u m l a h : 2.414 2.876

*) Angka diperbaiki.

572

dan Jawa Timur, Investigasi KUD untuk penetapan KUD Model dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 2/78 di Sumatera Barat, Pra Feasibility Study mengenai cara-cara Penyaluran Bahan Pokok oleh KUD di Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, survey mengenai masalah Pembinaan Koperasi Sekolah dan Koperasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur, survey mengenai Hasil- hasil Diversifikasi Pertanian oleh KUD di Jawa Tengah dan survey mengenai cara-cara Peningkatan Pelayanan oleh KUD untuk para anggotanya di Jawa Timur.

Selanjutnya, dalam tahun 1979/80 telah dilaksanakan penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat Fungsi Manajer KUD, penelitian dalam rangka Penetapan 600 KUD Model Inpres 2/1978 ,

Feasibility Study mengenai Usaha Penyaluran Sembilan Bahan Pokok oleh KUD daerah Transmigrasi, Feasibility Study mengenai Usaha- usaha Koperasi Sekolah dan Perguruan Tinggi di Jawa Timur, Feasi- bility Study mengenai Pemasaran Kemenyan Rakyat oleh KUD di Sumatera Utara dan Feasibility Study mengenai Pengadaan serta Pe -masaran Sapi Kereman, PUTP di Sumatera Utara dan DI Aceh.

B. PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang perdagangan dalam negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Repelita III, dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyaluran sarana-sarana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi. Tercapainya tujuan ini akan berarti bahwa pengadaan bahan dan barang di setiap tempat di seluruh Tanah Air akan terlaksanakan dengan harga yang semakin wajar. Dengan demikian pasaran bahan-bahan dan barang-barang produksi dalam negeri akan meluas dan para produsennya akan terangsang untuk meningkatkan produksi mereka. Lagi pula dengan tercapainya tujuan ini hubungan ekonomi antara daerah atau pulau yang satu dan daerah atau pulau yang lain akan semakin lancar, sehingga kedudukan negara sebagai satu kesatuan ekonomi akan bertambah kuat.

573

Kedua, meningkatkan peranan pedagang nasional, khususnya pe-dagang kecil golongan ekonomi lemah, dalam kegiatan-kegiatan ekonomi pada umumnya. Tercapainya tujuan ini akan sangat membantu usaha-usaha pemerataan distribusi pendapatan, pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas maka pembangunan dalam bidang perdagangan dalam negeri dalam Repelita III diarahkan untuk mencapai sasaran berikut. Pertama, penyempurnaan prasarana pemasaran, balk prasarana fisik maupun prasarana kelembagaan. Kedua, meningkatkan kemampuan usaha lembaga-lembaga dan badan-badan pemasaran agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan- nya dengan dayaguna yang semakin meningkat. Ketiga, memperluas pasaran untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, terutama produksi yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, baik di pasaran dalam negeri maupun di pasaran luar negeri. Keempat, meningkatkan pembinaan usaha pedagang kecil golongan ekonomi lemah.

2. Kebijaksanaan dan langkah-langkah

a. Menjaga kemantapan harga.

Agar kegiatan-kegiatan pembangunan dapat terlaksanakan maka perlu diusahakan agar harga bahan-bahan produksi dan barang- barang konsumsi tetap mantap.

Dalam hubungan itu maka langkah yang terpenting adalah meng-usahakan supaya persediaan bahan-bahan dan barang-barang tersebut selalu dapat mengimbangi permintaan pada tingkat harga yang wajar. Untuk itu, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tindakan yang diambil antara lain ialah menyelenggarakan sarana penyangga atau stock nasional yang memadai. Penyelenggaraan sarana penyangga ini dimak-sudkan agar pengadaan dan penyaluran bahan-bahan dan barang- barang, terutama yang mempunyai posisi strategis dalam perekonornian bangsa, dapat terlaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna. Kebijaksanaan tersebut meliputi beberapa jenis bahan penting tertentu seperti beras, gula, pupuk, semen, besi beton, kopra, cengkeh, garam,

574

kertas koran, ban mobil, bahan baku seng dan benang tenun. Dengan makin berkembangnya produksi bahan-bahan tersebut di dalam negeri serta pemasarannya yang makin lancar, pelaksanaan sarana penyangga tersebut dalam tahun 1979/80 sudah semakin dapat dikurangi.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan 15 Nopember 1978, kegiatan-kegiatan ekspor sangat meningkat. Agar supaya harga barang-barang kebutuhan rakyat tetap wajar maka telah diadakan pembatasan ekspor bagi 20 komoditi yang meliputi pupuk, semen, besi beton, ban mobil, garam, kertas, asphalt, gula, jagung, kedele, beras, kopra, minyak kelapa, minyak sawit, stearin, ternak, daging, olein dan minyak inti kelapa sawit. Dengan adanya kebijaksanaan ini perkembangan harga bahan-bahan tersebut di dalam negeri akan tetap dalam batas-batas yang terkendalikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam tahun-tahun 1978 dan 1979 telah dilakukan impor minyak kelapa, masing -masing 131.100 ton dan 16.160 ton. Selain itu telah pula digiatkan pengadaan minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit.

Kebutuhan cengkeh dalam negeri ternyata semakin meningkat. Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan ini selain pengadaan dalam negeri juga diadakan impor.

b. Penyempurnaan Prasarana Pemasaran

Dalam rangka memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan mulai tahun 1978 sistem perizinan telah disederhanakan. Sejak saat itu wewenang untuk menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah dilimpahkan dari Kepala Kantor Wilayah Perdagangan kepada Kepala Kantor Perdagangan. Kemudian pada akhir tahun 1979 dikeluarkan lagi ketentuan-ketentuan mengenai perizinan yang bertujuan untuk mengusahakan agar:(1) Isi/materi yang diatur dalam perizinan dagang tepat dan jelas,

sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran;(2) Prosedur perizinan sederhana, jelas dan cepat sehingga untuk

memperoleh izin tidak perlu memakan waktu lama;

575

(3) Ada kepastian mengenai besarnya biaya yang terkait dengan per-izinan tersebut, sehingga dapat dihindarkan adanya pungutan di luar ketentuan yang ada;

(4) Pemberian Surat permohonan izin dapat dilakukan secara cuma-cuma oleh Kantor Wilayah Perdagangan, Kantor Perdagangan, Pejabat yang ditunjuk atau Kantor Koperasi.

Dalam tahun 1978/79 pemerintah telah mengadakan program Pengadaan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BBMP) di-Indonesia Bagian Timur. Pelaksanaan program ini dimulai dengan mengadakan pembangunan jaringan penyediaan (distribution terminals) dan pada tahap pertama diprioritaskan di daerah-daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Untuk membantu pemerintah-pemerintah daerah tingkat II yang akan membangun dan atau memugar pasar yang diperuntukkan bagi pedagang golongan ekonomi lemah, sejak tahun 1976/77 disediakan kredit tanpa bunga dan berjangka waktu 10 tahun. Penyediaan kredit ini sangat besar artinya bagi pemerintah daerah yang akan membangun atau memugar pasar, karena tanpa bantuan ini mereka harus meng-gunakan dana kredit yang berjangka waktu terlalu pendek dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga terhadap para pedagang harus di-pungut sewa yang cukup tinggi apabila menempati pasar tersebut. Se-bagai pelaksanaan Inpres tersebut sampai dengan tahun 1978/79 telah dibangun dan dipugar sebanyak 487 pasar di 26 propinsi dan sampai tahun 1979/80 jumlah tersebut mencapai 685 pasar. Pembangunan dan pemugaran pasar-pasar dilaksanakan tidak hanya di ibukota kabupaten/kotamadya melainkan juga di luar ibukota kabupa-ten/kotamadya.

Dalam bab mengenai pangan telah dikemukan hasil-hasil pem-bangunan gudang pangan. Khusus mengenai gudang pupuk sampai saat ini telah tersedia kapasitas sebesar 692.900 ton. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pengadaan dan penyaluran pupuk, kebijaksanaan pembangunan fasilitas pergudangan ini masih akan diteruskan, terutama di daerah-daerah pedesaan.

576

Dalam rangka meningkatkan daya guna pemasaran dalam tahun 1979 pelaksanaan informasi pasar terus dikembangkan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan berupa informasi mengenai berbagai aspek pemasaran, terutama yang berkenaan dengan hasil- pertanian, kepada para petani produsen, pedagang golongan ekonomi lemah dan konsumen.

c. Memperluas pasaran barang-barang produksi dalam negeriSejak tahun 1975 diselenggarakan kegiatan pusat-pusat pameran

dagang di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan sebagai pusat-pusat pameran bagi barang- barang produksi dalam negeri dalam rangka memperluas pemasarannya. Selain itu, untuk menunjang pemasaran barang-barang produksi dalam negeri sejak tahun 1975 di dalam Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain ditentukan bahwa Departemen/Lembaga dalam melaksanakan pembelian barang-barang harus mengutamakan hasil produksi dalam negeri. Sampai saat ini kebijaksanaan tersebut masih dijalankan dan semakin diman -tapkan.

d. Meningkatkan peranan pedagang-pedagang nasional dan pedagang-pedagang golongan ekonomi lemah.Untuk memperluas lapangan usaha dalam bidang pemasaran pada

umumnya dan bidang perdagangan pada khususnya, serta untuk me -ningkatkan peranan para pengusaha golongan ekonomi lemah, langkah-langkah yang ditempuh dapat dikemukakan di bawah ini.

Pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36/1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam bidang Perda- gangan. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

(1) Ketentuan mengenai perusahaan perdagangan asing :

(a) mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya;

577

(b) mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada perusahaan per -dagangan nasional atau perorangan warganegara Indonesia; atau

(c) apabila ada induk perusahaannya di luar negeri, menunjuk peru -sahaan perdagangan nasional sebagai penyalur/agen dan ataumembuka perwakilan perusahaan perdagangan asing.

(2) Ketentuan mengenai perusahaan perdagangan asing domestik :

(a) mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya; atau

(b) mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada perusahaan per-dagangan nasional atau perorangan warganegara Indonesia.Selain itu dalam tahun 1978 dikeluarkan keputusan yang mengatur

hal-hal tentang Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa suatu perwakilan perusahaan perdagangan asing:(1) hanya diperkenankan melakukan kegiatan memperkenalkan dan

memajukan pemasaran barang-barang;(2) hanya diperkenankan melakukan penelitian pasar dan pengawasan

penjualan;(3) tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan

dalam arti melakukan suatu perikatan/transaksi penjualan; dan(4) hanya diberikan izin usaha untuk satu tempat saja untuk seluruh

wilayah Indonesia.Usaha-usaha untuk meningkatkan peranan pedagang golongan

ekonomi lemah sejak tahun 1974/75 telah memperoleh perhatian utama. Dalam rangka membantu pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dalam Keppres No. 14 tahun 1979 ditetapkan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk mendorong usaha golongan ekonomi lemah. Kemudian dalam Keppres No. 14 A tahun 1980 ketentuan tersebut lebih ditingkatkan lagi, antara lain ditetapkan :

(1) untuk pemborongan/pembelian yang bernilai sampai dengan Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh pem-borong/rekanan golongan ekonomi lemah setempat melalui SPK atau kontrak;

578

(2) untuk pemborongan/pembelian yang bernilai di atasRp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,— (lima puluh juta rupiah) diadakan pelelangan antara pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah setempat;

(3) untuk pemborongan/pembelian yang bernilai di atasRp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara pemborong/rekanan setempat dengan memberikan kelong-garan kepada pemborong/rekanan golongan eknomi lemah sebesar 10 persen di atas harga penawaran yang memenuhi syarat dari peserta yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah.

Sejak awal Repelita II sampai dengan tahun 1979/80, di samping langkah-langkah tersebut di atas juga ditempuh langkah-langkah untuk melindungi kepentingan konsumen. Langkah-langkah untuk melindungi para konsumen itu, antara lain berbentuk bantuan kepada Lembaga Konsumen dalam menghimpun dan menyebar-luaskan informasi. Dalam rangka perlindungan konsumen ini juga telah dibangun labora -torium-laboratorium yang diperlukan untuk menguji mutu sesuatu barang atau untuk menguji ketetapan alat-alat takaran dan timbangan yang dipakai di dalam kegiatan perdagangan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan peranan pedagang kecil golongan ekonomi lemah adalah dengan meningkatkan pengetahuan mereka. Dalam tahun 1979/80 kegiatan ini dilanjutkan dan ditingkatkan.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa umumnya kelemahan para pedagang golongan ekonomi lemah meliputi masalah-masalah ketrampilan usaha, permodalan, jiwa kewiraswastaan, tempat usaha dan pengadministrasian usaha termasuk managemen. Sehubungan dengan hal-hal tersebut pemerintah telah melakukan pem-binaan, antara lain dengan :

(1) Meningkatkan ketrampilan usaha melalui penataran-penataran dan konsultasi serta mengadakan diskusi antara para pengusaha dan antara instansi pemerintah dan non pemerintah;

579

(2) Memberikan bantuan permodalan berupa kredit dengan tingkat bunga yang rendah melalui kredit KIK dan KMKP. Di samping itu yang memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan atau kontrak pembelian pemerintah dapat memperoleh kredit dari bank pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kontrak tersebut;

(3) Mengusahakan pengadaan tempat usaha melalui Inpres pasar dan Inpres pertokoan;

(4) Memberikan bantuan pemasaran melalui pameran dagang dankontak dagang baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

(5) Memberikan bimbingan konsultasi dan penyuluhan untuk mening-katkan jiwa kewiraswastaan.

e. Peningkatan daya guna perdagangan komoditi-komoditi tertentu.Dalam rangka menjamin tersedianya pupuk dan petisida di wilayah

unit desa untuk memenuhi kebutuhan petani yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi prasarana di daerah Indonesia, sejak bulan Maret tahun 1980 ditetapkan bahwa penyediaan pupuk dan pestisida di lini III dan lini IV untuk keperluan Bimas dan non Bimas dibagi dalam 4 kelompok wilayah pengadaan dan untuk masing-masing kelompok ditentukan pola sebagai berikut.

Wilayahkelompok

PropinsiMinimal stock Minimal stock

di lini III di lini IVuntuk kebutu- untuk kebutu-

han han

A Jawa dan Bali 2 bulan 1 mingguB Sumut, Sumbar, Lam-

pung dan Pulau Lom-bok 2 bulan 2 minggu

C Sumsel, Aceh, Sulsel,Sulut dan Pulau Sum-bawa 3 bulan 1 bulan

D Sultra, Sulteng, Jambi,Riau, Bengkulu, NTT,Maluku, Kalimantandan Irian Jaya 4 bulan 2 bulan

580

Dengan ditempuhnya langkah di atas penyediaan pupuk bagi para petani diharapkan akan semakin mantap.

Sejak tahun 1977 peningkatan daya guna dan hasil guna pemasaran cengkeh terus diusahakan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan pemasaran cengkeh serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani cengkeh pada permulaan tahun 3980 dikeluarkan ketentuan mengenai tataniaga cengkeh yang antara lain menetapkan :

(1) Cengkeh yang diantar pulaukan dikenakan sumbangan rehabilitasi cengkeh sebesar Rp. 500,—/kg;

(2) Pengangkutan antar pulau cengkeh harus dengan SIPAP C. Permohonan SIPAP C oleh pedagang antar pulau harus dilengkapi dengan bukti pembayaran lelang, fee lelang dan SRC. Sebelum dikapalkan terlebih dahulu diadakan survey standar berat dan cengkeh dibungkus dengan karung rangkap dua dan isinya maksimum 62,5 kg;

(3) Pengangkutan antar daerah cengkeh harus dengan SKA. SKA berfungsi sebagai surat jalan yang dilengkapi dengan surat pem-bayaran SRC. Cengkeh yang diangkut ke Jawa melalui ferry harus dengan SIPAP C yang berlaku sebagai SKA;

(4) Pembelian cengkeh langsung kepada petani dilaksanakan oleh KUD yang telah diseleksi dan selanjutnya KUD membawa ke tempat-tempat pelelangan yang dilaksanakan PUSKUD;

(5) Harga dasar pembelian cengkeh oleh KUD dari petani ditetapkan sebesar Rp. 6.500,—/kg, sedang harga dasar lelang untuk cengkeh yang diantar pulaukan ditetapkan sebesar Rp. 7.000,—/kg;

(6) Dengan pola tataniaga cengkeh yang baru, wilayah dibagi atas 2 bagian, yaitu :(a) daerah tempat diberlakukannya pola tataniaga cengkeh yang

baru, meliputi daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara, Suma- tera Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Maluku; dan

(b) daerah lain di mana perdagangan cengkeh dilaksanakan secara bebas, dengan syarat pada saat pedagang antar pulau mengajukan SIPAP C harus membayar SRC terlebih dahulu.

581

Dalam penanganan operasional tataniaga cengkeh ini dilibatkan 3 sektor usaha, yaitu sektor swasta (pedagang), sektor koperasi dan sektor negara (perusahaan). Akhir-akhir ini peranan koperasi semakin di tingkatkan.

Dalam rangka peningkatan pemasaran garam pada bulan April 1980 dikeluarkan ketentuan mengenai tataniaga garam hasil produksi dalam negeri. Dalam ketentuan tersebut antara lain ditetapkan :(1) PN Garam sebagai pemegang stock nasional garam diberi tugas :

(a) menjamin harga yang layak bagi petani produsen garam dan memelihara stabilitas harga garam pada tingkat yang wajar bagi konsumen;

(b) dalam hal terjadi kelangkaan stock serta gejolak harga garam di suatu daerah, PN Garam diwajibkan melakukan tindakan penanggulangan secepatnya;

(2) Pembelian garam rakyat oleh PN Garam dilakukan melalui KUD dengan harga dasar yang ditetapkan. Dalam hal KUD belum berfungsi sebagaimana mestinya PN Garam dapat membeli langsung dari petani garam;

(3) Perdagangan antar pulau garam baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk industri dapat dilakukan oleh PN Garam, Persero Niaga, Koperasi dan Perusahaan Swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan penyaluran garam melalui penyalur-penyalur yang ditunjuknya sendiri dan disyahkan oleh Direktur Jende- ral Perdagangan Dalam Negeri;

(4) Untuk memenuhi kebutuhan akan garam beryodium, yodisasi garam, selain dapat dilakukan oleh PN Garam, dapat juga dilakukan oleh Persero Niaga, Koperasi dan Perusahaan Swasta di bawah pengawasan Departemen Perindustrian;

(5) Harga dasar garam ditetapkan sebagai berikut : kwalitas I Rp. 15,/kg, kwalitas II Rp. 12,-/kg dan kwalitas III Rp. 9, / k g .

Untuk usaha menstabilkan pengadaan serta harga besi beton ha - sil produksi dalam negeri telah diambil kebijaksanaan memasukkan barang tersebut ke dalam daftar barang-barang yang diawasi ekspor-

582

nya. Izin ekspor besi beton hanya akan diberikan dengan memperha- tikan situasi perkembangan tingkat produksi dan harga di dalam negeri.

Untuk mengusahakan penyediaan kayu dalam jumlah yang cukup, serta harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, pada bulan Mei 1979 dikeluarkan ketentuan melalui SKB Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Kemu- dian pada bulan Mei 1980 sebagai pengganti SKB tersebut, dikeluarkan lagi SKB baru beserta peraturan pelaksanaannya. Di dalam kebijaksanaan baru tersebut, antara lain, ditetapkan :

(1) Kewajiban penyediaan kayu untuk kebutuhan dalam negeri dikait-kan dengan ekspor kayu bulat (log);

(2) Ekspor kayu bulat (log) hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar kayu bulat;

(3) Penyediaan kayu untuk kebutuhan dalam negeri berbentuk kayu bulat (log) dan atau kayu gergajian, kayu lapis dan sebagainya;

(4) Izin ekspor kayu bulat dikeluarkan setelah eksportir yang ber -sangkutan dapat memberikan bukti realisasi kewajiban penyediaan kayu untuk kebutuhan dalam negeri;

(5) Pengangkutan antar pulau kayu bulat (log) ke pulau Jawa dan Bali harus menggunakan SIPAP K.

Dalam hal pemasaran kopra, sejak tahun 1975 KUD-KUD dido- rong untuk ikut aktip di dalam pemasarannya. Untuk daerah-daerah perintisan pengembangan KUD dalam pelaksanaan pembelian kopra dari petani ditentukan bahwa petani yang berproduksi 5 ton atau lebih sekali panen dapat menjual kopranya secara bebas. Di samping itu untuk menambah kelancaran usaha pada tahun 1978 ditetapkan bahwa alokasi bagi para pengusaha niaga antara pulau ditentukan untuk tiap 6 bulan, sedang sebelumnya ditetapkan sebulan sekali. Sejak tahun itu pembelian kopra oleh pengusaha antar pulau diarahkan agar pembelian kopra dimungkinkan secara merata, sesuai dengan perkembangan pro-duksi masing-masing daerah dan tidak terikat pada suatu wilayah/ propinsi.

583

3. Hasil-hasil Kebijaksanaan

Kebijaksanaan dan langkah yang telah diambil dalam rangka usaha menjaga kemantapan harga, bersama-sama dengan kebijaksanaan dan langkah yang lain, telah memberikan hasil-hasil seperti yang dapat di -lihat dari Tabel-tabel XI — 19, XI — 21, XI — 23, XI — 24, XI — 25 XI — 26 dan Grafik XI - 7 , XI — 8, XI — 9, XI — 10, XI — 11 serta Grafik XI — 12. Tabel-tabel tersebut masing-masing menunjukkan perkembangan harga besi beton, semen, minyak goreng, gula pasir, minyak tanah dan tekstil, di beberapa kota di dalam tahun-tahun 1978/79 dan 1979/80.

Perkembangan harga besi. beton di pasaran dalam negeri dalam tahun 1979/80 dapat dikatakan relatip mantap sebagai tampak dalam Tabel XI — 19. Kemantapan ini terutama disebabkan oleh pengadaan yang lebih besar dari pada kebutuhan, sebagai ternyata dalam Tabel XI — 20.

TABEL XI — 19PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI

BETON DI JAKARTA,1978/79 — 1979/80

(Rp/Kg)

1978/79 1979/80

April 124,98 248,55Juli 124,98 248,34Oktober 124,98 248,30Januari 192,56 235,65

TABEL XI — 20PRODUKSI DAN KEBUTUHAN BESI BETON DALAM

NEGERI,(RIBU TON)

1978 1979Produksi Dalam Negeri 875 945Kebutuhan 559 425

584

GRAFIK XI - 7PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI BETON

DI JAKARTA,1978/79 - 1979/80

(Rp/Kg)

01978/79 1979/80

Perkembangan harga semen di pasaran dalam negeri dalam tahun 1979/80 dapat dikatakan relatip mantap sebagai tampak dari Tabel XI — 21. Hal ini terutama disebabkan oleh pengadaan semen yang meningkat, sebagai tampak dalam Tabel XI — 22.

TABEL XI - 2 1

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMENDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 — 1979/80(Rp./Zak)

MEDAN J A K A R T A S U R A B A Y A

1978/79 1979/80 1978/79 1979/80 1978/79 1979/80

April 1.255 1.834 1.225 1.555 1.481 1.400Juli 1.367 1.900 1.250 1.575 1.475 1.500Oktober 1.278 2.069 1.200 1.550 1.525 1.513anuari 2.275 1.900 1.437 1.550 1.381 1.550

TABEL XI — 22

PRODUKSI, IMPOR DAN EKSPOR SEMEN,(Ribu Ton)

1978/79 1979/80

Produksi Dalam Negeri 3.639,7 4.207,3

I m p o r 242.1 74,9

E k s p o r 87,3 313,9

586

GRAFIK XI – 8

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMENDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 – 1979/80(Rp/Zak)

587

TABEL XI — 23

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,1978/79 — 1979/80

(Rp/Botol)


1978/79 1979/80 1978/79 1979/80 1978/79 1979/80

April 271,75 307,50 314,15 359,69 277,00 300,75Juli 253,00 292,40 333,80 355,54 253,00 302,50Oktober 277,80 287,60 335,68 384,94 295,70 319,76Januari 341,80 280,60 356,47 375,00 314,50 314,07

Penyelenggaraan pusat-pusat pameran dagang selama tahun-tahun 1978/79 dan 1979/80 sangat meningkat. Peserta yang ikut serta dalam tahun 1978/79 berjumlah 350 perusahaan, sedangkan dalam tahun 1979/80 sebanyak 990 perusahaan. Di samping itu pusat-pusat pameran dagang tersebut telah dimanfaatkan oleh para pedagang dan para produsen sebagai pusat informasi pasar mengenai barang-barang hasil produksi dalam negeri.

Mengenai hasil dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang khusus diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemasaran berbagai jenis komoditi tertentu dapat dikemukakan hal-hal di bawah ini.

Selama tahun-tahun 1978/79 dan 1979/80 pengadaan pupuk Bimas/Inmas baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor berjalan lancar.

Dari Tabel XI — 27 tampak perkembangan jumlah penyaluran pupuk untuk para petani selama tahun-tahun 1978 dan 1979. Jumlah penyaluran pupuk urea dan TSP/DAP masing-masing dalam MT 1978 meliputi 407.676 ton dan 116.892 ton; dalam MT 1978/79 612.224 ton dan 151.194 ton. Sedang dalam MT 1979 jumlah tersebut masing-masing mencapai 484.275 ton dan 123.256 ton; dalam MT 1979/80 962.728 ton dan 250.520 ton.

588

GRAFIK XI – 9

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENGDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 – 1979/80(Rp/botol)

589

TABEL XI - 24

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIRDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1979/80(Rp/Kg)


1978/79 1979/80 1978/79 1979/80 1978/79 1979/80


TABEL XI - 25

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK TANAHDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1979/80(Rp/Botol)

MEDAN J A K A R T A *) S U R A B A Y A

1978/79 1979/80 1978/79 1979/80 1978/79 1979/80

April 20,00 20,00 30,00 30,00 18,55 19,25

Juli 20,00 30,00 30,00 38,74 18,02 24,50

Oktober 20,00 32,00 30,00 38,74 18,09 24,50

Januari 20,00 30,00 30,00 38,74 18,20 24,50

*) Rp/Liter.

590

GRAFIK XI – 10

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIRDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978 – 1979/80( Rp/Kg )

591

GRAFIK XI – 11

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK TANAHDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA

1978/79 – 1979/80

592

TABEL XI — 26

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN TEKSTIL KASAR DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 — 1979/80(Rp/Meter)

M E D A N J A K A R T A S U R A B A Y A

1978/79 1979/80 1978/79 1979/80 1978/79 1979/80


Demikian pula perkembangan pengadaan dan penyaluran pestisida Bimas/Inmas. Dalam tahun 1978/79 telah disalurkan sebanyak 2.365.000 kg/lt, sedang dalam tahun 1979/80 jumlah penyaluran mencapai 4.010.000 kg/It.

Di samping itu, dalam rangka peningkatan ketrampilan para penyalur pupuk dan pestisida, yang umumnya terdiri dari pengusaha golongan ekonomi lemah, pada tahun 1979/80 telah dilakukan penataran bagi sebanyak 140 penyalur.

TABEL XI — 27REALISASI PENYALURAN PUPUK,

(ton)

MT 1978 MT 1978/79 MT 1979 MT 1979/80

UREA 407.676 612.224 484.275 962.728

TSP/DAP 116.892 151.194 123.256 250.520

593

GRAFIK XI – 12

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN TEKSTIL KASARDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 – 1979/80(Rp/Meter)

594

Dalam bidang pemasaran cengkeh, dalam tahun 1979 telah diantar pulaukan cengkeh sebanyak 9.091.193 kg dan impor cengkeh mencapai 9.106.000 kg. Dan sebagai pelaksanaan sis ter pemasaran cengkeh yang baru, yaitu yang dilaksanakan melalui pelelangan-pele -langan oleh PUSKUD, sejak bulan Maret sampai dengan Mei 1980 telah diadakan 123 kali pelelangan untuk 2.103 ton cengkeh dari daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Maluku.

Pengadaan dan penyaluran kopra, yang terutama ditujukan ke pulau Jawa, dalam tahun-tahun tersebut berlangsung secara lancar pula. Dalam tahun 1978 telah di antar pulaukan kopra dan minyak kelapa (ekivalen kopra) sebesar 361.145 ton dan dalam tahun 1979 sebesar 382.335 ton.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 36/1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perda-gangan, ke 19 perusahaan asing yang ada di Indonesia telah menye-suaikan diri dengan peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, sampai tahun 1978/79 oleh 19 perusahaan asing tersebut telah ditunjuk 1.004 perusahaan nasional sebagai agen distributor. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan nasional tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perdagangan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan asing yang bersangkutan. Selain itu, dari sebanyak 11.983 perusahaan dagang asing domestik yang pada akhir tahun 1977/78 masih harus mengubah kedudukannya menjadi perusahaan dagang nasional, pada akhir tahun 1978/79 hanya sebanyak 847 perusahaan yang belum melaksanakan perubahan tersebut. Dan pada akhir tahun 1979/80 dari jumlah tersebut tinggal 452 perusahaan. Demikian pula, semua perwakilan perusahaan perdagangan asing yang ada di negara kita telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan pada bulan Maret 1978.

Dengan dilaksanakannya kebijaksanaan tersebut di atas kesempatan berusaha bagi pengusaha-pengusaha nasional bertambah luas. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah perusahaan perdagangan

595

TABEL XI—28

PEMBINAAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH,

1978/79 — 1979/80(orang)

P r o p i n s i 1978/79 1979/80

Ditatar Dikon-sultasi Ditatar Dikon-

sultasi

1. Daerah Istimewa Aceh 73 61 112 932. Sumatera Utara 91 76 95 833. R i a u 45 39 48 424. Sumatera Barat 61 55 62 53

5. J a m b i 60 50 22 25

6. Sumatera Selatan 74 41 69 54

7. Bengkulu 39 32

8. Lampung 61 53 64 519. DKI Jakarta 198 153 25 15

10. Jawa Barat 110 86 302 23711. Jawa Tengah 179 161 185 174

12. Daerah Istimewa Yogyakarta 87 71 90 77

13 Jawa Timur 207 168 237 203

14. B a l i 25 17 57 4915. Kalimantan Barat 48 42 61 55

16. Kalimantan Tengah 59 55

17. Kalimantan Selatan 59 57 90 8718. Kalimantan Timur 27 17 61 51

19. Sulawesi Utara 66 59 70 65

20. Sulawesi Tenggara 24 24

21. Sulawesi Selatan 60 47 35 28

22. Nusa Tenggara Barat 30 26 60 51

23. Nusa Tenggara Timur 30 29 60 51

24. M a l u k u 30 25 69 62

25. Irian Jaya 60 58

J u m l a h : 1.621 1.333 2.056 1.775596

nasional yang terdapat diseluruh Indonesia. Dalam tahun 1978 terdaftar sebanyak 299.371 perusahaan, sedang dalam tahun 1979 jumlah tersebut mencapai 331.126 perusahaan.

Dalam tahun 1978/79 jumlah pedagang yang di tatar dan mendapat kesempatan berkonsultasi masing-masing sebanyak 1.621 orang dan 1333 orang dan berasal dari 21 propinsi. Dalam tahun 1979/80 jumlah tersebut mencapai 2.056 orang dan 1.775 orang dan berasal dari 25 propinsi. Selanjutnya sejak tahun 1978/79 pelaksanaan pena - taran dan kesempatan berkonsultasi bagi pedagang golongan ekonomi lemah tidak lagi terbatas di ibukota propinsi tetapi telah meluas ke kota-kota kabupaten/kotamadya. Perkembangan ini dapat dilihat di dalam Tabel XI — 28.

597

· web viewtabel-tabel tersebut masing-masing menunjuk- kan perkembangan harga besi beton, semen,...

Documents