BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas (LUBER) yang merupakan singkatan dari

"Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal asas LUBER sudah ada sejak zaman Orde Baru

berdasarkan UUD 1945. Kemudian di era reformasi di ganti dengan asas (JURDIL) yang

merupakan singkatan dari Jujur dan Adil sesuai amandemen sesuai amandemen UUD 1945..

Peningkatan Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia begitu berkembang pesat dan juga

telah banyak dimanfaatkan oleh para kandidat atau Partai Politik (PARPOL) sebagai kontestan

PEMILU dalam melaksanakan Pemilihan Legislatif (PILCALEG), Pemilihan Presiden

(PILPRES), dan termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) untuk merebut posisi Gubernur

dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB) dan merebutkan posisi Walikota dalam Pemilihan

Walikota (PILWAKO) atau merebutkan posisi Bupati dalam pemilihan Bupati (PILBUP). Dalam

setiap pesta demokrasi di Indonesia, terjadi persaingan yang tajam yang dipertontonkan oleh

para kandidat bahkan tidak kurang yang tidak siap menerima kekalahan. Sadar atau tidak sadar

negara kita sedang menuju pada proses demokrasi yang terbuka dan banyak peraturan yang

diadopsi dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika, puncaknya disaat kepemimpinan

Amien Rais di MPR RI, penetapan peraturan-mengenai pemilihan kepala negara secara

Langsung, dan sampai saat ini juga masih banyak aturan-aturan yang ditetapkan yang

mengarah ke sistem demokrasi langsung, dan membebaskan pembentukan Partai Politik di

Indonesia, sehingga Partai begitu banyak. Berikut ini merupakan bias dari adopsi aturan

Sistem Multi Partai politik di Indonesia yaitu: 

Pemilih kini lebih bebas menentukan pilihannya, dan termasuk cukup banyak pemilih

sebagai GOLPUT (golongan putih) yang menolak ikut memilih. Artinya syarat penerapan

1

strategi political marketing akan terpenuhi untuk berkompetisi secara sehat dan terbuka tanpa

paksaan. Partai politik (PARPOL) kini secara lebih bebas untuk menentukan nama, platform,

misi, visi, ideologi, simbol, slogan dan hingga mengusung identitas masing-masing dari

organisasinya. Paling tidak dari sekian banyak partai politik yang muncul sebagai kontestan

PEMILU sejak 1999 dan hingga tahun 2009, maka secara umum dapat dikelompokan, yaitu

berasaskan nilai-nilai; agamis, sosialis, demokratis, dan nasionalis atau kebangsaan. Sistem

multi partai  yang memungkinkan siapa saja diperbolehkan mendirikan partai politik, dan

konsekuensinya akan timbulnya persaingan tajam antar kandiat dan multi-PARPOL, baik dari

pemain lama (incumbent) maupun pemain yang masih baru. Pada PEMILU tahun 1999 tercatat

sedikitnya 48 PARPOL, dan pada Pemilu 2004 tercatat 24 PARPOL yang maju, kemudian

tahun 2009 berkembang menjadi 34 PARPOL secara resmi sebagai kontestan yang bertarung

dalam PEMILU putaran tahun 2009. Penyelenggaraan PEMILU atau disebut pesta demokrasi

tersebut merupakan momentum sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa dan negara

selanjutnya, termasuk pihak-pihak yang berkentingan, khususnya elite politik, kandidat politik

dan PARPOL yang berusaha keras ambil bagian dalam perebutan kekuasaan-politik.

Mahkamah Konsitusi, sejak 23/XII/08, yang memutuskan untuk membatalkan lima syarat Pasal

214, UU No.10/2008 yang sebelumnya menetapkan Calon Legislatif (CALEG) berdasarkan

nomor urut dari pihak PARPOLnya, dan selanjutnya diberlakukan berdasarkan suara terbanyak

dari hasil PEMILU. Artinya, para CALEG kini harus memiliki kemampuannya masing-masing

untuk ‘adu popularitas’ untuk menjaring suara terbanyak di mata pemilihnya atau rakyat, karena

sekarang yang menentukan dari istilah Latinnya, adalah Suara Rakyat adalah Suara Tuhan

(Vox Populi, Vox Dei).

Konsekuensi dari sistem seperti ini, maka Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemilihan

Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), memperbolehkan keterlibatannya

secara langsung dari kegiatan lembaga pengawasan pemungutan suara seperti Badan

Pengawas PEMILU, lembaga-lembaga analisis dan riset pemasaran politik (analysis and

2

political marketing research) yang dilakukan oleh kalangan lembaga-lembaga Penelitian dan

Pengembangan (LITBANG) di beberapa media massa yang berlomba-lomba melalui

kuesioner, angket atau jajak pendapat, TV-Polling, SMS-Polling dan On-line melalui dunia maya

yang melibatkan partisipasi aktif para respondennya. Perkembangan pesat aktivitas

berbagai pusat lembaga survei dan penelitian opini publik yang menghasilkan quick count

(penghitungan cepat) setelah pasca pemungutan suara (exit poll) dengan menampilkan

gambaran sementara hasil-hasil dari pemungutan suara secara cepat, tepat atau akurat

mengenai siapa-siapa urutan kandidat yang bakal terpilih atau tidak terpilih oleh para

pemilihnya (konstituen),

Fenomena di jadikan suatu Lahan Bisnis bagi konsultan politik, diantaranya oleh Denny J. A

(Pimpinan Lingkaran Survei Indonesia) , Syaiful Mujani (Pimpinan Lembaga Survei Indonesia)

dan Muhammad Qodari (pimpinan Indo Barometer), dan makin banyak lembaga–lembaga

survei dibentuk demi mencari keuntungan karena pasca penetapan berbagai aturan itu. Para

kandidat yang mempunyai Finansial yang cukup banyak dan umumnya para konsultan politik

modern menggangap figur masa lalu dari Kandidat (brand personality) tidak terlalu

berpengaruh signifikan terhadap pilihan masyarakat, karena segala tindakan sales promotion

saat kampanye, merupakan hal terpenting dalam Political Marketing, segalanya hanya dinilai

berdasarkan kemampuan finansial dari kandidat dan cara strategi sales Promotion kandidat

saat (PEMILU). Menurut (Firmanzah, 2007), fenomena diatas dinamakan masa kampanye

berjangka waktu pendek dan biasanya dilakukan masa menjalang (PEMILU). brand personality

hanyalah sebagian kecil masalah yang dapat diselesaikan dengan adanya pendekatan strategi

sales promotion yang baik.

Di sisi lain, para politikus senior dan sebagian peneliti menggangap bahwa ketokohan dan

citra diri merupakan suatu hal utama dari kandidat. Zeithaml and Bitner (1996) dalam

Suhartanto (2001). Menurut T. Ferry Bustamam (2003), untuk menjadi raja, syaratnya adalah

anak dari Raja. Ataupun berdarah biru, begitulah pemikiran orang-orang dahulu. Proses

3

pengkaderan sudah lahir sejak orde baru, diantaranya partai golongan karya yang terkenal

dalam perekrutan kader dengan mengikuti berbagai sistematis ikut serta dalam berbagai

organisasi kader atau sayap GOLKAR, hal-hal tersebut dianggap tahapan para kadernya dalam

penciptaan brand personality dari calon kadernya nanti disamping tambahan keaktifan dalam

organisasi agama dan sosial kemasyarakatan lainnya, agar nantinya seorang kader tidak

dianggap kader mentah atau seperti yang selalu diungkapkan kepada kader-kader PDI di saat

zaman itu.

Kedua pemikiran yang berbeda ini yang menjadi alasan utama saya untuk mencari tahu,

dimana brand personalitykah yang mempengaruhi penilaian pemilih terhadap nilai dari kandidat

ataukan tindakan sales promotion yang lebih berpengaruh. Dalam penilaian keterkaitan antara

variable brand personality dan sales promotion bisa di sandingkan dengan brand equity seperti

hanya yang dilakukan oleh “Pierre Valette-Florence, dkk (2009) The impact of brand

personality and sales promotions on brand equity, dimana ingin mencari tahu tentang dampak

positif Brand Personality dan dampak negatif sales promotion terhadap Brand Equity.

Pelaksanaan PILKADA khususnya PILGUB 2010 Propinsi Sulawesi Utara. merupakan salah

satu Pemilihan Kepala daerah terpanas dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan sebagi objek

penelitian saya. Oleh karena begitu panasnya PILKADA ini maka, berbagai strategi-strategi

pamungkas mulai di tunjungkan oleh beberapa kandidat lewat konsultan politik mereka. analisa

saya, Ilmu Marketing adalah salah satu cabang Ilmu yang sangat baik dalam proses

pengenalan, proses ketersukaan dan sampai pada proses dipilihnya seorang kandidat di tempat

pemungutan suara (TPS) nanti, pendekatan ilmu marketing politik adalah salah satu

pendekatan ilmu yang paling tepat dalam analisa politik pemenangan, Para kandidat yang

sudah di ditetapkan sebagai calon Gubenur dan Wakil Gubernur oleh KPUD SULUT adalah :

1. Ramoy markus Luntungan dan Hamdi Paputungan

2. Stevanus Vreeke Runtu dan Marlina Moha Siahaan

3. Elly Engelbert Lasut dan Hendriata Wulur

4

4. Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil

Persaingan dari para calon sangat jelas memperlihatkan kelebihannya masing-masing

sehingga masyarakat semakin sulit dalam pilihannya kedepan, kandidat yang mengandalkan

yang mempunyai profil yang baik dan ada juga kandidat dengan metode kampanye yang hebat

yang dapat mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan nanti, dari latar belakang pekerjaan

terdapat perbedaan yaitu birokrat, politisi dan ada juga mempunyai latar belakang yang sama-

sama dimiliki oleh beberapa kandidat lainnya. Analisa dari ketiga varibel ini menurut saya dapat

menjawab ketersukaan masyarakat dari persepsi mahasiswa yang menjadi sampel dalam

penelitian ini, karena mahasiswa dalam pergerakannya sangat mempengaruhi perilaku

masyarakat dalam memilih, karena mahasiswa dikenal sebagai kaum idealisme dan kaum

intelektual yang selalu cerdas dalam pilihannya.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi dasar saya dalam meneliti dan mencoba menjawab

permasalahan persepsi antara analisa modern dari para konsultan politik dan kandidat

berfinansial lebih ataukah analisa zaman orde baru dari para politikus senior, penelitian ini

berbicara seputar pengaruh signifikan brand personality kandidat dan sales promotion terhadap

brand equity. Dengan alasan ini, maka judul yang saya tetapkan dalam pelaksanaan penelitian

ini adalah :

“PENGARUH BRAND PERSONALITY DAN SALES PROMOTION TERHADAP BRAND

EQUITY KANDIDAT GUBERNUR SULUT 2010” (Studi Kasus menurut Persepsi

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRAT)

5

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini,

adalah:

1. Apakah brand personality berpengaruh signifikan terhadap brand equity kandidat

gubernur SULUT

2. Apakah sales promotion berpengaruh signifikan terhadap brand equity kandidat

gubernur SULUT

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh brand personality terhadap brand equity kandidat gubernur

SULUT

2. Untuk mengetahui pengaruh sales promotion terhadap brand equity kandidat gubernur

SULUT

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dalam rangka referensi tambahan penelitian politik di bidang marketing,

serta referensi dalam pengembangan penelitian dalam bidang marketing, khususnya

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

6

2. Bagi Praktisi

Menambah wawasan terhadap praktisi atau konsultan politik dalam menentukan

strateginya kedepan, serta secepatnya dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam

berbagai dunia praktis.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil- hasil Penelitian terdahulu

Penelitian ini tentunya didasari dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

Dalam hal ini, yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian yang akan datang diantaranya

variabel bebas, metodologi penelitian, maupun jenis subjek penelitiannya. Adapun berikut ini

penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sumber referensi pada penelitian ini, yang

disajikan untuk mempermudah membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Seperti

1. Widji Astuti, (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pemasaran Politik

Kandidat Dalam Meyakinkan Pemilih Pada PILKADA Kota Malang ”Dalam penelitiannya

yang berusaha mengidentifikasi bauran pemasaran politik kandidat pada PILKADA kota

Malang serta menganalisis peranan pemasaran politik kandidat PILKADA kota Malang

dalam meyakinkan pemilih. Penelitian tersebut menggunakan kuesioner yang bersifat

tertutup. Sedangkan data kuesioner yang diambil mencakup beberapa faktor, yaitu: Citra

kandidat (X1), Kemampuan orasi/debat (X2), Program yang ditawarkan (X3), untuk

faktor promosi : Iklan kandidat (X4), Publisitas kandidat (X5), untuk faktor distribusi :

kesediaan menemui dan bersama masyarakat (X6), kesediaan mendatangi tokoh

masyarakat (X7), Dukungan partai politik (X8), dan faktor harga : kelayakan kandidat

untuk memimpin (X9), percaya akan keberhasilan kandidat (X10), dan keyakinan pemilih

akan pilihannya (Y). Koefisien determinasi sebesar 0,543 menunjukkan bahwa proporsi

8

bauran pemasaran dalam menjelaskan keyakinan pemilih adalah sebesar 54,3%. Uji

model dilakukan dengan membandingkan nilai F hiting (66,198) dan F tabel (2,245),

yang membuktikan bahwa model terbukti mampu menjelaskan keyakinan pemilih.

Secara keseluruhan, semua variabel mempengaruhi keyakinan pemilih, artinya semua

item dapat dilakukan kandidat untuk mempengaruhi calon pemilih, namun karena

berdasarkan uji signifikansi masing-masing variabel menunjukkan bahwa atribut yang

nyata diterima untuk meyakinkan pemilih adalah Citra kandidat (X1), Program yang

ditawarkan kandidat mengatasi persoalan masyarakat (X3), Iklan yang dilakukan (X4),

kesediaan menemui konstituen (X7) dan Percaya kandidat akan berhasil (X10), maka

variabel lain yang diamati dalam penelitian ini tidak berpengaruh menumbuhkan

keyakinan pemilih. Namun setelah dikaji satu demi satu dari atribut tersebut ternyata

cenderung dalam pemilihan PILKADA Kota Malang ini hanya 5 atribut saja. Hal ini

terjadi karena adanya pasangan incumbent dalam PILKADA ini yang membuat

pertimbangan lain menjadi tertutup oleh karena ada kandidat yang sudah dikenal,

program dan keberhasilan yang jelas dan lebih pasti.

Analisa Persamaan dengan penelitian saya yaitu terdapat beberapa variabel yang

menunjukkan bahwa penelitian ini sama-sama mengukur seberapa signifikan variable-

varibel yang berkaitan erat dengan strategi Pemasaran politik terhadap pilihan nanti atau

dalam penelitian saya mengenai sales promotion kandidat atau kampanye jangka waktu

pendek.

Analisa uji beda terdapat pada banyaknya variabel yang diteliti dan tujuan penelitian,

pada peneltian ini banyak berbicara tentang bagimana strategi marketing politik dalam

proses meyakinkan pemilih,berbeda dengan penelitian saya yaitu lebih banyak

berbicara khusus profil kandidat masa lalu.

9

2. Analisis Brand Equity Calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung pada

PILGUB Langsung tahun 2008 dari perspektif marketing Politik (studi dikalangan

perempuan pemilih dikeluruhan kampung baru kedaton bandar lampung), analisis yang

digunakan kualitatif dengan penarikan sample menggunakan purposive sampling

sebanyak 35 responden perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah brand

awarness tertinggi ditempati oleh pasangan zulkifli anwar dan akmadi sumaryanto

dengan pasar sebesar 51, 40 %, untuk perceived quality tertinggi di tempati pasangan

puhajir utomo dan andi arief, untuk brand association, pasangan sofyan jacoeb dan

bambang W.U diasosiakan sebagai pasangan bercitra bagus, untuk kejujuran di tempati

pasangan zulkufli anwar. Brand loyalty tertinggi ditempati oleh pasangan UJ dengan

pemilih sebesar 31,43 % 

Analisa persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti variabel brand

equity dibidang politik

Analisa uji beda terdapat pada jenis penelitian analisis faktor, kualitatif, sampel para

perempuan saja untuk penelitian ini dan analisis pengaruh, analisis kuantitatif, dan

sampel untuk mahasiswa umum untuk penelitian saya.

3. Penelitian oleh “Pierre Valette-Florence, Haythem Guizani, Dwight Merunka (2009) The

impact of brand personality and sales promotions on brand equity, hasil penelitian :

dampak positif dari kepribadian merek dan dampak negative promosi penjualan

intensitas pada ekuitas merek pada tingkat agregat. Mela, Ataman, dan Van Heerde

(2006) menemukan bahwa di antara lima dipilih variabel-variabel bauran pemasaran,

promosi moneter ulang berdampak negatif ekuitas merek.

Analisa persamaan terdapat pada varibel-variabel yang akan diteliti, serta tujuan

penelitian pada umumnya.

10

Analisa uji beda terdapat pada tujuan masing-masing yaitu peneltian ini banyak

berbicara tentang produk marketing pure business namun pada penelitian saya lebih

spesifik pada penelitian politik dibidang marketing.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian terdahulu serta penelitian ini

NO. JUDUL PENELITIAN

NAMA PENELITI

VARIABEL HASIL PENELTIAN

1. Peranan Pemasaran Politik Kandidat Dalam Meyakinkan Pemilih Pada PILKADA Kota Malang

Widji Astuti, (2008)

Citra kandidat, Kemampuan orasi/debat , Program yang ditawarkan, Iklan kandidat, Publisitas kandidat, kesediaan menemui dan bersama masyarakat, kesediaan mendatangi tokoh masyarakat, Dukungan partai politik, kelayakan kandidat untuk memimpin, percaya akan keberhasilan kandidat keyakinan, pemilih akan pilihannya

Secara keseluruhan, semua variabel mempengaruhi keyakinan pemilih, artinya semua item dapat dilakukan kandidat untuk mempengaruhi calon pemilih, namun karena berdasarkan uji signifikansi masing-masing variabel menunjukkan bahwa atribut yang nyata diterima untuk meyakinkan pemilih

2. Analisis Brand Equity Calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung pada PILGUB Langsung tahun 2008 dari perspektif marketing Politik (studi dikalangan perempuan pemilih dikeluruhan kampung baru kedaton egati lampung)

Kattrina Sabo (2008)

Analsisis Faktor Brand Equity yaitu brand awareness, perceived quality, Brand loyalty

brand egative tertinggi ditempati oleh pasangan zulkifli anwar dan akmadi sumaryanto dengan pasar sebesar 51, 40 %, untuk perceived quality tertinggi di tempati pasangan puhajir utomo dan andi arief, untuk brand association, pasangan sofyan jacoeb dan bambang W.U diasosiakan sebagai pasangan bercitra bagus, untuk kejujuran di tempati pasangan zulkufli anwar. Brand loyalty tertinggi ditempati oleh pasangan UJ

11

dengan pemilih sebesar 31,43 % 

3. The impact of brand personality and sales promotions on brand equity

Pierre Valette-Florence dkk (2009)

Brand Personality, Sales Promotion, Brand Equity

dampak positif dari kepribadian merek dan dampak negative promosi penjualan intensitas pada ekuitas merek pada tingkat agregat. Mela, Ataman, dan Van Heerde (2006) menemukan bahwa di antara limadipilih variabel-variabel bauran pemasaran, promosi moneter ulangberdampak negative ekuitas merek.

4. Pengaruh Brand Personality dan Sales Promotion terhadap Brand Equity Kandidat Gubernur SULUT 2010 ( Studi kasus menurut persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRAT)

Andika Mongilala

Brand Personality, Sales Promotion, Brand Equity

Variabel Brand personality dan sales promotion menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap brand equity pada pilkada Gubernur 2010, variabel brand personality dianggap variabel yang sangat dominan dalam penelitian ini.

Sumber : Olahan peneliti

12

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Manajemen Pemasaran (Marketing Management)

A. Pengertian Pemasaran

Ada beberapa definisi mengenai pemasaran diantaranya adalah :

1. Menurut Kotler pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

2. Menurut  Kotler & Amstrong, Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan

managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai

dengan orang lain.

3. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk

merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang

yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan

perusahaan.

4. Menurut Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun

pembeli potensial.

B. Konsep Pemasaran

Konsep-konsep inti pemasaran meluputi: kebutuhan, keinginan, permintaan,

produksi, utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan pasar,

pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan

permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan

dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik

13

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan Permintaan adalah

keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan

kesediaan untuk membelinya.

C. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran.

Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, perencanaan,

implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan

pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.Sedangakan manajemen adalah

proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing) penggerakan

(Actuating) dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran

adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang

dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang

menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan –

tujuan organisasi.

MACAM-MACAM KONSEP PEMASARAN

I. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan

organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta

memberikan kepuasaan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan

para pesaing.

Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara:

1. Temukan keinginan pasar dan penuhilah.

2. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat.

14

3. Cintailah pelanggan, bukan produk anda.

4. Lakukanlah menurut cara anda (Burger king)

5. Andalah yang menentukan (United Airlines)

6. Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan

yang sarat dengan nilai, mutu dan kepuasan (JC. Penney).

Dalam pemasaran terdapat enam konsep yang merupakan dasar pelaksanaan

kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep produk, konsep

penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran

global.

1. Konsep produksi

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia

dimana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan

mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efesiensi produk tinggi dan distribusi

yang luas. Disini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin,

karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan

daya beli mereka.

2. Konsep produk

Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang

menawarkan mutu, performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen disini

adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk

berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri – ciri terbaik

3. Konsep penjualan

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen, dengan dibiarkan begitu saja,

organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif.

4. Konsep pemasaran

15

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunsi untuk mencapai tujuan organisasi terdiri

dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan

yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing.

5. Konsep pemasaran sosial

Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan

kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan

yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripasda para pesaing

dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan

masyarakat.

6. Konsep Pemasaran Global

Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua

faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis

yang mantap. tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua

pihak yang terlibat dalam perusahaan.

2.2.2 Konsep Pemasaran Politik (Political Marketing)

Marketing politik menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia

politik (Firmanzah, 2007)

Menurut Firmanzah (2008:203), dalam proses Political Marketing, digunakan

penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu:

1. Produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan

disampaikan konstituen.produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa

lalumaupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik.

16

2. Promosi (promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah

partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal

ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.

3. Harga (price), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional.

Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode

kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya,

pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-

lain . Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa

kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan

negara.

4. Penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai

dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berati sebuah

partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis

maupun demografis.

Menggunakan 4Ps marketing dalam dunia politik menjadikan marketing politik tidak

hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing politik menyangkut

cara sebuah institusi politik atau PARPOL ketika menformulasikan produk politik,

menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi

untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah

produk politik (Firmanzah, 2008: 211).

Jadi, inti dari political marketing adalah mengemas pencitraan, publik figur dan

kepribadian (brand personality) seorang kandidat yang berkompetisi dalam konteks

Pemilihan Umum (PEMILU) kepada masyarakat luas yang akan memilihnya (Ibham:

2008). Dalam hal ini tujuan marketing dalam politik adalah bagaimana membantu

PARPOL untuk lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau menjadi

target dan kemudian mengembangkan isu politik yang sesuai dengan aspirasi mereka.

17

Konsep pemasaran atau marketing yang selama ini dikenal dengan bauran

pemasaran konvensional Jerome McCarthyn (1957), yaitu terdiri komponen ‘4-Ps’

(product, price, place and promotion), kini telah berkembang menjadi dan sekaligus

mempopulerkan salah satu pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran politik atau yang

disebut dengan political marketing. Pengembangan selanjutnya mengenai konsep

pemasaran tersebut ke bidang lainnya secara lebih aplikatif, kreatif dan inovatif oleh

pakar pemasaran moderen, Kotler pada tahun 1980-an yang merambah ke bidang

selain program pemasaran yang bertujuan komersial, maupun non komersial yakni

pemasaran bidang sosial atau kesejahteraan sosial, lalu berkembang lagi menjadi

konsep komunikasi pemasaran terpadu dan hingga ke aktivitas pemasaran bidang

politik. Didukung berkembangnya sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis

seperti sekarang ini, maka fungsi dan peranan saluran media massa baik cetak

maupun media elektronik, radio, internet dan ditambah dengan banyaknya saluran

stasiun televisi yang bermunculan baik secara nasional atau TV lokal daerah ikut

menggiatkan atau menyebarluaskan pesan-pesan, pemberitaan atau informasi melalui

berbagai bentuk komunikasi pemasaran, dan pemasaran politik, program kampanye

politik melalui saluran media publikasi, public relations, promosi, kontak personal dan

kreativitas periklanan politik (political advertising) yang terpapar secara luas tanpa

sekat atau bahkan melampaui batas-batas negeri atau borderless country kepada

seluruh para pemirsanya tanpa terkecuali. Dikaitkan dengan pembahasan

penyebarluaskan arus informasi dalam era globalisasi tersebut terdapat mitos yang

mampu menciptakan ketiadaan ruang, jarak dan waktu sebagai akibat kebebasan

masyarakat memperoleh informasi secara bebas, langsung tanpa tekanan, tidak ada

lagi batasan teritorial, tidak ada lagi sesuatu peristiwa atau kejadian tanpa kecuali yang

dapat ditutup-ditutupi oleh setiap negara, lembaga lainnya dan termasuk upaya

perorangan ingin menyembunyikan sesuatu informasi demi kepentingan sepihak.

18

Pendekatan kampanye politik atau political campaign approach untuk mendukung

penggiatan pemasaran politik atau political marketing activity tersebut sebagai upaya

selain bertujuan untuk : 

1. Membentuk preferensi bagi pihak setiap pemilih dalam menentukan suaranya, tujuan

lainnya adalah;

2. Ingin merangkul simpati pihak kelompok-kelompok atau the third influencer of person

and groups seperti tokoh masyarakat, agama, adat, eksekutif dan artis atau selebritis

terkenal lainnya.

3. Memiliki daya tarik bagi kalangan media massa baik cetak maupun elektronik,

termasuk memanfaatkan penggunaan atribut kampanye, poster, spanduk, iklan politik

di media-massa, termasuk melalui situs atau blog internet untuk mempengaruhi

pembentukan opini publik dan citra secara positif demi kepentingan membangun

populeritas tinggi atau menebar pesona sang kandidat dan aktivitas parpol yang

bersangkutan sebagai kontestan yang siap berlaga dalam setiap siklus pelaksanaan

Pemilihan Umum

Menurut Kotler and Neil (1999:3), bahwa konsep political marketing, atau pengertian

Political Marketing adalah: 

“Suatu penggiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial, tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara dan lembaga/organisasi secara efektif.” 

Khususnya pelaksanaan konsep political marketing  tersebut yang pernah

dimanfaatkan oleh salah satu pemimpin dunia yaitu, pasangan Bill Clinton dan Al Gore

tahun 1990-1992 dalam persaingan antar kontestan menjadi kandidat atau calon

Presiden dan Capres Amerika Serikat. Sebagai kampiun demokrasi dan sekaligus

menjadi menjadi tonggak penting sejarah dalam penerapan konsep -konsep

19

pemasaran politik secara efektif untuk berkompetisi dalam Pemilu secara bebas dan

langsung meraih suara terbanyak, tahapan selanjutnya berhasil memenangkan

pertarungan dan terpilih menjadi Prisiden AS ke-45, periode 1993 - 2001.

Menurut Baines (terjemahan dari Nursal 2004:8) bahwa :

“Perkembangan political marketing yaitu pelaksanaannya dimulai dari negara-negara

maju dengan sistem demokrasi seperti pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa,

Jepang, Korea Selatan dan hingga negara berkembang seperti Indonesia”.

Tidak terlepas peranan Charles Baker telah menciptakan suatu konsep iklan politik

sebagai alat media promosi pemasaran politik, dan definisi pemasaran politik kini telah

banyak mengalami perubahan-perubahan dari konsep dan tujuannya,

yaitu :

1. Menurut konsep Shama (1975) & Kotler (1982) yang memberikan penekanan pada

proses terjadinya transaksi antara pemilih dan kandidat.

2. Lock & Harris (1996)  yang mengusulkan agar pihak political marketing memperhatikan

positioning and segmentation para kandidat atau parpol.

3. O’Leary & Iradela (1976), yaitu perhatiannya dalam penggunaan marketing-mix untuk

mempromosikan partai-partai politik kepada khalayak sasarannya.

4. Wring (1997) lebih memperhatikan penggunaan survei atau riset opini publik dan

termasuk analisis lingkungan.

Menurut Lees-Marshment (2005: 5–6), produk partai politik terdiri atas delapan

komponen.

1. kepemimpinan (leadership) yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dukungan,

pendekatan,hubungan dengan anggota partai, dan hubungan dengan media.

20

2. anggota parlemen (members of parliament) yang terdiri atas sifat kandidat, hubungan

dengan konstituen.

3. keanggotaan (membership) dengan komponen-komponen kekuasaan, rekrutmen, sifat

(karakter ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin.

4. staf (staff), termasuk di dalamnya peneliti, para profesional, dan penasihat.

5. simbol (symbol) yang mencakup nama, logo, lagu/ himne.

6. konstitusi (constitution) berupa aturan resmi dan konvensi.

7. kegiatan (activities), di antaranya konferensi, rapat partai.

8. kebijakan (policies) berupa manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai. Jika kita

cermati dengan saksama, kedelapan produk tersebut tidak lain tidak bukan adalah ”isi

perut” partai politik.

Seandainya kedelapan produk itu yang dipasarkan kepada konstituen, dengan

sendirinya akan berlangsung proses pendidikan politik. Konstituen menjadi mengerti

apa yang menjadi gagasan, karsa, dan karya serta orang-orang sebuah parpol.

Bilamana semua parpol melakukan hal yang sama tentu khalayak dapat

membandingkan isi perut antarparpol; partai mana yang lebih menjanjikan perubahan

dan partai mana yang hanya membual saja. Dampak pemasaran politik bersifat

resiprokal artinya politik mempengaruhi pemasaran yang pada akhirnya fungsi

pemasaran akan mempengaruhi opini untuk membangun dukungan politik (Candif &

Hilger 1982)

Dalam pemasaran politik dikenal salah satunya adalah publisitas politik. Publisitas

merupakan upaya mempopulerkan diri kandidat atau institusi partai yang bertarung.

Ada empat bentuk publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik yaitu :

21

a. Dikenal sebagai pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat

dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya saja, bulan Ramadhan

dan Idul Fitri merupakan siklus aktivitas tahunan sehingga menjadi realitas yang apa

adanya. Kandidat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasarkan

dirinya. Misalnya dengan mengucapkan “Selamat Menjalani Bulan Ramadhan” atau

“Selamat Tahun Baru Imlek” dengan embel-embel nama atau photo kandidat. Semakin

banyak jenis bentuk pure publicity yang digarap, maka akan semakin populer kandidat.

b. Free ride publicity yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau

menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Misalnya saja dengan tampil

menjadi pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan pihak lain, menjadi sponsor

gerakan anti narkoba, turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga di sebuah

daerah kantung pemilih dan lain-lain.

c. Tie-in publicity yakni dengan memanfaatkan extra ordinary news (kejadian sangat luar

biasa). Misalnya saja peristiwa tsunami, gempa bumi atau banjir bandang. Kandidat

dapat mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang memiliki kepedulian sosial yang

tinggi sehingga imbasnya memperoleh simpati khalayak. Sebuah peristiwa luar biasa,

dengan sendirinya memikat media untuk meliput. Sehingga partisipasi dalam peristiwa

semacam itu, sangat menguntungkan kandidat.

d. Paid publicity sebagai cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di

media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, Iklan spot, iklan kolom, display atau

pun juga blocking time program di media massa. Secara sederhananya dengan

menyediakan anggaran khusus untuk belanja media.

Sejak era reformasi dan kemudian disusul sistem pemilihan presiden dan kepala

daerah secara langsung, terdapat fenomena yang tidak pernah ada pada masa orde

baru yaitu marketing politik. Marketing politik merupakan akibat logis dari dibukanya

22

sistem politik yang demokratis, dimana pemilih bebas menentukan pilihan. Politik yang

demokratis kini analog dengan kompetisi dalam dunia bisnis, dimana kandidat harus

memperebutkan calon pemilih (konsumen) sebagai khalayak sasaran. Salah satu alat

yang lazim digunakan dalam marketing politik adalah iklan, disamping berbagai tools

komunikasi lainnya.

Menurut Yulianti (2004), iklan politik televisi muncul pertama kali tahun 1952 dan selalu

sarat dengan kontroversi. Contoh, iklan politik Lyndon B Johnson tahun 1964, yang

kondang disebut iklan “Bunga Daisy”. Dalam spot iklan ditayangkan seorang gadis cilik

tengah memetik bunga aster (daisy) saat sebuah bom atom meledak dengan jamur api

maha dahsyat membumbung tinggi. Iklan politik itu dimaksudkan untuk menyebarkan

ketakutan rakyat mengenai kecenderungan Barry Goldwater, lawan politik Johnson,

untuk memulai sebuah perang nuklir dengan Uni Soviet. Iklan politik itu hanya

ditayangkan sekali pada 7 September 1964 di televisi CBS sebab Goldwater

mengancam menggugat Johnson dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Meski dicabut, iklan itu berulang-ulang ditayangkan dalam pemberitaan setelah

kontroversi menjadi perdebatan publik. “Bunga Daisy” merupakan satu dari ratusan

iklan politik sepanjang lebih dari 50 tahun sejarah perkembangannya. Iklan politik

selalu menarik perhatian publik AS selama 13 kali pemilihan presiden, meski

diperlukan uang luar biasa besar. Pada kampanye Pemilu 1988, tiap calon presiden

mengeluarkan dana rata-rata 228 juta dollar AS untuk belanja iklan politik. Jumlah ini

sekitar 8,4 persen dari biaya kampanye keseluruhan.

Di Indonesia iklan politik semakin penting digunakan para politisi dalam pemilihan

kepala daerah maupun pemilihan presiden, tetapi juga tak lepas dari kontroversi. Pakar

politik Arbi Sanit misalnya menilai langkah sejumlah tokoh politik yang mengiklankan

dirinya di media massa saat ini untuk menghadapi pemilu 2009 merupakan bentuk

23

kecurangan kepada masyarakat. Sebab menurutnya lewat iklan itu masyarakat tak

dapat menilai kapasitas seseorang. Lebih jauh Arbi, seperti dikutip Kompas

mengatakan: “Lewat iklan itu, masyarakat hanya diajak untuk memilih orang yang

populer. Ini menjebak rakyat karena pemimpin tidak cukup bermodalkan popularitas

tetapi harus memiliki pengalaman dan terbukti teruji. Di Indonesia iklan membuat orang

dapat berubah citra dalam waktu singkat. Seharusnya, orang itu juga harus

membuktikan kemampuannya, misalnya membuat partainya memenangi pemilu. Iklan

oleh aktivis parpol terbukti efektif mempengaruhi rakyat. Ini terlihat pada Pemilu 2004.

Momen itu (Pemilu 2004) yang memancing adanya kesalahan jalan politik kita,

terutama lewat iklan.”

Berbeda dengan Arbi Sanit, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir

yang juga gencar melakukan iklan politik mengatakan, PAN dan kader yang dimilikinya

memang harus mempromosikan diri. Apalagi, sistem pemilihan presiden langsung

mengharuskan seseorang harus dikenal luas masyarakat sebelum rakyat menentukan 

pilihan. Sementara calon presiden lain Wiranto, menyangkal jika iklan tentang

kemiskinan yang dibuatnya belakangan ini bertujuan politis (Kompas, 22 Mei 2008).

Membahas iklan politik memang menarik, apalagi di Indonesia bidang ini belum

banyak dikaji. Selain kontroversi yang meliputinya, isu lain adalah seberapa efektif

sebenarnya iklan politik untuk menjaring massa pemilih. Tanpa kajian yang jelas tentu

para kandidat hanya menghabiskan dana milyaran rupiah dengan percuma untuk

memproduksi dan menayangkan iklan. Pembahasan berikut akan melihat sampai

dimana potensi iklan sebagai alat marketing politik.

24

Potensi Iklan Politik

Menurut Linda Lee Kaid dalam Putra (2007) :

“iklan politik adalah proses komunikasi dimana seorang sumber (biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa guna meng-exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan dan perilaku politik khalayak.”

Iklan sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas

informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara

serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi,

membujuk dan meyakinkan (Sudiana, 1986:1).

Seperti halnya dengan iklan komersial, tujuan iklan politik tak lain adalah mempersuasi

dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut

iklan politik tampil impresif dengan senantiasa mengedepankan informasi tentang siapa

kandidat (menonjolkan nama dan wajah kandidat), apa yang telah kandidat lakukan

(pengalaman dan track record kandidat, bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu

(issues posisition) dan kandidat mewakili siapa (group ties). Isi (content) Iklan politik

senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang diangkat (policy position),

kualitas kepemimpinan (character), kinerja (track record-nya) dan pengalamannya. Iklan

politik, sebagaimana dengan iklan produk komersial yang tak hanya memainkan kata-kata

(word), tetapi juga, gambar, suara dan musik.

Secara umum, ada sembilan tahapan proses terkait dengan pembuatan dan penyiaran

iklan, baik iklan media cetak maupun media elektronik (Johnson, 2001 dalam Nursal 2004:

254), yakni:

25

1. Riset tentang unsur-unsur mana dari bagian produk politik yang akan disampaikan

untuk mendukung positioning kontestan, disampaikan dengan cara apa, melalui media

mana, dan berapa durasi atau luas halaman dan frekuensi pemasangan iklan tersebut.

Riset ini dapat dilakukan dengan focus group analysis, benchmark survey, dan

targeting analysis.

2. Keputusan pembelian, yakni membuat komitmen pembelian ruang atau waktu

terhadap media-media yang dipilih. Hal penting yang harus diperhatikan dalam

pembelian ruang atau waktu media ini adalah masalah optimalisasi penggunaan uang.

Isu penting dalam hal ini adalah bagaimana menggunakan waktu tayang atau ruang

media secara efisien melalui kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan antara

kon-testan dengan pihak media.

3. Mengembangkan konsep kreatif iklan yang meliputi desain pesan, penggunaan talent,

visual kunci, suara kunci, dan berbagai aspek kreatif lainnya. Konsep ini didiskusikan

secara mendalam sampai dirasa sempurna.

4. Memproduksi iklan dengan beberapa varian

5. Menguji respon para pembaca atau pemirsa terhadap iklan yang telah diproduksi

tersebut melalui suatu riset. Tahap ini untuk mengetahui responden mana yang paling

mernberikan respon yang diharapkan, dan mendapat masukan mengenai perbaikan

konsep kreatif dan eksekusi iklan.

6. Produksi final iklan adalah menyempurnakan hasil produksi sesuai dengan masukan

dari hasil uji respon responden

7. Peluncuran iklan dengan sebuah konferensi pers untuk mendapat gaung komunikasi

yang luas

8. Menyiarkan iklan

9. Menganalisis dampak iklan yang ditayangkan. Hasil analisis ini memungkinkan untuk

meneruskan, mengubah. atau menghentikan konsep iklan.

26

Iklan politik khususnya iklan audiovisual, memainkan peranan strategis dalam political

marketing. Nursal (2004: 256) mengutip Riset Falkowski & Cwalian (1999) dan Kaid (1999)

menunjukkan, iklan politik berguna untuk beberapa hal berikut:

a. Membentuk citra kontestan dan sikap emosional terhadap kandidat

b. Membantu para pemilih untuk terlepas dari ketidak-pastian pilihan karena mempunyai

kecenderungan untuk memilih kontestan tertentu.

c. Alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan.

d. Mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu

e. Mempengaruhi opini publik tentang isu-isu nasional

f. Memberi pengaruh terhadap evaluasi dan interpretasi para pemilih terhadap kandidat

dan even-even politik

Untuk mencapai sasaran obyektifnya iklan politik, harus menjawab lima pertanyaan dasar

yang diajukan oleh Beaudry dan Schaerier (1986). Pertama, apa pesan tunggal yang paling

penting untuk disampaikan kepada para pemilih. Kedua, siapa para pemilih yang dapat

dipersuasi untuk memilih anda. Ketiga, metode apa yang paling efektif digunakan agar

pesan anda sampai kepada pendukung potensial. Keempat, kapan saat terbaik untuk

menyampaikan pesan anda kepada audiens yang dibidik. Kelima, sumberdaya apa yang

tersedia untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang diinginkan (Nursal, 2004:230)

Gaya iklan yang efektif di Amerika dan Asia berbeda karena adanya perbedaan kultur.

Menurut Yukio Nakayama (Cakram, Januari 2002), ada delapan kata kunci agar sebuah

iklan dapat menyentuh perhatian khalayak :

27

1. Emosi. Iklan yang mampu menggugah emosi pemirsanya biasanya akan diterima

secara lebih utuh oleh khalayak sasaran. Mereka akan lebih mudah menjadi bagian

dari iklan yang disajikan.

2. Empati. Dengan upaya membangun empati dalam iklan, pemirsa akan digerakkan

untuk berpihak pada pesan yang akan disampaikan. Hal ini bukan suatu hal yang

mudah, diperlukan cara penyampaian pesan yang relevan dan dapat dipercaya.

3. Obsesi. Perlihatkan dalam iklan bahwa obsession, dan semangat untuk meraih

sesuatu. Konsumen (para pemilih) akan tergerak untuk meraih hal-hal yang positif dan

mengalahkan suatu tantangan.

4. Mimpi. Ini merupakan harapan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Mimpi

seringkali menjadi pendorong semangat untuk mencapai sesuatu. Kita selalu

mempunyai harapan dan mimpi yang membuat kita selalu menjadi lebih baik dari

waktu ke waktu.

5. Kecerdasan. Konsumen (para pemilih) menghargai kecerdasan yang muncul dari iklan-

iklan yang disaksikannya. Pemirsa bukanlah orang-orang yang bodoh, mereka

menghargai iklan-iklan yang tampil cerdas dan mampu membuat mereka berseru: aha!

6. Moral. Sisi moral merupakan bagian penting dari kehidupan anak manusia. Kejelian

mengolah hal ini membuat sebuah ikian akan terus dikenang.

7. Realitas. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang tak dapat kita tolak, membuat

iklan betul-betul scbagai realitas. Suatu hal yang nyata dan terjadi di sekitar kita.

8. Tenderness. Sikap kasih dan pengertian merupakan hal penting yang mampu

membuat konsumen ikut bersama pesan yang disampaikan.

Lebih jauh iklan politik juga berfungsi membentuk image kandidat. Iklan sebagai

bagian dari marketing politik adalah serangkaian aktivitas untuk menanamkan image

politik di benak masyarakat dan meyakinkan publik mengenainya. Menurut Peteraf dan

28

Shanley (1997) image bukan sekadar masalah persepsi atau identifikasi saja, tetapi

juga memerlukan pelekatan (attachment) suatu individu terhadap kelompok atau

group. Pelekatan ini dapat dilakukan secara rasional maupun emosional. Image politik,

menurut Herrop (1990), dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi

tertentu partai politik. Di sini, image politik didefinisikan sebagai konstruksi atas

representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau individu

mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik.

Image politik seperti terlihat dalam produk iklan tidak selalu mencerminkan realitas

obyektif. Suatu image politik juga dapat mencerminkan hal yang tidak real atau

imajinasi yang terkadang bisa berbeda dengan kenyataan fisik. Image politik dapat

diciptakan, dibangun dan diperkuat. Image politik dapat melemah, luntur dan hilang

dalam sistem kognitif masyarakat. Image politik memiliki kekuatan untuk memotivasi

aktor atau individu agar melakukan suatu hal. Di samping itu, image politik dapat

memengaruhi pula opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu.

Misalnya, katakanlah suatu partai politik memiliki image sebagai partai yang

tiradisional, di mana nilai-nilai tradional lokal menjadi tujuan perjuangan. Image

tersebut dapat memotivasi aktor-aktor politik dalam partai tersebut untuk selalu

mengacu pada hal-hal yang bersifat tradisional. Selain itu, masyarakat awam pun

niscaya memposisikan partai tersebut sebagai institusi yang memperjuangkan nilai-

nilai tradisional. Perlu dicatat di sini bahwa ciri tradisional sering dibedakan dengan

modern. Ketika suatu partai politik dicap sebagai tradisionalis, otomatis partai tersebut

memiliki sistem nilai yang bertolak belakang dengan ide-ide modern.

Linda Kaid (dalam Putra, 2007) lebih lanjut menjelaskan, ada tiga pengaruh iklan

televisi terhadap para pemilih, yakni pengetahuan pemilih, persepsi terhadap

kontestan, dan preferensi pilihan. Pengaruh pertama ditunjukkan oleh identifikasi nama

29

kontestan atau kandidat yang disebut sebagai brand name recognition. Untuk

identifikasi nama, iklan lebih efektif dibandingkan komunikasi melalui pemberitaan,

khususnya untuk kandidat atau kontestan baru. Para pemilih juga lebih mudah

mengetahui isu-isu spesifik dan posisi kandidat terhadap isu tertentu melalui iklan

dibandingkan dengan pemberitaan. Pemilih yang tingkat keterlibatannya sedikit dalam

kampanye lebih terpengaruh oleh iklan politik.

Pengaruh kedua adalah efek pada evaluasi kandidat atau kontestan. Iklan televisi

memberi dampak signifikan terhadap tingkat kesukaan terhadap kontestan atau

kandidat, khususnya terhadap policy serta kualitas kandidat yang meliputi kualitas

instrumental, dimensi simbolis. dan feno-tipe optis (karakter verbal dan nonverbal).

Dampak tersebut bisa negatif dan bisa pula positif. Tingkat pengaruh tersebut

tergantung pada konsep kreatif, eksekusi produksi, dan penempatan iklan tersebut.

Pengaruh ketiga adalah preferensi pilihan. Berbagai stu-di eksperimental

menunjukkan, iklan politik mempunyai pengaruh terhadap preferensi pilihan,

khususnya bagi pe-milih yang menetapkan pilihan pada saat-saat terakhir. Variabel

penting yang mempengaruhi preferensi tersebut adalah formasi citra dan tingkat

awareness para pemilih terhadap kontestan. Pemilih yang keteriibatannya dalam dunia

politik rendah lebih mudah dipengaruhi oleh iklan politik dibandingkan pemilih yang

keteriibatannya lebih tinggi.

Dari sisi sifat pesan, iklan dapat juga digolongkan menjadi iklan positif dan iklan

negatif. Iklan positif adalah iklan yang memuat keunggulan dari sebuah kontestan yang

dipasarkan Sedangkan iklan negatif adalah iklan tentang kelemahan pesaing. Iklan

negatif lebih cepat menarik per-hatian pemilih ketimbang iklan positif. Namun demikian,

30

iklan negatif tidak selalu memberi citra positif kepada pi-hak yang menggunakan.

Karena itu, penggunaan iklan negatif harus memperhitungkan risikonya.

Nursal (2004: 234) mengadaptasi Kotler (1995) dan Peter dan Olson (1993), ada

beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi tersebut:

1. Awareness, yakni bila seseorang dapat mengingat atau menyadari bahwa sebuah

pihak tertentu merupakan sebuah kontestan Pemilu. Dengan jumlah kontestan Pemi-lu

yang banyak, membangun awareness cukup sulit dila-kukan, khususnya bagi partai-

partai bam. Seperti sudah menjadi hukum besi political marketing, secara umum para

pemilih tidak akan menghabiskan waktu dan ener-ginya untuk menghafal nama-nama

kontestan tersebut. Yang terang, seorang pemilih tidak akan memilih kontestan yang

tidak memiliki Brand awareness.

2. Knowledge, yakni ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting

mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun presentasi. Unsur-unsur

itu akan diinterpretasikan sehingga membentuk makna politis tertentu dalam pikiran

pemilih. Dalam pemasaran produk komersial, tahap ini disebut juga sebagai tahap

pembentuk brand association dan perceived quality.

3. Liking, yakni tahap di mana seorang pemilin menyukai kontestan tertentu karena satu

atau lebih makna politis yang terbentuk di pikirannya sesuai dengan aspirasinya.

4. Preference, tahap di mana pemilih menganggap bahwa satu atau beberapa makna

politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik sebuah kontestan

tidak dapat dihasilkan secara lebih memuaskan olch kontestan lainnya. Dengan

demikian, peniilih tersebut memiliki kecenderungan unluk memilih kontestan tersebut.

5. Conviction, pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan tertentu.

Sedangkan tipe-tipe pemilih dapat dibedakan sebagai berikut (Firmanzah, 2007):

31

Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah

untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai

politik atau calon kontestan dalam program kerjanya.

Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan

partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa

maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu

melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting

dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan

sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih

sebuah partai politik. Untuk Indonesia, pemilih jenis ini masih merupakan mayoritas.

Pemilih Skeptis

Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi

dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan

sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik

pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah

sekali. Mereka juga kurang memedulikan “platform” dan kebijakan sebuah partai politik.

32

Kritik terhadap Iklan Politik

Al Ries dan Laura Ries (2002) melalui karyanya yang menyentak kalangan periklanan,

The Fall of Advertising and the Rise of PR, menyebut era periklanan tengah berakhir.

Iklan gagal menyajikan kredibilitas di hadapan pemirsa dan meningkatkan penjualan

produk. Ries dan Ries sendiri bukan antiperiklanan; keduanya meletakkan periklanan

sebagai kelanjutan public relations (PR). PR-lah yang membentuk merek (citra), yang

selanjutnya diperteguh iklan. Jadi, memercayai iklan untuk meyakinkan pemirsa akan

kredibilitas isi tayangannya menjadi pekerjaan sia-sia.

Iklan adalah murni wilayah komersial, siapa pun bisa beriklan asal mampu membayar.

Logis jika partai besar dengan sumber dana berlimpah lebih mampu beriklan

ketimbang parpol gurem. Ketika beriklan, parpol menjual program dan gagasan, sama

dengan perusahaan yang ingin menjual produk. Namun, banyaknya iklan tidak

menjamin produk kian laku. Juga dalam kampanye pemilu, membeli iklan di media

bukan otomatis membeli suara pemilih. Meningkatnya dukungan suara tidak

sepenuhnya disebabkan keberhasilan teknik beriklan, terlebih lagi untuk iklan politik.

Preferensi pemirsa tidak secara linier berubah dengan adanya iklan-iklan yang

menggunakan teknik atau kreativitas tinggi. Oleh karena itu, logis bila mayoritas

pemirsa-pemilih (ada yang menyebut angka 70 persen) sudah menentukan akan

memilih siapa dalam pemilu presiden. Fenomena keterisolasian iklan dari preferensi

pemilih berlaku tidak hanya di negara yang ikatan primodial dan paternalismenya kuat,

tetapi juga ditemui di negara- negara yang memiliki tradisi kuat berdemokrasi.

Iklan dibuat sebagai alat memengaruhi dukungan publik. Namun, karena realitas

keterisolasian iklan dengan preferensi pemilih, tujuan ini tidak efektif untuk memperluas

dukungan suara. Kecuali, memperteguh pendapat pemilih yang telah mengikatkan

33

emosinya. Jadi, iklan bukan pada posisi untuk memengaruhi, melainkan menguatkan

pendirian-pendirian pemilih yang memiliki ikatan tradisional tertentu dengan capres

(Putra, 2007).

Maulana (2004) melihat ada modal utama yang bisa disajikan oleh iklan politik yaitu

kredibilitas. Karena tidak memiliki kredibilitas, iklan-iklan politik rapuh untuk gagal.

Seolah dengan iklan, kredibilitas dapat diraih. Inilah faktor utama yang menyebabkan

iklan-iklan politik di televisi tidak mendapatkan hasil efektif. Menurutnya bila

dihubungkan dengan keterbukaan informasi, iklan politik kita juga menjadi kurang

relevan karena disitu rakyat masih dipersepsikan bodoh. Lambat atau cepat,

keterbukaan informasi akan memengaruhi transformasi pola memilih. Rakyat kritis

menghilangkan eksistensi iklan sebagai pendulang suara. Alih-alih dipercayai, iklan

dipandang sebagai alat manipulasi; motif iklan tersingkap, yakni sebagai penopeng

kandidat. Klaim-klaim positif yang disajikan melalui iklan bukannya meneguhkan pilihan

rakyat, tetapi membalikkan persepsi yang dikehendaki kandidat. Citra yang dibangun di

media pada akhirnya mampu ditangkap sebagai representasi fakta yang bertujuan

untuk menguntungkan kandidat. Di sini berlaku penegasian; apa yang disajikan positif

dipersepsi dan disimpulkan negatif.

Stanley (2004) misalnya mencontohkan meskipun iklan yang sering ditampilkan pada

pemilu 2004 adalah si moncong putih ternyata PDI-P gagal memimpin perolehan suara

pada pemilu lalu. Ini menunjukkan walaupun sukses menampilkan iklan hal itu belum

tentu berdampak signifikan pada perolehan suara. Orang-orang partai masih dituntut

bekerja keras di lapangan untuk memenangkan partai. Iklan politik yang ada saat ini

sama sekali tidak ada yang positif. Sama sekali tidak mendidik. Tidak banyak yang

menjelaskan komitmen partai terhadap berbagai persoalan yang masih dialami bangsa

ini. Iklan-iklan itu hanya mengajak pemilih mencoblos tanda gambar. Tidak memilih

34

nama orang. Wajar kalau orang awam tidak tahu jika ada yang baru dalam pemilu lalu.

Lebih jauh Stanley mengkritik kualitas iklan politik kita:

”Iklan politik itu seharusnya lebih banyak berbicara tentang bagaimana audience harus

memilih. Visi dan misinya bagaimana dan seperti apa. Iklan politik yang ditampilkan

saat ini belum membahas masalah segmentasi. Siapa segmen pemilih dan

sebagainya. Ini sebagai akibat iklan politik tidak dapat dimengerti oleh partai politik dan

tim kreatif. Teman-teman partai tidak punya gambaran tentang segmen pendukung

mereka siapa dan apa yang mau mereka capai dalam kampanye melalui media itu.

Semuanya jadi tidak jelas. Mereka bisa saya katakan miskin ide komprehensif. Mereka

tidak punya kemampuan membahasakan ide yang seharusnya brillian. Jadi, yang

keluar ya yang enteng-enteng saja. Parahnya, teman-teman di tim kreatif–yang

sebenarnya memiliki kemampuan menciptakan produk iklan yang baik–tidak

mengetahui apa keinginan partai. Yang ada akhirnya sekadar saling percaya.

Pokoknya percaya bahwa tim kreatif mampu membuat iklan PDI-P yang pas.

Akibatnya, ya muncullah iklan si moncong putih.”

Belakangan ini pakar politik menemukan kenyataan bahwa opini publik dibentuk oleh

mood, emosi dan perasaan individu. Berangkat dari kenyataan maka iklan-iklan politik

belakangan ini umumnya lebih mengeksploirasi faktor emosi ketimbang menjual isu-isu

atau kebijakan-kebijakan kandidat. Fenomena iklan dalam kampanye Pilkada

seharusnya memberikan ruang terbuka bagi pemilih untuk belajar menjadi pemilih

yang cerdas. Namun sayang sekali iklan politik belum mengajak warga untuk berpikir

cerdas (Putra, 2007).

Sedangkan dengan sinis Hikmat Budiman (Koran Tempo, 27 Maret 2004) mengatakan

Iklan komersial memang tidak pernah dirancang untuk memaparkan kebenaran seperti

35

para pendidik, melainkan justru melakukan surogat, mengelabui massanya dengan

memutarbalikkan realitas seperti yang biasa dilakukan para ideolog tempo dulu. Iklan

pencuci rambut, misalnya, menciptakan kenyataan palsu tentang begitu

memalukannya kalau ada kelemumur pada rambut. Tapi sejauh ini tidak pernah ada

somasi dengan tuduhan, misalnya, “tidak memberi pendidikan kultural” kepada publik.

Mengukur Kekuatan

Dengan melihat pembahasan diatas kita melihat bahwa iklan politik memiliki kekuatan

dan kelemahan. Terutama mengenai efektivitasnya dalam menjangkau pemilih.

Sampai saat ini para ahli masih berbeda pendapat mengenai efektivitas iklan politik

guna memenangkan pemilu dan meraih suara sebanyak mungkin. Roderick Hart,

profesor ilmu politik Universitas Texas mengatakan, tidak ada kajian dan penelitian

cukup yang bisa memastikan apakah iklan politik bisa menggalang suara bagi para

calon presiden. Ditambahkan, ada semacam kepercayaan di masyarakat, betapa pun

kuatnya pengaruh iklan di televisi, efektivitas iklan politik belum terjamin seperti halnya

iklan sabun atau produk lainnya. Banyak kajian menunjukkan swing voters, pemilih

berpindah dukungan karena dipengaruhi iklan politik, kampanye, penampilan kandidat,

atau program partai, persentasenya sangat kecil. Di Amerika Serikat, jumlah swing

voters hanya 15 persen dari total pemilih. Mereka inilah yang sebetulnya jadi sasaran

utama iklan politik karena sebetulnya sebagian besar pemilih sudah memiliki party

identification. Pemilih tipe ini loyal pada partainya serta tidak akan terpengaruh oleh

kampanye atau iklan politik.

Kenneth Goldstein, ahli ilmu politik Universitas Wiscounsin mengatakan, iklan politik

bisa mempengaruhi, terutama dalam pemilihan antara dua calon presiden yang

memiliki kualitas dan kemampuan hampir sama. Di negara maju, partai politik yang

36

bersaing dalam pemilu memiliki massa fanatik sendiri yang disebut true believers

sehingga suara swing voters yang kecil akan sangat menentukan kemenangan

(Yulianti, 2004).

Dengan demikian jelas bahwa iklan politik memang seharusnya tidak dijadikan sebagai

alat utama dalam kampanye kandidat, namun hanya sebagai alat penunjang. Kita tahu

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih akan ditentukan paling tidak oleh

kondisi awal pemilih (lihat tipologi pemilih hal. 9), media masa (iklan dan berita) serta

partai politik atau kontestan. Bisa jadi faktor keluarga dimana individu hidup

didalamnya akan lebih kuat sehingga sangat menentukan pilihan-pilihan politik. Atau

kualitas pendidikan dalam masyarakat sangat tinggi, sehingga mereka tidak begitu saja

percaya dengan pemberitaan atau iklan.

Dalam konteks komunikasi pemasaran, supaya efektif iklan politik juga harus

diletakkan dalam konteks integrated communication. Artinya harus juga didukung oleh

alat komunikasi lainnya dan yang lebih penting adalah kredibilitas kandidat atau partai

politik itu sendiri.

2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Indonesia

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami

kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -

undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis,

dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada

daerah. Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

37

Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam

pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala

daerah sebagai raja-raja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak

jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas

dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi

dalam pemilihan kepala daerah (Abdullah, 2005: 3).

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut maka diberlakukanlah undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyrakat, serta mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif,

efisien dan bertanggung jawab.

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah,

sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan

konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan

desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi

pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota

38

masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih

secara demokratis”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal

119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam

penyelengaraan PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005: 2).

Pelaksanaan PILKADA Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi

ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara

tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan

suara rakyatnya.

menurut Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara

langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi

demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama

memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”.

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa: “Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyrakat untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat

39

untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi

ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang

sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya

sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak

rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan

masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki

suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila

dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala

daerah secara langsung, yaitu:

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik

2. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)

3. mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.

4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite

5. mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip good governance,

serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi

Menurut Fitriyah (2005:1) :

“Pentingnya PILKADA secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat memberikan pendidikan

40

politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. “

PILKADA langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu:

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam

suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk

berpartisipasi; dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang

terpenting dari pilkada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang

dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat

sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah. menurut Fitriyah (2005)

2.2.4 Perilaku Pemilih (Voting Behavior) di Indonesia

Pada tahun 2009, negara Indonesia telah melangsungkan pemilihan umum.

Budiarjo (2008) menyatakan bahwa pemilihan umum dianggap sebagai lambang, dan

juga sekaligus tolak ukur dari sistem demokrasi. Indonesia pertama kali melaksanakan

pemilu pada tahun 1955, dan hingga tahun 2009, Indonesia telah melaksanakan

sembilan pemilu. Tercatat Indonesia melaksanakan pemilu pada tahun 1955, 1971,

1977, 1982, 1987, 1982, 1992, 1999, dan yang terakhir pada tahun 2004. Pada pemilu

yang terakhir, yaitu pemilu tahun 2004, Indonesia membuat sejarah, karena untuk

pertama kalinya diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Bila pada tahun-tahun sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada tahun 2004, untuk pertama kalinya, rakyat

Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

41

Sebenarnya, pada tahun 2004, tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden yang

dipilih langsung, tetapi untuk pertama kalinya juga, rakyat Indonesia memilih langsung

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Pada pemilu-pemilu sebelum tahun 2004, untuk menentukan anggota

DPR, pemilih hanya memilih PARPOL saja. Lalu, PARPOL yang akan menentukan

siapa-siapa saja yang akan menjabat sebagai anggota DPR. Namun, pada tahun

2004, pemilih tidak hanya bisa memilih parpol, tetapi juga bisa langsung memilih orang

per orang. Adanya perubahan sistem pada pemilu tahun 2004 mempunyai

konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga. Jika sebelumnya, para pemilih

hanya memperhatikan parpol saja, dengan adanya perubahan sistem ini, para pemilih

juga bisa memperhatikan orang-orang yang dicalonkan oleh parpol tersebut.

Penelitian mengenai perilaku memilih (voting behavior) pertama kali dilakukan oleh

para peneliti dari Universitas Columbia, yang lalu dikenal dengan sebutan mazhab

Columbia atau Columbia School. Menurut model Columbia ini, perilaku memilih

ditentukan oleh status sosial ekonomi (SSE), agama dan daerah tempat tinggal. Jadi,

jika seseorang berada di SSE tertentu, berarti ia memilih parpol tertentu. Jika ia

beragama tertentu, ia akan memilih parpol tertentu. Dan, jika ia tinggal di daerah

tertentu, ia maka akan memilih parpol tertentu. Mazhab ini juga dikenal dengan nama

pendekatan sosiologis atau sosial struktural (Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; & Roth,

2008).

Setelah pendekatan sosiologis, kemudian muncul pendekatan sosial psikologis

yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Michigan. Berbeda dengan

pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan pada faktor kelompok sosial dimana

individu berada (sosiologis), pada pendekatan sosial psikologis penekanan lebih pada

individu itu sendiri. Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang

42

berpengaruh terhadap perilaku memilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai,

orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat. Identifikasi partai yang dimaksud disini

adalah bukan sekedar partai apa yang dipilih tetapi juga tingkat identifikasi individu

terhadap partai tersebut misalnya, lemah hingga kuat. Lalu, yang dimaksud dengan

orientasi isu atau tema adalah tema atau isu-isu apa saja yang diangkat oleh parpol

tersebut. Sedangkan, yang dimaksud orientasi kandidat adalah siapa yang mewakili

parpol tersebut. Menurut pendekatan sosial psikologis, tiga faktor itulah (identifikasi

partai, orientasi tema dan orientasi kandidat) yang akan menentukan perilaku memilih

(Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; & Roth, 2008). Lalu, setelah pendekatan sosial

psikologis, muncul pendekatan baru yang dinamakan dengan pendekatan ekonomis.

Pendekatan ekonomis biasa juga disebut dengan pendekatan rational-choice.

Berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang

rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari

pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih

pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya (Lawrence, 2003;

Redlawsk, 1997; & Roth, 2008). Berhubungan dengan pemilu, melalui pendekatan ini,

pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap

parpol yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu,

dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang

memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. Namun pada

kenyataannya, ketika mengambil keputusan, individu jarang sekali melakukan hal-hal

yang diasumsikan oleh pendekatan ekonomis. Berdasarkan penelitian-penelitian yang

telah dilakukan menyebutkan bahwa, biasanya individu tidak mengetahui setiap

alternatif yang ada dan juga tidak mempertimbangkan setiap hasil yang mungkin

muncul dari setiap alternatif. Oleh karena itu, setelah pendekatan ekonomis, muncul

43

lagi pendekatan baru dalam melihat perilaku memilih. Pendekatan tersebut adalah

pendekatan behavioral decision theory (BDT) Lau ( 2003) & Redlawsk (2006).

Pendekatan behavioral decision theory (BDT) mengasumsikan bahwa individu

sebagai limited information processors, Pendekatan ini menganggap bahwa jumlah

informasi yang dapat diolah oleh individu, sangat terbatas. Keterbatasan individu

dalam memproses jumlah informasi, biasa juga disebut bounded rationality. Menurut

pendekatan ini, sebagai mahkluk rasional kognisi individu masih memiliki beberapa

keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya adalah keterbatasan

dalam menyimpan jumlah informasi, keterbatasan dalam mengolah informasi dan

keterbatasan dalam memanggil kembali informasi yang telah diolah (Lau, 2003; Lau &

Redlawsk, 2006).

Meskipun sebenarnya individu tidak bisa melakukan pengambilan keputusan yang

benar-benar rasional, seperti yang diasumsikan oleh pendekatan ekonomis, di tengah-

tengah keterbatasannya tiap-tiap individu masih bisa membuat keputusan yang baik.

Hal tersebut dimungkinkan karena individu mengembangkan sejumlah mekanisme

kognitif untuk mengatasi keterbatasannya itu. Terkait dengan pemilu, ada tiga

mekanisme kognitif yang biasanya digunakan oleh individu, yaitu decomposition,

editing dan heuristics Lau (2003) & Redlawsk (2006). Decomposition berarti individu

memecah keputusannya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Mekanisme ini

biasanya lebih dilakukan oleh para kandidat atau parpol yang sedang bertarung di

pemilu. Misalnya, para kandidat membagi strategi kampanyenya menjadi beberapa

bagian. Ada yang khusus iklan di televisi, ada yang khusus di radio, ada yang khusus

penampilan, dan seterusnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan editing berarti,

ketika individu menyederhanakan pengambilan keputusannya dengan menghilangkan

atau menghiraukan aspek-aspek relevan yang berhubungan dengan keputusannya

44

tersebut. Misalnya dengan hanya memperhatikan satu kandidat saja dan

menghiraukan kandidat yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan heuristics

adalah jalan pintas kognitif (cognitive shortcuts) yang dilakukan oleh individu untuk

membuat keputusan atau penilaian tertentu, yang biasanya didasarkan pada rules of

thumb. Baron, Branscombe dan Byrne (2008) menjelaskan bahwa heuristics adalah

cara mudah untuk mencapai keputusan yang kompleks atau membuat kesimpulan,

dalam waktu yang singkat dan efisien. Bless, Fiedler, dan Strack (2004) juga

menyebutkan bahwa untuk mengatasi kompleksitas, individu mengembangkan stategi

tambahan yang mengijinkan mereka untuk mempermudah pengambilan-keputusan

dengan berpegang pada rules of thumb, dan proses itu disebut heuristics.

Hamilton (2005) menyebutkan bahwa heuristics biasa digunakan dalam membuat

keputusan dan dapat meringankan beban yang dialami oleh kognisi individu, tidak

hanya membantu individu dalam kehidupan sehari-hari, heuristics juga dapat

digunakan individu dalam kehidupan politik. Ottati (1990) menemukan bahwa heuristics

bisa juga digunakan saat membuat keputusan politik. Hal ini juga disebutkan oleh

Mondak (1994) bahwa dengan menggunakan heuristics dapat membantu individu

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diakibatkan terbatasnya pengetahuan

tentang politik.

Ada lima jenis heuristics yang bisa digunakan individu untuk membantu dirinya

dalam mengambil keputusan dalam politik, khususnya pada saat pemilu (perilaku

memilih). Menurut Lau (2003) & Redlawsk, (2006), lima jenis heuristics tersebut akan

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Affect referral: individu akan memilih kandidat yang paling menarik secara emosional

atau yang lebih disukainya (emosional).

45

2. Endorsement: individu akan memilih kandidat berdasarkan hasil rekomendasi dari

kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, ataupun kelompok-kelompok sosial yang

dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, individu membiarkan orang lain diluar dirinya

yang memutuskan pilihannya.

3. Familiarity: individu memilih kandidat yang telah dikenal atau yang telah diketahui

sebelumnya.

4. Habit: individu memilih kandidat berdasarkan pilihan pada pemilu sebelumnya dan

tetap pada pilihannya itu.

5. Viability: individu memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih besar.

Jadi, termasuk pemilih jenis manakah anda?

Pemilih sosiologis? Pemilih ekonomis? Pemilih rasional? Atau pemilih jenis yang lain?

Apapun jenisnya, mudah-mudahan pilihan anda, mengutip perkataan Bung Anies

Baswedan, dapat mewujudkan dan melunasi janji-janji kemerdekaan seperti yang

tertulis di Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

2.2.5 Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Daerah

Menurut Cahya (2009) : Mahasiswa adalah bagian pemuda yang selalu ditunggu

perannya dalam pembangunan

Kita telah memaklumi bersama bahwasannya mahasiswa termasuk kalangan elit.

Hanya segelintir saja dari jutaan orang pemuda di Indonesia, yang berkesempatan

mengenyam pendidikan tinggi. Tak semua memiliki kesempatan masuk ke dalam kelas

ini. Terlebih realita yang ada saat ini manakala biaya kuliah semakin mahal. Makin

46

sedikit pula yang dapat merasakan hidup di dunia perguruan tinggi. Dan yang sedikit

itulah, yang memiliki potensi strategis sebagai iron stock para leader di negeri kita ini.

Mahasiswa adalah kalangan yang memiliki potensi besar melakukan mobilitas.

Bahkan, hal itu sudah dilakukan semenjak mereka resmi memiliki status sebagai

mahasiswa, karena status itu termasuk kelas menengah. Ke depan, selepas

menyelesaikan proses pembelajaran dan pencarian jati diri mereka di kampus, pintu

melakukan mobilitas itu semakin terbuka. Mobilitas secara vertikal maupun horizontal,

menuju ke posisi strategis di berbagai sektor yang akan mereka geluti, baik public

sector, private sector atau third sector. 

Besarnya potensi mereka itu –logis, karena hampir tidak mungkin negeri ini akan

dipimpin oleh para lulusan SMP apalagi SD– tak luput dari besarnya harapan yang

disematkan ke pundak mereka. Mereka diharapkan oleh masyarakat untuk nantinya

kembali dan membangun masyarakat khususnya di daerah dari mana mereka berasal.

Mahasiswa yang merantau, seolah-olah menjadi perwakilan daerah untuk menyerap

ilmu sebanyak mungkin kemudian diterapkan dalam pembangunan daerahnya suatu

saat nanti. Dan ini memang menjadi salah satu peran yang harapannya bisa dijalankan

oleh para mahasiswa, terlepas dari realita mahasiswa zaman sekarang yang tak sedikit

menghabiskan masa studinya dengan hura-hura dan bersenang-senang.

Sebenarnya apa saja peran mahasiswa yang bisa dimainkannya dalam

pembangunan daerah? Hal ini perlu dipahami bersama, karena ketidakjelasan peran

akan menimbulkan kegamangan. Dan kegamangan akan mengakibatkan

ketidakproduktifan. Maka tentang peran mahasiswa dalam pembangunan daerah ini

perlu kita ulas lebih jauh. Namun, kita perlu terlebih dahulu melihat seberapa jauh

potensi yang dimiiki oleh mahasiswa. Sehingga apa saja peran yang dapat dimainkan

nanti, bisa kita lihat dari potensi yang ada dalam diri mereka.

47

Pertama, kita dapat melihat potensi mahasiswa dari aspek karakternya. Kita pahami

bersama, bahwa mahasiswa memiliki karakter idealis. Semua hal dilihat dan ingin

dibentuk dalam tataran ideal. Baik dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri,

keorganisasian, berbagai sistem dan kebijakan dalam masyarakat maupun dalam

kehidupan negara. Mahasiswa biasanya menjadi orang yang paling resah dengan

ketidakberesan, benci dengan ketidakadilan, menginginkan tegaknya aturan dan

norma kebaikan. Dengan begitu tepatlah manakala mahasiswa disebut sebagai social

control, mengkritisi setiap ketidakberesan berjalannya sistem di masyarakat maupun

Negara.

Pemuda memiliki tipe pemikiran yang kritis dan kreatif. Mahasiswa sebagai bagian

dari pemuda tak lepas dari sifat ini. Sejarah mengatakan, bahwa perubahan-perubahan

besar berawal dari para pemuda. Kita dapat melihat bagaimana peristiwa kebangkitan

nasional, sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan Indonesia serta reformasi

berawal. Semua tidak luput dari peran para pemuda. Pun begitu dengan berbagai

peristiwa perubahan, revolusi dan pembaruan di beberapa belahan dunia.

Kaum muda memiliki frame berfikir yang khas. Berawal dari idealismenya dia kritis

terhadap persoalan-persoalan, dan dengan kreativitasnya memberikan solusi-solusi

dari persoalan yang ada. Tak jarang solusi yang mereka hasilkan merupakan hal-hal

yang tak terpikirkan sebelumnya oleh generasi yang lebih tua. Banyak terobosan baru

yang mereka lahirkan, karena mereka punya paradigma berpikir yang berbeda. Karena

berbeda paradigma, maka biasanya antara generasi tua dan generasi muda terjadi

konflik pemikiran, antara paradigma lama dan paradigma baru. Kita dapat ambil contoh

pada salah satu persitiwa besar, proklamasi kemerdekaan. Terjadi perbedaan

pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi harus

dilakukan. 

48

Beberapa kelebihan yang bersifat alami di atas, yakni idealis, kritis dan kreatif

membuat arus perubahan dapat diciptakan, menuju yang lebih baik sebagaimana

idealita yang ada dalam benak mereka. Dipadu dengan sifat semangat, dan didukung

oleh kekuatan fisik yang masih prima, maka arus perubahan semakin besar. Mereka

tak akan kenal lelah dalam bekerja dan menggerakkan perubahan itu, sehingga dalam

waktu yang tak terlampau lama apa yang mereka inginkan akan segera dicapai.

Kedua, potensi mereka dilihat dari aspek intelektualitas, kecerdasan dan

penguasaan wawasan keilmuan. Ilmu dan wawasan yang dimiliki selain akan

memperluas cakrawala pandangan, juga memberikan bekal teoritis maupun praktis

dalam pemecahan masalah. Seorang mahasiswa akan dapat dengan mudah

menyelesaikan masalah yang ada yang pada masa dahulu pernah ditemui manusia

dan dirumuskan dalam berbagai teori pemecahannya. Atau, jika hal yang ada belum

pernah ditemui sebelumnya, maka mereka sudah memiliki bekal yang metodologis dan

sistematis tentang bagaimana cara menemukan pemecahan problem-problem yang

ada. Tiada lain dengan riset, baik riset di bidang eksak maupun noneksak.

Potensi dari dua aspek yang ada itulah yang akan membuat mahasiswa dapat

melakukan perannya. Syaratnya, kedua potensi itu benar-benar dikembangkan secara

optimal oleh mereka baik secara personal maupun komunal sehingga dapat menjadi

senjata yang siap digunakan untuk memberikan kemanfaatan terbesar bagi

masyarakat. Potensi dari aspek karakter dikembangkan dengan berbagai aktivitas

yang mengasah softskill, baik melalui kegiatan organisasi, pelatihan-pelatihan maupun

aktivitas keseharian mahasiswa di luar kegiatan akademik. Sedangkan potensi

intelektualitas dibangun melalui semua kegiatan yang mengasah hardskill, yakni

kegiatan belajar mengajar, pengkajian, penelitian dan juga pelatihan. Dengan begitu

mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi menuju profil mahasiswa ideal, yakni

49

mahasiswa yang memiliki integritas moral, kredibilitas sosial dan profesionalitas

keilmuan.

Pada era sekarang ini, rasanya sudah tidak relevan lagi manakala implementasi

peran mahasiswa hanya sekadar seperti apa yang dilakukan pada masa-masa lalu.

Sebagian besar yang telah dilakukan mahasiswa untuk menjalankan peran sebagai

agent of change dan social control dilakukan melalui aksi-aksi turun ke jalan. Aksi

untuk menuntut perubahan kebijakan, penyebaran wacana dan opini ke publik, namun

belum bisa memberikan solusi konkrit. Sudah saatnya hal itu diubah, sudah tiba

waktunya bagi mahasiswa untuk memaksimalkan peran sebagai aktor intelektual yang

dapat memberikan jawaban-jawaban dan solusi yang konkrit, membumi, aplikatif dan

bermutu. Bukan sekadar wacana yang mengawang, atau alternatif solusi dari hasil

analisis yang serampangan. Namun semuanya berbasis penguasaan keilmuan pada

bidang masing-masing, melalui proses pengkajian yang mendalam dan komprehensif,

dilihat dari berbagai sudut pandang secara interdisipliner sehingga menghasilkan

solusi yang solutif.

Peran yang bisa dimainkan mahasiswa di daerah tentu tak terkungkung pada

daerahnya masing-masing, namun bisa berperan di daerah lain. Juga tidak melulu

yang bersifat konseptual, namun juga yang bersifat praktikal dengan terjun langsung di

masyarakat. Yang jelas semuanya didasari oleh kerangka berpikir ilmiah. Mahasiswa

dapat memulai aksinya berpijak dari masalah-masalah yang ada pada suatu daerah,

maupun potensi besar yang belum terkembangkan atau teroptimalkan yang dapat

menjadi senjata bagi daerah tersebut. Baik dalam bidang pangan, pendidikan,

kesehatan, iptek, pertanian, sosial, budaya, pemerintahan dan lain sebagainya. 

Di bidang pangan misalnya, suatu daerah memiliki keunggulan komparatif sebagai

penghasil salak. Di setiap musim panen, produksi salak melimpah dan dapat

mensuplai produk ke beberapa daerah lain yang membutuhkan. Permasalahannya

50

adalah seringkali jumlah produksi salak melebihi permintaan yang ada, sehingga ada

sisa yang setiap periode terbuang percuma, karena sifat produk pertanian yang cepat

rusak. Berdasarkan permasalahan itu, seorang mahasiswa yang baik akan dapat

mengubah permasalahan seperti itu menjadi potensi besar. Dia akan melakukan riset

untuk menciptakan produk olahan dari salak, sehingga salak yang tidak termanfaatkan

dalam bentuk mentah setelah menjadi produk olahan lain akan memiliki nilai jual lebih

tinggi, disamping dapat meningkatkan daya tahan produk itu sendiri. Implikasi positif

lain dari hal ini adalah membuka peluang usaha baru yang nantinya dapat menyerap

tenaga kerja, dengan begitu pengangguran dapat dikurangi. Kripik salak dan selai

salak merupakan contoh produk sebagai wujud nyata dari usaha semacam ini. Contoh

lainnya, manakala pada suatu daerah memiliki permasalahan pada banyaknya sampah

padat yang tidak tertangani dan akhirnya menumpuk di beberapa tempat. Selain dari

segi estetika tidak sedap bagi pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap, dari

aspek kesehatan dapat menjadi sumber beberapa penyakit, selain memberikan

potensi ancaman banjir apabila menyumbat beberapa saluran air. Mahasiswa atau

kelompok mahasiswa dapat memberikan solusi dengan program pemberdayaan

masyarakat pengolahan sampah organik. Dampaknya pada pengurangan jumlah

sampah yang ada secara signifikan, dihasilkannya produk olahan sampah organik

misalnya menjadi pupuk organik yang memiliki kegunaan dan bernilai jual, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah.

Mahasiswa tidak harus terjun sendiri ke masyarakat secara swadaya, karena hal itu

akan sangat berat. Alangkah sangat baiknya mahasiswa dapat merangkul berbagai

pihak yang dapat diajak kerja sama dalam membuat proyek-proyek yang lebih besar

untuk memberikan pencerdasan pada masyarakat dan memberdayakan mereka.

Pemerintah daerah, pihak kampus (universitas) dan pihak swasta adalah pihak-pihak

yang sangat bertanggung jawab dalam kemajuan masyarakat. Pemerintah daerah

51

tentu saja pelaku utama yang bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan

masyarakat di daerahnya. Universitas memiliki kewajiban dalam pendidikan dan

pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam salah satu poin Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Pihak swasta memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-

program CSR (Corporate Social Responsibility). Peran ketiga elemen besar itu harus

dapat dioptimalkan, dan disinergikan. Dan hal ini dapat diinisiasi oleh mahasiswa.

Pihak pemerintah berperan dalam pendanaan sebagaimana telah dianggarkan, juga

SDM pakar dengan adanya para petugas penyuluh lapangan dari departemen-

departemen tertentu. Pihak universitas memberikan sumbangan dari sisi keilmuan,

program (misalnya dengan priogram KKN) dan SDM pelaksana, yakni mahasiswa itu

sendiri. Aspek dana juga didukung oleh pihak swasta, selain perannya dalam

memenuhi kebutuhan akan instrumen berupa peralatan maupun perlengkapan.

Sinergitas yang saling melengkapi dari ketiga pihak ini akan memberikan signifikansi

sangat tinggi dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah. Karena dengan

sinerginya beberapa pihak tersebut, masing-masing tidak bekerja sendiri melalui

program yang bisa jadi overlap satu sama lain sehingga tidak efektif dan efisien,

bahkan kontraproduktif. Ke depan, kesadaran akan pentingnya sinergitas antara

beberapa pihak perlu semakin ditingkatkan, dan ini harus dimulai semenjak sekarang.

Tak ketinggalan, penyiapan diri mahasiswa, yang ke depan juga akan menempati

ruang-ruang strategis di pemerintah, swasta maupun kampus harus dilakukan

semenjak dini, dengan cara:

1. Pengembangan potensi diri dari aspek hardskill maupun softskill sebagai upaya

memaksimalkan potensinya sebagai iron stock,

2. Melakukan kontrol kebijakan pemerintah terhadap penentuan arah dan

karakteristik pembangunan daerah,

52

3. Berupaya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan akan perbaikan dari

kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahan yang terjadi di sana melalui

penerapan dan implementasi ilmu yang telah diperoleh di bangku perguruan

tinggi,

4. Mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai pihak, khususnya

yang memiliki peran dan potensi dalam pembangunan daerah.

Semua itu tak dapat terwujud manakala tidak diawali oleh kepedulian serta sikap

kritis terhadap peristiwa sosial yang melahirkan niat dan kemauan untuk turut berperan

serta memperbaiki masyarakat. Sehingga nantinya cita-cita untuk mewujudkan

Indonesia sebagai bangsa yang berkedaulatan, berkeadilan, maju dan mandiri dapat

diraih.

2.2.6 Peran Mahasiswa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Peranan Mahasiswa Dalam Pilkada

Berbicara tentang peranan mahasiswa dalam proses perubahan masyarakat

menuju tatanan demokratis, maka benak kita akan melayang pada peristiwa di tahun

1966, 1978, dan 1998, dimana pada waktu itu peranan mahasiswa sebagai sebuah

gerakan moral, menunjukkan eksistensinya. Aktifitas dan gerakan mahasiswa kala itu

memiliki kesamaan isu dan musuh, yaitu rezim yang otoriter dan eksploitatif. Kondisi

tersebut menjadikan mahasiswa sebagai sebuah gerakan, mampu muncul menjadi

kekuatan besar, sehingga mengutip Arief Budiman, bahwa cuma ada satu kata untuk

menyebut gerakan mahasiswa waktu itu (1998), yaitu fantastis!

Pertanyaannya kemudian, bagaimana peranan mahasiswa dalam agenda suksesi,

baik di tingkat daerah maupun nasional? Dalam konteks peranan mahasiswa, jika

53

dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang bersifat spektakuler, adalah tetap sama,

yakni menjaga/mengawal proses demokratisasi, hanya saja mungkin caranya yang

berbeda. Kondisi ini disebabkan agenda suksesi kepemimpinan pemerintah

Peranan Mahasiswa Dalam Pilkada

Berbicara tentang peranan mahasiswa dalam proses perubahan masyarakat

menuju tatanan demokratis, maka benak kita akan melayang pada peristiwa di tahun

1966, 1978, dan 1998, dimana pada waktu itu peranan mahasiswa sebagai sebuah

gerakan moral, menunjukkan eksistensinya. Aktifitas dan gerakan mahasiswa kala itu

memiliki kesamaan isu dan musuh, yaitu rezim yang otoriter dan eksploitatif. Kondisi

tersebut menjadikan mahasiswa sebagai sebuah gerakan, mampu muncul menjadi

kekuatan besar, sehingga mengutip Arief Budiman, bahwa cuma ada satu kata untuk

menyebut gerakan mahasiswa waktu itu (1998), yaitu fantastis!

Pertanyaannya kemudian, bagaimana peranan mahasiswa dalam agenda suksesi,

baik di tingkat daerah maupun nasional? Dalam konteks peranan mahasiswa, jika

dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang bersifat spektakuler, adalah tetap sama,

yakni menjaga/mengawal proses demokratisasi, hanya saja mungkin caranya yang

berbeda. Kondisi ini disebabkan agenda suksesi kepemimpinan pemerintah seperti

Pemilu, Pilpres dan Pilkada, mahasiswa tidak berhadapan dengan rezim yang otoriter

atau yang kesewenangan-wenang. Mahasiswa yang dihadapkan pada situasi ini, relatif

tidak memiliki “musuh” bersama. Oleh karena itu mahasiswa memiliki peran tersendiri

yang berbeda ketika mahasiswa berhadapan dengan penguasa.

Ada beberapa peran yang dapat dijalankan oleh mahasiswa dalam proses Pilkada

langsung di Sumbar, baik itu sebagai individu maupun organisasi. Peran tersebut

adalah:

54

1. Mengawal Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung

Mahasiswa mempunyai peran strategis dalam pengawalan proses pelaksanaan

Pilkada bersama aktivis-aktivis masyarakat sipil lainnya, seperti: LSM, Akademisi,

Pers, dan Ormas/ OKP. Peran ini diambil, karena mahasiswa merupakan kekuatan

masyarakat sipil yang bersifat independen, objektif, dan berlandaskan pada aspek

moralitas. Oleh karena itu, pengawalan terhadap proses Pilkada langsung merupakan

peran yang strategis untuk dijalankan oleh mahasiswa.

Peran pengawalan terhadap proses pilkada dapat dimainkan oleh mahasiswa sebagai

individu maupun oelh lembaga-lembaga mahasiswa, seperti: lembaga intern kampus,

lembaga ekstern kampus, dan organisasi mahasiswa kedaerahan. Adapun jalan yang

bisa sekiranya ditempuh oleh mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam

melakukan peranannya dalam mengawal proses pilkada, antara lain: diskusi, seminar,

opini publik, artikel/tulisan di media massa, penyataan sikap, dan demonstrasi.

2. Pendidikan Politik Kepada Masyarakat

Pendidikan politik pada masyarakat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab

mahasiswa kepada masyarakat. Adapun wujud dari peran ini adalah adanya agenda

mahasiswa seperti: bedah visi dan misi calon kepala daerah, melakukan kajian

terhadap kapasitas dan integritas calon kepala daerah, membuat kriteria calon kepala

daerah versi mahasiswa atau membuat nota kesepakatan dalam bentuk kontrak politik

kepada calon kepala daerah.

Target dari agenda-agenda ini adalah, masyarakat dapat menentukan pilihannya

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, bukan berdasarkan

kharismatik semata. Dalam pelaksanaan peran ini, etika yang harus dibangun oleh

setiap organisasi mahasiswa adalah sikap objektifitas dan akuntabilitas. Objektifitas

yang dimaksud ialah pembedahan visi/misi, pembuatan kriteria calon kepala daerah,

55

dilakukan dengan tanpa disusupi oleh kepentingan politik praktis. Hal ini penting,

sebab mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral, mesti bersikap netral dan berpihak

kepada masyarakat luas.

Sedangkan akuntabilitas, adalah penilaian yang diberikan oleh sebuah organisasi

mahasiswa, yang harus bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, artinya, bila

mahasiswa menilai seorang kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak

penyelewengan kekuasaan maka data dan fakta yang disampaikan harus dapat

dibuktikan, bukan sekedar isu belaka, sehingga kepercayaan masyarakat tetap besar

terhadap gerakan mahasiswa.

3. Masuk sebagai Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah

Keterlibatan mahasiswa dalam tim pemenangan calon kepala daerah, bukanlah

sebuah hal yang baru dalam dinamika kemahasiswaan. Contoh yang paling dekat

adalah Pada Pemilu dan Pilpres 2004, dimana banyak ditemui aktivis mahasiswa yang

menjadi tim sukses dari calon anggota DPR/DPRD, DPD maupun calon presiden. Ada

beberapa pertimbangan dasar ketika mahasiswa mengambil peran ini :

a) Mahasiswa, sebagai individu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam

setiap proses politik, baik saat pencoblosan maupun dalam menentukan sikap untuk

mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.

b) Ikut dalam tim pemenangan calon kepala daerah merupakan political process bagi

mahasiswa itu sendiri. Political proses ini adalah bentuk pengaktualisasian

kemampuan diri dari mahasiswa itu sendiri sekaligus wadah pembelajaran dalam

ruang lingkup politik praktis.

Munculnya mahasiswa dalam arena tim pemenangan calon kepala daerah

menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak bahkan dari kalangan mahasiswa itu

sendiri. Kekhawatiran tersebut adalah, antara lain:

56

Pertama, mahasiswa akan mudah diperalat dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Kedua, saling dukung mendukung calon kepala daerah akan

memperlemah gerakan mahasiswa. Karena, kemungkinan akan terjadi suatu keadaan

di mana sekelompok mahasiswa menyatakan dukungannya kepada calon si A,

sementara kelompok mahasiswa yang lain menyatakan mendukung si B, si C dan

seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat memperlemah persatuan di kalangan

mahasiswa itu sendiri, mahasiswa akan terkotak-kotak dan dengan sendirinya

mahasiswa akan mudah untuk diadu domba dan dipecah belah.

Beberapa point kekhawatiran diatas, besar peluangnya untuk terjadi. Namun

keikutsertaan mahasiswa dalam tim pemenangan calon kepala daerah, tetap memiliki

aspek positif bagi mahasiswa tersebut. Oleh karena itu perlu dirumuskan etika

bersama sebagai panduan normatif, menyikapi adanya ambivalensi tersebut, yaitu:

1. Hendaknya kapasitas mahasiswa yang ikut dalam tim pemenangan itu, adalah

sebagai individu, bukan mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan

tertentu.

2. Individu mahasiswa yang ikut dalam tim pemenangan, hendaknya bukanlah

mahasiswa yang dalam struktur organisasinya berperan sebagai decision

maker, seperti: ketua umum, ketua bidang/divisi/departemen. Hal ini untuk

menjaga netralitas organisasi mahasiswa tersebut.

3. Individu-individu mahasiswa yang tergabung dalam tim pemenangan calon

kepala daerah hendaknya tidak terjebak kedalam praktek-praktek politik yang

tidak bermoral, seperti: money politic, politik dagang sapi.

57

2.2.7. Brand Personality

Para ahli sudah lama mencatat adanya kepribadian merek atau Brand

Personality. Agar memiliki kepribadian, merek, merek harus memiliki pribadi atau

menjadi seseorang dahulu. Kotler,(2001), sebagai seseorang, apabila dengan

mengingat suatu merek, orang yang mucul dalam imajinasi? Maksud “orang seperti

apa” seperti pengertian Kotler, diperjelas oleh Aaker sebagai karakterisik manusia

yang di asosiasikan merek. Merek memiliki umur, kelas sosial, kehangatan,

kepribadian, dan sentimentalis (Aaker 1996:141). Aaker mendefinisikan kepribadian

merek merupakan karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan suatu merek.

Kepribadian merek harus bersifat berbeda (distinctive) dan tertanam jangka panjang

di benak konsumen.

Konsep kepribadian merek punya validitas nominal yang cukup besar (peneliti

dan para ahli strategi merek nyaman dengan konsep ini). Responden-responden

dalam studi-studi kualitatif dan kuantitatif secara rutin diminta memprofilkan

kepribadian merek. Respon.jawaban merek datang dan mudah dan umumnya

ditafsirkan dan konsisten disegenap orang-orang. Perbedaan antara kelompok-

kelompok (seperti misalnya pengguna dan non pengguna) seringkali masuk akal dan

memberikan wawasan yang lebih berguna. Lebih lanjut pelanggan-pelanggan

seringkali berinteraksi dengan merek-merek, seolah-olah merek itu adalah orang.

Khususnya ketika merek-merek itu terikat pada produk-produk penuh arti/berarti.

Kepribadian merek tetap berada pada koridor asosiasi, sebagaiman dicatat pada

oleh Smith. Sebagi seorang (human being), merek dapat dipanggil (dinamai) atau

dapat dipanggil saudara (perluasan lini atau variannya. Memiliki pakaian (melalui

penampilannya), berbicara (nelalu lebel kemasan dan iklan), dibicarakan melalui

(dalam editorial yang dibuat melalui kegiata-kegiatan kehumasannya), melakukan

sesuatu (dalam perilakunya) dan memiliki karakter (dalam reputasi dan kepribadian).

58

Namun tidak semua merek mempunyai personifikasi,karena konsumen tidak

mampu menyusun asosiasi tentang merek, hal ini disebabkan karena merek belum

dikenal, klaim promosi tidak konsisten, tidak percaya atau membingungkan. Ketiga ,

sudah ada merek yang lain menempati asosiasi kepribadian tertentu yang ingin

dimasuki merek yang bersangkutan. Padahal kepribadian merek aharus bersifat

berbeda (distinctive) dan tertanam jangka panjang dibenak konsumen.

Kepribadian merek diperlukan sebab melalui hal itu konsumen dapat

mengekspresikan diri. Kedua, penempatan merek sebagai dsar dari hubungan

konsumen dengan merek. Ketiga, melalui kepribadian merek, sebenarnya secara

tidak langsung juga tercermin manfaat fungsional.

GAMBAR 2.1

Sumber : Journal of Marketing Research, 8/97, pp 347-356)

2.2.7.1 The Five Core Dimensions And Their Facets

These are:

1. Sincerity (down-to-earth, honest, wholesome, cheerful)

59

Menggambarkan tentang citra ketulusan dari sebuah merek untuk memberikan

yang terbaik kepada konsumen terdapat empat perspektif dari dimensi ini,

yaitu :

a. Down to earth

Bahwa semua merek harus rasional menurut penilaian konsumen.

Rasional ini bahwa merek bisa mencerminkan sesuatu yang dapat

dinikmati oleh konsumen melalui produk yang ditawarkan.

b. Honest

Berarti sebuah kejujuran, dalam arti mereka bisa memberikan

informasi yang sesuai dengan realitas yang dirasakan konsumen.

c. Wholesome

Merek menggambarkan sesuatu yang mengandung nilai atau

bermanfaat bagi konsumen

d. Cheerfull

Cheerfull mengambarkan tentang citra yang prospektif pada

konsumen. Merek harus mampu memberikan citra yang membuat

bersemangat dan terkesan lincah.

2. Excitement

Deskriptif dari dimensi ini menggambarkan tentang kesan positif dari sebuah

merek, terdiri dari empat perspektif, yaitu :

a. Daring

Merek menggambarkan tentang keberanian untuk memastikan

kinerja sbuah merek, seperti halnya obat sakit kepala yang harus

mempunyai keberanian mengatakan kalau memang produk ini

mampu memberikan kesembuhan.

60

b. Sprited

Merek sebuah produk harus menciptakan semangat tinggi.

Semangat ini bisa teridentifikasi dari slogan merek bersangkutan.

c. Imaginative

Merek harus mampu menciptakan citra yang imaginative bagi

konsumen. Merek mengekspresikan tentang sesuatu yang bersifat

baru sehingga konsumen cenderung untuk mencobanya.

d. Up to date

Merek selalu bisa melakukan penyesuaian-penyesuain terhadap

perkembangan terbaru dari perilaku atau tuntutan konsumen. Merek

selalu bisa menjawab semua kebutuhan dan keinginan konsumen.

3. Competency

Menggambarkan tentang keunggulan merek bersangkutan dibandingkan

dengan merek lain. Deskripsi dari dimensi ini adalah sebagai berikut :

a. Reliable

Merek harus bisa dipercaya untuk menjalankan fungsinya.

Konsumen akan mengidentifikasi antara janji merek dengan realitas

yang dirasakan ketika mengonsumsi sebuah produk.

b. Intelligent

Bahwa merek sebuah produk harus bisa menggambarkan

kepandaian atau kecerdasan. Hal ini teridintifikasi dari inovasi-inovasi

kegunaan dari produk dengan merek tersebut.

c. Successful

Bahwa sebuah merek harus menciptakan kesan keberhasilan,

dimana citra ini bisa terwujud ketika sebuah produk mampu

menjalankan fungsinya.

61

4. Sophisticated

Bahwa sebuah merek harus menggmbarkan tentang kesempurnaan, tidak

ada kelemahan dari merek lain. Deskrptif dari dimensi ini adalah sebagai

berikut.

a. Upperclass

Bahwa sebuah merek harus menciptakan kesan lebih tinggi

dibandingkan dengan merek lainnya. Kesan lebih unggul bisa

memberikan diferensiasi yang lebih tinggi bagi merek produk

bersangkutan.

b. Charming

Merek harus mampu tampil mempesona, kesan keindahan baik lebih

dari nama maupun dari penggambaran logo merek harus mampu

menciptakan sebuh kesan mempesona.

5. Rudgeness

Menggambarkan kesan keperkasaan dari sebuah merek

Terdapat dua perspektif dari dimensi ini yaitu :

a. Outdoorsy

Merek mampu memberikan kesan kekuatan yang tinggi. Merek harus

memberika informasi mengenai kemampuan untuk mengatasi

berbagai macam permasalahan sesuai dengan spesifikasi dari merek

bersangkutan,

b. Tough

Mencerminkan tentang kesan ketabahan dari sebuah merek, dalam

arti merek harus benar-benar mampu bertahan pada fungsinya

dalam ukuran rentang waktu tertentu. Jika sebuah produk

mempunyai jangka waktu pemakaian yang relatif lebih panjang

berarti tough dari perspektif merek semakin tinggi.

62

Berbagai perbedaan-perbedaan mengenai arti brand personality, maka dari

penjelasan beberapa kumpulan tokoh ayau praktisi dapat saya simpukan dari

fenomena yang terjadi yaitu :

Brand Personality Kandidat

Brand personality kandidat merupakan kondisi di mana para pemilih

menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik dari seorang kandidat.  

Kepribadian Produk dan Gender

Sejumlah penelitian menunjukkan, dii beberapa tempat/wilayah atau agama, gender

atau jenis kelamin sering dikaitkan dengan pilihan dari pemilih tertentu. Di muslim

misalnya, Pria yang paling tepat menjadi pemimpin suatu umat atau kaum. 

Kepribadian dan SARA

Riset juga menunjukkan, pemilih sering mengaitkan kandidat dengan SARA

Sehingga pemasar ketika mengiklankan sebuah kandidat cenderung memperlihatkan

difrensisasi masalah SARA, yaitu dengan gambar-gambar rumah ibadah, gambar

logo atau RAS dari asala seseorang dan masih banyak lagi.

Kepribadian dan Jenis Pekerjaan atau pengalaman dan pendidikan

Sejumlah penelitian menunjukkan persaingan antara Birokrat, Politisi dan Pengusaha

menjadi strategi dari Konsultan politik, apalagi juga dikait-kaitkan dengan

pengalaman kerja serta pendidikan terkahir, seakan mewarnai isu dalam periklanan.

Mengusung konsep komunikasi “brand building”, figur SBY langsung diangkat

sebagaibrand name, rational selling point, sekaligus emotional selling point dengan

mempertajam Brand personality dari seorang kandidat yaitu Postur tubuh SBY yang

63

tinggi besar, wajahnya yang ganteng, gesture tubuhnya yang santun dan

mengayomi, tutur kata yang sistematis dan ilmiah, tingkat intelektualitasnya yang

tinggi (meraih doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Teknologi Bogor),

berpengalaman dalam birokrasi (mantan Menteri Pertambangan dan Energi serta

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan), dan tidak boleh dilupakan sebagai

mantan militer berpangkat Jenderal ia dianggap publik mampu memberikan jaminan

stabilitas politik dan keamanan nasional yang sangat labil pada masa reformasi

dewasa ini

2.2.8 Sales Promotion

2.2.8.1 Pengertian Sales Promotion

Menurut Tjiptono (2001 : 219)

“Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan,”.

Sementara menurut Sistaningrum (2002 : 98)

“Promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi

(konsumen aktual maupun ”konsumen potensial” agar mereka mau melakukan

pembelian terhadap produk yang ditawarkan.”

Saat ini atau dimasa yang akan datang. Konsumen aktual adalah konsumen

yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah

promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. Dan konsumen potensial adalah

konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan

perusahaan dimasa yang akan datang.

64

Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan promosi menurut Tjiptono (2001

: 221) adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan membujuk

(persuading) serta mengingatkan (reminding) pelangggan tentang perusahaan dan

bauran pemasarannya.

Menurut Sistaningrum (2002 : 98) :

Menjelaskan tujuan promosi adalah “empat hal, yaitu memperkenalkan diri,

membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali

tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Pada prinsipnya antara

keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila produk masih baru maka

perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa saat ini

ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang lama. Setelah konsumen

mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk

sehingga beralih ke produk tersebut. Dan pada akhirnya, perusahaan hanya sekedar

mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk dikonsumsi. Hal ini

dilakukan karena banyaknya serangan yang datang dari para pesaing. Dalam

melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi

yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi

yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada lima jenis kegiatan promosi

atau promotion mix, antara lain : Kotler (2001:98-100)

1. Periklanan (Advertising), yaitu bentuk promosi non personal dengan

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang

pembelian.

65

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi secara

personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon

pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian.

3. Publisitas (Publisity), yaitu suatu bentuk promosi non personal mengenai,

pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas

informasi/berita tentangnya (pada umumnya bersifat ilmiah),

4. Promosi Penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk promosi diluar

ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk merangsang pembelian.

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing), yaitu suatu bentuk penjualan

perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian

konsumen

Kotler (2006) menyatakan bahwa dalam rangka menghadapi perubahan-

perubahan yang ada, perusahaan berkomunikasi/berpromosi dengan atau kepada

calon pelanggannya mengembangkan suatu proses Integrated Marketing

Communication yang didefinisikan sebagai suatu proses berkomunikasi dengan

memberikan nilai tambah atau citra perusahaan secara lengkap. Pendapat ini

didukung oleh George Michael (1999) bahwa dalam rangka melakukan strategi

komunikasi data diakukan dengan berbagai cara seperti; periklanan, pemasaran

langsung, promosi penjualan dan dan kehumasan dan atau kombinasi dari cara-cara

tersebut secara konsisten sehingga menimbulkan nama baik perusahaan dan

mengharapkan adanya umpan balik yang maksimum yaitu adanya pembelian.

Dengan demikian membentuk komunikasi pemasaran dengan melakukan promosi

secara terpadu akan memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang gambaran

produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga membentuk citra perusahaan kedalam

benak konsumen. 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasar

tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut

66

1. Customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau

merangsang pelanggan untuk membeli.

2. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang

atau mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir dan importir untuk

memperdagangkan barang / jasa dari sponsor.

3. Sales-force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk

memotivasi armada penjualan.

4. Business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk

memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan

pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada

pelanggan lama dan mendidik pelanggan. Namun yang jelas apapun jenis

kebutuhan yang akan diprogramkan untuk dipengaruhi, tetap pada

perencanaan bagaimana agar perusahaan tetap eksis dan berkembang.

Apalagi jika perusahaan tersebut mempunyai lini produk lebih dari satu

macam.

Sedangkan menurut Basu Swastha DH (1993:10).

”Sales promotion adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan perdangang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran demontrasi dan sebagainya.”

Menurut Shultz and Barnes (1999:241),

”Trade sales Promotion refers to the range activities and incentives offered to

retailer, whosalers,, distributors, and others channel member to encourage them

to stock manufacturer in assist in promotion that brand to the end user.”

Strategi Sales Promotion diantaranya

1. Pull Strategi ( Strategi Tarik ) Strategi ini dirancang untuk langsung menarik

pelanggan atau wisatawan yang akan meminta produk dari pengecer,

67

sebaliknya pangecer akan meminta produk dari grosir (Business, Ricky W.

Griffin and Ronald J. Ebert). Strategi ini mengeluarkan banyak uang untuk

periklanan dan promosi ke pelanggan untuk membangun atau meningkatkan

permintaan pelanggan. Jika promosi ini berhasil, pelanggan akan meminta

produk tersebut dari pengecer, sedang pengecer meminta produk kepada

pemasok besar kemudian pemasok ini meminta produk itu langsung ke

produsen. (Kotler. Second Edition, Principles of Marketing).

2. Push Strategy (Strategi Dorong) Yaitu strategi di mana suatu produk

dipasarkan secara agresif kepada grosir dan pengecer kemudian akan

membujuk pelanggan untuk membelinya (Griffin & Ebert ). Strategi ini

digunakan oleh sumber penjualan dan para pelaku promosi untuk mendorong

produk mereka kepada para penyalurnya. Para produsen menawarkan

produk secara terus menerus kepada pemasok besar, pemasok besar

kepada pengecer dan pengecer menawarkan kepada kepada konsumen

secara terus menerus. (Kotler. Second Edition, Principles of Marketing).

Sebagian besar buku marketing politik membahas bagaimana cara sebuah institusi

politik melakukukan promosi. Wring (1996) & Elebash (1984)

Dari fenomena yang terjadi dan dari berbagai ungkapan para praktisi bidang politik

maka saya dapat menyimpukan bahwa :

Definisi Sales Promotion Politik:

Sales Promotion: Merupakan strategi suatu bujukan langsung dari kandidat atau

partai politik atau konsep konsultan politik yang menawarkan insentif atau nilai lebih

untuk kedepan pada Pemilih, tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama atau tim

Pemenang dan relawan dengan tujuan utama yaitu menciptakan tujuan dari suatu

kandidat atau partai politikyang segera.

68

Definisi Sales Promotion menurut institute of sales promotion in England: Sales

Promotion politik terdiri dari serangkaian teknik yang digunakaan untuk mencapai

sasaran-sasaran marketing politik dengan menggunakan biaya yang efektif, dengan

memberikan nilai tambah pada produk dari suatu kandidat baik kepada para

perantara maupun masyarakat sebagai pemilih, biasanya tidak dibatasi dalam jangka

waktu tertentu.

Inti dari kegiatan Sales Promotion politik adalah manfaat, atau alasan mengapa

calon pemilih harus memilih kandidat atau partai politik yang kita tawarkan yang kita

tawarkan. Manfaat yang dimiliki setiap kandidat atau partai politik dapat

dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Fungsi. Apa yang dapat dilakukan oleh kandidat atau partai politik tersebut.

2. Citra. Gaya, prestise dan nilai emosional dari produk atau jasa tersebut

3. Manfaat extra. Manfaat lain yang bukan bagian utama dari kandidat atau

partai politik

2.2.9 Brand Equity

2.2.9.1 Pengertian Brand Equity

”Brand Equity is aset of assets (and liabilities) linken to a brand’s name and symbol that adds to (or subtrack from) the value provided by a product or service to a firm and thalfirm’s customers. The major assets categories are; brand awareness, perceived quality; brand associations; and brand loyally”. Aaker (1997:22),

Namun perlu diketahui bahwa dimensi loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas

merek dan keempat dimensi ekuitas merek lainnya bisa berperan menguatkan

loyalitas merek karena terdapat interelasi diantara dimensi-dimensi ekuitas merek

tersebut. Pengertian contoh interaksi tersebut adalah kesan kualitas bisa dipengaruhi

oleh kesadaran merek, loyalitas dapat dipengaruhi oleh kesadaran merek, loyalitas

69

dapat dipengaruhi kesan kualitas dan seterusnya saling terkait satu dengan lainnya

diantara dimensi-dimensi ekuitas merek lain.

Pandangan kedua dari brand equity adalah korelasi antara brand dan brand

extension (Pitta and Katsanis, 1995; Rangkuti 2004) mengatakan bahwa brand

equity diukur berdasarkan kemampuan merek tersebut mendukung perluasan merek

yang dilakukan. Pandangan ketiga berkaitan dengan perspektif konsumen

tentang brand equity Pokorny, (1995) & Rangkuti, (2004) dengan melihat perilaku

pengambilan keputusan pembelian, manajer pemasaran dapat menentukan

seberapa jauh persepsi brand equity yang dimiliki oleh pelanggan terhadap suatu

merek.

Menurut Durianto (2004) defenisi merek adalah “nama, istilah, tanda, symbol

desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk/jasa yang

dihasilkan oleh suatu perusahaan.”

Gambar 2.2 Strategi Pengembangan Merek

70

Product Category

Existing New

Berikut penjelasan tabel tentang strategi pengembangan merek:

1. Line Extension / Perluasan Lini Produk

Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah

dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi seperti rasa

baru, warna, ukuran kemasan, dsb pada suatu kategori produk dengan

menggunakan nama merek yang sama.

2. Brand Extension / Perluasan Merek

Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah

dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk

modifikasi pada kategori produk yang baru.

3. Multibrand / Banyak Merek

Strategi pengembangan merek ini meluncurkan banyak merek pada satu

macam kategori produk yang sama

4. New Brand / Merek Baru

Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar – benar

baru untuk peluncuran produk baru perusahaan.

2.2.9.2. Pendekatan Pengukuran Ekuitas Merek

71

Brand Name

Existing

New

Line Extension

Brand Extension

Multibrands New Brands

Sumber : Kotler P & Amstrong G., 2004

Sedikitnya ada lima pendekatan lain (Aaker, 1996) untuk mengukur nilai ekuitas

suatu merek, yaitu :

A. Pengukuran dengan harga optimum

Pendekatan ini juga dikenal dengan dollarmatric, di dapat dari pengamatan

tingkat harga suatu merek di pasar, sangat dipengaruhi oleh selisih harga

yang dikeluarkan oleh kompetitornya, tingkat depresiasi dalam setahun,

elastisitas harga yang direspon oleh konsumen. Adanya kenyataan bahwa

harga optimum aset tahun bisa diperoleh dari rata-rata setahun dikalikan

volume unit penjualan setahun, dengan mengabaikan arca kas jangka waktu

yang sama.

B. Pengukuran dengan merek dan preferensi konsumen

Untuk kelas produk dan jasa tertentu pengukuran harga optimum tidak bisa

menjadi cara yang jitu, sehingga perlu digunakan pendekatan lain yang lebih

objektif, salah satunya dengan menghitung dampak merek terhadap evaluasi

konsumen atas merek yang diukur dari referensi konsumen, menyangkut

sikap, tujuan membeli dan menggunakan suatu merek.

C. Pengukuran dengan penggantian biaya

Perspektif yang digunakan adalah berapa jumlah biaya yang sudah

dikeluarkan untuk suatu produk atau merek dengan tingkat kemungkinan

sukses ditentukan lebih dahulu, biaya yang sudah dikeluarkan dan mencapai

kemungkinan sukses tersebut sebagai nilai dari ekuitas merek.

D. Pengukuran pada nilai harga saham

72

Penggunaan harga saham sebagai dasar untuk mengevaluasi nilai ekuitas

merek, asumsinya pasar modal akan menyesuaikan harga perusahaan untuk

proyeksi prospek masa depan atas merek tersebut. Pendekatan dimulai

dengan nilai pasar sebuah perusahaan yang merupakan fungsi dari harga

saham dan jumlah saham yang beredar dan model ini beroperasi pada

perusahaan publik dengan merek dominan.

E. Pengukuran perolehan laba bersih masa depan

Pendekatan ini menggunakan estimasi laba bersih lancar (current earnings) 

dan menerapkan, multiplier laba bersih (earning multiplier) keduanya

kemudian diestimasikan pada penilaian laba bersih masa depan, dengan

mencari nilai multiplier actual dalam suatu periode tertentu dan dibandingkan,

industri dikelasnya, dengan mengabaikan hutang hutang yang sangat besar.

2.2.9.3. Pengelolaan Ekuitas Merek

Beberapa faktor (Aaker, 1996) yang dapat dilihat indikator kurangnya perhatian

serius dari para manajer dalam upaya membangun dan mengelola ekuitas merek

perusahaan, indikator tersebut adalah

a. Ketidak mampuan manajer untuk mengidentifikasi asosiasi merek dengan

kekuatan asosiasi perusahaan itu sendiri dengan tepat

b. Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kesadaran merek dari

sebagian besar karyawannya.

c. Tidak adanya ukuran yang sistematis, handal, peka dan valid mengenai

kepuasan serta loyalitas customer.

d. Tidak adanya kesungguhan dalam upaya melindungi ekuitas merek itu

sendiri.

73

e. Tidak adanya mekanisme yang dapat mengukur serta mengevaluasi

elemen program pemasaran merek.

f. Belum adanya strategi jangka panjang dalam upaya pengembangan

manajemen merek.

g. Belum adanya strategi jangka panjang dalam upaya pengembangan

manajemen merek.

Sedangkan menurut Kotler (1997:444) :

”Brand Equity is highly related to how many of a brand’s cutomer are satisfied and would incure cost by changing brand, values the brand and sees it as a friend or devoted to the brand. It also related to the degree of brand name, recognition, perceived brand quality, strong mental and emotional associations and other assets such as patents, trade mark and channel relationship.

Philip Kotler (2000) sebagai analis melihat umur merek melebihi produk, karena

merek selalu dilihat sebagai aktiva perusahaan yang paling bertahan lama dan

semua merek yang kuat mewakili sekelompok pelanggan yang setia, oleh karenanya

aktiva dasar yang menjadi fondasi utama ekuitas merek adalah ekuitas

pelanggan (customer equity), hal ini menunjukkan bahwa fokus dari perencanaan

pemasaran yang tepat adalah memperpanjang nilai seumur hidup pelanggan setia

(loyal customer lifetime value), dengan pengelolaan merek berperan sebagai alat

pemasar utama.

Selanjutnya penjelasan mengenai skema konsep ekuitas merek menurut Aaker

(1996) terdapat lima elemen dimensi kategori yang membentuknya, ekuitas merek

mempunyai hubungan kausal komparatif terhadap dimensinya dan dirumuskan

sebagai sebuah variabel yang bersifat multidimensional yang telah ada dulu sebagai

dasar menentukan arah kausalitasnya (Kuncoro, 2003). Variabel ekuitas merek tidak

bisa diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui pengukuran dimensinya.

Ekuitas merek yang tinggi (Kotler 2000) memberikan sejumlah keuntungan

kompetitif diantaranya adalah :

74

a. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena

kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi.

b. Posisi perusahaan menjadi lebih kuat dalam negosiasi dengan mitra bisnis.

c. Perusahaan dapat menetapkan premium price, daripada pesaingnya karena

merek tersebut memiliki kualitas yang diyakini lebih tinggi oleh pelanggan.

d. Perusahaan lebih mudah untuk melancarkan perluasan merek karena merek

yang mempunyai kredibilitas tinggi.

e. Merek yang kuat dapat melindungi perusahaan dari persaingan harga yang

tidak sehat atau stabil.

2.2.9.4. Dimensi Ekuitas Merek

Gambar 2.9

Dimensi Ekuitas Merek

75

Sumber : http://www.tesismars.co.cc/2008/12/brand-equity-rumah-sakit.html

A. Kesadaran Merek

Masyarakat cenderung bertransaksi dengan produk atau merek yang dikenal

karena di bawah sadar merek yang tidak terkenal mempunyai sedikit peluang

untuk diingat konsumen, sesuai pendapat Aaker yaitu Aaker (1996) brand

awareness :  “The ability of a potential buyer to recognize or recall that a brand is

number of a certain product category"

Penjelasan dari keempat nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tempat kaitan (jangkar) asosiasi-asosiasi lain

Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membantu asosiasi-asosiasi

melekat pada merek tersebut karena daya jelajah merek tersebut menjadi

sangat tinggi dibenak konsumen.

b. Familiar/rasa suka

76

Jika kesadaran merek kita sangat tinggi, konsumen akan sangat akrab

dengan merek kita, dan lama kelamaan akan timbul rasa suka yang tinggi

terhadap merek yang kita pasarkan.

1. Sebagai tanda substansi.

Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti

yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi jika kesadaran akan

merek tinggi, kehadiran mereka akan selalu dapat kita rasakan.

Sebuah merek dengan kesadaran konsumen tinggi biasanya

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

(1) diiklankan secara luas,

(2) eksistensi yang sudah teruji oleh waktu,

(3) jangkauan distribusi yang sangat luas,

(4) merek tersebut dikelola dengan baik. Oleh karena itu jika kualitas

merek akan menjadi faktor yang menentukan dalam keputusan

pembelian.

2. Mempertimbangkan merek

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi

merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk dipertimbangkan

dan diputuskan merek mana akan dibeli. Merek dengan top mind yang

tinggi mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi, jika suatu merek

tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak akan

dipertimbangkan, dalam benak konsumen.

Kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek di dalam pikiran

konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya

mempunyai peranan kunci dalam brand equity. Meningkatkan kesadaran adalah

suatu mekanisme untuk memperluas pasar merek. Kesadaran juga mempengaruhi

persepsi dan tingkah laku. Kesadaran merek merupakan key of brand asset atau

77

kunci pembuka untuk masuk keadaan lainnya. Jadi jika kesadaran itu sangat rendah

maka hampir dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga rendah.

Menurut Aaker (diterjemahkan oleh Dudanto, 2004) piramida kesadaran mereka

dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut :

1. Unaware of brand atau tidak menyadari merek adalah tingkat paling rendah

dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari suatu

merek.

2. Brand recognition atau pengenalan merek adalah tingkat minimal kesadaran

merek, dimana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan

pengingatan kembali lewat bantuan atau aided recall.

3. Brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek adalah pengingatan

kembali terhadap merek tanpa bantuan atau unaided recall.

4. Top of mind atau puncak pikiran adalah merek yang disebutkan pertama kali

oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen.

Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai

merek yang ada dalam benak konsumen.

B. Brand association atau asosiasi merek

Pencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam

kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis,

harga, pesaing, selebritis dan lain-lain. Kotler (1993).

C. Brand Perceived Quality atau Kesan Kualitas Merek 

Cleland dan Brono (diterjemahkan oleh Simamora, 1996) memberikan pengertian

tiga prinsip tentang perceived quality yaitu:

78

1)  Pertimbangan konsumen atas suatu produk berdasarkan multi-attribut

mencakup tiga aspek utama yaitu sensivitas terhadap tingkat harga,

ukuran produk standar, dan kelengkapan fungsi, desain, garansi, reputasi

dan layanan.

2)  Quality exists only is perceived by customers atau kualitas itu ada jika ada

dalam persepsi konsumen, sehingga jika persepsi konsumen rendah atas

suatu produk, maka kualitas produk menjadi rendah apapun realitanya.

3)  Perceived quality diukur secara relative terhadap pesaingnya, artinya

apabila produk A bentuknya sederhana, namun ternyata kompetitornya

jauh lebih sederhana maka A dianggap mempunyai kualaitas relative lebih

baik.

Aaker (1997) mengungkapkan umumnya merek yang mempunyai perceived

quality yang tinggi memiliki return of investment yang tinggi pula.

Untuk penerapan strategi jangka panjang, faktor tunggal yang paling penting

dalam mempengaruhi kinerja suatu unit bisnis adalah kesan kualitas dari produk dan

jasa, terhadap kinerja dari pesaing Buzzell & Gale, (1987).

Dijelaskan bahwa kualitas merek dapat menciptakan profitabilitas, karena dapat

mempengaruhi pasar, harga mempunyai dampak langsung pada profitabilitas, tidak

memberikan pengaruh negatif pada biaya.

Terdapat perbedaan kesan kualitas dan kepuasan, dimana kesan kualitas lebih

kepada persepsi customer dibandingkan dengan keseluruhan kualitas atau

keunggulan produk,

perceived quality is “The customer's perceptionof the overall quality or superioty

of a product or services with respect or its intended purpose, relative to altematives",

79

(Zeithamal :1998) berarti perceived quality tidak dapat ditentukan secara obyektif,

karena menyangkut penilaian atas persepsi yang dianggap penting oleh pelanggan

dan sifatnya sangat relatif terhadap suatu keinginan.

D. Loyalitas Merek atau Brand Loyalty

Pengertian loyalitas merek Rangkuti (2004) adalah ukuran dari kesetiaan

konsumen terhadap suatu merek, karena loyalitas adalah inti dari brand equity dan

selalu menjadi gagasan sentral dalam pemasaran. Peningkatan loyalitas akan

mengurangi kerentanan pelanggan dari serangan kompetitor, sehingga dapat dipakai

sebagai indikator tingkat perolehan laba mendatang, karena loyalitas merek dapat

diartikan penjualan di mesa depan.

Dalam Tjipto (2005) menurut pandangan aliran stokastik atau perspektif

behaviorial loyalitas merek diartikan sebagai pembelian ulang suatu merek secara

konsisten oleh pelanggan. Aaker (1997) perasaan suka terhadap merek dan

komitmen dapat digunakan untuk mengukur loyalitas merek, untuk perasaan suka

tersebut diukur dari liking, respect, friendship dan trust, Loyalitas erat kaitannya

pengalaman dari pengguna merek dan tidak bisa terjadi tanpa adanya pengalaman

sebelumnya, penekanan loyalitas merek hanya tertuju pada merek tertentu dan sulit

dialihkan perhatiannya pada simbol lain tanpa adanya pengorbanan dalam nilai yang

besar.

E. Other proprietary brand assets (aset-aset merek lainnya)

Dari fenomena yang terjadi, saya dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat dari

praktisi bahwa :

Brand Equity politik adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan

dengan suatu Kandidat atau partai politik atau, nama dan simbolnya, yang

80

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu kandidat atau partai

politik kepada Pemilih atau masyarakat.

Artinya Brand Equity Politik adalah efek diferensiasi yang positif yang dapat diketahui

dari respon pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Jadi brand equity politik

adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari

brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon pemilih atau masyarakat terhadap

Progam dan profil dari kandidat atau partai politik. Menurut beberapa pengamat

marketing politik , kekuatan suatu merek (brand equity) dapat diukur

berdasarkan 5 indikator, yaitu:

1. Leadership: kemampuan untuk mempengaruhi pasar

2. Stability: kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pemilih.

3. Market: kekuatan merek untuk meningkatkan relawan.

4. Trend: kandidat atau partai politik menjadi semakin penting dalam pilihan

masyarakat.

5. Support: besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan

program dari kandidat atau partai politik

2.3. Hubungan antara variabel

2.3.1 Sales Promotion dan Brand equity

Sales Promotion adalah aktivitas pemasaran dan alat yang dirancang untuk

merangsang pembelian sehingga lebih cepat dan lebih besar untuk jangka waktu

terbatas (Kotler, 1988). Banyak penelitian yang meneliti mengenai tanggapan

konsumen terhadap promosi penjualan meneliti efek langsung pada pembelian

konsumen Gupta, (1988); Inman et al., (1990); Nijs et al.,( 2001). Namun, ada juga

penelitian mengenai efek jangka panjang dari promosi mengungkapkan beberapa

81

efek yang merugikan ekuitas merek, termasuk switching penguatan perilaku (Papatla

dan Krishnamurthi, (1996), kenaikan harga dan menangani kepekaan Mela et al.,

(1997), serta kehilangan ekuitas merek Yoo et al., (2000). 

Aaker (1996) menetapkan bahwa promosi ulang menjadikan penurunan ekuitas

merek terhadap waktu, sedangkan Mela, Ataman, dan Van Heerde (2006)

menemukan bahwa di antara lima dipilih variabel-variabel bauran pemasaran,

promosi moneter ulang berdampak negatif ekuitas merek. Sebaliknya, Delvecchio,

Henard, dan Freling (2006) menunjukkan bahwa promosi penjualan dapat

meningkatkan atau menurunkan preferensi merek, dan Ailawadi, Neslin, dan

Lehmann (2003) memberikan bukti empiris positif jangka panjang dampak harga

pembelian promosi pada penguatan dan kinerja merek.

Penelitian aliran lain meneliti konsumen 'kesepakatan rawan’, Studi menunjukkan

bahwa konsumen berbeda dalam menanggapi penjualan promosi, yang menyiratkan

adanya kesepakatan konsumen profil Grover dan Srinivasan, (1992); Lichtenstein et

al., (1997). Keduanya  perilaku penelitian empiris Ailawadi et al.,( 2001) dan survei 

penelitian Garretson dan Burton, (2003) menunjukkan bahwa kelompok

konsumen bereaksi secara berbeda terhadap promosi penjualan secara umum atau

bentuk-bentuk tertentu.

2.3.2. Brand Personality dan Brand Equity 

Konsumen menggunakan dimensi kepribadian merek sebagai penentu relevan 

dari nilai tambah merek. Kepribadian merek menjamin kestabilan citra merek dari

waktu ke waktu (Aaker 1996) dan memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan

kepribadian mereka sendiri (Aaker, 1997).  Kepribadian merek  asosiasi, ketika

sangat diaktifkan dalam memori konsumen, juga  mempengaruhi perilaku konsumen

dan sikap terhadap merek Wysong (2000). Meskipun tidak ada bukti yang berkaitan

dengan dimensi kepribadian merek langsung ke ekuitas merek, berbagai kajian

82

menjelajahi pengaruh merek  kepribadian pada unsur-unsur yang mencerminkan

komponen atau konsekuensi dari  ekuitas merek. Sebagai contoh, kepribadian merek

mempengaruhi preferensi merek  (\Kim, (2000), merek lampiran Sung et al., (2005),

kepercayaan merek  (Hess et al., 2007), dan loyalitas merek (Brakus et al., 2009).  

Sebuah merek yang memiliki kepribadian atau kepribadian merek (brand

personality) yang hidup bisa membantu produksi (atau layanan, atau perusahaan)

untuk membangun yang khusus dalam pikiran konsumen, dan menetapkan kekuatan

ekuitas merek Keller, (1993). Johnson et al., (2000). Phau dan  Lau, (2000). Oleh

karena itu, pada 1993, Biel menunjukkan kepribadian merek dianggap faktor utama

kesuksesan merek. Bahkan, pembentukan kepribadian merek yang sukses bisa

membuat konsumen menghasilkan sentimen yang kuat untuk 

merek, dan menghasilkan lebih kuat kepercayaan dan faithfulnesses (Siguaw et al.,

1999. Johnson et al, 2000).  Dan juga  menawarkan beberapa fondasi yang stabil

untuk perbedaan merek Aaker dan Fournier, (1995). Halliday, (1996). Haigood, 

(1999), dan itu sangat sulit untuk dicopy (Aaker, 1996)

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESA

3.1 Kerangka Berpikir

83

Gambar 3.1

Kerangka berpikir penelitian

Sumber : Jurnal Penelitian oleh “Pierre Valette-Florence, Haythem Guizani,

Dwight Merunka (2009)

Pada penelitian ini penulis coba melihat hubungan antara Brand Personality

terhadap Brand equity dengan melihat 5 dimensi Brand Personality dan pada tahap

kedua, Peneliti coba mencari pengaruh antara sales promotion terhadap Brand

Equity dengan dilihat dari Kegiatan-kegiatan Sales Promotion

3.2. Hipotesa

Berdasarkan kerangka proses berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesa sebagai

berikut :

1. Diduga Brand Personality berpengaruh signifikan terhadap Brand Equity

2. Diduga Sales Promotion berpengaruh signifikan terhadap Brand Equity

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

84

Jenis penelitian yang dilihat dari :

A. Menurut fungsi : Penelitian ini digolongkan sebagai peneltian akademik yaitu

penelitian ini terjadi karena dalam rangka penyelesain studi di magister

management.

B. Munurut kegunaan, Penelitian ini merupakan penelitian terapan karena

penelitian ini adalah gabungan antara ilmu murni pemasaran yang diterapkan

di ilmu politik

C. Menurut tingkat Eksplanasi, Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif

yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan

atau pengaruh antara variabel brand personality dengan brand equity dan

sales promotion dengan brand equity. Penelitian asosiatif merupakan

penelitian dengan tingkatan tertinggi dibanding penelitian deskriptif dan

komparatif. Dengan penelitian asosiatif dapat dibangun suatu teori yang

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu

gejala/fenomena.

D. Menurut tujuan, Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian Pengembangan

Bertujuan untuk mengembangkan suatu ilmu marketing politik yang dianggap

ilmu yang baru dan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan

sehingga diperoleh hasil yang lebih produktif, efektif dan efisien.

E. Menurut tempat, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian Lapangan

(research field)

F. Menurut kehadiran variabel , penelitian ini digolongkan sebagai penelitian

deskriptif, yaitu variabel-variabelnya sudah ada tanpa proses manipulasi

G. Menurut metode, Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian survei karena

dalam aktivitas penelitian yang dilakukan menggunakan kuisioner sebagai

bahan data olahan lewat mekanisme survei.

85

H. Menurut Pendekatan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

(Quantitative Research Methods), yaitu dengan data kuisioner yang diukur

dalam pendekatan angka-angka atau statistika.

4.2. Waktu, Lokasi atau Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada disekitar bulan Mei - Agustus 2010 yaitu disaat

momentum persiapan PILKADA Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010, Lokasi

penelitian oleh peneliti yaitu di Sulawesi Utara lebih khususnya di Fakultas Ekonomi

UNSRAT Manado dengan berbagai pendapat dan persepsi tentang PILKADA

Gubernur Sulawesi Utara 2010.

a. Mengapa PILKADA GUBERNUR 2010 :

Peneliti mengangap bahwa hal ini sesuai dengan momentum yang pas dan baik

untuk penelitian, dimana Sulawesi Utara akan sementara menghadapi proses

dan masalah diatas.

b. Mengapa yang diambil adalah persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRAT :

1) Jumlah Mahasiswa yang banyak, dan dianggap begitu plural dalam

pengambilan sampel oleh peneliti.

2) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dianggap Populasi yang paling baik dalam

meneliti masalah diatas, karena anggapan peneliti, mereka mengerti terhadap

konsep marketing dan mengerti kerangka berpikir peneliti.

3) Dianggap berinteraksi langsung dengan berbagai persoalan-persoalan

mengenai Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, baik sebagai pemilih dan juga

bukan pemilih tetapi peka terhadap informasi diatas.

4) Kemudahan peneliti memperoleh akses informasi dan data yang dibutuhkan

bagi penelitian ini.

86

5) Mudah dalam melaksanakan penelitian mengingat bahwa sebaran lokasi

tidak terlalu luas, sehingga tidak banyak kendala jika ditinjau dari

pengorganisasian tenaga peneliti.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1. Populasi

Populasi atau Population didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang akan

diteliti (Boedijoewono, 2001). Pendapat serupa dinyatakan oleh Nazir (1999), dimana

populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah

ditetapkan dalam sebuah penelitian.

Menurut Koncoro (2003:103)

”Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa objek,

orang, transaksi atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk mempelajarinya atau

menjadi objek penelitian.”

Populasi dari penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa yang tercatat aktif di

Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado baik merupakan Pemilih ataupun bukan pemilih

dalam PILKADA Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010,dan menurut Data

Kemahasiswaan UNSRAT, Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi UNSRAT

berjumlah 2340 dan ditetapkan sebagai Besaran Populasi

4.3.2. Sampel dan metode Pengambilan Sampel

Sampel Merupakan bagian dari populasi. Umar (2002;128), sampel dianggap

yang dianggap mampu untuk mewakili keseluruhan populasi.

87

sedangkan menurut bungin (201: 103) :

” Sampel penelitian adalah perwakilan dari keseluruhan populasi yang dijadikan objel

penelitian.”

Besarnya sampel yang ditentukan oleh jumlah populasi dalam penelitian ini,

ditentukan besarnya jumlah populasi, penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus

berdasarkan Sugiono dalam judulnya "metode penelitian pendidikan".

tabel ini di tulis dengan rumus seperti di bawah ini :

dengan :

λ2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 %

N = Jumlah Populasi

P = Q = 0,5

d = 0,05

Berdasarkan rumus diatas dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai

dengan 1.000.000. hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sesuai data jumlah populasi pada lampiran 1 maka jumlah responden diambil

bedasarkan jumlah populasi 2340 maka jumlah dengan memakai analisa sugiono

untuk 10 % yaitu dengan jumlah sampel 301 responden.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Probabiltas dengan metode

Simpel random sampling atau sampel acak sederhana yaitu pengambilan sampel

seperti gambar ini

Gambar 4.1

88

Simple Random Sampling

.

Sumber : Buku Umar (2002;128

Jelas dalam tabel ini bahwa dalam pengambilan sampel harus berdasarkan tabel

ini, karena bila design pengambilan sampel yang tidak tepat digunakan, ukuran

sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasi pada

populasi. Demikian pula, kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat ketelitian dan

keyakinan yang dinginkan, tidak ada desain pembailan sampel, betapapun

lengkapnya yang akan berguna bagi peneliti untuk memenuhi tujuan studi. Karena

keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan

sampel dan ukuran sampel. Tetapi ukuran sampel yang terlalu besar (katakanlah,

lebih dari 500) juga dapat menjadi masalah karena kita akan rentan terhadap

kesalahan tipe II, yaitu akan menerima temuan penelitian, ketika secara fakta

seharusnya kita menolaknya. Dengan kata lain, dengan ukuran sampel ayng terlalu

besar, bahkan hubungan yang lemah (katakanlah korelasi 0,10 antara dua variable)

dapat mencapai tingkat signifikan, dan kita akan cenderung percaya bahwa

hubungan signifikan yang ditemukan dalam sampel yang benar –benar berlaku

dalam populasi, padahal ada kenyataannya tidak demikian. Jadi ukuran sampel yang

terlalu besar atau terlalu kecil tidak akan membantu proyek penelitian.

Hal lain yang perlu dingat, bahkan dengan pengukuran sampel yang tepat, adalah

apakah signifikan statistik lebih relevan daripada signifikansi praktikal. Misalnya

suatu korelasi 0,25 mungkin signifikan secara statistik, tapi karena hal tersebut

89

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

hanya menjelaskan sekitar 6 % (0,25²), seberapakah berartikah hal tersebut dalam

penggunaan praktis ?

Roscoe (1975) mengusulkan aturan berikut untuk menentukan ukuran sampel,

Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan

penelitian.

4.4. Metode Pengumpulan Data

4.4.1 Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini, data

melalui Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik dan

data yang diperoleh dari jawaban responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi

berdasarkan pertanyaan yang diajukan secara tertulis disaat penyebaran

kuisioner.

2. Data Sekunder

Data yang diambil oleh peneliti yang prosesnya melewati satu atau lebih

pihak yang bukan peneliti sendiri. Data ini diperoleh lewat studi literatur, studi

pustaka dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

4.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah

menggunakan metode :

Penelitian Lapangan (Field Reasearch Method)

90

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti mengadakan penelitian

langsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado

yang menjadi populasi penelitian ini, dengan cara ;.

1. Kuesioner, yaitu dengan kuisioner yang diberikan secara pribadi dengan

mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Sam Ratulangi Manado.

2. Wawancara, yaitu dilakukan dengan wawancara face to face baik dengan

sampel/responden dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar sebelum

dilakukan pegambilan kuisioner maupun juga dengan Pihak KPU dan Pihak

Politisi yang berkompeten untuk mengambil data-data primer dalam

penelitian.

3. Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan bacaan baik di Internet maupun

literatur-literatur tambahan yang berhubungan dengan penelitian sehingga

mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengdan maksud dan

tujuan penelitian serta demi melengkapi landasan teori pada bab II.

4.5. Skala Instrumen Penelitian

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan

dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan

dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang

menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya

Dalam melaksanakan penelitian pengukuran variable menggunakan skala likert

yaitu yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert berhubungan dengan

91

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju, tidak

setuju, atau senang tidak senang (Sugiyono, 2004:86).

Skala likert (Likert Scale) menggunakan ukuran ordinal yaitu angka yang di

berikan dimana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Responden

diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal dalam jumlah kategori tertentu.

Ukuran ini tidak memberikan nilai yang absolut terhadap objek penelitian diberi bobot

1 (satu) untuk objek terkecil dan seterusnya dan berakhir pada skala 5, misalnya:

a. Jawaban Sangat setuju diberi bobot 5

b. Jawaban Setuju diberi bobot 4

c. Jawaban Ragu-ragu diberi bobot 3

d. Jawaban Tidak setuju diberi bobot 2

e. Jawaban Sangat tidak setuju diberi bobot 1

Skala likert telah banyak digunakan dalam penelitian moral, sikap dan lain-lain.

Skala likert dianggap lebih baik dibandingkan dengan pengukuran skala yang lain, itu

di sebabkan oleh:

1. Dalam menyusun skala likert, item-item tidak jelas menunjukan hubungan

dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat digunakan dalam skala.

2. Skala likert lebih mudah membuatnya, atau sangat sederhana.

3. Skala likert mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi. Skala likert dapat

memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa responden alternative

(Sangat setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak setuju, dan Tidak sangat setuju)

tentang senang tidak senang terhadap suatu item.

92

4. Karena angka responden yang lebih besar membuat skala likert dapat

memberikan keterangan yang lebih nyata dan jelas tentang pendapat atau sikap

responden tentang isu yang dipertanyakan.

Validitas dari skala likert merupakan pertanyaan yang masih memerlukan

penelitian empiris. Masalah, apakah kombinasi yang berbeda dari responden masih

mempunyai arti karena diberikan pada skor yang sama, masih menghendaki

penelitian empiris (Nazir 1999:396-398).

4.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, penulis terlebih dahulu melakukan pengujian

kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data dilakukan untuk meyakinkan kualitas

data yang akan diolah yang terdiri dari pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data

(mengukur) itu valid.

”Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2004:109).”

”Validitas menunjukkan tingkat/derajat untuk mana bukti mendukung kesimpulan

yang ditarik dari skor yang diturunkan dari ukuran atau tingkat mana skala mengukur

apa yang seharusnya diukur (Supranto, 2001: 70). Pengujian validitas dilakukan

dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan

skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Bila korelasi

tersebut signifikan, maka alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. Menurut

Masrun biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r =

93

0.3. Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir

dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono 2004: 124).”

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang

diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan

analisis reliabilitas melalui metode Cronbach Alpha, di mana suatu instrumen

dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau Alpha sebesar 0.6 atau

lebih.

Rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach adalah (Sugiyono, 2004: 282):

Keterangan:

k = mean kuadrat antara subyek

∑ si2

= mean kuadrat kesalahan

st2

= varians total

Rumus untuk varians total dan varians item :

94

ri=k

(k−1 ) {1−∑ si2

st2

}

st2=∑ X

t2

n −(∑ X t)n2

2

si2= JKin

− JKsn2

Keterangan:

Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item

Jks = jumlah kuadrat subyek

Ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasi seperti pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1

Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha Tingkat Reliabilitas

0.00 s/d 0.20 Kurang Reliabel

> 0.20 s/d 0.40 Agak Reliabel

> 0.40 s/d 0.60 Cukup Reliabel

> 0.60 s/d 0.80 Reliabel

> 0.80 s/d 1 Sangat Reliabel

Sumber : Triton P.B, 2006

Manfaat Skala dengan Keandakan Tinggi

Ada dua manfaat dalam memiliki skala dengan keandalan tinggi (high reliability)

yaitu :

1) Dapat membedakan antara berbagai tingkatan kepuasan lebih baik daripada

skala dengan keandalan rendah

95

2) Besar kemungkinan bahwa kita akan menemukan hubungan yang signifikan

(sangat berarti) antara variabel yang sebenarnya memang terkait satu sama lain

(berkorelasi) (Supranto, 2001 : 62).

4.7. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui kuesioner selanjutnya diolah dengan metode analisa

yang sesuai untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, maka

dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier

Berganda. Dalam penelitian, metode tersebut digunakan untuk mengetahui apakah

Faktor Brand Personality (X1) dan Sales promotion (X2) berpengaruh terhadap

Brand Equity (Y)

Untuk proses pengolahan dan analisa data hasil penelitian menggunakan

komputer dengan software program SPSS version 17.0

.

4.7.1. Analisis Regresi Linier Berganda/ Multiple Linear Regresion

Statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi

kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai “ilmu tentang

negara (state)”. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi “ilmu

mengenai pengumpulan dan klasifikasi data”. Sir John Sinclair memperkenalkan

nama (Statistics) dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara

prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif

dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus

yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah

setiap saat. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 statistika mulai banyak

menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama probabilitas. Cabang

statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah,

96

statistika inferensi, dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-

20.

Regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam makalah Family in Stature ,

Processing of Royal Society, London, vol.40, 1886, yang mengemukakan bahwa

meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak

yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang

pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok (besar) dari

generasi ke generasi dan akhirnya di teruskan oleh Ronald Fisher (peletak dasar

statistika inferensi), Karl Pearson (metode regresi linear), dan William Sealey Gosset

(meneliti problem sampel berukuran kecil). 

Menurut Sugiono (2004 : 219) formula yang digunakan untuk mengukur metode

analisa regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Dengan formula Y = a + b1X1 + b2X2 + ei

Dimana Y = Brand Equity

a = Konstanta

X1 = Brand Personality

X2 = Sales Promotion

B1-2 = Nilai koefisien Regresi

ei = error atau sisa (Residual)

Langkah-langkah análisis regresi linear berganda sebagai berikut :

1. data dari hasil Survei dilapangan dimasukkan dalam program SPSS

2. data kemudian diproses dengan menggunakan analyze Regression dan

memasukkan variabel-variable data pada kolom-kolom yang tersedia (variabel

terikat pada kolom variable dependent dan variabel bebas pada kolom variable

Independent).

3. Setelah semua data sudah dimasukkan dan diproses oleh SPSS maka akan

muncul output (tampilan) berupa tabel-tabel Descriptives Statistics, Corelation,

97

Variables Entered/Removed, Model Summary, Anova dan Coefficients yang

kemudian dianalisa lebih lanjut oleh peneliti.

4.7.2. Koefisien Korelasi Berganda (R)

Menurut salkind (2007) :

“Themultiple correlation coefficient generalizes the standard coefficient of correlation. It is used in multiple regression analysis to assess the quality of the prediction of the dependent variable. It corresponds to the squared correlation between the predicted and the actual values of the dependent variable. It can also be interpreted as the proportion of the variance of the dependent variable explained by the independent variables. When the independent variables (used for predicting the dependent variable) are pairwise orthogonal, themultiple correlation coefficient is equal to the sum of the squared coefficients of correlation between each independent variable and the dependent variable. This relation does not hold when the independent variables are not orthogonal. The significance of a multiple coefficient of correlation can be assessed with an F ratio”

Untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama

terhadap variabel tidak bebas.

Kriteria penilaian :

< 0,20 dapat diabaikan

0,20 – 0,40 Korelasi rendah

0,40 – 0,70 Korelasi substansial

0,70 – 1,00 Derajat asosiasi tinggi

4.7.3 Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Menurut Allison (1998) bahwa :

“In statistics, regression analysis is a method for explanation of phenomena and prediction of future events. In the regression analysis, acoefficient of correlation r between random variables X and Y is a quantitative index of association between these two variables. In its squared form, as a coefficient of determination r 2, indicates the amount of variance in the criterion variable Y that

98

is accounted for by the variation in the predictor variable X. In the multiple regression analysis, the set of predictor variables X1, X2, ... is used to explain variability of the criterion variable Y. A multivariate counterpart of the coefficient of determination r 2 is the coefficient of multiple determination, R 2. The square root of the coefficient of multiple determination is the coefficient of multiple correlation, R”.

An intuitive approach to the multiple regression analysis is to sum the squared

correlations between the predictor variables and the criterion variable to obtain an

index of the over-all relationship between the predictor variables and the criterion

variable. However, such a sum is often greater than one, suggesting that simple

summation of the squared coefficients of correlations is not a correct procedure to

employ. In fact, a simple summation of squared coefficients of correlations between

the predictor variables and the criterion variable is the correct procedure, but only in

the special case when the predictor variables are not correlated. If the predictors are

related, their inter-correlations must be removed so that only the unique contributions

of each predictor toward explanation of the criterion.

Koefisien Determinasi Berganda berfungsi untuk mengukur besarnya proporsi

sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan formulasi sebagai

berikut :

R = b1∑X1Y – b2∑X2Y

∑Y

Dimana :

R2 = Berada antara 0 – 1 atau 0≤ R2 ≤ 1 R2

R2 = 1 berarti persentasi sumbangan X1 – X2 terhadap naik turunnya

Brand Equity (Y) sebesar 100% dan tidak ada faktor

lain yang mempengaruhi Brand Equity.

R2 = 0 berarti regresi yang tidak dapat digunakan untuk membuat

99

ramalan terhadap Brand Equity (Y).

4.7.4. Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi

1. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama

berpengaruh secara signifikan / tidak terhadap variabel terikat.

Apabila Fhitung < Ftabel (n-k-1) maka Ho diterima dan Ha ditolak

Apabila Fhitung > Ftabel (n-k-1) maka Ho ditolak dan Ha diterima

Berarti bersama-sama variabel X1, X2 berpengaruh terhadap variabel Y.

Hipotesa :

A. Ho = b1 = b2 = 0 (Aspek Brand Personality, Sales Promotion tidak berpengaruh

terhadap Brand Equity)

B. Ha = b1 = b2 ≠ 0 (Aspek Brand Personality, Sales Promotion berpengaruh

terhadap Brand Equity)

2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Hipotesa :

Ho : β1 = 0 (Aspek Brand Personality tidak berpengaruh terhadap Brand Equity)

Ha : β1 ≠ 0 (Aspek Brand Personality berpengaruh terhadap Brand Equity)

Ho¹ : β2= 0 (Aspek Sales Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity)

Ha¹: β2 ≠ 0 (Aspek Sales Promotion terhadap keputusan pembelian)

100

Jika probabilitas thitung dan ttabel lebih kecil pada alpha 0,05 maka hipotesis null (Ho)

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima

Jika probabilitas thitung dan ttabel lebih kecil pada alpha 0,05 maka hipotesis null ¹ (Ho¹)

ditolak dan hipotesis alternatif¹ (Ha¹) diterima.

4.8 Definisi Operasional Variabel

a. Brand Personality (X1)

Definisi operasional kepribadian merek merupakan karakteristik manusia

yang diasosiasikan dengan suatu merek. Kepribadian merek harus bersifat

berbeda (distinctive) dan tertanam jangka panjang di benak konsumen. Aaker

(1997), dari Fenomena dan penjelasan dari Praktisi dibidang Politisi Brand

Personality kandidat merupakan kondisi di mana para pemilih

menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik dari seorang kandidat

b. Sales Promotion (X2)

Definisi Operasional sales promotion adalah suatu cara mempengaruhi

konsumen langsung agar suka membeli Produk dengan merek tertentu.”

Nitisemito (1994:142). Dalam politik, Definisi Sales Promotion menurut

institute of sales promotion in England: Sales Promotion politik terdiri dari

serangkaian teknik yang digunakaan untuk mencapai sasaran-sasaran

marketing politik dengan menggunakan biaya yang efektif, dengan

memberikan nilai tambah pada produk dari suatu kandidat baik kepada para

perantara maupun masyarakat sebagai pemilih, biasanya tidak dibatasi dalam

jangka waktu tertentu.

c. Brand Equity (Y)

seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek

tertentu, nama dan atau simbol, yang mampu menambah atau mengurangi

nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi

pemasar/perusahaan maupun pelanggan. (Aaker (1997;22). dari Fenomena

dan penjelasan dari Praktisi dibidang Politisi, bisa saya simpulkan bahwa

101

brand equity politik adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau

mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon

pemilih atau masyarakat terhadap Progam dan profil dari kandidat atau partai

politik.

Berikut ini adalah Tabel 4.2 yaitu kisi-kisi instrumen penelitian yang terdiri dari variabel, indikator, dan item pernyataan.

Tabel 4.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel Indikator Item-item petanyaanBrand Personality (X1)

Sincerity 1. harus rasional dan memberikan informasi yang jujur

2. menggambarkan suatu manfaat dan mampu memberikan citra semangat

Excitement 3. menggambarkan keberanian

4. harus mencitrakan yang imaginatif

5. harus menjawab semua kebutuhan masyarakat

Competency

6. harus bisa dipercaya7. harus terkesan pandai

Sophisticated

8. harus terkesan lebih tinggi9. harus tampil mempesona

Rudgeness 10.mempunyai kesan ketabahan

Sales Promotion (X2) Customer promotion

1. Strategi Merangsang pemilih sebelum memilih

2. Strategi menjanjikan pemilih sesudah memilih

Trade promotion

3. Strategi Merangsang pemilih untuk ikut mengkampanyekan program.

4. Strategi pemilih untuk mencari pemilih baru

102

Sales-force promotion

5. Strategi bertujuan untuk memotivasi pemilih yang menajdi tim kampanye.

Bussiness promotion

6. Strategi untuk memperoleh pemilih baru

7. Strategi mempertahankan hubungan dengan pemilih militan

8. Strategi memperkenalkan program baru

9. Strategi membuat hubungan yang khusus dengan pemilih militan

10. Strategi mendidik pemilih Brand Equity (X3) Brand

awareness1. Kandidat yang

kesadarannya tinggi akan dirinya akan membantu pendekatan kepada pemilih yang sevisi dan semisi dengannya

2. Jika kesadaran kasadaran kita sangat tinggi, lama kelamaan akan timbul rasa suka yang tinggi terhadap kandidat

3. jika kesadaran akan kandidat tinggi, kehadiran kandidat akan selalu dapat kita rasakan

4. kandidat dengan top mind yang tinggi mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi

Brand association

5. Pencerminan pencitraan suatu kandidat terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan gaya hidup, manfaat merupakan gambaran dari citra Kandidat terhadap suatu kesan pemilih

Brand Perceived Quality

6. Dengan adanya asal usul, gaya hidup, manfaat, popularitas kandidat dari kandidat serta diketahui para pesaing-pesaingnya akan membawa kemudahan terhadap masyarakat untuk lebih

103

mengenal kandidat7. Kualitas kandidat akan di

perhitungkan pemilih jika ada dalam persepsi pemilih Perceived quality diukur secara relative terhadap pesaingnya

Brand Loyalty

8. Kesan kualitas kandidat, diukur secara relative oleh pemilih terhadap kandidat yang lainnya.

9. Rasa simpati, Rasa suka, menentukan kesetiaan masyarakat terhadap kandidat

10. Rasa pertemanan dan Rasa percaya menentukan kesetiaan masyarakat terhadap kandidat.

“item diatas merupakan butir-butir pernyataan atau pertanyaan dalam kuesionerSumber : Data Penulis

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

5.1.1 Sejarah Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara dibentuk tanggal 13 April 1964. Sebelumnya Sulawesi

Utara tergabung dengan Sulawesi Tengah tergabung dalam satu provinsi, yaitu

Provinsi Sulawesi Utara-Tengah yang terbentuk tahun 1960. sejak awal

kemerdekaan sampai tahun 1960, Pulau Sulawesi merupakan satu provinsi, yaitu

provinsi Sulawesi. Ketika itu, Sulawesi Utara merupakan daerah keresidenan dalam

provinsi Sulawesi tersebut.

104

  Sulawesi Utara diprediksi telah memiliki penghuni sejak zaman prasejarah. Ciri-

ciri penduduk asli Sulawesi Utara berasal dari percampuran antara bangsa Wedoid

dan Negroid. Pada tahun 3000 SM, datang dan menetap banga Proto-Melayu.

Tahun 300 SM, datang pula bangsa Deutro-Melayu. Sebelum bangsa Eropa datang

dan menjajah wilayah Sulawesi Utara, di wilayah ini terdapat beberapa kerajaan,

yaitu, Manado, Tabukan, Siau, Kolongan, Tahuna, Kendahe, dan Manganitu.

Persentuhan denga bangsa Eropa terjadi tahun 1523. Ketika itu, para pelaut Portugis

yang dipimpin Simao d'Abreu singgah di Pelabuhan Manado dalam perjalanan dari

Ternate ke Malaka. Sejak saat itu Portugis mulai menjalin hubungan dagang dengan

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Utara, bahkan mereka mulai menyebarkan agama

Kristen.

 

Pada akhir abad ke 16, Portugis harus meninggalkan Sulawesi Utara karena

pergolakan yang ketika itu terjadi di Ternate berimbas ke wilayah ini. Waktu itu,

Sulawesi Utara berada di bawah pengaruh Ternate, jadi ketika ada pergolakan di

Ternate tentu saja berimbas pada Sulawesi Utara. Pada bulan Agustus 1606,

Spanyol mulai mengadakan hubungan dagang dengan Manado. Selain mengadakan

hubungan dagang, Spanyol menyebarkan agama Katolik.

  Pada tahu 1654, beberapa Kepala Suku Minahasa mengirim utusan kepada VOC

di Ternate untuk menjalin persahabatan. Tawaran tersebut direspons Belanda

dengan membangun benteng VOC di Manado tahun 1657. Momen itu merupakan

titik awal menuju periode kolonialisme Belanda di Sulawesi Utara. sejak saat itu

Belanda terus berupaya memperbesar kekuasaannya. Mereka mengikat kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Utara seperti Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, dan

Gorontalo dengan perjanjian-perjanjian. Keadaan ini berlangsung hingga akhir abad

ke 18.

Pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda membentuk Keresidenan Manado.

Tahun 1885, Pemerintah Belanda mulai menghapus kekuasaan raja-raja. Upaya

105

penghapuan kekuasaan raja-raja ini selesai tanggal 17 April 1889, yakni dengan

diterbitkannya besluitGubernur Jenderal Belanda.

  Awal abad ke 20 merupakan awal dari perjuangan kebangsaan, menentang

kolonialisme. Berbagai organisasi politik yang lahir di Jawa, membuka cabang di

Sulawesi Utara. Organisasi yang pertama kali membuka cabangnya di wilayah ini

adalah Syarikat Islam (SI). Kemudian disusul oleh Partai Nasionali Indonesia (PNI),

Muhammadiyah, dan PSII. Organisasi-organisasi tersebut menjadikan rakyat

Sulawei Utara terbuka pada ide-ide memperjuangkan kemerdekaan. Keterbukaan ini

membuat iklim yang baik bagi lahirnya organisasi-organisasi perjuangan lain.

Gerakan Merah Putih, misalnya, yang dipimpin oleh Nani Wartabone mendapat

dukungan luas di masyarakat.

Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat dan menguasai Manado.

Kedatangan Jepang mulanya disambut baik oleh rakyat, karena Jepang mengumbar

janji-janji manis. Jepang mengku sebagai "Saudara Tua" yang akan memberikan

harapan baru bagi rakyat. Namun janji manis tersebut tidak menjadi kenyataan. Pada

saat Jepang sudah memerintah, mereka memberlakukan pemerintahan yang kejam,

kehidupan sehari-hari rakyat di awasi dan dikekang. Segala kegiatan rakyat hanya

dipusatkan untuk mendukung peperangan yang ketika itu sedang dilancarkan

Jepang melawan tentara Sekutu.

Akhirnya Jepang menyerah terhadap Sekutu. Untuk wilayah Sulawesi Utara,

Jepang secara resmi menyerah tanggal 8 Oktober 1945, di Kota Tondano. Belanda

yang membonceng tentara sekutu berusaha untuk kembali menguasai Sulawesi

Utara. Tentu saja tindakan Belanda ini menimbulkan perlawanan rakyat yang tidak

ingin kemerdekaan yang baru saja diraih hilang kembali. Perlawanan rakyat terhadap

Belanda mencapai puncaknya tanggal 11 Maret 1946. Ketika itu terjadi perlawanan

rakyat yang dikenal dengan peristiwa aksi Kapten J. Kaseger.

  Dalam rangka memcah belah kekuatan Bangsa Indoneia, Belanda mendirikan

berbagai negara boneka yang pada akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia

106

Serikat. Ketika itu, Sulawesi Utara dimasukkan ke dalam wilayah Negara Indonesia

Timur (NIT). Karena tidak sesuai dengan kehendak rakyat, NIT akhirnya dibubarkan

dan kemudian melebur ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus

1950, RIS resmi bubar dan kemudian dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik

Indonesia.     

  Sejak saat itu, Provinsi Sulawesi kembali terbentuk, dan Sulawesi Utara menjadi

salah satu bagian dari provisi tersebut. Seperti uraian di atas, provinsi ini berakhir

tahun 1960 ketika dilakukan pemekaran wilayah menjadi dua provinsi, yaitu, Provisi

Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah. Tahun 1964, lahir povinsi

Sulawesi Utara.

5.1.2 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara adalah salah satu Propensi di Indonesia yang terletak di bagian

utara Indonesia timur dengan garis horisontal dari barat ke timur jazirah, dan terletak

di garis teritorial utara letaknya di Kepulauan Sangihe dan Talaud dimana letaknya

berbatasan dengan Philipina yang membuat Sulawesi Utara terletak di posisi

strategis dalam era globalisasi dan itu terlihat dari sisi letak geografisnya.

Sulawesi Utara mempunyai 9 wilayah pemerintahan yaitu Kab. Minahasa, Kab.

Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe,

Kab. Talaud, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon yang mempunyai

sumber daya alam yang membuat masyarakatnya sejahtera. Sumber daya alam

yang berpotensi seperti perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, dan sumber

pariwisata alam

Tabel 5. 1 Daftar nama kabupaten/kota dan ibu kota di Sulawesi Utara

No.

Kabupaten/Kota Ibu kota

107

1 Kabupaten Bolaang Mongondow Kotamobagu

2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Uki

3 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tutuyan

4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Boroko

5 Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahuna

6 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Ondong Siau

7 Kabupaten Kepulauan Talaud Melonguane

8 Kabupaten Minahasa Tondano

9 Kabupaten Minahasa Selatan Amurang

10 Kabupaten Minahasa Tenggara Ratahan

11 Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi

12 Kota Bitung Bitung

13 Kota Kotamobagu Kotamobagu

14 Kota Manado Manado

15 Kota Tomohon Tomohon

Sumber : BPS Sulawesi Utara

108

Gambar 5.1

Perbandingan jumlah kecamatan pada kabupaten kota di Sulawesi Utara

109

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

12

19

15

19

17

10

6

10

6

5 5

9

8

5

4

Bolaang Mongondow Minahasa Kepulauan SagiheKepulauan talaud Minahasa Selatan Minahasa utaraBolaang Mongondow Utara Kepulauan Sitaro Minahasa TenggaraBolaang mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur ManadoBitung Tomohon Kotamobagu

Sumber : BPS Sulawesi Utara

Gambar 5.2

Perbandingan jumlah desa/kelurahan pada kabupaten kota di Sulawesi Utara

110

0

50

100

150

200

250

152

237

167

153 156

125

9184

76

6051

87

69

4032

Bolaang Mongondow Minahasa Kepulauan SagiheKepulauan talaud Minahasa Selatan Minahasa utaraBolaang Mongondow Utara Kepulauan Sitaro Minahasa TenggaraBolaang mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur ManadoBitung Tomohon Kotamobagu

Sumber : BPS Sulawesi Utara

Selain sumber daya alam yang telah digambarkan tadi, Sulawesi Utara juga di

dukung oleh infrastruktur yang ada seperti Pelabuhan Bitung, Bandara Internasional

Sam Ratulangi di Manado, Listrik, Telekomunikasi dll. Dimana sumber daya alam

tersebut dapat menarik perhatian investor.

111

Untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya alam ini sangat diharapkan

bahwa akan membawa para investor dari negara tersebut untuk menanam modal

dan menyediakan tenaga kerja yang dapat mengembangkan sumber daya alam di

Sulawesi Utara. Dimana akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Sulawesi Utara.

1. Sejarah Pemerintahan

Sulawesi Utara mempunyai latar belakang yang panjang. Sebelum Kepulauan

Utara menjadi daerah tingkat I , pada permulaan kemerdekaan Indonesia status

daerah ini adalah bagian dari Propinsi Sulawesi yang di atur dalam PP No.5 tahun

1960, Sulawesi dibagi menjadi 2 bagian Yaitu Sulawesi Selatan – Tenggara dan

Sulawesi Utara – Tengah. Sulawesi Utara – Tengah terdiri dari Kotapraja Manado,

Kotapraja Gorontalo dan 8 daerah tingkat 2 yang terdiri dari Bolaang Mongondow,

Sangihe talaud, Minahasa, Buol, Toli – Toli, Donggala, Poso dan Luwuk Banggai.

Pada tanggal 23 September 1964 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan

UU No. 13 tahun 1964 yaitu merubah status dari Daerah tingkat I Sulawesi menjadi

daerah otonom tingkat I Sulawesi Utara di Manado sebagai ibukotanya. Sejak saat

itu, Sulawesi utara berkembang dari Utara ke barat selatan , dari ujung utara

Miangas di Pulau Sangihe sampai ke Molosipat bagian barat Kab. Gorontalo.

Selanjutnya, lewat nuansa reformasi dan perkembangan daerah dilakukanlah

pemekaran wilayah dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo sebagai hasil

pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2002 dan 2003 Propinsi

Sulawesi Utara berkembang dengan terbentuknya Kab. Talaud sebagai hasil

pemekaran dari Kab. Sangihe dan Talaud, dan Kab. Minahasa Selatan, Kota

Tomohon dan Kab. Minahasa Utara sebagai hasil pemekaran dari Kab. Minahasa.

Semenjak di realisasikannya demokrasi di Indonesia Pemilian Pemimpin di

Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia juga dilaksanakan di

112

Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaan pemilian Gubernur dan Wakil Gubernur yang

dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dan terpilihlah Drs. S.H. Sarundajang

sebagai gubernur Sulawesi Utara dan Bpk. Freddy. H. Sualang sebagai wakil

Gubernur Sulawesi Utara periode 2005 – 2010.

Visi

Visi dan Misi Daerah dengan demikian juga merupakan Visi dan Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur yang dapat menghantar masyarakat Sulawesi Utara menuju

masa depan yang lebuh baik adalah :

MMEWUJUDKANEWUJUDKAN S SULAWESIULAWESI U UTARATARA Y YANGANG B BERBUDAYAERBUDAYA, B, BERDAYAERDAYA S SAINGAING, ,

DDANAN S SEJAHTERAEJAHTERA..

SSASARANASARAN P POKOKOKOK : :

A. BERBUDAYA ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang

mempunyai budaya moderen dan agamais serta berkepribadian/jatidiri

yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut

mewarnai proses globalisasi.

B. BERDAYA SAING ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat

dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

C. SEJAHTERA; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dari

segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman,

sentosa dan makmur.

MMISIISI

Yang adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah

113

a. Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari.

b. Menerapkan clean government dan good governance yang bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.

d. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum,

dan hak azasi manusia.

e. Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan

anak.

f. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

g. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang

panjang.

h. Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara

berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

i. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.

j. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional

dan global.

k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan

menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.

l. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.

m. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalah-

masalah sosial.

2. GEOPOSISI

Secara universal paradigma pembangunan ekonomi telah berubah seiring

dengan tuntutan ekonomi global yang dewasa ini mengharapkan suatu aktifitas

114

ekonomi menjadi lebih efesien dengan flexibilitas yang tinggi. Batas-batas negara

/wilayah administrasi pemerintahan (Propinsi, daerah) yang awalnya menjadi

preferensi untuk pengembangan/pembangunan ekonomi wilayah telah berubah,

sehingga paradigma baru pengembangan kawasan ekonomi saat ini semakin

borderless. Artinya batas-batas negara/ pemerintahan menjadi semakin tidak jelas

untuk pengembangan ekonomi wilayah/ kawasan. Di Eropah sekalipun yang

merupakan negara-negara ekonomi maju telah menyatukan mata uang mereka

(euro) untuk efisiensi perdagangan ekonomi wilayah.

Gambar 5.3

Peta Dunia

Sumber : SULUT dalam angka 2009, BPS SULUT Dalam perpektif Nasional, Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah

sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi/ masyarakat membawa implikasi terhadap

perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat

Globalisasi. Saat ini daerah cenderung lebih leluasa dalam mengelola gagasan dan

konsep serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Terbukanya peluang

115

bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk

mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya. Dalam konteks ini

otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah

untuk menawarkan fasilitas investasi dan membangun berbagai infrastruktur yang

menunjang pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pada masa lalu top down planning

begitu kuat dan pada saat ini cenderung ke arah bottom up planning. Otonomi

daerah diharapkan akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih

tinggi.

Gambar 5.4

Peta Indonesia

Sumber : SULUT dalam angka 2009, BPS SULUT

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado, secara geografis terletak di

antara 0,300 – 4,300 lintang utara dan 123,00 – 127,00 bujur timur, dengan luas

wilayah 15.272,44 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan rendah

dengan ketinggian 0-2000 meter di atas permukaan laut. Propinsi Sulawesi Utara

dengan jumlah penduduk 1.980.543 orang dan kepadatan penduduknya 129,68

116

orang per km2 tergolong masyarakat agraris, di mana mata pencarian penduduk

Propinsi Sulawesi Utara hampir separuh di sektor pertanian.

Gambar 5.5

Peta Sulawesi Utara

Sumber : SULUT dalam angka 2009, BPS SULUT

Dalam perpektif regional maupun internasional Provinsi Sulawesi Utara berada

pada posisi strategis karena terletak di bibir pasifik (pacific reem) yang secara

langsung berhadapan dengan negara-negara asia timur dan negara-negara pasifik.

Posisi demikian menguntungkan Sulawesi Utara, karena secara geografis akan

menjadi pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia di wilayah Asia

Pasifik.

Predikat sebagai pintu gerbang tersebut ditopang dengan adanya Pelabuhan

Samudra Bitung yang mampu menampung jenis kapal laut dalam ukuran besar,

serta Bandara Internasional Sam Ratulangi. Untuk pelabuhan samudra Bitung sudah

117

diperluas dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan kontainer yang mampu bongkar

muat komoditi ekspor dan impor bagi kapal-kapal yang menggunakan fasilitas

pelabuhan tersebut. Selanjutnya dalam rencana makro Nasional di Sulawesi Utara

(Bitung) akan dibangun International Hub Port (IHP).

Dalam era globalisasi perdagangan, semua pihak (stakeholders) harus

mengantisipasi pekembangan dan manfaat positif di era perdagangan bebas (free

trade zone) seperti AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA, APEC serta

pertumbuhan ekonomi global yang memanfaatkan fasilitas perdagangan yang ada di

Sulawesi utara.

Keunggulan komparatif yang ada dengan didukung sejumlah fasilitas penunjang

yang ada harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi dalam

memacu akselerasi pembangunan propinsi Sulawesi Utara. Keunggulan posisi

strategis tersebut perlu dioptimalkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, perdagangan, pariwisata, jasa, industri manufaktur, dan bidang lain di

Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kondisi ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Pada tahun 2002, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga

konstan 1993 adalah sebesar Rp 3.490,69 Milyar, meningkat menjadi Rp 3.671,88

Milyar pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 3.880,67

Milyar, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp 4.061,23 Milyar. Dengan

demikian, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah sebesar 5,19 persen,

meningkat sebesar 5,69 persen pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2005

pertumbuhannya makin melambat menjadi sebesar 4,65 persen. Hal ini disebabkan

antara lain adanya pengaruh dari kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005.

Sumber data : BPS Sulawesi Utara, 2006.

118

Kalau dilihat menurut sektor, ternyata hanya sektor pertanian (A) laju

pertumbuhannya meningkat yakni dari 3,82 persen pada tahun 2004 meningkat

menjadi 4,33 persen pada tahun 2005. Sedangkan dua sektor lainnya yakni sektor

manufaktur (M) dan sektor Jasa-Jasa (S) laju pertumbuhannya mengalami

penurunan.

PDRB/Kapita

Pada tahun 2001, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

menurut harga berlaku adalah sebesar Rp 5,79 Juta, meningkat menjadi Rp 6,21

Juta pada tahun 2002, pada tahun 2003 meningkat pula menjadi Rp 6,65 Juta,

kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 7,34 Juta, kemudian tahun 2005

meningkat menjadi Rp 8,16 Juta.

Struktur Perekonomian

Selanjutnya, dilihat dari segi kontribusi masing-masing sektor, jelas terlihat

bahwa kontribusi sektor Jasa-Jasa (S) adalah yang terbesar, kemudian diikuti sektor

pertanian (A) dan yang terkecil kontribusinya adalah sektor manufaktur (M). Selain

itu, dari distribusi PDRB tersebut dapat pula dilihat bahwa selama periode 2002-2005

kontribusi sektor pertanian (A) trennya menurun dan bergeser ke sektor Jasa-Jasa

(S) dan sektor manufaktur (M).

Perbankan

Relatif stabilnya makro ekonomi Sulawesi Utara tahun 2005, turut didukung pula

oleh beberapa indikator ekonomi yang tumbuh dan berkembang secara positif. Dana

pihak ketiga atau dana masyarakat yang dihimpun perbankan sampai dengan posisi

119

akhir tahun 2004 berjumlah Rp. 4,60 trilyun dan meningkat menjadi Rp. 5,24 trilyun

pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 13,91 persen.

Penyaluran kredit juga meningkat yakni dari Rp. 3,41 trilyun pada tahun 2004,

meningkat menjadi Rp. 4,12 trilyun pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 20,82

persen. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun

pihak perbankan disalurkan kembali untuk pemberdayaan pembangunan di Sulawesi

Utara baik melalui kredit program maupun kredit komersial yang berperan sebagai

penggerak perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Ekspor Dan Impor

Secara umum, nilai transaksi perdagangan luar negeri Sulawesi Utara dari tahun

ke tahun dalam kondisi surplus perdagangan (nilai ekspor lebih besar daripada nilai

impor). Pada tahun 2002 neraca perdagangan Sulawesi Utara mengalami surplus

sebasar 83,59 Juta US$, meningkat menjadi 115,57 Juta US$ pada tahun 2003,

pada tahun 2004 menurun cukup tajam yakni menjadi 25,16 Juta US $, kemudian

pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 377,23 Juta US $. Adapun

perkembangan nilai ekspor dan impor selama periode 2002-2005 dapat diikuti pada

gambar berikut ini. Negara-negara tujuan utama ekspor Sulawesi Utara adalah

Belanda, Amerika Serikat, China, Jepang, Philipina, India, Jerman, Malasia,

Singapore, dan Australia.

Distribusi Pendapatan

Jika dilihat dari distribusi pendapatan masyarakat antara masyarakat yang

berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah,

maka Sulawesi Utara tidak terjadi kesenjangan (gap) yang mencolok. Hal ini

ditunjukan oleh angka Gini Ratio Sulawesi Utara pada tahun 2004 sebesar 0,26 dan

tahun 2005 relatif mencapai angka yang sama dan angka nasional mencapai 0,31

(angka Gini ratio semakin mendakati ”0”, hal ini berarti tingkat pemerataan

120

pendapatan semakin baik). Hal ini mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat

Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dan perbaikan yang sangat berarti

dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat serta didukung pula dengan

semakin terkendalinya tingkat inflasi dari tahun ke tahun.

Inflasi

Stabilitas ekonomi dan keamanan di Provinsi Sulawesi Utara secara umum

masih relatif terkendali. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum terlihat adanya

dampak negatif secara sosial ekonomi maupun gangguan yang mengancam

keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun angka inflasi untuk beberapa tahun

terakhir ini sudah menembus angka psikologis di atas dua digit. Perkembangan laju

inflasi Sulawesi Utara yang tercermin dari perkembangan inflasi Kota Manado

menunjukan bahwa pada tahun 2001 inflasi yang terjadi sudah di atas dua digit yaitu

sebesar 13,30 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2002 sebesar 15,22%,

walaupun sempat menurun pada tahun 2003 dan 2004 di bawah 5% namun dengan

kebijakan pemerintah nasional/pusat yang menghapus subsidi BBM memicu inflasi

Kota Manado menjadi 18,73% di tahun 2005.

Dampak dari kondisi tersebut, diperkirakan tidak akan berlangsung lama, karena

dengan adanya kebijakan pengendalian harga yang ditempuh oleh pemerintah pusat

dan ditopang oleh pemerintah daerah maka diperkirakan laju inflasi Sulawesi Utara

akan turun dan berada pada level di bawah dua digit.

Industri Dan Investasi

Dalam memacu kinerja sektor industri dan perdagangan di Provinsi Sulawesi

Utara, maka telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pemberian petunjuk teknis

kepada pengusaha Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA) melalui

121

program kegiatan pengadaan mesin peralatan (alsintan) dan Temu Usaha Bengkel,

pemberdayaan industri Kima Agro dan Hasil Hutan yang berbasis pertanian,

perkebunan, perikanan, tanaman pangan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Program ini dijabarkan melalui pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan

untuk meningkatkan mutu melalui GMP, HACCP, memasyarakatkan teknologi teruji

kerjasama dengan Baristand, Perguruan Tinggi, dan membudayakan industri akrab

lingkungan dan kegiatan lainnya. Berdasarkan upaya tersebut, telah mampu

meningkatkan kinerja Industri Kima Agro dan Hasil Hutan terutama sumbangan yang

berarti pada peningkatan PDRB Sulawesi Utara.

Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan

Pembangunan sub sektor tanaman pangan periode tahun 2000-2005, telah

dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program

Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan. Kegiatan-kegiatan pokok yang telah

dilaksanakan meliputi pengembangan kawasan sentra produksi tanaman pangan

dengan pendekatan Rancang Bangun yaitu pengembangan pusat pertumbuhan,

pengembangan usaha dan pengembangan kemitraan dibagi 4 (empat) strategi yaitu

1. Peningkatan produktivitas

2. Perluasan areal tanam

3. Pengamanan produksi dan

4. Pengolahan hasil & pemasaran

Dari aspek sarana/prasarana pertanian sebagai salah satu faktor pembatas

keberhasilan pertanian telah dilakukan upaya-upaya melalui fasilitas dan pembinaan

pemanfaatan alat dan mesin pertanian, fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan air,

pembinaan pemanfaatan pupuk/pestisida dan pembinaan pemanfaatan sarana

usaha yang tersedia. Sebagai gambaran berikut disajikan tabel luas lahan dan jenis

penggunaannya di Sulawesi Utara :

122

Nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam setahun oleh

para pelaku ekonomi di Sulawesi Utara yang tercermin dari PDRB untuk tahun 2004

mencapai Rp 14,13 triliun (HB) dan Rp 3,88 triliun (HK). Nilai tersebut telah

mengalami perkembangan hampir enam setengah kali untuk harga berlaku dan

untuk harga konstan mengalami perkembangan lebih dari satu setengah kali dari

tahun 1993. Meningkatnya angka PDRB Sulawesi Utara khusus untuk harga berlaku

disebabkan terjadi lonjakan harga di tahun 1998 yang langsung meningkat tajam

lebih dari tiga kali dibanding tahun 1993.

Dilihat darai sisi penawaran, lokomotif pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara

terutama disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 26,45 persen, kemudian

diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 17,14 persen, sektor jasa-jasa

13,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,39 persen, sektor

bangunan 10,62 persen. Selanjutnya untuk sektor industri pengolahan,

pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air serta sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan semuanya hanya berperan di bawah 10 persen. Selanjutnya,

meskipun telah terjadi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

perkapita Sulawesi Utara yang saat ini mencapai Rp 7,54 juta rupiah, namun angka

tersebut masih jauh berada di bawah rata rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan

Sulawesi Utara masih harus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah

lain yang terus melaju pesat.

Dilihat dari sisi permintaan, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB

Sulawesi Utara masih di dominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan share 59,04

persen. Nilai share ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat 57,99

persen. Kegiatan lain yang peranannya meningkat adalah konsumsi lembaga swasta

non profit dengan kontribusi sebesar 0,15 persen (meningkat 0,06 persen dari

sebelumnya). Demikian pula dengan ekspor, juga memperlihatkan kinerja yang

membaik, tercermin dari peningkatan kontribusi kegiatan tersebut dari 3,41 persen

123

menjadi 7,75 persen. Peningkatan laju konsumsi tersebut antara lain didorong oleh

meningkatnya kredit konsumsi sebesar 25,80 persen.

Perkembangan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup

menggembirakan. Tercermin dari laju pertumbuhan tahunan yang mencapai angka

4,51 persen atau secara triwulanan 8,11 persen. Dari sisi produksi sektor dominan

pembentuk PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi (share)

sebesar 27,65 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan 16,94 persen dan sektor

jasa-jasa 13,99 persen. Seluruh sektor pembentuk PDRB pada triwulan laporan

mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan indikator perbankan Sulawesi Utara

sampai dengan triwulan III tahun 2005 cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari

meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun yakni sebesar Rp 4,84

Triliun. Demikian pula jumlah kredit yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III

sebesar Rp 3,9 Triliun atau meningkat 25,35 persen dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya. Dengan demikian, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin

pada Rasio Pinjaman dan Tabungan Masyarakat (Loan Deposit Ratio) sebesar

75,01 persen.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sampai akhir bulan Juni

2005 mencapai 6.091 orang. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7.228 orang atau turun 15,73

persen. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kunjungan

wisatawan mancanegara cukup menggembirakan yaitu mencapai 3.650 orang atau

meningkat 49,53 persen. Sebagian besar kedatangan wisatawan mancanegara

tersebut melalui Bandara Sam Ratulangi Manado sedangkan hanya sebagian kecil

melalui Pelabuhan Bitung. Sementara itu, rata-rata tingkat hunian hotel berbintang di

Sulawesi Utara sepanjang tahun 2005 (sampai akhir Juni 2005) mencapai 52,79

persen. Angka tersebut cukup menggembirakan karena merupakan yang tertinggi

sejak kurun waktu tahun 1996.

124

3. Kinerja Investasi

Perkembangan kegiatan investasi di Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup

menggembirakan tercermin dari meningkatnya nilai tambah Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan yang tumbuh 0,98 persen, melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,28 persen. Perkembangan kegiatan

investasi tersebut ternyata seiiring pula dengan peningkatan penyaluran kredit

investasi dan modal kerja. Sampai akhir bulan Mei 2005, jumlah kredit investasi dan

modal kerja yang berhasil disalurkan mencapai Rp. 1.494 miliar atau naik 11,58

persen dibandingkan triwulan II tahun 2004. Guna menggairahkan iklim investasi,

pemerintah di daerah juga perlu segera membenahi sarana dan prasarana seperti

SDM, listrik, air bersih, jalan, serta membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung

terciptanya iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Apabila hal-hal tersebut tidak

segera dibenahi, maka tingkat efisiensi investasi di tahun-tahun mendatang

diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan. Sementara itu, hasil forum

diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Manado dengan melibatkan

Pemda, Perbankan, Akademisi dan pelaku usaha, disimpulkan pula bahwa untuk

meningkatkan daya saing Sulawesi Utara dalam menjaring investor diperlukan kajian

ulang terhadap berbagai Perda yang menghambat masuknya investasi.

Nilai tambah kegiatan ekspor Sulawesi Utara baik antar Propinsi dan antar

negara secara tahunan pada triwulan II 2005 tumbuh 18,57 persen, naik

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,88 persen. Laju pertumbuhan ini

memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap laju pertumbuhan Sulawesi

Utara secara keseluruhan. Namun demikian, pertumbuhan ekspor tersebut masih

dibarengi oleh tingginya impor barang yang berasal dari propinsi/daerah lain

sehingga secara keseluruhan kegiatan perdagangan masih berada kondisi defisit

perdagangan (net impor). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat

125

Sulawesi Utara banyak yang masih harus didatangkan dari luar daerah, serta

sedikitnya perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai produsen di wilayah ini.

Sementara itu, berdasarkan nilai perdagangannya antar negara, nilai realisasi

ekspor Sulawesi Utara ke luar negeri dari tahun ke tahun terus menunjukkan

peningkatan sejak tahun 2001. Sampai dengan Mei 2005, nilai realisasi ekspor luar

negeri tercatat sebesar USD 181,80 juta. Angka ini diharapkan akan terus meningkat

sampai akhir tahun 2005 sehingga akan melebihi angka realisasi ekspor tahun 2004

sebesar USD 248,15 juta. Meningkatnya nilai ekspor, ternyata seiring dengan terus

menurunnya tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap barang atau jasa dari

luar negeri. Hal ini tercermin dari nilai impor yang terus memperlihatkan

kecenderungan penurunan dimana sampai Mei 2005, nilai impor tercatat sebesar

USD 4,31 juta. Kecenderungan meningkatnya perdagangan antar negara tercermin

pula pada volume perdagangannya. Sampai Mei 2005, volume ekspor tercatat

sebesar 293,88 ribu ton dengan volume import sebesar 2,42 ribu ton. Dengan

demikian, sampai Mei 2005, Sulawesi Utara mencatat surplus perdagangan luar

negeri.

4. Dukungan inrastruktur

1. Bandar Udara

Propinsi Sulawesi Utara memiliki 3 bandar udara yaitu; Bandar Udara Sam

Ratulangi (Manado), Bandar Udara Naha dan Melanguane (Sangihe Talaud). Bandar

Udara Sam Ratulangi merupakan Bandar Udara utama di Sulawesi Utara yang

sudah melayani penerbangan internasional.

Saat ini setelah dikembangkannya fasilitas bandara baik runway yang telah dapat

didarati oleh pesawat sejenis Air Bus A.300 dan DC-10, serta pembangunan terminal

126

utama yang representatif, maka Bandara Sam Ratulangi telah menjadi salah satu

Bandara Internasional di Indonesia.

Gambar 5.6

Peta Penerbangan melewati jalur Manado

Sumber : Data Sulut Dalam Angka 2009

Saat ini jalur penerbangan internasional langsung yang dapat melalui

Bandara Sam Ratulangi adalah jalur Manado - Singapura, Manado - Davao, dan

Manado - Taipeh, dan Manado – Kuala Lumpur. Disamping Bandar Udara Sam

Ratulangi tersebut, Sulawesi Utara juga memiliki Bandar Udara khusus

penerbangan local, seperti Pelabuhan Udara Naha dan Melangguane di

Kabupaten Sangihe dan Talaud yang melayani penerbangan lokal.

127

2. Pelabuhan Laut

Hubungan transportasi laut dilakukan melalui Pelabuhan Lokal, Nusantara

dan Pelabuhan Samudra/ Internasional. Pelabuhan Utama yang melayani

perhubungan laut di Sulawesi Utara dan wilayah Indonesia Timur bahkan luar

negeri adalah Pelabuhan Bitung. Saat ini fasilitas pelabuhan Bitung tengah

dikembangkan terutama fasilitas bongkar muat peti kemas.

Tabel 5.2

Nama-nama Pelabuhan di Sulawesi Utara

No. Nama Pelabuhan/ Port Lokasi/Location

1. Pelabuhan Samudra Bitung Bitung2. Pelabuhan Manado Manado3. Pelabuhan Labuang Uki Lolak Bolmong4. Pelabuhan Torosik Bolmong5. Tahuna Sangihe6. Ulu Siau Sangihe7. Melonguane Talaud8. Lirung Talaud9. Beo Talaud

Sumber : BKPMKR SULUT 2005

Diharapkan pelabuhan Bitung ke depan akan berfungsi sebagai cargo

consolidation centre di kawasan Asia Pasifik. Disamping itu saat ini sementara

dibangun pelabuhan perikanan Bitung yang nantinya akan menjadi pintu keluar

masuk perdagangan ikan di Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung dapat digunakan

sepanjang tahun karena merupakan Pelabuhan Alam, dan dapat menampung

jenis kapal sampai dengan 60.000 ton. Disamping Pelabuhan Bitung, di Propinsi

Sulawesi Utara terdapat pula pelabuhan lainnya (lokal) yaitu; Pelabuhan Manado,

Tahuna, Labuang Uki, Torosik, Ulu Siau, Lirung, Melonguane dan Beo.

128

Gambar 5.7

Alur Pelayaran Dari Bitung Ke Berbagai Negara

Sumber : BPS SULUT

3. Transportasi Darat

Disamping keberadaan dukungan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut

yang ada transportasi darat relative sudah menjangkau daerah-daerah di Sulut.

Eksistensi jalan trans Sulawesi sebagai jalur transportasi darat, yang

menghubungkan Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi lainnya di wilayah

Sulawesi. Jalur Trans Sulawesi ini merupakan salah satu jalur perdagangan dan

distribusi di wilayah Sulawesi. Keberadaan jalur trans Sulawesi, terutama untuk

memperlancar mobilitas masyarakat, barang dan jasa se Sulawesi, baik dalam

hubungan perdagangan, jasa dan lain-lain.

NAMA-NAMA GUBERNUR SULAWESI UTARA

129

Sejak ditetapkannya Propinsi Administratif Sulawesi Utara , Berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 yaitu :

Tabel 5.3

Nama-nama GUBERNUR Sulawesi Utara

No. Nama Masa Jabatan

1 Baramuli, SH. 23 Maret 1960 s/d 15 Juli 1962

2 F. J. Tumbelaka 15 Juli 1962 s/d 19 Maret 1965

3 Soenandar Prijosoedarmo 19 Maret 1965 s/d 27 April 1966

4 Abdullah Amu 27 April 1966 s/d 2 Maret 1967

5 H. V. Worang 2 Maret 1967 s/d 21 Juni 1978

6 Willy Lasut G. A 21 Juni 1978 s/d 20 Oktober 1979

7 Erman Hari Rustaman 20 Oktober 1979 s/d 3 Maret 1980

8 G. H. Mantik 3 Maret 1980 s/d 3 Maret 1985

9 C. J. Rantung 3 Maret 1985 s/d 1 Maret 1995

10 E. E. Mangindaan 1 Maret 1995 s/d 31 Maret 2000

11 Drs. A. J. Sondakh 1 April 2000 s/d 2005

12 S. H. Sarundajang 2005 sampai sekarang

Sumber : BPS SULUT

ARTI DAN LAMBANG

PROPINSI SULAWESI UTARA

1. BENTUK DASAR

Lambang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berbentuk segi lima sama sisi

menggambarkan

“Pancasila” sebagai dasar dan falsafah hidup Bangsa dan Negara Indonesia.

2. BENTUK WARNA DAN BAGIAN-BAGIAN LAMBANG

130

a. Warna dasar adalah biru langit, sisi luar berwarna kuning emas

b. Sebelah kanan terdapat buah pala terbuka, berjumlah 8 (delapan) buah,

kulitnya berwarna

c. kuning, biji pala berwarna merah, dirangkaikan dengan buah cengkeh 17

(tujuh belas) buah yang warnanya merupakan perpaduan warna hijau

kemuning dan warna hijau muda kecoklat-coklatan.

d. Angka-angka pada cengkeh 17 (tujuh belas) buah, pala 8 (delapan) buah dan

padi 45 (empat puluh lima) butir, adalah simbol yang menunjukkan “Hari

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia” yaitu 17-8-1945.

e. Ditengah-tengah lingkaran buah padi, cengkeh dan pala terdapat 23 (dua

puluh tiga) untaian biji jagung yang berbentuk bulatan terdapat 1 (satu) pohon

kelapa berdaun 9 (sembilan) mempunyai akar 6 (enam) dan dibawah pohon

kelapa terdapat 4 (empat) buah bibit kelapa.

f. Angka-angka yang dilambangkan oleh untaian biji jagung, daun kelapa,

batang kelapa, buah, akar dan bibit kelapa yang terdapat di tengah-tengah

lingkaran buah padi, cengkeh dan pala mengartikan berdirinya Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara tanggal 23 September 1964.

g. Pohon kelapa, padi, pala, jagung dan cengkeh menggambarkan keseluruhan

kekayaan utama yang menjadi sumber hidup rakyat di daerah ini.

h. Di bagian bawah dari pohon kelapa terdapat pita putih berbaris merah

dengan warna hitam (warna bayangan) bertuliskan “SULAWESI UTARA”

dengan warna merah.

ARTI WARNA

Warna lambang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mempunyai makna tertentu

yang diartikan sebagai berikut :

a. Warna Emas/Orange berarti : Kekayaan, keagungan

b. Warna Biru berarti : Kemakmuran, kesuburan

131

c. Warna Hijau berarti : Kemakmuran, kesuburan

d. Warna Kuning berarti : Kesejahteraan, kebesaran dan keluhuran

e. Warna Merah berarti : Keberanian, semangat yang menyala-nyala dan kecintaan

kepada Negara dan Agama

f. Warna Putih berarti : Kesucian, kedamaian

g. Warna Cokelat berarti : Kecintaan kepada tanah air

h. Warna Hitam berarti : Kokoh, kuat, teguh dan kekal

i. Warna Ungu berarti : Kebanggaan

KONDISI GEOGRAFI

LETAK GEOGRAFIS

Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional, Provinsi Sulawesi Utara terletak di semenanjung Utara Pulau Sulawesi

antara 0 20’ – 5045’ Lintang Utara dan 123000’ – 127030’ Bujur Timur. Di sisi Utara

Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Negara Republik Filipina, sisi Timur

dengan Provinsi Maluku Utara, sisi Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan

sisi Barat dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Dilihat dari letak

geografis ini, Sulawesi Utara merupakan wilayah yang strategis karena terletak

dalam jalur lintas perdagangan dan pariwisata. Selain itu, letak Sulawesi Utara relatif

dekat dengan kawasan Pasifik yang sedang dan akan makin pesat perkembangan

perekonomiannya di masa mendatang. Potensi ini juga ditunjang oleh tersedianya

fasilitas prasarana pelabuhan Bitung yang dapat dikembangkan menuju pelabuhan

utama internasional, dan Bandara Internasional Sam Ratulangi yang sudah memiliki

akses cukup luas, baik untuk transportasi domestik maupun internasional. Letak

geoposisi Sulawesi Utara yang strategis ini menjadikannya potensial sebagai Pintu

132

Gerbang Indonesia di Bagian Timur “Road To East” dan sekaligus juga menjadi

“Pusat Pertumbuhan”.

Tabel 5.4

Jumlah penduduk di Sulawesi Utara berdasarkan pembagian perkabupaten/kota

Sumber : BPS SULUT

5.1.3 Sejarah Perkembangan Partai Politik Di Sulawesi Utara

Sebagaimana halnya warna politik umumnya di provinsi-provinsi Sulawesi,

Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi basis kekuatan Golkar dalam setiap ajang

pemilu. Namun, dalam Pemilu 2009 dominasi beringin mulai terusik. Fakta

menunjukkan, penguasaan Golkar sedemikian mengakar di wilayah yang kini

berpenduduk sekitar 2 juta jiwa ini. Semenjak pemilu pertama pada era Orde Baru

133

hingga pemilu terakhir, peta politik Sulut seakan tak berubah. Sebelum wilayah barat

provinsi ini dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo ataupun setelah pemekaran

tersebut, wilayah ini tetap menjadi kantong suara Golkar. Memang Sulut layak

disebut sebagai basis Golkar. Saat Pemilu 1971 digelar Golkar telah mengukuhkan

dirinya sebagai pemenang mayoritas dengan meraup sekitar dua pertiga bagian

suara (69 persen). Berbagai ajang kontestasi politik selanjutnya pun kerap bertutur

semakin mengakarnya beringin di wilayah ini. Bahkan, pada pemilu terakhir pada era

Orde Baru, Pemilu 1997, suara yang terdulang tergolong fantastis: 96 persen,

Sedemikian kokohnya benteng nasionalis Golkar yang terbangun pada kurun waktu

tersebut seakan juga menutup lembaran politik masa lampau yang menggambarkan

begitu dinamisnya persaingan antar kekuatan ideologi politik di Bumi Kawanua.

Perkembangan politik di daerah sulawesi utara, pada dasarnya adalah sejalan

dengna perkembangan ketatanegaraaan dan sistem pemerintahan yang berlaku

sejak kemerdekaan negara kita sampai sekarang.

Menurut lengkong (99-115 :1973) :

Sejak proklamasi kemerdeakan pada tangga 17 agsutus 1945 sampai 1950,

daerah proponsi sulawesi utara saat itu masih merupakan wilayah NIT, namun

demikian, sebagian besar pemimpin pemimpin rakyat saat itu telah bertekad bulat

untuk menegakkan negara kesatuan republik indonesia dan menentang negara

federal NIT pada waktu itu.

Kebulatan tekad ini didukung dengan adanya gerakan-geraan pada waktu itu

yang kesemuanya menentang adanya Negara bagian NIT, yaitu sebagai berikut :

1. Terbentukkanya BPPNI pada tahun 1945 di manado

2. Terbentuknya BNI di manado, minahasa, Gorontalo dan Sangir tgl 23 Januari

1946 di Gorontalo serta meletusnya peristiwa Merah Putih di manado yang

terkenal dengan perjuangan 14 februari 1946

134

3. Lahirnya G.I.M di manado /minahasa pada tahun 1947

4. Lahirnya G.P.I pada tahun 1949

5. Terjadinya peristiwa perebutan senjata di manado antara golongan federalis

pada tanggal 3 mei 1950.

Gambar. 5.8

Batalion HV Worang saat mendarat di Manado

Sumber : Buku Sejarah SULUT 1972

Pada tanggal 10 mei 1950 mendaratlah tentara nasional indonesia (TNI) yang

pertama di manado yaitu batalion “WORANG” mempunyai effect psycologis politis di

daerah sulawesi utara dan juga selalu dapat menstabilisir situasi dan kondisi politik

pada waktu itu, sebagai akibat dari maklumat pemerintahan No X, maka mulai timbul

pula partai-partai poltik di daerah sulawesi utara yaitu seperti PSII, MASJUMI, PNI,

PARKINDO, dan lain-lain.

PKI mulai masuk pada tahun 1948 di daerah MINAHASA yang di bawah oleh

Karel Supit CS, karena daerah ini daerah surplus, mempunyai areal yang luas dan

manpower yang masih sedikit serta pula penduduknya tergolong mempunyai agama,

maka PKI sangat sulit untuk memepngaruhi secara langsung kepada penduduk di

135

sini. Sehingga target dari Karel Supit CS ialah dengan mempengarugi dari

lingkungan keluarga dan famili secara lokal (TOMPASO, KAWANGKOAN dan

Sekitarnya) dan selanjutnya menyusup melalui pendidikan/sosial/budaya dengan

dibentuknya Yayasan Bhakti (SD,SMP,dan lain-lain)

Dalam periode 1950-1955 seteah terbentuknya negar kesatuan RI terjadilah

perbahan dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di negara kita yang

samapai menggantikan UUD 1945 dengan UUDS 1950.

UUDS 1950 ini mengandung demokrasi yang dilandsai dengan paham libralisme

dan sistem kabinet parlimenter. Sampai tahun 1954, dalam konstelasi politik seperti

ini di daerah sulawesi utara suhu politik meningkat sedemikian rupa sebagai akibat

perebutan pengaruh partai –partai politik menghadapi pemiihan umum 1955.

Gambar 5.9

Pemilihan Umum 1955

136

Sumber : Buku Sejarah SULUT 1972

Pada waktu pemilu 1955, anggota –anggota konstituante/DPR Pusat untuk

SULUTTENG adalah

1. 3 orang dari partai PSII

2. 2 Orang dari partai MASJUMI

3. 2 Orang dari partai PNI

4. 2 orang dari partai PARKINDO

5. 1 orang dari Partai PKI

Pada tahun 1957 -1959 terjadi pergolakan di daerah sulawesi utara dan dengan

PEPERPU/KASAD No. 33/1958 partai-partai Politik MASJUMI, PSII, PARKINDO dan

IP-KI dibekukan. Pada waktu itu ialah pada tahun 195, PKI mendapatkan peluang

untuk perkembanganya dengan menyusup melalui beberapa kesatuan partisan anti

PERMESTA seperti FDR,GAP,BRAP. Sementara itu suhu kehidupan politik

berdasarkan pola demokrasi liberal telah sedemikian meningkatnya pengendalian

137

terhadap jalanya demokrasi yang sehat mulai terlihat, terasa kompilikasinya dan

politik tidak stabil.

Perebutan antara partai-partai politik terjadi demikian hebatnya masing-masing

untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan dalam lembaga-lembaga

pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak ada stabilitasi politik dan juga tidak

stabilisasi pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, dikeluarkan DEKRIT Presiden tanggal 5 juli 1959 yang

berkedudukan kembali kepada UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.

Pada waktu keluarnya DEKRIT presiden tersebut, partai-partai politik yang ada di

sulawesi utara, PNI, PSII, PARKINDO, IP-KI, KATHOLIK, MURBA, NU, PKI.

Kekuatan sosial politik sosial hasil pemilu 1955 pada waktu itu adalah sebagai

berikut :

1. PNI

2. PSII

3. PKI

4. MASYUMI

5. PSI

6. KATHOLIK

7. PARKINDO

8. PRN

9. PARTAI BURUH

10. GPP

11. BPP-RI

12. PKR

13. BAPERKI

14. MURBA

15. PRI

16. PERS – PEG. POL

17. PIR-H

18. PIR-W

19. Gerakan Banteng

20. P.W LAPIAN

21. NU

22. KPI

23. GERAKAN ANGKATAN MUDA

24. RENGKU, S

25. MOGOT

138

Gambar 5.10

Kampanye Damai Tahun 1955

Sumber : Buku Sejarah SULUT 1972

139

Tetapi ternyata bahwa maksud dari DEKRIT preseiden tanggal 5 juli 1959 tidak

terlaksana dan malahan terjadi penjajahan dan pemusatana kekuasaan serta

penyimpangan-penyimpangan yang prinsipil dari pancasila dan UUD 1945.

Keadaan ini berlangsung terus menerus sampai tahun 1965 dan yang

memuncak pada pengkhianatan G30 S/PKI yang sebelunya telah memperoleh

peluang untuk menyusun kekuatan dalam situasi yang berlaku apada waktu itu.

Dalam periode 1959-1965 segala-gaanya dipolitisir menuntur ideologi politik dari

masing-masing partai politik untuk kepentingan golongan sendiri . masyarakat dan

aparat pemerintah telah dikotak-kotakkan menurut ideologi paratai politik sehingga

dalam hal poltik memegang komando. Kepetingan masyarakat imm dan

pembangunan telah diabaikan.

Pada tahun 1960, dengan penetapan presiden No. 5 /1960 terbentuklah propinsi

administrasi Sulwesi utara dan Gubernur pertama adalah Mr. Arnold Baramuli.

Propinsi adminsitrasi ini tidak lama kemudian dibentuk menjadi propinsi otonom

SULUTTENG yaitu dengan Undang-undang No. 47 Prp, tahun 1960. Anggota DPRD

SULUTENG berjumlah 40 orang, sementara itu dalam tahun 1962, terbentuk lagi

partai politik di manado.

Partai-partai politik yang menonjol saat itu

1. PSII

2. PNI

3. PARKINDO

Pada tahun 1964 dengan undang-undang no 13 tahun 1964, propinsi

SULUTTENG dibagi menjadi 2 Propinsi Otonom yaitu Propinsi Sulawesi tengah dan

Sulawesi utara. Anggota DPR-GR Propinsi Sulawesi utara berjumlah 50 orang,

140

didasarkan pada angka-angka hasil PEMILU 1955 dan lain-lain kebijaksanaan yang

terpaksa di tempuh untuk menjamin ketenangan politik.

Pada tahun itu juga terbentuk Front Nasional (FRONAS) di daerah sulaweis

utara berdasarkan keputusan President No. 71/1964. Situasi politik masikn menjadi

panas karena PKI mulai mengajukan konspsi dan tuntutan-tuntutan untuk

Nasakominsasi DPRD, FRPNAS, BPH dan semua lembaga-lembaga pemerintah

sampai dtingkat desa. Demikian pula merekan mendakan tuntutan retooling terhadap

gubernur kepada daerah propinsi sulawesi utara dan terhadap bupati kepada darah

sagihe talaud dan minahasa pada waktu itu.

Kekuaran sosial politik saat itu dimenangkan oleh :

1. PSII

2. PARKINDO

3. PNI

Pada tahun 1965 situasi politik telah sedemikian meningkat nya dan keadaan ini

memuncak dengan pengkhiantan G30 S/PKI.

Perkembangan selanjutnya yaitu lahirnya pemerintahan orde baru pada tahun

1966 setelah menghacurkan G30 2/PKI dan meruntuhkan rezim orde lama dan

inipun terasa di daerah ini. Pemerintahan orde baru dibawa pimpinan Jenderal

Soeharto, mengadakan pemurnian kembali cita-cita kemerdekaan dan meluruskan

kembali sejarah indonesia. Selain dari pada itu pemerintah orde baru mengadakan

koreksi total terhadap segala penyimpangan dan penyelewangan yang terjadi

selama pemerintahana orde lama baik dibidang ideologi, poltik dan ketatanegaraan

maupun didalam sikap mental dan cara bekerja.

Dengan lahirnya pemerintahan orde baru, maka PKI dan Ormas-ormasnya

dinyatakan sebagai partai yang terlarang di indonesia dan penumpasan terhadap

141

sisa-sisa unsur G30 S/PKI terus menerus dilakukan. Di daerah Sulawesi Utara

terbentuk aksi-aksi massa seperti KAMI, KAPPI, KABI, dan KAGI yang mendakan

aksi-aksi dalam arankan penghacuran PKI dan antek-antok orde lama. Terhadap

kader-kdaer dan anggota simpatisan PKI diadakan penankapan dan penahanan.

Partai polltik MURBA dan PARMUSI diaktifkan kembali dan pengaruh partai

poltik PNI merosot karena pimpinan –pimpinan tidak tegas terhadap orde lama serta

kepemimipnan mantan prsedent SOEKARNO, akibatnya juga di rasakan di darah

sulawesi utara. Ajang perebutan suara Pemilu 1955 menjadi saksi. Saat itu, Sulut

terbagi menjadi dua wilayah yang menjadi basis kekuatan politik berbeda

berdasarkan karakter keagamaan yang melekat pada penduduk setempat. Di satu

sisi, wilayah barat Sulut, khususnya Bolaang Mongondow, dengan mayoritas

penduduk beragama Islam, partai-partai bercorak keislaman, seperti Masyumi,

mampu berkuasa menjadi pemenang perebutan suara. Sebaliknya, sebelah timur

Sulut, baik Minahasa, Manado, dan kawasan Kepulauan Sangihe dan Talaud yang

berpenduduk mayoritas Kristen, menjadi lahan tersubur bagi Partai Kristen Indonesia

(PARKINDO). Di antara tarik-menarik kekuatan politik antardua partai bercorak

keagamaan yang berbeda, kekuatan politik nasionalis PNI menjadi penyeimbang di

kedua kawasan. Kondisi semacam ini cukup menguntungkan bagi PNI. Di tengah

kuatnya persaingan antarkekuatan politik berbasis keagamaan, partai ini mampu

menjadi pemenang kedua perolehan suara keseluruhan Sulut setelah Parkindo.

Awal kerapuhan Masa ORDE BARU

Menurut Anung Wendyartaka (2009) :

Saat Golkar berkuasa, persaingan dua kekuataan bercorak keagamaan berakhir.

Kendati partai-partai Islam yang berfusi ke PPP masih menduduki posisi kedua

setelah Golkar di Bolaang Mongondow dan partai-partai Kristen yang berfusi dengan

partai-partai nasionalis ke dalam PDI menduduki posisi kedua di wilayah Minahasa

142

serta Sangihe dan Talaud, terpaut selisih suara yang sangat besar dengan Golkar .

Betapapun kuatnya benteng yang terbangun, celah kerapuhan mulai tampak.

Memang, fakta masih menunjukkan dominasi penguasaan beringin di Sulut. Namun,

fakta yang sama juga menunjukkan mulai menyusutnya perolehan suara Golkar dari

waktu ke waktu. Memasuki era reformasi, misalnya, tatkala pemilu multipartai 1999

digelar, menjadi titik awal pudarnya pengaruh. Perolehan suara Golkar turun drastis

di Sulut hingga tinggal 44 persen. Beruntung bagi Golkar, pada saat perolehan suara

nasional Golkar amat terpuruk, Sulut masih tergolong loyal dan menempatkan partai

ini tetap sebagai pemenang di wilayahnya.

Parahnya, pemilu selanjutnya pada saat Golkar kembali menguasai panggung

politik nasional, justru grafik penurunan persentase perolehan suara partai ini di Sulut

berlanjut. Pemilu 2004, perolehan suara Golkar tinggal sekitar 32 persen. Memang,

penurunan dalam proporsi tidak berarti kekalahan total partai ini. Dari sembilan

kabupaten dan kota, Golkar masih mampu menguasai tujuh wilayah. Penurunan ini

pun sangat mungkin dipengaruhi pemisahan Kabupaten Gorontalo, basis Golkar dari

Sulut, menjadi Provinsi Gorontalo. Namun, fenomena kemunculan partai-partai baru

pada Pemilu 2004 turut menjadi penyebab tergerusnya pengaruh Golkar. Partai

Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrat, misalnya, dua partai baru yang

langsung menyodok di urutan ketiga dan keempat perolehan suara di Sulut, masing-

masing sekitar 15 persen dan 14 persen. Di Kota Manado, Demokrat bahkan mampu

menjadi pemenang.

Menyusutnya pengaruh Golkar dengan sendirinya mulai mengubah konfigurasi

penguasaan suara. Menariknya, kondisi demikian seakan mengingatkan kembali

lembaran politik masa lampau. Pudarnya pengaruh Golkar lebih kentara di wilayah

timur Sulut, seperti sebagian Minahasa, Manado, Tomohon, dan Bitung, yang

notabene merupakan wilayah mayoritas Kristen. Di wilayah ini pula partai bercorak

kekristenan, seperti PDS, meraih suara cukup signifikan. Namun, kondisi yang sama

tidak terjadi di wilayah Bolaang Mongondow, di mana Golkar masih terlampau kuat.

143

Sekalipun mayoritas Islam, partai-partai bercorak keislaman belum mampu

menandingi pengaruh Golkar di kawasan ini.

Menuju Pemilu 2009 Susutnya perolehan suara tidak juga otomatis

mencerminkan bakal terpuruknya Golkar dalam ajang Pemilu 2009 ini. Dengan

menggabungkan antara hasil kontestasi Pemilu 2004 dan kontestasi lokal pilkada

menunjukkan, dari 13 kabupaten dan kota, tercatat lima kabupaten yang masih

tergolong solid dalam penguasaan partai ini.

Pengamat politik Sulawesi Utara, Donald Rumokoy, juga memaparkan masih

kuatnya penguasaan Partai Golkar di Sulut. Namun, ia memperkirakan, perolehan

suaranya tidak setinggi masa-masa lampau. Rumokoy yang Rektor Universitas Sam

Ratulangi Manado ini memandang berbagai ancaman tengah dihadapi partai ini.

Tak hanya dari PDI-P, Partai Demokrat, ataupun PDS, tapi juga dari partai baru,

seperti Hati Nurani Rakyat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Barisan

Nasional (Barnas). Kuncinya dengan menampilkan sosok yang lebih dikenal secara

positif oleh masyarakat. ”Partai-partai lain dengan figur-figur yang tidak asing di

masyarakat akan mengganggu partai yang sudah mapan,” papar Rumokoy.

Penerapan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih diakui membuat

hasil Pemilu Legislatif 2009 di Sulut menjadi sulit diprediksi. Masing-masing partai

berlomba-lomba mencalonkan figur-figur yang diperkirakan mampu menarik suara

masyarakat. Apalagi, kultur paternalistik masyarakat masih kuat mengakar di

sebagian wilayah Sulut, semakin menguatkan besarnya peran sosok.

Ajang kontestasi lokal pilkada sedikitnya menyingkap fenomena demikian. Bukan

sesuatu yang mengherankan apabila pasangan kepala daerah incumbent yang

notabene merupakan kader Golkar menang dalam pilkada di wilayah-wilayah

tersebut. ”Di daerah dengan tradisi dan sifat paternalistiknya masih kuat, seperti di

Bolaang Mongondow serta Sangihe dan Talaud, figur leader formal, seperti bupati

maupun wali kota dan penguasaan jajaran birokrasi, masih faktor penentu untuk

mendulang suara,” kata Rumokoy.

144

Namun, berbeda di mana karakter masyarakatnya cenderung egaliter. Dinamika

politik di daerah semacam ini relatif dinamis. Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten

Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Bitung, misalnya, pemenang pilkadanya

justru diusung oleh partai-partai yang tergolong kecil dan mempunyai latar belakang

sebagai pengusaha, bukan birokrasi. Konfigurasi politik semacam inilah yang

mewarnai perjalanan politik Sulut saat ini. Tidak tertutup kemungkinan, geliat politik

yang semakin dinamis akan mengubah peta politik selama ini.

Gambar 5.11

Peta Sulawesi Utara berdasarkan Sebaran Pemenang Pemilu 2004

Sumber : KPU SULUT

145

Gambar 5.12

Peta Sulawesi Utara berdasarkan Sebaran Pemenang Pemilu 1999

Sumber : KPU SULUT

146

Gambar 5.13

Peta Sulawesi Utara berdasarkan Sebaran Pemenang Pemilu 1955

Sumber : KPU SULUT

147

Gambar 5.14

Peta Sulawesi Utara berdasarkan Sebaran Pemenang PILKADA 2004

Sumber : KPU SULUT

148

Gambar 5.15

Peta Sulawesi Utara berdasarkan Pemekaran Wilayah

Sumber : KPU SULUT

149

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Deskripsi Umum Responden

Penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado, tepatnya kepada

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRAT program Strata 1, dengan sampel sebanyak

301 responden dari Jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif atau dijadikan populasi

penelitian yaitu 2340 Mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh, maka berikut ini

diuraikan gambaran umum responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah tabel dan Gambar presentase jumlah sampel yang diambil dari

populasi penelitian saya :

Tabel 5. 5

Presentase jumlah responden Pria dan wanita

Pria Wanita Total

44,52% 55,48% 100,00%

Sumber : Data Olahan SPSS

150

Gambar 5. 16

Presentase jumlah responden Pria dan wanita berdasarkan

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarakan tabel dan gambar diatas bahwa jumlah responden pria adalah 44, 52 % atau 134 Responden, dan Wanita berjumlah 55,48 % atau 167 Responden

Berikut ini adalah tabel dan gambar dari pembagian berdasarkan jurusan di populasi yang di teliti :

Tabel 5.6Presentase jumlah responden di bedakan dari jurusan

Jurusan

Ilmu Ekonomi Manajemen Akuntansi IBA Total

10,30% 32,89% 34,55% 22,26%

100,00%

Sumber : Data Olahan SPSS

151

Gambar 5.17

Sumber : Data Olahan SPSS

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, maka jumlah Responden yang dibedahkan

dari Jurusan yang ada di fakultas ekonomi UNSRAT – Manado yaitu Jurusan Ilmu

Ekonomi 10,31% atau 31 Responden, Manajemen 32,89 % atau 99 responden,

Akuntansi 34,55% atau 104 responden dan IBA 22,26 % atau 67 Responden.

152

5.2.2 ALUR TAHAPAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Gambar 5.18ALUR TAHAPAN PILKADA SULUT

Catatan : Alur putaran untuk tahap pertama

Sumber : KPU SULUT

153

Tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

(pemilukada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara

periode 2010 – 2015

Meliputi :

1. Penetapan Daftar Pemilih : Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari

pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak

memilih, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

2. Pendaftaran dan Penetapan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Peserta

PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik, dan

b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat mendaftarakan pasangan calon apabila memenuhi

persyaratan perolehan sekurang‐kurangnya 15% (lima belas persen) dari

jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah

yang bersangkutan.

d. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai

pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

apabila memenuhi syarat dukungan 5% (lima persen) dari jumlah

penduduk Sulawesi Utara.

3. Kampanye

Kampanye PEMILU Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dapat

dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pertemuan Terbatas

154

b. Tatap Muka dan Dialog

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

d. Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

g. Rapat umum

h. Debat publik/debat terbuka antar calon dan/atau ;

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang‐undangan,

antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai

politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan

sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh

akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.

4. Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir 13.00

waktu setempat. Pemberian suara untuk PEMILU gubernur dan Wakil

Gubernur dilakukan dengan mencoblos pada salah satu calon dalam surat

suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Surat suara yang

dinyatakan sah ditentukan sabagai berikut :

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu

pasangan calon, atau;

c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor,

foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang

memuatnomor, foto dan nama pasangan calon; atau

e. Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto,

dan nama pasangan calon.

155

5. Perhitungan Suara

a. Perhitungan suara dilakukan di TPS pada pukul 13.00 waktu setempat

hingga selesai di hari pemungutan suara. Penghitungan suara

sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh

Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan

Warga Masyarakat.

b. KPPS memberikan salinan Berita Acara, Catatan Hasil Penghitungan

Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi masing –

masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

PPK melalui PPS masing – masing sebanyak 1(satu) rangkap Lampiran

Model C‐1 KWK di tempat umum.

c. PPS Setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dari

KPPS langsung menempelkan hasil perhitungan suara tersebut dari

seluruh TPS di wilayah kerjanya di sarana pengumuman desa/kelurahan

atau sebutan lain. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi

berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS diserahkan

ke PPK melalui PPS.

d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno PPK

dihadiri saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Panwaslu Kecamatan. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan Sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur di PPK. Hal yang sama pula dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota

dan KPU Provinsi.

156

6. Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih, Pengesahan

dan Pelantikan

Penetapan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan lewat

Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan didasari pada hal – hal

sebagai berikut :

a. Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih

dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai

pasangan calon terpilih.

b. Apabila ketentuan 50% jumlah suara sah tidak terpenuhi pasangan calon

Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga

puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan

suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

c. Dalam Hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari 30%

(tiga puluh persen) dari jumlah suara sah terdapat lebih dari satu

pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan

calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih

luas

d. Apabila tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang

pertama dan pemenang kedua.

e. Apabila pemenang pertama sebagaimana yang tidak mencapai 30% dari

jumlah suara sah diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon

berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

f. Apabila pemenang pertama yang tidak mencapai 30% dari jumlah suara

sah diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang

lebih luas.

157

g. Apabila pemenang kedua yang tidak mencapai 30% dari jumlah suara sah

diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan

berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

5.2.3 Hasil pembahasan terkait variabel dengan penelitian

Berdasarkan pengertian variabel-variabel yang terkait dalam penelitian saya ini,

maka prinsip arti dari ketiga variable ini dapat di terapkan dalam bidang politik

dengan memakai prinsip-prinsip marketing atau lebih dikenal dalam Political

Marketing

Brand Equity

Seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu,

nama dan atau simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang

diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar/perusahaan

maupun pelanggan. (Aaker (1997;22). dari Fenomena dan penjelasan dari Praktisi

dibidang Politisi, bisa saya simpulkan bahwa brand equity politik adalah kekuatan

suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri

yang dapat diketahui dari respon pemilih atau masyarakat terhadap Progam dan

profil dari kandidat atau partai politik. diantaranya masyarakat dapat memberikan

persepsi tentang :

1. Diferensiasi visi dan misi dari suatu kandidat, yang dapat memudahkan

pendekatan kandidat dengan para pemilihnya melalui masyarakat umum.

visi dan misi serta Tujuan dari kandidat akan benar-benar membantu

persepsi masyarakat, serta menciptakan hubungan kedekatan antara

kandidat dengan masyarakat. Masyarakat lebih banyak mengetahui arah

158

dan kebijakan dari suatu kandidat diantaranya titik berat program

kandidat di pariwisata, perikanan, pertanian, pertambangan dan lain-lain.

2. Ketersukaan terhadap kandidat diawali dengan masyarakat sadar dan

mengerti apa tujuan dan maksud kandidat serta adanya pengenalan

lebih dalam tentang profil dari kandidat. Profil kandidat begitu diperlukan

dalam pemasaran politik karena dari profil, masyarakat akan banyak tahu

tentang keadaan kandidat dari latar belakang kepribadian kandidat.

3. Kandidat di tuntut harus dekat dengan masyarakat karena jika prinsip ini

di jalankan maka masyarakat selalu tetap terasa dekat dengan kandidat.

Proses ini tidak disaat pemilihan namun proses ini berkembang sejak

lama, yaitu proses keaktifan dalam lingkungan masyarakat.

4. Kandidat yang bercitra baik dalam masyarakat akan menjadi

pertimbangan yang baik dalam pilihan masyarakat, proses pembentukan

pencitraan juga berhubungan erat dalam perilaku dari kandidat.

5. terlibat aktif dalam komunitas agamanya, ukuran ini dengan keaktifan

kandidat dalam berbagai organisasi keagamaan, apalagi punya predikat

tokoh agama akan membantu perspesi positif dari masyarakat.

6. terlibat aktif dengan komunitas lingkungan masyarakat sekitar, kandidat

dituntut untuk memberi diri dalam kegiatan kemasyarakatan contohnya

rajin terlibat dalam bersih-bersih kampung, banyak memberikan bantuan

baik moril dan moral terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat.

7. terlibat aktif dengan komunitas organisasi, kandidat aktif dalam kegiatan

organisasi-organsasi yan punya nilai positif dalam pertumbuhan kader

dewasa ini.

8. cara berpakaian dari kandidat, konstum yang rapi atau tidak rapi akan

menjadi persepsi masyarakat dalam menilai seseorang.

9. cara berkomunikasi kandidat, komunikasi hal yang baik akan banyak

membantu penilaian masyarakat kepada kandidat.

159

10. segmentasi pergaualan kandidat, cara bergaul dapat membantu

penilaian masyarakat terhadap kepribadian kandidat.

11. pola pemikiran kandidat, dalam konteks ini seringkali sulit di temui namun

hal ini menjadi hal terpenting penilaian masyarakat terhadap kandidat.

12. Asal usul dari kandidat, dalam konteks ini sangat membantu pembedaan

kandidat-dengan kandidat yang lain, contohnya suku, agama, dan ras. Di

tambahkan juga bagaimana citra kelaurga dari kandidat menjadi hal

terpenting dalam penilaian masyarakat.

13. Popularitas dari kandidat, dalam popularitas berhubungan erat dengan

gaya bergaul dari seorang kandidat, tidak terlepas juga di sertai dengan

keberhasilan-keberhasilan kandidat yang dapat membuat nama kandidat

popoler di masyarakat, dan membantu masyarakat untuk mengadakan

persepsi yang baik terhadap kandidat.

14. Konsep Visi dan Misi Kandidat berpengaruh dalam pembentukan brand

personality kandidat

15. Pidato dalam kampanye harus bertujuan baik untuk masyarakat, pidato

harus membuat masyarakat mengerti dengan jelas maksud dan tujuan

serta arah pidato serta memberikan kesan dan pesan yang tidak mudah

dilupakan oleh masyarakat, akan membantu memerikan nilai positif

dalam persepsi masyarakat.

16. saat kandidat berpidato respon masyarakat sangat merasa simpatik dan

berkali-kali melakukan tepuk tangan, akan menaikkan loyalitas terhadap

kandidat.

17. saat kandidat hadir dalam suatu acara, para masyarakat sangat senang

dan memberikan perilaku yang agak spesial terhadap kandidat

contohnya diberikan kesempatan untuk duduk didepan, memberikan

sambutan dan lain-lain, dan ini akan membantu memberikan persepsi

yang baik dari masyarakat.

160

18. disaat melakukan kampanye, kandidat mudah mengumpulkan

masyarakat dan akan dirasakan kandidat memang punya massa dan

sangat didukung masyarakat.

19. kandidat yang menjalin hubungan pertemanan dengan masyarakat dan

ini dinilai akan berpengaruh baik terhadap penilaian masyarakat.

20. Kandidat yang dipercaya oleh masyarakat akan berpengaruh baik

terhadap perspepsi masyarakat.

Brand Personality

Definisi operasional kepribadian merek merupakan karakteristik manusia yang

diasosiasikan dengan suatu merek. Kepribadian merek harus bersifat berbeda

(distinctive) dan tertanam jangka panjang di benak konsumen. Aaker (1997), dalam

penerapannya di bidang politik Brand Personality kandidat merupakan kondisi di

mana para pemilih atau masyarakat menghubungkan berbagai sifat atau

karakteristik dari seorang kandidat. Pembentukan Brand personality dituntut untuk

adanya hubungan kedekatan antara kandidat dengan masyarakat, dan proses ini

dibutuhkan waktu yang lama untuk dapat nilai secara difrensiasi pola dan perilaku

kandidat dengan yang lain, oleh karena itu kedekatan dan pergaulan dengan

masyarakat akan memudahkan penilaian persepsi dari masyarakat, proses

pembentukan brand personality diantaranya aktif dalam organisasi-organisasi sosial

kemasyarakatan, ikut berpartsisipasi dalam tindakan sosial di lingkungan sekitar,

aktif dalam pelayanan kerohanian di jemaatnya. Karena jika tidak ada hubungan

emosional atau informasi yang jelas dari lingkungan masyarakat sekitar maka

persepsi tentang brand personality sulit di nilai. Kedekatan dan keaktifan dengan

masyarakat merupakan pola ukuran yang menjadi pembedaan kandidat dengan

yang lain, dapat dilihat dari poin-poin dibawah ini :

161

1. Pemikiran kandidat harus rasional dimata masyarakat dan merupakan

pemikiran yang bertujuan baik untuk masyarakat, dengan adanya

pergaulan yang baik dengan masyarakat maka persepsi tentang

rasional berpikir dan tidak rasional dapat diketahui jelas oleh

masyarakat dari ciri-ciri kandidat serta punya tujuan yang baik dalam

pemikiran rasional untuk masyakarat.

2. Kandidat dalam perilakunya harus dikenal jujur dalam kepribadiannya.

Dalam kehidupannya sehari-hari, kandidat di kenal punya kepribadian

yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dengan citra yang jujur oleh

masyarakat akan berpengaruh baik dalam pembentukan brand

personality yang positif.

3. Kandidat harus terkesan punya motivasi dan semangat yang tinggi dan

terkesan menarik dan lincah oleh masyarakat. Poin ini juga termasuk

yang berpengaruh di masyarakat karena jika pemimpin yang akan

dipilih sudah tidak punya semangat dan motivasi akan jadi apa bangsa

ini, oleh karena itu dari cara berkomunikasi, berpakaian dan

mengeluarkan pendapat sangat di pertimbangkan dalam poin ini.

4. Kandidat dituntut untuk punya prinsip keberanian dan berprilaku kokoh.

Berani dalam arti adanya kekokohan dalam memperjuangkan

prinsipnya, tidak dikenal mudah menyerah pada keadaan tapi punya

sifat selalu berjuang untuk pemikiran kearah yang baik.

5. Kandidat dikenal punya imajinasi yang tinggi serta mudah menyesuikan

dengan perkembangan. Kandidat dituntut cepat menyesuaikan dengan

perkembangan yang terjadi pada saat ini, dewasa ini kehadiran

teknologi dan sistem komputerisasi sudah menjadi bagian pola

kehidupan zaman ini, para kandidat di tuntut untuk dapat

mengoperasikan dan jangan sampai ada kandidat yang gagap

162

teknologi, masalah teknologi hanya salah satu bagian yang terpenting

dalam hal perkembangan zaman.

6. Kandidat berkepribadian selalu menepati janji-janjinya. Dalam

kehidupan bermasyarakat kandidat di kenal dalam setiap melakukan

janji-janjinya akan selalu menepatinya, tidak terkesan obral janji saja.

7. Kandidat dikenal cerdas dan pandai, seringkali ukuran yang nilai dari

kandidat beradasarkan gelar yang dimiliki oleh kandidat, tapi

dewasanya ini dengan gelar ternyata belum cukup, gelar harus di sertai

dengan keaktifan dalam memberikan pemikiran-pemikiran dalam

diskusi-diskusi bersama dengan masyarakat, dan banyak diberikan

kesempatan dalam acara-acara untuk mewakili masyarakat dalam

sambutan-sambutanya. Konteks dalam poin ini bergantung pada gelar

dan gaya berkomunikasi dalam masyarakat.

8. Kandidat dinilai punya kesan untuk berhasil kedepan, ini jelas dapat

diasumsikan dengan citra keberhasilan dalam ruang lingkup

pekerjaannya, keadaan ekonomi dimana kandidat saat itu dikenal

berhasil dalam bidang pekerjaannya dan juga nilai dari penghargaan-

penghargaan kepada kandidat itu sendiri.

9. Kandidat punya kesan lebih baik dari yang lain oleh masyarakat.

Penilaian ini bergantung pada citra diri dari kandidat, kandidat dijadikan

icon masyarakat atau representasi atau perwakilan masyarakat dan ini

lebih dikenal dengan tokoh masyarakat. Tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh kandidat dinilai lebih baik dari masyarakat lainnya, oleh

karena itu berhak menjadi pemimpin dalam suatu masyarkat.

10. Kandidat dikenal dapat menjawab kebutuhan masyarakat, ini berkaitan

dengan kepribadian dari kandidat, figur kandidat dikenal dalam

kehidupan bermasyarakat selalu dapat membantu masyarakat,

163

tindakan-tindakan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh untuk

pembentukan poin ini.

11. Kandidat dikenal berkepribadian yang tabah. Pada poin ini kandidat

dinilai dalam penyelesaian masalah selalu ada prinsip bijaksana dalam

pengambilan keputusan dan tabah menghadapi dinamika

dimasyarakat.

Sales promotion

Definisi Operasional sales promotion adalah suatu cara mempengaruhi konsumen

langsung agar suka membeli Produk dengan merek tertentu.” Nitisemito (1994:142).

Dalam politik, Definisi Sales Promotion menurut institute of sales promotion in

England: Sales Promotion politik terdiri dari serangkaian teknik yang digunakaan

untuk mencapai sasaran-sasaran marketing politik dengan menggunakan biaya

yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk dari suatu kandidat baik

kepada para perantara maupun masyarakat sebagai pemilih, biasanya tidak dibatasi

dalam jangka waktu tertentu atau kondisi dimana disaat kampanye. Tindakan sales

promotion berupa

1. Bantuan-bantuan dari kandidat sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu

Bantuan dari kandidat berupa bahan-bahan pokok kepada masyarakat,

Bantuan dari kandidat kepada masyarakat berupa uang gratis, bantuan dari

kandidat kepada masyarakat berupa KTP gratis dan fasilitas-fasilitas gratis,

bantuan terhadap lembaga-lembaga sosial dan agama.

2. Janji-janji dari kandidat untuk membantu masyarakat dengan pembayaran

KTP, Biaya Listrik, Biaya Air, Biaya Kesehatan dan Uang, dan tindakan ini

masih berupa janji yang nantinya akan dijanjinya akan ditepati saat terpilih

nanti.

164

3. memberikan bantuan operasional kepada tim atau masyarakat untuk dapat

menjadi relawan yang dapat mengkampanyekan Program dari kandidat.

4. memberikan bantuan kepada pemilih yang belum terdaftar dalam daftar

pemilih tetap, agar secepatnya dapat terdaftar sebagi pemilih.

5. memberikan bantuan operasional kepada tim atau masyarakat untuk dapat

menjadi relawan yang dapat memilih kandidat.

6. Memberikan bantuan kepada Masyarakat yang dapat membantu kandidat

mencari pemilih yang belum tersentuh ataupun pemilih yang sudah akan

memilih kandidat lain.

7. Menawarkan program-program yang baru sesuai perkembangan zaman yang

seringkali dilupakan oleh semua kandidat.

8. Rajin menemui dan berkumpul dengan para pemilih militan dari kandidat

tersebut,

9. Melakukan sosialisasi cara memilih kepada masyarakat, yaitu dengan

memberikan penegetahuan kepada masyarakat untuk cara mencoblos atau

mencentang dalam pemilihan nanti.

5.2.4 Profil Kandidat Gubernur Sulawesi Utara

Gambar 5.19Calon Gubernur dari PDIP

165

Sumber : KPU SULUT

Profil Kandidat

NAMA LENGKAP : Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN

TTL : Sagerat,19 November 1952

ALAMAT :

- Pondang, Amurang,Minahasa Selatan.

- Puncak Lembah Sari Winangun,Manado.

- Sagerat,Kota Bitung.

- Tompaso,Minahasa.

- Kadoodan, Kota Bitung.

- Watudambo, Kec.Kauditan.

AGAMA : Kristen Protestan

PANGKAT : Pembina Utama(IVe)

PEKERJAAN : BUPATI MINAHASA SELATAN

PENDIDIKAN :

166

- SR 

- SMP 

- SLTA 

- UNSRAT

- APDN Manado (1975)

- Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta (1980)

- Program Studi Jakarta Internasional Management School (JIMS) (2000)

- Program Pasca Sarjana UGM / Bidang Ketahanan Nasional (TANNAS)

KELUARGA : 

Nama Istri : Hetty Mawuntu,S.Pd 

Anak-anak :

1. Santy Gerald Luntungan,ST (Ketua DPRD Kota Bitung)

2. Ingrit Lambey,SS (Menantu)

3. Felda Mawuntu Luntungan,SE (Wiraswasta)

4. IIP Luntungan,M.App.Fin (City Bank Jakarta)

5. Herlina Suryanata (Menantu)

Cucu :

- Queen Saray Ruby Luntungan

- Princes Micah Sapphire Luntungan

VISI :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULUT YANG SALUT (SEJAHTERA, AMAN,

LESTARI, UNGGUL, TENTRAM) KARENA SULIT UNTUK DISULUT

167

MISI :

1. Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pembanguna

ekonomi,kesehatan,pendidikan, sosial,sarana prasarana kepada seluruh

masyarakat.

2. mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis pada keunggulan

kompetitif

(pertanian,perdagangan,perindustrian,pariwisata,kelautan/kemaritiman)

3. mewujudkan pemerintahan yang baik,bersih,dan kuat (good,clean and strong

Government) serta bebas KKN.

4. mengembangkan keunggulan dan kearifan local serta kemandirian

masyarakat Sulawesi Utara.

5. melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) yang selaras dan seimbang.

6. melestarikan lingkungan dan keserasian tata ruang.

7. mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang bersumberdaya dan berdaya

saing/handal dalam SDM serta berwawasan Global.

8. memelihara kondisi social politik,pertahan keamanan,ketentraman, dan

ketertiban masyarakat yang kondusif.

9. meningkatakan kehidupan yang rukun,harmonis,saling menghargai,dan

menghormati dalam masyarakat yang multi etnis,multi budaya,dan multi

agama. 

PENGALAMAN PEKERJAAN :

1. Staf Kantor Camat Kauditan/Kasie Pemerintahan (1975-1976)

2. Kasubag penyelenggaraan PPS (Pemilu) Kec. Kauditan (1977)

3. Staf Sekwilda Tkt.II Minahasa (1977-1980)

4. Tugas Belajar di IIP Jakarta (1978-190)

168

5. Staf Sekwilda Tkt.II Minahasa (1980-1981)

6. Camat Kauditan (1981-1983)

7. Camat Bitung Tenga,Kotif Bitung (1983-1989)

8. Sekretaris Kotif Bitung/Pj.sekwilda Kodya Bitung (1989-1980)

9. Assisten Adm.Umun dan Kesra Sekwilda Minahasa (1990-1993)

10. Pembantu Bupati Wilayah Tonsea (1993-1996) ,Beberapa kali merangkap

jabatan camat (Dimembe: mei-agustus 1993,Airmadidi:agustus-

november1993,Wori:mei-agustus 1994)

11. Kepala Biro Organisasi Dan Tata laksana Propinsi Sulawesi Utara(1997-

1998)

12. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa (1998-2003)

13. Pj.Bupati Minahasa Selatan (2003-2005)

14. Bupati Minahasa Selatan (2005-2010)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pelatih Karate APDN Manado (1972-1975)

2. Dan Yon X Menwa APDN Manado (1973-1975)

3. Tim Persatuan Sepakbola Kantor Gubernur/APDN

4. Ketua Pengcab Pertina Bitung (1987-1992)

5. Ketua Pengcab IPSI Bitung (1988-1992)

6. Pengurus ORARI cabang Bitung (YD 8 TRL)

7. Tim Kerja Pembentukan Kota Bitung (1990)

8. Ketua Kontingen Kejurnas FORKI Junior SuLUT( Surabaya 1990)

9. Sekretaris SATLAK PB Gunung Lokon (1991)

10. Ketua Panitia HUT Minahasa (1992)

11. Ketua Pengcab PASI Minahasa(1994-1998)

12. Ketua Panitia Pra PON XV Zona V Karate

169

13. Sekretaris MIPI Propinsi Sulawesi Utara

14. Ketua Harian PERSMIN (2000-2003)

15. Ketua Harian Pengda PORDASI SULUT

16. Sertifikat Joki dan Pelatih Nasional PORDASI

17. Majelis Sabuk Hitam FORKI Sulut (Dan 1)

18. Pengurus Daerah POR MAESA SULUT

19. Penatua PKB GMIM “Bukit Moria” Sasaran Tondano (2000-2004)

20. IKAL KRA XXXV LEMHANAS RI,JAKARTA

21. Ketua Umum HKTI Kabupaten MInahasa Selatan (2006-2010)

22. Ketua Dewan Rempah Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan (2007-2010)

23. Ketua IKATAN ALUMNI MENWA Sam Ratulangi-Sulawesi Utara (2009-2014)

24. Anggota Dewan Pembina Alumni IIP Jakarta (2009-2014)

25. Dewan Pembina Forum Komunikasi Purna Praja

KURSUS / PENATARAN / PRESTASI

1. SEPACAD ABRI Bandung PUSDIKIF/PPI Bandung (1976)

2. TAR P4 Tipe A (120 Jam) : Tingkat Instansi Pusat Depdagri,Jakarta

3. TAR P4 Kabupaten MInahasa (6 Angkatan)

4. TAR 1 Atap TRIPIKA(1981,1982,1983) tingkat Sulut Di manado.

5. TAR Camat Se-Indonesia,Jakarta (1982)

6. Juara 1 Lomba Kecamatan Tingkat Sulut (1982)

7. Camat Teladan Sulut 1982

8. Juara 1 TAR Camat Se-SULUT (1982)

9. TAR PKMD (Pembangunan Kesehatan MAsyarakat Desa) tingkat

Kabupaten

10. Seminar Metode Tumou Tou(T2/ST4) BP7 Tingkat 1 Sulut

11. TAR 1 Atap TRIPIKA Tiap Tahun di Manado (1984-1988)

12. TAR Top KIE BKKBN SULUT Di Manado

170

13. TAR Bangdes/UKDP tingkat 1 Sulut

14. TAR Waskat Tingkat 1 Sulut

15. TAR Masalah Perkotaan

16. TAR PKMD/Posyandu

17. Tar Operasional Pemerintahn Desa Tingkat 1 SULUT

18. TAR AGRARIA/PPAT

19. SUSPIM Pemdagri Secapa TNI AD Hegarmana Bandung,

20. TAR PTUN Tingkat 1 SULUT di MANADO DAN UP Pada peresmian

Kodya Bitung Ol;eh Mendagri (1990)

21. SEPADYA X DEPDAGRI Ujung Pandang (1991)

22. TERPADNAS XXV Jakarta (1992)

23. Seminar Mapatda Komputerisasi Jakarta (1992)

24. Seminar Forum Komunikasi PAN Jakarta,Palu,Surabaya.

25. Seminar Penyusunan Renstra/Telstra Bakornas Penaggulangan Bencana

di Kantor Menko Kesra Jakarta.

26. Seminar Anjab,Etos Kerja dan Waskat BM-LP3M Jakarta (1992)

27. Pelatihan COPLANER DEPDIKBUD,Cisarua Bogor (1991,1992,1993)

28. SESPANAS Diklat SPAMEN LAN RI JAKARTA (1995-1996)

29. Komandan Upacara pada even-even Propinsi Dan Nasional.

30. TAR P4 (TOT) Tingkat Prop.Sulut di MBH (1996)

31. Kunjungan Kerja Ke luar Negeri : Singapura, Malaysia, Taiwan,

Hongkong, China, Macau, Jepang, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman,

Filipina, (Davao,GS,Manila) , Bangkok, Australia

32. Penceramah/Narasumber dalam berbagai seminar sosial,

Ekonomi,Politik,Pertanian,dilingkungan,Akademisi,

pemerintahan,organisasi politik,LSM,dan Sosial kemasyarakatanpada

even daerah maupun Nasional.

33. KRA XXXV LEMHANAS RI Jakarta.

171

34. Studi Strategi dalam Negeri dan dalam Negeri SSDN/SSW

PENGHARGAAN

1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2002 Oleh Presiden RI

2. Satya Lencana Pembangunan Tahun 2004 oleh Presiden RI

3. Satya Lencana Kepramukaan tahun 2004

4. Komandan Upacara Pada Pengukuhan Pamong Praja Muda STPDN

Angkatan XII tahun 2004 (IRUP Presiden RI Megawati Soekarno

Putri)

5. Penghargaan Lencana Adhitya Karya Mahatva Yudha Utama Karang

Taruna (2004)

6. Penghargaan dari KPU Atas sekses Pelaksanaan Pemilu (2004)

7. Penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

atas Penyampaian LAKIP tahun 2005 tepat waktu (2006)

8. Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Presiden RI bidang KB

(2007).

9. Lencana Melati dari Presiden RI bidang kepramukaan (2007)

10. Bintang Legiun veteran Republik Indonesia dari Pengurus Pusat LVRI

(2007)

11. Penghargaan widya Krama dari Prseiden RI bidang pendidikan (2007)

12. Satya Lencana Wira Karya bidang Pertanian (2007)

13. Penghargaan Ketahanan pangan dari Presiden RI tahun 2007

14. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negra atas

Penyampaian LAKIP tahun 2007 tepat waktu(2008)

15. Penghargaan Pamong Award dari Menteri Dalam Negeri RI (2008)

16. Satya Lencana Pendidikan (2008)

17. Penghargaan Ketahanan Pangan Ke-2 Dari Presiden RI (2008)

172

18. Penghargaan dari Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Bidang akuntabilitas Aparatur atas penyampaian LAKIP tahun

2008 (2009)

19. Penghargaan Akutila dari Kejaksaan Agung RI (2009)

20. Penghargaan Presiden dalam Bidang peningkatan Produksi Beras

Nasional (P2BN) tahun 2009 

21. Penghargaan PK3 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(2009).

Gambar 5.20Calon Gubernur dari GOLKAR

Sumber : KPU SULUT

Profil Pribadi

Nama Lengkap : Drs. Stefafanus Vreeke Runtu

Tempat Tanggal Lahir : Tondano, 22 Desember 1958

Pendidikan terakhir : Sarjana (S1)

173

Alamat Lengkap : Desa Tonsea Lama Kecaman Tondano Utara

Statur perkawinan : kawin

Profil Keluarga

Nama Istri : Norma Zeny Luntas

Tempat tanggal lahir : Tondano, 6 September 1960

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama anak : Careig naichel Runtu

Okstesi Prisilia Karoline Runtu

Karir dan Jabatan

1. Anggota DPRD Tingkat II kabupaten Minahasa 1987-1992

2. Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Minahasa 1992-1997

3. Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Minahasa 1997-1999

4. Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Minahasa 1999-2002

5. BUpati Minahasa 2003 – sekarang

Organisasi Non Pemerintah

1. Anggota Pemuda Panca Marga (PPM) LVRI Kab Minahasa 1982 - Sekarang

2. Anggota ORARI Kabupaten Minahasa 1983 - Sekarang

3. Ketua Senat Mahasiswa STISIPOL Merdeka Manado 1984-1986

4. Wakil Ketua DPD II AMPI Kabupaten Minahasa 1985-1990

5. Wakil Ketua DPD I KNPI Kabupaten Minahasa 1986-1989

6. Ketua DPD II Generasi Muda (GM) KOSGORO Kabupaten Minahasa 1986-1991

7. Wakil Ketua DPD I Generasi Muda (GM) KOSGORO SULUT 1986-1991

8. Wakil Ketua DPD II AMPI Minahasa1989-1993

9.Wakil Ketua DPD Pengurus daerah kolektif KOSGORO 1991-1996

174

10.Ketua bidang Koperasi , Pengurus daerah (PDK) KOSGORO SULUT 1993-1998

11. Ketua Dewan Paripurna Pemuda Panca Marga Kabupaten Minahasa 1994-1998

Gambar 5.21Calon Gubernur dari Partai Gabungan

Sumber : KPU SULUT

Profil Kandidat

Nama lengkap : dr. Elly Engelbert Lasut, ME

Tempat, Tanggal Lahir :  Manado, 28 Oktober 1969

Pekerjaan :  Bupati Kabupaten Kep. Talaud

Alamat :  Melonguane - Talaud

Profil Keluarga

Nama Isteri :  Telly Tjanggaulung

Pekerjaan :  Bupati Kabupatan Minahasa Tenggara

Anak :  Hillary Brigita Lasut

175

Riwayat Pendidikan

SD Katolik Siti Fatimah Gorontalo

SMP Frater Ujung Pandang

SMA Negeri 2 Manado

S1 - Fak. Kedokteran Universitas Sam Ratulangi

S2 - Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi ( Magister Ekonomi Pembangunan )

S3 - Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (Pogram Administrasi Publik)

Pangalaman Organisasi

Tahun 1992 - 1995 Ketua Umum Senat Mahasiswa FK Unsrat

Tahun 1996 - 1999 Fungsionaris KNPI Prov. Sulut

Tahun 1999 - 2000 Ketua HIPMI Manado

Tahun 2000 - 2002 Ketua HIPMI Sulut

Tahun 2000 - 2009 Ketua DPD Partai Golkar Kab. Talaud

Riwayat Pekerjaan

Tahun 1996 - 1999 Kepala Puskesmas Kec. Rainis

Tahun 2000 - 2003 Program Beasiswa Pendidikan Spesialis Penyakit Dalam RSUP

Malalayang

Tahun 2003 - 2004 Ketua DPRD Kab. Talaud

Tahun 2004 - 2009 Bupati Kabupaten Talaud

Tahun 2009 - 2014 Bupati Kabupaten Talaud Periode ke II

Pengalaman Dalam & Luar Negeri

Tahun 2006 Head Of Indonesia Delegation at Local Government Forum BIMP -

EAGA ( Bato Philippines)

176

Tahun 2008 Pembicara dalam pertemuan Internasional Lulusan Universitas

Germany ( Germany Alumni )

Tahun 2008 Pembicara mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan

Pemerintah Malaysia - Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementrian

PDT ( Jakarta )

Tahun 2008 Pimpinan Delegasi Negosiasi Kerjasama Pendidikan dengan

Pemerintah Australia, IDP, AUSAID, dan Perwakilan Perguruan Tinggi ( Australia )

Strategi yang dilakukan oleh kandidat ini yaitu bantuan beasiswa pendidikan anak-

anak dan bantuan lanjut usia, kegiatan ini menjadi strategi jitu dari kandidat ini,

dalam sekali mengumpulkan massa bisa puluhan ribu. Pola pendekatan dengan

memberikan bantuan namun dengan punya tujuan yang mulia memberi warna dan

strategi yang menakutkan kepada kandidat-kandidat yang lain.

Sebagai seorang kader Golongan karya yang maju dari partai gabungan menjadikan

kandidat ini berpotensi akan memecah kosentrasi dari pemilih tradisional golongan

karya, kekuatan dari kandidat juga karena kandidat ini berasal dari minahasa, dan

punya kekuatan di daerah talaud dan minahasa tenggara, karena kedua kabupaten

terakhir yang disebutkan adalah wilayah kepemimpinan dari kandidat dengan istri

dari kandidat.

Dalam melakukan strategi pemenangan,

Gambar 5.22Calon Gubernur dari DEMOKRAT

177

Sumber : KPU SULUT

B I O D A T A

I. DATA PRIBADI

N a m a Drs. Sinyo Harry Sarundajang

Tempat,Tanggal Lahir Kawangkoan, 16 Januari 1945

A g a m a Kristen Protestan

J a b a t a n Gubernur Sulawesi Utara

A l a m a t Jl. 17 Agustus, Kompleks Bumi Beringin

Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan

Wenang Kota Manado

II. DATA KELUARGA

Nama Isteri Ny. Deetje Adelin Sarundajang Laoh

Tambuwun

Tempat,Tanggal Lahir Manado, 6 Nopember 1948

Anak 1. Steven J. Sarundajang

2. Vanda D. Sarundajang

178

3. Fabian R Sarundajang

4. Eva C. Sarundajang

5. Shinta Sarundajang

Cucu 7 (tujuh) Orang

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. S.R KOTAMOBAGU 1957

2. S.R FRATER TOMOHON 1959

3. SMP KRISTEN KAWANGKOAN 1960

4. SMA NEGERI KAWANGKOAN 1964

5. Sarjana Muda Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas

Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara 1968

6. Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jurusan Fakultas

Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 1970

7. Ahli Administrasi Teritorial pada Institut Internasional

Administration Publique Francaise (tugas belajar Depdagri)

1975-1976

8. Doktor pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

B. DIKLAT PENJENJANGAN

1. Struktural

a. SESPANAS Angkatan V Tahun 1986

b. LEMHANAS KSA VIII Tahun 2000 (predikat sangat memuaskan)

2. Non Formal

Kursus Dalam Negeri

1) Kursus Land Reform dan Tataguna Tanah Tahun 1972,Jakarta

179

2) Kursus Dasar Intel Depdagri atas Kerjasama dengan Bakin Tahun 1972,

Jakarta.

3) Penataran P-4 Tingkat I Propinsi Tipe A Angkatan I Tahun 1979, Manado.

4) Study Pembangunan Indonesia Tahun 1979.Pembawa Makalah pada

seminar Tanah Perkotaan Dan Tata Ruang tahun 1986, Jakarta.

Tarpadnas Tahun 1989, Jakarta.

5) Lokakarya Tanah dan Perkotaan/Kapet Manado 1998.

6) Kursus Luar Negeri

7) Certificate Asseduite Cours de Perfectionement du Francais Universite de

Nice ,Tahun 1976, Perancis

8) Sertifikat Development Administration. Group School of Public Birmingham

University, Inggris, Mei-Juni 1994

9) Sertifikat Institute for Housing and Urban Development Studies, Juli-

Agustus 1994, Rotterdam Nederland

10) Sertifikat Executive Management Program di Universitas of Pittsburg,

Amerika Serikat, Mei-Juni 1995

11) Sertifikat Executive Program in Health Financing and Managed Care The

University of California, UCLA, Amerika Serikat, Mei-Juni 1996.

12) Seminar / Simposium Di Dalam Negeri Menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) Sister City Bitung and Davao City bersama Mayor of

Davao City disaksikan oleh Presiden Ramos 24 September 1993 di

Manado

13) Mengikuti Kongres IULA-ASPAC tentang Peranan Pemerintahan Daerah

Dalam Pelaksanaan Deklarasi ASPAC 25 s/d 28 September di Jakarta.

14) Seminar yang diselenggarakan oleh IULA (International Union of Local

Authorities) Seksi Asia-Pasific, membawakan makalah tentang Otonomi

Daerah Dalam Prospek Internasional, bulan Juli 1999 di Jakarta.

180

15) Seminar / Simposium Di Luar Negeri Mengikuti Kongres International

Union of Local Authorities (IULA) ke 28 Tahun 1978 di Italy, Roma dan

membawakan Makalah yang berjudul Strengthening of Local Government

in Indonesia mewakili kota-kota di Indonesia.

16) Mengikuti kongres International Union of Local Authorities (IULA) ke 29

Tahun 1989 di Australia, Perth.

17) Mengikuti Komisi dagang Propinsi Sulawesi Utara, Tahun 1989, Davao

Philipina.

18) Mengikuti Forum International (IULA) se dunia Tahun 1989 di Belgia.

19) Mengikuti Negosiasi Paket P3PK Tahun 1990 di Amerika Serikat,

Washington DC.

20) Ditugaskan mengikuti sidang (ESCAP) tahun 1992, di RRC Beijing sebagai

Wakil Walikota se Indonesia

21) Mengikuti Investment Tour Tahun 1992, Taiwan Hongkong, Jepang dan

Korea Tahun 1992.

22) Mengikuti Marine Pollution Exercise (MARPOL) antara Indonesia-Philipina

Tahun 1992 di Davao City.

23) Mengikuti Kongres ke 31 International Union of Local Authorities (IULA) se

dunia pada tanggal 12 s/d 17 Juni 1993, Toronto Canada dan

membawakan makalah yang berjudul Human Resources development in

Local Government in Indonesia.

24) Mengikuti Business Conference di Davao City, 7 s/d 11 Oktober 1993

sebagai penjabaran gagasan BIMP-EAGA.

25) Mewakili Walikota se Indonesia, mengikuti Kongres Dunia IULA ke 32 di

Denhaag Nederland 3 s/d 7 September 1995

26) Mengikuti Marine Pollution Exercise (MARPOLEX) antara Indonesia,

Jepang, dan Philipina di Cebu City Tahun 1995.

27) Mengikuti Executive Training WHO di USA 1996.

181

28) Mengikuti 12th Annual International Incubators di Monterey California, USA

25 s/d 28 Juni 1997.

29) Sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Perundingan Pembahasan

Lintas Batas Malaysia – Indonesia di Kuala Lumpur Tahun 2000.

30) Sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Perundingan Pembahasan

Lintas Batas Papua New Guinea–Indonesia di Jayapura Tahun 2001.

31) Mengikuti Conference on Asia Pacific Group on Money Laundering di

Kuala Lumpur Tahun 2001. di Brisbane Tahun 2002 dan di Macao Tahun

2003.

32) Sebagai Member of Indonesian anti Money Laundering 2001. Mengikuti

Conference on Financing For Terrorism di Hongkong Tahun 2002.

33) Sebagai Speaker pada The Inaugural Asia Pacific Homeland Security

Summit and Exposition di Honolulu Hawaii, USA, 2003.

34) Mengikuti International Consortium on Government Financial

Management/World Bank Institute di Washington DC, USA, 2003

IV.KARYA TULIS / PUBLIKASI

1. Menulis suatu hasil karya dalam bentuk buku yang berjudul Pemerintahan

Daerah di Berbagai Negara diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta

1997.

2. Menulis suatu hasil karya dalam bentuk buku yang berjudul Arus Balik

Kekuasaan Pusat ke Daerah diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta

1999.

3. Menulis suatu hasil karya dalam bentuk buku yang berjudul Birokrasi Dalam

Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalannya diterbitkan oleh Pustaka

Sinar Harapan Jakarta 2003.

182

4. Menulis suatu hasil karya dalam bentuk buku yang berjudul PILKADA

Langsung diterbitkan Tahun 2003.

5. Menulis suatu hasil karya dalam bentuk buku yang berjudul Sistem

Pemerintahan Daerah diterbitkan Tahun 2005.

V. RIWAYAT PANGKAT

TMT Pangkat /Gol Ruang

01-12-1971 Penata Muda Tata Praja, III/a

01-04-1974 Penata Muda Tata Praja Tingkat I, III/b

01-01-1976 Penata Tata Praja, III/c

01-04-1979 Penata Tata Praja Tingkat I, III/d

01-04-1983 Pembina, IV/a

01-10-1987 Pembina Tingkat I, IV/b

01-10-1991 Pembina Utama Muda, IV/c

01-10-1995 Pembina Utama Madya, IV/d

01-10-1999 Pembina Utama, IV/e

VI.RIWAYAT PEKERJAAN

TMT Jabatan

1. 23-03-1971 Dosen Luar Biasa Fakultas Sospol Universitas Sam Ratulangi

Manado Mata Kuliah Ilmu Politik

2. 12-02-1973 Sekretaris Tim Screening Propinsi Dati I Sulawesi Utara

3. 31-03-1974 Dosen Luar Biasa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado

Mata Kuliah Administrasi Negara

4. 19-04-1974 Kepala Sub Direktorat Kampol Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

5. 19-09-1974 Panitia Pengawas Pelaksana Lintas Batas RI dan Philipina

Propinsi Sulawesi Utara sebagai Sekretaris II

183

6. 01-06-1977 Diangkat sebagai Kepala Biro Pemerintahan pada Kantor

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

7. 01-09-1977 Wakil Koordinator Tim Pelaksana Operasi Tertib (OPSTIB)

Propinsi Tingkat I Sulawesi Utara

8. 02-02-1978 Pj. Sekwilda Tingkat II Minahasa

9. 30-04-1981 Kepala Biro Penyelenggara pada Sekretaris Pemilihan Dati I Sulut

10. 17-07-1981 Sekretaris Panitia Dati I Sulut untuk Keanggotaan DPRD I Dalam

Pemilu 1982

11. 29-09-1981 PJ. Karo Bina Pemerintahan Daerah Kantor Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara disamping Jabatannya sebagai Kepala Biro

Penyelenggara PPD Tingkat I Sulut

12. 17-02-1983 Sekretaris Panitia Pemeriksa Keanggotaan DPRD Tingkat I

Sulawesi Utara

13. 17-03-1983 Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Minahasa (untuk kedua Kali)

14. 17-01-1986 Walikota Bitung (Kota Administratif Bitung)

15. 10-10-1990 Pj. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung

16. 07-12-1991 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung (Definitif, Masa

Jabatan Pertama)

17. 07-12-1996 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung (untuk kedua kali

sampai dengan tahun 2000)

18. 07-05-1999 Ketua Harian Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu (KAPET) Manado Bitung (Keputusan Presiden RI Nomor 129/M

Tahun 1999 sampai Tahun 2000)

19. 03-03-2000 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang

Strategis

20. 14-02-2001 Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri (sampai Tahun

2005)

21. 23-03-2002 PJ. Gubernur Maluku Utara 2002

184

22. 27-11-2002 PJ. Gubernur Maluku 2003

23. 2005 Gubernur Sulawesi Utara

VII. Tanda Jasa/Penghargaan

Tahun Tanda Jasa/Penghargaan

1. 1987 Dari Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum

2. 1988 Dari Menteri Dalam Negeri sebagai Peserta Tarpadnas

3. 1990 Penghargaan dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45

4. 1992 Penghargaan Dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

KAMABICAK Kotamadya Dati II Bitung

5. 1993 Dari Pimpinan Pusat Bintang Legiun Veteran RI

6. 1995 Dari Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Tanda

7. Penghargaan Manggala Karya Lencana

8. 1995 Dari Presiden Republik Indonesia Penghargaan Satya Lencana

Wirakarya

9. Dari WHO Award For Health Education, Dana Sehat/ Asuransi Kesehatan

10. 1995 Dari Menteri Koperasi dan PKK, Piagam Bakti Koperasi dan Pengusaha

Kecil

11. 1995 Dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Penghargaan Persemian

Massal Pembangunan Perumahan Pemukiman dalam rangka 50 Tahun

Kemerdekaan R.I

12. Dari Presiden Republik Indonesia, Tanda Penghargaan Anugerah Aksara

13. 1996 Dari Presiden Republik Indonesia, Tanda Satya Pembangunan Bidang

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

14. 1997 Dari Presiden Republik Indonesia, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun

15. 1997 Dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Penghargaan atas Pembinaan

dan Pengembangan Karang Taruna didaerahnya

185

16. 1999 Dari Departemen Luar Negeri Republik Philipina, atas Perjanjian

Hubungan Kerjasama Indonesia-Philipina (BIMPEAGA)

17. tanggal 18 September 1999 Dari Presiden Republik Indonesia Satya Lencana

Karya Satya 30 Tahun

18. 2002 Dari 21st Century Award For an Achievement of International

Biographical Center of Cambridge England, in Recognition of Outstanding

Achievement in Field of Governance

19. 2003 Dari WHO'S WHO in The World Twentieth Edition 2003, sebagai Out

Standing Government Official in Indonesia

20. 2004 Dari American Biographical Institute (ABI) ; The Governor's Award

Penghargaan semasa menjadi Pejabat Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku

Utara

21. 2004 Dari Presiden Republik Indonesia Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Utama tanggal 14 Agustus 2004

22. 2006 Dari Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Penyampaian Lakip

Tahun 2005 tepat waktu

23. Dari Yayasan Penghargaan Indonesia, sebagai Figure Governance Of

Indonesia Achievement 2006-2007 tanggal 30 Juni 2007

24. Dari Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 2008 Dari Presiden Republik

Indonesia, Tanda Penghargaan Provinsi Yang Memiliki Perda tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 17 Juli 2008 di

Istana Negara

25. 2008 Dari Menteri Pendidikan Nasional RI, Tanda Penghargaan Percepatan

Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2006-2008, tanggal 08 September

26. 2008 Dari Presiden RI, Tanda Penghargaan Citra Pelayanan Prima

27. Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 Dari Menteri Dalam Negeri RI, Tanda

Penghargaan Gubernur Berprestasi Awards Tahun 2008

186

28. Dari Presiden Republik Indonesia, Tanda Penghargaan Ketahanan Pangan

Tingkat Nasional Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008

29. 2009 Dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Tanda Penghargaan

Pelopor Serikat Anti Pengangguran tanggal 06 Februari 2009

30. 2009 Dari Presiden Philipina, Presidential Citation tanggal 03 April 2009

31. Dari Menteri Keuangan RI, The Best Management Keuangan Pemprop Se-

Indonesia tanggal 04 Mei 2009

32. Dari Presiden RI, Dalam Keberhasilan Meningkatkan Produksi Padi Sebesar

5,10% Dari Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2008, tanggal 8 Juni 2009

Calon Gubernur Sulawesi Utara dari partai Demokrat itu, mempunyai pengalaman

yang luar biasa dalam karirnya, selain pengalaman yang menjadi kekuatan dalam

analisis SWOT, karir sebagai Gubernur SULUT 2005-2010 menjadi kekuatan

tambahan atau dikenal sebagai incumbent, sebagai seorang birokrat murni figur

Sinyo Harry Sarundajang dikenal pernah memegang jabatan eksekutif baik Walikota

Bitung, Pjs Gubenur Maluku utara.

Keberhasilan pelaksanaan World Ocean Confference dan City Summit 2010 di

Sulawesi Utara menambah lengkap profil kandidat ini. Keberhasilan ini yang menjadi

Icon dalam suksesi Gubernur SULUT 2010, ditambah lagi SHS dikenal sebagai

bapak anti Korupsi” dengan keberhasilan mendapatkan penilaian Wajar tanpa

pengecualian oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Utara.

Partai Demokrat mengambil sikap untuk menjadi partai pendukung dalam

memenangkan kandidat ini, yang juga lebih dikenal partainya Pak SBY. Konsultan

politik sekelas VOX Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia bergabung untuk

memenangkan SHS-BERHASIL atau Sinyo Harry Sarundajang bersama Djouhari

Kansil melengkapi kekuatan dari pasangan ini, dengan membawa membawa slogan

“Membangun tanpa korupsi”, slogan ini sengaja dipasang ketika makin banyak para

187

pejabat ditangkap karena keterlibatan dalam kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara,

dan slogan ini dinilai tepat oleh konsultan politik dalam memenagkan pasangan ini.

Beberapa kader partai lain rela siap dipecat demi mendukung kandidat ini,

diantaranya benny ramdani dkk, menjadi tambahan kekuatan kandidat ini. Apalagi

sebagian wilayah dipimpin oleh para bupati dan walikota yang dinilai loyal terhadap

kandidat ini. Konsep arah tujuan kampanye berbicara banyak tentang pembangunan

dibidang pemerintahan dan pariwisata, konsep ini kelebihannya dengan kandidat

yang lain, bahwa kandidat ini nilai berhasil dari penghargaan-pernghargaan yang

diterima. Strategi promosi lewat media massa Sulawesi utara dinilai sangat baik

dalam melakukan pencitraan, dari promosi kegiatan internasional beserta kejadian-

kejadian yang terjadi di Sulawesi utara makin menghiasi sinergitas pola

kepemimpinan kandidat ini.

Klarifikasi tentang berita–berita miring sangat cepat dilakukan, publikasi yang

besar-besaran lewat media secara cepat dan tepat mengemas berita-berita tentang

kandidat ini. Strategi konsolidasi yang baik dilakukan kandidat dengan para

organisasi-organisasi kemasyarakatan dan LSM sehingga makin kecil kemungkinan

untuk pencederaan nama terhadap kandidat.

Pola dan strategi yang sangat imajinatif dan bersinergi dilakukan oleh konsultan

politik kandidat ini sehingga persepsi yang sangat baik dari masyarakat tercipta,

sehingga secara popularitas dan elektabilitas pasangan ini mengungguli para

kandidat lain. Pada slogan-slogan kandidat ini, penerapan ilmu marketing politik jelas

terlihat, diantaranya demi memudahkan nama kandidat di singkat SHS BERHASIL,

ada juga Semua Harus Sekolah, Semua Harus Sejahtera, Sulut harus Sarundakang,

dan masih banyak lagi pola penerapan strategi yang dipakai.

188

5.2.5 Pembahasan keterkaitan variabel dengan kandidat Gubenur SULUT 2010

A. Ramoy markus Luntungan

menurut pengamatan penulis dari metode survei yang dilakukan bahwa kandidat ini

dalam memenangkan pilihan kandidat Gubernur SULUT 2010. Dilihat dari variabel

Brand Personality,

Pada nilai kejujuran dan kepercayaan masyarakat, sampel yang memilih kandidat ini

umumnya dinilai sangat setuju dengan kandidat harus jujur dimata masyarakat,

dengan kata lain bahwa kandidat ini dianggap sangat jujur dalam informasi yang

dikatakan kepada masyarakat.

Pada nilai punya keberanian dan kekokohan dalam memperjuangkan prinsipnya,

sampel yang memilih kandidat ini umumnya dinilai sangat setuju dengan nilai ini,

dengan kata lain bahwa kandidat ini dinilai punya keberanian untuk bertarung

dengan para kandidat yang lain, yang selama ini pernah menjadi gurunya dan

pimpinan eksekutifnya.

Pada nilai punya imajinasi yang tinggi serta dapat menyesuaikan dengan zaman,

sampel yang memilih kandidat ini umumnya bervariatif, dengan kata lain bahwa

pendukung kandidat ini menilai bahwa kandidat ini sebagian merasa bahwa punya

imajinasi yang tinggi dan ada juga yang menilai kurang mempunyai imajinasi yang

tinggi

Pada nilai tergolong tokoh masyarakat atau tokoh agama, serta menjadi icon dari

masyarakat, sampel yang memilih kandidat ini umumnya setuju, dengan kata lain

bahwa yang memilih kandidat ini merasa bahwa kandidat ini adalah tokoh

masyarakat atau tokoh birokrat yang punya segmentasi yang sama dengan kandidat

yang lain.

Pada konsep pemebrian bantuan sebelum pemilihan, sampel yang memilih kandidat

ini umumnya jawaban bervariatif, dapat diartikan bahwa para pendukung kandidat ini

189

mempunyai jawaban yang berbeda-beda dalam bentuk dukungan kepada kandidat

ini, atau ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan bantuan.

Pada konsep sales promotion lainnya jawaban dari sampel yang memilih kandidat ini

beragam-ragam yang dapat disimpulkan bahwa umumnya tidak memerlukan strategi

promotion namun peranan tim atau massa yang akan bekerja aktif atau pemilih aktif

sangat memerlukan topangan bantuan demi untuk memenangkan kandidat ini.

Pada brand equity umumnya jawaban dari sampel yang memilih kandidat setuju dan

sangat setuju dengan cara ini, dapat diartikan bahwa kandidat harus benar-benar

melaksanakan pola dan strategi ini untuk meningkatkan pembentukan brand equity

dari kandidat.

B. Stevanus Vreeke Runtu

menurut pengamatan penulis dari metode survei yang dilakukan bahwa kandidat ini

dalam memenangkan pilihan kandidat Gubernur SULUT 2010. Dilihat dari variabel

Brand Personality,

pada brand personality, pilihan sampel yang sangat setuju ada para keberanian dan

kekokohan, kandidat harus tergolong tokoh agama, serta kandidat dinggap tabah

dan bijaksana, asumsi dari pendapat para pendukung kandidat ini, bahwa pilihan

untuk keberanian, tokoh agama serta bijaksana sangat lekat dengan kandidat ini,

maka segmentasi pada bidang ini akan dimanfaatkan oleh kandidat ini, namun pada

nilai lainnya pilihan sampel terlihat bervariatif

namun pada sales promotion, umumnya sampel yang mendukung pilihan ini

menggagap sangat setuju dan setuju untuk strategi ini, maka asumsi saya bahwa

pemilih dari kandidat ini terkesan sangat suka mendapatkan bantuan atau janji-janji.

Pada brand equity umumnya jawaban dari sampel sangat bervariatif atau dengan

kata lain bahwa pilihan mereka dalam segemntasi ini masih sulit dibaca dan terkesan

pemilih mengambang.

190

Dari hasil penggambaran variabel dan hasil survei dari persepsi mahasiswa, bahwa

kandidat ini kurang begitu punya segmentasi pasar yang jelas mengakibatkan tingkat

popularitas yang baik tidak dapat didukung dengan tingkat elektabilitas yang kurang

baik. Namun kekuatan pemilih tradisional golongan karya akan lebih menguatkan

kandidat ini, makanya jawaban untuk khusus personality kandidat sulit terbaca dan

kemingkinan pilihan itu ada pada pemilih tradisional yang tidak melihat kandidat tapi

melihat partai pendukungnya.

C. Elly Engelbert Lasutmenurut pengamatan penulis dari metode survei yang dilakukan bahwa kandidat ini

dalam memenangkan pilihan kandidat Gubernur SULUT 2010. Dilihat dari variabel

Brand Personality,

pada nilai brand personality umumnya jawaban ada pada setuju dan ragu-ragu,

dengan kata lain bahwa mengigat kandidat ini masih terlampun muda maka pilihan

mereka lebih banyak terletak kepada rasionalisasi berpikir dan keberanian untuk

bertarung dengan kandidat lain, ini terbukti bahwa umumr yang muda bukan jadi

jaminan untuk tidak bisa berpolitik.

Pada nilai keberhasilan atas pekerjaannya sehari-hari jawaban sangat bervariatif

dalam artian bahwa belum bisa jadi tolak ukur untuk kandidat ini menjadi kandidat

Gubernur yang berhasil

Pada sales promotion umumnya jawaban ada pada sangat setuju, dari pemebrian

bantuan dan strategi pendeketan financial kepada tim, asumsi saya bahwa militansi

dari pendukung kandidat ini dikarenakan bantuan-bantuan yang membuat

popularitas dan elektabilitas kandidat ini sangat diperhitungkan oleh kandidat lain

karena strategi sales promotion sangat dianggap baik oleh para sampel yang

memilihnya.

Pada nilai brand equity kandidat ini memperlihatkan variasi yang berbeda-beda atas

pilihan ini, oleh karena itu asumsi saya kekuatan sales promotion bisa berpengaruh

191

dan juga tidak bisa berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih. Strategi yang

dilakukan kandidat ini dinilai sangat high cost karena kosentrasi pada sales

promotion, namun jika financial yang baik akan membuat kandidat ini menang

karena masyarakat banyak yang menyukai dengan cara ini.

D. Sinyo Harry Sarundajang

menurut pengamatan penulis dari metode survei yang dilakukan bahwa kandidat ini

dalam memenangkan pilihan kandidat Gubernur SULUT 2010. Dilihat dari variabel

Brand Personality,

pada rasionalisasi pemikiran dan program, sampel yang memilih kandidat ini

umumnya sangat setuju dengan program kandidat secara rasional dapat di capai,

saya sebagai penulis berpendapat bahwa umumnya masyarakat percaya dengan

program-program kandidat ini dapat dicapai dalam periode kepemimpinan

berikutnya.

Pada nilai kejujuran dan kepercayaan masyarakat, sampel yang memilih kandidat ini

umumnya dinilai setuju dengan kandidat harus jujur dimata masyarakat, dengan kata

lain bahwa kandidat ini dianggap jujur dalam informasi yang dikatakan kepada

masyarakat.

Pada nilai imajinasi yang tinggi dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan,

sampel yang memilih kandidat ini menunjukkan keberpihakan yang dominan untuk

sangat setuju, dalam artian bahwa sampel yang memilih kandidat ini menilai kandidat

ini sangat berimajinasi tinggi dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan

Pada nilai ketokohan dalam masyarakat sampel yang memilih kandidat ini

menunjukkan keberpihakan yang dominan untuk sangat setuju,dalam artian bawah

sampel yang memilih kandidat ini menilai kandidat ini merupakan tokoh dalam

masyarakat.

192

Pada nilai keberhasilan kandidat dalam kehidupan sehari-hari, sampel yang memilih

kandidat ini menunjukkan keberpihakan yang dominan untuk setuju,dalam artian

bawah sampel yang memilih kandidat ini menilai kandidat ini berhasil dalam

pekerjaannya sehari-hari atau pekerjaan sebagi Gubernur incumbent.

Pada nilai Kandidat awalnya harus menjadi icon dalam masyarakat, sampel yang

memilih kandidat ini menunjukkan keberpihakan yang dominan untuk sangat

setuju,dalam artian bawah sampel yang memilih kandidat ini menilai kandidat ini

menjadi Icon dari masyarakat Minahasa, dari Pekerja Birokrat dan Penganut Agama

Kristen.

Dilihat dari varibel sales promotion yaitu

Pada nilai pemberian bantuan langsung kepada masyarakat atau money politik, saat

sebelum pemilihan sampel yang memilih kandidat ini menujukkan pada

keberagaman penilaian dari yang setuju dan tidak setuju terhadap konsep ini, dalam

artian bahwa strategi yang dilakukan kandidat ini tidak semuanya dilakukan dengan

bantuan langsung, karena terdapat sebagian yang tidak setuju dengan konsep ini,

atau bisa disebutkan dalam arti pemilih rasional

Pada nilai janji untuk diberikan bantuan kepada masyarakat, saat sesudah pemilihan,

sampel yang memilih kandidat ini menujukkan penilaian dari yang setuju atas konsep

ini, dalam artian pemillih menyukai bantuan dari kandidat setelah selesai memilih

atau konsep menghargai atau pernghargaan atas pilihan mereka terhadap kandidat

ini.

Pada nilai pemberian bantuan operasional dan lain-pain pada sales promotion,

jawaban dari sampel yang memilih kandidat ini bervariasi, dalam artian ada yang

menyukai dan ada yang tidak suka dengan konsep money politik atau sebagainya.

Dalam artian kandidat ini harus mengetahui jelas dengan mengadakan Segmentasi

dan targeting terhadap pola strategi ini.

Pada penilaian tentang konsep program-program baru serta rajin mengumpullkan

para pemilih militant dari kandidat ini dan sosialisasi tentang pemilihan, jawaban dari

193

sampel yang memilih kandidat ini dominan memilih untuk sangat setuju, dalam artian

konsep program yang baru dan pertemuan-pertemuan dengan massa militant sangat

diperlukan oleh pendukung kandidat ini, apalagi dengan ditambahkan metode

sosialisasi cara pencoblosan atau pencetangan sebelum pemilihan.

Pada variabel brand equity dapat dilihat yaitu

Pada variabel ini pilihan dari kandidat yang memilih kandidat ini bervariasi diantara

sangat setuju dan setuju terhadap semua pernyataan dalam kuisioner ini kecuali

pada penilaian kumpul-kumpul massa dinilai sangat bervariasi, dalam artian bahwa

transparansi dan kejujuran baik kepribadian figur dari kandidat dengan strategi

kampanye yang dilakukan harus benar-benar diketahui oleh masyarakat, dan

masyarakat akan memilih kandidat yang punya infromasi yang cepat dan tepat

terdistribusi ke masyarakat di nilai dekat dengan masyarakat, kecuali kumpul-kumpul

massa, masyarakat berasumsi beragama-ragam untuk pernyataan ini.

Dengan beberapa pola dan strategi dilihat dari ketiga variabel ini dan juga dengan

hasil servei bahwa kandidat ini dianggap akan memenangkan pemilihan Gubernur

SULUT 2010 pada tahap pertama atau dengan kata lain satu kali lari. kemungkinan

untuk kalah sangat kecil dikarenakan dari hasil survei yang dilakukan dari persepsi

mahasiswa tingkat elektabilitas pasangan ini terlampau sendirian dipuncak

meninggalkan para pesaing-pesaingnya. Kekalahan yang hanya terjadi jika ada

persepsi buruk seketika atau black campaigne terhadap citra diri dilihat dari masalah

korupsi, namun ini sangat sulit terjadi karena berbagai penghargaan untuk masalah

pemberantasan korupsi telah di raihnya.

5.2.6 Uji Kualitas Data

a. Pengujian Validitas

194

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab IV mengenai

pengujian validitas, maka hasil uji validitas dengan taraf signifikan sebesar

5% dan jumlah responden sebanyak 60 orang sebagai responden awal,

angka kritis dari r tabel (tabel r product moment) pada lampiran 4 yang

diperoleh adalah sebesar 0,254. Selanjutnya dengan menggunakan bantuan

Software SPSS Version 17.0 maka hasil print out olahan data seperti yang

ada pada lampiran 4 (Correlations) memperlihatkan bahwa koefisien korelasi

Pearson (Pearson Correlations) yang diperoleh secara keseluruhan semua

angka korelasi yang dihasilkan lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0,254

maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan pertanyaan yang ada dalam

kuesioner dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil pengujian validitas ini, maka dapat dikatakan

bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

kuesioner dapat diandalkan dan mampu mengukur serta menjawab secara

keseluruhan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Hal ini

dibuktikan dengan hasil pengujian validitas di atas yang menyatakan bahwa

secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner

dinyatakan valid dan bisa dipakai untuk memecahkan rumusan permasalahan

yang ada mengingat hasil koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r

tabel.

b. Pengujian Reliabilitas

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab IV bahwa

metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan analisis Reliability

melalui metode Cronbach Alpha yang diukur berdasarkan skala alpha 0

sampai dengan 1. Ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasi seperti

pada Tabel 4.1 di Bab IV. Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan

195

Software SPSS Version 17.0 untuk menguji tingkat reliabilitas, maka output

yang dihasilkan dapat dilihat pada lampiran 4.

Dari pengujian tingkat reliabilitas seperti yang disajikan pada lampiran

4, maka pada bagian Relliability Statistics terlihat nilai Cronbach’s Alpha

untuk variabel X1 = 0,771 ; Cronbach’s Alpha untuk variabel X2 = 0,792 ;

Cronbach’s Alpha untuk variabel Y = 0,833 dengan N of Items atau butir

pertanyaan untuk masing-masing variabel sebanyak 10 pertanyaan. Jadi,

oleh karena nilai cronbach’s alpha hasil output untuk variabel keseluruhannya

berdasarkan tabel (Tabel 4.2.) maka tingkat reliabilitasnya adalah reliabel dan

sangat reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas ini, maka dapat dikatakan

bahwa secara keseluruhan jawaban yang diberikan responden melalui

kuesioner dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk dilakukan analisis

data, dimana tingkat reliabilitasnya adalah realibel dan sangat reliabel. artinya

jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner dapat dipercaya dan

dapat diandalkan karena sudah sangat sesuai (reliabel) dengan keadaan dan

kenyataan yang terjadi di lapangan serta sudah sangat sesuai dengan apa

yang diharapkan akan terjadi.

5.2.7 Hubungan pengaruh signifikan antara variabel X1 Brand Personality terhadap variabel Y Brand Equity

Berdasarkan perhitungan SPSS 17.0 pada lampiran 5, besarnya pengaruh

Brand Personality terhadap pembentukan Brand Equity adalah sebesar 23, 7 % dan

sisanya sebesar 76,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain (є1) atau dalam artian

Brand personality berpengaruh signifikan terhadap pembentukan Brand Equity

Berdasarkan pengolahan data secara regresi linear berganda dengan

menggunakan program SPSS 17,0 diperoleh persamaaan Diperoleh persamaaan

196

Y = a + bX adalah Y = 14.6 + 0.584X1. Konstanta 14.6 menyatakan bahwa jika tidak

ada Brand Personality, maka Brand equity bernilai 14,6. Dari persamaan di atas

dapat diketahui bahwa perubahan brand equitys untuk setiap pertambahan satu unit

brand Personality adalah sebesar 0,584.

5.2.8 Hubungan pengaruh signifikan dan Analisa Regresi Linear berganda antara Variabel X2 Sales Promotion, terhadap variabel Y Brand Equity

Berdasarkan perhitungan SPSS 17.0 pada lampiran 5, besarnya pengaruh Sales

Promotion terhadap pembentukan Brand Equity adalah sebesar 24, 5 % dan

sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain (є1).

Berdasarkan pengolahan data secara regresi linear berganda dengan

menggunakan program SPSS 17,0 diperoleh persamaaan Y = a + bX adalah Y =

15.452 + 0.622 X2. Konstanta 15,452 menyatakan bahwa jika tidak ada Sales

Promotion, maka Brand Equity bernilai 15,452. Dari persamaan di atas dapat

diketahui bahwa perubahan brand equity untuk setiap pertambahan satu unit sales

promotion adalah sebesar 0,622.

5.2.9 Mengukur Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan perhitungan SPSS 17.0 pada lampiran 5, jelas terlihat bahwa

Pengaruh Brand Personality terhadap brand Equity yaitu 0,487 atau 48,7 % dan

Sales Promotion terhadap brand Equity yaitu 0,495 atau 49,5 %

Dapat diartikan bahwa :

a. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.487 yang artinya menunjukkan

hubungan korelasi subtansial dengan antara Brand Personality terhadap

Brand Equity (Y). Sementara

197

b. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.495 yang artinya menunjukkan

hubungan korelasi subtansial dengan antara Brand Personality dengan Brand

Equity (Y)

5.2.10 Mengukur Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan perhitungan SPSS 17.0 pada lampiran 5, terlihat jelas bahwa

pengaruh variabel Brand Personality dan Sales Promotion terhadap Brand Equity

adalah sebesar 36.1% sedangkan sisanya 63.9% dipengaruhi oleh variabel lain.

5.2.11 Analisa Regresi Linear berganda Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama

berpengaruh secara signifikan / tidak terhadap variabel terikat.

Apabila Fhitung < Ftabel (n-k-1) maka Ho diterima dan Ha ditolak

Apabila Fhitung > Ftabel (n-k-1) maka Ho ditolak dan Ha diterima

Berarti bersama-sama variabel X1, X2 berpengaruh terhadap variabel Y.

Hipotesa :

C. Ho = b1 = b2 = 0 (Aspek Brand Personality, Sales Promotion tidak berpengaruh

terhadap Brand Equity)

D. Ha = b1 = b2 ≠ 0 (Aspek Brand Personality, Sales Promotion berpengaruh

terhadap Brand Equity)

Hasil :

Fhitung = 0.00

Ftabel = 301-2-1 diperoleh 300

198

Nilai signifikansi dari uji F diperoleh nilai signifikansi < 300 (0.00<300), maka Ho

ditolak yang artinya Ha diterima dimana Aspek Brand Personality dan Sales

Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity.

5.2.12 Analisa Regresi Linear berganda Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Hipotesa :

Ho : β1 = 0 (Aspek Brand Personality tidak berpengaruh terhadap Brand Equity

Ha : β1 ≠ 0 (Aspek Brand Personality berpengaruh terhadap Brand Equity)

Ho¹ : β2= 0 (Aspek Sales Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity)

Ha¹: β2 ≠ 0 (Aspek Sales Promotion terhadap keputusan pembelian)

Jika probabilitas thitung dan ttabel lebih kecil pada alpha 0,05 maka hipotesis null (Ho)

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima

Jika probabilitas thitung dan ttabel lebih kecil pada alpha 0,05 maka hipotesis null ¹ (Ho¹)

ditolak dan hipotesis alternatif¹ (Ha¹) diterima.

HASIL :

1. Pengujian Koefisien Variabel “Brand Personality” (β1)

T hitung diperoleh 7.347 dan signifikansi 0.00

T table diperoleh pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 dengan derajat kebebasan

df = n-k-1 = 301-2-1 atau 298. Hasil diperoleh 1.960

Karena thitung =7.347 > ttabel =1.960, maka Ho ditolak, artinya Ha diterima

199

Nilai Signifikansi X1 = 0.00 < α = 0.05 (0.00<0.05), berarti Ho ditolak dan Ha

diterima dimana Brand Personality berpengaruh terhadap Brand Equity

2. Pengujian Koefisien Variabel “Sales Promotion” (β2)

T hitung diperoleh 7.610 dan signifikansi 0.00

T table diperoleh pada signifikansi 0.05/2 = 0.025 dengan derajat kebebasan

df = n-k-1 = 301-2-1 atau 298. Hasil diperoleh 1.960

Karena thitung =7.610 > ttabel =1.960, maka Ho ditolak, artinya Ha1 diterima

Nilai Signifikansi X1 = 0.00 < α = 0.05 (0.00<0.05), berarti Ho ditolak dan Ha1

diterima dimana Sales Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity

5.2.13 Hasil Survei Pilihan Gubenur dari responden

Tabel 5.7

Presentase pilihan Gubenur SULUT secara keseluruhan

Pilihan Calon Gubernur SULUT

RML SVR E2L SHSBelum

Menentukan Pilihan

Total

16,61%

7,31%

29,90%

38,87% 7,31% 100,00

%

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

200

Gambar 5.23

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

Tabel 5.8Presentase pilihan Gubernur dilihat dari pilihan Pria dan Wanita

    Pilihan Untuk Calon Gubernur

Total    RML SVR E2L SHSBelum

Menentukan Pilihan

Jenis Kelamin

Pria 6,64% 3,32%

14,29%

16,28% 3,99% 44,52%

Wanita 9,97% 3,99

%15,61

%22,59

% 3,32% 55,48%

Total 16,61%

7,31%

29,90%

38,87% 7,31% 100,00

%

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

201

Gambar 5.24Presentase pilihan Gubernur dilihat dari pilihan Pria dan Wanita

RML SVR E2L SHS Blmhan.M.Pilihan

0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%

PriaWanita

6.64%3.32%

14.29% 16.28%

3.99%

9.97%

3.99%

15.61%

22.59%

3.32%

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

Tabel 5.9Presentase Pilihan Gubenur dilihat dari pilihan perjurusan

Pilihan Untuk Calon Gubernur

TotalRML SVR E2L SHS

Belum Menentuka

n Pilihan

Jurusan Responde

n di FEKON

Ilmu Ekonomi 1,99% 1,66

% 3,65% 2,99% 0,00% 10,30%

Manajemen 5,65% 1,33

% 9,97% 12,29% 3,65% 32,89%

Akuntansi 4,65% 2,33%

10,96%

14,29% 2,33% 34,55%

IBA 4,32% 1,99% 5,32% 9,30% 1,33% 22,26%

Total 16,61%

7,31%

29,90%

38,87% 7,31% 100,00

%

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

202

Gambar 5.25Presentase pilihan Gubernur dilihat dari pilihan Pria dan Wanita perJurusan

RMLSVR

E2LSHS

Blm. Mnntkn Plhn

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

1.99%

1.66%

3.65%

2.99%

5.65%

1.33%

9.97%

12.29%

3.65%

4.65%

2.33%

10.96%

14.29%

2.33%

4.32%

1.99%

5.32%

9.30%

1.33%

Ilmu Ekonomi

Manajemen

Akuntansi

IBA

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17,0 (2010)

203

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. a. Brand personality kandidat merupakan kondisi di mana para pemilih

menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik dari seorang kandidat

meliputi gambaran tentang profil kandidat dilihat dari tiingkat kejujuran,

semangat, manfaat, keberanian, kreatifitas, kreatifitas, menjawab kebutuhan

masyarakat, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, harus terkesan

pandai, mempunyai kelebihan lebih banyak dibandingkan kandidat lain,

mempesona, tabah dan sabar dalam menghadapi masalah

b. Sales promotion politik yaitu serangkaian teknik yang digunakaan untuk

mencapai sasaran-sasaran marketing politik dengan menggunakan biaya

yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk dari suatu

kandidat baik kepada para perantara maupun msayarakat sebagai pemilih,

biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu, diantaranya tindakan

dari kandidat/tim kampanye diantaranya pemberian bantuan ke Masyarakat

sebelum dan janji setelah PILKADA, merangsang team sukses agar

program dapat terdistribusi baik ke pemilih, merangsang relawan untuk ikut

mengkampanyekan segala program, memotivasi para tim

sukses/relawan/pemilih militan untuk bekerja memenangkan suatu kandidat,

pemilih yang belum tersentuh, mendekati pemilih yang sudah pasti,

pelatihan saksi, dan sosialisasi cara memilih kepada pemilih

c. Brand equity Politik adalah efek diferensiasi yang positif yang dapat

diketahui dari respon pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Jadi

brand equity politik adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah

atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon

pemilih atau masyarakat terhadap Progam dan profil dari kandidat atau

204

partai politik meliputi Kandidat yang mengerti dengan dirinya dan

programnya akan memudahkan pendekatan kepada pemilih yang sevisi dan

semisi dengannya, Jika pemilih semakin sadar dan lebih mengenal

kandidat, lama-kelamaan pemilih akan timbul rasa suka terhadap kandidat,

Jika pemilih dekat dan mengenal kandidat, maka kehadiran kandidat akan

selalu dirasakan, Kualitas kandidat akan di perhitungkan pemilih jika ada

dalam persepsi pemilih, Rasa simpati, Rasa suka, menentukan kesetiaan

masyarakat terhadap kandidat.

2. Bahwa hasil pembahasan Hipotesis 1 yaitu Brand Personality di duga

berpengaruh signifikan terhadap Brand Equity, Jawabannya Benar berpengaruh,

disebabkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.487 yang artinya menunjukkan

hubungan korelasi subtansial dengan antara Brand Personality dengan Brand

Equity (Y). Sementara besarnya pengaruh Brand Personality terhadap

pembentukan brand Equity adalah 23, 7 % dan sisanya sebesar 76,3%

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain (є1). Berdasarkan pengolahan data secara

regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 17,0 diperoleh

persamaaan Y = a + bX adalah Y = 14.6 + 0.584X1, yaitu Konstanta 14,6

menyatakan bahwa jika tidak ada Brand Personality, maka brand equity bernilai

14,6. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa perubahan brand equity

untuk setiap pertambahan satu unit brand Personality adalah sebesar 0,584.

3. Bahwa hasil pembahasan Hipotesis 2 yaitu sales promotion di duga berpengaruh

signifikan terhadap brand equity, Jawabannya Benar berpengaruh, disebabkan

Berdasarkan tabel tersebut, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.495 yang

artinya menunjukkan hubungan korelasi subtansial dengan antara Brand

Personality dengan Brand Equity (Y). Sementara besarnya pengaruh Brand

Personality terhadap pembentukan brand equity adalah 24, 5 % dan sisanya

sebesar 75,5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain (є1). Berdasarkan

205

pengolahan data secara regresi linear berganda dengan menggunakan program

SPSS 17,0 diperoleh persamaaan Y = a + bX adalah Y = 15.452 + 0.622 X2,

Konstanta 15,452 menyatakan bahwa jika tidak ada sales promotion, maka

Brand Equity bernilai 15,452. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa

perubahan brand equity untuk setiap pertambahan satu unit sales promotion

adalah sebesar 0,622.

4. Dalam pengujian Hipotesis Koefisien Regresi, dengan hasil yaitu Pengaruh

variabel Brand Personality dan Sales Promotion terhadap brand equity adalah

sebesar 36.1% sedangkan sisanya 63.9% dipengaruhi oleh variabel lain

1) Nilai signifikansi dari uji F diperoleh nilai signifikansi < 3.00 (0.00<3.00), maka

Ho ditolak yang artinya Ha diterima dimana Aspek Brand Personality dan Sales

Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity.

2) Nilai Signifikasi Uji T

i. Pengujian Koefisien Variabel “Brand Personality” (β1) yaitu Nilai

Signifikansi X1 = 0.00 < α = 0.05 (0.00<0.05), berarti Ho ditolak dan Ha

diterima dimana Brand Personality berpengaruh terhadap Brand Equity

ii. Pengujian Koefisien Variabel “Sales Promotion” (β2) yaitu Nilai Signifikansi

X1 = 0.00 < α = 0.05 (0.00<0.05), berarti Ho ditolak dan Ha1 diterima

dimana Sales Promotion berpengaruh terhadap Brand Equity.

5. Hasil Survei yang saya lakukan lewat kuisioner penelitian saya pada Sekitar

Bulan Juli 2010 untuk pilihan Gubernur Sulawesi Utara dari Mahasiswa Fakultas

Ekonomi – Manado yaitu Ramoy Markus Luntungan 16,61 %, Stevanus Vreeke

Runtu 7,31 %, Elly Engelbert Lasut 29,90 % dan Sinyo Harry Sarundajang 38,87

%, sementara yang tidak menentukkan pilihan 7,31 %, dan bisa di simpulkan

Perilaku Sebagian besar Mahasiswa akan memilih Sinyo Harry Sarunjang Pada

Pemillihan Gubernur Sulawesi Utara dan Tingkat keikutsertaan memilih sangat

tinggi Mencapai 92,69 % sedangkan yang akan tergolong dalam golongan putih

ataupun belum ada pilihan sekitar 7,31 %.

206

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, adapun saran yang diajukan

penulis, antara lain :

1. Kemenangan seringkali sulit didapatkan berbagai kandidat karena tidak

memperhatikan faktor-faktor diatas diantaranya Pengaruh brand personality

dan sales promotion. Perencanaan yang tepat dan komunikasi politik yang

berjalan lancar akan memudahkan marketing politik dari suatu kandidat. Dari

hasil penelitian ini, sebagai peneliti saya melihat pengaruh masing-masing

brand personality dan sales promotion begitu signifikan dalam membangun

brand equity seorang kandidat, bahkan sangat berpengaruh dan harus di

pikirikan oleh seorang konsultan marketing politik kepada kandidat disaat

pencalonan sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dengan brand equity yang

tinggi dengan memperhatikan faktor-faktor brand personality dan sales

promotion dari kandidat, akan mengakibatkan kandidat berpeluang besar

untuk dipilih, Harus diakui dengan adanya brand equity yang tinggi bagi

kandidat akan mengeluarkan cost saat kampanye yang lebih kecil,

komunikasi politik antara kandidat, Tim sukses dan Pemilih akan lebih mudah

terjalin baik, Pemilih lebih mudah loyal kepada kandidat yang memakai

Strategi menaikkan Brand Equity dan juga akan melidungi kandidat dari

berbagai black campaigne tentang dirinya.

2. Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa pengaruh signifikan dari

kandidat terletak pada brand personality kandidat, dengan kata lain bahwa,

rekaman jati diri kandidat masa lampau tetap berpengaruh terhadap

pembangunan brand equity seorang kandidat, dan berbagai tindakan sales

promotion kandidat disaat pra kampanye dan kampanye akan menaikkan

popularitas dan elektabilitas kandidat.

207

3. Pembangunan Brand Equity ternyata lebih signifikan disaat pengaruh sales

promotion di perkuat dibandingkan dengan brand personality walaupun angka

signifikan hanya berbeda sangat kecil, yaitu dengan kata lain tindakan

konsultan politik disaat mengadakan program-program yang menyentuh

kepada rakyat akan lebih berpeluang dengan mengubah persepsi pemilih

tingkatan ilmu menengah ke atas (Mahasiswa) atau para kaum intelektual,

diantaranya juga kegiatan money politik dan pelatihan para tim Sukses

secara professional, punya lembaga survei dan konsultan politik yang baik .

4. Pilihan populasi mengenai pilkada Gubernur SULUT 2010 dari penelitian

saya, lebih dipengaruhi pada Rekaman jati diri dari kandidat ketimbang

strategi sales promotion, ternyata populasi lebih melihat pada aktivitas

kandidat masa lampau atau profil dari kandidat. Walaupun angka signifikansi

tidak berbeda jauh. Oleh kerena itu saran saya, pendekatan money politik

akan sedikit dikalahkan dengan pendekatan ketokohan atau penjualan profil

kandidat kepada pemilih, karena diakui sisi ketokohan masih berlaku dan

lekat di Sulawesi Utara.

5. Pada pemilih tingkatan rasional atau kaum berintelektual akan cenderung

hadir dan mengikuti pemilihan Gubernur 2010, dan pilihan masyarakat

cenderung memilih Incumbent, walaupun presentase jumlah Piilihan lebih

mengarah pada Sinyo Harry Sarundajang dan Elly Engelbert Lasut. Pilihan ini

berdasarkan Populasi pada sampel saya yaitu Mahasiswa yang umumnya

tinggal di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa

pilihan dari penelitian ini bahwa setiap pasangan calon mendapatkan suara

signifikan disebabkan karena Brand Personality dari masing-masing calon

yang dikenal adalah Kepala Daerah atau bisa dikatakan punya rekaman jati

diri yang baik, sehingga menaikkan Brand Equity dari pasangan calon.

6. Saran yang bisa saya sampaikan kepada

208

a. Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan yaitu peningkatan

dibidang sales promotion harus lebih dimaksimalkan karena pilihan dari

sampel saya tergolong rendah. Popularitas yang baik tidak akan

mendongkrak pilihan ketersukaan dari pemilih jika metode-metode

kampanye yang kurang up to date atau tidak modern.

b. Stevanus Vreeke Runtu dan Marlina Moha Sihaan yaitu pada pasangan

ini menurut hasil survei saya berbanding sama dengan pilihan pemilih

mengambang dan bisa dikatakan sangat kecil dan terkecil dari semua

pasangan calon, analisa saya berbagai media dan strategi marketing

sudah baik, namun pilihan ini terbagi dengan kehadiran Elly Engelbert

Lasut yang sama-sama adalah kader Golongan Karya, dan nilai

ketersukaan atau pilihan dari pemilih lebih khusus kaum intelektuan di

Kota Manado tidak akan berbeda jauh dengan hasil perhitungan nanti

kedepan.

c. Elly Engelbert Lasut dan Henny Wullur, menurut saya adalah pasangan

Fenomenal yang begitu mudah menaikkan popularitas dan elektabilitas

dari pasangan ini, posisi runner up dari hasil pilihan sampel saya

menandakan bahwa sales promotion yang dilakukan dari konsultan politik

mereka begitu baik, namun ini akan berpengaruh terhadap cost politik

yang begitu tinggi, dengan kata lain kekuatan finansial akan berpengaruh

besar dari kemenangan dari pasangan calon ini walaupun kekuatan

Brand personality ikut juga berpengaruh, rekaman jati diri harus sesuai

dengan strategi kampanya dari calon ini, agar suara kedepan akan

signifikan.

d. Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil yaitu pasangan yang sudah

diduga akan menang, karena reputasi yang baik dari seorang Gubernur

dan ditambahkan sosok low profile dari calon wakilnya, menurut saya

stretagi dari pasangan ini hanya tetap mempertahankan ritme dan agak

209

meningkatkan pada sales promotion atau pada peningkatan cost

kampanye karena tindakan sales promotion erat kaitannya dengan cost ,

karena menurut survei dari lembaga-lembaga independent lainnya mulai

mengarah pada penurunan elektabilitas.

.

210