MAKALAH“Obligasi dan Sukuk”

Disusun Demi Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Fikih Perikatan

Disusun oleh:

Salasti Faridatun Hasanah (15380016)

Muhammad Rizal Fauzi (15380070)

Zety Listiyani (15380088)

Najib Sayyidatur Rozzaqi (15380093)

PRODI MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2016

0

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.............................................................................................2

1.2. Rumusan Masalah.......................................................................................................3

1.3. Tujuan..........................................................................................................................3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian.................................................................................................................. .4

2.2 Macam Macam............................................................................................................6

2.3 Prinsip-Prinsip............................................................................................................13

2.4 Proses Penerbitan........................................................................................................15

2.5 Perbedaan....................................................................................................................17

2.6 Aspek Hukum.............................................................................................................18

2.7 Aspek Yang Harus Diperhatikan................................................................................20

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.................................................................................................................22

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya mengembangkan dan meluncurkan surat berharga mirip obligasi yang sesuai

syariah telah dilakukan sejak 1978 di Yordania ketika pemerintahnya mengizinkan Bank

Islam Jordan menerbitkan obligasi islami yang dikenal dengan obligasi Mukharadah. Hal ini

kemudian diikuti dengan diterbitkannya Muqaradah Bond Act 1981. Upaya senada juga

dilaksanakan di Pakistan dengan diterbitkannya undang- undang khusus yang disebut

Peraturan tentang Perusahaan Mudarabah dan Aturan Pengambangan dan Kontrol Mudarabah

Tahun 1980. Tidak satu pun dari upaya ini menghasilkan aktivitas yang berarti, karena

kekurangan infrastruktur yang sesuai dan kurangnya transparansi dalam pasar tersebut.

Penerbitan obligasi Islam yang pertama kali sukses adalah yang dilakukan oleh pemerintah

Malaysia pada 1983 dengan penerbitan Government Investment Issues (GII-sebelumnya

dikenal dengan Government Investment Certificate [GIC]). Langkah inovasi sangat lamban

dari Institusi Finansial Islam (IFI) tidak dapat mengembangkan pasar aktif bagi sekuritas

tersebut. Sementara itu, kesuksesan sekuritisasi aset dalam pasar konvensional menghadirkan

kerangka yang juga dapat diaplikasikan untuk aset Islam. Baru pada akhir 1990 struktur

sekuritas berbasis aset yang cukup diakui dalam bentuk sukuk dikembangkan di Bahrain dan

Malaysia. Struktur ini menarik perhatian investor clan peminjam dan dianggap kendaraan

potensial untuk mengembangkan pasar kapital Islam. Hal ini menarik untuk didiskusikan

bersama-sama,bagaimana islam telah mengenal obligasi bukan baru baru ini. Islam sendiri

dengan konsep ekonominya telah melahirkan berbagai produk ekonomi yang arif ,salah

satunya adalah obligasi. Berkaca dari keberhasilan Malaysia dalam mengebangkan produk

obligasi berbasis syariah di negaranya,satu hal penting yang tetap mereka pegang yakni

penyaringan ketat terhadap setiap produk-produk berbasis syariah agar tujuan diadakannya

benar-benar tercapai dan tidak bertentangan dengan asy-syar’i.

2

1.2 Rumusan Masalah

Apa itu Obligasi dan Obligasi Islam?

Bagaimana upaya penerbitan Obligasi Islam?

Apa saja macam-macam dari Obligasi dan Obligasi Islam?

Apa perbedaan diantara keduanya?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari adanya makalah ini ialah untuk memberikan pembaca pengetahuan

seputar apa itu obligasi,bagaimana obligasi dalam islam,dan perbedaan mendasar dari

keduanya agar pembaca dapat bertambah lagi pengetahuannya mengenai salah satu produk

ekonomi dalam islam.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Obligasi dan Sukuk (Islamic Bond)

A. Obligasi

Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Obli gatie” atau “Verplichting’ atau

“Obligaat”, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu

pinjaman negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si

pemegang.‘ Dalam kamus hukum Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian,

yaitu:

a. surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan

atau diperjualbelikan; atau

b. surat utang berjangka (waktu) lebih'dari satu tahun dan memiliki suku bunga

tertentu, di mama surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari

masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Dalam UUPM tidak terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi terdapat kata

“obligasi” pada Pasal 1 butir 5, Penjelasan Pasal 21 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), dan

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1), di mana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu

jenis Efek. Ketemuan yang lebih jclas wrdapat pada penjelasan Pasal 51 Ayat (4), di

mana dikmakan bahwa Obligasi sebagai contoh Efek yang bersifat mung jangha

panjang. Obligasi adalah bukti ntang dari Emitcn yang mcngandung janji pembayaran

bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal

jatuh tempo, sekurang-kurangnya tiga tahun scjak tanggal emisi (Pasal 1 butir 34

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana tclah diubah

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 199/KMK.01 0/1991).3 Obligasi juga

dapat diartikan sebagai salah satu instrumen yang bersifat utang yang diperdagangkan

di bursa Efek dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari satu tahun. 1

1 Gunawan Widjaja dan Jono,Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal,(Jakarta:Kencana,2006),hal. 47-48.

4

B. Obligasi Islam (Sukuk)

Kata sukuk (bentuk plural dari kata bahasa Arab sakk yang berarti sertifikat)

merefleksikan hak partisipasi dalam aset dasar. Istilah sukuk bukanlah barang baru

dan telah dikenal dalam yurisprudensi tradisional Islam.2 Namun, kata ini telah

digunakan secara meluas di kalangan pengkaji ekonomi Islam sehingga menjadi suatu

istilah yang populer diperuntukkan bagi produk pengamanan aset atau sebagian pakar

ekonomi Islam menyebutkan dengan Islamic.

Sesungguhnya istilah ini sudah dikenal sejak abad pertama hijriyah. Saat itu umat

Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antarbangsa. Ia dipergunakan

oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban

finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun

demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan

bangsa Arab, seperti Walter Fischel dan Abraham Udovitch, menyatakan, sukuk

inilah yang menjadi akar kata “cheque” dalam bahasa latin, yang saat ini telah

menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan terhadap transaksi dunia perbankan

kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua kata kunci dalam pengertian sukuk, yaitu

pengamanan aset atau Islamic bonds. Kedua pengertian ini melibatkan pemahaman

tersendiri sehingga diperlukan kepahaman lebih lanjut untuk mendapatkan suatu

gambaran yang lebih sempurna. Sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang

menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan suatu harta yang

boleh dipindah milikkan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Misalnya sijil saham,

fittures, swaps, dan stock. Sedangkan menurut terminologi Islam, Sekuriti Islam

kadang-kadang dikenali sebagai syahadah al-a’ayn atau sukuk al-dayn (sijil-sijil

utang), sebagian lainnya menyebutkan dengan ‘Saftajah dan “hawalah” (Mohd Daud

Bakar). Menurut Prof. Dr. Mohd Daud Bakar, sekuriti Islam adalah bukti bahwa

sesuatu utang telah dikeluarkan oleh sebuah Syarikat, dengan janji untuk membayar

faedah/kupon di dalam Waktu yang ditetapkan ataupun pada harga jualan saat akhir

tempo yang ditetapkan. 3

Sedangkan menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya yang berjudul

“pengantar keuangan islam” dijelaskan bahwa Sukuk merupakan sertifikat partisipasi

2 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor,Pengantar Keuangan Islam,(Jakarta:Kencana,2008),hal.225.3 Nazaruddin Abdul Wahid,Sukuk;Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010),hal. 92-94.

5

berkaitan dengan aset tunggal atau sekumpulan aset. Secara formal, sukuk

merepresentasikan kepemilikan atas sebuah aset yang proporsional dalam jangka

waktu tertentu ketika risiko dan pengembalin yang berhubungan dengan aliran kas

yang dihasilkan oleh underlying aset (aset yang akan menjadi objek perjanjian) dalam

sebuah kumpulan modal diserahkan kepada pemegang sukuk (investor).

2.2 Macam-Macam Obligasi dan Sukuk

A. Macam-Macam Obligasi

a. Obligasi Hipotek (Mortgage Bond)

Obligasi hipotek menunjukkan utang yang dijamin oleh properti khusus. Untuk

default pemegang obligasi berhak memperoleh properti yang dijaminkan dan

menjualnya untuk memperoleh klaim mereka atas perusahaan. Sebagai tambahan

properti itu, pemegang obligasi hipotek biasanya dilindungi oleh sejumlah persyaratan

termasuk indenture. Perusahaan mungkin dibatasi dan' menjaminkan properti untuk

obligasi lain (atau obligasi seperti itu,jika diterbitkan, harus menjadijaminan kedua,

dengan klaim atas properti dapat dilaksanakan setelah mortgage pertama terpenuhi).

Properti tertentu yang dimiliki perusahaan setelah obligasi diterbitkan dapatjuga

dijaminkan untuk mendukung obligasi.

b. Collateral Trust Bond

Collateral Trust Bond didukung oleh sekuritas lain yang biasanya dimiliki oleh wali

(trustee). Situasi ini biasanya muncul saat sekuritas dari perusahaan cabang digunalml

sebagaijaminan perusahaan pusat.

c. Equipment Obligation

Yang juga dikenal sebagai equipment trust certificate, equipment obligation didukung

oleh asset khusus (sebagai contoh, mobil dan pesawat terbang komersial). jika

diperlukan, asset tersebut dapat dijual ke pemilik barn. Peraturan yang digunakan

untuk memfasilitasi penerbitan obligasi jenis ini sangat rumit, Prosedur yang paling

populer menggunakan “Philadelphia Plan,” dimana wali pada awalnya memiliki aset

dan menerbitkan obligasi dan kemudian menyewa belikan aset ke perusahaan. Uang

yang diterima darl penyewa (lessee) kemudian digunakan untuk melakukan

pembayaran bunga dan pokok kc pemegang obligasi. Pada akhirnya, jika semua

pembayaran dilakukan sesuai dengan rencana, pcrusahaan sewa beli memiliki hak

milik atas aset.

d. Debenture

6

Debenture adalah obligasi biasa dari perusahaan penerbit dan memperlihatkan kredit

yang tidak dijamin. Untuk melindungi obligasi semacam ini, indenture biasanya

mempatasi penerbitan utang berjaminan di masa depan dan juga tambahan utang

tanpa jaminan.

e. Subordinate Debenture

Jika lebih dari satu debenture ada di pasar, mungkin ditentukan hierarkinya. Sebagai

contoh, subordinate debenture adalah “junior” dibanding unsubordinated debenture,

artinyajika teljadi kebangkrutan, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior

terpenuhi.

f. Sekuritas yang Didukung oleh Aset

Sekuritas yang didukung oleh aset akan sangat mirip dengan sekuritas partisipasi

(sekuritas penyertaan) yang dijelaskan di muka. Akan tetapi, bukannya hipotek dibuat

pool dan pecahan kepemilikan di pool itu dijual, kewajiban utang seperti pinjaman

bergulir pada kartu kredit, pinjaman pembelian mobil, pinjaman untuk mahasiswa,

dan pinjaman untuk pembelian peralatan dibuat pool sehingga menjadi collateral yang

mendukung sekuritasnya. Akan tetapi, konsep dasarnya, yang dinamakan

securitization, adalah sama. Penggagas pool pinjaman itu membuat pool dan menjual

sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan atas pool itu. Perusahaan pelayanan

menagih pembayaran yang diberikan oleh para debitor selama periode waktu tertentu,

misalnya tiap bulan, dan kemudian membayar masing-masing pemilik persen tertentu

dari jumlah agregat yang diterima. Seperti yang dihadapi oleh para investor sertifikat

partisipasi pada hipotek, dua kekhawatiran yang djhadapi oleh para investor sekuritas

yang didukung aset adalah risiko default dan risiko pembayaran awal.

g. Income bond

Income bond lebih mirip dengan saham preferen (prefered stock) (akan dijelaskan

kemudian) daripada obligasi. Pembayaran bunga secara penuh dan tepat waktu

bukanlah persyaratan utama, dan kegagalan pemenuhannya tidak akan menyebabkan

perusahaan bangkrut. Bunga income bond mungkin ya atau mungkin tidak

berkualifikasi sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dan' pembayaran pajak

perusahaan emiten. Obligasi jenis ini jarang digunakan, kecuali dalam reorganisasi

perusahaan yang menuju kepada kebangkrutan.

h. Guaranteed bond

Guaranteed bond diterbitkan oleh satu perusahaan tetapi didukung oleh lainnya

(sebagai contoh, perusahaan pusat/induk). Participating bond menuntut pernyataan

7

Pembayaran bunga clan memberikan tambahan jika pendapatan melebihi tingkat yang

dinyatakan. Voting bond, tidak seperti obligasi biasa, memberi suara kepada

pemegang ubligasi di manajemen perusahaan. Serial bond, dengan masajatuh tempo

yang berbeda, kadang digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan peralatan (seperti

yang telah disinggung di muka, merekajuga dipakai oleh municipal).

i. Convertible bond

Convertible bond mungkin, atas permintaan pemiliknya, ditukarkan dengan sekuritas

lain, biasanya saham biasa. Obligasi, yang menjadi sangat populer saat ini. Putable

bonds juga memberi pilihan ke Pemegangnya, tetapi kali ini adalah menukarkan

obligasi mereka untuk mendapatkan kas yang sama dengan nilai nominal obligasi.

Pilihan itu biasanya dapat dilakukan dalam periode waktu yang singkat setelah jumlah

tahun yang ditentukan telah berlalu sejak penerbitan obligasi itu.4

B. Macam-Macam Sukuk

a. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah didasarkan pada kontrak ijarah atau sewa guna usaha dan mnduk pada

persyaratan tertentu agar sah untuk disekuritisasikan. Pertama, kontrak sewa yang

mendasarinya harus sesuai dengan prinsip syariah, yang bisa jadi berbeda dari bentuk

syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan sewa guna usaha finansial

konvensional. Kedua, aset yang disewakan harus memiliki kegunaan yang

menguntungkan bagi pengguna, yang menjadi alasan mereka membayar sewa. Ketiga,

aset yang disewakan harus memenuhi karakteristik yang menjadikan penggunaannya

benar-benar sesuai syariah. Sebagai contoh, menyewakan gedung kasino tidak

diperbolchkan. Terakhir, pengeluaran pemeliharaan yang berkaitan dengan underlying

asset merupakan tanggung jawab pemilik-dalam kasus ini pemegang sukuk.

Karakteristik kontrak ijarah menawarkan beberapa keuntungan, yang menjadikannya

cocok untuk sekuritisasi. Keunggulan tersebut di antaranya:

Fleksibilitas: Instrumen ijarah merupakan salah satu instrumen yang paling

mirip dengan kontrak sewa konvensional dan menawarkan fleksibilitas

pembayaran dengan tingkat yang tetap dan mengambang. aliran kas dari

penyewaan ini, yang mencakup pembayaran sewa dan pembayaran pokok,

diserahkan kepada investor dalam bentuk kupon dan pembayaran prinsipal.

Karena kemiripannya dengan sewa konvensional, sukuk berbasis ijarah cukup 4 William F. Sharpe.,Jeffery V.Bailey dan Gordon J.Alexander, Investasi,(Jakarta:Indeks,2005),hal. 338-341.

8

menarik bagi investor konvensional. Di sana terdapat fleksibilitas dalam

penentuan waktu inflow dan outflow karena aliran kas kep ada pemegang

sertifikat tidak selalu harus berbarengan dengan timing pembayaran sewa.

Dalam kasus ijarah, elemen fleksibilitas lain adalah syariah tidak

mensyaratkan agar underlying asset yang akan disewa serta disekuritisasi

harus ada pada saat kontrak.

Masa Jatuh Tempo yang Panjang: Kontrak ijarah dapat diberlakukan selama

yang diinginkan dengan syarat aset yang menjadi Subjek kontrak ijarah masih

tetap ada dan pengguna dapat menarik manfaat darinya. Karena panjangnya

masa 1) arah, sukuk dapat disusun untuk memberikan mode pendanaan efisien

bagi maturitas berjangka menengah dan panjang.

Transferabilitas: Karena syariah tidak membatasi hak pemberi pinjaman untuk

menjual aset yang disewakan dalam kasus kontrak ijarah, maka orang yang

berbagi kepemilikan aset yang disewakan melalui sukuk dapat melepaskan

hak milik mereka dengan menjualnya kepada pemilik baru secara individual

atau bersama-sama, sesuai keinginan mereka. Fitur ini sangat penting dalam

mengembangkan pasar sekunder bagi sukuk berbasis ijarah.

Negosiabilitas: Persyaratan syariah bahwa obligasi atau note seperti sukuk

dapat dijual dengan harga pasar asalkan underlying assetnya terdiri dari

mayoritas aset fisik. Hal ini menjadikan sukuk ijarah dapat dinegosiasikan dan

karena itu mereka dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Fitur sukuk ijarah

ini membuat mereka atraktif bagi investor sekaligus menguatkan likuiditas

mereka di pasar.

Sukuk ijarah juga bisa terkena resiko yang berbeda dari risiko pasar. Risiko ini

berkaitan dengan kemampuan dan kemauan para penyewa ini untuk membayar sewa

selama siklus kehidupan sukuk.Sebagai tambahan, pengembalian kepada investor

tidak harus selalu ditentukan di muka karena yang disewakan harus terkena biaya

pemeliharaan dan biaya asuransi. Karena itu, jumlah sewa yang diberikan dalam

hubungan kontraktual yang direpresentasikan oleh sukuk mengindikasikan tingkat

pengembalian maksimum yang akan dikurangi oleh biaya pemeliharaan dan asuransi.

Walaupun demikian’ dengan asumsi bahwa risiko peristiwa (event risk) dilindungi

oleh asuransi dan risiko finansial mungkin dilindungi oleh penjaminan (garansi),

maka pengembalian kepada investor cukup stabil.

9

Dalam kasus tidak ada aset yang dapat dijual atau disewakan kembali, dapat

digunakan tipe kontrak lain, yakni istisna. Kontrak istisna cocok untuk situasi di mana

aset baru diciptakan melalui aktivitas konstruksi atau aktivitas manufaktur sesuai

dengan deskripsi tertentu dan pada harga yang telah ditentukan di muka. Dalam kasus

seperti itu, diusulkan konsep sukuk darrat, yakni sukuk yang berkaitan dengan aset

yang tidak ada keberadaan fisiknya pada saat sekuritisasi. kombinasi dari istisna dan

ijarah, digunakan dalam struktur kontrak untuk, pertama, menciptakan aset, dan

kemudian menyewakannya kembali kepada pemilik aslinya. Selain pihak pembuat

aset tersebut, pihak baru-kontraktor-juga terlibat; yaitu yang bertanggung jawab

mengkonstruksi aset sebelum aset tersebut diberikan kepada SPM untuk disewakan.

b. Sukuk Salam

Sukuk berbasis salam terbukti berguna menjadi kendaraan bagi maturitas berjangka

pendek karena pendanaan komoditas yang menjadi objek perjanjian cenderung

berjangka pendek, mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun. Sukuk salam dapat didasarkan

kepada kontrak/ Akad salam (spot sale) dan/atau penjualan dengan pembayaran

ditunda (defened-payment/ bay’al-muajj'il) atau penjualan dengan penyerahan ditunda

(bay’ al-salam), di mana investor berusaha menyediakan barang atau komoditas

tertentu, termasuk kontrak akad yang disepakati secara mutual untuk menjual kembali

barang/komoditas tersebut kepada klien dan margin keuntungan yang telah disepakati

bersama. Bahrain Monetary Agency (BMA) merupakan salah satu iIlovator dan

penggagas awal su/eu/e berbasis saham.

Merujuk kepada struktur yang diketengahkan BMA, sebuah SPM adalah sistem, yang

membeli komoditas seperti minyak atau aluminium atas dasar salam, di mana harga

pembelian dibayarkan seluruhnya di muka, yang bersumber dari sertifikat salam.

Pengantaran komoditas yang dibeli ditentukan pada tanggal tertentu di kemudian hari

dan mengikuti kontrak/akad salam. Akan ada janji dari penerima manfaat komoditas

tersebut untuk membeli komoditas tersebut dari SPM pada saat diantarkan.

Pengembalian atas sukuk ditentukan oleh biaya pendanaan pembelian yang telah

disepakati di muka.

Selain berjangka pendek, sukuk salam juga memiliki karakteristik khusus lain.

Berkaitan dengan fakta bahwa sukuk menghasilkan klaim finansial murni dan terputus

dari risiko/pengembalian underlying asset, syariah memperlakukannya sebagai

sekuritas utang murni, yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder baik

10

dengan harga diskon atau premium. Sebab, jika tidak demikian, akan muncul

mekanisme riba atau bunga dalam transaksi tersebut. Fitur ini amat memengaruhi

transferabilitas dan negosialitas sertifikat ini di pasar sekunder. Akibatnya, investor

tidak punya pilihan selain memegang sukuk salam sesuai masa jatuh tempo sertifikat

tersebut.

c. Bai’Bithamam Ajil (BBA) Sukuk

Sukuk yang didasarkan kepada Bai’ Bithamam‘ Ajil (BBA) merupakan inovasi pasar

Malaysia. Kontrak tersebut didasarkan pada penjualan aset kepada investor, dengan

perjanjian si penerbit akan membeli kembali aset tersebut di masa mendatang dengan

harga yang telah ditentukan, yang mencakup pembagian keuntungan. Dengan

demikian, penerbit Sukuk tersebut bisa mendapatkan uang tunai segera dengan janji

pembelian kembali di masa mendatang dengan harga ketika dibeli, ditambah

keuntungan yang telah disepakati, yang menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi

setelah periode yang telah disetujui. Penerbit sukuk menerbitkan sukuk tersebut

kepada investor untuk merefleksikan kesepakatan pendanaan ini. Investor berharap

mendapatkan pemasukan yang setara dengan keuntungan yang telah disepakati.

Struktur ini tidak begitu populer di kalangan investor Timur Tengah karena isu

syariah yang masih diperdebatkan, yang tidak boleh menerima memperdagangkan

utang yang diciptakan melalui perjajian BBA. Sebagai tambahan, beberapa penerbitan

BBA di pasar Malaysia didasarkan pada aset finansial, yang merupakan praktik yang

sulit dibenarkan dari sudut pandang para pakar syariah di Timur Tengah.

d. Obligasi Mukharadah

Obligasi mukharadah didasarkan kepada kontrak mudarabah di mana modal

disediakan oleh sekelompok investor pada sertifikat atau obligasi bagi proyek tertentu

yang dilaksanakan oleh pengusaha (mudarib) dengan kesepakatan untuk membagi

hasiI. Berkaitan dengan haI ini, obligasi tersebut amat mirip dengan revenue bond

financing dalam sistem konvensional, di mana obligasi secara umum hanya didukung

oleh pemasukan yang dihasilkan oleh proyek yang didanai dari penerbitan obligasi.

Obligasi ini cocok untuk melaksanakan proyek pembangunan jaringan jalan atau

proyek infrastruktur Iainnya. Investor memiliki bagian dari pemasukan yang

dihasilkan oleh proyek tersebut. Investor benar-benar bergantung kepada pemasukan

yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Pada saat akhir periode waktu tertentu dari

pendaftaran, investor rnemiliki hak untuk mentransfer kepemilikan dengan menjual

atau menawar di pasar efek sesuai pilihannya.

11

Konsep obligasi mukharadah ini adalah menarik dana untuk proyek pendanaan

publik. Sayangnya, karena beberapa alasan seperti kurangnya transparansi dalam

sektor publik dan kurangnya likuiditas, obligasi ini tidak begitu populer di kalangan

investor.

e. Obligasi Musyarakah

Obligasi Musyarakah didasarkan kepada kemitraan dan kontrak pembagian untung

rugi (musyarakah) dan relatif mirip dengan obligasi mukharadah. Perbedaan

utamanya adalah intermediator atau pengusahanya merupakan mitra investor

(kelompok pendaftar) sekaligus bertindak sebagai agen (mudarib). Beberapa obligasi

berbasis musyarakah telah diterbitkan oleh Republik Islam Iran dan Sudan. Dalam

kasus Iran, sertifikat musyarakah disiapkan dan disetujui oleh “Money and Credit

Council to Finance the Tehran Municipality.” Sudan telah membuat kemajuan besar

dalam mengembangkan sertifikat berbasis musyarakah. Dengan bantuan Dana

Moneter Internasional (IMF), Menteri Keuangan mendesain obligasi musyarakah

didasarkan pada status kepemilikan perusahaan publik kunci yang besar dan

menguntungkan, yang dapat diperdagangkan di pasar. Kesepakatan senada juga

diluncurkan oleh bank sentral Sudan, digunakan untuk tujuan intervensi keuangan dan

operasi pasar terbuka bagi manajemen kebijakan keuangan. Contoh lain kesuksesan

peluncuran obligasi musyarakah adalah di Turki pada 1984 untuk mendanai

konstruksi jembatan tol di Istanbul. Obligasi musyarakah diterima dengan baik oleh

komunitas investor.

Baik obligasi mukharadah maupun musyarakah sama-sama didasarkan kepada prinsip

bagi untung rugi dalam Islam dan ideal untuk mempromosikan keuangan Islam.

Walaupun yang menerbitkan obligasi ini adalah institusi sektor publik, rendahnya

transparansi pemerintah di beberapa negara muslim membuat investor tetap menjauh

dari struktur ini. Diharapkan dengan peningkatan monitoring dan transparansi, serta

dengan mengurangi informasi yang asimetris, obligasi ini akan dapat memberikan

kontribusi kepada perkembangan pasar modal Islam.

f. Pasar Sukuk

Pasar bagi sukuk dipelopori oleh pemerintah. Walaupun pasar tersebut masih

didominasi oleh isu kekuasaan, secara gradual isu korporat pun mulai bermunculan.

Dari segi total amount outstanding, rasio berjalan antara sakuk dari pemerintah dan

korporat adalah 3,5 banding 1. Seiring dengan pertumbuhan pasar sakuk, banyak

agensi pemeringkat konvensional, termasuk Standard St Poor (88(1)) dan Fitch telah

12

mulai memeringkat beberapa terbitan. Misalnya, S861) pada saat ini telah mendesain

metodologi untuk memeringkat sukuk berbasis ijarah. Dalam perkembangan positif

lain, Dow Jonese telah mengumumkan rencana penyusunan indeks sukuk untuk

memonitor kinerja pasar ini. Sinyal menggembirakan lainnya dalam pasar sakuk

adalah sukuk bukan lagi merupakan spesialisasi penerbit obligasi atau investor Islam.

Sebagai contoh, 48℅ terbitan pemerintah terkini diserap oleh investor konvensional,

termasuk 24% oleh investor institusional, 11% oleh fund manager, dan 13% oleh bank

sentral serta institusi pemerintahan. 5

2.3 Prinsip-Prinsip Sukuk

Dewan Penasehat Syariah memutuskan bahwa benchmark yang digunakan, sebagai

petunjuk dalam penetapan harga, tidak bertentangan dengan Syariah yang didasarkan kepada

siyashah iqtisodiyah, yang adalah suatu aturan ekonomi. Dia berlaku sebagai suatu rujukan

untuk menetapkan tingkat harga dengan cara yang lebih sistimatis dan konsisten pada kondisi

pasar yang berlaku. Dan, tingkat harga yang wajar adalah suatu gambaran yang penting dari

sebuah pasar Islam seperti yang digaris-bawahi oleh prinsip istriqrar ta’amul. Umumnya,

prinsip ini menekankan pentingnya sebuah pasar yang berjalan lancar berdasarkan kepada

perjanjian yang salin menguntungkan antara pembeli dan penjual yang dihasilkan dari suatu

sistim yang transparan, adil dan efisien, sehingga ada integritas pasar. Iadi individu tidak

mengabaikan pasar yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Untuk mencapainya, Islam

telah mendefinisikan prinsip Ghalat dan mencegah Gharar. Dengan ditetapkannya ambang-

batas, ketidakpastian harga dapat dikurangi dan pasar dibuat lebih transparan dan efisien.

A. Prinsip Murabahah

Prinsip tersebut menyangkut suatu akad untuk membeli dan menjual asset dimana

harga, termasuk marjin keuntungan telah disetujui oleh kedua belah pihak (pembeli

dan penjual). Konsep ini adalah wajar dalam struktur obligasi Islam, karena

keuntungan dalam penjualan asset telah ditetapkan sebelumnya. Harga dari obligasi

yang diterbitkan dan pendapatan yang dihasilkan akan ditentukan atas dasar total

pembelian dan penjualan asset dan keuntungan Murabahah.

B. Prinsip Bai’ Dayn

5 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor,Op.cit.,hal.231-236

13

Setelah pembelian dan penjualan aset telah dikabulkan menurut Murabahah, sekuritas

hutang Islam dapat disusun dan dijual di pasar sekunder menurut prinsip-prinsip Bai’

Dayn.

Dalam konteks obligasi Islam, Khazanah Nasional Berhad (KNB), lembaga yang

menangani penerbitan obligasi, akan menjual asset secara tunai kepada seorang dealer

utama dan membelinya kembali berdasarkan Murabahah. Harga Murabahah, yang

dibayar dengan cicilan, adalah suatu hak untuk berhutang bagi dealer utama. Hak

tersebut disebut Haq Maliy atau hak pada asset yang dapat diperdagangkan. Hak atas

hutang tersebut dalam bentuk shahadah dayn (sertifikat hutang) dapat digunakan

untuk memperoleh uang tunai dengan cara menebusnya kembali dari orang yang

berhutang pada saat jatuh tempo. Shahadah Dayn ini tunduk pada persuratan’ menurut

dari mayoritas ahli hukum Islam dan dapat diperdagangkan. Menurut Mazhab Shafi’i,

sebuah hutang yang dijual kepada pihak  ketiga harus mematuhi beberapa aturan dasar

sebagai berikut:

1. hutang tersebut haruslah hasil dari kegiatan perdagangan, diijinkan dalam Islam

dan akad harus sah menurut Syariah.

2. hutang tersebut haruslah hutang yang berkualitas, misalnya dijamin aman dan

mempunyai risiko kegagalan rendah. Ini adalah untuk kepentingan para investor.

C. Prinsip Bai’muzayadah

Obligasi Islam juga dimaksudkan menjadi benchmark untuk nilai yang berlaku pada

sebuah asset dan juga tingkat keuntungan. Dalam konteks ini, prinsip dari

Bai’muzayadah dapat berlaku. Dia merujuk pada tindakan dari penjual yang

menawarkan produknya di pasar yang diikuti oleh permintaan dari beberapa pembeli

yang bersaing untuk tawar-menawar suatu harga yang lebih tinggi, yang

menghasilkan penjualan produk tersebut kepada penawar tertinggi. Dewan Penasehat

Syariah telah memutuskan bahwa Bai’muzayadah diperbolehkan. Ini didasari pada

praktek Rasulullah SAW sendiri. Imam Buhari membahas sebuah topik khusus yang

menjelaskan tentang diperbolehkan perdagangan semacam itu. 6

2.4 Proses Penerbitan Sukuk

6 Mohd Ma’sum Billah,Penerapan Pasar Modal Islam,(Selanggor:Sweet & Maxwell Asia,2010),hal.17-18.

14

Sumber:

Iqbal (1999)

Langkah pertama: Sebuah aset diindentifikasi, yang sebelumnya dikuasai oleh entitas

yang berniat memobilisasi sumber daya dan mendapatkan dana. Dalam kasus

sederhana, aset ini harus berupa aset tangible seperti bangunan kantor, tanah, jalan

raya, atau Iapangan udara. Akan tetapi dalam kasus lain, sebuah kumpulan (pool)

dapat dibuat dari serangkaian aset heterogen yang mengombinasikan aset tangible dan

nontangible, seperti aset finansial. Ketika aset yang hendak disekuritisasi telah

teridentifikasi, maka aset ini ditransfer menjadi Special Purpose Mudarabah (SPM)

untuk harga jual yang telah ditentukan. SPM dibentuk hanya untuk tujuan ini dan

merupakan entitas legal terpisah yang bisa diafiliasikan kepada penerbitnya. Dengan

membentuk SPM independen, sertifikat tersebut membawa peringkat kreditnya

sendiri, bukan membawa peringkat kredit pemilik asalnya. Juga, dengan mentransfer

aset ke dalam entitas khusus ini, aset tersebut keluar dari neraca yang menerbitkan,

dan karenanya imun terhadap tekanan finansial apa pun yang mungkin dihadapi

penerbitnya di masa mendatang. Karena itu, eksistensi SPM menghadirkan

kepercayaan pada investor (pemegang sukuk) berkaitan dengan kepastian aliran dana

pada sertifikat tersebut dan dengan demikian meningkatkan kualitas kredit sertifikat

tersebut. SPM juga menikmati status dan keuntungan pajak khusus. SPM dianggap

sebagai entitas yang jauh dari kebangkrutan.

Langkah kedua: Aset dasar dibawa ke sisi aset SPM dengan menerbitkan sertifikat

pastisipasi atau sukuk pada sisi liabilitasnya terhadap investor dalam jumlah yang

setara dengan harga beli. Kesetaraan nilai sertifikat ini merepresentasikan bagian

dalam kepemilikan aset. Hasil dari penjualan sertifikat tersebut digunakan untuk

15

membeli aset. Dengan demikian, pemegang sukuk berpartisipasi dalam kepentingan

ekuitas aset SPM, yang dimiliki bersama.

Langkah ketiga: SPM tersebut menjual atau menyewakan kembali aset tersebut

kepada lessee-afiliasi penjual, atau langsung kembali kepada penjual itu sendiri-

sebagai kompensasi pembayaran di masa depan atau pembayaran sewa periodik.

Misalnya, dalam kasus leasing, aset tersebut akan disewakan kepada penyewa atau

kepada penerbit setifikat yang akan bertanggung jawab melakukan pembayaran sewa

barang tersebut di masa mendatang. Aliran kas tertunda (future) dalam bentuk

pemasukan sewa ini dialirkan melalui pemegang sukuk. Aliran kas akan dikurangi

oleh biaya administratif kecil, biaya asuransi, dan biaya layanan utang.

Langkah keempat: Sebagai upaya menjadikan sertifikat tersebut sebagai bentuk

investasi dan untuk meningkatkan marketabilitasnya, bank investasi juga memberikan

semacam bentuk jaminan. Jaminan ini bisa dalam bentuk jaminan kinerja berkaitan

dengan pembayaran tertunda sertifikat tersebut atau jaminan untuk membeli atau

mengganti aset tersebut dalam kondisi gagal bayar, Bank investasi atau penjamin

membebankan premi untuk jaminan tersebut. Penguatan kredit ini menjadikan

sertifikat tersebut surat berharga berlevel investasi dan karena itu membuatnya atraktif

bagi investor institusional.

Langkah kelima: Selama masa aktif sukuk, pembayaran periodik dilakukan oleh si

penerima manfaat dari aset tersebut yaitu penyewa, yang kemudian ditransfer kepada

investor. Pembayaran periodik ini mirip dengan sistem kupon pada obligasi

konvensional. Perbedaan antara pembayaran kupon obligasi konvensional dan

pembayaran sukuk adalah penerimaan obligasi tidak memedulikan hasil dari proyek

yang menjadi alasan diterbitkannya obligasi tersebut, sedangkan Pembayaran sukuk

hanya dapat terjadi apabila ada pemasukan dari aset yang disekuritisasikan. Walaupun

demikian, poin yang menarik adalah dalam kasus Sukuk berbasis sewa guna, karena

pembayaran kupon didasarkan pada pemasukan penyewaan dan kecil kemungkinan

gagal bayar pada pemasukan sewa, para investor memperhitungkan kupon ini dengan

perkiraan yang ting 1 dan risiko yang rendah Setiap orang yang membeli sukuk di

pasar sekunder menggantikan penjual dalam kepemilikan pro rata aset relevan dan

semua hak serta kewajiban yang diserahkan oleh pendaftar awal (original subscriber)

kepadanya. Harga sukuk tunduk pada kekuatan pasar dan bergantung kepada

profitabilitas yang diperkirakan. Walaupun demikian, terdapat batasan tertentu

berkaitan dengan penjualan sukuk di pasar sekunder.

16

Langkah Keenam: Pada saat jatuh tempo, atau pada saat penutupan, SPM mulai

diakhiri, pertama dengan menjual aset tersebut kepada penjual/pemilik asli dengan

harga yang telah ditentukan dan kemudian membayar kembali kepada pemegang

sertifikat atau investor. Harganya telah ditetapkan sebelumnya sebagai Usaha untuk

melindungi investor dari capital loss. Jika tidak, penjualan underlying asset dengan

nilai pasar bisa berakibat kerugian kapital bagi investor, yang mungkin tidak dapat

mereka terima. Merupakan praktik umurn, bahwa kontrak/akad sukuk mangandung

put option bagi pemegang sukuk di mana penerbit sukuk setuju untuk membeli

kembali aset tersebut pada harga yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pada saat

jatuh tempo, investor dapat menjual kembali sukuk kepada penerbitnya dengan face

value. Pada akhir periode, SPM dibubarkan dan hilang karena tujuan dibentuknya

telah tercapai.

Proses yang disebutkan di atas merupakan proses umum untuk menerbitkan sukuk. Walaupun

demikian, ada beberapa perbedaan yang tergantung kepada tipe kontrak yang digunakan

untuk menciptakan underlying asset. 7

2.5 Perbedaan Obligasi dan Sukuk

Pertama, Dalam sukuk keuntungan yang didapat dari uang yang dihutangkan didapat melalui

prinsip mudarabah. Sedangkan dalam obligasi keuntungan yang didapat dari uang yang

dihutangkan dengan pemberian kupon bunga.

Kedua,Obligasi merepresentasikan utang murni dari yang menerbitkan. Sedangkan sukuk

merepresentasikan bagian kepemilikan dalam aset atau proyek yang ada atau yang telah

ditentukan.

Ketiga,Obligasi menciptakan hubungan peminjam/ yang meminjam. Sedangkan hubungan

dalam sukuk tergantung kepada karakteristik kontrak yang mendasarinya. Sebagai contoh,

apabila kontrak guna usaha yang mendasari sukuk, maka ia menciptakan hubungan penyewa

yang menyewakan, yang berbeda dari hubungan peminjam pemberi pinjaman.

Keempat, dalam sukuk disyaratkan bahwa obligasi yang dapat dijual pada harga pasar

asalkan komposisi kelompok aset ,yang dipresentasikan oleh obligasi tersebut terdiri dari

mayoritas aset fisik dan hak finansial ,bukan berupa utang interpersonal dan tunai. Sedangkan

dalam obligasi konvensional obligasi yang dijual berupa utang tunai.

7 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor,Op.cit.,hal.226-230.

17

2.6 Aspek Hukum Dibolehkannya Obligasi dalam Islam

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bernomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang

obligasi syariah,dengan mempertimbangkan beberapa nash dan kaidah fikih:

Firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah [5]:1:

… بالعقود �وفوا أ آم�نوا ذين� ال ه�ا �ي �اأ ي

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu …"

Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

… م�سئوال �ان� ك الع�هد� إن بالع�هد، �وفوا و�أ

"… Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggunganjawabannya."

Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

�ا… … ب الر م� و�ح�ر �يع� الب الله �ح�ل و�أ

"... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …"

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w.

bersabda:

إال شروطهم ع�ل�ى و�المسلمون� اما ح�ر� �ح�ل أ �و أ �ال ح�ال م� ح�ر صلحا إال المسلمين� �ين� ب ائز ج� الصلح

. اما ح�ر� �ح�ل أ �و أ �ال ح�ال م� ح�ر رطا ش�

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id

al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

. ( وغيرهما ( والدارقطني ماجه ابن رواه ار� ضر� � و�ال ر� �ض�ر� ال

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

Kaidah Fiqh:

18

�حريمه�ا ت ع�ل�ى د�ليل �دل ي �ن أ إال ة �اح� اإلب �ت المع�ام�ال في �صل األ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya."

يسير� الت �جلب ت قة الـم�ش�

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

ة الضرور� �ة� م�نزل �نزل ت ق�د الح�اج�ة

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

رع بالش ابت �الث ك بالعرف ابت الث

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku

berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Serta syarat dan ketentuan:

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara

lain:Mudharabah,(Muqaradhah)/

Qiradh,Musyarakah,Murabahah,Salam,Istishna,Ijarah.

Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang

dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;Obligasi yang dibenarkan menurut

syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;

Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan

syariah.

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang

Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal

Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang

digunakan.

Maka MUI memutuskan memperbolehkan praktik obligasi sebagai bagian dari ekonomi

islam.

2.7 Aspek-Aspek yang Harus Diperhatikan dalam Berinvestasi

A. Aset likuiditas, yang berkisar antara 17% sampai 49%.

19

Rasio ini dapat memberi informasi kepada para investor mengenai kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan. Maksudnya adalah

investor akan tahu kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor-kreditornya

pada saat jatuh tempo. Dan tentunya jika perusahaan itu tidak dapat membayar

kreditornya pada saatnya (kreditor saat ini), para kreditor tersebut dapat meminta

kepada pengadilan untuk meh'kuidasi perusahaan, dan di sini konsep riba gharar

diterapkan. Semakin kecil rasio ini semakin baik perusahaan tersebut dan sebaliknya.

B. Pendapatan bunga, rasio ini haruslah antara 5% dan 15%.

Rasio ini akan mengukur persentase pendapatan bunga dari total pendapatan yang

diperoleh perusahaan selama tahun keuangan tertentu. Sebagaimana kami sebutkan di

atas bahwa sebagian dan' cendekiawan membolehkan berinvestasi dalam sebuah

perusahaan yang aktivitasnya memiliki sedikit unsur riba (usury). Oleh karena itu,

sebagian cendekiawan Islam lainnya meyakini bahwa jika pendapatan bunga yang

dikumpulkan oleh perusahaan berkisar antara 5% dan 15%, maka perusahaan ini

mematuhi Syariah. Bagi mereka suatu persentase sampai 15% adalah baik, dan

karenanya perusahaan itu akan masuk dalam daftar perusahaan-perusahaan mematuhi

Syariah di pasar-saham.

C. Rasio hutang harus antara 30% sampai 33%.

Rasio hutang berarti rasio hutang terhadap total asset; ini juga bisa berupa rasio

hutang jangka panjang terhadap ekuitas (modal sendiri perusahaan). Di sini

sebenarnya para investor perlu tahu kekuatan perusahaan, apakah perusahaan berbasis

hutang, yang sangat berisiko untuk tempat berinvestasi, atau ia merupakan perusahaan

berbasis asset atau ekuitas yang risikonya lebih kecil. Jika rasio hutang kurang lebih

berada antara 30% dan 33%, perusahaan ini dapat digolongkan sebagai patuh Syariah.

Selain hal yang di atas, beberapa kriteria harus dipenuhi oleh perusahaan untuk

sejalan dengan hukum Islam seperti misalnya citra Public dari perusahaan,

kepentingan public, dan unsur haram tidak boleh besar. 8

BAB III

PENUTUP8 Ibid.,hal.92

20

3.1 Kesimpulan

Obligasi sebagai salah satu produk dari ekonomi islam telah ada sejak lama. Obligasi sendiri dalam islam menjadi legal apabila memerhatikan beberapa hal yang harus dihindari karena adanya larangan dari syariat,seperti riba. OKI sebagai Institusi Islam yang diakui dunia mensyaratkan bahwa materi dari obligasi itu sendiri bukan berupa hutang tunai melainkan aset riil,hal ini demi menjauhi riba. Berbeda dengan obligasi konvensional dimana uang tunai merupakan objeknya. Hal ini dapat menimbulkan riba. Terlebih lagi dalam obligasi konvensional keuntungan didapat dari kupon bunga yang diberikan pihak debitur hingga jatuh tempo modal dasar harus dikembalikan. Sedangkan dalam obligasi islam keuntungan didapatkan karena sebab akad mudharabah antara kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

21

BUKU

Billah ,Mohd Ma’sum.Penerapan Pasar Modal Islam.Selanggor:Sweet & Maxwell Asia,2010.

Iqbal ,Zamir dan Abbas Mirakhor.Pengantar Keuangan Islam.Jakarta:Kencana,2008.

Sharpe ,William F,Jeffery V.Bailey dan Gordon J.Alexander.Investasi.Jakarta:Indeks,2005.

Wahid ,Nazaruddin Abdul.Sukuk;Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah.Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010.

Widjaja ,Gunawan dan Jono.Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal.Jakarta:Kencana,2006.

Fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002

22