prospektif pengembangan kawasan pesisir...

Vol.13.No.2.Th.2006 Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru

Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru Untuk Industri Perikanan Terpadu

David Hermawan** Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan – Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang

The Prospective of Sendang Biru Coastal Zone Development For Integrated Fisheries Industry

ABSTRACT

Background: The coast line of Malang regency has 14 coasts with coast length 77 Km. Sendang Biru Coastal Zone is the biggest of fisheries activity at Malang, therefore it will be prospective to develop to be a maritime industry zone which was based on integrated fisheries Industry. The advantage of the Sendang Biru Coastal was its barrier by Sempu Island, so make a safe harbour. The fish production were about 6.569,411 ton per year, meanwhile the stock assesment of pelagic at Hindia ocean were 22.000 ton per year, so it still under fishing (19%). Base on the stock assesment of fish resources potentially and topography, geography and oceanography condition, the Sendang Biru Coastal Zone has been planned as Intregated Coastal Management to suistainable development. The project could be implemented if stakeholder were involved.

Key words: Intregated Coastal Management, Suistainable Development, Intregated Fisheries Industry

ABSTRAK

Latar Belakang : Kabupaten Malang memiliki 14 pantai dengan panjang garis pantai 77 Km. Kawasan Pesisir Sendang Biru Merupakan salah satu pantai yang prospektif untuk dikembangkan menjadi kawasan Industri Maritim yang berbasis pada Industri Perikanan Terpadu. Keuggulan dari pantai Sendang Biru adalah memiliki selat dengan barier P. Sempu, sehingga memberikan keamanan kepada armada tangkap yang berlabuh di Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Produksi Ikan yang di daratkan oleh nelayan Sendang Biru adalah sebesar 6.569,411/tahun, sedangkan potensi stok ikan pelagis besar yang ada di Selatan Jawa 22.000 ton/tahun, sehingga baru dimanfaatkan sebesar 19%. Berdasarkan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki dan kondisi tofografis, geografis dan oceanografis, maka Kawasan Pesisir Sendang Biru perlu direncanakan pengembangan kawasan yang terpadu dan terencana, sehingga pembangunan tersebut dapat berkelanjutan. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Malang dalam penyusunan perencanaan tersebut, semestinya melibatkan seluruh stakeholder dan merespons aspirasi masyarakat.

Kata kunci: Kawasan Pesisir Terpadu, pembangunan berkelanjutan, Industri Perikanan Terpadu.

203

Mahela Dan Sutanto Jurnal Protein

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut ditempuh mengingat Kabupaten Malang memiliki 14 pantai dengan panjang garis pantai 77 km (Gambar 1) dan berada di perairan Samudera Hindia yang kaya akan sumber daya ikan pelagis besar, seperti madidihang (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus), albakora (Thunnus allalunga), tuna sirip biru selatan

(Thunnus macoyii), dan tuna abu-abu (Thunnus tonggol) dan cakalang (Katsuwonus pelamis).7

Berdasarkan hasil pengkajian stok ikan di Samudera Hindia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber daya Ikan Laut pada tahun 19981, dilaporkan potensi sumber daya ikan tuna di Selatan Jawa diestimasi sebesar 22.000 ton/tahun dengan tingkat produksi 10.000 ton/tahun, berarti tingkat pemanfaatannya baru mencapai 45%. Dengan demikian, prospek pengembangannya masih terbuka lebar, yaitu sebesar 55%.

Gambar 1. Pantai di Wilayah Kabupaten Malang

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari land-based economic delelopment menjadi ocean-based economic development. Pembangunan kelautan dijadikan platform pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Malang, khususnya di Malang Selatan. Sehingga hampir semua variable politik-ekonomi diarahkan terhadap kinerja ekonomi kelautan. Diharapkan dari tujuh program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang (Rubianto, I., 2001), pembangunan sektor kelautan dapat dijadikan prime mover economic yang memiliki keterpaduan antar sektor, sehingga setiap sektor mampu menghasilkan barang (goods) dan jasa (services) yang berdaya saing tinggi secara berkeadilan dan berkelanjutan dan dapat dijadikan sumber kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat Malang .

Salah satu kawasan pesisir yang dijadikan prioritas tersebut adalah kawasan Pesisir Sendang Biru, karena pada saat ini memiliki Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap dan merupakan pusat kegiatan perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Malang. Kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang tersebut

menjadikan kawasan pesisir Sendang Biru diarahkan untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu yang populer dengan program Fishery towni (Rubianto, I., 2001). Apabila kebijakan tersebut bisa direaliasikan dan sinergis dengan kebijakan provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, maka Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap Sendang Biru, niscaya akan menjadi pelabuhan ikan terbesar setelah Cilacap di Selatan Jawa, karena berdasarkan pertimbangan geografis, topografis dan oceanografis pantai Sendang Biru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa setelah Cilacap, karena: (1) berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan tuna; (2) memiliki barier P.Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, kedalaman rataan 20 m, sehingga perairan di wilayah tersebut relatif tenang; (3) mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah (Hermawan, D., Wahono, Handajani, 2001). Untuk lebih jelasnya keunggulan dari Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap Sendang Biru dapat di lihat pada Gambar 2.

204


Gambar 2. Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap Sendang Biru

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, maka pada saat ini telah dilakukan rencana penataan ruang pesisir dan lautan (Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang, 2005). Adapun arahan dari kebijakan tersebut, khususnya untuk kawasan pesisir Sendang Biru direncanakan untuk menjadi

kawasan Industri Perikanan Terpadu, yaitu bagaimana potensi sumber daya alam kelautan yang meliputi perikanan, pertambangan, pariwisata dan perhubungan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Malang, khususnya Malang Selatan (Gambar 3).

Gambar 3. Rencana Pemenfaatan Sumberdaya Alam Kelautan di Sendang Biru

Gambar 3. Kawasan Pesisir Sendang Biru

Dari Gambar 3 di atas nampak bahwa kawasan pesisir Sendang Biru akan diarahkan untuki pusat kegiatan ekonomi yan mampu menggerakkan perekonomian Malang Selatan dalam bentuk Kawasan Industri Maritim berbasis industri perikanan. Berdasarkan arahan tersebut, maka kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan Sendang Biru, baik yang tetap maupun yang andon dari Bugis dan Kalimantan terus mengalami kenaikan. Apabila ditilik dari potensi dan peluang yang ada agar potensi yang dimiliki

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat berlangsung secara berkesinambungan maka dalam pengelolaan kawasan tersebut harus direncanakan secara terpadu. Untuk kepentingan tersebut, maka dalam perencanaan pembangunannya harus betul-betul melibatkan semua stakeholder. Hal ini penting diperhatikan mengingat sumber daya ikan yang tertangkap di Pusat Pendaratan Pondokdadap Sendang Biru memiliki komoditi ekspor, seperti tuna dan cakalang. Komoditas ini merupakan komoditas

205

Wisata

Bisnis

Industri


ekspor yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi bisnis. Dengan demikian, guna meningkatkan produksi hasil tangkapan yang memiliki kualitas dan kualitas tinggi perlu disusun suatu model pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat bermafaat untuk semua stakeholder.

POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN MALANG

Potensi ikan yang tertangkap di perairan Malang Selatan dan yang teridentifikasi di pusat pendaratan ikan Pondokdadap dan catatan laporan statistik perikanan Kabupaten Malang terdapat 15 jenis ikan yang terklasifikasikan kedalam ikan pelagis besar dan kecil, demersal dan ikan karang. Nilai produksi dan nilai ekonomis dari produksi hasil tangkapan ikan oleh nelayan Sendang Biru dapat di lihat pada Tabel 1. sedangkan jumlah nelayan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dapat di lihat pada Tabel 2 dan jumlah armada pada Tabel 3.

Tabel 1 . Produksi Ikan, Nilai Produksi Dan Retribusi Lelang di PPI Pondokdadap Periode Januari S/D Desember 2005

NO BULAN PRODUKSI (Kg) NILAI (Rp) RETRIBUSI (Rp)

1 JANUARI 158.890 1.028.005.510 30.840.1652 PEBRUARI 207.845 1.300.104.790 38.955.8153 MARET 295.511 1.830.173.343 54.905.2004 APRIL 494.300 3.251.843.069 97.555.2925 MEI 515.419 2.904.209.729 87.126.2926 JUNI 677.348 4.403.210.650 132.096.3207 JULI 809.340 5947.691.165 178.430.7348 AGUSTUS 1.011.871 7.519.902.544 225.597.0769 SEPTEMBER 1.125.965 8.438.707.824 253.161.23510 OKTOBER 670.346 4.985.863.325 149.575.89811 NOPEMBER 504.750 3.604.635.659 108.139.07012 DESEMBER 97.826 770.989.670 23.129.691JUMLAH 6.569.411 45.985.337.278 1.379.512.788Sumber: Laporan Tahunan PPI (2006)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah ikan yang di daratkan di PPI Pondokdadap sebesar 6.569 ton/tahun. Apabila dibandingkan dengan potensi yang ada maka nelayan Sendang Biru baru dapat memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut sebesar 29%. Hal ini tidak mengherankan mengingat armada tangkap yang beraoperasikan

oleh Nelayan Sendang Biru, jumlahnya masih sedikit dan kapasitasnya baik teknologi maupun ukuran masih relatif rendah. Adapun jumlah armada yang beroperasi pada tahun 2005 dapat di lihat pada Tabel 2 sedangkan alat tangkapnya tersaji pada Tabel 3 dan jumlah nelayan yang terlibat dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Armada Perikanan Yang Berlabuh Di PPI Pondokdadap Periode Januari - Desember 2005NO JENIS ARMADA JAN PEB MART APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES1 KAPAL MOTOR

a. 5 GT - - - - - - - - - - - -b. 5 GT - 10 GT 158 158 165 165 323 338 338 338 322 192 182 174c. 10 GT - 30 GT 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

2PERAHU MOTOR TEMPEL

163 163 201 201 359 374 374 374 358 228 218 210

3 PERAHU TANPA MOTOR 72 72 69 69 76 73 73 73 76 73 73 73

Sumber: Laporan Tahunan PPI Pondokdadap, 2005

206


Tabel 3. Alat Tangkap Yang Digunakan Di TPI Pondokdadap Periode Januari- Desember 2005

NO JENIS ALAT TANGKAP JAN PEB MRT APRL MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES

1 Payang 27 27 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27

2 Pancing Tonda 131 131 140 140 296 311 311 311 295 165 155 147

3 Pancing Tetel 72 72 69 69 76 76 76 76 76 73 73 734 Purse Saine 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Sumber: Laporan Tahunan PPI Pondokdadap, 2005

Tabel 4. Jumlah Nelayan Yang Beroperasi di Sendang Biru Periode Januari - Desember 2005NO Nelayan JAN PEB MART APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES1 Jumlah 1.377 1.377 1.377 1.376 2.208 2.283 2.283 2.283 2.181 1.528 1.478 1.438

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN SENDANG BIRU UNTUK INDUSTRI PERIKANAN TERPADU

Pembangunan di kawasan pesisir perlu direncakan dengan baik , karena kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat. Sehingga dalam melakukan suatu perencannaan harus memahami batas wilayah perencanaan (bounderis) dan kawasan tersebut. Batasan wilayah pesisir yang dimaksud harus di lihat ke erah darat maupun ke arah lau. Untuk memahami batasan tersebut, maka definisi dari wilayah pesisir bisa di lihat berdasarkan:1) Ekologis, yaitu kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll. 2) Administratif, yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dst. dari garis pantai dan 3). Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Demikian juga ke arah laut, yaitu: 1. Ekologis : kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai, run off, aliran air tanah, dll.), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dll); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shelf), 2) Administratif : 4 mil, 12 mil, dst., dari garis pantai ke arah laut dan 3)Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.2

Demikian pula halnya dengan perencanaan pembangunan Industri pengolahannya, agar dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu di

sesuaikan dengan komoditas yang ada baik kuantitas, kualitas dan kuantitasnya sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan baik di tingkat internasional maupun domestik. Hal ini penting diperhatikan, mengingat perdagangan international produk perikanan dewasa ini tidak lagi hanya dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh ketentuan hasil-hasil konvensi perjanjian international perikanan. Adapun perjanjian international yang berpengaruh langsung bahkan mengatur perdagangan komoditas perikanan di pasar international antara lain :1) perjanjian international yang bernuansa menjaga kelestarian sumberdaya ikan, seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries, International Conventional for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT), Indian Ocean Tuna Commision dan Agreement on Straddling Stocks.,b) perjanjian international tentang perdagangan seperti GATT/WTO, termasuk di dalamnya perjanjian Sanitary dan Phytosanitary Measures (SPS) dan Agreement on Tecchnical Barriers to trade termasuk di dalamnya pengendalian mutu hasil perikanan dan laboratorium serta tempat pelelangan ikan Adanya aturan perdagangan international tersebut, pada saat ini menjadi kendala pengembangan industri pengolahan produk perikanan di Indonesia (Najikh, 2006).

Berdasarkan peluang dan kendala tersebut, maka dalam implementasi pembangunan industri perikanan di kawasan pesisir Sendang Biru harus di rencanakan dengan baik dan harus disusun atas dasar pertimbangan kesesuaian wilayah, keserasian jenis industri yang dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan

207


kontinuitas, kuantitas dan kualitas komoditas ikan yang tertangkap di Pusat Pendaratan Ikan di Sendang Biru, karena apabila tidak diperhatikan, maka tidak menutup kemungkinan industri yang dibangun tidak akan berlangsung secara berkelanjutan dan produknya tidak dapat diperdagangkan secara luas sebagai akibat ketidak sesuaian kualitas produk yang dihasilkan dengan pasar atau tidak bisa berkompetisi akibat biaya tinggi.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, maka agar pembangunan industri perikanan di kawasan Sendang Biru tersebut dapat di implentasikan dan berkelanjutan, maka perlu di intregasikan antara jenis kegiatan dan antara sektor yang berkepentingan, sehingga dapat disusun skala prioritas dan kebijakan yang perlu di laksanakan di kawasan tersebut. Perencanaan pembangunan kawasan pesisir untuk kegiatan industri perikanan, perlu dilakukan tahapan sebagai berikut (Hermawan, D., Wahono, Handajani, 2001): 1) Menghitung dan menentukan potensi ikan

yang dapat dimanfaatkan baik kualitas, kuantitas maupun kontuinitasnya,

2) Menentukan tujuan dan sasaran program. Hal ini penting dilakukan, apabila tujuan dari program adalah dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan serapan tenaga kerja maka pemerintah lebih dominan untuk berperan aktif dalam implementasi program tersebut, tetapi apabila tujuan ari program tersebut meningkatkan devisa negara dan erapan tenaga sekaligus maka sektor swasta yang lebih dominan sedangkan peran pemerintah sebatas mediator dan fasilitator saja ((Hermawan, D., Wahono, Handajani, 2001). Namun yogyanya secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam program pengembangan sebaiknya dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan pola keterpaduan antar stakeholder, atas dasar dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga pembangunan dan pengembangan kawasan serasi dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dan sasaran secara khusus dalam pembuatan rencana program, dilakukan sebagai langkah awal yang ditujukan kepada pemerintah, perusahaan swasta nasional atau pihak pengusaha asing, masyarakat, pihak perbankan, koperasi dan UKM, LSM dan stakeholders untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan nelayan dan ikut serta didalamnya sebagai perusahaan mitra,

3) Menentukan target ikan yang akan ditangkap dan armada tangkap yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kuota sesuai tujuan dan sasaran progam serta pasar yang akan dituju dan meningkatkan produktivitas nelayan dengan jalan memperbaiki teknologi penangkapan, pengolahan/ penanganan setelah panen dan unit penunjang industri perikanan lainnya, meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan memperluas daerah fishing ground di wilayah ZEEI. Kemampuan tangkap nelayan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (i) jenis armada; (ii) alat tangkap; (iii) ketrampilan dan manajemen.

4) Menginventarisasi jenis kegiatan Industri yang dapat diimplentasikan dan fasilitas penunjang yang diperlukan dalam kawasan tersebut.

5) Menghitung kelayakan dari masing-masing kegiatan tersebut, ini penting untuk menetapkan prioritas pembangunan yang layak

6) Menentukan kebutuhan ruang dan fasilitas penunjang seperti infrastruktur dari kegiatann tersebut

7) Menetapkan zona peruntukan yang dilengkapi dengan titik koordinat dari tiap peruntkan tersebut yang dilengkapi dengan ketetapan hukum atau peraturan yang kondusif yang dapat menarik investasi .

8) Implentasi.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada di kawasan Sendang Biru, maka apabila urutan dari perencanaan pengembangan tersebut bisa dipenuhi, niscaya pembangunan dari pengembangan kawasan pesisir secara terpadu tersebut dapat direalisasikan. Namun demikian dalam perencanaannya agar dapat berkelanjutan maka harus mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan8 dan kebijakan pembangunan tersebut harus bersifat parsipatif dari semua stakeholder. Sehingga terdapat keterpaduan yang harmonis. Adapun yang dimaksud dengan keterpaduan tersebut adalah: (1) keterpaduan intersektoral (Intersectoral integration), dalam pengembangan sektor kelautan dan pesisir harus terpadu antara pengembangan perikanan, pariwisata, pelabuhan, dan antara pembangunan sektor daratan lautan, seperti pertanian, kehutanan dan pertambangan yang mempengaruhi lingkungan pesisir dan lautan tersebut, juga keterpaduan antara pemrintah

208


dengan lembaga swasta dan masyarakat lainnya yang sering menimbulkan konflik, (2) Keterpaduan antar Pemerintahan (Intergovernmental integration), baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, biasanya kebijakan yang di buat antara pusat, provinsi dan daerah sering tidak sinergis dan ini akan menimbulkan konflik, (3) Keterpaduan antar Ruang (Spatial integration), oleh karena derah pesisir merupakan daerah yang subur dan merupakan pusat ekonomi, maka sering terjadi konflik penggunaan ruang, oleh karena itu dalam menentukan ruang harus menghubungkan dengan kegiatan yang ada di daratan , aliran sungai (Basin River), dan lautan, (4) Keterpaduan antara Ilmu dan Manajemen (Science-management integration), keterpaduan disiplin ilmu penting untuk dilakukan, karena di kawasan pesisir sangat komplek, sehingga ilmu alam yang berhubungan dengan laut dan pesisir seperti oceanografi, ilmu perikanan, ilmu kelautan, , ilmu sosial, ekonomi, eksakta yang memahami struktur laut dan

memadukannya dalam perhitingan pembangunan di kawasan laut.

Apabila keterpaduan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pengembangan kawasan pesisir Sendang Biru, maka niscaya kawasan tersebut dapat dijadikan andalan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru di Kabupaten Malang. Sehingga kendala ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malang apabila bersinergi dengan PT. Perhutani, niscaya akan teratasi sehingga perencanaan pengembangan kawasan pesisir Sendang Biru (Gambar 4) yang direncanakan memerlukan lahan seluas 262.1685 Ha segera dapat diimplentasikan (Hermawan, D., H.Sufianto, Sutawi, Zaenal, 2002). Sedangkan peruntukannya adalah untuk fasilitas produsi, yang meliputi : Dermaga, TPI, Cold storage, Bengkel , Pengolahan Ikan, Pengeringan Ikan, pabrik Es, Dok kapal dan Pasar., sedangkan fasilitas lainnya adalah fasilitas administrasi dan fasilitas umum dan sosial.

Gambar 4. Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanPotensi pengembangan dan pembangunan

sektor kelautan di kawasan Pesisir Sendang Biru Kabupaten Malang sangat prospektif apabila diimplentasikan, karena secara geografis, tofografis dan oceanografis pantainya memiliki selat yang dalam, lebar dan tenang karena terlindung oleh pulau Sempu dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (WPP IX) yang kaya akan sumberdaya ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, nelayan Sendang Biru juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan mudah

menerima nelayan dari luar daeah yang andon. Namun demikian, walaupun potensi sumberdaya alam kelautan tersebut melimpah, akan tetapi tingkat pemnafaatannya masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Malang yang belum maksimal dalam meyusun perencanaan pengembangan kawasan tersebut. Kebijakannya masih bersifat top down, belum menyerap aspirasi semua staholder, sehingga keterpaduaan sulit untuk dilakukan.

Agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka seyogyanya pemerintah Kabupaten Malang dalam implentasinya seyogyanya tidak bersifat top down, tetapi harus mengikutsertakan peran masyarakat, swasta, dan

209


stakeholder lainnya, segingga dalam pembangunannya dapat berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial (Munasinghe. 2002).DAFTAR PUSTAKA

DKP, 1998. Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut.

Dahuri, R., 2006. Perencanaan pembangunan wilayah pesisir: Mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Makalah .Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan IPB, Bogor.

Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang, 2005. Rencana Tata Ruang Pesisir dan Kelautan Kabupaten Malang dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Sendang Biru. Pemerintah Kabupaten Malang.

Hermawan, D., Wahono, Handajani, 2001. Analisis Potensi Perikanan di Perairan Kabupaten Malang. Balitbangda Kabupaten Malang.

Hermawan, D., H.Sufianto, Sutawi, Zaenal. 2002. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pantai Selatan Malang:Sebagai Model Panduan RDTR. Direktorat P3K.Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Hermawan, D., 2004.Manajemen Plan Kawasan Teluk Pacitan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Merta, I.G.S., Kusno Susanto, dan B.I. Prisantoso,2003. Prosiding Forum Pengkajian Stok Ikan Laut 2003 (WPP:Samudera Hindia, Laut Arafura, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Pusat Riset Perikanan Tangkap Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Munasinghe, 2002. Analysing the Nexus of Sustainable and Climate Change: An Overview. France: OECD.

Pangkalan Pendaratan Ikan Pondokdadap, 2006. Laporan Tahunan. Badan pengelola pangkalan pendaratan ikan pondokdadap desa Tambakrejo – Sumbermanjing Wetan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Najikh, M., 2006. Pembangunan Industri Perikanan Terpadu. Teleconfrence. PT. Kelola Mina Laut Gresik.

Rubianto, I., 2001. Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Malang. Makalah. Pemerintah Kabupaten Malang.

210

prospektif pengembangan kawasan pesisir...

Documents