ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Nomor Pokok Wajib Pajak dan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Disusun Oleh:

Dea Pratama Emylia

1201120019

Administrasi Bisnis

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

2013

0

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan Bumi dan Langit

beserta isinya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi

Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang diridoi oleh Allah

SWT dan agama yang diterima di sisi–Nya. Dalam mempelajari mata kuliah “ Administrasi

Perpajakan“ , penulis mendapatkan tugas ilmiah dengan tema “ Nomor Pokok Wajib Pajak

dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak“ .

Dalam pengerjaan dan penyusunan tulisan ini , penulis mengambil sumber dari

berbagai buku dan internet. Apabila ada kesalahan penulisan ataupun pendapat penulis

mohon maaf mengingat penulis masih dalam tahap pembelajaran. Saran , kritikan dan

masukan sangat penulis harapkan dari pembaca dan dosen untuk perkembangan dan

kemajuan akademik penulis.

Penulis

DEA PRATAMA EMYLIA

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.............................................................................................................. 1

Daftar Isi....................................................................................................................... 2

Bab I Pendahuluan........................................................................................................ 3

A.Latar Belakang.............................................................................................. 3

B.Rumusan Masalah......................................................................................... 4

C.Tujuan Masalah............................................................................................. 4

Bab II Pembahasan

1.1 Pengertian NPWP DAN PKP.................................................................... 5

1.2 Fungsi NPWP dan PKP.............................................................................. 6

1.3 Pendaftaran Mendapatkan NPWP.............................................................. 7

1.4 Pengukuhan PKP........................................................................................ 8

1.5 Hak Wajib Pajak......................................................................................... 8

1.6 Yang Wajib Menjadi PKP......................................................................... 9

1.7 Tempat Pendaftaran NPWP dan PKP....................................................... 10

1.8 Sanksi NPWP dan PKP............................................................................. 11

1.9 Penghapusan NPWP.................................................................................. 13

Kesimpulan................................................................................................................... 16

Daftar Pustaka.............................................................................................................. 17

2

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sudah mulai populer di kalangan

masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak

mengenai kewajiban untuk memiliki npwp.

Npwp juga telah menjadi satu bahan pembicaraan setelah munculnya progran Sunset

Policy oleh dirjen pajak.Dalam undang-undang KUP,pasal 1 npwp dijelaskan sebagai berikut:

Npwp adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak (WP) berdasarkan pasal 2 undang-undang KUP,yang telah memenuhi

persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh npwp.Kepemilikan npwp sangat

terkait dengan adanya subjek dan objek pajak,sebagai karyawan atau pengusaha jika telah

memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi

unsur subjek dan objek pajak.

Jika tidak memiliki npwp,wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan npwp.Selain itu

wajib pajak tidak memiliki identitas diri suatu saat (sebagai wajib pajak orang pribadi) tidak

lagi memperoleh atau menerima penghasilan yang merupakan objek pajak.Maka kita dapat

mengajukan permohonan pencabutan npwp kekantor pelayanan pajak tempat kita terdaftar

wajib membayar fiscal pada saat berangkat keluar negri dan dibebankan tarif pajak yang

tinggi.

3

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 menganut

diskriminasi tarif,dimana wajib pajak yang tidak memiliki npwp akan dikenakan pajak lebih

tinggi dibandingkan yang punya diskriminasi tersebut misalnya pembebanan tarif 20% lebih

tinggi.

Pemerintah juga akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan yang

tidak memiliki npwp.Direktorat jendral pajak akan mengenakan PPh pasal 21 dengan tarif

lebih tinggi 20% dari tarif normal.

Aturan lain,direktorat jendral pajak menetapkan tarif fiscal keluar negri bagi orang

pribadi yang tidak memiliki npwp,naik menjadi Rp 2,5 juta untuk jalur udara dan 1 juta untuk

jalur laut.Tujuan ditjen pajak menaikkan tarif fiscal tersebut adalah semata-mata untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal kepemilikan npwp.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak

memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP?

2. Tarif pemotongan pajak yang manakah yang akan menerapkan tarif lebih tinggi

kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP?

3. Bagaimana system penerapan tarif pajak kepada orang pribadi atau badan yang

tidak memiliki NPWP?

4. Mengapa setiap wajib pajak sebagai pengusaha wajib melaporkan usahanya agar

dikukuhkan menjadi pkp?

C. Tujuan

1. Mengetahui alasan terjadinya diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau

badan non NPWP dengan wajib pajak ber-NPWP.

2. Mengetahui tarif pemotongan pajak yang dnerapkan tarif lebih tingigi kepada

Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

3. Mengetahui perbandingan antara orang pribadi atau badan yang melaporkan

usahanya agar dikukuhkan menjadi pkp.

4

BAB II

PEMBAHASAN

1.1Pengertian NPWP dan PKP

Nomor PokokWajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP)

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi

atau badan yang memiliki penghasilan diatas batasPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib pajak dapat mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak tempat domisili yang

bersangkutan atau melalui pendaptaran via internet. Adanya ketentuan perpajakan yang baru

semakin mendorong agar perorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

dengan menawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP dan pemberian sanksi

kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 benar-benar akan “memaksa” Wajib Pajak untuk memiliki

NPWP.

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya,

seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri

yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan

ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat

pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti

tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

5

Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong orang pribadi untuk memiliki NPWP

adalah adanya ketentuan tarif pemotonganPajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan

tarif normal. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berlaku tersebut,masyarakat

menjadi resah karena aturan pajak yang baru menyebutkan bahwatarif pajak untuk wajib

pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi jikadibandingkan dengan wajib pajak yang

memiliki NPWP. Disisi lain, kerugianbagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan

dikenakan pembayaran fiscalketika akan pergi ke Luar Negeri. Tujuan dari peraturan

pemerintah tersebutadalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam

halkepemilikan NPWP.

Sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua wajib pajak(orang pribadi) yang wajib

memiliki NPWP telah memiliki NPWP. Dengandemikian kewajiban pembayaran fiscal untuk

Indonesia dapat dihapuskan. Diskriminsi tarif pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki

NPWPyaitu pada Pajak Penghasilan (PPh).

1.2Fungsi NPWP dan PKP

Fungsi NPWP :

Sarana dalam administrasi

Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksankan hak dan

kewajiban perpajakannya.

Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi

perpajakan.

Fungsi PKP :

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP dibidang PPN dan

PPnBM.

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

6

1.3Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan

pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau

dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan

harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha

tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri

paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan

permohonan untuk memperoleh NPWP

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP,

KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka

pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai

keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha

sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan

Faktur Pajak.

7

1.4 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha

tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha

dilakukan.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan

pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai

dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto

telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa

pajak berikutnya.

1.5Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan

kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak

dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak

terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan

sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan

dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar

angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.

8

4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force

mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu

kebijakan.

5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah

yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas

penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama

ditanggung oleh pemerintah.

6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.

7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat

menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas

waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.

8. Restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa

bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah

pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya

terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

9. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam

pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan

terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan

pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak

ketiga.

10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib

Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11. Peninjauan Kembali, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan

Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan

Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat

diajukan satu kali.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan

Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan

sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan

9

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan

Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait

PPN.

1.6Yang Wajib Menjadi PKP

Setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan

perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk

dikukuhkan menjadi PKP. (Pasal 2 ayat (2)UU KUP No. 28 Tahun 2007).

i.Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat

kegiatan usaha,

ii.sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan

tempat kegiatan usaha.

iii. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau

tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan

Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN).

Direktur Jenderal Pajak mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak

melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

(Pasal 2 ayat (4) UU KUP No. 28 TAHUN 2007).

Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan

sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5

(lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. (Pasal 2

ayat (4a) UU KUP No. 28 TAHUN 2007.

10

1.7Tempat Pendaftaran NPWP dan Pelaporan PKP

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: (Pasal 2 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

1.  Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP; dan/atau PER-49/PJ/2011 (berlaku sejak 30

Desember 2011 s/d 29 Maret 2012) (PER ini sudah dicabut oleh PER-08/PJ/2012

SEJAK 30 Maret 2012) tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi WP

pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kantor

Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

2.  Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha

tertentu.

1.8Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga dapat merugikan

pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan,

Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20 :

Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua

puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang

seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk

pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4)Dalam hal pegawai tetap atau

penerima pensiun berkala sebagai penerima penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21

11

dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan

paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal

21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih

tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan

selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

1.9Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan

Pengukuhan PKP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau

melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi

Perpajakan setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan :

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

b. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;

c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan :

a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari

kantor pusat bagi BUT;

b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

c. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus

aktif;

d. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah

atau Kepala Desa.

12

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

a. Fotokopi KTP bendaharawan ;

b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut :

- Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

- Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation ;

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

- Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang

pengurus joint operation.

Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita

kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila

permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi surat kuasa khusus.

1.10 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan,disyaratkan adanya fotokopi

akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan

adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah

selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut

dibagi oleh para ahli waris;

4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran

yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

5. Bentuk usaha tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai

BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung

bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai

WP;

6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

13

1.11 Wajib Pajak Pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan diri ke

KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah

atau Kepala Desa).

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari

Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3. Wajib Pajak badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat

keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala

Desa.

1.12Perubahan Data Wajib Pajak

Apabila terjadi perubahan data agar segera memberitahukan ke Kantor Pelayanan pajak

setempat dengan mengisi formulir perubahan/mutasi WP dan menyampaikan secara langsung

atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Perubahan Data Wajib Pajak (WP) Dilakukan dalam hal :  

a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.

b. Perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari

institusi yang berwenang;

c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.

d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama

dengan NPWP Pusat);

e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte

perubahan;

f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;

g. Perubahan bentuk badan;

14

h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya

berubah;

i. Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan

yang ditentukan.

15

KESIMPULAN

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri

penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Setelah melaporkan diri, wajib

pajak akan memperoleh NPWP, dan untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib

mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib

pajak dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan Persyaratan Administrasi

Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara

online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id Selain

mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya,

seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri

yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan

ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat

pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti

tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

16

DAFTAR PUSTAKA

____________, Pengusaha Minta Batas Akhir Sunset Policy di Undur, Tanggal 22

Desember 2008

Asmoro,Wadiyo Sunset Policy Di Ambang Senja,HukumOnline.com

Nurmantu,Safri,Pengantar perpajakan,Granit,Jakarta,2005

Pardiat,pemeriksaan pajak,mitra wacana media

WEBSITE

Http//www.HukumOnline.com

Http//www.Google.com

Http//www.TempoInteraktif.com

Http//www.Pajak.com

Http//www.Yahoo.com

17