transformasi politik di myanmar dan masalah … kuliah umum duta besar...kuliah umum universitas...

39
TRANSFORMASI POLITIK DI MYANMAR DAN MASALAH RAKHINE STATE SERTA PELUANG KERJASAMA PENDIDIKAN DENGAN INDONESIA Yang disampaikan oleh : Irjen Pol. Prof. Dr. IZA FADRI Dubes LBBP RI untuk Rep. Uni Myanmar Kuliah Umum Universitas Negeri Padang Tanggal 10 April 2019

Upload: vodang

Post on 27-May-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TRANSFORMASI POLITIK DI MYANMAR DAN MASALAH RAKHINE STATE SERTA PELUANG

KERJASAMA PENDIDIKAN DENGAN INDONESIA

Yang disampaikan oleh :Irjen Pol. Prof. Dr. IZA FADRI Dubes LBBP RI untuk Rep. Uni Myanmar

Kuliah UmumUniversitas Negeri Padang

Tanggal 10 April 2019

RIWAYAT PENUGASAN (JABATAN)

- Pamapta Polres Tasikmalaya Polda Jabar (1985)

- Kapolsekta Cidadap Polresta Bandung Tengah

Polwiltabes Bandung Polda Jabar (1989)

- Panit Impeks & Kanit Prodag Ditserse Ekonomi Polri

(1995)

- Wakapolres Metro Jakpus PMJ (2003)

- Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar (2004)

- Kapolres Metro Tangerang PMJ (2006)

- Kapolres Metro Jakarta Barat PMJ (2007)

- Karobankum Divkum Polri (2010)

- Gubernur/Ketua STIK (2012)

- Kapolda Sumsel (2014)

- Sahlisospol Kapolri (2016)

- Koorsahli Kapolri (2017)

- Duta Besar LBBP RI untuk Rep. Uni Myanmar

PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN- Dosen Tetap PTIK (1996 - sekarang)

- Lektor Madya (1998)

- Purek III Universitas Nusa Bangsa (1999 - 2001)

- Lektor Kepala (2001)

- Dosen Tetap Trisakti (2007 - 2009)

- Dosen Tetap Unas (2009-sekarang)

- Guru Besar Universitas Nasional (2009)

- Ketua STIK - PTIK (2012)

- Guru Besar Hukum Pidana STIK - PTIK (2013)

- Dosen Univ Jambi (2014)

- Dosen KIK UI (2016-sekarang)

- Dosen pada Sespimti Polri, Lembang, Bandung

- Dosen pada Lemhanas RI

PENUGASAN DALAM NEGERI

- Berbagai Perkap, PP, UU (Kepolisian, KUHP, KUHAP,

Konvensi Diskriminasi Rasial, Intelijen Negara,

Kamnas, PKS Dll)

PENUGASAN LUAR NEGERI

- Delegasi ke ICC (new york, Roma), Ekstradisi

dengan Singapura, TSP dengan Perancis, MLA

dengan Hongkong, Aseanapol, Interpol, Dialog HAM

(Norwegia), UPR Human Right (Geneva)

LITIGASI

- Penyidik (Skep 1995), Kuasa hukum Polri di

berbagai Peradilan dan tingkat pengadilan, Lulus

ujian Peradi, saksi ahli

Daftar IsiI. PENDAHULUAN

II. POLITIK HUKUM MYANMAR

III. PETA DAN MOZAIK POLITIK MYANMAR

A. MILITER DAN POLITIK MYANMAR

B. PERAN DAN KEPEMIMPINAN AUNG SAN SUU KYI

C. PROSES NATION BUILDING YANG BELUM TUNTAS

IV. TRANSFORMASI POLITIK DI MYANMAR

V. RAKHINE STATE DALAM PRESPEKTIF

A. DOMESTIK

B. INTERNASIONAL

C. INDONESIA

D. PERJANJIAN BILATERAL DENGAN BANGLADESH

VI. PELUANG KERJASAMA PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN MYANMAR

VII. PENUTUP

VIII.SUMBER BACAAN

PENDAHULUAN

5

DATA UMUM NEGARA MYANMAR

Nama Resmi : Republik Uni Myanmar (The Republic of the Union of Myanmar)

Kepala Negara : Presiden Win Myint

➢ Wakil Presiden (1) Myint Swe

➢ Wakil Presiden (2) Henry Van Thio

Penduduk : 61 juta jiwa (Hasil sementara Sensus 2014)

Kelompok Etnis : Burman 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%,

Indian 2%, Mon 2%, lain-lain 5%

Agama : Budha (89,4%), Kristen Protestan dan Katolik (4,9%),

Islam (3,9%), Animisme (1,2%), Hindu (0,5%), lainnya (0,1%)

Ibu Kota : Nay Pyi Taw (sejak November 2005)

Mata Uang : Kyats (Ks.)

Luas Wilayah : 676.578 km² (lebih besar dari P.Kalimantan 539.460 km²)

Wilayah Daerah : 14 wilayah daerah setingkat provinsi, yaitu

7 State (berdasarkan mayoritas kelompok etnis) dan

7 Region (berdasarkan hetrogenitas kelompok etnis)

3

PENDAHULUAN

POSISI GEOGRAFIS MYANMAR

POLITIK HUKUM MYANMAR

POLITIK HUKUM MYANMAR

Konstitusi 2008 yang terdiri dari 15 Bab, 447 Pasaldengan lampiran dan setebal 194 Halaman

• Legitimasi Kekuasaan Militer

Hasil Pemilu dan kepemimpinan Aung San Suu Kyi

Konstitusi 2008

Tidak ada konstitusi di dunia, selain Myanmar, memilikiprosedur amandemen yang memerlukan persetujuanoleh lebih dari 75% anggota parlemen.

Di negara-negara demokrasi di dunia yang memilikikonstitusi modern, tidak pernah ada militer aktifmenjadi anggota legislative.

Perubahan pasal 59 (f), Seorang calon presiden harusseorang warga negara, dilahirkan dari orang tua yang merupakan warga negara Myanmar, dan tidak dapatmemiliki pasangan asing atau anak-anak.

Bab 436, tentang ambang batas dukungan amandemenmenjadi 2/3 anggota parlemen dari 75%.

PETA DAN MOZAIK POLITIK MYANMAR

PETA DAN MOZAIK POLITIK MYANMAR

Tatmadaw (Militer) Secara Konstitusional

Legislatif YudikatifEksekutif

Parlemen 25% Wapres I (Wapres 2 Orang 1

Militer dan 1 Sipil)

Persetujuan (Veto)

75% → Ubah Konstitusi

Kementerian Dalam Negeri

Kepolisian Birokrasi Pemerintahan

(Administrasi Umum) Special Investigation

Kejaksaan

Pengadilan

Angkatan Bersenjata (TATMADAW)

• Pangilima Tatmadaw adalah Panglima tertinggi (Commander in Chief of Defense Services).

• Panglima Tatmadaw diangkat oleh Dewan Keamanan Nasional yang terdiridari 11 orang.

• Rekruitmen terhadap DSA (Defense Services Academy) >1000/ tahun.

• Mantan DSA menguasai posisi penting dan dominan di pemerintahan.

PERAN KEPEMIMPINAN AUNG SAN SUU KYI

• State Consellor

• Menteri Luar Negeri

• Ketua Partai NDL

• Pemimpin Pemerintahan (State & Region)

• Mengupayakan Perdamaian

• Berupaya Merubah Konstitusi 2008

DAW AUNG SAN SUU KYI

Pendidikan

St. Jesus and Mary Convent - Yangon

• St. Jesus and Mary Convent – New Dehli (SD)

• Lady Shri Ram College in New Delhi (SMA).

• Oxford University, London, Studi Filsafat (BA)

• St. Hugh’s College, London, Studi Politik dan Ekonomi

• SOAS, University of London (1985–1987)

Karir

• Assistant Secretary, U.N. secretariat Advisory Committee on Administrative and Budgetary Question, New York

• Research Officer in the Royal Ministry of Foreign Affairs - Bhutan.

• London School of Oriental and African Studies – Bekerja sebagai civitas akademi

Politik

• Tokoh pada pemberontakan 1988 dan sekretaris NLD

• Memenangkan pemilu (1990) namun ditolak militer

• 1989-2010 tahanan rumah

• 2015 NLD 86% di Majelis Uni Myanmar

Hasil Pemilu dan Kepemimpinan Aung San Suu Kyi

12 orang per Negara Bagian dan

Wilayah

PROSES NATION BUILDING YANG BELUM TUNTAS

Kemerdekaan

• Kemerdekaan dari Inggris proses tidak mulus.

• Kesepakatan “Panglong” Union Myanmar dengan perjanjian untuk membentukNegara Federal → 1947

• Etnik Burma 65%

• Region – Bamar

• State – Selain Bamar

Heterogen

• 135 Etnik

TRANSFORMASI POLITIK DIMYANMAR

TRANSFORMASI POLITIK MYANMAR

Rekonsiliasi• Seseorang harus melampaui batas-batas kebencian dan

kecemburuan, hanya dengan demikian seseorang dapatmemikirkan rekonsiliasi dan kedamaian

Perdamaian• Kelompok etnis bersenjata dan partai lokal tidak akan menyetujui

kesepakatan damai tanpa jaminan perubahan konstitusi.

Demokratisasi• Penegakkan hukum, penghormatan hak asasi manusia, reformasi

birokrasi.

Pembangunan • Dipersembahkan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat

SIGNATORIES and NON SIGNATORIES OF NCA

Nationwide Ceasefire Agreement

DIALOG PERDAMAIAN

Nation Building – Panglong Agreement

Nation Wide Ceasefire Agreement

DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration)

Sistem Federal

Joint Monitoring Commission On Ceasefire

EXPORT PER

SECTOR

Map Koridor Ekonomi China – Myanmar

RAKHINE STATE DALAM PRESPEKTIF

Historis

Dibawa Inggris Dalam Zaman Penjajahan

Perang Kemerdekaan Berkolaborasi denganInggris untuk Melawan Etnic di Myanamr yang dibantu Jepang

Perbatasan Barat Bangladesh dengan Myanmar 196 mile

MASALAH RAKHINE STATE

Rohingya ~ Bengali

Yuridis

Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 1982 antara lain:1. Warga negara penuh merupakan keturunan warga yang tinggal di Burma sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang sudah menjadi warga saatlahir.2. Warga negara asosiasi adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraandari Undang-Undang Kewarganegaraan Persatuan 1948.3. Warga negara naturalisasi adalah mereka yang tinggal di Burma sebelum 4 Januari 1948 dan meminta kewarganegaraan setelah tahun 1982.

Undang-undang ini tidak mengakui kelompok Rohingya sebagai salah satudari 135 Kelompok etnis Myanmar yang diakui secara resmi, sehinggasebagian besar orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar

Politik

Tidak Diakui Sebagai Warga Negara Myanmar Berdasarkan Undang Undang

Pertahanan danKeamanan

Agresif dan Ketakutan dari Etnik lain

Dari Perbatasan Bangladesh

Ekonomi

Ulet dan Agresif dalam Berekonomi

Dominasi Ekonomi

Sosial Budaya

Adanya Segregasi Sosial

Kendala Bahasa, Agama danBudaya

Pertumbuhan Sangat Cepat di Rakhine State

PERSPECTIVE KOMUNITAS MUSLIM MYANMAR

AL HAJ AYE LWIN - Sunni

KYAW SOE WIN – Bengali Muslim

U NYUNT MAUNG SHIEN

President Islamic Religious Affair Council

IRFAN ALI HAIDARI - Shiah

U MIN NAING - Kamman

U KHIN MG NYUNT

• EU → Inggris mempunyai beban sejarah

• ASEAN → Constructive Engagement

• OI → Opini dan Tema Agama

• PBB → 1. Majelis Umum2. Dewan Keamanan3. Dewan HAM

Internasional

• Politik Domestik Indonesia

• Anggota ASEAN

• Anggota OI

• Anggota tidak tetap DK

• Anggota IORA (Indian Ocean Rim Association)

Indonesia

• Populasi Bangladesh

• Situasi Politik Bangladesh 1. Pemilu2. Kepemimpinan Hasina Wajed3. Kelompok Muslim

• Perjanjian Bilateral

• Perbedaan Tekhnis

Bangladesh

BILATERAL AGREEMENT ON REPATRIATION

23 November 2018 - Arrangement on return of displaced persons from Rakhine State

POLITIK BANGLADESH

Program Kerjasama Indonesia-Myanmar di Sektor Pendidikan,

Sosial dan Budaya

• Program Beasiswa Untuk Para Pelajar Myanmar, Antara Lain:

a. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Luar Negeri RepublikIndonesia;

b. Beasiswa Darmasiswa Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia;

c. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia.

d. Beasiswa S2 dan S1 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya

• Program Friendship of Indonesia (FoI) Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Luar Negeri RepublikIndonesia.

• Program International Senior Diplomatic Course Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia.

• Program Familiarization Trip Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

PENUTUP

PENUTUPMyanmar adalah negara ASEAN yang relatif baru membuka diri, dalam proses tersebut konstitusi 2008 melegitimasi kekuasaan militer secara rigit sehingga proses demokrasi berjalan stagnan, disisi lain kepemimpinan Daw Aung San Suu Kyi dengan partai NLD mencerminkan keinginan rakyat untuk lebihdemokratis dan terbuka. Pergulatan situasi ini akan membayangi Myanmar sejauh konstitusi 2008 masihberlaku.

Myanmar sebagai negara yang berada diteras negara RRC menjadi suatu dinamika yang menarik dalam tarikulur konstelasi politik internasional dan agresifitas RRC untuk menciptakan koridor ekonomi (Belt and Road Initiative/BRI) dan beban sejarah Inggris bersama Uni Eropa mempengaruhi dinamika situasi politik luarnegeri Myanmar.

Masalah Rakhine State lebih dari masalah agama. Kompleksitas permasalahan secara Historis, Yuridis, SosialBudaya, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan keamanan secara domestik tidak relevan dengan pandanganinternasional. Pemecahan masalah secara komperhensif membutuhkan waktu, disisi lain penyelesaian yang di kehendaki oleh Myanmar secara bilateral dengan Bangladesh mengalami hambatan.

Peluang kerjasama pendidikan Indonesia dengan Myanmar masih terbuka lebar dan Myanmar membutuhkan kerjasama dengan Indonesia dalam rangka pembangunan SDMnya yang tertinggal karena 40 tahun menutup diri dan saat ini mendapatkan tekanan Internasional sehubungan dengan masalah Rakhine State, Oleh sebab itu Indonesia dapat melakukan peningkatan Kapsitas melalui pendidikan dan menangkap peluang kerjasama Ekonomi yang lebih luas.

SUMBER BACAAN

SUMBER BACAAN

• http://www.atimes.com/article/as-west-recoils-china-surges-south-in-myanmar/

• https://frontiermyanmar.net/en/panglong-then-and-now-and-the-promise-of-peace

• https://babe.topbuzz.com/a/6580644667111506433?user_id=6524808800284426251&language=id&region=id&app_id=1124&impr_id=6580706711735109889&gid=6580644667111506433&c=wa&language=id

• https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1490754/un-envoy-averts-possible-military-coup-in-myanmar

• https://thediplomat.com/2018/12/how-myanmar-benefits-from-the-us-china-competition-in-the-indo-pacific/

• https://www.irrawaddy.com/news/burma/the-government-leaderships-military-ties-in-pictures.html

• https://www.irrawaddy.com/in-person/new-improved-deal-on-china-backed-kyaukphyu-sez-due-soon-deputy-minister.html

• https://spatialdiplomat.com/2018/08/27/myanmar-burma/

• https://qz.com/1392003/after-facebook-myanmar-military-chief-min-aung-hlaing-booted-by-russias-vkontakte-vk/

• https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/myanmar-caught-trap.html

• https://theaseanpost.com/article/can-icc-bring-justice-myanmar

• https://www.straitstimes.com/world/united-states/asean-will-help-but-myanmar-has-to-exercise-responsibility-on-rohingya-issue

• https://frontiermyanmar.net/en/trade-sanctions-the-eu-needs-to-learn-from-2003

• http://amp.timeinc.net/time/5442807/myanmar-bangladesh-rohingya-acountability-bill-richardson

• https://www.irrawaddy.com/news/asean-will-continue-support-myanmar-resolving-rakhine-issues.html

• https://www.thesundaily.my/world/bangladesh-to-seal-off-rohingya-camps-during-election-FJ308272

• https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/myanmar-country-reluctant-help-world-understand-itself

THANK YOU

AND

ANY QUESTION?