tesis pembatalan perkawinan menurut …repository.unair.ac.id/30620/1/halaman depan.pdfagama katolik...

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PEMBATALAN PERKAWINAN FLORENCIA IRENA

TESIS

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK

KATOLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

OLEH:

FLORENCIA IRENA, S.H.

NIM. 031324253021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016



PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK

KATOLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh:

FLORENCIA IRENA, S.H.

NIM. 031324253021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016



Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 5 Februari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

2. Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



MOTTO

“Apa yang telah kau tabur itulah yang

nantinya akan kau tuai”



ABSTRAKSI

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU

Perkawinan) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta

perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agama Katolik mempunyai kumpulan hukum resmi gereja yang berlaku bagi

umatnya, yaitu Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Meskipun tidak

mengenal perceraian, dalam agama Katolik mengenal adanya pembatalan

perkawinan. Hukum Kanonik mengatur pembatalan perkawinan yang mana

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak sah sehingga

tidak terbentuklah suatu perkawinan. Begitu juga dalam UU Perkawinan mengatur

tentang pembatalan perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan suatu perkawinan atau karena ada larangan untuk

melangsungkan perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini adalah aturan hukum

antara Hukum Kanonik Katolik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan

terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan dalam Hukum Kanonik

Katolik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis

permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statue

Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan

konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa

Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan

dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum pembatalan

pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan pada UU

Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Kanonik, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang

Perkawinan.



ABSTRACTION

Article 2 of Law Number 1 Year 1974 (also known as Indonesian Marital

Act/Undang-Undang Perkawinan) regulates marriage annulment. The article

states that a marriage is considered legal if the marriage is done based on the bride

and the bridegroom’s religious view and is registered in accordance with

legislation in force. Catholicism uses a codification of canonical laws (Codex luris

canonici) to regulate catholic marriage. Although the concept of divorce does not

exist in Catholicism, the concept of marriage annulment exists in Catholicism.

Catholic Canonical laws regulates declaration of nullity stating that a marriage

contract between a man and a woman is invalid and thus the marriage never

exists. Similarly, Indonesian Marital Act also regulates marriage annulment. In

the act, a marriage is nullified if the party (or parties) involved in marriage fails to

meet requirements in conducting marriage or because of some reasons prohibiting

marriage. The issue discussed in this thesis is the comparison between concept of

marriage annulment stated on Catholic Canonical Laws and on Indonesian Marital

Act in terms of legal consequences of marriage annulment for husband and wife,

children, and post-marital properties. This thesis is a normative legal research. In

this thesis, the writer applied several approaches, namely statute approach,

comparative approach, and conceptual approach. The findings of this thesis

indicate that despite both Catholic Canonical Laws and Indonesian Marital Act

regulate marriage annulment and its legal consequences; there is difference

between these two. Catholic Canonical Laws merely states legal consequences of

marriage annulment for husband and wife while Indonesian Marital Act also

states the legal consequences of marriage annulment for husband and wife,

children, and post-marital properties.

Keywords: Catholic Canonical Laws, Marriage Annulment, Indonesian Marital

Act



KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih

karena atas berkat dan tuntunanNya yang tak berkesudahan telah diberikan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat kelulusan

Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan;

2. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang

telah menyediakan waktu dan pikiran, serta membimbing dengan sabar

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik;

4. Seluruh panitia penguji antara lain yang terhormat Bapak Prof. Dr. Drs.

Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis, Ibu Dr. Sri

Handajani, S.H., M.Hum., Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H. dan Bapak

Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku anggota tim penguji

tesis, yang telah berkenan memberikan masukan dan arahan untuk

menyempurnakan penulisan tesis ini;

5. Para Guru Besar, Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah

membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis;



6. Seluruh Staff Tata Usaha pada Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, khususnya Ibu Emi, Mas Eswanto, Pak

Munif, dan Mas Wawan yang selama ini telah membantu dalam proses

administrasi mulai dari awal masuk perkuliahan hingga berakhirnya masa

studi ini;

7. Romo Aegidius Eko Aldianto, O.Carm, selaku Romo Paroki Gereja Santa

Theresia Pandaan, Keuskupan Malang, yang telah memberikan waktu

serta dengan sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis;

8. Pengadilan Negeri Bangil khususnya Bapak A. Rico H. Sitanggang, S.H.,

M.Kn., selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bangil, yang telah

meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis terkait penulisan tugas

akhir ini dan Bapak Yohanes Akung Mardianto yang berbaik hati

membantu dalam proses administrasi sehingga penulis dapat melakukan

wawancara di Pengadilan Negeri Bangil;

9. Kedua orang tua, kakak dan adik, keponakanku yang telah memberikan

doa, dukungan dan motivasi tiada henti terhadap penulis;

10. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Angkatan 2013/2014: Anita Ongko Wijaya, Alex

Lauwda, Indira Ibrahim, Irmadela Verdiana, Naily Ulya Faiqah, Yudith S.

Baga, Balgis H.S., Asvina Masita, Made Dwi Sulistyawati, Monica J. J,

Rosita,Desak Agung M.M, Lucky Marvin, Adolf L.F.H, Mulya Lazwardi,

Renaldo Liadi, Nenny M. S. yang kompak sehingga membuat suasana

kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;



11. Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

memberikan dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata,

penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan

penulis khususnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.

Surabaya, Februari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... ii

MOTTO .................................................................................................................. iv

ABSTRAKSI ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. x

DAFTAR TABEL..................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1

2. Rumusan Masalah ............................................................................................... 7

3. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 7

4. Manfaat Penelitian ................................................................................................ 8

5. Tinjauan Pustaka .................................................................................................. 8

6. Metode Penelitian ................................................................................................. 20

7. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 23

BABIIATURAN HUKUM ANTARA HUKUM KANONIK KATOLIK

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENGENAI

PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Aturan Hukum Kanonik Katolik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

pembatalan perkawinan ......................................................................................... 25

2. Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan

perkawinan…………………………………………………………….. .............. 59

3. Persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai pembatalan

perkawinan antara Hukum Kanonik Katolik dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ............................................................................................................ 71



BAB IIIAKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP

SUAMI ISTERI, ANAK, DAN HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM

HUKUM KANONIK KATOLIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri............................... 82

2. Akibat hukum pembatalan terhadap anak ............................................................. 84

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap

harta benda perkawinan ......................................................................................... 89

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan ............................................................................................................ 99

2. Saran ..................................................................................................................... 102

DAFTAR BACAAN



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan aturan Hukum Kanonik Katolik dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan

perkawinan ................................................................................................... 82

Tabel 2. Persamaan dan perbedaan akibat hukum pembatalan perkawinan

terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan antara Hukum

Kanonik Katolik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ............... 104

tesis pembatalan perkawinan menurut …repository.unair.ac.id/30620/1/halaman depan.pdfagama katolik...

Documents