LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 34 Kementerian, 24 Pemprov, 94 Pemkab, 33 Pemkot, 149 Pemda, 128 PTN dan Kopertis, 116 BUMN, serta 131 Perwakilan RI di luar negeri. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Di tahun 2016 LAPOR! ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) No.3 tahun 2015 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI dan KSP bersinergi mengelola LAPOR!-SP4N setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama pada Maret 2016 tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N. Hingga Maret 2017, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 560.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. LAPOR! menjadi cikal-bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.

TENTANG LAPOR!

MINGGU I September I 2017

Penerimaan Magang Batch XVI

Pada tanggal 15 Agustus Pemagang Batch XVI sudah memulai program magang di LAPOR! .Pemagang Batch XVI berjumlah 9 orang dan dibagi kedalam 4 divisi.

Bimpek Kemenpanrb

Pada tanggal 23 Agustus telah diadakan bimbingan teknis kepada tenaga penghubung di Kemenpanrb. Kegiatan ini membahas tentang hal teknis tentang LAPOR! dan aplikasinya .

Rapat KoordinasiPada tanggal 31 Agustus telah diadakan rapat koordinasi dengan kementrian perhubungan. Rapat ini membahas integrasi kanal pengaduan.

Pelatihan PengelolaanPada tanggal 7 September telah diadakan pelatihan pengelolaan pengaduan di Batam. Pelatihan ini mengenai program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) bagi seluruh Provinsi dan Perum Bulog.

Dana KIP yang Belum Turun

Mutasi E-KTP

Tagihan Iuran BPJS Tidak Sesuai

Situasi/ Kondisi:Pelapor melaporkan bahwa terdapat empat sekolah dasar dengan kepala SD yang sama yang dimana dua SD sudah terima dana KIP dan dua lainnya belum menerima.

Kesimpulan dan Saran:Harus ada peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan, maupun masyarakat harus aktif dalam melaporkan dan mengadukan baik melalui LAPOR atau lainnya.

Situasi/ Kondisi:Pelapor melaporkan bahwa proses mutasi E-KTP belum selesai sejak bulan Agustus 2016 Kesimpulan dan Saran:Harus ada peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan, maupun masyarakat harus aktif dalam melaporkan dan mengadukan baik melalui LAPORatau lainnya.

Situasi/ Kondisi:Pelapor melaporkan bahwah tagihan iuran yang ditagihkan tidak sesuai, yang dimana tagihan untuk bulan September tetapi tagihan bulan Agustus ditagihkan kembali. Kesimpulan dan Saran:Harus ada peran aktif dari berbagai pihak, baik Kementrian Kesehatan harus segera memperbaiki kesalahan, maupun masyarakat harus aktif dalam melaporkan dan mengadukan baik melalui LAPOR atau lainnya.

Lokasi: Kudus

Pelapor:1 laporan

Lokasi:Jakarta Utara

Jumlah Pelapor:1 laporan

Link: https://www.lapor.go.id/pengaduan/1859577/keluhan-tagihan-iuran-tidak-sesuai/tagihan-iuran-tidak-sesuai.html

Lokasi:Mamuju,

Sulawesi BaratJumlah

Pelapor:1 laporan

Link: https://www.lapor.go.id/pengaduan/1862020/administrasi-kependudukan/mutasi-e-ktp.html

Link: https://www.lapor.go.id/pengaduan/1868946/kartu-indonesia-pintar-(kip)/aduan-dana-kip.html

Kisah sukses di atas adalah kisah sukses yang di publikasikan pada bulan Agustus 2017.

Kisah sukses tersebut berkaitan dengan keberhasilan pengadaan bus angkutan kota Pontianak – tracking id

1694823.

Kisah Sukses 2017

46 K Pengikut 183 Pelanggan

5498 Pengikut 9.948 Penyuka