Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.

Jabatan

Paraf

Sekretaris Kementeilan SINN

Kepala Biro P dan SDM

744

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kepada Yth : Pejabat di lingkungan Kementertan BUMN

SURAT — EDARAN

Nomor SE- 3.0 /MBU/2010

TENTANG

LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian lainnya dad bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di lingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).

Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat Iainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 September 2010

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pus.t1 1

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kepada Yth : Pejabat di Iingkungan Kementerian BUMN

SURAT — EDARAN

Nomor: SE- 10 /MBU/2010

TENTANG

LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian Iainnya dan i bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di Iingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).

Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 September 2010

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tembusan Yth : 1. Presiden RI ; 2. Wakes Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.

Jahn:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Puaat 10110.

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kepada Yth Pejabat di lingkungan Kamenterian BUMN

SURAT — EDARAN

Nomor: SE- 10 /MBU/2010

TENTANG

LARANGAN UNTUK MENERIMA HADIAH TERKAIT HARt RAVA

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B.2087/01-13/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Had Raya, dengan ini diinstruksikan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk tidak menerima hadiah, berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan atau pengusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut agar para Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sesmen dan Para Deputi) dapat melakukan pendataan, pemantauan dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi Pejabat di Iingkungan Unit Kerja masing-masing, yang terpaksa atau tak terhindarkan menerirna hadiah untuk disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut (format terlampir).

Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan, dengan rincian harga dan dokumentasi untuk disampaikan kepada KPK.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 September 2010

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MUST'FAAB'BAKAR Ternbusan Yth 1. Presiden RI ; 2. Wakil Presiden RI ; 3. Pimpinan KPK.

Jalan:Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat 10110.