Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jl. Medan Merdeka Selatan 13 Jakarat Pusat

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

I.1. Maksud dan Ruang Lingkup 1

I.2. Visi dan Misi Presiden Dalam RPJMN 2010-2014 2

I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian BUMN sesuai Renstra

Kementerian BUMN Tahun 2010-2014

5

I.4. Prioritas RPJMN 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN 7

I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Renstra Kementerian BUMN

Tahun 2010-2014 dan master Plan BUMN Tahun 2010-2014

9

I.6. Perkembangan BUMN Dan Kontribusinya Dalam Perekonomian Nasional

serta Potensi-potensi Yang Dimiliki BUMN

10

BAB II : PERKEMBANGAN BUMN TAHUN 2005-2009 17

II.1. Perkembangan Kinerja BUMN 17

II.1.1 Perkembangan Jumlah BUMN 17

II.1.2. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN 18

II.1.3. Perkembangan Kontribusi BUMN 19

II.2. Perkembangan Sektoral BUMN 21

II.2.1. Sektor Usaha Perbankan 22

II.2.2. Sektor Usaha Asuransi 23

II.2.3. Sektor Usaha Jasa Keuangan 24

II.2.4. Sektor Usaha Jasa Konstruksi 25

II.2.5. Sektor Usaha Farmasi 26

II.2.6. Sektor Usaha Aneka Industri 27

II.2.7. Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan 27

II.2.8. Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata 28

II.2.9. Sektor Usaha Prasaran Angkutan 29

II.2.10. Sektor Usaha Logistik dan Sertifikasi 30

II.2.11. Sektor Usaha Perkebunan 31

ii

II.2.12. Sektor Usaha Kehutanan 31

II.2.13. Sektor Usaha Perikanan 32

II.2.14. Sektor Usaha Kertas, Percetakan, dan Penerbitan 33

II.2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian 34

II.2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen 35

II.2.17. Sektor Usaha Industri Strategis 36

II.2.18. Sektor Usaha Energi & Sumber Daya Alam 37

II.2.19. Sektor Usaha Telekomunikasi, Media dan Industri Penunjang

Telekomunikasi

38

II.3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 38

II. 3.1. Assessment GCG 39

II. 3.2. Re-Assessment GCG 39

II. 3.3. Self Assessment GCG (Mandiri) 40

II. 3.4. Review Tindak Lanjut Hasil Assesment GCG 40

II. 3.5. Monitoring GCG melalui Kuesioner 41

II. 3.6. Pelatihan Risk Management dan Internal Control System 41

II. 3.7. Evaluation Tools atas Internal Control dan Risk Management 41

II. 3.8. Pengkajian Penyempurnaan Evaluation Tools Penerapan GCG 41

II. 3.9. Penyusunan Kriteria Penilaian GCG Tingkat Lanjutan 43

II.4 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 43

II.4.1. Program Kemitraan Tahun 2005 - 2009 43

II.4.2. Program Bina Lingkungan Tahun 2005 - 2009 47

BAB III : RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM

PEMBINAAN BUMN TAHUN 2005-2009

51

III.1. Rencana Program Tahun 2005-2009 52

III.1.1 Rencana Rightsizing Tahun 2005-2009 52

III.1.2 Rencana Privatisasi Tahun 2005 - 2009 55

III.1.3 Program Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation -

PSO) Tahun 2005 - 2009

55

III.1.4 Program Optimalisasi Aset BUMN Tahun 2005-2009 57

III.1.5 Program Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2005-2009 58

III.2 Pelaksanaan Program Tahun 2005 - 2009 59

III.2.1 Pelaksanaan Restrukturisasi Tahun 2005 - 2009 59

iii

III.2.2 Pelaksanaan Privatisasi 2005 - 2009 67

III.2.3 Pelaksanaan Public Servive Obligation (PSO) Tahun 2005-2009 70

III.2.4 Pelaksanaan Optimalisasi Aset BUMN 2005-2009 71

III.2.5 Pelaksanaan Penyediaan Data, Informasi serta Teknologi Informasi

2005 - 2009

73

III.2.6 Pelaksanaan Penanganan Bantuan Pemerintah Yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 2005 - 2009

75

BAB IV : PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2010 - 2014 78

IV. 1. Program Restrukturisasi 2010 - 2014 78

IV. 1.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi 78

IV. 1.2. Ruang Lingkup Restrukturisasi 78

IV. 1.3. Program Restrukturisasi 79

IV. 2. Program Privatisasi 2010 - 2014 104

IV. 2.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Privatisasi 104

IV. 2.2. Arah Kebijakan Privatisasi 104

IV. 2.3. Kriteria Privatisasi 105

IV. 2.4. Metode Privatisasi 106

IV. 2.5. Prosedur Privatisasi 107

IV. 3. Program Penyelenggaran Public Service Obligation (PSO) 2010 - 2014 111

IV. 4. Program Optimalisasi Aset BUMN 2010 - 2014 112

IV. 5. Program Pengembangan Data, Informasi & Teknologi (TI) 2010 - 2014 113

IV. 6. Monitoring Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan

Statusnya (BPYBDS)

115

BAB V : KESIMPULAN

LAMPIRAN

121

KATA PENGANTAR

Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas merumuskan

kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN memiliki peran strategis dan penting

dalam upaya memacu perekonomian Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui: (1)

perumusan kebijakan yang mengarahkan BUMN agar mampu menyediakan barang/jasa

berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (2)

memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, serta (3) menjadi agen

pemerintah dalam menyelenggarakan kemaslahatan hidup masyarakat luas sebagaimana

diamanatkan dalam UU BUMN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan

tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan

perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, mengejar

keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang

bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis

kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi dan

turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,

koperasi, dan masyarakat.

Perubahan yang sangat cepat dalam dua dekade terakhir serta diperkirakan akan

semakin cepat pada masa-masa mendatang menyebabkan semakin perlunya pembentukan

BUMN-BUMN yang unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan

BUMN ke depan perlu diarahkan pada peningkatan daya saing BUMN, perbaikan sinergi

antar BUMN, pengembangan kemampuan berusaha dan penciptaan peluang-peluang baru

melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki dan berkompetisi

dalam era persaingan global. Disamping itu, perbaikan tata kelola perusahaan (good

corporate governance) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memenangkan

persaingan.

Restrukturisasi BUMN merupakan proses yang berkelanjutan dan satu kesatuan yang

terintegrasi dengan strategi penyelamatan ekonomi nasional. Hal ini diutamakan agar BUMN

dapat mencapai tujuan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional,

anggaran negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Master Plan BUMN 2010-2014 ini menggambarkan kebijakan utama penataan

BUMN ke depan dan di dalamnya dijelaskan berbagai kebijakan Pemerintah dalam

melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaras dengan kebijakan

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Maksud Dan Ruang Lingkup

Master Plan BUMN 2010-2014 memuat berbagai kebijakan Pemerintah dalam

melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selaras dengan

kebijakan sektoral, yang merupakan penyempurnaan terhadap dokumen serupa yang

diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Negara BUMN.

Dokumen ini menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pembinaan BUMN,

kerangka analisis program pembinaan BUMN serta tindakan spesifik Kementerian

BUMN yang telah diambil saat ini atau yang akan direncanakan dalam jangka pendek

dan jangka panjang (tahun 2010-2014), yang meliputi program restrukturisasi BUMN,

privatisasi BUMN, public service obligation, optimalisasi aset BUMN, serta data,

informasi dan teknologi informasi. Disamping program-program tersebut juga

dijelaskan mengenai program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta perkembangan

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya.

Melalui penerbitan Master Plan ini, Kementerian BUMN bermaksud

memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan program pembinaan BUMN kepada

publik, pembuat kebijakan, manajemen/ karyawan BUMN dan para pelaku ekonomi.

Berbagai kebijakan dalam pembinaan BUMN yang dilaksanakan oleh

Kementerian BUMN pada dasarnya dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan

nilai perusahaan. Program pembinaan BUMN tersebut dilandasi oleh peraturan

perundangan yang berlaku, yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014, serta peraturan lainnya yang terkait.

2

I.2. Visi Dan Misi Presiden Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden telah menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025. RPJMN tahun 2010-2014 tersebut telah ditetapkan dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.

Presiden telah menetapkan VISI1 untuk masa pemerintahan periode 2010-2014

yaitu Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, dengan penjelasan

sebagai berikut:

- Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung

jawab serta hak asasi manusia.

- Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh

bangsa Indonesia.

Sedangkan Misi2 yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi tersebut

adalah (1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; (2)

Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; (3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua

Bidang.

Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan

Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan pondasi yang lebih

kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis, namun tidak dapat terlepas dari kondisi

dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang

mempengaruhinya.

3

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014,

ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional3 tahun 2010-2014, yaitu: (1)

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata

Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakkan Hukum Dan

Pemberantasan Korupsi; (5): Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014 tersebut dirumuskan dan dijabarkan

lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas4 sehingga lebih mudah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu: (1) reformasi birokrasi

dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)

ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9)

lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, tema dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-20145 adalah (1)

memantapkan penataan kembali NKRI; (2) meningkatkan kualitas SDM; (3)

membangun kemampuan IPTEK; dan (4) memperkuat daya saing perekonomian.

Bidang-Bidang yang menjadi perhatian utama RPJMN Tahun 2010-2014

adalah:

(1) Pertahanan dan Keamanan, yang ditandai dengan: peningkatan

kemampuan struktur pertahanan Negara dan lembaga keamanan Negara;

(2) Hukum : meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya

konsolidasi penegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan

kelanjutan penataan sistem hukum nasional;

(3) Politik, yang ditandai dengan: membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan

bangsa; posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin

meningkat dengan keberhasilan diplomasi di forum internasional;

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

4

(4) Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat,

transparan dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar

pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah;

(5) Kesejahteraan Rakyat yang terus meningkat ditunjukkan oleh

membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia : meningkatnya

pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran

disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat

pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal,

kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan

penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok

masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

potensial di luar Jawa; makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif

dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa;

(6) Daya Saing Perekonomian yang meningkat melalui : penguatan industri

manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan kelautan serta

sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu; meningkatnya

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan

infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia

usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; penataan kelembagaan

ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat; pengembangan jaringan infrastruktur

transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan,

khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk

kelistrikan; pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan

permukiman; industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim,

perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara

sinergi, optimal, dan berkelanjutan;

(7) Pengelolaan SDA dan LH yang makin berkembang melalui : penguatan

kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan

berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya

keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang

dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal

5

pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan

kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan;

terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua

sektor; meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan

ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan

terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian BUMN Sesuai Rencana Strategis

Kementerian BUMN Tahun 2010-2014

Upaya Pemerintah dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional guna

peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita

Bangsa Indonesia pada umumnya dan misi Pembangunan Jangka Panjang (tahun

2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (tahun 2010-2014) pada khususnya,

memerlukan adanya koordinasi dan peran serta dari seluruh lembaga/institusi

Pemerintah.

Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas

merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN, diharuskan

mengambil peran dalam upaya perbaikan kondisi perekonomian Indonesia melalui:

(1) perumusan kebijakan yang mengarahkan BUMN agar mampu menyediakan

barang/jasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat, (2) memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional,

serta (3) menjadi agen pemerintah dalam menyelenggarakan kemaslahatan hidup

masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian

BUMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Visi6 Kementerian BUMN yaitu

Mewujudkan BUMN sebagai instrumen Negara untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Misi7

sebagai berikut (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin

transparan dan akuntabel; (2) Meningkatkan peran BUMN untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara; (3) Meningkatkan kualitas

6

pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum(PSO); (4) Meningkatkan

peran BUMN dalam usaha keperintisan; (5) Meningkatkan peran BUMN dalam

rangka pengembangan UMKM; (6) Peningkatan peran BUMN untuk percepatan

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Kementerian Negara BUMN di dalam Rencana

Strategisnya menetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 30 sasaran strategis yang ingin

dicapai dalam periode pemerintahan tahun 2010-2014, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Pembinaan

BUMN

Sasaran 1.1 : Terlaksananya reformasi birokrasi

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM

Sasaran 1.3 : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Sasaran 1.4 : Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan

perundang-undangan

Tujuan 2 : Terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem

penilaian kinerja

Sasaran 2.1 : Tersusunnya best practice GCG

Sasaran 2.2 : Terlaksananya penerapan best practice GCG

Sasaran 2.3 : Terlaksananya sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN

Sasaran 2.4 : Terlaksananya sistem penilaian kinerja di BUMN yang

mangacu pada standar internasional.

Tujuan 3 : Meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA

strategis dan pertahanan nasional

Sasaran 3.1 : Terwujudnya kebijakan untuk meningkatkan porsi SDA

strategis yang dikelola oleh BUMN

Sasaran 3.2 : Terlaksananya penerapan peraturan perundang-undangan yang

berpihak pada BUMN untuk mengelola SDA strategis

Sasaran 3.3 : Terlaksananya penerapan peraturan perundangan yang

berpihak pada BUMN dalam pengembangan industri

pertahanan

Sasaran 3.4 : Terwujudnya kemampuan BUMN industri pertahanan untuk

penyediaan alutsista

Tujuan 4 : Meningkatnya Kinerja BUMN

Sasaran 4.1 : Meningkatnya keuntungan BUMN

Sasaran 4.2 : Meningkatnya sinergi antar BUMN

7

Tujuan 5 : Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional

Sasaran 5.1 : Meningkatnya belanja modal (Capital Expenditure) BUMN

Sasaran 5.2 : Meningkatnya belanja operasional (Operating Expenditure)

BUMN

Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan

pemerintah untuk pelayanan umum

Sasaran 6.1 : Terlaksananya pemisahan tanggungjawab antara pemberi

tugas (Pemerintah) dan pelaksana tugas (BUMN) secara

konsisten

Sasaran 6.2 : Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan umum secara

transparan.

Tujuan 7 : Meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha

dan pengembangan UMKM

Sasaran 7.1 : Meningkatnya peran BUMN dalam program Public Private

Partnership (P3)

Sasaran 7.2 : Meningkat dan meluasnya jangkauan penyaluran dana PKBL

Sasaran 7.3 : Meningkatnya efektivitas penyaluran dana pemerintah (KUR)

untuk pengembangan UMKM

Tujuan 8 : Terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin

sehat dan kompetitif

Sasaran 8.1 : Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN

berbasis mekanisme korporasi

Sasaran 8.2 : Terwujudnya jumlah BUMN yang ideal

Sasaran 8.3 : Berkurangnya BUMN yang rugi dan bermasalah

Tujuan 9 : Meningkatnya peran BUMN dalam percepatan

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

Sasaran 9.1 : Meningkatnya peran BUMN untuk ketahanan energi

Sasaran 9.2 : Meningkatnya peran BUMN untuk ketahanan pangan

Sasaran 9.3 : Meningkatnya peran BUMN untuk pembangunan

infrastruktur

Sasaran 9.4 Meningkatnya peran BUMN untuk peningkatan pertahanan

Sasaran 9.5 Meningkatnya peran BUMN dalam pengembangan UMKM

Sasaran 9.6 Meningkatnya peran BUMN untuk lingkungan hidup

8

I.4. Prioritas RPJMN Tahun 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN

Permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan pengawasan BUMN yang

dicantumkan dalam RPJM 2010-2014 adalah sebagai berikut: (1) masih terdapatnya

ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penafsiran

yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan, dan

pembinaan BUMN; (2) kondisi ekonomi baik nasional, regional, maupun global yang

sedang dalam tahap pemulihan; (3) persaingan usaha yang makin ketat; (4)

pelaksanaan otonomi daerah yang sering tidak kondusif bagi pengembangan usaha;

serta (5) pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance).

Terkait dengan hal tersebut, dalam RPJMN tahun 2010-2014, sasaran

pembangunan dalam pembinaan BUMN8 adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya

kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN; (2) terwujudnya penerapan best

practices GCG dan sistem penilaian kinerja; (3) meningkatnya peran BUMN dalam

pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional; (4) meningkatnya keuntungan

BUMN; (5) meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional; (6) meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk

pelayanan umum; (7) meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha dan

pengembangan UMKM; (8) terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin

sehat dan kompetitif; (9) meningkatnya peran BUMN dalam percepatan pelaksanaan

prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, kegiatan prioritas yang terkait dengan Kementerian BUMN

dalam RPJMN 2010-2014 adalah program di bidang Pembinaan dan Pengawasan

BUMN9, sebagai berikut:

(1) Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas

Nasional), yaitu :

a. Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan

Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN

lainnya.

9

b. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per

tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada

2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari

1,2 juta barrel per hari mulai 2014.

c. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif

geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada

2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan

listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro,

dan nuklir secara bertahap.

d. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas

sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya.

e. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42

juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan

bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

(2) Restrukturisasi BUMN besar/ penting/ strategis (Prioritas Nasional)

(3) Penyusunan best practice GCG

(4) Penetapan system remunerasi berbasis kinerja di BUMN

(5) Penyusunan peraturan mengenai penerapan system penilaian yang mengacu pada

standar internasional

(6) Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan asset BUMN

(7) Penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN

(8) Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan

Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO

(9) Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan

BUMN berbasis mekanisme korporasi murni

(10) Kajian BUMN rugi dan bermasalah

(11) Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi

(12) Kajian rightsizing BUMN

(13) Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris

(14) Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan

(15) Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur

10

I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Rencana Strategis Kementerian

BUMN Tahun 2010-2014 Dan Master Plan BUMN Tahun 2010-2014

Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah

restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan

berkesinambungan. Melalui penerapan kebijakan ini, BUMN yang ada akan

dikelompokkan ulang berdasarkan sektor industrinya. Dalam rangka mencapai jumlah

dan skala BUMN yang ideal, maka dalam Master Plan BUMN Tahun 2010-2014,

Kementerian BUMN menyusun program rightsizing untuk memperbaiki struktur

bisnis BUMN secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan

kinerja dan nilai (value) perusahaan.

Peningkatan kinerja dan nilai BUMN tersebut dilakukan melalui langkah-

langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi dilakukan baik secara sektoral

maupun korporasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha

yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan

restrukturisasi korporasi meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan

usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Privatisasi dilakukan dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan

manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan

BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh

publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Selain itu, dalam konteks pembinaan BUMN juga akan diambil kebijakan

berupa: (1) pemantapan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan

dan obyektif; (2) penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi

peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas

dan/atau Capital Market Protocol; (3) penerapan Good Governance dan Good

Corporate Governance; (4) peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan

usaha BUMN; (5) peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum; serta (6)

peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan

nasional.

11

I.6. Perkembangan, Kontribusi Dalam Perekonomian Nasional Serta Potensi-Potensi

Yang Dimiliki BUMN

Sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14

BUMN berbentuk Perum, 112 BUMN berbentuk Persero, dan 15 BUMN yang

merupakan Persero Terbuka. Adapun perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan

Negara minoritas tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah BUMN Tahun 2005-2009

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

Perum 13 13 14 14 14

Persero 114 114 111 113 112

Persero Tbk 12 12 14 14 15

Jumlah BUMN 139 139 139 141 141

Kepemilikan Negara Minoritas 21 21 21 20 19

BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai

dengan saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Seperti yang telah disebutkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Negara Tahun 2010-2014, potensi-potensi

tersebut antara lain: (1) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (2)

kepemilikan aset yang besar, (3) brand image BUMN, (4) pengalaman usaha BUMN,

(5) profesionalisme SDM. Disamping itu data, informasi dan teknologi informasi

pada BUMN telah tersedia dan terbangun dengan baik.

I.6.1. Keberadaan BUMN

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, BUMN merupakan salah satu

penggerak utama perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi

melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN

berperan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-

kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan

dalam bentuk berbagai jenis penerimaan Negara, antara lain pajak dan dividen.

Pada masa awal kemerdekaan, peran BUMN/pemerintah dalam

perekonomian nasional cukup penting. Di awal era pembangunan,

BUMN/pemerintah masuk antara lain ke dalam sektor-sektor yang memerlukan

pembiayaan cukup besar, tidak diminati swasta dan bersifat pioneering. Sektor

12

korporasi yang andal dalam membangun perekonomian nasional diperlukan untuk

menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa untuk dalam negeri

maupun ekspor, dan memberi layanan yang optimal bagi konsumen.

Jika melihat pada BUMN yang ada saat ini, kita akan mengetahui bahwa

BUMN adalah sebuah entitas yang memiliki potensi untuk dapat berkembang

menjadi sebuah entitas bisnis yang besar dan kuat. Hampir di semua lini bisnis dan

sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat BUMN yang menjalankan usahanya.

Bahkan di beberapa sektor usaha, BUMN adalah penguasa pasar (market leader)

sehingga memiliki peran yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis

maupun ekonomi secara umum.

Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar hampir di semua sektor

usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi untuk berkontribusi yang

signifikan kepada masyarakat dan negara secara umum, tetapi juga memiliki

potensi yang besar untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan diantara

sesama BUMN sehingga akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja

perusahaan.

Keberadaan BUMN selama ini telah memberikan kontribusi yang besar

kepada Negara, baik berupa dividen, penerimaan Negara dari Pajak dan

kontribusinya bagi pergerakan sektor riil. Rata-rata dividen yang diberikan BUMN

kepada Negara selama periode 20052009 sebesar Rp.23,14 Triliun per tahun,

demikian juga kontribusi BUMN dalam bentuk pajak cenderung meningkat dimana

rata-rata pajak yang diberikan selama periode 20052009 sebesar Rp.73,27 Triliun

per tahun. Belanja modal (capital expenditures/Capex) dan belanja operasional

(operational expenditures/Opex) BUMN juga mengalami peningkatan. Pada awal

tahun 2004, Capex BUMN adalah Rp.32,26 triliun dan Opex sebesar Rp.453,40

triliun, sedangkan posisi pada akhir tahun 2008 Capex sebesar Rp.128,32 triliun

dan Opex sebesar Rp.1.028,37 triliun. Peningkatan Capex dan Opex tersebut

menunjukkan kontribusi BUMN bagi pergerakan sektor riil.

13

BUMN sebagai badan usaha juga dapat berperan dalam mendorong

penerapan praktek-praktek bisnis dengan standar etika dan transparansi,

independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness (GCG) serta

profesionalisme pengelolaan perusahaan. Dorongan untuk meningkatkan praktek

good corporate governance perlu mendapatkan perhatian, sehingga upaya-upaya

restrukturisasi/revitalisasi/ profitisasi yang berkelanjutan perlu terus dilaksanakan.

I.6.2. Kepemilikan Aset

Sampai dengan akhir tahun 2009, total aset BUMN tercatat mencapai

Rp2.150 Triliun yang sebagian besar masih menggunakan nilai buku. Sebuah nilai

yang sangat besar yang apabila mampu dimanfaatkan secara maksimal tentu akan

memicu pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

(sustainability growth). Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya

dimanfaatkan secara optimal dengan baik guna menghasilkan pendapatan bagi

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio return on asset (ROA) BUMN yang

masih relatif kecil, yaitu sebesar 3,39%. Dari total aset yang mencapai + 2.150

trilliun tersebut, laba BUMN pada akhir tahun 2009 hanya mencapai Rp.72,84

triliun, dengan return on equity (ROE) sebesar 12,89%.

Aset yang belum didayagunakan tersebut menjadi potensi tersendiri bagi

BUMN dalam upayanya untuk terus memperbaiki kinerja agar dapat memberikan

kontribusi yang lebih besar kepada kesejahteraan rakyat. Melalui kerja sama usaha

dengan swasta maupun BUMN, aset-aset yang masih idle tersebut akan menjadi

salah satu kunci dalam upaya untuk mewujudkan BUMN yang sehat, berkinerja

baik, dan berdaya saing tinggi.

I.6.3. Brand image BUMN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sejarah telah membuat BUMN

memiliki brand image yang sangat kuat khususnya di dalam negeri. Dengan usaha-

usaha yang dijalankan di sektor perintisan membuat nama BUMN dikenal luas di

seluruh nusantara. Pos Indonesia, Bank BRI, Pegadaian, PLN, dan Pertamina adala

BUMN-BUMN yang sudah sangat melekat di benak seluruh rakyat Indonesia.

Bukan hanya karena mereka menguasai hajat hidup orang banyak tetapi lebih dari

itu, mereka adalah bagian dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

14

Brand image yang sangat kuat ini merupakan salah satu competitive

advantage yang dimiliki oleh BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta

lain. Competitive advantage ini harus dapat dioptimalkan sehingga bisa

mendukung upaya penciptaan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan berdaya

saing tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi

perekonomian nasional.

Brand image BUMN semakin membaik yang tergambar dari semakin

meningkatnya jumlah BUMN yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional,

regional, dan internasional.

I.6.4. Pengalaman usaha BUMN

Jika dilihat secara seksama, hampir seluruh BUMN lahir pada awal

kemerdekaan Indonesia bahkan ada beberapa BUMN yang merupakan hasil

nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda. Dengan usia yang sudah sedemikian

lama, BUMN seharusnya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada

perusahaan-perusahaan swasta lain yang belum begitu lama berdiri.

Pengalaman adalah salah satu nilai tambah yang sangat penting bagi

perusahaan terutama untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Pemahaman yang mendalam tentang nature of business menjadi salah satu kunci

agar suatu perusahaan mampu berkembang dan bisa menjawab setiap tantangan

zaman. Namun patut diperhatikan juga bahwa, pengalaman usaha BUMN tersebut

harus selalu diiringi dengan inovasi dan kreativitas usaha sehingga BUMN akan

tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

I.6.5. Profesionalisme SDM

Dengan eksistensi di dalam perekonomian dan pengalaman yang cukup

lama di dunia bisnis serta besarnya jumlah aset yang dikelola, maka sumber daya

manusia dan profesionalisme yang dimiliki oleh BUMN kiranya tidak perlu

diragukan lagi. Perbaikan sistem remunerasi yang semakin berkeadilan dan

berbasis kinerja semakin mendorong peningkatan profesionalisme SDM BUMN.

Ketatnya pengawasan dalam pengelolaan BUMN juga semakin mendorong

peningkatan integritas SDM BUMN. Mekanisme penetapan pengurus BUMN yang

semakin transparan dan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dan integritas

15

semakin mendorong persaingan SDM BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan

kemampuan dalam setiap pengambilan keputusan.

I.6.6. Data, Informasi dan Teknologi Informasi

Disamping hal-hal tersebut diatas, penguasaan terhadap data, informasi, dan

teknologi informasi menjadikan BUMN memiliki sarana yang relatif lebih lengkap

dalam menghadapi persaingan di pasar lokal maupun pasar global serta

memberikan kemampuan bagi BUMN untuk menciptakan nilai tambah dan

mengembangkan usaha. Dalam situasi turbulensi ekonomi, BUMN membutuhkan

kecepatan dalam seluruh aspek pengambilan keputusan korporasi. Tanpa

penguasaan data dan informasi, BUMN akan kehilangan kesempatan dan

kecepatan mengantisipasi perubahan.

Penguasaan data dan informasi menjadi faktor yang penting karena data

dan informasi yang dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan lengkap akan

membantu manajemen melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan cepat

dan akurat. Bagi perusahaan, implementasi teknologi informasi akan sangat

berperan dalam pengendalian internal perusahaan. Agar teknologi informasi yang

diimplementasikan di BUMN dapat dipastikan memberikan outcome sesuai dengan

kebutuhan bisnis, maka BUMN perlu mempunyai kebijakan tata kelola teknologi

informasi yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance). Kini, implementasi teknologi informasi lebih mengarah

pada sinergi pemanfaatan informasi dan teknologi informasi yang digunakan pada

rantai bisnis baik di lingkungan internal maupun eksternal, dengan demikian

pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi dan menciptakan

nilai tambah perusahaan.

16

Keberadaan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia dengan

segala peran, bentuk kontribusinya terhadap perekonomian serta potensi-potensi

yang dimilikinya, seyogianya dapat menjadi lokomotif ataupun pelaku ekonomi yang

handal yang dapat mendukung, baik Visi dan Misi Pemerintah untuk

mensejahterakan rakyat, mewujudkan demokrasi dan memeratakan keadilan,

bidang-bidang/program-program yang tertuang dalam RPJM 2010-2014, maupun

dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian BUMN, yakni mewujudkan BUMN

menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan

mekanisme korporasi.

Peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dalam

melaksanakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang dicantumkan

dalam Renstra Kementerian BUMN 2010-2014, dalam mengatasi permasalahan dan

tantangan yang dihadapi maupun dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan

dalam pembinaan BUMN seperti yang tercantum dalam RPJM 2010-2014, maka

transformasi/konsolidasi/

restrukturisasi/revitalisasi secara bertahap dan berkesinambungan, dalam kerangka

untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance), menjadi sangat penting artinya.

Segala upaya yang telah dilakukan selama ini, baik yang telah berhasil,

sedang dalam penyelesaian, belum berhasil maupun yang masih akan dilakukan,

pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi/efektifitas perusahaan sehingga

kinerja dan nilai perusahaan meningkat. Yang pada gilirannya akan memberikan

kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan memahami

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan BUMN dan

menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk

mendukung peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengelolaan BUMN

dalam rangka meningkatkan kinerja/nilai dan kontribusi perusahaan dalam

perekonomian nasional.

17

BAB II

PERKEMBANGAN BUMN TAHUN 2005-2009

Kinerja BUMN dalam lima tahun terakhir (2005-2009) sebagian besar

menunjukkan kecenderungan perbaikan, meskipun terdapat sebagian kecil BUMN masih

menghadapi kendala-kendala untuk berkembang. Di bawah ini disajikan perkembangan

kinerja BUMN masing-masing sektor, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(GCG) dan perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

II. 1. Perkembangan Kinerja BUMN

II. 1.1.Perkembangan Jumlah BUMN

Jumlah BUMN di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 141 perusahaan dan

beroperasi pada hampir seluruh sektor usaha, khususnya industri hulu. Di samping itu,

negara juga memiliki saham dengan kepemilikan minritas pada 19 badan usaha.

Perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan negara minoritas dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia

Periode tahun 2005 - 2009

Pada Tahun 2005 terjadi pengurangan jumlah Perjan (Perjan Rumah Sakit dan RRI

berubah menjadi Badan Layanan Umum/BLU) dan pengurangan jumlah Persero (Merger

4 Persero Perikanan, PT TVRI menjadi BLU dan Likuidasi PT AAF). Tahun 2007,

terdapat 2 (dua) Persero menjadi Tbk, Likuidasi PT ISI dan terbentuknya Perum LKBN

Antara. Pada tahun 2008 terjadi penambahan jumlah BUMN yaitu PTDI dan PT Askrindo,

dan pada tahun 2009 terjadi penambahan BUMN Tbk yaitu PT Bank BTN.

Jumlah BUMN ( Saham Negara ? 51%) 2005 2006 2007 2008 2009

Persero Tbk 12 12 14 14 15 Persero 114 114 111 113 112 Perum 13 13 14 14 14 Perjan 0 0 0 0 0 Jumlah BUMN 139 139 139 141 141 Jumlah Perusahaan Dengan Saham Negara ? 51 %

21 21 21 19 19

18

II. 1.2.Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN

Data kinerja BUMN periode tahun 2005-2009 secara umum dapat dilihat pada

tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 : Perkembangan Kinerja BUMN Periode tahun 2005 - 2009

Rp Miliar

2005 2006 2007 2008 Prog 2009

Total Aset 1.291.254 1.451.371 1.717.322 1.969.117 2.150.032

Total Hutang 921.193 1.005.481 1.217.626 1.454.487 1.584.998

Ekuitas 370.060 445.890 499.696 514.630 565.034

Pendapatan 655.152 754.720 865.349 1.161.496 931.000

Laba Bersih 25.770 49.171 63.307 64.185 72.840

Dari tabel 2 tersebut di atas, terlihat bahwa kinerja BUMN mengalami

peningkatan/pertumbuhan yang terlihat dari total asset, total ekuitas, total pendapatan, dan

total laba bersih.

Selanjutnya, perkembangan ROA, ROE, laba, aset, ekuitas dan kontribusi BUMN

dapat dilihat pada grafik-grafik dan tabel-tabel sebagai berikut :

a. Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

Return on Asset (ROA) periode 2005 2009 berkisar antara 2,00% - 3,69% atau rata-

rata 3,15% per tahun, sedangkan Return on Equity (ROE) berfluktuasi dari tahun ke tahun

dengan kisaran antara 6,96% - 12,89% atau rata-rata 11,20% per tahun. Gambaran

perkembangan ROA dan ROE dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1: Perkembangan ROA dan ROE

19

b. Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang

Dilihat dari sisi jumlah aset, tampak terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dalam

periode tahun 2005-2009. Namun pertumbuhan jumlah aset tersebut dirasakan belum

proporsional dengan pertumbuhan modal perusahaan yang pertumbuhannya relatif lambat.

Hal ini disebabkan sebagian besar aset dibiayai dari dana eksternal/hutang.

Grafik 2: Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang

(dalam Rp Triliun)

c. Perkembangan Jumlah Laba Bersih

Sama halnya dengan jumlah aset, jumlah laba bersih yang diperoleh BUMN pada periode

tahun 2005-2009 juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu tumbuh rata-

rata 20,28%/tahun.

II. 1.3. Perkembangan Kontribusi BUMN

Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara pada dasarnya bersumber dari

dividen BUMN dan pajak yang disetorkan BUMN.

a. Kontribusi Dividen

Pada periode tahun 2004-2009 terjadi pertumbuhan kontribusi deviden rata-rata

25,09% per tahun. Pertumbuhan tersebut disamping karena meningkatnya keuntungan

BUMN, juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan devidend pay out

ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997, menjadi sekitar 40% setelah krisis

moneter, bahkan beberapa BUMN dikenakan lebih dari 50%. Gambaran kontribusi

dividen BUMN sebagaimana terlihat pada Grafik 5 sebagai berikut.

20

Grafik 5: Kontribusi Dividen BUMN

Catatan : Pembagian laba tahun 2009 belum ditetapkan oleh RUPS

b. Kontribusi Pajak

Kontribusi BUMN lainnya yaitu pajak, pada periode tahun 2005-2009 juga

mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 18,13% per tahun. Peningkatan

kontribusi pajak BUMN antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan keuntungan

BUMN. Gambaran kontribusi pajak sebagaimana terlihat pada Grafik 6 sebagai berikut.

Grafik 6: Kontribusi Pajak

Selain kontribusi dalam bentuk deviden dan pajak, maka sebelum 5 tahun terakhir

terdapat hasil divestasi/privatisasi BUMN yang disetorkan ke kas Negara karena situasi

keuangan Pemerintah maupun kebijakan pada saat itu. Namun demikian, kurang lebih

dalam waktu 5 tahun terakhir, telah diambil kebijakan yang pada intinya hasil privatisasi

BUMN terutama adalah untuk keperluan mendukung pengembangan BUMN itu sendiri.

Sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan privatisasi terhadap 15 BUMN melalui

metode IPO dan SPO (13 BUMN) dan metode EMBO (2 BUMN). Adapun gambaran

hasil privatisasi 2004-2009 sebagaimana terlihat pada Grafik 7 sebagai berikut.

21

Grafik 7: Kontribusi Privatisasi

Peran 15 BUMN Tbk dalam Pasar Modal cukup besar, hal ini dapat dilihat dari

penguasaan kapitalisasi pasar per 30 Desember 2009 yang mencapai 31,57% atau senilai

Rp 637,48 Triliun dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) . Adapun

gambaran kapitalisasi pasar BUMN Terbuka 2005-2009 sebagaimana terlihat pada Grafik

8 sebagai berikut.

Grafik 8 : Kapitalisasi Pasar BUMN Terbuka

260

493

589

355

637

31,57%32,97%

29,64%

40,23%

32,40%

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk % Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk

II. 2. Perkembangan BUMN Secara Sektoral

Dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2010-2014 terdapat 19 sektor

usaha BUMN yang meliputi : sektor usaha perbankan, asuransi, jasa keuangan, jasa

konstruksi, industri farmasi, aneka industri, kawasan industri dan perumahan, sarana

angkutan dan pariwisata, prasarana angkutan, logistik dan jasa sertifikasi, perkebunan,

kehutanan, perikanan, kertas percetakan dan penerbitan, penunjang pertanian,

pertambangan dan semen, industri strategis, energi dan sumber daya mineral serta sektor

telekomunikasi, media dan penunjang telekomunikasi.

22

II. 2.1. Sektor Usaha Perbankan

Terdapat 4 Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI dan BTN) yang semuanya merupakan

BUMN Terbuka. Masing-masing bank BUMN ini memiliki fokus bisnis yang berbeda

yaitu Corporate Banking, Commercial Banking dan Consumer Banking (Mandiri dan

BNI), micro banking (BRI) dan pembiayaan perumahan (BTN). Isu utama BUMN

perbankan adalah adanya PBI No.8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal (Single

Presence Policy) Pada Perbankan Indonesia yang mengharuskan keempat Bank BUMN

untuk masuk dalam satu kepemilikan (misalnya holding atau merger). Sedangkan Bank

Ekspor Indonesia (BEI) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009 telah

berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang pembinaan dan

pengawasanya berada di bawah Menteri Keuangan.

Kinerja operasional Bank BUMN tahun 2005-2009 tercermin dari tingkat Capital

Adequency Ratio (CAR), Net Non Performing Loan (NPL), tingkat penyaluran pinjaman,

serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Tabel 3 menunjukkan rata-rata

CAR dan NPL, serta total penyaluran pinjaman dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh

4 BUMN selama periode tahun 2005-2009.

Tabel 3. Kinerja Operasional BUMN Perbankan

Periode Tahun 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

CAR 17,89% 19,24% 19,03% 14,82% 16,07%

NPL Net 6,91% 3,93% 2,28% 1,56% 1,25%

Loan/Kredit (Rp Juta) 260.317.540 292.499.989 363.520.599 478.618.745 564.224.717

DPK (Rp Juta) 438.172.120 487.565.432 583.330.640 685.262.593 804.162.583

Adapun kinerja Bank BUMN tahun 2005 - 2009 pada umumnya meningkat yang

antara lain disebabkan Bank BUMN telah berhasil dalam melakukan restrukturisasi, baik

yang bersifat operasional maupun finansial. Peningkatan kinerja tersebut antara lain

tercermin dalam peningkatan pencapaian pendapatan dan laba bersih perseroan. Dalam

kurun waktu 5 tahun, terjadi pertumbuhan aset yang cukup tinggi, yaitu 15,4%,

pertumbuhan aset tersebut diikuti dengan peningkatan pertumbuhan laba bersih rata-rata

26,9%. Gambaran mengenai data keuangan pokok BUMN Perbankan tersaji dalam Tabel

4 sebagai berikut.

23

Tabel 4. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan

Tahun 2005 20091 Rp Miliar

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 563.054 624.234 742.855 851,248 938,427

Ekuitas 49.943 59.774 68.688 71.380 86.989

Pendapatan 61.602 68.186 75.877 88.039 92.667

Laba Bersih 6.263 8.969 10.484 13.576 17.484

II. 2.2.Sektor Usaha Asuransi

Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di sektor usaha asuransi, PT Askes, PT

Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, PT Jasindo, PT Jasa Raharja, PT Jiwasraya, PT ASEI,

PT Askrindo dan PT RUI. Adapun isu utama BUMN Sektor Asuransi adalah adanya

Undang-undang Nomor 40/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sistem Jaminan

Nasional (SJSN) yang menetapkan perlu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nasional. Keempat BUMN asuransi yang direncanakan akan dijadikan/ditunjuk sebagai

badan penyelenggara jaminan sosial, adalah PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT

Asabri, dengan kemungkinan perubahan bentuk/status hukum BUMN tersebut.

Selama periode tahun 2005-2009, BUMN Asuransi mampu meningkatkan kinerja

operasional yang tercermin dari peningkatan premi/iuran yang dihimpun, dana investasi,

dan cadangan teknis. Gambaran mengenai kinerja operasional tersebut dapat dilihat pada

tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perkembangan Premi, Investasi, dan Cadangan Teknis BUMN Asuransi

Tahun 2005 2009

Rp Miliar

Premi 11,118 12,965 15,038 19,088 18,557

Investasi 63,712 79,426 97,484 104,566 109,362

Cadangan Teknis 27,516 31,650 38,116 45,144 60,588

20092005 2006 2007 2008

Dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi pertumbuhan aset yang cukup tinggi, yaitu

20,7%, pertumbuhan aset tersebut diikuti dengan peningkatan pertumbuhan laba bersih

rata-rata 27,8%. Secara agregat, data keuangan pokok BUMN Sektor Asuransi dapat

dijelaskan dalam Tabel 6 di bawah ini.

1 Sumber: Data publikasi diolah

24

Tabel 6. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi

Tahun 2005 2009 Rp Miliar

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 69.561 86.219 105.450 133.828 147.076

Ekuitas 6.690 9.719 12.026 12.327 18.793

Pendapatan 15.815 21.341 25.212 33.622 36.455

Laba Bersih 1.728 2.318 2.606 3.291 4.548

II. 2.3. Sektor Usaha Jasa Keuangan

Terdapat 7 (tujuh) BUMN yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan dan 1

(satu) perusahaan minoritas. Masing-masing BUMN Usaha Jasa Keuangan memiliki

karakteristik berbeda sehingga isu yang dihadapi juga berbeda-beda. Sebagai contoh, PT

PANN Multi Finance saat ini dalam kondisi ekuitas negatif terkait beban bunga hutang

SLA untuk proyek pesawat terbang dan kapal ikan yang merupakan penugasan

pemerintah. Sementara itu, PT PPA yang semula hanya mengelola aset eks BPPN, saat ini

sesuai PP 61 tahun 2008 mendapat tambahan tugas untuk melakukan restrukturisasi dan

revitalisasi BUMN, pengelolaan aset BUMN dan kegiatan investasi. Terkait fungsi untuk

melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, maka PT PPA telah memperoleh PMN

sebesar Rp 1,5 Triliun pada tahun 2008 dan sebesar Rp 1 Triliun pada tahun 2009. Saat ini

BUMN yang telah dan sedang dalam program restrukturisasi oleh PT PPA per 31

Desember 2009 adalah 17 BUMN.

5 BUMN lain di sektor ini meliputi PT Danareksa (sekuritas, investasi dan

manajemen investasi), Perum Pegadaian, Perum Jamkrindo (penjaminan kredit kecil),

PT PNM (jasa pembiayaan), dan PT Kliring Berjangka Indonesia (kliring berjangka dan

resi gudang). Untuk Perum Pegadaian saat ini dalam proses pemerseroan. Perum

Jamkrindo dan PT PNM terlibat intensif dalam penjaminan dan penyaluran kredit

kecil/KUR yang memerlukan perhatian Pemerintah untuk menjaga kelayakan tingkat

modal minimal apabila menghadapi kredit bermasalah. Sedangkan untuk PT Danareksa,

restrukturisasi lanjutan untuk penguatan likuiditas dan permodalan, perlu dilakukan

mengingat PT Danareksa masih memiliki akumulasi kerugian yang cukup besar.

Selanjutnya PT Kliring Berjangka Indonesia memerlukan dukungan dari instansi terkait

untuk kegiatan usaha resi gudang.

25

Dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya pertumbuhan laba, ekuitas dan aset BUMN

Jasa Keuangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 7 dibawah ini, dengan rata-rata

pertumbuhan aset 26,7% per tahun dan laba bersih 19,6% per tahun.

Tabel 7. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan

Tahun 2005 2009 Rp Miliar

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 11.974 13.711 16.943 22.133 30.553

Ekuitas 1.423 1.963 3.025 5.218 7.076

Pendapatan 2.661 3.107 3.543 4.198 5.380

Laba Bersih 520 767 754 973 1.010

II. 2.4. Sektor Usaha Jasa Konstruksi

BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari 14 BUMN yang 2 (dua)

diantaranya adalah BUMN Terbuka. Keempat belas BUMN tersebut adalah PT Adhi

Karya, PT Wijaya Karya, PT PP, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Amarta

Karya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Indra Karya, PT

Bina Karya, PT Indah Karya, PT Virama Karya dan PT Yodya Karya. Disamping itu

terdapat perusahaan konsruksi dimana kepemilikan negara adalah minoritas, yaitu PT

Rekayasa Industri. Periode 2005 2009, terjadi pertumbuhan aset BUMN Jasa Konstruksi

rata-rata 21,6% per tahun dengan kenaikan laba yang meningkat rata-rata 25,8% per tahun,

sedangkan total ekuiti per tahun tumbuh 27,1%.

Isu strategis yang dihadapi BUMN konstruksi antara lain meningkatnya kebutuhan

modal kerja yang disebabkan oleh meningkatnya proyek yang diterima dan meningkatnya

harga bahan baku yang menimbulkan tingkat hutang tinggi (leverage) sehingga

mempengaruhi kinerja perusahaan, persaingan yang ketat dalam mendapatkan proyek baik

proyek pemerintah maupun proyek swasta, serta keterbatasan dalam tenaga ahli.

Secara agregat, dari tahun 2005-2009, kinerja BUMN Sektor Usaha Jasa

Konstruksi mengalami trend yang positif, ditandai dengan kenaikan beberapa indikator

kinerja keuangan utama sebagaimana terlihat dalam Tabel 8 sebagai berikut.

26

Tabel 8. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Tahun 2005-2009

Rp Miliar

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 10.672 12.499 16.274 20.768 23.116

Ekuitas 1.482 1.607 2.737 3.159 3.763

Pendapatan 13.478 16.163 19.361 25.324 29.843

Laba Bersih 254 295 417 512 657

II. 2.5. Sektor Usaha Industri Farmasi

BUMN Sektor Usaha Farmasi meliputi 3 (tiga) BUMN yang 2 (dua) diantaranya

berbentuk Persero Terbuka yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan (PT Kimia

Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) serta 1 (satu) BUMN yang bergerak di bidang produk

vaksin yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara RI (PT Bio Farma). Isu-isu strategis

yang dihadapi oleh BUMN farmasi meliputi antara lain :

a. Kecenderungan upaya merger/akuisisi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia maupun global untuk langkah efisiensi dan pengembangan pasar.

2

b. Dalam kaitannya Obat Generik BUMN Farmasi menghadapi masalah impor bahan baku dan harga beli Pemerintah terhadap Obat Generik.

c. Persaingan obat-obat kimia dengan obat-obat herbal dengan penitrasi pasar yang cukup tajam dan harga yang relatif lebih kompetitif.

Total aset BUMN Farmasi meningkat rata-rata 13,0% dan laba bersih rata-rata

23,0% per tahun dalam kurun waktu 2005-2009, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 9

di bawah ini.

Tabel 9. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi

Tahun 2005 - 2009

Rp Miliar

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 2.240 2.548 3.148 3.342 3.627

Ekuitas 1.557 1.666 1.828 2.018 2.321

Pendapatan 2.934 3.832 4.384 4.989 5.083

Laba Bersih 118 145 180 198 267

2 Sumber: www.pfizer.com dan Laporan Tahunan PT Kalbe Farma

27

II. 2.6. Sektor Usaha Aneka Industri

BUMN Sektor Aneka Industri meliputi 4 (empat) BUMN yang terdiri dari 2 (dua)

BUMN yang bergerak di bidang usaha TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) yaitu PT Industri

Sandang Nusantara (ISN) dan PT Primissima. PT IGLAS bergerak dalam industri gelas

dan PT Garam bergerak dalam industri garam. Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh

BUMN Aneka Industri antara lain :

a. Alat-alat produksi relatif tua sehingga produktivitas rendah dan biaya perawatan tinggi sehingga mengurangi daya saing.

b. Beban hutang cukup besar dan mengalami kesulitan likuiditas/modal kerja.

Kenaikan total aset BUMN sektor Aneka Industri selama periode 2005 2009

sangat kecil, yaitu hanya 3,0% per tahun, namun demikian dalam kurun waktu tersebut

BUMN Sektor Aneka Industri belum mampu membukukan laba. Gambaran umum kinerja

BUMN Aneka Industri 2004-2009 terlihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri

Tahun 2005 - 2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Total Aktiva 876.741 804.468 778.308 874.226 971.543

Ekuitas 214.944 119.302 47.261 45.168 (65.832)

Pendapatan/sales 658.648 554.513 557.661 441.221 473.101

Laba/(Rugi) Bersih (53.432) (94.117) (72.014) (158.210) (97.948)

II. 2.7. Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan

BUMN Kawasan Industri dan Perumahan terdiri dari 5 (lima) BUMN Kawasan

Industri, PT KI Makasar, PT KI Wijayakusuma, PT KBN, PT PDIP Batam dan PT KI

Medan, 1(satu) BUMN Perumahan, Perum Perumnas. Disamping itu terdapat 3

perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh

BUMN Kawasan Industri dan Perumahan antara lain adalah persaingan pembangunan

perumahan oleh BUMN dengan swasta, dan perlunya sinkronisasi kebijakan/regulasi

antara Pusat dengan Daerah (pembebasan lahan/lokasi, perijinan, dll).

Selama 5 tahun terakhir, BUMN sektor Kawasan Industri dan Perumahan

mengalami pertumbuhan aset yang cukup signifikan, yaitu 4,3%, dengan pertumbuhan

28

laba bersih 35,9%. Gambaran umum kinerja BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan

Perumahan tahun 20052009, terlihat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan

Perumahan Tahun 2005 2009 Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 1.862.744 1.844.286 1.882.827 1.975.317 2.194.730

Ekuitas 992.286 1.033.394 977.377 1.035.817 784.543

Pendapatan 614.335 541.794 569.469 795.642 547.035

Laba Bersih 66.319 59.479 (44.540) 69.965 79.056

II. 2.8. Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata

BUMN yang bergerak di sektor usaha sarana angkutan dan pariwisata terdiri dari 9

(sembilan) BUMN Sarana Angkutan dan 3 (tiga) BUMN Pariwisata, yakni PT Garuda

Indonesia, PT Merpati Nusantara, PT PELNI, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT Pelayaran

Bahtera Adhiguna, Perum Damri, Perum PPD, PT Kereta Api Indonesia, PT TWCBPB,

PT BTDC, PT Hotel Indonesia Natour. Isu Strategis BUMN Sarana Angkutan dan

Pariwisata meliputi antara lain :

a. Penyelesaian restrukturisasi perusahaan meliputi restrukturisasi hutang, organisasi dan

SDM.

b. Kondisi armada angkutan yang sudah tua yang menggangu tingkat kenyamanan dan keselamatan penumpang.

c. Pemberlakuan UU No. 17 Th 2008 tentang pelayaran, yang intinya memisahkan antara regulator dan operator sehingga akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan

pelayaran.

d. BUMN Sektor Perhotelan mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha karena kekurangan modal kerja dan pada umumnya bangunan hotel sudah tua

serta mengalami kelebihan jumlah pegawai

Aset BUMN sarana angkutan dan pariwisata tumbuh relatif kecil yakni rata-rata

9,9% per tahun, sedangkan pendapatan usaha tumbuh lebih baik yaitu 11,1%. Sekalipun

demikian sampai dengan tahun 2008 BUMN sarana angkutan dan pariwisata masih merugi

sekalipun dari tahun ke tahun kerugiannya menurun dan pada tahun 2009 telah

memperoleh laba.

Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan

Pariwisata tahun 2004-2009 dapat dilihat dalam Tabel 12 sebagai berikut.

29

Tabel 12. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan

Pariwisata Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 20.838.857 22.745.403 26.236.458 29.773.930 30.157.259

Ekuitas 8.455.946 8.558.845 6.094.218 8.957.672 11.524.591

Pendapatan 19.756.565 20.900.200 23.421.342 30.915.881 29.117.797

Laba Bersih (1.078.189) (641.928) (259.700) (67.269) 1.285.381

II. 2.9. Sektor Usaha Prasarana Angkutan

BUMN Sektor Prasarana Angkutan terdiri dari 4 (empat) BUMN Kepelabuhanan,

PT Pelindo I IV dan 2 (dua) BUMN Kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I & II, 1 (satu)

BUMN Pengerukan, PT Rukindo, dan 1 (satu) BUMN Operator Jalan Tol, PT Jasa Marga.

Total aset BUMN sektor Usaha Prasarana Angkutan tumbuh 13,2% dengan pertumbuhan

laba bersih mencapai 14,1% per tahun.

Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan antara

lain :

a. Pemberlakuan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka akan ada pemisahan antara operator dan regulator yang akan diatur oleh Badan Otoritas Pelabuhan

b. Pemberlakuan Undang-undang No.1 th 2009 tentang penerbangan serta antisipasi pemisahan Air Traffic Services (ATS), maka investasi untuk segmen usaha ATS

dibatasi untuk investasi yang sangat prioritas. Investasi difokuskan kepada segmen

usaha jasa layanan penumpang, jasa pendaratan dan segmen usaha non aeronautika.

Perkembangan kinerja BUMN Sektor Prasarana Angkutan dapat dilihat dalam Tabel 13

sebagai berikut.

Tabel 13. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan Tahun

2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 29.756.136 31.581.510 39.905.883 44.119.357 48.430.061

Ekuitas 18.156.546 20.156.595 27.771.345 31.167.157 33.925.330

Pendapatan 9.220.220 10.170.750 11.544.916 13.885.706 14.976.955

Laba Bersih 2.224.508 2.168.984 2.669.753 3.818.881 3.534.367

30

II. 2.10. Sektor Usaha Logistik dan Jasa Sertifikasi

Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di Sektor Perdagangan, Pergudangan,

Distribusi, dan Jasa Sertifikasi, meliputi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PP

Berdikari, PT Sarinah, PT Banda Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Pos

Indonesia, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, PT Biro Klarifikasi Indonesia dan PT

Survey Udara Penas. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perdagangan,

Pergudangan, Distribusi, dan Jasa Sertifikasi antara lain :

a. Kinerja BUMN Perdagangan kurang optimal. Di samping tingkat kompetisi di sektor perdagangan dan masalah internal antara lain keuangan dan operasional, namun

BUMN Perdagangan memiliki beberapa kelebihan berupa jaringan pemasaran yang

cukup luas, klien yang cukup banyak dan SDM yang kompeten

b. BUMN sektor pergudangan terkendala dengan keterbatasan pendanaan untuk ekspansi usaha dan terkait erat dengan regulasi Pemda dan laju pengembangan daerah setempat

c. Bisnis utama PT Pos Indonesia, khususnya jasa pengiriman kalah bersaing dengan perusahaan swasta. Beban PSO yang ditanggung PT Pos tidak seimbang dengan dana

kompensasi PSO dari Pemerintah. Saat ini pemisahan biaya antara PSO dan non PSO

belum dapat dilaksanakan.

d. Untuk sektor Jasa Penilai di samping PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia perlu bersaing dengan swasta, maka masalah cross ownership diantara keduanya perlu

diseleisaikan.

e. Khusus PT Survey Udara, kinerja keuangannya sangat buruk dan mengalami kesulitan likuiditas. Perusahaan ini tidak dapat bersaing dan memiliki alat produksi yang sudah

tua.

Kinerja BUMN sektor perdagangan, pergudangan, distribusi dan jasa sertifikasi,

dalam 5 tahun terakhir relatif berfluktuasi dengan kecenderungan tumbuh. Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan mencapai 20,6% dan aset tumbuh

rata-rata 7,1%. Perkembangan kinerja BUMN sektor perdagangan, pergudangan, distribusi

dan jasa sertifikasi 20052009 mengalami pertumbuhan yang baik sebagaimana terlihat

pada Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 14. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik dan Jasa Sertifikasi

Tahun 20052009 Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 19.061.184 17.164.292 22.581.622 24.702.243 24.055.692

Ekuitas 7.397.124 7.051.687 7.569.082 5.243.791 4.730.631

Pendapatan 14.438.575 13.020.885 16.421.619 23.966.967 28.766.245

Laba Bersih (28.672) 63.687 201.019 153.864 (493.168)

31

II. 2.11. Sektor Usaha Perkebunan

BUMN Sektor Perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d.

XIV) & PT RNI. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perkebunan antara lain:

a. Produk dan produktivitas perkebunan pada umumnya rendah karena umur tanaman

yang sudah tua dan komposisi tanaman tidak ideal. Hal tersebut timbul karena

keterlambatan replanting.

b. Kemampuan leverage secara umum rendah sehingga perlu dilakukan holding.

c. Sebagian usia fasilitas pabrik sudah tua.

d. Kemampuan dan kualifikasi SDM belum memenuhi standardisasi.

e. Kemampuan untuk membiayai investasi rendah karena kemampuan leverage secara

sendiri-sendiri sangat rendah, untuk itu perlu dilakukan holding.

Adapun perkembangan kinerja BUMN Sektor Perkebunan dari tahun 2005- 2009

dapat dilihat pada Tabel 15. Dengan pertumbuhan aset selama periode 2005 2009 rata-

rata sebesar 14,6% per tahun, terjadi pula peningkatan laba bersih rata-rata 26,9%,

sedangkan ekuitas meningkat rata-rata 16,7%.

Tabel 15. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan

Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 21.686.263 24.024.230 29.148.790 34.817.283 37.221.838

Ekuitas 7.288.544 7.688.783 9.915.193 12.124.789 13.338.934

Pendapatan 20.708.684 21.392.560 27.947.074 33.328.532 33.212.420

Laba Bersih 1.236.507 1.003.547 2.474.774 2.929.335 1.803.400

II. 2.12. Sektor Usaha Kehutanan

BUMN Sektor Kehutanan terdiri atas 6 (enam) BUMN yaitu PT Inhutani I s.d. V

dan Perum Perhutani. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Kehutanan antara lain:

a. Keterbatasan areal lahan yang dikuasai PT Inhutani I-V, akibat adanya pencabutan

areal kerja yang dikelola oleh Departemen Kehutanan pada awal tahun 2000-an.

b. Keterbatasan modal kerja, investasi pada usaha kehutanan memerlukan time period

yang cukup lama yaitu sampai dengan 7-8 tahun untuk dapat menikmati hasilnya. Oleh

32

sebab itu dunia perbankan sampai dengan saat ini belum ada yang mau menyalurkan

modalnya di usaha kehutanan.

c. Peralatan industri milik PT Inhutani yang sudah tidak sesuai lagi dengan produksi hasil

hutan saat ini, karena desain awal industri ditujukan untuk produk kayu alam.

d. Kondisi sosial lingkungan wilayah hutan yang belum mendukung sepenuhnya

keamanan dan kelestarian hutan, sehingga diperlukan penanganan khusus dari BUMN

pengelola hutan.

e. Pasar kayu HTI terbatas pada industri kertas dalam negeri.

Kinerja keuangan BUMN kehutanan cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 48,9%, pendapatan tumbuh

12,9%. Sekalipun demikian, aset belum tumbuh secara optimal karena hanya tumbuh 0,1%

sedangkan ekuitas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,9%.

Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan tahun 2005-

2009 terlihat dalam Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16. Tabel Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan

Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa 2009

Aset 2.652.404 2.746.187 2.712.451 2.681.087 2.660.510

Ekuitas 2.054.601 2.055.379 1.934.810 1.904.732 1.894.671

Pendapatan 1.587.490 1.814.031 2.352.597 2.603.839 2.530.760

Laba Bersih 41.104 45.043 37.487 118.131 103.736

II. 2.13. Sektor Usaha Perikanan

Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di sektor usaha perikanan yaitu Perum

Prasarana Perikanan Samudra (PPS) dan PT Perikanan Nusantara. Isu strategis yang

dihadapi BUMN Sektor Perikanan antara lain :

a. Paska penggabungan perusahaan perikanan belum beroperasi dengan baik

b. Kondisi perusahaan secara keseluruhan kurang baik. Kondisi keuangan perusahaan sangat buruk dengan ekuitas negatif. Perusahaan beroperasi belum normal sebagai

dampak peleburan BUMN PT Tirta Raya Mina, PT Usaha Mina, dan PT Perikani.

Banyak aktiva perusahaan yang tidak produktif.

c. Jumlah dan umur armada serta modal kerja masih menjadi hambatan untuk kelancaran operasi.

33

Kinerja BUMN perikanan masih memprihatinkan meskipun terdapat

perkembangan positif dalam beberapa aspek. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan

aset mencapai 20,1% meskipun masih menderita ekuitas negatif.

Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan terlihat

sebagaimana dalam Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan

Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 102.304 147.613 197.204 198.112 202.116

Ekuitas 82.592 (77.037) (16.463) (21.457) (22.224)

Pendapatan 72.472 103.459 98.232 123.294 156.563

Laba Bersih (1.263) (15.955) (11.907) (253) 2.223

II. 2.14. BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan

BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan terdiri dari 2 (dua)

BUMN Kertas, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan 4 (empat) BUMN Percetakan

dan Penerbitan, PT Balai Pustaka, PT Pradya Paramita, Perum Peruri, Perum PNRI. Isu

strategis yang dihadapi BUMN Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan antara lain :

a. Sektor kompetitif dan daya saing sangat rendah karena , mesin sudah cukup tua sehingga beban pemeliharaan tinggi , struktur permodalan kurang sehat, ekuitas

negatif karena mengalami rugi terus-menerus, dan kesulitan memperoleh pasokan gas

b. Industri kertas sudah sangat kompetitif, sedangkan BUMN kertas memiliki mesin yang sudah tua dan kesulitan bahan baku serta permodalan

c. Pemerintah telah mencabut hak ekslusif pada BUMN untuk mencetak dan mengedarkan buku pelajaran sehingga saat ini sektor percetakan dan penerbitan

bersifat kompetitif.

d. Skala usaha yang relatif sangat kecil dan eksistensi BUMN Percetakan dan penerbitan

Kinerja BUMN Kertas, Percetakan dan Penerbitandalam 5 tahun terakhir

berfluktuasi. Aset mengalami pertumbuhan rata-rata 6,5%, pendapatan mengalami

pertumbuhan 10,8% sedangkan laba bersih cenderung berfluktuasi.

34

Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan

Penerbitan dapat dilihat dalam Tabel 18 sebagai berikut.

Tabel 18. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan

Penerbitan

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 2.964.367 3.130.927 3.862.694 3.863.871 3.743.045

Ekuitas 347.771 241.728 616.929 492.071 294.163

Pendapatan 1.818.628 1.717.406 2.482.568 2.578.222 2.581.518

Laba Bersih (110.565) (123.653) 47.289 (16.344) (145.319)

II. 2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian

BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian terdiri dari 1 (satu) BUMN Pupuk, PT

PUSRI, 2 (dua) BUMN Perbenihan, PT SHS dan PT Pertani, 2 (dua) BUMN Pengairan,

PT Jasa Tirta I & II, dan Perum Bulog. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor

Penunjang Pertanian antara lain:

a. Untuk Perum Jasa Tirta I & II, tarif jasa air yang ditetapkan Pemerintah (Menteri PU) masih dibawah tingkat keekonomiannya (tidak ekonomis) sehingga perusahaan tidak

memperoleh dana yang cukup (dari pendapatan jasa air) untuk membiayai

pemeliharaan prasarana/sarana yang dikelola sehingga seperti pengerukan sedimentasi

bendungan, pemeliharaan saluran irigasi dan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya

umur ekonomis dari sarana/prasarana tersebut semakin pendek dan sering terjadi

banjir.

b. Untuk Perum Bulog, penetapan harga pembelian beras (HPB) oleh Pemerintah untuk kebutuhan raskin ditetapkan berdasarkan besarnya dana subsidi raskin yang ditetapkan

dalam APBN dan bukan atas dasar kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan

dan penyaluran raskin.

HPB yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari total biaya yang dikeluarkan oleh

Bulog, sehingga Bulog mengalami kerugian. Terdapat kekurangfairan SK penetapan HPB oleh Menkeu, yakni apabila HPB lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan, maka

kelebihannya harus disetor ke kas Negara. Sedangkan apabila HPB lebeih rendah,

kekurangannya menjadi kerugian Bulog. Seyogianya kekurangan tersebut selayaknya

diganti Pemerintah selaku pemberi tugas.

c. Untuk BUMN Pupuk, usia pabrik sudah tua serta kurangnya pasokan gas.

d. Untuk BUMN Perbenihan, sangat tergantung pada adanya subsidi benih. Apabila subsidi benih dihilangkan maka BUMN bisa merugi.

35

Selama periode 2005 2009 BUMN sektor Usaha Penunjang Pertanian mengalami

pertumbuhan aset sebesar 13,3% yang diikuti dengan pertumbuhan laba bersih 28,9% per

tahun. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian terlihat

sebagaimana dalam Tabel 19 sebagai berikut.

Tabel 19. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Penunjang Pertanian

Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 20.646.942 21.553.074 24.586.399 33.296.701 32.994.934

Ekuitas 8.568.255 9.098.299 11.148.122 12.601.730 15.529.732

Pendapatan 17.224.337 17.073.962 24.473.379 39.126.581 39.297.837

Laba Bersih 868.136 897.935 1.719.806 2.184.835 2.049.956

II. 2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen

BUMN Sektor Usaha Pertambangan dan Semen terdiri dari 7 BUMN yaitu 4

(empat) BUMN Sektor Pertambangan, PT Aneka Tambang, PT Timah, PT BB Bukit

Asam, PT Sarana Karya, dan 3 (tiga) BUMN Semen, PT Semen Gresik, PT Semen

Baturaja dan PT Semen Kupang. Diantara isu strategis BUMN Pertambangan adalah

rencana pembentukan BUMN Pertambangan yang terintegrasi (IRC) melalui pembentukan

Holding Company guna meningkatkan skala ekonomis, leverage dan nilai perusahaan

yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Sedangkan isu strategis yang dihadapi BUMN Semen adalah optimalisasasi

holding BUMN Semen (PT Semen Gresik Group Tbk) dengan melakukan pemisahan aset

(spin off) PT Semen Gresik Tbk dan pengembangan usaha PT Semen Baturaja guna

meningkatkan kapasitas produksi.

Pada periode 2005 2009, BUMN sektor Pertambangan dan Semen dapat

meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 13,9% per tahun dengan

pertumbuhan laba bersih yang cukup tinggi, yaitu 38,9% per tahun. Pertumbuhan tersebut

diikuti dengan peningkatan ekuitas rata-rata 22,6% per tahun. Perkembangan kinerja

keuangan BUMN Sektor Pertambangan dan Semen dapat dilihat pada Tabel 20 sebagai

berikut.

36

Tabel 20. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Pertambangan dan Semen Tahun

2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 197.834.182 225.610.789 279.771.590 321.841.157 329.413.225

Ekuitas 81.918.469 134.420.344 161.505.091 169.361.679 171.453.926

Pendapatan 329.958.353 371.854.949 420.952.937 585.867.650 374.807.089

Laba Bersih 9.069.349 22.081.547 33.186.800 35.566.054 19.496.734

II. 2.17. Sektor Usaha Industri Strategis

BUMN sektor usaha Industri Strategis terdiri dari 2 (dua) BUMN Industri

Pertahanan, PT Dahana dan PT Pindad, 3 (tiga) BUMN Baja dan Konstruksi Baja, PT

Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia, 1 (satu) BUMN Industri

Kereta Api, PT INKA, 1 (satu) BUMN Kedirgantaraan, PT Dirgantara Indonesia dan 4

(empat) BUMN Dok Perkapalan, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya,

PT PAL Indonesia, PT Indusri Kapal Indonesia.

Isu-isu strategis yang dihadpi oleh BUMN Sektor Usaha Industri Strategis adalah :

a. Keterbatasan pendanaan, sehingga pengembangan usaha berjalan sangat lambat. b. Tingginya ketergantungan kepada bahan baku impor. c. Skala usaha dan kapasitas produksi yang masih rendah, sehingga belum efisiensi yang

berdampak pada lemahnya daya saing.

d. Prasarana dan saran produksi yang relatif telah berusia tua dan ketinggalan teknologi yang memerlukan dana cukup besar untuk revitalisasi dan alih teknologi.

e. Kondisi keuangan perusahaan yang sudah mengkhawatirkan, sehingga menyulitkan untuk akses ke sumber pendanaan dan untuk mendapatkan order pekerjaan (PT Barata

Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT

Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia).

Perkembangan kinerja BUMN Sektor Industri Strategis dari tahun 2005-2009

terlihat dalam Tabel 21. Pada periode 2005 2009, BUMN sektor Usaha Industri Strategis

dapat meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 9,3% per tahun, yang juga

diikuti dengan pertumbuhan ekuitas rata-rata 15,8% per tahun. Pada tahun 2006 dan 2007

BUMN Sektor Industri Strategis masih mengalami kerugian, namun pada 2 tahun terakhir

sudah mampu membukukan laba.

37

Tabel 21. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Industri Strategis

Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 15.982.193 18.305.011 19.790.843 24.724.658 22.169.961

Ekuitas 3.566.036 4.404.781 4.364.670 4.646.064 4.823.251

Pendapatan 15.062.416 15.780.303 18.638.017 25.398.892 21.274.755

Laba Bersih 228.707 (237.971) (181.194) 373.554 400.863

II. 2.18. Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Alam

BUMN Sektor Usaha Energi terdiri dari 5 (lima) BUMN, PT PLN, PT Pertamina,

PT PGN, PT Batan Teknologi dan PT EMI. Dengan pertumbuhan aset selama periode

2005 2009 rata-rata mencapai sebesar 12,4% per tahun, sedangkan ekuitas meningkat

rata-rata sebesar 1,0 %.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha energi antara lain :

a. Produk yang dihasilkan berhubungan dengan hayat hidup orang banyak (mengemban tugas Public Service Obligation/PSO), sehingga penetapan harga/tarif masih diatur

oleh Pemerintah.

b. Perlunya dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh (PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara), baik organisasi maupun usaha, termasuk anak-anak

perusahaan agar operasional perusahaan lebih efisien dan efektif.

c. Investasi untuk pembangunan pembangkit listrik baru (PT Perusahaan Listrik Negara) membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar, sehingga kebutuhan masyarakat

terhadap listrik belum terpenuhi sebagaimana harapan.

Adapun perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Energi adalah

sebagaimana Tabel 22 sebagai berikut.

Tabel 22. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 236.310.016 266.199.786 297.965.615 322.428.217 376.484.955

Ekuitas 146.049.529 147.756.069 145.186.024 138.119.760 151.239.966

Pendapatan 85.011.144 114.944.477 127.013.989 184,268,485 166.361.897

Laba Bersih (3.588.986) 452.330 (3.758.415) (9.962.804) 13.040.486

38

II. 2.19. Sektor Usaha Telekomunikasi, Media dan Industri Penunjang

Telekomunikasi

BUMN yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi terdiri dari 5 (lima) BUMN,

PT Telkom, PT INTI, PT LEN Industri, Perum LKBN Antara, Perum Perusahaan Film

Negara. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi adalah

sebagaimana Tabel 22.

Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha telekomunikasi antara lain :

a. Saat ini terdapat 10 perusahaan operator telepon seluler di Indonesia yang berdampak pada perang tarif dan tingkat persaingan yang sangat ketat.

b. Untuk pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dibutuhkan dana yang sangat besar, sementara dengan ketatnya persaingan menuntut setiap operatoe

untuk melakukan efisiensi secara ketat.

c. Kepemilikan asing dalam industri telekomunikasi terkait dengan masalah naionalisme dan karena telekomunikasi termasuk industry yang menguasai hayat hidup orang

banyak.

d. Ketatnya persaingan dan banyaknya alat-alat komunikasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, mengancam keberadaan perusahaan industri peralatan

telekomunikasi Indonesia (PT Industri Telekomunikasi Indonesia).

Pada periode 2005 2009, BUMN sektor Usaha Industri Strategis dapat

meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 11,3% per tahun dengan

pertumbuhan laba bersih yang cukup tinggi, yaitu 6,2% per tahun. Pertumbuhan tersebut

diikuti dengan peningkatan ekuitas rata-rata 12,6% per tahun.

Tabel 22. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi Tahun

2005-2009

Rp Juta

Keterangan 2005 2006 2007 2008 Prognosa

2009

Aset 63.176.678 76.301.596 83.230.795 92.500.325 96.378.922

Ekuitas 23.871.848 28.651.835 34.276.989 34.847.399 38.092.656

Pendapatan 42.528.270 52.220.931 60.496.862 62.020.947 48.617.237

Laba Bersih 8.012.347 11.017.141 12.854.898 10.623.901 9.324.478

II. .3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan evaluasi penerapan tata

kelola perusahaan ya