studi penentuan batas maritim antara dua negara berdasarkan...

Powerpoint Templates


Studi Penentuan Batas Maritim Antara Dua Negara Berdasarkan

Undang – Undang yang Berlaku di Dua Negara yang Bersangkutan

(Studi Kasus : NKRI dan RDTL)

DIKA AYU SAFITRI

3507 100 026

http://www.powerpointstyles.com/



Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas

perairan 5,8 juta km2, yang terdiri atas luas perairan

kepulauan dan laut teritorial sebesar 3,1 juta km2 dan luas

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 km2, serta

memiliki garis pantai mencapai 81.290 km. (Prosiding

Simposium Nasional Problematika Batas – Batas NKRI

Ditinjau Dari Segi Teknis & Hukum, 2010)



Indonesia merupakan negara kepulauan yang

berbatasan dengan 10 negara tetangga, salah satunya

yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Awalnya RDTL menjadi satu bagian dari NKRI, yang

terdapat di daerah Pulau Timor. Pada tanggal 20 Mei

2002, RDTL resmi keluar dari NKRI.

Latar Belakang



NKRI dan RDTL ataupun pemerintah kolonial pendahulu

kedua negara, yakni Belanda dan Portugal belum pernah

melakukan perundingan untuk menentukan batas

maritim.

Batas maritim merupakan tindak lanjut dari batas darat.

Batas maritim antara dua negara bersebelahan ini belum

dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena batas

darat antara dua negara belum terselesaikan.

Latar Belakang



Perumusan Masalah

1. Bagaimana menentukan batas maritim antara NKRI

dengan RDTL yang sesuai dengan undang – undang

atau kesepakatan yang berlaku di dua negara tersebut?

2. Menganalisa zona maritim antara dua negara.



Batasan Masalah

1. Penggambaran wilayah maritim pada Peta Navigasi dan Peta

Lingkungan Laut Nasional mengenai batas antara NKRI dengan

RDTL yang disesuaikan dengan undang – undang atau

kesepakatan yang berlaku di dua negara tersebut, yakni

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008, United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) pasal

3,5,33,47,57,76 dan 87 serta Technical Aspects on The Law of

the Sea (TALOS 2006).

2. Analisa batas wilayah maritim pada peta navigasi dengan batas

wilayah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun

2008, United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS 1982) pasal 3,5,33,47,57,76 dan 87 serta Technical

Aspects on The Law of the Sea (TALOS 2006).



Tujuan

1. Mengetahui batas wilayah maritim antara NKRI dengan RDTL

yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun

2008, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS

1982) pasal 3,5,33,47,57,76 dan 87 serta Technical Aspects on

The Law of the Sea (TALOS 2006).

2. Menghasilkan peta batas wilayah maritim antara NKRI dengan

RDTL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.

37 tahun 2008, United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS 1982) pasal 3,5,33,47,57,76 dan 87 serta Technical




Manfaat

1. Memberi informasi mengenai batas wilayah maritim

antara NKRI dengan RDTL yang telah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008, United

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS

1982) pasal 3,5,33,47,57,76 dan 87 serta Technical


2. Memberikan informasi tentang penentuan batas

wilayah maritim.



Peta Laut

Peta laut adalah peta dengan tujuan khusus yang

dirancang untuk navigasi atau tujuan khusus lainnya.

Nautical chart menggambarkan kondisi perairan atau

wilayah laut yang mana unsur-unsur yang ditampilkan

cukup detil meliputi garis pantai, konfigurasi pantai,

morfologi zona pantai, kondisi dasar laut, area laut hingga

batas terkait, serta garis-garis batas maritim.



Zona Maritim

Zona Maritim Nasional Zona Maritim Internasional

laut teritorial laut bebas

zona ekonomi eksklusif ZEE dasar laut dalam

perairan pedalaman

perairan kepulauan

zona tambahan

landas kontinen



Garis Pantai

Titik Pangkal

Garis pantai menurut IHO Hydrographic Dictionary

(1970) adalah garis pertemuan antara pantai (daratan)

dan air (lautan).

Titik pangkal merupakan titik koordinat geodetik yang

berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang

akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan

batas daerah di laut.



Garis PangkalGaris Pangkal menurut UNCLOS 1982 adalah suatu garis

awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur

pada kedudukan garis air rendah (Low Water Line)

dimana batas-batas ke arah laut, seperti laut territorial

dan zona maritim lainnya seperti zona tambahan, landas

kontinen dan zona ekonomi eksklusif di ukur. Dengan

demikian garis pangkal merupakan acuan dalam

penarikan batas terluar dari wilayah perairan.



Macam – Macam Garis Pangkal

1. Garis Pangkal Normal (Normal Baseline)

2. Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline)

3. Garis Pangkal Kepulauan (Archipelagic Baseling)



4. Garis Pangkal Penutup Teluk (Closing Baseline)

5. Garis Pangkal untuk Kasus Mulut Sungai

6. Garis Pangkal untuk Instalasi Pelabuhan

(Harbor Works)

Macam – Macam Garis Pangkal



Metode Delimitasi Batas Maritim1. Metode sama jarak

2. Metode pararel dan meridian

3. Metode enclaving

4. Metode tegak lurus (perpendicular)

5. Metode garis pararel

6. Metode batas alami

7. Pendekatan dua tahap (two-stage approach)



Province A

Province B

Equidistance line

Province B

Province A

Equidistance line

Metode Delimitasi Batas Maritim



Proyeksi Peta

Permukaan bumi tidak dapat digambarkan pada suatu bidang

datar tanpa mengalami distorsi jarak, sudut atau bentuk, dan

luas. Sehingga diperlukan adanya proyeksi peta. Proyeksi peta

berfungsi meminimalkan beberapa distorsi tersebut.

Untuk peta laut, proyeksi merkator adalah jenis yang baik

digunakan. Peta laut yang menggunakan proyeksi merkator

mewakili arah yang sebenarnya karena mempertahankan

azimuth. Dan karena sifatnya yang konformal, sehingga unsur –

unsur kecil tetap dipertahankan bentuk aslinya di atas peta.

Dapat disimpulkan Proyeksi ini menyediakan pengukuran sudut,

jarak, dan arah terbaik.



Faktor Utama yang Mempengaruhi

Delimitasi Batas Maritim

1. Pertimbangan Politis, Strategis, dan Sejarah

2. Pertimbangan Ekonomi dan Lingkungan

3. Pertimbangan Geografis

4. Pertimbangan Geologis dan Geomorfologis



Undang – Undang Yang Berlaku di Dua Negara

1. Traktat Timor 19042. Peraturan Pemerintah no. 37 Tahun 2008 3. United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS 1982)4. Technical Aspects on The Law of the Sea (TALOS)



Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil wilayah perbatasan

NKRI dengan RDTL.

NKRI 6 LU - 11 08’LS dan 95 BT - 141 45’BT

RDTL 8 LS - 10 LS dan 124 BT - 127 30’BT.



Data dan Peralatan

Data

-Peta navigasi Laut Savu (Selat Ombai dan Selat Wetar)

dan Laut Timor. Skala 1 : 100.000 / 500.000

-Peta Lingkungan Laut Nasional daerah Nusa Tenggara

Timur dan Timor Timur. Skala 1 : 500.000

-Peraturan pemerintah no. 37 tahun 2008.

-United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS 1982)

-Technical Aspects on The Law of the Sea (TALOS)



Peralatan

-Perangkat keras (Hardware)

a. Laptop

b. Printer

-Perangkat Lunak (Software)

a. Microsoft Word 2007

b. Microsoft Excel 2007

c. Autocad Land Desktop 2004

d. AcrGIS 9.3

Data dan Peralatan



Metodologi Penelitian (Pengolahan Data)



Hasil dan Analisa

Pengolahan Data

1. Menyamakan Proyeksi dan Datum

2. Proses Rubber Sheet dan Digitasi Peta

3. Proses Plotting Koordinat PP no.37/2008

4. Penarikan Batas Maritim (Sekitar Daerah Oekussi)

a. Metode Sama Jarak Berdampingan (bagian barat dan timur)

b. Metode Sama Jarak Berhadapan (bagian barat dan timur)



Hasil dan Analisa

Metode Sama Jarak Berdampingan

Berdampingan

BerdampinganBarat

BerdampinganTimur



Hasil dan Analisa

Metode Sama Jarak Berhadapan

BerhadapanBarat

BerhadapanTimur

Berhadapan



Gabungan Metode Sama Jarak Berdampingan dan Berhadapan

Hasil dan Analisa

Hasil AkhirPertampalan metode berdampingan dan

berhadapan



(Zona Maritim Oekussi Timor Leste)Hasil dan Analisa



Gabungan Metode Sama Jarak Berdampingan dan Berhadapan

Hasil dan Analisa

Zona Maritim Oekussi Timor Leste

KuningWilayah Laut TeritorialUnguWilayah Laut Tambahan



Hasil dan AnalisaPeta Batas Maritim NKRI dan RDTL



Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

a. Koordinat PP no.37/2008, yaitu TD.113 dan TD.114 mengalami

kesalahan yaitu menabrak daratan (pulau). Hal ini dikarenakan Peta

Lingkungan Laut Nasional mengalami proses transformasi koordinat dari

proyeksi Transverse Mercator ke Mercator dan elipsoida ID 1974 ke

WGS 1984. Sehingga terjadi perubahan luas dan bentuk dari pulau yang

didigitasi.

b. NKRI menggunakan garis pangkal kepulauan, yang ditunjukkan oleh PP

no.37/2008. Sedangkan RDTL menggunakan garis pangkal normal.

c. Pembagian zona maritim Oekussi mempertimbangkan dari letak Pulau

Batek, Pulau Pantar, Pulau Treweg, dan Pulau Alor. Sehingga ditambah

titik pangkal baru pada pulau – pulau tersebut untuk mengatasi masalah

zona maritim Oekussi.

d. Zona maritim Oekussi terdiri dari laut teritorial dan zona tambahan.



Kesimpulan dan Saran

Saran

a. Diperlukan keseragaman antara proyeksi dan elipsoida dalam membuat

peta, sebaiknya mengacu pada standart internasional SPI – 51 . SPI –

51 menggunakan proyeksi Transverse Mercator dan elipsoida WGS

1984.

b. Kelanjutan zona maritim antara NKRI dan RDTL dipengaruhi oleh

permasalahan batas darat yang belum terselesaikan. Sebaiknya segera

diselesaikan masalah batas darat, sehingga terwujud adanya batas

maritim antara kedua negara bersangkutan. Hal ini demi pengelolaan

segala sumber daya laut dan keamanan masing – masing negara.

c. Dari letak geografi Oekussi, maka sebaiknya metode yang digunakan

adalah metode sama jarak baik bersebelahan dan berhadapan terhadap

negara lain.

d. Diperlukan pembelajaran mengenai penarikan batas wilayah laut yang

sesuai dengan undang – undang yang berlaku.



Andi, I.M. 2007. Batas Maritim Antar Negara. Jogjakarta. UGM Press.

Andi, I.M. 2007. Border Studies. Diakses tanggal 4 Juli 2011 pukul 12.45 dari

http://www.maritime limits.htm.

Berita Hankam. 2010. Batas wilayah NKRI tanggung jawab negara. Diakses tanggal

21 November 2010 pukul 14.15 dari http:// Berita HanKam_ 2_21_10 -

2_28_10.mht.

Djunarsjah, E. 2004. Hukum Laut. Bandung. ITB

International Hydrographic Bureau . 1993. A Manual on Technical Aspects of the

United Convention on the Law of the Sea. Special Publication No.51, 3rd

edition. Monaco.

International Hydrographic Bureau . 2006. A Manual on Technical Aspects of the

United Convention on the Law of the Sea. Special Publication No.51, 4th

edition. Monaco.

Daftar Pustaka



Kusuma, I Made B.N. 2009. Analisa Batas Maritim Indonesia Di Perairan Selatan Pulau

Sumbawa. Laporan Tugas Akhir. Surabaya. ITS.

Lowe,V., Carleton, C., dan Ward, C. 2002. In the Matter of East Timor’s Maritime

Boundaries Opinion. Diakses tanggal 2 Juli 2011. Pukul 16.48 dari

http://www.petrotimor.com/lglop.html.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia

Pujiastuti, Fusy. 2009. Aspek Geodetik Dalam Penarikan Batas Wilayah Laut Daerah

(Studi Kasus : Perairan Selat Madura). Laporan Tugas Akhir. Surabaya. ITS.

Purworahardjo, Umaryono. 2000. Hitung dan Proyeksi Geodesi. Bandung. Jurusan teknik

Geodesi FTSP – ITB.

Daftar Pustaka



Schofield,C. 2003. Maritime Zones and Jurisdiction. Proceeding of the 2003 ABLOS

Tutorials & Conference “Addressing Difficult Issues in UNCLOS” 28 – 30

Oktober. International Hydrographic Bureau. Monaco. Diakses tanggal 3

Juli 2011 pukul 13.07 dari http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03

Folder/SESSION3.PDF

United Nations. 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea. Diakses

tanggal 21 November 2010 pukul 14.05 dari

http://id.wikisource.org/wiki/Halaman:Unclos_e.djvu/

.

Wikipedia, 2010. RDTL. Diakses tanggal 21 November 2010 pukul 13.15 dari

http://RDTL - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm .

Wikipedia, 2010. Geografi Indonesia. Diakses tanggal 21 November 2010 pukul 13.15

dari http://Geografi Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

bebas.htm.

Wuryandari, Ganewati. 2010. Mencari Solusi Damai Sengketa Perbatasan Di Timor.

Diakses tanggal 5 November 2010 pukul 15.45 dari http://280-mencari-

solusi-damai-sengketa-perbatasan-di-timor.htm

Daftar Pustaka



Sekian

Terima Kasih


studi penentuan batas maritim antara dua negara berdasarkan...

Documents