studi analisis disparitas putusan mahkamah agung...

i

STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS

PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK

SEJENIS

(Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

WIDYA NOVITA

NIM: 11150480000067

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441 H/2019 M

v

ABSTRAK

Widya Novita. 11150480000067. STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK TERKENAL

UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus Merek

SKYWORTH dengan Merek BMW). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, Tahun 2019 M/1441 H, ix + 100 halaman + 5 halaman daftar pustaka +

70 halaman lampiran.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui disparitas Putusan Mahkamah

Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus

Merek SKYWORTH dengan Merek BMW. Adapun permasalahannya terkait

dengan disparitas pembatalan pendaftaran merek yang diterapkan Mahkamah

Agung yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 32

PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016 terkait dengan perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis

serta mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk

barang tidak sejenis.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

menganalisis putusan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di

bidang Hukum Merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case

approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi

pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek

yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus

pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang

berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs

Agreement. Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks

internasional diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 Ayat (3)

TRIPs Agreement sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa

tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016.

Kata Kunci : Disparitas, pembatalan pendaftaran merek, merek terkenal,

barang tidak sejenis, Mahkamah Agung.

Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H.

2. Andi Syafrani, S.H.I, M.C.C.L.

Daftar Pustaka : Tahun 1989 sampai Tahun 2019.

vi

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang

telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam tercurah

limpahkan kepada junjungan Baginda Besar Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi

wa Salam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang serta hingga

akhir zaman. Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil “alamin peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STUDI ANALISIS DISPARITAS

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK

TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus

Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)”.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah

Subhanahu wa Ta’ala, berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan

dukungannya kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya

mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan

arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H. dan Andi Syafrani, S.H.I, M.C.C.L.

Pembimbing Skripsi serta Dra. Ipah Farihah, M.H. Pembimbing Akademik

yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

memberikan saran dan masukan terhadap proses penyusunan skripsi ini.

5. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah berkenan membantu peneliti

dalam memberikan fotokopi salinan putusan untuk kepentingan skripsi ini.

vii

6. Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memuat koleksi salinan putusan

elektronik yang dapat diakses secara publik.

7. Pimpinan Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Pimpinan

Pusat Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Pimpinan Pusat Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia yang telah menyediakan fasilitas serta

mengizinkan peneliti untuk mencari dan meminjam buku-buku referensi yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang telah membantu, terutama kedua orang tua peneliti

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi kalangan akademis, masyarakat, dan pembaca

kalangan umumnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Oktober 2019

Widya Novita

viii

DAFTAR ISI

COVER ............................................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ...................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 10

D. Metode Penelitian ......................................................................... 10

E. Sistematika Penelitian .................................................................. 14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL DALAM

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Kerangka Konseptual ................................................................... 16

1. Merek Terkenal Sebagai Bagian dari Hukum Merek ............ 16

a. Pengertian Merek ............................................................ 16

b. Pengertian Hak Atas Merek ............................................ 19

c. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal ......................... 21

d. Pengertian Barang dan Jasa Sejenis dan Tidak Sejenis ... 22

2. Ketentuan Merek Terkenal .................................................... 24

3. Perbedaan Dilusi Merek dan Pelanggaran Merek ................. 25

4. Duduk Perkara Terkait Kasus Merek Skyworth dan Merek

BMW yang Menimbulkan Disparitas ..................................... 29

B. Kerangka Teori ............................................................................. 30

1. Teori Kepastian Hukum ........................................................ 30

ix

2. Teori Disparitas ..................................................................... 33

3. Teori Perlindungan Hukum ................................................... 37

4. Teori Monisme dan Teori Dualisme ..................................... 38

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ............................................ 40

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN

MEREK TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS

MEREK SKYWORTH DAN MEREK BMW

A. Profil Mahkamah Agung .............................................................. 43

1. Fungsi Mahkamah Agung ...................................................... 43

2. Wewenang Mahkamah Agung ............................................... 45

B. Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Hukum Kekayaan

Intelektual ...................................................................................... 46

C. Posisi Kasus ................................................................................... 50

1. Sengketa Merek Skyworth (Asing) vs Skyworth (Lokal) ....... 50

2. Sengketa Merek BMW Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft vs BMW Body Man Wear ....................... 56

3. Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran Merek ............ 60

BAB IV : DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS

PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG

TIDAK SEJENIS

A. Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan

Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis .............................. 70

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang

Tidak Sejenis ................................................................................. 87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 99

B. Rekomendasi ................................................................................ 100

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 101

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, perkembangan perekonomian dan teknologi

informasi semakin meluas dikarenakan adanya arus globalisasi yang semakin

berkembang pesat. Dengan perkembangan perekonomian dan teknologi

informasi tersebut membawa pengaruh bagi pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, perjalanan menuju perdagangan bebas di era globalisasi ini dapat

memicu adanya suatu persaingan usaha antara pengusaha lokal dengan

perusahaan asing. Oleh karena itu, pentingnya peranan hak kekayaan

intelektual di era globalisasi untuk melindungi bisnis dalam persaingan usaha

yang sehat. Merek merupakan ujung tombak perdagangan modern dalam era

perdagangan global karena merek menjadi salah satu bagian penting dalam

kehidupan masyarakat modern.

Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang merek dalam

melindungi hak merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip

utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh

melalui pemakaian pertama kali (first to use system atau stelsel deklaratif).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan perubahan mendasar,

menyangkut sistem perolehan hak yang semula first to use system atau stelsel

deklaratif menjadi sistem pendaftar pertama (first to file system atau stelsel

konstitutif) agar lebih menjamin kepastian hukum. Selanjutnya dalam rangka

penyesuaian terhadap ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property

Rights Including Trade in Counterfeit Good (TRIPs) dilakukan

penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang

Merek. Kemudian, untuk penyempurnaan dibuat single text melalui Undang-

2

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-Undang ini mengatur

secara khusus hak prioritas.1 Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perubahan dari

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek,

Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat internasional.

Pengaturan secara hukum terhadap hak merek secara internasional yang paling

penting terjadi pada tahun 1883 melalui Konvensi Paris atau Paris Convention

(The 1883 Convention of the Union of Paris).2

Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari

perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang merupakan perbuatan

melanggar hukum di bidang perdagangan3 namun, untuk melindungi merek

dari persaingan yang curang maka merek tersebut harus didaftarkan di

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemilik merek baru akan diakui atas

kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi

persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda dengan merek

yang lain. Agar memiliki daya pembeda tersebut, merek harus dapat

memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan sehingga,

merek tersebut dapat dimintakan perlindungannya ke Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual untuk menggunakan sendiri merek tersebut.

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek.

Jika merek yang ditiru tersebut bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan

menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang

ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemilik hak atas merek terkenal tentu

saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru oleh orang yang beritikad

tidak baik. Merek terkenal (well-known marks) sering dimanfaatkan oleh

1 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 32

2 Syopiansyah Jaya Putra, Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga

Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 177

3 Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Bandung: Pustaka Reka

Cipta, 2015), h. 152

3

pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal.

Peniruan merek terkenal tersebut dilakukan untuk barang sejenis maupun

tidak sejenis. Maka dari itu, proteksi terhadap suatu merek sangat penting,

karena merupakan aset perusahaan, sehingga tidak heran banyak perusahaan

yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum,

jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.4 Pelanggaran merek pada

prinsipnya bentuk perbuatannya berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan

merek terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik

merek dan merek yang ditiru/digunakan tersebut tidak didaftarkan ke

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang digunakan oleh

pelanggar harus ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada

keseluruhannya dengan merek terdaftar. Tadi disebutkan bahwa merek yang

ditiru/digunakan tidak didaftarkan sehingga pelanggar tidak mempunyai hak

atas merek. Apabila merek tersebut dilakukan pendaftaran, maka yang terjadi

bukan sengketa pelanggaran merek, melainkan termasuk sengketa pembatalan

pendaftaran merek karena merek yang sudah terdaftar harus dianulir dengan

prosedur pembatalan pendaftarannya dengan putusan pengadilan.5 Berbeda

halnya dengan dilusi, dilusi merek adalah pengurangan dari kekuatan efektif

atau daya pembeda dari suatu merek melalui penggunaan suatu merek dalam

hubungan dengan suatu produk yang akan mengakibatkan kabur (blurring)

karakter suatu merek yaitu tanda pembeda atau akan mengakibatkan menodai

(tarnishing) dengan buruknya asosiasi. Dilusi merek dapat timbul ketika

penggunaan barang yang bukan merupakan barang yang sifatnya competitive

atau berbeda jenis dan ketika timbul tidak menyebabkan kebingungan atau

confusion dan tidak ada kaitan bisnis antara keduanya.6

4 Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan

Intelektual), (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), h. 2

5 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, (Yogyakarta:

Deepublish, 2019), h. 94

6 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis

Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 248-249

4

Majelis hakim dalam memutus gugatan pembatalan merek karena

memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek

terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis menggunakan

kualifikasi merek terkenal sebagaimana penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Faktor-faktor

penilaian untuk menentukan kualifikasi merek terkenal sebagai berikut:7

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang

usaha yang bersangkutan;

2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang

gencar dan besar-besaran;

3. Investasi di beberapa negara dunia yang dilakukan pemiliknya;

4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan

5. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga

dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan

independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar

penolakan.

Meskipun kualifikasi merek terkenal di atas tidak dirinci secara jelas

dalam undang-undang akan tetapi, dapat dijadikan sebagai kriteria merek

terkenal.

Pada praktiknya, terdapat banyak kasus pembatalan merek karena

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan

merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun

tidak sejenis yang diajukan ke Pengadilan Niaga malah sampai kepada tingkat

Kasasi serta Peninjauan Kembali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan

atau jarak.8 Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, disparity is

inequality or a difference ini quantity between two or more things.9

Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan

7 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2017), h. 137

8 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas

Pustaka, 2002), h. 270

9 A Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn, 1999), h. 482

5

kuantitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Pada satu sisi, disparitas akan

dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar

Seno Adji: “Bahwa disparitas merupakan hal yang wajar”. Disparitas bagi

pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya10 namun,

disparitas harus memiliki dasar pembenar yang jelas dan tepat agar tidak

menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penyelesaian sengketa merek tidak lepas dari proses penegakan

hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan tingkat pertama sering kali

penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda

untuk kasus yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di

tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan

terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama. Hal ini tidak

jarang menimbulkan disparitas baik horizontal (putusan-putusan pengadilan

pada tingkat sama) maupun vertikal (putusan pengadilan tingkat pertama

dengan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali).

Pada kasus ini, peneliti akan membahas mengenai disparitas putusan

Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis.

Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab

beberapa putusan pada kasus pembatalan pendaftaran merek terkenal ini

diterapkan putusan yang berbeda (disparitas), sehingga perlu dikaji untuk

memperoleh kepastian hukum bagi para pemilik hak atas merek terkenal.

Dalam putusan Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Mahkamah Agung

menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali Skyworth Group Co. Ltd. dan membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Lalu, mengadili kembali

dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

10 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan

implikasi”, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 11

6

sebagian. Dimana salah satunya Tergugat I dinyatakan telah beriktikad tidak

baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan

Merek Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338,

IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty

Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006. Selain itu, menyatakan batal demi

hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH-RGB: IDM00104338,

IDM00104340 dan IDM000104342 pada tanggal 22 Desember 2006, atas

nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memerintahkan Tergugat II cq

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek

dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat. Pada putusan tersebut

Mahkamah Agung memenangkan merek Skyworth asal China pada putusan

akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk

barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat

diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar

pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan

Pemerintah, selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar

dalam putusannya karena telah berani melakukan judicial activism memberi

perlindungan bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan

pelaksanaannya karena Indonesia adalah penanda tangan World Trade

Organization Agreement dengan TRIPs sebagai lampirannya dan Paris

Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang

tidak sejenis.11

Pada kasus lain, dalam putusan Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali

11 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 10-11

7

dari Pemohon Peninjauan Kembali Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga

Jkt. Pst. Lalu, mengadili kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat

diterima. Pada putusan tersebut, Mahkamah Agung memenangkan merek

BMW Body Man Wear asal Indonesia pada putusan akhirnya, dengan

pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang/jasa yang

tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan

ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek

yang sama tetapi beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, karena

Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka

dinyatakan belum terjadi pelanggaran.12

Kedua kasus merek di atas, merupakan 2 (dua) kasus yang memiliki

latar belakang permasalahan hukum yang serupa, tetapi diputus dengan

pertimbangan yang berbeda. Putusan yang berbeda tersebut berpotensi

mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik hak atas merek terkenal pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak dari disparitas

dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pemilik hak merek terkenal

serta, menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, karena banyaknya kasus

yang berkaitan dengan merek yang diajukan peninjauan kembali dan diputus

oleh Mahkamah Agung menarik peneliti untuk melakukan analisis disparitas

dalam bentuk judul “STUDI ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK TERKENAL

UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Perbandingan Kasus Merek

Skyworth Dengan Merek BMW)”.


Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan, h. 54-55

8

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan

disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal

untuk barang tidak sejenis, yaitu:

a. Unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dikesampingkan

oleh hakim.

b. Perlindungan hukum masih kurang terhadap merek terkenal yang telah

terdaftar.

c. Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur

dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement namun ketentuan dalam

pasal tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia karena belum

diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan

dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek.

d. Terdapatnya kekosongan hukum dalam perlindungan merek terkenal

untuk barang tidak sejenis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek karena belum diterbitkannya Peraturan

Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang

tersebut.

e. Kesenjangan atau disparitas putusan dalam kasus merek yang serupa.

f. Perbedaan putusan hakim secara horizontal (putusan Mahkamah

Agung tingkat peninjauan kembali dengan putusan Mahkamah Agung

tingkat peninjauan kembali lainnya).

g. Penerapan hukum pembatalan pendaftaran merek untuk barang tidak

sejenis dalam Putusan Mahkamah Agung.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini,

peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya

9

lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Oleh

karena itu, dalam pembatasan masalah ini peneliti membatasi pada

pembahasan mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung atas

pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang terjadi pada

sengketa Skyworth Group Co., Ltd. (Skyworth Asing) dengan Skyworth

(Lokal) dan sengketa BMW Bayerische Motoreen Werke dengan BMW

Body Man Wear. Sebagai bahan penelitian juga penulis hanya berfokus

melakukan analisis pada putusan Mahkamah Agung terkait dengan

Pembatalan Pendaftaran Merek pada tahun 2018, yaitu perkara Nomor: 32

PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi/Tergugat Linawaty Hardjono dan putusan Mahkamah

Agung terkait dengan Pembatalan Pendaftaran Merek pada tahun 2016,

yaitu perkara Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Hendrywo

Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong).

3. Perumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian

ini terkait dengan penerapan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk

barang tidak sejenis yang berbeda oleh Mahkamah Agung sehingga

menimbulkan disparitas putusan. Untuk mempertegas arah pembahasan

dari masalah utama yang telah diuraikan diidentifikasi masalah, maka

dibuat rincian perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai

berikut:

a. Bagaimana disparitas pembatalan pendaftaran merek yang diterapkan

Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan Mahkamah Agung

Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan perlindungan merek

terkenal untuk barang tidak sejenis?

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang

tidak sejenis?

10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di

atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui disparitas pembatalan pendaftaran merek yang

diterapkan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan putusan

Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis.

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk

barang tidak sejenis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis berkaitan

tentang disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek

terkenal untuk barang tidak sejenis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai sarana informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat,

pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait yang

membidangi Hukum Kekayaan Intelektual yaitu Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual atau lebih khusus Direktorat Merek.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan

pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

11

perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat.13 Penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum

yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di bidang Hukum

Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek dan menitikberatkan

pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah

Agung sedangkan, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik

deskriptif dimaksudkan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang

suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.14

2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, akan

digunakan beberapa pendekatan, yaitu:15

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang

dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam

hal ini Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung.16

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah

suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum

yang berkaitan dengan merek terkenal dan sistem peradilan, seperti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105

14 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 152

15 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2007), h. 300

16 Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung:

P.T. Alumni , 2014), h. 169

12

Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 Tentang Mahkamah Agung.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

penelitian, surat kabar, jurnal, majalah, dan sebagainya. Data sekunder

dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,


Geografis jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Pendaftaran Merek, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979

Tentang Pengesahan Paris Convention, Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., Putusan Mahkamah

Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Putusan Mahkamah Agung

Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Pengadilan Niaga Nomor

47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., Putusan Mahkamah Agung

Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor

32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Perjanjian TRIPs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer.17 Yang terdiri atas: (a) buku-buku teks

17 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2010), h. 32

13

yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum,

dan (c) jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum

yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan

diteliti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, koran,

internet, dan lainnya.18

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini,

maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan

cara studi kepustakaan (library research) di Perpustakaan Utama

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan

mengelola data sedemikian rupa sehingga tujuannya adalah

menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam

susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian dianalisis.19 Cara pengolahan

bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret

yang dihadapi.

6. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk

yang mudah dibaca dan diidentifikasikan.20 Metode yang digunakan dalam

18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ... h. 57

19 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa,

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 87

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

213

14

menganalisis data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, yaitu

menafsirkan data yang berupa bahan hukum dan bahan-bahan pustaka.

Dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian

kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara

induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang

bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat

khusus.

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dan pedoman yang digunakan penulis dalam

skripsi ini berdasarkan kaidah-kaidah dan teknik penulisan yang terdapat

dalam “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti

memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL

DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL. Dalam bab

ini akan dibahas mengenai kerangka konseptual, kerangka teori,

dan tinjauan (review) kajian terdahulu.

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN

MEREK TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS

MEREK SKYWORTH DAN MEREK BMW. Dalam bab ini

peneliti akan menjelaskan profil Mahkamah Agung yang terdiri

dari fungsi dan wewenang, pembatalan pendaftaran merek dalam

Hukum Kekayaan Intelektual, serta posisi kasus Merek Skyworth

dan Merek BMW dalam putusan Mahkamah Agung.

15

BAB IV : DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS

PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK BARANG

TIDAK SEJENIS. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan

mengenai analisis putusan Mahkamah Agung atas pembatalan

merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang dituangkan dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan

putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

dikaitkan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang tidak

sejenis serta, memaparkan mengenai perlindungan hukum

terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis.

BAB V : PENUTUP. Peneliti membahas kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan hasil penelitian merupakan jawaban terhadap inti

masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan,

rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian.

16

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL DALAM HUKUM

KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Kerangka Konseptual

1. Merek Terkenal Sebagai Bagian Dari Hukum Merek

a. Pengertian Merek

Secara normatif, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda

yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu

perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda dimaksud dapat

berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo,

label, atau gabungan yang dapat digunakan untuk membedakan barang

dan jasa.1 Sementara itu, American Marketing Association,

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain,

atau paduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk

memberikan identitas bagi barang-barang atau jasa guna

membedakannya dengan barang atau jasa yang diperdagangkan

kompetitornya.2 Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan

mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas,

sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar.3

Merek secara etimologis berasal dari bahasa inggris, yaitu

trade mark yang dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai:

“A world phrase, logo or other graphic symbol used by a

manufacturer or seller to distinguish its product or products

from those of orders”.

Terjemahannya adalah:

1 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha

Mulia, 2017), h. 4

2http://yunan09.wordpress.com/2009/10/15/ketika-merek-menjadi-generik-dimuat-di-

merpati-pos-ed-4-th-2009, diakses pada 27 September 2019 pukul 15.10 WIB.

3 Rahmi Jenet Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan

(Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 2013

http://yunan09.wordpress.com/2009/10/15/ketika-merek-menjadi-generik-dimuat-di-merpati-pos-ed-4-th-2009


17

“Suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar yang

digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk

mereka dengan produk lainnya”.4

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa

gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.5

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa.6

Sementara, dalam konteks perjanjian internasional, istilah

merek didefinisikan dalam Pasal 15 Ayat (1) Perjanjian TRIPs dan

berbunyi sebagai berikut:7

Any sign, or any combination of signs, capable of

distinguishing the goods or services of one undertaking from

those of other undertaking, shall be capable of constituting a

trademark. Such signs, in particular words including personal

names, letters, numerals, figurative elements and combinations

of colors as well as any combination of such signs, shall be

eligible for registration as trademarks. Where sign are not

4 Venantria Sri Hadiarinanti, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal,

(Jakarta: Unika Atmajaya, 2009), h. 7

5 Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba

Empat, 2018), h. 211

6 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical

Guide To The Commercial Court, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 124

7 Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2017), h. 6-7

18

inherently capable of distinguishing the relevant goods or

services. Members may make registrability depend on

distinctiveness acquired through use. Members may require, as

a condition of registration, that sign be visually perceptible.


(Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan

barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain

harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya

kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan

kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus

memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak

mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara

anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya

pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota

dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda

tersebut harus tampak secara visual).

Menurut Sudargo Gautama bahwa perumusan padanya

didefinisikan sebagai suatu trade mark atau merek pada umumnya

didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan

barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari

perusahaan lain.8

R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah

sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan

sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang

atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-

barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau

badan-badan perusahaan lain”.9

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa merek ialah suatu tanda yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.10 Yang

8 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 167

9 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 344

10 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,

... h. 168

19

dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki

kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan

hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.11

b. Pengertian Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek, yang memberikan batasan tentang Hak atas Merek

sebagai berikut:12

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal

28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang

menyatakan:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka

waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Menurut TRIPs dan Paris Convention bahwa pendaftaran awal,

dan setiap perpanjangan pendaftaran merek dagang dapat dilakukan

untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek

dagang akan dapat diperbaharui tanpa batas.13

Mencermati Pasal 3 di atas, disebutkan bahwa hak atas merek

adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat

diberikan (dengan sistem lisensi) kepada pihak lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, disebutkan bahwa hak atas

merek adalah hak khusus. Yang dimaksudkan dengan hak khusus atau

11 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,

(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 27


Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 94-95

13 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan Integrasi

Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 188

20

hak eksklusif (exclusive rights) menurut Gatot Supramono adalah hak

pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya,

pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin

(dengan sistem lisensi) dari pemilik merek.14

Memerhatikan ketentuan Pasal 3 tersebut, jelas bahwa Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem

pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan

hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak

atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.

Dalam sistem konstitutif, pendaftaran merupakan cara untuk

mendapatkan hak atas merek. Berhubung untuk kepentingan

mendapatkan hak, pendaftaran merek sebagai suatu keharusan bagi

pemilik merek, apabila ia menghendaki agar menurut hukum

dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek.15

Apabila dalam pemakaian merek tersebut terdapat persaingan

curang, maka tentunya dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam

bidang hukum merek, pembaruan memang harus selalu dilakukan. Hal

ini bertujuan untuk memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk

lebih meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang sehat dan

bertanggung jawab.

Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat

tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur

permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek

memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain, khususnya lembaga/

badan yang bergerak dalam bidang merek.16

14 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1992, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 19


Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... , h. 96

16 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar

Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37

21

c. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal

Definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat

dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b, yang menyatakan

penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa

penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan

umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek

tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh

pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di

beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan

Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal

atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Ketentuan Pasal

21 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis secara tekstual sama dengan ketentuan

Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek.17

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan

batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-

Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk

menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:18

17 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2017), h. 21-22

18 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 22

22

1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan

dengan masyarakat;

2) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

3) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;

4) Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau

permohonan pendaftaran merek;

5) Nilai merek;

6) Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Merek terkenal biasa disebut sebagai well-known marks. Merek

terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi, karena

lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang

demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik,

sehingga barang jenis apa saja yang berada di bawah merek itu

langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan

ikatan mitos (famous mark).19

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan

Insan Budi Maulana menyatakan bahwa:20

“Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah

didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang

bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah

meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu

menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”

d. Pengertian Barang dan Jasa Tidak Sejenis

Selama ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa barang-

barang adalah sejenis apabila terdapat di dalam satu kelas barang. Dan

sebaliknya, barang-barang adalah tidak sejenis apabila tidak dalam

satu kelas barang. Anggapan tersebut tentu saja tidak tepat. Pembagian

barang-barang dalam kelas-kelas barang dibuat untuk keperluan

perhitungan jumlah biaya pemeriksaan, yang ditetapkan menurut

19 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.

80 20 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 85

23

jumlah kelas barang. Dengan demikian, penetapan barang-barang yang

sejenis tidak bergantung kepada pembagian dalam kelas-kelas barang.

Dalam satu kelas barang mungkin termasuk beberapa yang sejenis dan

sebaliknya barang-barang yang sejenis tidak selalu termasuk dalam

satu kelas barang.

Secara internasional terdapat penentuan daripada kelas-kelas

barang ini. Klasifikasi barang di Indonesia menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa

bagi Pendaftaran Merek, telah sejalan dengan klasifikasi internasional

yang di atur di dalam Nice Agreement tanggal 15 Juni 1957, Tentang

Internasional Classification of Goods and Services for the Purposes of

the Registration of Marks. Klasifikasi barang dan jasa ini terdiri atas

34 (tiga puluh empat) kelas barang dan 8 (delapan) jasa, tetapi untuk

keadaan di Indonesia ditambahkan 1 (satu) kelas khusus, yaitu kelas 35

(tiga puluh lima) yang terdiri atas barang-barang khas Indonesia

seperti kecap, tauco, petis, kerupuk dan emping.21

Di dalam TRIPs mengenai barang dan jasa tidak sejenis (not

similar) diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan sebagai

berikut:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply,

mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to

those in respect of which a trademark is registered, provided

that use of that trademark in relation to those goods or services

would indicate a connection between those goods or services

and the owner of the registered trademark and provided that

the interest of the owner of the registered are likely to be

damaged by such use”.


“Pasal 6 bis dari Paris Convention (1967) berlaku secara

mutatis mutandis untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan

barang/jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar asalkan merek

tersebut digunakan untuk mengindikasikan suatu hubungan

barang/jasa dengan pemilik merek tersebut merugikan

kepentingan pemilik merek terdaftar.”


Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 116- 119

24

Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs disebutkan

bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) juga akan berlaku, secara

mutatis mutandis untuk barang atau jasa yang tidak serupa (not

similar). Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang

dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu “jika terdapat kesan

keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan/confusion of

business connection” antara barang dan jasa yang menggunakan merek

tersebut dengan produsennya. Hal tersebut merupakan pertimbangan

untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal

tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.22

2. Ketentuan Merek Terkenal

Pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan perlakuan fair

dan adil dalam kerangka penggunaan merek di Indonesia. Rasionalitasnya

sederhana: jika merek asing sudah dikenal tetapi tidak digunakan dalam

kegiatan perdagangan di Indonesia, maka pendaftaran merek serupa itu

yang diajukan oleh bukan pemilik yang sesungguhnya, dapat

dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan merek. Apalagi bila

merek itu telah memiliki reputasi di luar negeri. Tindakan seperti itu juga

dianggap mengganggu prinsip persaingan yang sehat, terutama

kepentingan pengusaha asing. Rasionalita ini yang melatar belakangi

sebagaimana diatur dalam Article 6 bis Konvensi Paris. Ketentuan ini

memberikan perlakuan melebihi aturan standar, yaitu memberi

kewenangan pada Kantor Merek untuk menolak atau membatalkan

pendaftaran merek yang telah terlanjur diberikan, serta melarang

penggunaan merek yang terbukti sama atau menyerupai merek terkenal.23

Permohonan pendaftaran merek dalam daftar umum dapat ditolak

sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-


Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 119

23 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, ... h. 76

25

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,

apabila merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau

dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”24 Ketentuan Pasal 21 Ayat

(1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis secara tekstual sama dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1)

Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

3. Perbedaan Dilusi Merek dan Pelanggaran Merek

a. Dilusi Merek

1) Pengertian Dilution

Dalam kasus dilution sebagai perlindungan merek terkenal

ada tiga hal yang harus ditunjukkan:25

a) Merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi;

b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk

barang yang tidak sejenis;

c) Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan

pengaburan secara tanpa hak.

Mathias Strasser mengemukakan:26

Trademark dilution is defined as the lessening of the capacity

of a famous mark to identify and distinguish goods or servives,

regard-less of the presence or absence of competition between

the owner of the famous mark and other parties or of likehood

of confusion. This typically occurs as the result of blurring or

tarnishment of the famous mark. Dilution by blurring occurs

when the distinctiveness of a famous mark is impaired by



Ekonomi, ... 243-244

26 Mathias Strasser, The Rational Basic of Trademark Protection, (London: Stresser Fm,

2006), h. 375

26

association with another similar mark or trade name. Dilution

by tarnisment occurs when the reputation of a famous mark is

harmed through association with another similar mark or trade

name.

Terjemahan adalah:

Dilution pada merek didefinisikan sebagai pelemahan kapasitas

dari merek terkenal kategori “famous” untuk

mengidentifikasikan dan membedakan barang dan jasa terkait

dari ada atau tidaknya kompetisi antara pemilik merek terkenal

dari pihak lain atau kesamaan membingungkan. Hal ini secara

khusus muncul sebagai “pemudaran” atau “perusakan” merek

terkenal kategori famous. Dilution kategori “pemudaran”

terjadi ketika daya pembeda merek terkenal dikurangi oleh

asosiasi merek atau “nama” dagang yang mirip atau memiliki

persamaan pada pokoknya-lainnya. Dilution kategori

“perusakan” terjadi manakala reputasi dari merek terkenal

dirusak melalui merek atau nama dagang yang mirip atau

memiliki persamaan pada pokoknya-lainnya.

2) Jenis-jenis Dilution

a) Dilution Type Pengaburan (Blurring)

Dilution melalui tipe pengaburan (blurring) adalah cara

klasik atau tradisional yang didefinisikan sebagai:27

As envisioned by its original proponents. Customers or

prospective customers will see the plaintiff’s mark used

by others persons to identify other sourceson a plethora

of different goods and services. The unique and

distinctive significance of the trademark to identify and

distinguish one source may be deluted and weakened,

but no confusion as to source, sponsorship, affiliation

or connection has occurred. Blurring occurs when the

power of the mark is weakened through its identification

with dissimilar goods. Although neither example is

likely to cause confusion among consumers, each

dilutes the distinctive quality of the mark.

Pengaburan merek terkenal adalah sebagai

kecemburuan oleh pendukung asli. Konsumen atau prospektif

konsumen akan melihat merek penggugat digunakan oleh orang

lain untuk mengidentifikasikan sumber lain suatu barang atau


Ekonomi, ... 245

27

jasa berbeda secara berlebihan. Keunikan dan pembeda penting

dari merek untuk menunjukkan dan membedakan satu sumber

mungkin menjadi luntur atau melemah, tetapi tidak ada

kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau

hubungan yang telah terjadi.

Pemudaran terjadi manakala kekuatan merek

dilemahkan melalui identifikasinya untuk produk yang tidak

sejenis, meskipun persamaan merek tersebut tidak

menyebabkan kebingungan di antara konsumen kedua produk

tersebut, namun masing-masing mengurangi kualitas pembeda

dari merek yang bersangkutan.28

b) Dilution Type Perusakan (Tarnishment)

Dilution melalui tipe perusakan (tarnishment)

didefinisikan sebagai:29

The effect of the defendant’s unauthorized use is to

tarnish, degrade, or dilute the distinctive quality of the

mark. Tarnishment occurs when the mark is cast in an

unflattering light, typically through its association with

inferior or unseemly products or services.

Perusakan merek terkenal adalah akibat dari

penggunaan merek secara tanpa hak oleh tergugat untuk

memudarkan, menurunkan, atau menipiskan kualitas pembeda

dari suatu merek.

b. Pelanggaran Merek

1) Pelanggaran Merek

Pada sengketa pelanggaran merek pada prinsipnya bentuk

perbuatannya berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan merek

terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik


Ekonomi, ... 245-246


Ekonomi, ... 246-247

28

merek dan merek yang ditiru/digunakan tersebut tidak didaftarkan

ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang

digunakan oleh pelanggar harus ada persamaan pada pokoknya

atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar.

Tadi disebutkan bahwa merek yang ditiru/digunakan tidak

didaftarkan sehingga pelanggar tidak mempunyai hak atas merek.

Apabila merek tersebut dilakukan pendaftaran, maka yang terjadi

bukan sengketa pelanggaran merek, melainkan termasuk sengketa

pembatalan pendaftaran merek karena merek yang sudah terdaftar

harus dianulir dengan prosedur pembatalan pendaftarannya dengan

putusan pengadilan.30

2) Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu

diketahui, yaitu:31

a) Pembajakan Merek (Trademark Piracy)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya

merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian

didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak sehingga

permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak.

b) Pemalsuan (Counterfeiting)

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk

palsu atau produk dengan harga kualitas lebih rendah ditempeli

dengan merek terkenal.

c) Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk (Imitations Of

Labels And Packaging)

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan

dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk



31 Viva Houtmauli Napitupulu, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, “Kajian Merek Pada

Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 7-8

29

pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip

sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.

4. Duduk Perkara Terkait Kasus Merek Skyworth dan Merek BMW

yang Menimbulkan Disparitas

Dalam kasus merek Skyworth dan merek BMW terjadi disparitas

pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam

pertimbangan hukumnya. Dimana dalam kasus merek Skyworth,

Mahkamah Agung memenangkan merek Skyworth asal Shenzhen China

pada putusan akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan

terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus

dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan

sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi

beda jenis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya

karena telah berani melakukan judicial activism memberi perlindungan

bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan

pelaksanaannya karena Indonesia adalah penanda tangan World Trade

Organization Agreement dengan TRIPs sebagai lampirannya dan Paris

Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk

yang tidak sejenis.

Berbeda halnya dengan kasus merek BMW, Mahkamah Agung

memenangkan merek BMW Body Man Wear asal Indonesia pada putusan

akhirnya, dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan terhadap

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain

untuk barang/jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak

dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang

menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih diatur

30

dalam Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah tersebut belum

diundangkan oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi

pelanggaran.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.32

Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah

Scherkeit des Rechts selbst (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada

empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama,

bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan

tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa

fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat,

hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.33

Pembentukan hukum positif merupakan kegiatan legislasi yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara formal berwenang untuk itu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan

membentuk berbagai perangkat peraturan perundang-undangan atau

mengubah yang sudah ada. Setiap ketentuan peraturan perundang-

undangan itu dimaksudkan untuk mengatur perilaku warga masyarakat,

dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

32 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

33 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan

(judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h. 292

31

Bentuk peraturan perundang-undangan yang dikonstruksi dalam

bentuk umum dan abstrak itu, harus dicari hukumnya oleh hakim. Hakim

harus melakukan penemuan hukum “recht finding”. Penegakan hukum dan

pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar

penerapan hukum.34

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam penjelasan 10 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

antara lain dijelaskan bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak

menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk

memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan

bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum positif menempatkan peraturan perundang-undangan untuk

menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, menemukan asas-

asas hukum atau menciptakan hukum baru apabila menghadapi

kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau badan-badan

peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam

pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut

sebagai pembentuk hukum semu atau quasi legislator. Oleh karena

undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka

hakim harus mencari hukumnya.35

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada

penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formal, artinya

34 Sudikno Mertojusumo & A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993), h. 4



32

suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika

melanggar aturan tertulis tertentu.36 Ukuran kepastian hukum terbatas pada

ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan itu. Selama

perbuatan itu tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan itu

dianggap tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan itu

dianggap boleh.37

Padahal kepastian hukum itu tidak semata-mata berpangkal pada

apa yang tertulis di dalam undang-undang. Kepastian hukum

sesungguhnya, termasuk legalitas juga harus didukung oleh legitimasi etis

(moralitas). Kepastian hukum oleh karenanya harus dikembalikan pada

apa yang disetujui oleh masyarakat sebagai sebuah refleksi dari kehendak

umum. Ini artinya apa yang tertera di dalam hukum (undang-undang)

harus dikontekstualisasikan ke dalam konteks kini.38

Terkait dengan penelitian ini, secara normatif, potensi munculnya

ketidakpastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek sangat besar. Ini mengingat bahwa dalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

perlindungan merek terkenal hanya untuk barang dan jasa sejenis,

sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak

sejenis terdapat kalimat “dapat pula diberlakukan sepanjang memenuhi

persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah”. Dari ketentuan hukum positif yang ada, tampak bahwa

pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal masih

tidak jelas dan dapat menimbulkan isu ketidakpastian ketika berhadapan

pada kasus Merek Skyworth dan Merek BMW. Dengan belum dibuatnya

36 Mahfud M.D, Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2007), h. 91

37 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 85

38 E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, (Jakarta:

Prenadamedia, Group, 2016), h. 178-179

33

peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud, menimbulkan

permasalahan terutama bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

dalam hal pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan merek, serta Hakim

dalam memutus perkara merek baik tingkat Pengadilan Niaga maupun

dalam Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Selain itu, aspek kepastian hukum dalam perlindungan merek

terkenal, yaitu menyangkut konsistensi dari yurisprudensi Indonesia

tentang merek terkenal. Pengadilan Indonesia sudah sering memeriksa dan

mengadili kasus-kasus sengketa merek terkenal, sehingga manakala

putusan-putusan pengadilan Indonesia tentang merek terkenal tersebut

diperiksa dan diberikan anotasi secara cermat untuk melihat apakah

yurisprudensi tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal ini

sudah satu pengertian atau tidak menyangkut tuntutan yang dikehendaki

oleh Perjanjian TRIPs.39

2. Teori Disparitas

Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar untuk mengakhiri

sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan

membebankan kewajiban pada pihak bersalah. Putusan hakim bisa juga

menjadi awal dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari

petaka baru bagi yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia

lakukan, atau hukuman yang tidak manusiawi karena itu putusan hakim

belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan

penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas. Penderitaan dan

ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan

putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu

atau lebih perkara yang relatif sama; baik disparitas proses, disparitas

penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.40

39 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 7


implikasi”, ... h. iii

34

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah

perbedaan atau jarak.41 Menurut Black’s Law Dictionary, disparity is

inequality or a differnce in quantity or quality between two or more

things.42 Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau

perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.

Terminologi disparitas (disparity) menurut Black’s Law Dictionary

adalah “marked difference in quantity or quality between two things or

among many things.” Jadi, dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih

dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya

menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata

disparitas kerap didenotasikan hanya sekadar pada perbedaan sanksi yang

diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas

dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu

konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada

penjatuhan putusannya.43

Akar persoalan disparitas putusan berawal dari kewenangan

diskresioner yang dimiliki oleh para hakim tatkala mereka menjatuhkan

putusan. Putusan hakim itu harus diterima sebagai kebenaran (res judicata

pro veritate habetur), terlepas kemudian putusan itu masih dimungkinkan

untuk diajukan upaya hukum kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa

berupa peninjauan kembali, akan tetapi pada satu sisi disparitas akan

dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan

Oemar Seno Adji: “Bahwa disparitas merupakan hal yang wajar”.

Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim

dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar

41 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas

Pustaka, 2002), h. 270



implikasi”, ... h. 6

35

tentang perkara yang diputusnya. Disisi lain disparitas dapat dipandang

sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian

hukum.44

Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan

hukumnya. Penegakan hukum di pengadilan baik pengadilan tingkat

pertama maupun pengadilan tingkat berikutnya. Sering kali penerapan

hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri satu dengan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri lainnya berbeda untuk kasus

yang hampir sama, juga penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri berbeda dengan penerapan hukum merek di

tingkat kasasi maupun tingkat peninjuan kembali di Mahkamah Agung

dan terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung berbeda untuk kasus yang hampir sama.

Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun

vertikal.45

Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan

kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau

menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim

telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara

yang sama atau serupa dengan perkara yang telah di putus atau diadili oleh

Hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat

diprediksikan oleh pencari keadilan. Kepastian hukum akan memudahkan

proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi

penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan eksekusinya.

Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuhkembangkan

yurisprudensi sebagai sumber hukum, sebab undang-undang (hukum

tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan





36

hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika undang-

undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik formil

maupun hukum materiil.46

Disparitas disini dimaksudkan dalam penerapan pembatalan

pendaftaran merek dalam hal ini pembatalan merek terkenal untuk barang

tidak sejenis yang penerapan kaidah hukumnya berbeda-beda dalam

penyelesaian kasus yang serupa, yaitu kasus Merek Skyworth dan Merek

BMW.

Disparitas biasanya mempunyai dampak bagi pemilik hak atas

merek terkenal yaitu hilangnya rasa keadilan. Padahal Allah SWT sudah

menyerukan dalam ayat Al Quran bahwa para penegak hukum dalam

memutus perkara harus berbuat seadil-adilnya. Ayat ini secara tegas

menggandengkan antara amanat dengan keadilan yang harus diemban

pengemban amanat yaitu harus menegakkan keadilan di tengah-tengah

masyarakat.47 Perbuatan demikian termaktub dalam kitab Al-Quran

sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 58. Allah SWT

berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

secara adil...”.

Dalam kasus disini justru disparitas tersebut menimbulkan rasa

ketidakadilan terhadap pemegang hak atas merek terkenal dan masyarakat

sebagaimana dalam kasus Skyworth, Mahkamah Agung memenangkan

merek Skyworth asal Shenzhen China (Merek Asing), sedangkan dalam

kasus BMW, Mahkamah Agung memenangkan merek BMW Body Man

Wear asal Indonesia (Merek Lokal).

46 Mahkamah Agung RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi

Disparitas Putusan Pengadilan, (Mega Mendung: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah

Agung RI, 2010) h. 109

47 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam”, Jurnal MIMBAR, Volume XVIII, Nomor 3,

(Juli - September 2002: 337-352), h. 347-348

37

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.48

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap

merek yang telah didaftarkan. Hal lain yang sangat penting dalam

perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas

dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal

yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai

persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek pihak

lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa yang sejenis. Dengan narasi yang berbeda dalam Pasal 21

Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek dalam

daftar umum dapat ditolak apabila merek yang didaftarkan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi

persyaratan tertentu.

Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem

konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia

tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah

meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.49

48 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53


38

4. Teori Monisme dan Teori Dualisme

Teori yang dibahas pertama ialah teori monisme. Tesis yang

dikemukakan oleh teori monisme menyangkut isu hubungan antara hukum

internasional dan hukum nasional yaitu bahwa hukum internasional dan

hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum (unity thesis). Teori

monisme memandang, bahwa hukum internasional dan hukum nasional

adalah bagian dari hierarki tata hukum yang sama. Hukum internasional

harus dianggap superior jika terjadi konflik dengan hukum nasional

menyangkut suatu kasus konkret. Selain itu, institusi negara yang

berkaitan dengan persoalan hukum, seperti legislatif dan pengadilan, juga

harus memastikan supaya hukum nasional sesuai dengan hukum

internasional. Pendukung utama teori monisme adalah Sir Hersch

Lauterpacht dan Hans Kelsen. Lauterpacht mendukung teori monisme dari

kacamata natural law theory sementara Kelsen dari kacamata positivism.

Lauterpacht memandang bahwa pendekatan monisme dalam isu hubungan

antara hukum internasional dan hukum nasional karena hukum

internasional sangat diperlukan dalam rangka penjagaan terhadap HAM.50

Sementara, Kelsen memandang bahwa pendekatan monisme dalam isu

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional karena hal itu

memenuhi aspek logika dalam ilmu hukum khususnya ketika berbicara

tentang isu hierarki aturan hukum. Dalam isu tentang hierarki terdapat apa

yang dinamakan oleh Kelsen sebagai “basic norm” dari semua hukum

yaitu bahwa negara harus berlaku sebagaimana mereka biasanya harus

berlaku, karena hukum Internasional berasal dari praktik negara dan

sementara hukum nasional berasal dari negara yang eksistensinya

ditetapkan oleh hukum internasional, sehingga dalam hubungan dengan

hukum nasional, hukum internasional lebih tinggi kedudukannya.51


Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 24-26


Pasca Perjanjian TRIPs, ... h. 26

39

Teori dualisme, menurut Dixon, bertolak dari pandangan, yaitu

memperlakukan hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua

sistem hukum berbeda atau masing-masing berdiri sendiri. Tesis teori ini

adalah kebalikan dari teori monisme. Ada dua pengertian praktis yang

penting dari teori dualisme. Pertama, hukum internasional tidak dapat

membatalkan keabsahan hukum nasional atau sebaliknya. Kedua, hak atau

kewajiban hukum internasional tidak dapat berlaku secara otomatis dalam

hukum nasional.52

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia

kurang begitu jelas karena kaidah konstitusional dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberi preskripsi

yang pasti. Namun, meskipun secara eksplisit tidak dijumpai kaidah yang

memberi batasan mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum

nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 juga tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah

Indonesia untuk menyimpangi hukum internasional dengan alasan bahwa

hukum nasional Indonesia lebih tinggi dari hukum internasional. Tidak

ditemukan pula suatu kaidah hukum bahwa Indonesia tidak perlu

menyesuaikan aturan hukum positifnya dengan aturan hukum

internasional. Dalam praktik hal ini penting pengaruhnya dalam lapangan

international law of treaty atau hukum perjanjian internasional. Meskipun

secara konstitusional kaidah hukum yang ada serba terbatas dan tidak

jelas, sebagai pihak suatu perjanjian internasional Indonesia berkewajiban

untuk melaksanakan kewajiban internasional itu dengan iktikad baik.53

Menyangkut ketiadaan preskripsi yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Mochtar

Kusumaatmadja menyatakan:





40

“Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita

tidak mengakui supremasi hukum internasional atas hukum

nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut

pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.

Mengatakan demikian, berarti menentang masyarakat internasional

yang didasarkan atas hukum dan sebagai negara yang masih muda,

kiranya pendirian demikian bukan pendirian yang bijaksana. Dari

sudut perhitungan untung rugi saja (pramagtis) tidaklah bijaksana

secara a priori menentang hukum internasional dan menyatakan

hukum nasional sebagai lebih penting dan harus didahulukan.”54

Disisi lain, suatu negara, dalam kasus ini Indonesia, menurut

pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja bisa bersikap kritis terhadap

hukum internasional:

“Sebaliknya pendirian bahwa pada prinsipnya kita mengakui

supremasi hukum internasional tidak berarti bahwa kita begitu saja

menerima apa yang dinamakan hukum internasional . . . Sikap kita

terhadap hukum internasional yang ditentukan oleh kesadaran akan

kedudukan kita dalam masyarakat internasional yang sedang

berkembang, menurut pendapat penulis merupakan suatu sikap

yang wajar. Bahkan, apabila sikap yang tidak menerima begitu saja

kaidah hukum internasional tradisional itu disertai dengan suatu

sikap yang wajar, artinya apabila dalam kita bersikap hendak

mengadakan perubahan ini, sikap demikian selalu dibarengi

dengan kewajaran (reasonableness) dan kepekaan (sensitivity)

terhadap hak dan kepentingan pihak lain dan masyarakat

internasional sebagai keseluruhan, sehingga tidak ada seorang pun

di dunia yang akan dapat menyalahkan kita.”

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian judul peneliti ajukan dalam proposal skripsi

ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan

pertimbangan, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul: “Disparitas Putusan Sanksi Denda Pada

Persekongkolan Tender (Studi Putusan MA Perkara Nomor: 118

K/Pdt.Sus-KPPU/2013)”. Karya Nanda Narendra Putra (1111048000045),

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436

H/2015 M. Skripsi ini membahas tentang persekongkolan tender dan fokus



41

terhadap penjatuhan sanksi berupa sanksi administratif. Dari skripsi ini,

ada persamaan yang dibahas oleh peneliti mengenai disparitas putusan.

Akan tetapi, peneliti lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada


untuk barang tidak sejenis. Sedangkan, skripsi ini melakukan penelitian

kepada disparitas putusan sanksi denda pada persekongkolan tender.

2. Skripsi yang berjudul: “Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas

Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Perbandingan Kasus PT.

JAPFA dengan LG INTERNASIONAL)”. Karya Izmi Amalia

(11150480000090), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1440 H/2019 M. Skripsi ini membahas tentang pengenaan denda

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dari skripsi ini, ada

persamaan yang dibahas oleh peneliti mengenai disparitas putusan. Akan

tetapi, peneliti lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada


untuk barang tidak sejenis. Sedangkan, skripsi ini melakukan penelitian

kepada disparitas putusan sanksi denda KPPU atas keterlambatan

notifikasi akuisisi saham.

3. Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Merek

BMW VS BMW Body Man Wear (Studi Putusan Mahkamah Agung

Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Karya Risris Bayanillah

(1112048000035), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1440 H/2019 M. Skripsi ini membahas tentang perlindungan

hukum merek yang terdapat persamaan pada pokoknya akibat adanya

iktikad tidak baik namun untuk jenis barang yang berbeda yang terjadi

dalam kasus sengketa merek antara BMW dari Jerman dengan BMW

Body Man Wear dari Indonesia. Dari skripsi ini, ada persamaan yang

dibahas oleh peneliti yaitu penelitian terhadap sengketa antara BMW

Jerman dengan BMW Body Man Wear Indonesia. Akan tetapi, peneliti

lebih mengarah untuk melakukan penelitian kepada disparitas putusan

pengadilan tingkat peninjauan kembali dengan putusan pengadilan tingkat

42

peninjuan kembali lainnya di Mahkamah Agung dengan kasus yang

sejenis yaitu sengketa antara Skyworth (asing) dengan Skyworth (lokal).

4. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas

Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas

Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis”. Karya Sebastian Putra Gunawan,

Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Jurnal ini membahas mengenai

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang

mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/atau jasa tidak

sejenis. Dari jurnal ini, ada persamaan yang dibahas oleh peneliti yaitu

mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal

yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang tidak sejenis.

Akan tetapi, peneliti lebih memfokuskan untuk melakukan penelitian

mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek

terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana peneliti akan menganalisis

putusan Mahkamah Agung.

43

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN MEREK

TERKENAL DALAM PERBANDINGAN KASUS MEREK SKYWORTH

DAN MEREK BMW

A. Profil Mahkamah Agung

1. Fungsi Mahkamah Agung

a. Fungsi Peradilan (Fungsi Yustisial)

Di antara berbagai fungsi Mahkamah Agung, fungsi yustisial

adalah fungsi yang terpenting. Dikatakan terpenting, karena fungsi

yustisial tersebut sangat menentukan (mempengaruhi) jalannya

penyelenggaraan peradilan yang meliputi:1

1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi;

2) Sengketa Yudisdiksi;

3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fungsi Mahkamah Agung di bidang peradilan, tidak semata-

mata menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dan

undang-undang, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan

mengembangkan dan menemukan hukum.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa pengadilan

tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam

penjelasan pasal tersebut dinyatakan, bahwa hakim sebagai organ

pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang

kepadanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan

hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk

memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan

1 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi peran dan Fungsi

Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 183

44

bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

masyarakat, bangsa dan negara. Dengan adanya ketentuan tersebut,

maka pengadilan dalam melaksanakan tugas peradilan akan berusaha

untuk menggali, menemukan dan menyesuaikan hukum dengan rasa

keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.2

b. Fungsi Yudisial Review

Fungsi yudisial review, adalah fungsi Mahkamah Agung untuk

menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya

(materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih

tinggi. Pelaksanaan hak menguji materiil itu dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.3

c. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi

dalam hal:

1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman;

2) Mengawasi tingkah laku perbuatan di semua lingkungan peradilan

dalam melaksanakan tugasnya;

3) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal

yang bertalian dengan teknis peradilan dari semua lingkungan

peradilan;

4) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau

peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua

lingkungan peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu, Mahkamah

Agung dapat melimpahkan kewenangannya dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan sebagaimana tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 3,

2 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 185-

190 3 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 190

45

kepada Pengadilan Tinggi. Mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan

yang berupa pemberian petunjuk, teguran atau peringatan, ditangani

oleh Mahkamah Agung sendiri.4

d. Fungsi Pertimbangan

Dalam hal suatu lembaga tinggi negara dihadapkan kepada

suatu permasalahan hukum, maka diminta atau tidak diminta

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya

yang bertalian dengan permasalahan hukum yang dihadapi tersebut.5

e. Fungsi Menemukan Hukum

Apabila dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat hal-hal

yang belum diatur dalam undang-undang dan hal itu dipandang segera

untuk diatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka

Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal sedemikian itu,

diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

. Maksud diadakannya ketentuan tersebut, ialah untuk

menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam

penyelenggaraan peradilan. Apabila terjadi kekosongan hukum dalam

penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat

menggunakan kesewenangannya untuk membuat aturan pelengkap

guna mengisi kekosongan hukum tersebut.6

2. Wewenang Mahkamah Agung

Menurut Pasal 24A Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung

4 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 195

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung: Mewujudkan Badan

Peradilan Indonesia yang Agung, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2016), h. 24

6 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, ... h. 196-197

46

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.7

Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Mahkamah Agung

mempunyai kewenangan:

b. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan

pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali

undang-undang menentukan lain;

c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang; dan

d. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

B. Pembatalan Pendaftaran Merek Dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Salah satu faktor yang dianggap “dominan” penyebab banyaknya

sengketa pembatalan pendaftaran merek yaitu lebih dari satu merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya ternyata ikut

lolos dari pemeriksaan substantif, dan setelah itu terdaftar di dalam

pendaftaran merek. Perlu diingat bahwa penyelenggaraan pendaftaran merek

tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek

terdaftar. Meskipun demikian pihak Ditjen HKI tidak diberi kewenangan

langsung untuk dapat membatalkan pendaftaran merek karena terjadi sengketa

pembatalan yang dilatarbelakangi dari adanya sebuah “kekhilafan” petugas

dalam pendaftaran merek. Pembatalan pendaftaran merek harus berdasarkan

putusan pengadilan, karena sengketanya tidak dapat diselesaikan secara

administratif oleh Kementerian Hukum dan HAM.8

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek memberikan akibat

hukum dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Pengajuan

7 Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama,

Kedua, Ketiga dan Keempat, (Tangerang: Interaksara), h. 37



47

pembatalan Merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Niaga, (dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di

luar wilayah Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga

di Jakarta) oleh:

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut (jaksa, lembaga bidang

konsumen, lembaga bidang keagamaan);

2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan

kepada pihak Direktorat Jenderal.

Perlu diketahui pula bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan

oleh pemilik merek yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan konsepsi perlindungan merek

dengan sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik

merek terdaftar, sehingga pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat

mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, tetapi dalam rangka

keterikatan Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional

bidang HKI terutama TRIPs Agreement harus terdapat penyesuaian

perlindungan dengan Undang-Undang Merek Nasional salah satunya adalah

perlindungan merek terkenal (well-known mark). Perlindungan merek terkenal

dalam kaitannya dengan pasal ini adalah adanya kesempatan atau upaya

hukum bagi siapa saja atau pihak lain yang berkepentingan terhadap merek

atau sebagai pemilik merek tersebut, walaupun merek miliknya itu belum

terdaftar dalam kantor Direktorat Jenderal yang memberikan hak eksklusif

pada yurisdiksi hukum Indonesia.

Pengecualian dari prinsip di atas, yaitu bahwasanya pemilik merek

terkenal tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar,

asal saja penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan

pendaftaran mereknya pada Kantor Merek cq. Direktorat Jenderal.9

Perlu dicatat bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.

9 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,

(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 64-66

48

Tanggal tersebut dihitung dari tanggal pendaftaran merek yang digugat.

Penggugat harus mengetahui tanggal pendaftaran merek tergugat agar

gugatannya dapat diterima untuk diperiksa dan diadili pengadilan.10 Batas

waktu ini tidak berlaku jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek

tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,

moralitas, agama dan ketertiban umum. Ini berarti, jika pihak yang

berkepentingan melihat dan menemukan bahwa merek telah didaftarkan atas

dasar itikad tidak baik, pendaftaran dapat digugat untuk dibatalkan.

Setelah putusan oleh Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, secara segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan.

Pembatalan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh kantor Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari

daftar umum merek dengan memberi catatan-catatan tentang alasan dan

tanggal pembatalan merek tersebut.11

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan

merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya

dalam Berita Resmi merek setelah putusan lembaga Peradilan telah diterima

sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan merek

terdaftar tersebut selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik

merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan

bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, dan Sertifikat

Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan

pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek, selanjutnya diumumkan

dalam Berita Resmi Merek.12

10 Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, ... h. 83

11 Ahmad M. Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, 2013)

12 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, ... h.

67

49

Kemudian, upaya hukum yang tersedia terhadap putusan Pengadilan

Niaga atas sengketa merek hanya ada 2 (dua), yakni: kasasi dan/atau

peninjauan kembali.

1. Kasasi

Untuk perkara perniagaan termasuk perkara merek, upaya hukum

terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal banding melainkan

langsung kasasi (Pasal 78 Ayat (1) jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).13

Alasan pengajuan kasasi pada dasarnya sama dengan alasan

pengajuan kasasi pada umumnya. Alasan-alasan pengajuan kasasi

ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

antara lain:

a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku;

c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat

diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap. Dasar hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan

Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan

sengketa mereka adalah Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah

berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali”.


50

Prosedur pengajuan peninjauan kembali dalam konteks sengketa

hak merek memiliki persamaan dengan prosedur pengajuan peninjauan

kembali dalam sengketa hak cipta, yakni: sama-sama mengacu pada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.14

Semua perkara perdata apa saja yang diajukan permohonan

peninjuan kembali harus ada alasan yang dituangkan di dalam memori

peninjauan kembali, karena Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan

memutus perkara ditingkat peninjauan kembali akan menilai alasan-alasan

permohonan peninjauan kembali apakah sudah sesuai persyaratan yang

ditentukan di dalam ketentuan undang-undang atau tidak.

C. Posisi Kasus

1. Sengketa Merek Skyworth (Asing) Melawan Skyworth (Lokal)

Pada tanggal 18 November 2015 Majelis Hakim memutus Perkara

Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang gugatan

pembatalan pendaftaran merek yang tergugatnya terdiri dari:

Tergugat I : Linawaty Hardjono

Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Hukum Dan Hak Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.15

Kasus ini berawal dari sengketa yang terjadi antara Perusahaan

elektronik terkenal asal Shenzhen China yaitu Skyworth Group Co., Ltd

pemilik merek dagang Skyworth sebagai Penggugat, yang merek dagang

dan logonya sudah sangat dikenal di Dunia Internasional yang mulai

berdiri sejak tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh

14 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical

Guide To The Commercial Court, ... h. 143

15 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

tentang Identitas Tergugat, h. 1

51

Pemerintah China dan penggugat mendaftarkan merek dagang dan Logo

Skyworth tersebut pada tahun 1992 di China. Selain itu, merek dagang dan

Logo Skyworth milik Penggugat telah terdaftar di 197 Negara di Dunia.

Dan, sudah lama dikenal dan beredar di 197 Negara tersebut. Merek

dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat di Indonesia yang sudah

terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya klasifikasi

kelas 16 di bawah daftar nomor IDM000085905 pada tanggal 13

Desember 2004, dikabulkan dan telah diterbitkan Sertifikat Merek pada

tanggal 31 Agustus 2006.16

Pada sengketa ini Penggugat melawan Tergugat I Linawaty

Hardjono, seorang pengusaha lokal yang menggunakan merek dagang dan

Logo Skyworth yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya identik/mirip dengan merek dagang dan logo Skyworth

milik Penggugat untuk jasa-jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis,

yang dengan ini mereknya sudah terdaftar sejak 22 Desember 2006 dengan

Nomor pendaftaran IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342

di Indonesia. Akibatnya, pendaftaran merek dagang dan Logo Skyworth

milik Penggugat dengan Klasifikasi Kelas 7, 9, dan 11 ditolak oleh

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual. Bahwa dampak dengan ditolaknya permohonan pendaftaran

merek dagang dan Logo Skyworth yang diajukan Penggugat dengan Kelas

barang dan jasa: 7, 9, dan 11 maka Penggugat menderita kerugian karena

Penggugat tidak dapat memasukkan barang untuk Kelas 7, 9 dan 11 ke

Indonesia. Oleh karenanya, Skyworth yang dengan ini bertindak sebagai

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Skyworth

(lokal) yang digunakan oleh Tergugat I.

Atas gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pdt.Sus-

Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst pada tanggal 18 November 2015 yang

16 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

tentang Alasan Hukum dan Dasar Gugatan, h. 2-5

52

dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Dimana salah satunya Tergugat I dinyatakan telah beriktikad tidak baik

dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan

Merek Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338,

IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty

Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006. Selain itu, menyatakan batal

demi hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH-RGB:

IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 pada tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dan memerintahkan Tergugat II cq Kementerian Hukum dan

HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan

Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek dagang dan Logo

Skyworth milik Penggugat.

Tergugat I yang tidak menerima hasil dari Putusan Perkara Nomor

47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst selanjutnya mengajukan upaya

hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 7

Januari 2016. Para Termohon Kasasi tersebut yaitu Skyworth Group Co.,

Ltd dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan Hak

Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq

Direktorat Merek.17

Upaya hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat

mengacu pada ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang merek, gugatan pembatalan merek bersifat imperatif

dengan adanya kata “hanya dapat” diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sedangkan gugatan Skyworth

Group Co., Ltd diajukan pada tanggal 13 Juli 2015, dan diajukan 9 tahun

setelah pendaftaran merek Skyworth (lokal). Jelas membuktikan

bahwasanya gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon

17 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Identitas

Termohon Kasasi, h. 1

53

Kasasi/Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) yang

ditentukan oleh berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahwa oleh karena itu, meskipun Pasal 69 Ayat (2) Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan, “gugatan

pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang

bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

ketertiban umum”, yang mana dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek “ketertiban umum”

diartikan pula “adanya iktikad tidak baik”.18

Bahwa Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat I dalam perkara a quo jelas tidak dapat di kualifikasi

sebagai Pihak yang beritikad tidak baik, hal mana dikarenakan Pendaftaran

Merek “SKYWORTH” oleh Tergugat I: IDM000104338, IDM00104340

dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, telah sesuai dengan

proses dan prosedur pendaftaran merek yang berlaku yakni Pemeriksaan

Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman dan selama proses

dimaksud tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan

permohonan Merek Skyworth yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat I dan oleh sebab itu, maka negara melalui Direktorat

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek telah

memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I selaku Pemilik Merek

(vide Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan

bilamana Tergugat I di kualifikasi sebagai Pendaftar yang beriktikad tidak

baik maka tentunya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq

Direktorat Merek tidak akan pernah mengabulkan permohonan

pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek.

18 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang

Keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, h. 27

54

Terkait merek terkenal yang didalilkan oleh Termohon

Kasasi/Penggugat sangat berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang

dasar hukum dari merek terkenal itu sendiri, tanpa disertai dengan bukti-

bukti kuat sebagaimana kriteria yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (1)

Huruf b dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPs. Pemohon

Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Facti halaman 56 dan 57

karena telah bertentangan asas kepatuhan dan rasa keadilan serta peraturan

Mahkamah Republik Indonesia, dimana Merek Termohon Kasasi adalah

kelas 16 namun mengajukan gugatan atas merek milik Pemohon Kasasi

yang terdaftar pada kelas 7, 9, dan 11.19

Terhadap upaya hukum permohonan kasasi, Mahkamah Agung

telah menjatuhkan Putusan Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada tanggal

18 Juli 2016 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Linawaty Hardjono.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst pada tanggal 18

November 2015. Namun, pihak Skyworth Group Co. Ltd sebagai

Termohon Kasasi tidak menerima hasil dari Putusan Mahkamah Agung

Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 selanjutnya mengajukan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus

2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali

Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 165

K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/ 2015/PN Niaga

Jkt. Pst. Termohon Peninjauan Kembali tersebut yaitu Skyworth Group

Co., Ltd dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum Dan

HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat

Merek.

Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa

dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

19 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang

Keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, h. 31

55

Terhadap upaya hukum permohonan peninjauan kembali, Mahkamah

Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 pada

tanggal 28 Maret 2018 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Skyworth Group Co. Ltd. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 165K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016. Lalu mengadili

kembali:20

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan

permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan Merek Nomor

SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada

tanggal 22 Desember 2006.

3. Menyatakan merek dagang dan Logo Skyworth merupakan nama

Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan

pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo Skyworth

yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat

mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo

Skyworth tersebut;

4. Menyatakan merek barang/jasa Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran

SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340, dan

IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan

merek dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa

Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338,

20 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang Amar

Putusan, h. 11-13

56

IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono.

6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM

cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa

Skyworth SKYWORTH-RGB di bawah Nomor Pendaftaran

IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari

Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan

pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita

Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan

atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang

menggunakan merek dan logo Skyworth milik Penggugat dalam

Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia

dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan

Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk

menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth sebagai merek

dagang dan Logo Skyworth milik Penggugat dalam Daftar Umum

Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat

berdasarkan surat pendaftaran merek.

2. Sengketa Merek BMW Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft Melawan BMW Body Man Wear

Pada tanggal 9 Desember 2013 Majelis Hakim memutus Perkara

Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang gugatan

pembatalan pendaftaran merek yang tergugatnya terdiri dari:

Tergugat I : Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong)

57

Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Hukum Dan Hak Azazi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.21

Kasus ini berawal dari sengketa yang terjadi antara produsen mobil

terkemuka di dunia asal Jerman yang bernama Bayerische Motoreen

Werke (BMW) berada dalam peringkat 100 besar dari daftar perusahaan

FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi peringkat 12 teratas dari

peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah satu agensi pemberi

peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand. Lebih lanjut, mobil-

mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film Hollywood yang

popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible Four yang

dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat terkenal.

Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang

lalu yaitu sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya

pada tahun 1928 memproduksi mobil. Pendaftaran pertama merek kata

BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929 (dan/atau jauh sebelum

Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) dan berlaku

hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas 07 dan 12. Saat ini.

Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di lebih dari

150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-

pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan

barang-barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk

olahraga dan barang-barang fashion.

Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk Logo BMW

yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari

seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat

lingkaran berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling

yang berputar dengan latar belakang langit.22

21 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

tentang Identitas Tergugat, h. 1

22 Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

tentang Duduk Perkara, h. 5

58

Pada tahun 2013 Penggugat menggugat Hendrywo Yuwijoyo ke

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pembatalan

merek. Tergugat adalah pemilik merek BMW Body Man Wear dengan

nomor permohonan merek D00-2004 08806-08901 yang diajukan

permohonan merek pada tanggal 3 Mei 2002, dan diperoleh nomor

registrasi merek IDM000016513 pada tanggal 17 September 2004, di kelas

25 yaitu barang fashion.

Pada tanggal 20 Oktober 2008 Tergugat mendaftarkan logo

mereknya dan diperoleh nomor registrasi IDM000181631. Gugatan

pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa: “Gugatan

pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, atau Pasal 6”.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 9 Desember 2013

yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya. Dimana salah satunya Majelis hakim memutuskan BMW

milik Penggugat terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan, BMW

milik Tergugat dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan

merek Body Man Wear, karena mendompleng ketenaran merek BMW

Jerman yang sudah terkenal dan memerintahkan kepada Turut Tergugat

yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan

pembatalan merek BMW milik Tergugat yang Termuat dalam Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Tergugat (Body

Man Wear) tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

59

Nomor 45 K/Pdt.Sus-HAKI/2013/PN Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, dengan alasan bahwa

pembatalan merek yang telah dilakukan oleh Penggugat telah

kadaluwarsa.

Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan

Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-

masing terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk

melindungi jenis-jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 25.

Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat

seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013. Dengan demikian gugatan

pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor

IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai berlakunya

perlindungan merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik

Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah

kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.23

Dengan demikian Merek Pemohon Kasasi dan Logo Pemohon

Kasasi tidak dapat dibatalkan apabila gugatan pembatalan diajukan lebih

dari 5 (lima) tahun oleh subyek hukum privat untuk bidang usaha

dikarenakan alasan telah meniru merek dan menyebabkan kerugian bagi

subyek hukum privat untuk bidang usaha tersebut kecuali Merek Pemohon

Kasasi dan Logo Pemohon Kasasi bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan,

ketertiban umum, atau iktikad tidak baik yang bersifat umum untuk

ketertiban umum (karena setiap pelanggaran ketertiban umum diawali

dengan iktikad tidak baik).

23 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Keberatan-

keberatan Kasasi yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi, h. 28

60

Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 79

K/Pdt.Sus-HKI/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014 yang amar putusannya

menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Hendrywo Yuwijoyo tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN

Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 namun, pihak BMW

(Bayerische Motoren Werke) sebagai Termohon Kasasi tidak menerima

hasil dari putusan Mahkamah Agung oleh karena itu Termohon Kasasi

melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali kepada

Mahkamah Agung. Terhadap upaya hukum permohonan peninjauan

kembali, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 29

PK/Pdt.Sus-HKI/2016 pada tanggal 11 Mei 2016 yang amar putusannya

menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft

tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79

K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013.

Lalu, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.24 Upaya hukum

tersebut tidak membuahkan hasil. Mahkamah Agung hanya mengubah

putusan ditolak menjadi tidak diterima.

3. Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran Merek

Berdasarkan dua kasus di atas, terjadi disparitas putusan

Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak

sejenis terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang merek

dagang dan logonya mempunyai persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya dengan merek dagang dan logo milik Pemohon

Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal untuk barang yang

24 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Amar

Putusan, h. 55

61

tidak sejenis berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas adalah perbedaan

atau jarak.25 Menurut Black’s Law Dictionary, disparity is inequality or a

differnce in quantity or quality between two or more things.26 Yang

berarti, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau

kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Dalam putusan hakim, kata

disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan.

Perbedaan di antara keduanya tersebut yang menunjukkan adanya

disparitas. Disparitas terjadi terhadap putusan hakim, baik pada satu

majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam

perkara yang sama. Akar persoalan disparitas putusan tersebut berawal

dari kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh para hakim saat

menjatuhkan putusan. Akan tetapi, disparitas tersebut dapat dibenarkan

dalam putusan hakim, asalkan masing-masing perkara yang sama tersebut

memiliki alasan-alasan pembenar yang jelas dan wajar.

Adanya disparitas dapat menyebabkan timbulnya inkonsistensi di

dalam lingkungan peradilan. Namun, persamaan persepsi di dalam

penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya

kepastian hukum tersebut akan mencegah atau menghindarkan disparitas

dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar

hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa

dengan perkara yang telah diputus atau diadili oleh hakim sebelumnya,

sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari

keadilan.27

25 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

2005), h. 270


27 Mahkamah Agung RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi

Disparitas Putusan Pengadilan, (Mega Mendung: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah

Agung RI, 2010) h. 109

62

Disini peneliti akan membandingkan kedua kasus tersebut

menggunakan tabel.

Tabel 4.1: Tabel Perbandingan Kasus Pembatalan Pendaftaran

Merek

Pertimbangan Hukum Amar Putusan

Menimbang, bahwa terhadap

alasan-alasan permohonan

peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung

berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan

permohonan peninjauan

kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali tersebut

dapat dibenarkan dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Juris dalam

putusannya telah melakukan

kekhilafan hakim atau

kekeliruan yang nyata karena

telah membatalkan Putusan

Judex Facti/Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor

47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN

Niaga Jkt. Pst., tanggal 18

November 2015 dan dengan

menyatakan menolak gugatan;

- Bahwa belum adanya

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan

kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Skyworth Group Co., Ltd.,

tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 165 K/Pdt.SusHKI/2016

tanggal 18 Juli 2016.

MENGADILI

KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

tersebut;


1. Mengabulkan gugatan Penggugat

untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I telah

beriktikad tidak baik dalam

mengajukan permohonan merek

dagang/jasa Skyworth dengan

Merek Nomor SKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM00104338,

IDM00104340 dan IDM000104342

atas nama Tergugat I cq. Linawaty

Nomor Perkara: 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

63

Peraturan Pemerintah

berkaitan dengan Pasal 6 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 Tentang

Merek, mengenai

Perlindungan Merek Terkenal

yang tidak sejenis tersebut,

Mahkamah Agung

berpendapat sesuai dengan

hasil Rumusan Kamar Perdata

yang telah dituangkan ke

dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2015 seharusnya

putusan Judex Juris

menyatakan gugatan tidak

dapat diterima, bukan

menyatakan gugatan ditolak

seperti putusan Judex Juris;

- Bahwa putusan Judex Facti

atau Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat telah tepat dan benar

dalam putusannya karena

telah berani melakukan

Judicial Activism, memberi

perlindungan bagi Merek

Terkenal tidak sejenis, walau

belum ada Peraturan

Pelaksanaannya karena

Indonesia adalah penanda

Hardjono pada tanggal 22 Desember

2006.

3. Menyatakan merek dagang dan

Logo Skyworth merupakan nama

Badan Hukum milik Penggugat dan

satu-satunya sebagai pemilik dan

pemakai yang pertama kalinya atas

merek dagang dan Logo Skyworth

yang sudah dikenal di Dunia

Internasional, sehingga Penggugat

mempunyai hak tunggal untuk

menggunakan merek dagang dan

Logo Skyworth tersebut;

4. Menyatakan merek barang/jasa

Skyworth di bawah Nomor

Pendaftaran SKYWORTH-RGB

IDM000104338, IDM00104340,

dan IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006 atas nama Tergugat

mempunyai persamaan pada

pokoknya maupun keseluruhannya

dengan merek dagang dan Logo

Skyworth milik Penggugat;

5. Menyatakan batal menurut hukum

pendaftaran merek barang/jasa

Skyworth di bawah Nomor

Pendaftaran IDM000104338,

IDM00104340 SKYWORTH-RGB

dan IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat

I cq. Linawaty Hardjono.

64

tangan World Trade

Organization Agreements

dengan TRIP’s sebagai

lampirannya dan Paris

Convention sehingga

berkewajiban melindungi

Merek Terkenal termasuk

yang tidak sejenis;

- Bahwa dengan demikian

maka pertimbangan dan

putusan Judex Facti

Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tersebut dapat diambil

sebagai pertimbangan dan

putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan di

atas, Mahkamah Agung

berpendapat terdapat cukup

alasan untuk mengabulkan


kembali yang diajukan oleh

Pemohon Peninjauan Kembali

Skyworth Group Co., Ltd.,

tersebut dan membatalkan

Putusan Mahkamah Agung

Nomor 165 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016.

6. Memerintahkan kepada Tergugat II

cq. Kementerian Hukum dan HAM

cq. Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat

Merek untuk membatalkan dan

mencoret pendaftaran merek

barang/jasa Skyworth

SKYWORTH-RGB di bawah

Nomor Pendaftaran

IDM000104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat

I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar

Umum Merek dan selanjutnya

mengumumkan pembatalan dan

pencoretan (penghapusan)

pendaftaran merek tersebut dalam

Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk

menghentikan promosi, distribusi

dan atau pemasaran dan juga

menarik dari pasaran produk-produk

yang menggunakan merek dan logo

SKYWORTH milik Penggugat

dalam Wilayah Indonesia maupun di

luar Wilayah Negara Republik

Indonesia dalam jangka waktu

selambat-lambatnya dua minggu

setelah Putusan Pengadilan Niaga

perkara a quo telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

65

8. Memerintahkan Tergugat II cq.

Kementerian Hukum dan HAM cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual cq. Direktur Merek untuk

menerbitkan Sertifikat Merek atas

nama Skyworth sebagai merek

dagang dan Logo Skyworth milik

Penggugat dalam Daftar Umum

Merek yaitu yang telah dimohonkan

pendaftarannya oleh Penggugat

berdasarkan surat pendaftaran

merek.

Nomor Perkara: 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Pertimbangan Hukum Amar Putusan

Menimbang, bahwa terhadap

alasan-alasan peninjauan

kembali tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-

alasan peninjauan kembali

tersebut Mahkamah Agung

berpendapat bahwa terdapat

kekeliruan Hakim atau

kekeliruan nyata dalam putusan

Judex Juris dengan

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Rapat

Pleno Kamar Perdata

tanggal 9 sampai dengan

tanggal 11 Desember 2015

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan

kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

tanggal 27 Oktober 2014 juncto

Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN

Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember

2013.

MENGADILI KEMBALI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima.

66

yang kemudian dituangkan

dalam SEMA Nomor

03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015

telah disepakati bahwa

“gugatan pembatalan

terhadap merek yang

memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek

pihak lain untuk barang atau

jasa yang tidak sejenis,

gugatan itu harus dinyatakan

“tidak dapat diterima” bukan

ditolak, dengan

pertimbangan sesuai dengan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek yang

menjadi dasar pengaturan

merek yang sama tetapi beda

jenis masih harus diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Karena Peraturan

Pemerintah tersebut belum

diundangkan oleh

Pemerintah, maka dapat

dinyatakan belum terjadi

pelanggaran merek;

- Dengan demikian dengan

adanya Keputusan Rapat

Pleno Kamar Perdata

tanggal 9 sampai dengan

67

Berdasarkan tabel 4.1: Tabel Perbandingan Kasus Pembatalan

Pendaftaran Merek di atas, adanya disparitas putusan atas pembatalan

merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang diterapkan Mahkamah

Agung kepada dua Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus yang

serupa. Hal lain yang menjadi polemik bagi peneliti adalah pelaksanaan

putusan pembatalan pendaftaran merek oleh Mahkamah Agung jika dilihat

tanggal 11 Desember 2015

tersebut yang kemudian

dituangkan dalam SEMA

Nomor

03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015,

maka putusan-putusan

Mahkamah Agung terdahulu

tentang merek yang sama

untuk barang tidak sejenis

tidak lagi dipedomani;

Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan di

atas, Mahkamah Agung

berpendapat terdapat cukup

alasan untuk mengabulkan


kembali yang diajukan oleh

Pemohon Peninjauan Kembali

Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft tersebut

dan membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 79

K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal

27 Oktober 2014.

68

dari pertimbangan hukumnya menyebabkan ketidakpastian mengingat

pada perkara dengan Termohon Peninjauan Kembali Linawaty Hardjono

yang merupakan pemilik merek Skyworth lokal dinyatakan oleh

Mahkamah Agung batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa

Skyworth di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340

SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas

nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan

HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan

pertimbangan belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal

6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar

Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan gugatan

tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak. Bahwa lagi pula

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan Judicial

Activism, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau

belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah

participant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan

TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban

melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis.28 Sedangkan,

pada perkara dengan Termohon Peninjauan Kembali Hendrywo Yuwijoyo

yang merupakan pemilik merek BMW (Body Man Wear) dinyatakan

belum terjadi pelanggaran merek karena dalam amar putusan tersebut

Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Meski “BMW Body Man Wear” memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal BMW milik pihak lain untuk barang atau jasa yang

tidak sejenis. Artinya gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh


Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung, h. 10

69

Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft tidak diterima oleh

Mahkamah Agung, sehingga Hendrywo Yuwijoyo sebagai pemilik merek

BMW (Body Man Wear) tetap bisa melanjutkan produksinya karena tidak

ada akibat hukum terhadap status kepemilikan objek perkara dalam hal ini

Penggugat tidak dapat membatalkan merek BMW Body Man Wear milik

Tergugat sehingga pihak Tergugat masih bisa menggunakan merek

tersebut. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar

Perdata tanggal 9-11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam

SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa

“gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak

sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak,

dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan

merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan

Pemerintah. Sebab, Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan

oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek.

Dalam kasus gugatan pembatalan pendaftaran merek yang

permasalahannya serupa tersebut, dalam pelaksanaan putusannya tidak

seragam. Kasus merek Skyworth gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,

sedangkan kasus merek BMW gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan putusan antar kasus yang

serupa. Undang-undang ternyata tidak cukup memuaskan bagi pencari

keadilan. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik

merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena diperlakukan tidak sama.

70

BAB IV

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN

MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS

A. Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek

Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang

dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya hukum yang mengatur

tentang hak atas merek yang ada di Indonesia, seharusnya dapat melindungi

pemilik hak atas merek dari peniruan atau pendomplengan merek yang sudah

mempunyai reputasi. Sampai saat ini, di Indonesia masih banyak

permasalahan mengenai sengketa pembatalan merek karena mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang

diajukan ke Pengadilan Niaga malah sampai ke tingkat Kasasi maupun

Peninjauan Kembali. Oleh karena pentingnya suatu merek, maka

menyebabkan sering kali terjadinya kasus merek.

Sengketa merek biasanya sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek

tertentu. Jika merek yang ditiru bukan merek terkenal, bisa jadi tidak akan

menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalan, adalah jika merek yang

ditiru dinilai sebagai merek terkenal. Pemegang hak atas merek terkenal tentu

saja akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru. Bisa jadi dengan peniruan

itu, konsumen disesatkan dan merusak reputasi merek terkenal tersebut.1

Sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh

perlindungan hukum merek sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan

bahwa:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek

1 Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan

Intelektual), (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), h. 15

71

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya”.

Dengan narasi yang berbeda, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Hak atas

merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Tidak semua permohonan

pendaftaran hak atas merek dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu suatu

permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

terkenal pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau

jasa yang sejenis. Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sehingga ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula diberlakukan

terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi

persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek secara tekstual sama dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2)


Geografis.

Jika suatu merek yang sudah terdaftar (artinya sudah lolos dari filter

pemeriksaan di Kantor Merek) dianggap memiliki persamaan atau kemiripan,

maka penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan. Ini berarti harus

menjadi perkara gugatan di Pengadilan2 sebagaimana Pasal 68 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan,

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5,

dan 6”. Dengan narasi yang berbeda, dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Gugatan

2 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha

Mulia, 2017), h. 94

72

pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.

Pembatalan pendaftaran merek harus berdasarkan putusan Pengadilan, karena

sengketanya tidak dapat diselesaikan secara administratif oleh Kementerian

Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.

Direktorat Merek.3

Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan pembatalan

merek, ia dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dikarenakan dalam

Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang:

1. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada

tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

kecuali undang-undang menyatakan lain;

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan

3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Apabila pemilik merek masih keberatan terhadap keputusan

pembatalan merek di tingkat Kasasi, maka bisa melakukan upaya hukum luar

biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 89 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi di

Indonesia. Tugas Mahkamah Agung di dalam menyelesaikan perkara bukan

sebagai pengadilan ulang, akan tetapi sebagai pengadilan tingkat Kasasi dan

pengadilan tingkat Peninjauan Kembali.4

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis, Pengadilan Niaga juga menjalankan tugasnya

untuk mengadili sengketa merek, sebab sengketa merek yang terjadi sekarang




73

termasuk perkara perdata khusus karena persoalan merek memiliki

kekhususan dimana tidak setiap orang memiliki sengketa tersebut. Oleh

karena itu, sengketa merek dalam hal ini merek terdaftar tidak dapat diadili di

Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Niaga. Untuk perkara

perniagaan termasuk perkara merek, upaya hukum terhadap putusan

Pengadilan Niaga tidak mengenal banding melainkan langsung Kasasi ke

Mahkamah Agung. Selain itu, Permohonan Peninjauan Kembali dalam

perkara merek di kenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap putusan merek yang telah

berkekuatan hukum tetap, baik yang putusan Pengadilan Niaga maupun

putusan Kasasi Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan Peninjauan

Kembali dari pihak yang berperkara yang merasa tidak puas atas putusan

tersebut. Setiap perkara yang diputus Mahkamah Agung putusannya langsung

memperoleh hukum tetap dan dapat berguna bagi pencari keadilan.

Penyelesaian perkara merek tidak lepas dari proses penegakan

hukumnya. Sering kali penerapan hukum merek di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri satu dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

lainnya berbeda untuk kasus yang hampir sama, dan terkadang juga penerapan

hukum merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berbeda dengan

penerapan hukum merek di tingkat kasasi di Mahkamah Agung serta,

terkadang juga penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung satu dengan penerapan hukum merek di tingkat Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung lainnya berbeda untuk kasus yang hampir

sama. Hal ini tidak jarang menimbulkan disparitas baik horizontal maupun

vertikal.5 Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang

rasional, sebagaimana dikatakan Oemar Seno Adji: “Bahwa disparitas

merupakan hal yang wajar”. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan

dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara



74

yang diajukan kepadanya.6 Majelis hakim tentunya harus tetap

mengedepankan aspek dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan

dapat menjelaskan secara tepat dan benar tentang perkara yang diputusnya

tersebut karena disisi lain disparitas putusan hakim dapat menyebabkan

gangguan, penderitaan, bahkan ketidakpercayaan bagi para pemegang hak atas

merek terkenal pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap

aspek kepastian hukum.

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja

dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya

disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, baik disparitas

proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas

putusan akhir.7 Menurut peneliti, mungkin saja akibat disparitas putusan

Mahkamah Agung tersebut, bisa saja menyebabkan Pemohon Peninjauan

Kembali/Penggugat dapat saja membandingkan putusan yang didapatnya

dengan yang lain dan merasa tidak adil atas ketidakpastian perlindungan

hukum merek terkenal terhadap penerapan putusan pembatalan pendaftaran

merek yang ada, sehingga bisa saja menyebabkan pemilik merek terkenal atau

masyarakat lainnya tidak percaya lagi terhadap penegak hukum yang

menurutnya tidak memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum karena

diperlukan tidak sama. Adanya ketidakpastian masyarakat dalam menilai

penegakkan hukum itu, maka akan mengkristal menjadi ketidakpercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum. Dari sini akan tampak suatu persoalan

yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada

kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara

hukum sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terutama pemilik

hak atas merek terkenal terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas

disini dimaksudkan dalam penerapan pembatalan pendaftaran merek dalam




implikasi”, ... h. iii

75

hal ini pembatalan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang penerapan

kaidah hukumnya berbeda-beda dalam penyelesaian kasus yang serupa, yaitu

kasus Merek Skyworth dan Merek BMW.

Disparitas biasanya mempunyai dampak bagi pemilik hak atas merek

terkenal yaitu hilangnya rasa keadilan. Padahal Allah SWT sudah menyerukan

dalam ayat Al Quran bahwa para penegak hukum dalam memutus perkara

harus berbuat seadil-adilnya, karena ayat ini secara tegas menggandengkan

antara amanat dengan keadilan yang harus diemban pengemban amanat yaitu

harus menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan demikian

termaktub dalam kitab Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Surat An-

Nisa Ayat 58. Allah SWT berfirman:

يأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن إن للا

كان سميعا بصيراتحكموا با ا يعظكم به إن للا نعم لعدل إن للا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.

Sesungguhnya Allah memberi kamu pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat”. (Q.S An-Nisa Ayat 58)8

Adapun menurut peneliti faktor yang menjadi pertimbangan

Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek yang

menimbulkan disparitas yaitu, faktor Mahkamah Agung dalam memutus

pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang

berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek dan ada yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs

Agreement. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan

Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara.

Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

8 https://litequran.net/an-nisa, diakses pada 15 September pukul 22.22 WIB.

https://litequran.net/an-nisa

76

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan memperhatikan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal barang

dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”.9

Menurut peneliti, hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek

terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan

terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis harus menunggu Peraturan

Pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang

tidak sejenis akan sulit didapatkan.

Akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

maka terjadilah ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal

untuk barang tidak sejenis dan menyebabkan hakim tidak selaras dalam

memutus perkara merek seperti Mahkamah Agung dalam memutus kasus

merek Skyworth dan merek BMW. Pada kasus merek Skyworth China

melawan Skyworth Lokal di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan merek dagang dan

logo Skyworth merupakan nama Badan hukum milik Penggugat dan satu-

satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang pertama kalinya atas merek

dagang dan logo Skyworth yang sudah dikenal di Dunia Internasional dan

merek Skyworth atas nama Tergugat I Linawaty Hardjono mempunyai

persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan

logo Skyworth milik Penggugat dan telah dilandasi dengan iktikad tidak baik

dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Skyworth, sehingga

Mahkamah Agung membatalkan merek Skyworth milik Tergugat I. Dengan

pertimbangan hukum yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan

dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,


Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 157

77

Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata

yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan gugatan tidak dapat

diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti putusan Judex Juris.

Bahwa lagi pula putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah

berani melakukan Judicial Activism, memberi perlindungan bagi Merek

Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena

Indonesia adalah participant/penanda tangan World Trade Organization

Agreements dengan TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention

sehingga berkewajiban melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak

sejenis.

Berbeda halnya dengan kasus merek BMW melawan merek BMW

Body Man Wear, hakim tidak mengikuti yurisprudensi dari kasus serupa,

karena keluarnya SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan

bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan

harus berisi amar tidak diterima bukan ditolak karena Peraturan Pemerintah

yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek belum diundangkan oleh Pemerintah, sehingga putusan-

putusan sebelumnya tidak dapat dipedomani. Putusan Peninjauan Kembali

dalam kasus merek BMW tersebut dinyatakan kabul dengan amar putusan

tidak dapat diterima.

Dari 2 (dua) putusan kasus merek yang serupa tersebut menyebabkan

disparitas putusan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian dan

ketidakadilan untuk para pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak

sejenis, yang telah dengan susah payah dibangun oleh pemilik merek terkenal

selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar untuk membangun mereknya

hingga terkenal dengan mempunyai reputasi yang baik.

Permasalahan kekosongan hukum yang mengatur lebih rinci dalam

Peraturan Pemerintah mengenai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak

78

sejenis yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek menyebabkan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa

pembatalan merek secara tidak seragam, sehingga menimbulkan disparitas.

Padahal menurut peneliti, Mahkamah Agung harusnya tidak boleh

bersembunyi dibalik alasan kekosongan hukum sebagaimana dalam teori

kepastian hukum bahwa hukum positif menempatkan peraturan perundang-

undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan hukum baru

apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau

badan-badan peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting

dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Oleh karena undang-

undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus

mencari hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pun menjelaskan

bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia

wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum

sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan

Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.10 Hal tersebut

juga dikuatkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu

apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan peradilan, terdapat

hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang maka Mahkamah Agung

berwenang untuk mengatur. Maksud ketentuan tersebut yaitu untuk

menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan

peradilan, sehingga, apabila terjadi kekosongan hukum dalam

penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung dapat menggunakan

kesewenangannya untuk membuat aturan pelengkap guna mengisi kekosongan

hukum tersebut.


implikasi”, ... h. 202-203

79

Dengan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan merek

terkenal untuk barang tidak sejenis yang belum ada Peraturan Pemerintah

maka Mahkamah Agung seharusnya dapat melakukan pencarian hukum (recht

finding) demi tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab,

Mahkamah Agung dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari

dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak

mengatur secara jelas dan lengkap. Jika Peraturan Pemerintah dimaksud

belum ada, pengadilan dapat merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber

hukum atau mengikuti pendapat yurisprudensi meskipun dalam praktik

yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat sebagai preseden. Sehingga,

Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat supaya putusan-putusannya

selaras dengan tuntutan dari hukum internasional meskipun aturan hukum

positif yang ada di Indonesia belum sampai pada level itu.11

Peneliti memerhatikan bahwa kasus Merek Skyworth dan Merek

BMW dalam memutus sengketa pembatalan merek yang dalam

pertimbangannya memang Mahkamah Agung sama-sama mengeluarkan

SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal

gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar

tidak diterima bukan ditolak karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

belum diundangkan oleh Pemerintah akan tetapi, menurut peneliti untuk

Kasus Merek Skyworth pertimbangan Mahkamah Agung sudah tepat dan

benar karena walaupun sama-sama mengeluarkan SEMA untuk menutupi

kekosongan hukumnya, Mahkamah Agung juga dalam Kasus merek Skyworth

menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan pertimbangan bahwa

putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan

Judicial Activism, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis,

walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah


Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 75

80

participant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan

TRIP’s sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban

melindungi Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat hal tersebut memang sudah tepat

dan selaras dengan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia yang

memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1994 sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dalam Perjanjian

TRIPs menyatakan, bahwa secara mutatis-mutandis ketentuan Pasal 6 bis

Konvensi Paris akan berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs maka memiliki

implikasi hukum bagi Indonesia, yaitu harus melaksanakan dengan iktikad

baik ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut

berdasarkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional bahwa janji

yang dibuat harus ditepati. Jadi, negara Indonesia harus mengikatkan serta

menundukkan diri pada peraturan internasional yang telah ditandatanganinya

tidak boleh mengingkari.12 Tampak sudah jelas bahwa setiap negara yang turut

serta dalam penandatanganan traktat-traktat tersebut terikat secara hukum

terhadap peraturan mengenai merek terkenal. Dimana, negara berhak untuk

menolak atau membatalkan segala merek terkenal yang didaftarkan dengan

dasar iktikad buruk untuk mendompleng merek terkenal milik pihak lain.13

Selain itu, sesuai dengan prinsip national treatment, maka setiap warga negara

peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia

diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian

perlindungan merek.14 Dengan begitu, perlindungan terhadap merek terkenal

memang seharusnya diberikan Indonesia untuk pemilik merek Skyworth



13 O.C. Kaligis, Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.

273

14 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2017), h. 27

81

China karena Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama terhadap

kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya. Sebab, Indonesia sebagai

negara anggota TRIPs Agreement wajib menjalankan kewajiban internasional

dalam hukum nasional.

Berbeda halnya dengan kasus Merek BMW, yang sama-sama

mengeluarkan SEMA untuk menutupi kekosongan hukumnya, akan tetapi

dalam Kasus Merek BMW, Mahkamah Agung menyatakan amar putusan

tidak dapat diterima untuk kasus persamaan pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain yang tidak sejenis. Hal

tersebut tentu jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum untuk kasus Merek

BMW karena diperlakukan tidak sama dengan kasus Merek Skyworth.

Mahkamah Agung telah gagal dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap Penggugat selaku pemilik merek BMW Jerman. Padahal menurut

peneliti meskipun belum ada Peraturan Pemerintah, Mahkamah Agung bisa

merujuk pada Perjanjian TRIPs sebagai sumber hukum sebagaimana dalam

teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa kepastian hukum itu tidak

semata-mata berpangkal pada apa yang tertulis di dalam undang-undang saja

tetapi juga bisa berpangkal pada traktat/perjanjian internasional yang telah

diratifikasi dan yurisprudensi, sama halnya dengan kasus merek Skyworth.

Jika pengadilan berpendirian bahwa perlindungan hukum belum ada

karena belum ada Pengaturan Pemerintah, hal ini tidak dapat digunakan

sebagai alasan pembenar ketika Indonesia sebagai negara pihak Perjanjian

TRIPs dianggap lalai memberikan perlindungan hukum terhadap merek

terkenal dengan melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian TRIPs

tersebut. Seyogianya, hakim cermat dalam menanggapi isu ini dan tidak

terjebak sebagai ‘terompet’ undang-undang karena hakim harus menafsirkan

undang-undang tersebut menurut jiwa undang-undang (the spirit of the law)15

karena, harapan banyak orang hakim memutus berdasarkan hukum, undang-



82

undang, kebenaran, keadilan, tidak hanya keadilan bagi masyarakat, tetapi

juga keadilan bagi para pihak.16

Sebagaimana Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang belum

diundangkan oleh Pemerintah, hal tersebut yang menimbulkan disparitas

putusan Mahkamah Agung atas pembatalan merek terkenal untuk barang tidak

sejenis, sehingga Mahkamah Agung kesulitan dalam melaksanakan

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Banyak di antara

hakim Mahkamah Agung terhadap perkara yang sama, sama-sama merek

terkenal untuk barang tidak sejenis menerapkan pasal yang berbeda yaitu ada

yang menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dan ada yang

menerapkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, hal tersebut sama seperti kasus merek Skyworth dan merek BMW.

Dalam kasus merek Skyworth, Mahkamah Agung menerapkan Pasal 16 Ayat

(3) TRIPs Agreement, sedangkan kasus merek BMW, Mahkamah Agung

menerapkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek.

Pemerintah perlu benar-benar didorong untuk secepatnya menerbitkan

Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya

Peraturan Pemerintah itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan

pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan

intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi

yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis.17 Tidak hanya itu perlindungan

hukum terhadap merek juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk

pemilik merek terkenal karena aturan regulasi yang rinci dan tegas diperlukan

untuk menjamin kepastian hukum. Selama Peraturan Pemerintah itu belum

ada maka Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

16 Ikatan Hakim Indonesia, “VARIA PERADILAN”, Majalah Hukum Tahun XXVII

Nomor 312, (November 2011), h. 109

17 O.C. Kaligis, Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta, ... h. 270

83

Merek tidak akan berlaku secara efektif, dan Indonesia sebagai negara anggota

TRIPs Agreement tidak dapat menjalankan kewajiban internasionalnya dalam

peraturan nasional.

Di Indonesia tidak menganut Teori Monisme (Hukum internasional

dan hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum) maupun tidak

menganut Teori Dualisme (Hukum internasional dan hukum nasional sebagai

dua sistem hukum berbeda atau masing-masing berdiri sendiri), akan tetapi

Indonesia menganut Teori Monisme dan Teori Dualisme dalam teori

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sebab, meskipun

secara eksplisit tidak dijumpai kaidah yang memberi batasan mengenai

kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak memberikan

kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk menyimpangi hukum

internasional dengan alasan bahwa hukum nasional Indonesia lebih tinggi dari

hukum internasional. Tidak ditemukan pula suatu kaidah hukum bahwa

Indonesia tidak perlu menyesuaikan aturan hukum positifnya dengan aturan

hukum internasional. Dalam praktik hal ini penting pengaruhnya dalam

lapangan international law of treaty atau hukum perjanjian internasional.

Meskipun secara konstitusional kaidah hukum yang ada serba terbatas dan

tidak jelas, sebagai pihak suatu perjanjian internasional Indonesia

berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional itu dengan iktikad

baik.18

Disisi lain, untuk memberikan kepastian hukum tanpa

mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi

pemilik hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada

kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik

merek terkenal dapat mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang



84

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa, “Merek tidak

dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

beriktikad tidak baik”. Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang

memiliki iktikad tidak baik di dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada

Penjelasan Pasal 4 adalah:19

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak

jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau

menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan

usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau

menyesatkan konsumen”.

Apabila dikaitkan dengan kasus Merek Skyworth dan Merek BMW,

peneliti akan terlebih dahulu membahas kasus Merek Skyworth maka dalam

kasus tersebut dapat dilihat bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas

merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, telah

membuktikan bahwa adanya iktikad tidak baik dari Pihak Tergugat I yaitu

Linawaty Hardjono untuk mengambil alih merek dan logo Skyworth milik

Penggugat tersebut dan Linawaty Hardjono telah meniru serta menjiplak

ketenaran merek Skyworth milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai

negara, sehingga pendaftaran merek Skyworth yang dilakukan oleh Linawaty

Hardjono tersebut ke Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bawah Nomor

IDM000104338, IDM00104340, dan IDM000104342 tanggal 22 Desember

tahun 2006, dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak

baik karena merek Skyworth milik Linawaty Hardjono mempunyai persamaan

yang sangat mirip dengan merek dagang dan logo Skyworth milik Penggugat

maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia

usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang

menyesatkan masyarakat luas yang membeli barang-barang tersebut seolah-

olah barang yang dibeli konsumen tersebut benar barang-barang produksi

19 Sebastian Putra Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek

Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak

Sejenis”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 3 Nomor 1, (2014), h. 10-11

85

Penggugat yang menggunakan merek Skyworth dan hal tersebut berdampak

merugikan Penggugat. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas,

Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek Skyworth oleh Tergugat

I Linawaty Hardjono dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh karena itu

terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek

Skyworth milik Tergugat I atas nama Linawaty Hardjono di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik yang

diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek telah dipergunakan Mahkamah Agung sebagai dasar memeriksa,

mengadili, dan memutus kasus Merek Skyworth sebagaimana menurut

Sudargo Gautama bahwa “hanya orang yang beriktikad baik yang perlu

dilindungi hak-haknya sedangkan orang yang beriktikad tidak baik tidak perlu

dilindungi”20 sehingga, merek Skyworth milik Penggugat berhak mendapat

perlindungan hukum terhadap merek terkenal sedangkan merek Skyworth

milik Tergugat I tidak perlu mendapat perlindungan karena beriktikad tidak

baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan maksud

mendompleng merek terkenal milik Penggugat.

Lain halnya dengan kasus Merek BMW, peneliti berpendapat bahwa

bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk

barang tidak sejenis tidak didapatkan. Padahal dalam putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Tergugat yaitu

Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong) beriktikad tidak baik pada

waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW Body Man Wear

karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BMW dan Logo

BMW karena dilandasi niat meniru merek terkenal BMW dan Logo BMW

milik Penggugat. Sebagaimana kasusnya yaitu, bahwa Tergugat telah

memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jeans dengan menggunakan

pendaftaran mereknya. Merek BMW Body Man Wear tercetak pada label

20 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989),

h. 133

86

yang juga mencakup gambar dari mobil BMW milik Penggugat. Hal ini jelas

merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-

mobil mewah milik Penggugat. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas

bermaksud mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh

Penggugat.

Pada tingkat Peninjauan Kembali bentuk perlindungan hukum bagi

pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus BMW

tidak didapatkan karena Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor

3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan

pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak

diterima karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diundangkan

oleh Pemerintah. Akibat Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan

oleh Pemerintah, maka dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek, sehingga

putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status

kepemilikan objek perkara dalam hal ini Penggugat tidak dapat membatalkan

merek BMW milik Tergugat sehingga Tergugat masih bisa menggunakan

merek tersebut.

Padahal dalam pelaksanaannya, permohonan pendaftaran merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

pihak lain, secara serta merta dapat diasumsikan mengandung iktikad tidak

baik.21 Menurut peneliti logikanya, tindakan mendompleng merek orang lain

sama saja artinya melakukan tindakan yang didasari dengan iktikad tidak baik,

dalam kasus merek BMW ini jelas adanya iktikad tidak baik yang dilakukan

oleh Tergugat yaitu Hendrywo Yuwijoyo untuk mendompleng ketenaran

merek BMW milik Penggugat. Dapat dibuktikan dari nama, pengucapan dan

bentuk logo merek BMW milik Tergugat yang memiliki persamaan pada

pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek BMW milik Penggugat,

sehingga hal tersebut dapat menyesatkan konsumen akan tetapi dalam tingkat

Peninjauan Kembali, merek BMW milik Penggugat tidak mendapat

21 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, ... h. 43

87

perlindungan hukum hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis

karena gugatan Penggugat tidak diterima. Padahal perlindungan hukum

harusnya secara konkret ditemukan dalam proses penegakan hukum di

Pengadilan. Untuk kasus merek BMW, perlindungan hukum tidak terlihat dari

putusan Mahkamah Agung, dengan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat

dalam permohonan pendaftaran merek seharusnya dapat diperhitungkan untuk

membatalkan suatu merek yang terdaftar oleh pihak lain di Indonesia.

Bagaimanapun juga disparitas putusan pembatalan pendaftaran merek terkenal

untuk barang tidak sejenis, tidak dapat dihilangkan apabila Peraturan

Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 Tentang Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah, namun

perihal tidak ditemukannya aspek keadilan dan kepastian hukum terhadap

putusan yang berbeda-beda tersebut, dapat diminimalisir dengan menjelaskan

alasan-alasan hukum yang jelas dan tepat dalam pertimbangan hukumnya,

karena idealnya suatu putusan itu harus mewujudkan nilai keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak

Sejenis

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.22

Konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883

dengan ditandatanganinya The Paris Convention for the Protection of

Industrial Property (selanjutnya disebut Konvensi Paris) yang merupakan

salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Ada 3 (tiga) hal

penting yang diatur dalam Konvensi Paris ini, yaitu national treatment, yang

artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim

22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 53

88

negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya

sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek, Priority Rights, yaitu hak-

hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi

untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris, dan

registration yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan

pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.23

Definisi yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang memuat

beberapa prinsip rumusannya masih sangat sederhana, yaitu:24

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan

merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan)

permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang

penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau

dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang:

(a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima

pendaftaran merupakan merek terkenal atau dikenal luas sebagai merek

milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana

diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau

sejenis.

2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung

sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal

tersebut).

3. Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu

untuk memintakan pembatalan. Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut

kemudian diadopsi Pasal 16 Ayat (2) dan (3) TRIPs yang menyatakan:

(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-

known. Members shall take account of the public including knowledge

23 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: PT. Alumni,

2009), h. 62


89

in the Member concerned which has been obtained as a result of the

promotion of the trademarks.


Pasal 6 bis Paris Convention (1967) berlaku secara mutatis mutandis

terhadap jasa. Untuk menentukan merek dagang adalah merek

terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang

merek dagag tersebut dalam masyarakat, serta pengetahuan dari

negara peserta yang didapatkan dari hasil kegiatan promosi merek

dagang tersebut.

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis, to goods or services which are no similar to those in

respect of which trademarks is registered, provided that use that

trademarks in relation to those goods or services would indicate a

connection between those goods or services and the owner of the

registered trademarks and provided that the interest of the owner of

the registered trademarks are likely to be damaged by such use.25


Pasal 6 bis Paris Convention (1967) berlaku secara mutatis mutandis

untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan barang/jasa yang

dilindungi oleh merek terdaftar asalkan merek tersebut digunakan

untuk mengindikasikan suatu hubungan barang/jasa dengan pemilik

merek tersebut merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.

Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement, maka Pasal

6 bis Konvensi Paris (1967) telah diakomodasi dan diperluas perlindungan

hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun

diberlakukan pula terhadap barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria

yaitu: “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya

hubungan/confussion of business connection” antara barang dan jasa yang

menggunakan merek tersebut dengan produsennya, hal tersebut merupakan

pertimbangan utama untuk menentukan apakah merek yang sama dengan

merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi

TRIPs Agreement dan Paris Convention menimbulkan konsekuensi bahwa ia

harus menaati dan melaksanakan TRIPs Agreement. Negara harus mengambil

tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan

kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak

25 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, ... h. 29-31

90

sejenis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention,

pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional.

Selain itu, sebagai negara pihak yang meratifikasi TRIPs Agreement dan Paris

Convention, Indonesia memiliki daya ikat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini

sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang hukum

perjanjian yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat

negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik atau in good

faith.26

Menurut penulis, diaturnya barang tidak sejenis dalam peraturan

internasional maka menimbulkan kewajiban untuk Indonesia agar

menyelaraskan hukum internasional tersebut dengan produk hukum nasional,

sehingga menimbulkan konsistensi antara peraturan perundang-undangan baik

di tingkat internasional maupun nasional. Akibat penerapan perlindungan

merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang berbeda dapat menyebabkan

ketidakpastian dalam perlindungan hukum. Perjanjian internasional yang telah

diratifikasi Indonesia seperti Paris Convention dan TRIPs Agreement dapat

digunakan sebagai syarat dasar yang harus ada dalam peraturan nasional di

Indonesia, sehingga Paris Convention dan TRIPs Agreement dapat menjadi

rujukan apabila terdapat kekosongan hukum dalam peraturan nasional.

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era

perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang

telah diratifikasi oleh Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

Tentang Merek dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diubah dengan Undang-

Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2001.

Perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa: “Permohonan harus

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan


91

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis didasarkan

pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa:27

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan-peraturan penolakan pendaftaran merek di atas, jelas tidak

mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek

terkenal, sehingga penolakan-penolakan pendaftaran merek tersebut juga akan

sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan dan subjektivitas dari

pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh Kantor Merek terhadap

data-data, objek merek terkenal, maupun merek yang sudah terkenal tetapi

tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu.28

Memerhatikan bunyi Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 Tentang Merek khusus untuk perlindungan merek terkenal

barang dan jasa tidak sejenis mencantumkan kata “dapat pula diberlakukan”.

Hal ini jelas merupakan hambatan untuk melindungi merek terkenal barang

dan/atau jasa tidak sejenis, apalagi perlindungan terhadap barang dan jasa

tidak sejenis harus menunggu kriteria yang akan ditetapkan oleh peraturan

pemerintah, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan

jasa tidak sejenis akan menjadi perdebatan yang panjang dan mempersulit

perlindungan terhadapnya.29

Menurut peneliti, tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur

merek terkenal untuk barang tidak sejenis menyebabkan pertama, merek



28 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 163



92

terkenal yang didompleng oleh pihak lain sulit mendapatkan keadilan dan

kepastian hukum di Indonesia. Hal ini apabila peneliti kaitkan dengan kasus

merek BMW Jerman melawan BMW Body Man Wear maka merek BMW

Jerman yang merupakan merek terkenal tidak mendapatkan keadilan dan

ketidakpastian hukum di Indonesia, meskipun BMW Jerman telah terdaftar di

lebih 150 negara dan telah digunakan setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau

jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas

merek terkenal untuk barang tidak sejenis dalam kasus ini karena Peraturan

Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum diterbitkan.

Kedua, inkonsistensi putusan hakim terkait dengan merek terkenal untuk

barang tidak sejenis. Hal ini apabila dilihat pada Kasus merek BMW Jerman

melawan BMW Body Man Wear, Mahkamah Agung dalam pertimbangan

hukumnya menggunakan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek yang dikeluarkan dalam SEMA Nomor

3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 pada tingkat Peninjauan Kembali. Namun, karena

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) belum

diterbitkan maka Pasal 6 Ayat (2) tidak dapat diterapkan sehingga tidak dapat

memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pemilik merek terkenal

BMW Jerman. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus merek Skyworth

China melawan Skyworth lokal dengan pertimbangan hukumnya Mahkamah

Agung menerapkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement walaupun sama-sama

mengeluarkan SEMA, akan tetapi merek Skyworth China mendapatkan

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Dari kedua

pertimbangan hukum tersebut dalam kasus yang serupa mengenai merek

terkenal untuk barang tidak sejenis, menandakan bahwa terdapat putusan yang

memenuhi unsur keadilan dan putusan yang tidak memenuhi unsur keadilan.

Sehingga, dari kedua kasus tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum

terhadap pemilik merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena segala

sesuatu yang terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang

93

tidak sejenis di Indonesia sulit di realisasikan selama Peraturan Pemerintah

tersebut belum diterbitkan.

Guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan

kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemilik hak atas

merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang atau

jasa yang tidak sejenis, sekalipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintah

sebagaimana yang telah di amanatkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pihak pemilik merek terkenal dapat

mempergunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas

dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Adapun yang dimaksud dengan pemohon yang memiliki iktikad tidak baik di

dalam mendaftarkan merek berdasarkan pada Penjelasan Pasal 4 adalah:30

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak

jujur atau dengan sengaja berniat membonceng, meniru, atau

menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk kepentingan

usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau

menyesatkan konsumen”.

Apabila dikaitkan dengan kasus merek Skyworth maka dapat dilihat

bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk

barang tidak sejenis. Dimana pada kasus tersebut, Linawaty Hardjono secara

tidak jujur dengan sengaja mendompleng ketenaran merek Skyworth China

yang memiliki reputasi terkenal milik Skyworth Group Co., Ltd untuk

kepentingan usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena

konsumen beranggapan bahwa produk elektronik merek Skyworth milik

Linawaty Hardjono diproduksi oleh Skyworth Group Co., Ltd. Sehingga,

sekalipun merek Skyworth milik Linawaty Hardjono didaftarkan pada kelas

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek Skyworth milik

30 Sebastian Putra Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek

Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak

Sejenis”, ... h. 10-11

94

Skyworth Group Co., Ltd, hal itu merusak reputasi dari merek Skyworth milik

Skyworth Group Co., Ltd yang telah dikenal baik oleh dunia internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, ketentuan mengenai iktikad tidak baik

yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara pembatalan pendaftaran merek terkenal

untuk barang tidak sejenis untuk membatalkan sertifikat merek dari pemegang

merek yang dengan sengaja mendompleng ketenaran reputasi merek terkenal

Skyworth milik Skyworth Group Co., Ltd. Hal tersebut dapat dilakukan

sekalipun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek belum diterbitkan.

Hal ini berbanding terbalik dengan kasus merek BMW melawan

BMW Body Man Wear, karena tidak terlihat bentuk perlindungan hukum bagi

pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Padahal, terlihat

jelas bahwa Hendrywo Yuwijoyo secara tidak jujur dengan sengaja

mendompleng ketenaran merek BMW Jerman yang memiliki reputasi terkenal

milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft untuk kepentingan

usahanya. Sehingga, dapat menyesatkan masyarakat luas, karena konsumen

beranggapan bahwa produk fashion merek BMW Body Man Wear milik

Hendrywo Yuwijoyo diproduksi oleh Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft. Sehingga, sekalipun merek BMW Body Man Wear milik

Hendrywo Yuwijoyo didaftarkan pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak

sejenis dengan merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft hal itu telah merusak reputasi dari merek BMW milik

Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft yang telah dikenal baik oleh

masyarakat secara luas, akan tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali, bentuk

perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang tidak

sejenis dalam kasus BMW tidak didapatkan karena Mahkamah Agung

mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang menyatakan

bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan

harus berisi amar tidak diterima karena Peraturan Pemerintah yang

95

diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek belum diundangkan31 maka, ketentuan mengenai iktikad tidak

baik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek tidak dipergunakan oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20

tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Khusus untuk

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur dalam Pasal 21


Geografis yang menyatakan:

(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:

a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang atau

singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang

dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang

berwenang atau

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.


Pertimbangan Hukum, h. 54

96

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak

baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a sampai dengan Huruf c

diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap merek terkenal barang

sejenis dan tidak sejenis berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya

tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek dengan mandat perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang merek

terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal tersebut akan tetap menjadi

permasalahan apabila mandat Peraturan Pemerintah dalam Pasal 21 tidak

segera diterbitkan. Indonesia tidak akan efektif dalam menjalankan kewajiban

internasionalnya karena tidak ada konsistensi antara perlindungan merek

terkenal untuk barang tidak sejenis dalam peraturan internasional dan

peraturan nasional.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis telah diatur persyaratan tertentu mengenai persamaan pada

pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal tidak sejenis dalam

Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:

a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek

terkenal terhadap Permohonan; dan

b. Merek terkenal sudah terdaftar.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf a harus memuat

alasan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon

keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan terkenal.

97

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 ini diharapkan dapat lebih

menjamin kepastian hukum yang berkeadilan untuk pemilik hak atas merek

terkenal karena kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dan mendasar

bagi pemilik hak atas merek terkenal serta, bisa menjadi pedoman bagi para

hakim untuk memutus perkara agar terjadi keseragaman dalam memutus

perkara yang sama. Meskipun, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 namun, Pemerintah

harus tetap menerbitkan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah

tersebut bertujuan untuk mengatur tentang definisi, kriteria merek terkenal,

definisi barang sejenis dan tidak sejenis, serta persamaan pada pokoknya

dan/atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis agar tercapai

kepastian hukum dan selaras dengan ketentuan peraturan internasional yang

berlaku.

Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah

untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (protection), dan promosi

(promotion) terhadap kesejahteraan rakyat.32 Hal tersebut sesuai dengan

kaidah tentang tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tercipta suatu nexus antara

negara Indonesia dan rakyat Indonesia yang didasari suatu janji: “...untuk

memajukan kesejahteraan umum”. Memajukan kesejahteraan umum

merupakan kaidah yang melahirkan kewajiban di bahu negara dalam

hubungan dengan rakyat.

Terkait dengan potensi yang besar atas perwujudan Kekayaan

Intelektual khususnya Merek yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai

salah satu subjek hukum internasional tentunya terikat dengan hukum-hukum

yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi

32 Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara

Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, (September 2017: 357-368), h. 309

98

yang telah diratifikasi. Sejumlah peraturan di bidang Kekayaan Intelektual

khususnya bidang merek telah diterapkan di masyarakat, namun masih saja

masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual

mereka khususnya di bidang merek tersebut. Padahal apabila dikembangkan

dapat menghasilkan keuntungan untuk negara. Memang dalam tahapan

perlindungan merek, Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk

melindungi merek, seperti diadakan pelatihan, seminar maupun sosialisasi,

akan tetapi kesadaran untuk melakukan perlindungan belum berjalan secara

efektif. Banyak sekali kekayaan intelektual Indonesia khususnya merek

dipergunakan tanpa melakukan pendaftaran. Sejalan dengan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah

satunya berbunyi “...mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka guna

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek,

Pemerintah harus melakukan upaya dengan memberikan informasi terhadap

hak-hak apa saja yang didapat pemilik merek atas sertifikat yang dimilikinya.

Upaya pemberian informasi tersebut dilakukan melalui penyuluhan dan

sosialisasi hak kekayaan intelektual. Serta pembinaan yang terkoordinasi

antar-instansi terkait. Keterbatasan pengetahuan tentang pendaftaran merek,

waktu, dan biaya perlu dijembatani oleh Pemerintah melalui fasilitas-fasilitas

untuk masyarakat, baik berupa keringanan biaya pendaftaran, pembinaan, dan

pelatihan maupun pendampingan dalam melakukan pendaftaran merek.

Perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang

tidak sejenis diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi negara

Indonesia, yang di kemudian hari dapat menghasilkan merek-merek yang

berkualitas baik yang pada akhirnya menjadi merek terkenal sehingga dapat

bersaing bukan hanya di kalangan domestik tetapi juga di kalangan

internasional.33

33 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap

Persaingan Usaha Tidak Sehat, ... h. 266

99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan

berdasarkan hasil pembahasan pada analisa penelitian tersebut, maka dapat

ditarik kesimpulan atas beberapa hal, yaitu:

1. Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal

Untuk Barang Tidak Sejenis

Faktor pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus

pembatalan pendaftaran merek yang menimbulkan disparitas yaitu, faktor

Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek

terkenal untuk barang tidak sejenis ada yang berpedoman pada Pasal 6

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan ada

yang berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement. Belum

diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka terjadilah

ketidakpastian hukum bagi pemilik hak atas merek terkenal untuk barang

tidak sejenis. Selain itu, menyebabkan hakim tidak selaras dalam memutus

pembatalan pendaftaran merek untuk barang tidak sejenis, seperti kasus

merek Skyworth dan merek BMW.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak

Sejenis

Perlindungan hukum tentang merek terkenal dalam konteks

internasional diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 Ayat

(3) TRIPs Agreement sedangkan perlindungan merek terkenal untuk

barang dan jasa tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

serta Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016.

100

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas peneliti memberikan

beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Disparitas putusan pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang

tidak sejenis tidak dapat dihilangkan apabila Peraturan Pemerintah yang

diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek belum diterbitkan oleh Pemerintah. Namun, yang

paling penting adalah dalam disparitas pembatalan pendaftaran merek

terkenal untuk barang tidak sejenis haruslah menjelaskan alasan-alasan

hukum yang jelas dan tepat dalam pertimbangan hukumnya mengapa hal

tersebut bisa terjadi.

2. Pemerintah perlu didorong menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai

peraturan pelaksana merek terkenal untuk barang tidak sejenis,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sebab, kebutuhan akan adanya

Peraturan Pemerintah itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan

pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan

intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan

kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis. Sehingga, Indonesia

sebagai negara anggota TRIPs Agreement dapat menjalankan kewajiban

internasional dalam hukum nasional secara efektif.

3. Selama Peraturan Pemerintah belum diterbitkan, maka lebih baik para

hakim berpedoman pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dalam

memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa merek terkenal untuk

barang tidak sejenis daripada berpedoman pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena akan terbentur

dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Selain itu, selama

Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit, para hakim juga dapat

menggunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek untuk membatalkan merek, jika permohonan pendaftaran

merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

101

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan

(judicial prudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen

Pendidikan Balas Pustaka, 2002.

Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:

Rajawali Pers, 2010.

Astarini, Dwi Rezeki Sri. Penghapusan Merek Terdaftar. Bandung: PT.

Alumni, 2009.

Casavera. 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu,

2009.

Dewi, Chandra Gita. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek.

Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam

Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Firmansyah, Hery. Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan

Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.

Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Garner, A Bryan. Black’s Law Dictionary. St. Paul Minn, 1999.

Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 1989.

Gunawati, Anne. Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak

Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: PT.

Alumni, 2015.

Hadiarinanti, Venantria Sri. Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek

Terkenal. Jakarta: Unika Atmajaya, 2009.

Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

102

Husein, Harun M. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,

1992.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia Publishing, 2007.

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merek.

Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Interaksara, Redaksi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan

Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. Tangerang: Interaksara.

Jened, Rahmi. Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Globalisasi dan

Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Kaligis, O.C. Teori – Praktik Merek Dan Hak Cipta. (Bandung: PT Alumni,

2012.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disparitas Putusan Hakim “identifikasi

dan implikasi”. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik

Indonesia, 2014.

Kurnia, Titon Selamet. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Pasca Perjanjian TRIPs. Bandung: PT. Alumni, 2011.

Mahkamah Agung RI. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk

Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. Mega Mendung:

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

________. Profil Mahkamah Agung: Mewujudkan Badan Peradilan

Indonesia yang Agung. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI,

2016.

Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum.

Jakarta: Prenadamedia, Group, 2016.

Margono, Suyud. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bandung: Pustaka

Reka Cipta, 2015.

________ dan Longginus Hadi. Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek.

Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.

Maulana, Insan Budi. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa

Ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Mertojusumo Sudikno & A. Pitlo. Bab-bab tentang Penemuan Hukum.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

103

M.D., Mahfud. Kepastian Hukum Tabrak Keadilan. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2007.

Panggabean. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di

Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Parinduri, Rahmi Jenet. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum

Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Purwaka, Tommy Hendra. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka

Obor Indonesia, 2017.

Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka, 2005.

Putra, Syopiansyah Jaya. Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang

Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

________. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami

Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Ramli, Ahmad M. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.

Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property

Rights. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Silondae, Arus Akbar, Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis.

Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Sjahputra, Iman. Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak

Kekayaan Intelektual). Bandung: PT. Alumni, 2009.

Soelistyo, Henry. Bad Faith Dalam Hukum Merek. Yogyakarta: PT Maharsa

Artha Mulia, 2017.

Strasser, Mathias. The Rational Basic of Trademark Protection. London:

Stresser Fm, 2006.

Supramono, Gatot. Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 1992. Jakarta: Djambatan, 1996.

104

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan

Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. Hukum Acara Pengadilan Niaga:

Practical Guide To The Commercial Court. Jakarta: Sinar Grafika,

2018.

JURNAL:

Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif

Negara Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14 Nomor 03.

September: 357-368, 2017.

Dery, Tamyiez. “Keadilan Dalam Islam”. Jurnal MIMBAR. Volume XVIII,

Nomor 3. Juli – September: 337-352, 2002.

Gunawan, Sebastian Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas

Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada

Kelas Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis”. Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 3 Nomor 1, 2014.

Napitupulu, Viva Houtmauli, dkk. “Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin

Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis”. Diponegoro Law Journal. Volume 6.

Nomor 2. Tahun 2017.

MAJALAH:

Ikatan Hakim Indonesia. “Varia Peradilan”. Majalah Hukum Tahun XXVII

Nomor 312. November 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

105

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 67 Tahun 2016.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris

Convention For The Protection of Industrial Property.

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Property Right

including Trade in Conuterfiet Goods).

PUTUSAN:

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

WEBSITE:


https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29

http://yunan09.wordpress.com/2009/10/15/ketika-merek-menjadi-generik-

dimuat-di-merpati-pos-ed-4-th-2009


https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29



LAMPIRAN

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

P U T U S A NNomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada

pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam

perkara antara:

SKYWORTH GROUP Co., Ltd., yang diwakili oleh Direktur

Hongwei Jia, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth

Semiconductor Design Building 18 High-Tech South 4th Rod

Nans Distriet, Shenzhen China, dalam hal ini memberi kuasa

kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan

Siyaridin Nomor 10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017;

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LINAWATY HARDJONO, bertempat tinggal di Taman Resort

Mediterania Blok Z2 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta

Utara 14460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N.

Kolopaking, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan

Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A Jakarta Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;

sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot

Tangerang, dan atau juga berkedudukan di Gedung ex

Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan Rasuna Said Kavling 7

Jakarta;

sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek NomorSKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas

nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006

kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama

Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan

Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo

SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga

Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang

dan Logo SKYWORTH tersebut;

4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor

SKYWORTH-RGB, Pendaftaran lDM000104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di

Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya

maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH

milik Penggugat;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/

jasa SKYWORTH. Dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338,

IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22

Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk

membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH

dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338,

IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama

Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq.

Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya

mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran

merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau

pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang

menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam



Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek

dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum


berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek : Tanggal 3 September 2014;

ID HaKI : HK4539/2-23819;

Nama Merek : SKYWORTH;

Warna huruf : Hitam dan putih;

Nama Konsultan HaKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;

Nomor Konsultan HaKI : 452/210;

Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58

6-H Jakarta-10330, Indonesia;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Etiket Merek : SKYWORTH;

Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil

kepada Penggugat, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima

miliar rupiah), terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan Putusan

Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

dibayar secara tunai dan sekaligus, selambat lambatnya 14 (empat belas)

hari setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

10.Biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-

Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015 yang amarnya

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:





permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor

Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada

tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum

dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat

Merek;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo




4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor

pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di




milik Penggugat;


SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00010

4338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006,

atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan

HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala

akibat hukumnya;



membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH

dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338,

IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas

nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM

cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I

cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya

mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran

merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia













ID HaKI : HK4539/2-23819;









9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

10.Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/

Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LINAWATY

HARDJONO tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

18 November 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung tersebut

diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat pada tanggal

7 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi I dahulu

Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 3 Juli 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan

kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada

tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst.,

juncto Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/

2015/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada

Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017, kemudian

Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

diterima tanggal 28 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali SKYWORTH GROUP Co. Ltd. tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Membatalkan Putusan Mahkamah RI Nomor 165/Pdt.Sus.HKI/2016/

PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2016;

Mengadili Kembali;

Dalam Eksepsi:



1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I

cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat

II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;


Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan

Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo




4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH di bawah NomorSKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal

22 Desember 2006 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di




milik Penggugat;


SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340SKYWORTH-RGB


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat

I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;



membatalkan dan mencoret pendaftaran merek dagang/jasa SKYWORTHSKYWORTH-RGB

di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.

Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum Merek dan

selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan)

pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;













Pendaftaran merek : Tanggal 03 September 2014;

ID HAKI : HK4539/2-23819;

Nama merek : SKYWORTH;


Nama Konsultan HAKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;

Nomor Konsultan HAKI : 452/210;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Alamat : Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H,

Jakarta-10330 Indonesia;

Etiket merek : SKYWORTH;


9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara ini;

10.Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan

kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah melakukan kekhilafan hakim

atau kekeliruan yang nyata karena telah membatalkan Putusan Judex

Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015

dan dengan menyatakan menolak gugatan;

- Bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal 6

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar

Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan Judex Juris menyatakan

gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti

putusan Judex Juris;

- Bahwa lagi pula putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya

karena telah berani melakukan Judicial Activism, memberi perlindungan

bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan

Pelaksanaannya karena Indonesia adalah participant/penanda tangan

World Trade Organization Agreements dengan TRIP’s sebagai

lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban melindungi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis;

- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Judex Facti

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat

diambil sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

SKYWORTH GROUP Co., Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat

peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali SKYWORTH GROUP Co., Ltd., tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016;

MENGADILI KEMBALIDalam Eksepsi:





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama

Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada

Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;



pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo




4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH di bawah Nomor PendaftaranSKYWORTH-RGB

IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember

2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai

persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang

dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;


SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340SKYWORTH-RGB

dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.

Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;



membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTHSKYWORTH-RGB

di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan

IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq.

Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty

Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan

pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut

dalam Berita Resmi Merek;














ID HaKI : HK4539/2-23819;









9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan

kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha,

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang

Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Biaya-biaya:1. Meterai …………….....Rp 6.000,002. Redaksi ……………....Rp 5.000,003. Administrasi PK ..........Rp 9.989.000,00

Jumlah ........................Rp10.000.000,00

Untuk SalinanMahkamah Agung RI.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207.1985.12.2.002


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



P U T U S A NNomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada

pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara

antara:

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT,yang diwakili oleh Head of Legal Services Group and Corporate

Affairs dan Head of Trademark Dept. Dr. Ursula Lennerz dan

Dr. Jochen Volkmer, berkedudukan di Petuelring 130, 80809

Munich, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada

Felix Marcel Tambunan, S.H., M.ComLaw., Advokat, beralamat di

Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda

Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat

kuasa khusus substitusi tanggal 6 November 2015, sebagai

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Penggugat;

L a w a n

HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong), bertempat

tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan,

Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT. 009/09 Kedoya

Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa

kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan, para

Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan

Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.

24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dalam perkaranya melawan

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat,

pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

1 BMWBody Man Wear

Merek : BMW BODY MAN WEAR

Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono

Nomor Permohonan Merek : D00-2004-08806-08901

Tanggal Pengajuan Permohonan : 3 Mei 2002

Pendaftaran Nomor : IDM000016513

Tanggal Pendaftaran Merek : 17 September 2004

Kelas : 25

Jenis Barang : Pakaian jadi (konveksi), yaitu (sicyaitu); pakaian pria/wanita, pakaian muslim,pakaian olah raga, pakaian anak-anak,pakaian bayi, celana panjang/pendek,celana dalam pria/wanita, baju-baju kaos,kaos oblong, kaos singlet, kemeja, T-shirt,kutang wanita (BH), kaos kaki, stocking,jilbab, kerudung, mukena, korset, bretel,syal, daster, piyama, jas, jas hujan, jasmandi, jaket, mantel, celana/baju renang,celana/baju senam, rok dalam, ikatpinggang, segala macam sepatu, sandal,sepatu sandal, sol sepatu.

2

Merek : LOGO

Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono

Nomor Permohonan Merek : D002005010573

Tanggal Pengajuan Permohonan : 5 Juli 2005

Pendaftaran Nomor : IDM000181631

Tanggal Pendaftaran Merek : 20 Oktober 2008


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kelas : 25

Jenis Barang : Konveksi (pakaian jadi), yaitu pakaianpria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaianpengantin, gaun pesta, pakaian olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis,baju/celana renang, pakaian dalampria/wanita, anak-anak dan bayi, celanadalam pria/wanita, anak-anak dan bayi,celana panjang/pendek, celana/baju senam,baju-baju kaos, kaos singlet, kaos oblong,T-shirt, bretel, syal, kerudung, mukena,kimono tidur, kimono mandi, jas, rompi,jacket, sweater, jas hujan, rok dalam,underok, kutang wanita (BH), cadar, korset,sarung-sarung tangan, sarung tangan bayi,popok bayi dari bahan tekstil, gurita-gurita,gurita bayi, dasi, topi, ikat pinggang, kaoskaki, kaos kaki bayi, ikat kepala, ikatpergelangan tangan, pelindung lutut,sepatu, sepatu olahraga, sepatu bayi,sandal, sepatu sandal, sepatu bot, solsepatu.

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68

Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, atau Pasal 6”;

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang

disebutkan pada Pasal 68, sebagai berikut:

- Pasal 4 Undang-Undang Merek:

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek

dengan itikad tidak baik;

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO

BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis;

- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO

BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis;

Ringkasan:

Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia;

Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-

besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah

satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand;

Tidak dapat dihitung karena banyaknya majalah-majalah otomotif yang telah

menulis tentang dan memberikan ulasan mengenai mobil BMW milik

Penggugat. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film

Hollywood yang popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible

Four yang dibintangi oleh actor Tom Cruise yang sangat terkenal. Mobil-mobil

BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film blockbuster Hollywood

seperti film-film James Bond (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is

Not Enough) dan Bourne Supremacy;

Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang lalu yaitu

sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928

memproduksi mobil;

Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929

(dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran

mereknya) dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas

07 dan 12. Saat ini. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di

lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-

pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan barang-

barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk olahraga dan

barang-barang fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk logo

LOGO BMW yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari

seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat lingkaran

berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling yang berputar

dengan latar belakang langit;

Selanjutnya disebut sebagai “LOGO BMW”;

Mobil-mobil BMW adalah salah satu mobil mewah terlaris di Indonesia. Selama

bertahun-tahun, tujuan Penggugat untuk mencapai keunggulan dalam bidang

teknik, kinerja dan desain telah sebagaimana seharusnya membuat mobil-mobil

Penggugat berhak menjadi salah satu mobil yang paling diinginkan di dunia

yang memimpin suatu keunggulan dalam harga di atas mobil merek lain. Secara

alami, posisi ini memberikan suatu prestise atau gengsi tersendiri terhadap

nama BMW untuk mobil-mobil Penggugat termasuk juga barang-barang lain


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



seperti pakaian dan produk-produk gaya hidup di bawah nama BMW dan LOGO

LOGO BMW. Produk-produk dengan merek BMW semuanya berkaitan secara

erat dengan citra gaya hidup mewah dan aktif;

Tergugat memiliki pendaftaran BMW BODY MAN WEAR. Tergugat

memproduksi pakaian-pakaian seperti misalnya celana jins dengan

menggunakan merek tersebut. Merek BMW BODY MAN WEAR tercetak pada

label yang juga berisi gambar dari mobil BMW terkenal milik Penggugat. Hal ini

jelas merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat atas

mobil mewahnya. Tergugat menggunakan huruf BMW secara jelas untuk

mengidentifikasikan mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;

Label Gantung yang digunakan oleh Tergugat

Gambar mobil pada label yang digunakan oleh Tergugat tersebut dapat

langsung dikenali sebagai mobil yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat.

Hal ini dikarenakan, gambar mobil ini merupakan foto-foto dari model

sebenarnya yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat;

Foto dari BMW seri 6 yang diproduksi oleh Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pendaftaran untuk logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor

IDM000181631 memperkuat dalil gugatan kami atas itikad tidak baik karena

logo tersebut walaupun didaftarkan dengan warna hitam dan putih sebagaimana

di bawah ini, namun Tergugat menggunakannya dalam warna biru dan putih

bersamaan dengan huruf BMW;

Alasan-alasan hukum gugatan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut didalam

gugatan, yaitu:

- Status Keterkenalan (yang telah didapatkan melalui upaya terus-menerus

oleh Penggugat untuk BMW dan LOGO BMW) telah dibonceng oleh

Tergugat;

- Itikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permohonan pendaftaran

merek milik Tergugat tampak sangat jelas dan terbukti dalam perkara ini;

Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-

Merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek-Merek BMW dan Logo BMW milik Penggugat Merek terkenal secara

Internasional maupun di Indonesia;

Sejarah BMW dan Logo BMW milik Penggugat;

1. Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai

perintis dari BMW, AG sekarang ini. Setelah bergabung bersama untuk

membentuk Bayerische Flugzeug-Werke di Munich, Jerman, Bayerische

Motoren Werke G.m.b.H. berdiri pada 1917 dan dikembangkan sebagai

produsen mesin pesawat pada saat itu. Tahun 1918, Bayerische Motoren

Werke G.m.b.H. berubah menjadi perusahaan saham yang dikenal

sebagai BMW, AG. (atau Penggugat);

2. Bermula dengan mesin pesawat. Penggugat memproduksi beragam

produk-produk pada tahun-tahun awalnya, dan pada akhirnya berubah

memproduksi sepeda motor pada tahun 1923 dan mobil pada tahun

1928. Pada saat ini. Penggugat adalah salah satu dari sepuluh produsen

mobil terbesar di dunia dan memiliki, (atas merek BMW, MINI dan Roll-

Royce miliknya) tiga merek terkemuka paling kuat dalam industri mobil.

Penggugat juga memiliki posisi pasar yang kuat di bidang sepeda motor

dan secara sukses beroperasi di bidang pelayanan keuangan;

3. Merek-merek BMW (huruf) dan LOGO BMW (selanjutnya secara kolektif

disebut sebagai Merek-merek BMW) telah digunakan di Jerman sejak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tahun 1917. Merek-merek BMW diambil dari huruf awal dari nama

perusahaan Bayerische Motoren Werke, yang berarti Bavarian Motor

Works dalam Bahasa Inggris. LOGO BMW mempunyai fitur desain

lingkaran dari logo Rapp-Motorenwerke, perintis BMW, AG namun

dengan huruf-huruf BMW pada bagian atas dari lingkaran luar. LOGO

BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin pesawat.

Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran berwarna

putih dan biru secara bergantian. Hal tersebut merupakan representasi

bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar pada

langit biru yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna

tradisional dari Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian

terbesar Jerman di mana kantor pusat dari Penggugat berada. Beberapa

tampilan dari merek BMW dapat dilihat di bawah ini:

BMWUsaha Penggugat di Indonesia;

4. Di Indonesia sendiri, Penggugat dan Merek BMW telah memiliki sejarah

yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh kembali ke tahun

1976 dengan seri 5201 (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah

suatu anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.

Berdirinya anak perusahaan ini pada April 2001 menunjukkan komitmen

dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di Indonesia;

5. Pada tahun 2011, Penggugat mengumumkan bahwa mereka akan

membuat investasi baru yang signifikan dalam memperluas aktivitas

produksi BMW-nya di Indonesia. Grup BMW dan mitranya akan

berinvestasi dengan total lebih dari 100 miliar rupiah selama dua tahun

ke depan dalam memproduksi model-model baru, termasuk penjualan

dan jaringan distribusi di Indonesia seperti yang diumumkan dalam

https://www.press.bmwgrop.comp/pressclub/p/ea/pressDetail.html.jsessionid=5

xJZRkjBW21CjsBFqkdthrBRBfPyrx7psoLSRbhCtCLhQYXwFLfh9505224

37?title=bmw-group-toexpand-business-in-Idonesa&outputChannelld=

16&id=T0111653EN&left menu item=no de 2221#


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



6. Nama BMW yang dimiliki oleh BMW langsung dikenali sebagai produsen

mobil-mobil mewah di hampir setiap sudut di dunia. Penjelasan lebih

lanjut dalam bagian berikutnya akan memastikan bahwa tidak ada

perusahaan lain dengan nama BMW yang dapat menikmati keterkenalan

di tingkat yang sama seperti Penggugat;

Promosi Merek BMW;

7. Bahwa Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada pada

peringkat perusahaa 100-besar dari daftar FORTUNE GLOBAL 500.

Merek BMW tersebut berada di peringkat 12 dalam daftar peringkat 100

teratas dari Merek Global Terbaik oleh Interbrand. Untuk memenuhi

syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah kriteria miminum yang

harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek harus berada pada

setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup geografis

yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru. Tiga puluh persen

dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan tidak lebih dari lima

puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu benua

manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat Merek

Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di

seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali

oleh hampir semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki

Penggugat;

8. Bahwa Merek BMW telah digunakan dan dikenal secara luas di lebih dari

150 negara. Kendaraan bermotor yang dipasarkan dengan Merek BMW

telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dalam kompetisi-

kompetisi internasional yang memastikan tempatnya BMW di antara

mobil-mobil terbaik di dunia. Rincian dari beberapa penghargaan yang

telah dimenangkan untuk sepeda motor dan mobil dengan Merek BMW

adalah sebagai berikut:

a. Formula One-BMW telah memenangkan 19 Grand Prix sebagai

pemasok mesin. BMW memenangkan perlombaan pertamanya

sebagai konstruktor/pembuat mobil balap tanggal 8 Juni 2008 pada

Grand Prix di Canada;

b. Le Mans 24 Hours-BMW menang di Le Mans tahun 1999 dengan

BMW VI2 LMR yang didesain oleh Williams Grand Prix Engineering.

Tim Kokusai Kaihatsu Racing juga memenangkan 24 Hours Le Man

tahun 1995 dengan mobil balap McLaren FI GTR;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



c. Nurburgring-BMW menang di 24 Hours Nurburgring sebanyak 13 kali

dan 1000 km Nurburgring sebanyak 2 kali (1976 dan 1981);

d. 24 Hours of Daytona-BMW menang 1 kali (1976);

e. Spa 24 Hours-BMW menang 21 kali;

f. McLaren P1-Mobil balap GT pertengahan-1990an yang sukses

dengan mesin rancangan BMW. Mobil balap ini memenangkan BPR

Global GT Series pada tahun 1995 and 1996 dan 24 Hours of Le

Mans di tahun 1995;

g. European Touring Car Championship (ETCC)-sejak tahun 1968,

BMW memenangkan 24 drivers’ Championship bersama dengan

beberapa gelar untuk produsen dan tim;

h. World Touring Car Championship (WTCC)-saat ini BMW

memenangkan all drivers’ Championship dan tiga gelar juara untuk

produsen (1987, 2005, 2006 dan 2007);

i. British Touring Car Championship (BTCC)-BMW memenangkan

drivers’ Championship pada tahun 1988, 1991, 1992 dan 1993 dan

kejuaraan untuk produsen pada tahun 1991 dan 1993;

j. Japanese Touring Car Championship (JTCC)-BMW (Schnitzer)

terbang dari Eropa ke Jepang untuk bertanding dalam JTCC dan

memenangkan kejuaraan di tahun 1995;

k. Mille Miglia-BMW memenangkan Mille Miglia pada tahun 1940

dengan mobil 328 Touring Coupe. Sebelumnya di tahun 1938, mobil

sport 328 juga mendapatkan kemenangan di kelasnya;

l. RAC Rally-Mobil sport 328 memenangkan kejuaraan ini di tahun

1939;

m. Paris Dakar Rally-Sepeda motor BMW telah memenangkan kejuaraan

ini sebanyak 6 kali;

9. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film

populer Hollywood dan yang terbaru adalah dalam film action Mission

Impossibe Four yang dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat

terkenal. Mobil-mobil BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film

blockbuster Hollywood seperti film-film James Bond (Golden Eye,

Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough) dan Bourne

Supremacy;

10.Bahwa Penggugat telah menjadi sponsor utama dari banyak acara

tingkat tinggi di Indonesia, diantaranya Bimmerfest, BMW Students Brand

Talk, BMW Golf Cup International;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



11.Selain dari itu. Penggugat dan dealer-dealer BMW di Jakarta

mengadakan program BMW Active Drive untuk memungkinkan

masyarakat untuk menghargai pencapaian terbaru dari inovasi dan

desain otomotif dalam rangkaian lengkap model terbaru BMW pada BMW

Active Drive Pavilion di Parkir Timur Senayan Jakarta;

12.Hal-hal di atas jelas menunjukkan:

- Bahwa barang-barang dengan merek milik Penggugat telah dikenal

oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mengajukan

pendaftaran BMW dan LOGO BMW pertamanya;

- Bahwa Tergugat jelas telah mengetahui tentang produk-produk milik

Penggugat sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya.

Penggunaan huruf BMW secara alami menciptakan hubungan

dengan Penggugat dan tentu dapat dipahami bermaksud untuk

membonceng keterkenalan BMW milik Penggugat;

13.Bahwa keterkenalan Penggugat juga ditunjukkan oleh hasil penjualan

dan informasi keuangan lain yang diberikan di bawah ini;

14.Penghasilan tahunan sebelum tahun 2002 di seluruh dunia termasuk

Indonesia, tahun dimana permohonan pendaftaran pertama milik

Tergugat diajukan untuk merek BMW BODY MAN WEAR milik Tergugat,

adalah sebagai berikut:

2002 €42,282 juta;

2001 €38,463 juta;

2000 €35,356 juta;

1999 €34,402 juta;

15.Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan

pemasaran di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan

memberikan peranan yang sangat penting) dalam tahun-tahun berikut:

2002 €4,331 juta;

2001 €4,104 juta;

2000 €4,121 juta;

16.Bahwa merek-merek tersebut telah digunakan secara terus menerus dan

hasil penjualan selama lima tahun terakhir di seluruh dunia termasuk

Indonesia adalah:

2012 - €76,848 juta;

2011 - €68,821 juta;

2010 - €60,477 juta;

2009 - €50,681 juta;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2008 - €53,197 juta;

Penjualan BMW Indonesia: Penghasilan tahunan BMW Indonesia adalah

sebagai berikut:

2012 - €136,000,000;

2011 - €93,800,000;

2010 - €77,900,000;

2009 - €46,200,000;

2008 - €38,300,000;

2007 - €42,900,000;

2006 - €34,100,000;

2005 - €54,100,000;

2004 - €98,700,000;

2003 - €89,300,000;

2002 - €96,700,000;

2001 - €75,100,000;

17.Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan pemasaran

di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan memberikan peranan

yang penting) selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2012 - €5,147 juta;

2011 - €4,554 juta;

2010 - €4,020 juta;

2009 - €3,647 juta;

2008 - €4,047 juta;

Biaya pemasaran BMW Indonesia; Biaya pemasaran tahunan dari BMW

Indonesia adalah sebagai berikut:

2012 - €5,400,000;

2011 - €3,600,000;

2010 - €3,000,000;

2009 - €1,000,000;

2008 - €1,000,000;

2007 - €1,000,000;

2006 - €2,800,000;

2005 - €3,800,000;

2004 - €13,500,000;

2003 - €9,400,000;

2002 - €7,200,000;

2001 - €6,800,000;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pendaftaran Merek BMW dan LOGO BMW di berbagai negara;

18. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran untuk huruf BMW di

lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara

pendaftaran tersebut meliputi tidak hanya kendaraan dan barang-barang

terkait namun juga pakaian, produk-produk olah raga dan barang-barang

fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk LOGO BMW

yang terdiri dari desain lingkaran dengan dua seperempat lingkaran

berwarna biru dan dua seperempat lingkaran benvarna putih yang

dinyatakan menyerupai baling-baling yang berputar dengan langit

sebagai latar belakangnya;

19.Bahwa BMW dan LOGO BMW telah terdaftar sebagai merek di banyak

negara dalam beragam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk dan tidak terkecuali di Jerman,

Jepang, Hong Kong, India, Philippines, Thailand, Turki, Komunitas Eropa

(OHIM), dan negara-negara lainnya. Pendaftaran pertama merek BMW di

Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15

November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-

barang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama untuk BMW LOGO di

Jerman setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

20.Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran di Indonesia untuk

merek-merek sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Putusan-putusan yang menegaskan bahwa BMW dan LOGO BMW adalah

merek terkenal;

21.Bahwa Penggugat telah mendapatkan putusan Pengadilan dan

pengakuan resmi (dari negara-negara seperti Thailand, Turki dan Cina)

yang menyatakan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah

merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian, BMW

dan LOGO BMW berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai

merek terkenal walaupun merek-merek tersebut tidak didaftarkan sesuai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS

(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights);

22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti, jelas terlihat bahwa Merek-merek BMW

dan LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal

untuk alasan-alasan sebagai berikut:

- Penggugat telah menggunakan Merek-merek BMW dan LOGO BMW

untuk waktu yang sangat lama setidaknya dari yang paling awal di

tahun 1917;

- Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sangat khas

dan unik dan dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2002 dan masih

terus berlangsung;

- Merek-merek BMW dan LOGO BMW telah terdaftar di banyak negara;

- BMW dan LOGO BMW telah dipromosikan secara luas dan terus

menerus melalui iklan, publikasi, sponsor dari acara yang sangat

terkenal, dan sebagainya;

- Barang-barang yang menggunakan merek-merek BMW dan LOGO

BMW adalah barang-barang dengan kualitas tinggi, reputasi yang

baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi;

- Produk-produk BMW dan LOGO BMW telah dikenal di seluruh dunia

termasuk Indonesia;

Penjelasan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Merek

menjelaskan mengenai persyaratan dari merek terkenal sebagai berikut:

- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan;

- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar

dan besar-besaran;

- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;

- Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

23.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek-merek BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal karena

merek-merek tersebut memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal

berdasarkan dari Penjelasan Undang-undang Merek;

24.Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-undang

Merek, WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria

merek terkenal sebagai berikut:

- Pemakaian merek yang lama;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat

pada ingatan masyarakat luas;

- Pendaftaran merek di beberapa negara;

- Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran terus-menerus;

- Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-

produk di bawah merek yang mana pemasaran dan distribusi produk

dibawah merek tersebut dilakukan di hampir seluruh negara;

25.Bahwa merek-merek milik Penggugat memenuhi kriteria untuk diakui

sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang

menunjukkan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat tidak terkenal secara internasional;

26.Bahwa fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti-bukti pendukung

yang akan diserahkan dengan pengesahan, akan membuktikan bahwa

Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah merek yang dikenal secara

internasional. Persamaan antara merek-merek Tergugat dan merek-

merek BMW dan LOGO BMW atas nama Penggugat;

27.Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat dilihat bahwa

merek-merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat;

Merek-Merek Tergugat Merek-Merek Terkenal

Penggugat

28.Bahwa persamaan antara merek-merek milik Tergugat dan merek

terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan

pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek BMW

dan LOGO BMW milik Penggugat;

- Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah sama

pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan LOGO

BMW milik Penggugat;

- Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip

dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

29.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 68 dan

Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat harus dibatalkan karena

merek- merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan

merek-merek milik Penggugat untuk barang-barang yang sama;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;

30.Bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat telah

terbukti merupakan merek terkenal setidaknya sebelum tahun 2002 dan

akan terus menjadi merek terkenal selama merek-merek tersebut

memenuhi kriteria dari Undang-Undang Merek seperti yang disebutkan

dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai merek

terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;

31.Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara

anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang

merupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal (yang dapat

menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan barang yang sejenis;

32.Bahwa Pasal 16.3 Penjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis

Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang

yang tidak sejenis. Ketentuan dari Pasal 16.3 tersebut telah berlaku di

Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000, untuk melarang pendaftaran

merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang-barang yang

tidak sejenis, dimana kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat

terganggu dengan adanya penggunaan tersebut;

33.Bahwa dalam Pasal (6) ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur

penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

34.Bahwa meskipun dalam Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Merek

menyebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan merek terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah yang sampai saat ini belum diterapkan. Namun, masih

menjadi tujuan dari Undang-Undang Merek untuk perlindungan terhadap

imitasi dan merek terkenal bahkan jika barang/jasanya tidak sejenis;

35.Bahwa beberapa putusan Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk

membatalkan pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang

mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak

sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs yang diperkuat

oleh putusan Mahkamah Agung;

36.Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti

yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;

B. Merek-merek Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

37.Bahwa Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jins

dengan menggunakan pendaftaran mereknya. Merek BMW BODY MAN

WEAR tercetak pada label yang juga mencakup gambar dari mobil BMW

terkenal milik Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk

membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-mobil mewah

miliknya. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas bermaksud

mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;

Gambar-gambar mobil tersebut dapat langsung dikenali sebagai mobil

yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini karena, gambar-

gambar tersebut adalah merupakan foto-foto dari model asli dari BMW

seri 6 yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Seperti terlihat pada perbandingan berikut:

Label Gantung yang dipakai oleh

Tergugat

Model BMW seri 6 yang

diproduksi oleh Penggugat

38.Bahwa jelas terlihat bahwa Tergugat mengajukan permohonan

pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal

berikut ini:

a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan

Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam

Bahasa Indonesia;

b. Logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor IDM000181631,

menyerupai LOGO BMW yang terkenal. Pendaftaran merek ditujukan

untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW lainnya

milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih

sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya

dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;

c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh

Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;

d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa

Tergugat telah menciptakan Merek-merek BMW BODY MEN WEAR

dan LOGO BMW secara independen;

Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat adalah jelas untuk merujuk

pada mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat sebagaimana

pada label produk Tergugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



e. Bahwa berdasarkan dari keterkenalan yang didapatkan oleh

Penggugat di seluruh dunia dan di Indonesia, adopsi yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap Merek-merek BMW dan LOGO BMW jelas

berdasarkan itikad tidak baik dengan bermaksud untuk membonceng

keterkenalan merek-merek milik Penggugat;

39. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya

diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada

orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4

Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka

pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat

didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang

Undang Merek jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas

nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad

tidak baik;

Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran

merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang

Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa

batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum

adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam

penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang

bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

41.Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta

penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6

bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada

batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek

yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi

dengan Keputusan Presiden R.l. Nomor 15 Tahun 1992 tentang

Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah

terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk untuk

mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;

42.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk

memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang

Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar

Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,

sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan

putusan sebagai berikut:


2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan

merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan

LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai

merek terkenal;

4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor


Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang

sejenis;


IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat untuk kelas barang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan

permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor


Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor Turut

Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan

LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar

Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan

pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara

mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;

1. Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo

Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-masing terdaftar sejak

tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis

barang yang termasuk dalam kelas 25;

2. Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik Tergugat

seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013;

3. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man

Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai

berlakunya perlindungan Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik

Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah

kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;

5. Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan pembatalan

pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dengan alasan

Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan

pendaftaran Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo tersebut, hal

tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

6. Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan tidak adanya

itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek BMW dan

merek Logo akan Tergugat uraikan dalam jawaban bagian pokok perkara;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

karena telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/

PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:


2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan

merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan

LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai

merek terkenal;



Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

milik Penggugat untuk barang sejenis;



Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek

terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas barang tidak

sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan

permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor


Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek

BMW dan LOGO BMW di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk

meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar

Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan


pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara

mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/

Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO

YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;


Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

10 Desember 2013;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut

diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Mei

2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

6 November 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13

November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 79 K/

Pdt.Sus-HKI/2014 jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

13 November 2015, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada

tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada

Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali

masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan tanggal 23 November

2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam mengabaikan

secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula

Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan apapun atas dasar hukum

pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek

yang mana hal ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan

hukum acara;

1. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang

nyata dengan mendasarkan putusannya semata-mata pada ketentuan

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan secara khilaf mengabaikan

dasar hukum pengajuan gugatan perkara a quo yang didasarkan atas

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek mengenai itikad tidak baik

yang mana dasar pengajuan gugatan tersebut terpisah dari dasar

gugatan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal (berdasarkan

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek juncto

ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek) dan dasar gugatan

mengenai itikad tidak baik tidak tergantung atau diterapkan oleh

keberadaan peraturan pelaksana adalah khilaf dan/atau keliru serta tidak

berdasar dimana pengadilan dibawahnya atau Judex Facti tidak

menemukan hal tersebut;

2. Dalam mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat,

Judex Juris menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa terlepas dari alasan kasasi, keberatan-keberatan tersebut dapat

dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi

tanggal 30 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari

2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah keliru/

salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya antara merek Penggugat "BMW" dengan merek

Tergugat BMW Body Man Wear, akan tetapi kedua merek diproduksi

dalam dua "jenis barang yang berbeda" Penggugat memproduksi mobil

dan Tergugat produk pakaian dan sejenisnya, sehingga termasuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan

Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;

Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada

larangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrywo

Yuwijoyo (Henrywo);

3. Bahwa terdapat indikasi yang nyata atas kekhilafan dan/atau kekeliruan

yang nyata dari Judex Juris dalam penerapan hukum dengan

mengabaikan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang merek dimana Judex Juris telah secara khilaf dan/atau keliru

mengacu pada keberadaan peraturan pelaksana yang tidak disyaratkan

oleh Undang-Undang Merek apalagi mengingat bahwa Judex Juris

sendiri mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa "dapat dibuktikan

adanya persamaan pada pokoknya atau keseiuruhannya antara merek

Penggugat "BMW" dengan merek Tergugat BMW Body Man Wear " yang

menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 seharusnya dipertimbangkan dan

diterapkan dalam perkara a quo;

4. Bahwa Judex Juris mengakui dan menyatakan secara tegas persamaan

pada pokoknya antara Merek BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali

dengan Merek BMW BODY MAN WEAR milik Termohon Peninjauan

Kembali dan oleh karenanya secara tegas mengakui dan menyatakan

bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan

itikad tidak baik yaitu dengan cara meniru Merek BMW dan LOGO BMW

milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Merek BMW BODY MAN

WEAR milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada

pokoknya dengan Merek BMW dan LOGO BMW milik Pemohon

Peninjauan Kembali;

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya

mengatur bahwa:

“Merek tidak didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Penjelasan:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



“Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya

secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng,

meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepetingan usahanya

yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi

persaingan curang mengecoh atau menyesatkan konsumen”;

6. Bahwa terdapat bukti-bukti kuat dengan jumlah yang cukup banyak untuk

menunjukkan bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali dalam

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya adalah untuk

membonceng keterkenalan merek Pemohon Peninjauan Kembali;

7.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan

Kembali/Semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar

mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dalam mempertimbangkan dan memutuskan Permohonan Kasasi yang

diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Judex Juris mengabaikan

secara total penemuan akan itikad tidak baik dari Judex Facti berdasarkan

bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum dan penerapan hukum yang benar;

8. Bahwa hukum mengatur bahwa Judex Juris seharusnya tidak secara

mudah untuk membatalkan dan berlaku sebagai Judex Facti didalam

sertiap pengajukan kasasi dan membatalkan apa yang telah

dipertimbangkan secara faktual berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di

persidangan oleh Judex Facti. Namun adalah hal yang sangat

bertentangan dengan hukum jika Judex Juris secara lalai dan khilaf

mengabaikan penerapan hukum yang telah tepat oleh Judex Facti yang

diambil dan dijalankan oleh Judex Facti berdasarkan hasil penilaian dan

pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan yang membawa

Judex Facti memutuskan dan menerapkan ketentuan hukum secara

benar;

9. Lebih jauh lagi, dasar hukum itikad tidak baik diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Merek, bahkan ketika Merek yang dijadikan objek

gugatan perkara a quo telah terdaftar lebih dari 5 tahun, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek;

10.Dalam perkara a quo, secara jelas penemuan dan penerapan hukum

yang telah tepat oleh Judex Facti telah secara total diabaikan secara lalai

dan khilaf oleh Judex Juris. Dasar hukum pembatalan merek jika merek

yang diajukan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik ini tidak

membutuhkan suatu peraturan pelaksana apapun sebagaimana

diputuskan oleh Judex Juris;

Bahwa dasar hukum kedua atas Pengajuan Permohonan Peninjauan

Kembali adalah bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat

(2) Undang-Undang Merek dalam berbagai perkara gugatan pembatalan

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya

dengan merek terkenal yang melindungi barang/jasa tidak sejenis,

diantaranya sebagai berikut:

1. Gugatan Pembatalan Merek INTERCONTINENTAL di kelas 36

berdasarkan merek terkenal INTERCONTINENTAL di kelas 43 dibawah

Nomor Perkara 400 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA

JKT.PST. antara Inter-Continental Hotels Corporation (Penggugat)

melawan PT. Lippo Karawaci, Tbk. (Tergugat);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dalam pertimbangannya:

Bahwa terbukti berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi

merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek dagang yang telah terdaftar

di banyak negara (Internasional) di dunia sebagai nama terbukti dari bukti

P.5 yaitu 29 Negara termasuk di Indonesia pada Direktorat Jenderal

Merek Departemen Hukum Kehakiman Nomor 313.011 tanggal 16 Juli

1993 diperbaharui Nomor IDM000101132 untuk melindungi jasa-jasa

yang termasuk dalam kelas 43;

Bahwa dengan terdaftarnya, Merek Pemohon Kasasi yaitu Inter-

Continental di banyak negara di dunia, maka merek Pemohon Kasasi

adalah Merek Terkenal (well-known) dan sudah dapat dikriteriakan

termasyur (famous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah

investasi besar-besaran;

Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak

diperlukan lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia

karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan

pendaftar pertama (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya Pemohon

Kasasi adalah pemakai merek yang dilindungi di Indonesia;

Bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan,

jumlah huruf, dari bacaan adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi,

sehingga berdasarkan persamaan tersebut, jelas Termohon Kasasi ingin

membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, lagi pula Termohon

Kasasi adalah Pengusaha Nasional seharusnya Termohon Kasasi dapat

memilih merek dagang kata "Indonesia". Karenanya pemakaian dan

pendaftaran merek Inter-Continental dengan membuat variasi warna dan

letak yang sedikit berbeda adalah suatu perbuatan tidak baik untuk

meniru merek Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian Trips, yang sudah diratifikasi

Januari 2000 melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang

sama dengan suatu pendaftaraan merek terkenal untuk barang-barang

tidak sejenis, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan

hukum;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Jakarta Pusat Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT. PST., tanggal

20 April 2011;

2. Gugatan Pembatalan Merek LEXUS di kelas 2 berdasarkan merek

terkenal LEXUS di kelas 12 dibawah Nomor Perkara 80/MEREK/2010/

PN NIAGA JKT. PST. antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

(Penggugat) melawan Nio Teddy Siswanto (Tergugat);


1. Bahwa terdapat persamaan pada unsur-unsur dan persamaan bunyi

pengucapan antara merek LEXUS & Logo L milik Penggugat dan

merek LEXUS milik Tergugat. Penggunaan unsur-unsur yang sama

oleh Tergugat akan merugikan konsumen karena merek akan

menganggap bahwa produk dengan merek itu berasal dari Penggugat

meskipun jenis barangnya berbeda;

2. Bahwa merek LEXUS milik Penggugat merupakan merek terkenal

yang didukung dengan bukti-bukti berupa brosur-brosur dan iklan,

berita-berita, serta investasi berupa pendaftaran merek LEXUS di

berbagai negara yang menjadikan pengetahuan masyarakat akan

produk dengan merek LEXUS otomatis mengacu pada merek LEXUS

milik Penggugat;

Putusan:

1. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di

Indonesia dari Merek Dagang LEXUS& Logo dan karenanya

mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai merek Dagang tersebut di

Indonesia;

2. Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I Nomor IDM000248851 dalam

ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek

Dagang Penggugat;

3. Menyatakan, batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek

Nomor IDM000248851, dalam daftar umum atas nama Tergugat l,

dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan

membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000248851 dalam Daftar

Umum Merek;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar

Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3. Gugatan Pembatalan Merek BENETTON di kelas 34 di kelas 36

berdasarkan merek terkenal BENETTON di kelas 25 di bawah Nomor

Perkara Nomor 02 PK/N/HaKI/2005 jo. Nomor 02 K/N/HaKI/2004 jo.

Nomor 68/Merek/2003/PN Niaga Jkt.Pst., antara N.V Sumatra Tobacco

Trading Company (Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A

(Penggugat);


Alasan pengajuan PK yang menyangkut "Bahwa suatu merek baru dapat

menjadi terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut

diproduksi dan diperdagangkan. Bahwa oleh karena tidak pernah

diproduksi dan diperdagangkan, dapat disimpulkan bahwa rokok

BENETTON baik di Indonesia dan di luar Indonesia bukan merupakan

merek terkenal" tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam salah

satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Putusan:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara sebesar IDR10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Gugatan Pembatalan Merek MCCULLOCH di bawah Nomor Perkara

20/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., antara Husqvarna Aktiebolag

(Penggugat) melawan Emil Gunawan (Tergugat);

Pertimbangan:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat jelas

diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada

sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut

Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua

yang ada di dunia;

Bahwa dari pendaftaran merek "McCULLOCH" milik Tergugat adalah

untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan

barang merek "McCULLOCH" milik Penggugat, namun oleh karena

dianggap merek "McCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek terkenal,

maka untuk kategori barang yang tidak sejenis milik Tergugat yang telah

didaftar dengan merek "McCULLOCH" adalah juga dilandasi itikad tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang

dapat merugikan Penggugat;

Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak

untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di

Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat

sebagai merek dagang terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor

IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan

merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya

dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang

sejenis;

5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat


dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis

barang yang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu

mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang


dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat

karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH"

milik Penggugat;

7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada

Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan

kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan


pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276;

merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan

cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum

Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

5. Gugatan Pembatalan Merek GAMESPOT di bawah Nomor Perkara 696

K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., antara CBS

Interactive (Penggugat) melawan Lio Jong Wei (Jong Wei Rusli)

(Tergugat);

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak memaknai/interpretasikan Pasal 6 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Merek dengan menghubungkan pada fakta-

fakta produk Termohon Kasasi dan produk Pemohon Kasasi secara

tepat dan benar;

- Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Meek melarang

pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek pihak lain";

- Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek

menyebutkan antara lain, cara penulisan ataupun persamaan bunyi

merupakan kemiripan yang dapat menjadi ukuran adanya

"persamaan pada pokoknya";

- Bahwa dari paparan sebagaimana dapat diiihat dalam halaman 21

putusan Judex Facti tampak jelas bahwa produk Termohon Kasasi

dan produk Pemohon Kasasi terdapat persamaan, susunan huruf

yang membuat kedua produk identik dan pengucapannya juga sama;

- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah

terdaftar di berbagai Negara, semestinya harus dilindungi;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CBS

INTERACTIVE INC. tersebut;


Jakarta Pusat Nomor 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

28 Juli 2011;

6. Gugatan Pembatalan Merek TEFLON di bawah Nomor Perkara 445 K/

Pdt.Sus/2012 jo. 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT. PST., antara E.I. Du


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pont De Numours And Company (Du Pont) (Penggugat) melawan Tomas

Halim BDN Star Light Chemical Industries (Tergugat);


"Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan bahwa salah

satu merek PT. FE yang telah dikenal luas oleh publik adalah "Teflon"

yang diproduksi oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat

mempergunakan merek Teflon untuk produk PT. FE seal tape

merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat selaku

produsen PT. FE;

Bahwa hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan asumsi bahwa

produk-produk PT. FE hasil produksi Tergugat (merek Teflon) adalah

terkait dengan Penggugat;

Bahwa walaupun Tergugat/Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama

Merek Teflon untuk kelas 1,17 (tahun 1993), namun Merek Penggugat/

Pemohon Kasasi yaitu Teflon dan produk yang mengandung PT. FE

sejak tahun 1944 dan terdaftar di AS (tahun 1958) dan telah dikenal di

Indonesia sejak tahun 1975 serta terdaftar di beberapa Negara (± 85);

Jadi sesuai dengan ketentuan/Perjanjian Trip's Konvensi Paris, Merek

Teflon Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan dengan demikian

mengacu pada Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor

15/2001 maka permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menuntut

pembatalan merek Tergugat/Termohon Kasasi dapat dibenarkan”;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi E.l. DU

PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT") tersebut;


Jakarta Pusat Nomor 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT.PST. tanggal

19 Maret 2012;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka

Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.l,

menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.l. pada tingkat Peninjauan

Kembali dapat membatalkan putusan Judex Juris/Judex Facti dalam hal:

"Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali,

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri

perkaranya";

B. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan

mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu

Tergugat yang hanya berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti, dimana hal ini melanggar ketentuan

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

8. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris juga

secara lebih jauh terlihat dapat terlihat secara mengejutkan dalam

pertimbangan Judex Juris mengenai persamaan merek sebagaimana di

bawah ini:

"Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan

Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;

Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada

larangan untuk itu";

9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon Kasasi tidak

pernah menyebutkan dan/atau memohon permohonan kasasi

berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam

menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Memori Kasasinya,

namun berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi

keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Kasasi Fakta Hukum

a. Judex Facti melanggar hukumyang berlaku mengenai jangkawaktu pengajuan gugatanpembatalan merek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek;

Keberatan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali ini hanya berupakeberatan terhadap putusan JudexFacti yang berpendapat dalil gugatanterbukti atau hanya semata-mata berisikeberatan terhadap penilaian hasilpembuktian; yaitu terdapat itikad tidakbaik dari Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat sehinggaJudex Facti telah secara tepatmenerapkan ketentuan Pasal 69 ayat(2) Undang-Undang Merek;

b. Judex Facti salah menerapkan danmelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;

Dasar Pengajuan Kasasi oleh PemohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf (a) Undang-Undang Merek adalahtidak yang mana Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali kurangcermat dalam membaca gugatan yangdiajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula Penggugat dimanaPemohon Peninjauan Kembali/semula


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Penggugat tidak mengajukan gugatanpembatalan merek berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek dan JudexFacti tidak memutus perkara a quoberdasarkan ketentuan pasal tersebutsehingga pertimbangan dari Judex Factisudah tepat dan benar;

c. Judex Facti telah melanggarhukum yang berlaku persamaanpada pokoknya merek-merekPemohon Kasasi/semula Tergugatdengan merek-merek PemohonKasasi/semula Tergugat;

Judex Juris dalam putusannya mengakuidan menyatakan dengan tegas bahwaMerek BMW BODY MAN WEAR milikTermohon Peninjauan Kembali memilikipersamaan pada pokoknya atau padakeseluruhannya dengan Merek BMW milikPemohon Peninjauan Kembali;

d. Judex Facti telah lalai dengan tidakmemberikan pertimbangan yangcukup karena Turut TermohonKasasi/semula Turut Tergugat tidakmengajukan eksepsi apapun;

Keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalahtidak tepat. Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat dalam jawabannyatertanggal 2 Oktober 2013 tidakmengajukan keberatan atau eksepsiapapun yang harus dipertimbangkan olehJudex Facti dan bahkan menyerahkanpenyelesaian sengketa ini kepada JudexFacti;

e. Putusan Nomor 50 cacat hukum; Bahwa Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali walaupun telahdipanggill secara patut sampai prosessidang Replik Termohon Kasasi/semulaPenggugat, Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat tidak pernahataupun menunjuk kuasanya untuk hadirwalaupun Tergugat telah dipanggil secarapatut oleh Pengadilan baik ke alamat-alamat tempat tinggal Tergugat sesuaidengan alamat-alamat yang tercantumpada Sertifikat Pendaftaran Merek,maupun melalui media massa, yaituharian Rakyat Merdeka pada tanggal10 September 2013 dan harian RakyatMerdeka pada tanggal 19 September2013, dan baru muncul pada persidanganDuplik pada tanggal 22 Otober 2013.Hal ini membuktikan bahwa prosespersidangan telah dijalankan sesuaidengan hukum yang berlaku, bahwaPemohon Kasasi/semula Tergugatmemilih untuk tidak mematuhi panggilantersebut dan tiba-tiba muncul pada sidangDuplik dan dalam Memori Kasasinyamenyatakan bahwa proses persidanganadalah cacat hukum adalah tidak sangatpantas;

10.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan

menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum padahal

Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah

menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan hanya

mengajukan permohonan kasasi atas hal-hal yang diajukan tersebut di

atas, yang mana Judex Facti telah tidak salah menerapkan hukum dalan

keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali

dan hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi

Keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian;

11.Bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum dengan menerima

dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat yang hanya berupa keberatan

terhadap putusan Judex Facti yang berpendapat dalii gugatan terbukti

atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil

pembuktian;

12.Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan

bahwa:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan

karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan";

13.Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur

bahwa kasasi hanya dapat diterima jika Judex Facti telah salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau failed in meeting

the conditions required by ruies of law dimana hal tersebut tidak terjadi

dalam perkara a quo;

14.Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan

Judex Facti yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-

mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah

secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti sebagai

berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama

dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek

BMW dan LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat

sebagai Merek Terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM00016513 dan merek Logo daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis;

5. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM00016513 dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas

barang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu

mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR

Daftar Nomor IDM00016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor

Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal

BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631

milikTergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat

hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada

putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

pembatalan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR Daftar

Nomor IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran

merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);

15.Sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti secara Jelas bahwa

permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



secara jelas hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian

hasil pembuktian Judex Facti yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi,

16.Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung secara jelas

mengatur bahwa permohonan kasasi hanya akan diterima oleh

Mahkamah Agung jika Judex Facti telah salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku. Hal ini tentunya mensyaratkan agar

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat harus secara jelas

menunjukkan penerapan hukum yang salah atau persyaratan yang tidak

dipenuhi oleh Judex Facti agar permohonan kasasi Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dapat diterima;

17.Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dalam

memori kasasinya secara keseluruhan hanya semata-mata merupakan

keberatan atas penilaian terhadap hasil pembuktian Judex Facti yang

telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana keberatan atas hasil

penilaian pembuktian tersebut bukanlah alasan hukum dari kasasi;

18.Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang

Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang kali

menolak permohonan kasasi yang hanya merupakan keberatan terhadap

hasil nilai pembuktian Judex Facti didalam Putusan-Putusan Mahkamah

Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-

HaKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Ijek Widya

Krisnadi sebagai pemohon kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Nomor 77/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara

gugatan Pembatalan Merek melawan Index Interfurn Company

Limited sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-

keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undanaan yang mengancam

pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak

berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi IJEK WIDYA KRISNADI tersebut harus ditolak'';

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Pdt.Sus-

HKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jamin Halim

sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Nomor 13/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara

gugatan Pembatalan Merek melawan Wavin B.V. sebagai Termohon

Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2013

dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013 dihubungkan

dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan

hukum;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum

yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam


berwenang atau melampaui batas wewenang;


ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamin Halim tersebut harus ditolak";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/

Pdt.Sus/2011 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Titin

sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Nomor 72/Merek/2010/PN Niaga Jkt.Pst., dalam perkara gugatan

Pembatalan Merek melawan Allergan Inc. sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa alasan-alasan

kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon

Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex

Facti dengan tepat dan benar...

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang

berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam


berwenang atau melampaui batas wewenang...


ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi Titin tersebut harus ditolak";

Bahwa putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, adalah merupakan

pelanggaran atas hukum acara yang mensyaratkan bahwa permohonan

kasasi hanya terhadap kesalahan penerapan hukum dan bukan untuk

"penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi". Pelanggaran hukum acara tersebut secara jelas

menunjukkan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau

kekeliruan yang nyata dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pada tingkat Peninjauan kembali dapat membatalkan putusan Judex

Juris sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Agung;

C. Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak

baik Termohon Peninjauan Kembali yang telah berupaya mendaftarkan

merek BMW dan LOGO sebelum mendaftarkan merek milik Pemohon

Peninjauan Kembali;

19.Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini

didasarkan atas ditemukannya bukti baru (novum), sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 69 huruf (b), Undang-

Undang Mahkamah Agung R.l. Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni:

Pasal 67:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut:

a. .................;

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

ditemukan;

c. .................;

d. .................;

e. .................;

f. .................;

Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang

didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67

adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. .................;

b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang

hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. .................;

d. .................;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan

hukum serta bukti-bukti baru/novum sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

20.Bahwa adapun bukti baru/novum yang dimaksud tersebut yaitu bukti-

bukti di bawah ini yang belum pernah diajukan pada pengadilan tingkat

pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:No.

Bukt

i

Mengenai

PK-

01

Hasil cetak tampilan dari http://www.wipo.int/branddb/id/en/ yang berupaPermohonan Pendaftaran Merek BMW dan LOGO atas nama TermohonPeninjauan Kembali di kelas 25 yang telah ditolak oleh Direktorat JenderalKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:

Bukti PK-01 membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pendaftaran merek-merek Termohon Peninjauan Kembali denganitikad tidak baik, yaitu untuk mendompleng keterkenalan merek BMW dan LOGOBMW milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti PK-01 menunjukkan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan merek BMWyang menjiplak secara terang-terangan merek BMW dan LOGO BMW yangmemiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahankata BODY MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasipemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali.

21. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai

bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di

tingkat kasasi, sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk

dipertimbangkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai

dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.l. Nomor 422 K/Sip/

1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi "Hal yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



merupakan novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam

pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding...";

22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya

tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali, terbukti

bahwa:

(1) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat

mendaftarkan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik

Termohon Peninjauan Kembali oleh karena merek tersebut meniru

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali;

(4) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik dalam

menggunakan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik

Termohon Peninjauan Kembali pada pemakaian sebenarnya;

Bukti baru PK-1 membuktikan bahwa Merek Terdaftar BMW BODY MAN

WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah

diajukan dengan itikad tidak baik yaitu meniru Merek Terkenal BMW dan

LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali;

23.Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 1 Agustus 2013 dengan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/

PN Niaga Jkt.Pst., didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran

merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Namun

dalam pertimbangan hukumnya, Judex Juris tidak mempertimbangkan

sama sekali dan bahkan mengabaikan adanya itikad tidak baik (bad faith)

Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan

pendaftaran merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon

Peninjauan Kembali yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal BMW dan LOGO milik Pemohon Peninjauan

Kembali di Direktorat Merek, yang kemudian terdaftar di Daftar Umum

Merek di bawah Daftar Nomor IDM000016513 untuk Merek BMW BODY

MAN WEAR dan Daftar Nomor IDM000181631 untuk merek LOGO untuk

kelas barang 25, padahal Judex Juris menyatakan bahwa antara merek

BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan merek

LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Termohon Peninjauan Kembali


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali;

24.Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau tidak

menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya itikad tidak baik

(bad faith) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek

tentang Merek yang menyebutkan "Merek yang tidak dapat didaftarkan

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak

baik";

25. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali jelas terlihat dari

peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali atas merek

terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan

Kembali/semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar

mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



26.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak pernah

menyangkal bahwa produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai

Bukti P-51 s.d. P-53 dengan label-label yang mencantumkan foto-foto

mobil mewah milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat

sebagai tertera di bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan

merek BMW untuk mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti

apapun untuk membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon

Peninjauan Kembali/semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang

mengelirukan konsumen untuk mempercayai adanya hubungan tertentu

dengan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-

produk ini berasal dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak

benar;

27.Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek BMW BODY

MAN WEAR dan LOGO milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas

itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui

pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon

Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk

meniru/menjiplak merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon

Peninjauan Kembali, dengan menghadirkan BMW dan LOGO BMW

sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen

terkelabui atau mempersamakannya dengan merek BMW dan LOGO

BMW milik Penggugat;

28.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyangkal atau

dapat memberikan penjelasan apapun mengenai menyangkal bahwa

produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai bukti P-51 s.d. P-53

dengan label-label yang mencantumkan foto-foto mobil mewah milik

Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sebagai tertera di

bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan merek BMW untuk

mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti apapun untuk

membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon Peninjauan Kembali/

semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang mengelirukan konsumen

untuk mempercayai adanya hubungan tertentu dengan Pemohon

Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-produk ini berasal

dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak benar;

29.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, terbukti secara jelas bahwa merek

terdaftar BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon

Peninjauan Kembali telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali yang telah terkenal dan digunakan setidaknya sejak tahun 1917

atau bertahun-tahun lamanya telah digunakan dan terkenal sebelum

merek terdaftar BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 atas nama Termohon

Peninjauan Kembali didaftarkan;

30.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, telah terbukti secara jelas

Termohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan

merek BMW dan LOGO yang menjiplak secara terang-terangan merek

BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada pokoknya atau

pada keseluruhannya, yang mana penambahan kata BODY MAN WEAR

hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi pemakaian huruf

BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;

31.Bahwa lebih jauh lagi, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat

memberikan alasan ataupun penjelasan apapun mengenai alasan yang

sebenarnya atas penggunaan foto mobil mewah milik Pemohon

Peninjauan Kembali dalam hal ini tentunya menunjukkan bahwa

Termohon Peninjauan Kembali telah meniru secara terang-terangan

meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali dimana hal ini telah menjadi pola Termohon Peninjauan Kembali

yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon

Peninjauan Kembali;

32.Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya

memiliki itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan

Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam

Bahasa Indonesia;

b. Logo milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat di bawah

Pendaftaran Nomor IDM000181631, menyerupai LOGO BMW yang

terkenal. Pendaftaran merek

ditujukan untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW

lainnya milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631

milik Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya

dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;

c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh

Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;

d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa

Tergugat telah menciptakan merek-merek BMW BODY MEN WEAR

dan LOGO BMW secara independen;

e. Bahwa bukti PK-1 telah membuktikan secara jelas bahwa Termohon

Peninjauan Kembali/semula Tergugat sejak awal berniat untuk

mendaftarkan merek BMW yang menjiplak secara terang-terangan

merek BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada

pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahan kata BODY

MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi

pemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;

f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas membonceng

reputasi dan keterkenalan merek BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat;

33.Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan

tingkat pertama yang tidak dibantah, telah secara jelas dan tegas telah

menunjukkan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali yang meniru

secara terang-terangan merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik

Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;

34.Namun dalam pertimbangan hukumnya. Judex Juris sama sekali tidak

mempertimbangkan bukti- bukti tersebut, namun telah mengabaikan dan

tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini;

35.Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari Judex Juris yang

membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak

diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek

sebagai syarat terdaftarnya suatu merek;

36.Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek terdaftar

GiSi Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/

dahulu Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk/

tidak jujur);

37.Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya

diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



orang yang beritikad tidak baik". Asas ini tercantum dalam Pasal 4

Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut "Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik". Berdasarkan pada pasal tersebut, maka

pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali/

dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 68

Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan

itikad tidak baik;

38.Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh

karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan

Pasal 4 jo. Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tersebut wajib untuk dibatalkan

karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Hal mana jelas-jelas merupakan manifestasi dari itikad buruk dalam

kegiatan perdagangan yang hendak dicegah oleh Undang-Undang

Merek;

39.Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali

tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah

dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam

pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

40.Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat

untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan

dalam perkara a quo. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan

dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak

yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan

hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil

dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

41.Bahwa Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan

mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum

sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

a. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah

bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk

terkenal;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad

buruk dan bersaing secara curang;

c. Memberi perlindungan kepada konsumen;

d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor

perdagangan;

Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak

atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha

tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan

hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia

sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak

hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa

berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga

bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah

hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Hakim atau

kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai

berikut:

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan

tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor

03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan pembatalan

terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus

dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan

sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi

beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena

Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka

dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

- Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata

tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang

kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka

putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama

untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT tersebut dan

membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali

perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan

pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFTtersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.,

tanggal 10 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang

dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr.

Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,

ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:1. Meterai …………….....Rp 6.000,002. Redaksi ……………....Rp 5.000,003. Administrasi PK ..........Rp 9.989.000,00

Jumlah ........................Rp10.000.000,00

Untuk SalinanMahkamah Agung RI.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207.1985.12.2.002


studi analisis disparitas putusan mahkamah agung...

Documents