standar kawasan industri

8/16/2019 Standar Kawasan Industri

http://slidepdf.com/reader/full/standar-kawasan-industri 1/51

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI(INDUSTRIAL ESTATE) DI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

• Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah, dimana kewenangan pengaturan,pembinaan dan pengelolaan sektoral yang selama inimelekat pada Pemerintah Pusat menadi kewenanganPemerintah Daerah.

• Pengembangan !awasan "ndustri #"ndustrial $state% adalah

salah satu alat #tools% untuk pengembangan kegiatanindustri yang dirasakan e&ekti& terutama ditinau dari segi '

a. (emberi kemudahan bagi dunia usaha untukmemperoleh kapling industri siap bangun yang sudahdilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunang.

b. (emberi kepastian hukum lokasi tempat usaha,sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dandiperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.

). (engatasi permasalahan tata ruang dan sekaligusmengatasi permasalahan dampak lingkungan yang

diakibatkan oleh kegiatan industri.

• Namun perlu digarisbawahi mengingat penyediaan suatu

kawasan industri merupakan suatu kegiatan business,maka dalam pengembangannya tentunya harus memenuhikaidah*kaidah kelayakan tekno ekonomis.

• Untuk itu agar pengembangan kawasan industri di daerah

dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan suatu

Pedoman Pengembangan !awasan "ndustri.

1



1.. Mak!"# #an T"$"an

(aksud dari pada Pedoman Teknis Pengembangan !awasan

"ndustri ini adalah untuk diadikan a)uan bagi pihak*pihak

terkait dalam mengembangkan kawasan industri #"ndustrial$state%, baik bagi aparatur Pemerintah dalam penerbitan i+in

dan pembinaan serta pengawasan kawasan industri maupun

bagi dunia usaha dalam melihat peluang inestasi di bidang

kawasan industri di daerah.

Tuuannya adalah agar kawasan industri yang dikembangkan

benar*benar berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka

menawab peluang inestasi industri di daerah.

1.%. R"ang L&ngk"'

Pedoman Teknis Pengembangan !awasan "ndustri meliputi -

#empat% aspek, yaitu '

a. spek !elayakan, yaitu melihat segi*segi internal dan

eksternal yang mendukung pengembangan suatu kawasan

industri di daerah.

b. spek Pemilihan /okasi, yaitu merupakan &aktor*&aktor

yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi

kawasan industri.

). spek 0tandar Teknis, yaitu merupakan standar*standar

peren)anaan prasarana dan sarana penunang untukmendukung kelangsungan suatu kawasan industri.

d. spek /egal dministrasi, yaitu merupakan prosedure

periinan dan aspek*aspek legal yang perlu dipersiapkan

dalam pengembangan dan pengoperasian suatu kawasan

industri.

BAB II

2



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

.1. Kn!e'!& Penge*angan Ka+a!an In#"!tr&

Ka+a!an In#"!tr& adalah kawasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan

!awasan "ndustri yang telah memiliki i+in usaha kawasan

industri.

Pengembangan !awasan "ndustri dimaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu

dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerahdimana kawasan industri berlokasi. eberapa aspek penting

yang menadi dasar konsep pengembangan kawasan industri

antara lain adalah e&isiensi, tata ruang dan lingkungan hidup.

spek e&isiensi merupakan satu dasar pokok yang menadi

landasan pengembangan kawasan industri. (elalui

pembangunan kawasan industri maka bagi inestor pengguna

kapling industri #user% akan mendapatkan lokasi kegiatan

industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan

seperti bantuan proses periinan, ketersediaan in&rastruktur

yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang

sesuai dengan en)ana Tata uang Daerah. 0edangkan dari

sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan

kawasan industri, berbagai aringan in&rastruktur yang

disediakan ke kawasan industri akan menadi lebih e&isienkarena dalam peren)anaan in&rastruktur kapasitasnya sudah

disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan

industri.

ilamana ada aminan permintaan penyediaan in&rastruktur

yang pasti, elas akan meyakinkan bagi penyedia in&rastruktur

membangun dan menyediakannya.

3



Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri maka

masalah*masalah kon&lik penggunaan lahan akan dapat

dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat

diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah

bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar

lokasi kawasan industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan

industri elas mendukung peningkatan kualitas lingkungan

daerah se)ara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan

industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah

menyediakan &asilitas pengolahan limbah dan ugapengendalian limbahnya. 0udah menadi kenyataan bahwa

pertumbuhan industri se)ara indiidual memberikan pengaruh

besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah

untuk melakukan pengendalian pen)emaran yang dilakukan

oleh industri*industri yang tumbuh se)ara indiidu.

.. ,aktr #an Kr&ter&a A!'ek Tekn&! Dala Pert&*anganKela-akan Penge*angan Ka+a!an In#"!tr&

..1. ,aktr Pert&*angan Kela-akan

Dalam menilai kelayakan pengembangan kawasan industriariabel pertimbangannya dapat dikelompokkan dalam 2&aktor pertimbangan yaitu &aktor internal dan eksternal.

..1.1. ,aktr Internal

3aktor internal diartikan sebagai &aktor yang menadipertimbangan kelayakan pengembangan industri dilihatdari sudut kegiatan industri saa. Dalam hal ini adabeberapa ariabel yang berkaitan dengan perkembangankegiatan industri yang menadi pertimbangan bagikelayakan pengembangan !", yaitu sebagai berikut'

esaran permintaan lahan #land demand%

!e)enderungan enis industri yang tumbuh

4



dengan penguatan ekonomi wilayah makadiarahkan enis industri yang dikembangkanadalah industri yang berbasis pada potensidaerah.

/. Ma!ala L&ngk"ngan

0alah satu pertimbangan untuk mendorongtumbuhnya kawasan industri adalah dikarenakanadanya tekanan pertumbuhan industri se)araindiidual yang sudah menimbulkan gangguankeamanan bagi lingkungan sekitarnya, baik ituberupa pen)emaran lingkungan karena limbah

padat, )air maupun gas. ila teradike)enderungan timbulnya kon&lik penggunaanlahan karena dinamika pertumbuhan kegiatanindustri dan uga adanya degradasi dari kaualitaslingkungan, maka sudah sepantasnyapertumbuhan industri diarahkan kedalam kawasanindustri. Dengan demikian pengembangankawasan industri sudah layak dilakukan.

#. Keter!e#&aan Pra!arana

Persoalan yang )ukup rawan bagikeberlangsungan pengembangan kawasanindustri dalam kaitannya dengan ketersediaanprasarana ini adalah masalah kualitas layananprasarana yang dibutuhkan, misalnya' Dukunganlistrik pada suatu daerah umumnya tidak

dipersiapkan untuk pelayanan bagi kegiatanindustri dimana ada tuntutan kualitas layanandiatas layanan domestik. Demikian uga denganprasarana dan sarana pendukung lainnya. Untukitu, bilamana suatu daerah diren)anakan untukmengembangkan kawasan industri, pihakpemerintah daerah perlu mengkai se)araseksama tentang dukungan prasarana yangdibutuhkan apakah mampu disediakan di

daerahnya. dapun indikator pertimbangannyaadalah sebagai berikut'

6



danya pelabuhan laut dalam radius tertentu

sebagai outlet produk baik antar pulaumaupun eksport.

danya aringan alan arteri atau kolektor

primer yang menghubungkan daerah otonomdengan pelabuhan #outlet%.

Tersedianya sumber daya listrik dengan

kapasitas yang memadai untuk kegiatanindustri baik daya maupun tegangan listriknya.

Tersedianya sumber air sebagai air baku

industri baik bersumber dari air permukaan,

air tanah dalam ataupun PD(. Tersedianya aringan telekomunikasi yang

mampu memenuhi permintaan hubungandengan wilayah lainnya baik dalam hubungankeluar #outgoing% maupun menerima dari luar #in)oming%.

Tersedianya &asilitas penunang seperti

&asilitas perbankan yang mempunyai layanan

transaksi internasional dan layanan matauang asing #alas%.

e. Ter!e#&an-a S"*er Da-a Man"!&a

Terdapatnya sumber daya manusia dengankuali&ikasi 0/TP ke atas dalam umlah yangmemadai. 0ebagai ilustrasi ika di)anangkanuntuk mengembangkan 144 5a kawasan industrimaka akan membangkitkan kebutuhan tenagakera sebesar 9.444 : 11.444 orang, dengantingkat pendidikan 0/TP ke atas.

..1.. ,aktr Ek!ternal

eberapa &aktor eksternal yang menadi pertimbangandalam penilaian kelayakan pengembangan kawasanindustri adalah sebagai berikut '

!ondisi 5interland

Persaingan Dengan Daerah /ainnya

7



/okasi 0trategis terhadap 0istem $konomi (akro

0tabilitas !eamanan

a. Kn#&!& H&nterlan#Potensi hinterland yang perlu menadipertimbangan dalam penilaian kelayakanpengembangan kawasan industri adalahseauhmana potensi 0D yang ada di daerahhinterland sudah diolah oleh industri huludasar yang bersi&at ;raw material oriented < dapatdiman&aatkan oleh industripengolahanmanu&aktur yang akan berkembang di

kawasan industri yang biasanya bersi&at;footloose industry < dan meman&aatkankeuntungan lokasi #locational advantage% daridaerah depan #frontier region% terutama yangterdapat lokasi outlet #pelabuhan%. Dalam isipengembangan industri dan dalam era otonomidaerah maka pengembangan kawasan industriharus merupakan upaya untuk meningkatkan nilaitambah produk hinterlandnya.

*. Per!a&ngan Dengan Daera La&nn-a

Pertimbangan dari ariabel ini adalah untukmen)ermati apakah pada daerah sekitarnyasudah ada atau tidak kawasan industri, terutamayang berada pada satu sistem aringan

transportasi dengan satu outlet dimanapersaingan usaha kawasan industri akan teradidalam radius 144 !m. ilamana pada daerahyang berdekatan dengan sistem aringantransportasi yang tidak sama, maka masihdimungkinkan untuk mengembangkan satukawasan industri.

entuk lain dari persaingan dengan daerah

lainnya adalah dalam hal persaingan enis industriyang dikembangkan di masing*masing kawasanindustri. Diupayakan untuk tidak pada enis

8



industri yang sama atau dengan industri basisyang sama, tetapi dengan basis industri yangberbeda sehingga dapat saling melengkapi.

/. Lka!& Strateg&! Tera#a' S&!te Ekn&Makr

0uatu daerah mampu menarik inestasi di sektor industri hanya dimungkinkan bilamana daerahtersebut telah mempunyai aringan kegiatanekonomi yang baik dengan daerah yang lebihluas. Dalam pertimbangan ini indikator yang dapatdipakai untuk menilai kelayakan pengembangankawasan industri adalah bilamana daerahbersangkutan mempunyai keuntungan lokasi#lo)ational adantage% terhadap sistemperekonomian makroregional yang ada terutamamelalui alur*alur pelayaran maupun alur transportasi darat.

#. Sta*&l&ta! Keaanan

0tabilitas keamanan merupakan satu aminankeberlangsungan kegiatan industri. /ayaktidaknya suatu daerah mengembangkan kawasanindustri sangat bergantung dengan seberapamampu daerah menamin keamanan daerahnyabaik itu keamanan dari gangguan pihak asingmaupun gangguan keamanan dari dalammisalnya geolak sosial.

... Kr&ter&a Pert&*angan Pe&l&an Lka!&

...1. 0arak ke P"!at Kta

Pertimbangan arak ke pusat kota bagi lokasi !awasan"ndustri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh

9



&asilitas pelayanan baik prasarana dan prasarana maupunsegi*segi pemasaran.

(engingat pembangunan suatu kawasan industri tidak

harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulaitahap awal melainkan meman&aatkan sistem yang telahada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersediadi lingkungan perkotaan, dimana kedua sistem inikestabilan tegangan #listrik% dan tekanan #air bersih%dipengaruhi &aktor arak, disamping &asilitas banking,kantor*kantor pemerintahan yang memberikan asapelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnyaberlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu

kawasan industri berarak 18 : 24 !m dari pusat kota.

10



.... 0arak Tera#a' Per"k&an

Pertimbangan arak terhadap permukiman bagi pemilihanlokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki dua

tuuan pokok, yaitu' erdampak positi& dalam rangka pemenuhan

kebutuhan tenaga kera dan aspek pemasaranproduk. Dalam hal ini uga perlu dipertimbangkanadanya kebutuhan tambahan akan perumahansebagai akibat dari pembangunan !". Dalamkaitannya dengan arak terhadap permukiman disiniharus mempertimbangkan masalah pertumbuhan

perumahan, dimana sering teradi areal tanah disekitar lokasi industri menadi kumuh dan tidak ada lagi arakantara perumahan dengan kegiatan industri.

erdampak negati& karena kegiatan industri

menghasilkan polutan dan limbah yang dapatmembahayakan bagi kesehatan masyarakat.

=arak terhadap permukiman yang ideal minimal 2

#dua% !m dari lokasi kegiatan industri.

...%. 0ar&ngan 0alan ang Mela-an&

=aringan bagi kegiatan industri memiliki &ungsi yangsangat penting terutama dalam rangka kemudahanmobilitas pergerakan dan tingkat pen)apaian#aksesibilitas% baik dalam penyediaan bahan baku,

pergerakan manusia dan pemasaran hasil*hasil produksi.

=aringan alan yang baik untuk kegiatan industri, harusmemperhitungkan kapasitas dan umlah kendaraan yangakan akan melalui alan tersebut sehingga dapatdiantisipasi seak awal kemungkinan teradinya kerusakan alan dan kema)etan. 5al ini penting untukdipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada darikeberadaan !" pada suatu daerah ternyata tidak mudahuntuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan olehkegiatan industri terhadap masalah transportasi. pabila

11



hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negati& terhadap upaya promosi !".

Untuk pengembangan kawasan industri dengan

karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama daridan ke pelabuhanbandara, maka aringan alan arteriprimer harus tersedia untuk melayani lalu*lintas kegiatanindustri.

...2. 0arak Tera#a' Lka!& ,a!&l&ta! #an Pra!arana

a. 0ar&ngan l&!tr&k

!etersediaan aringan listrik menadi syarat yangpenting untuk kegiatan industri. !arena bisadipastikan proses produksi kegiatan industri sangatmembutuhkan energi yang bersumber dari listrik,untuk keperluan mengoperasikan alat*alat produksi.Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatanindustri tidak sama dengan kegiatan domestik dimanaada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya

maupun tegangan.

!egiatan industri umumnya membutuhkan energilistrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkansumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saa, atau dibutuhkanpartisipasi sektor swasta untuk ikut membantupenyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhanlistrik industri.

*. 0ar&ngan telek"n&ka!&

!egiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis,dalam rangka pemasaran maupun pengembanganusaha. Untuk itulah aringan telekomunikasi sepertitelepon dan internet menadi kebutuhan dasar bagipelaku kegiatan industri untuk menalankankegiatannya. 0ehingga ketersediaan aringan

telekomunikasi tersebut menadi syarat dalampenentuan lokasi industri.

12



/. Pela*"an la"t3"tlet

!ebutuhan prasarana pelabuhanoutlet menadikebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatanpengiriman bahan bakubahan penolong danpemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerahdan keluar negeri #eksporimpor%. !egiatan industrisangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu keluar : masuk berbagai kebutuhan pendukung. 0ebagaiilustrasi untuk memproduksi satu produkmembutuhkan banyak bahan pendukung yang tidakmungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam

daerahwilayah itu sendiri, misalnya kebutuhanperalatan mesin dan komponen produksi lainnya yangharus diimport, demikian pula produk yang dihasilkandiharapkan dapat dipasarkan di luar wilayaheksportagar diperoleh nilai tambahdeisa. Untuk itu makakeberadaan pelabuhanoutlet menadi syarat mutlakuntuk pengembangan !".

...4. T'gra5&Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industrihendaknya pada areal lahan yang memiliki topogra&i yangrelati& datar. !ondisi topogra&i yang relati& datar akanmengurangi pekeraan pematangan lahan #cut and fill %sehingga dapat menge&isienkan peman&aatan lahanse)ara maksimal, memudahkan pekeraan konstruksi danmenghemat biaya pembangunan. Topogra&ikemiringan

tanah maksimum 4 : 18 deraat.

...6. 0arak Tera#a' S"nga& Ata" S"*er A&r Ber!&

Pengembangan !awasan "ndustri sebaiknyamempertimbangkan arak terhadap sungai. !arena sungaimemiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitusebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. 0ehingga arak terhadap sungai harus

mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunansaluran*saluran air. Disamping itu arak yang ideal

13



seharusnya uga memperhitungkan kelestarian lingkungandaerah aliran sungai #D0%, sehingga kegiatan industridapat se)ara seimbang menggunakan sungai untukkebutuhan kegiatan industrinya tetapi uga dengan tidak

menimbulkan dampak negati& terhadap lingkungan daerahaliran sungai #D0% tersebut.

=arak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum8 #lima% !m dan terlayani sungai tipe > dan D atau !elas""" dan "?.

...7. Kn#&!& laan

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya

dukung lahan dan kesuburan lahan.

a. Da-a D"k"ng Laan

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan enis

konstruksi pabrik dan enis produksi yang dihasilkan.

=enis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh dayadukung enis dan komposisi tanah, serta tingkat

kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya

dan teknologi konstruksi yang digunakan. (engingat

bangunan industri membutuhkan &ondasi dan

konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh e&isiensi

dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung

tanah #sigma% berkisar antara

' 4,6 : 1,4 kg)m

2

.

*. Ke!"*"ran Laan

Tingkat kesuburan lahan merupakan &aktor penting

dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan

industri. pabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan

baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan

seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan

pertanian dan tidak di)alonkan dalam pemilihan lokasi

kawasan industri. 5al ini bertuuan untuk men)egah

14



teradinya konersi lahan yang dapat mengakibatkan

menurunnya tingkat produktiitas pertanian, sebagai

penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat dan

dalam angka panang sangat dibutuhkan untuk

menaga ketahanan pangan #food security % di daerah*

daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri,

pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak

memberikan iin lokasi industri pada lahan pertanian,

terutama areal pertanian lahan basah #irigasi teknis%.

...8. Keter!e#&aan Laan

!egiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang

luas, terutama industri*industri berskala sedang dan besar.

Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus

pula memperhitungkan luas lahan yang tersedia, sehingga

tidak teradi upaya memaksakan diri untuk konersi lahan

se)ara besar*besaran, guna pembangunan kawasan

industri.

!etersediaan lahan harus memasukan pertimbangan

kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai

@multiplier effects’ nya, seperti kebutuhan lahan

perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan

lainnya. 0ebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan

kawasan industri menyerap 144 tenaga kera, berarti

dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya

seluas 1 : 1,8 5a untuk tempat tinggal para pekera dan

berbagai &asilitas penunang. rtinya bila hendak

dikembangkan 144 5a !awasan "ndustri disuatu daerah,

maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan untuk &asilitas

seluas 144 : 184 5a, sehingga total area dibutuhkan 244

: 284 5a.

15



...9. Harga Laan

0alah satu &aktor utama yang menentukan pilihan inestor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga

belisewa lahan yang kompetiti&, artinya bila lahan tersebutdimatangkan dalam arti sebagai kapling siap bangun yangtelah dilengkapi prasarana penunang dapat diangkauoleh para pengguna #user%. Dengan demikian maka dalampemilihan lokasi !awasan "ndustri sebaiknya harga lahan#tanah mentah% tidak terlalu mahal. Disamping itu sebagaisyarat utamanya agar tidak teradi transaksi lahan yangtidak adil artinya harga yang tidak merugikan masyarakatpemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan

yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untukterlibat menanamkan modal dalam inestasi kawasanindustri melalui lahan yang dimilikinya. 0ehingga dengandemikian membuka peluang bagi masyarakat pemiliklahan untuk merasakan langsung nilai tambah darikeberadaan kawasan industri di daerahnya.

...1:. Or&enta!& Lka!&

(engingat !awasan "ndustri sebagai tempat industrimanu&aktur #pengolahan% yang biasanya merupakanindustri yang bersi&at @&ootloseA maka orientasi lokasisangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenagakera.

...11. Pla Tata G"na Laan

(engingat kegiatan industri disamping menghasilkanproduksi uga menghasilkan hasil sampingan berupalimbah padat, )air dan gas, maka untuk men)egahtimbulnya dampak negati& sebaiknya dilokasikan padalokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutamabagi industri skala menengah dan besar.

...1. M"l&t&'l&er E55e/t!

16



yang diakibatkan oleh per hektare kawasan industriterlihat tidak terlalu besar tetapi ada tuntutan untukpenyediaan alan dengan kualitas baik karena alanyang disediakan akan dilalui oleh angkutan berat.

• Dalam perhitungan kebutuhan berbagai &asilitas

umum dan sosial sebagai akibat dari bertambahnyapenduduk karena &aktor migrasi, dari asumsi di atasmaka terdapat 6244 tenaga kera pendatang.

• Untuk kebutuhan perumahan, bila diasumsikan per

1,8 buruh membutuhkan 1 rumah, maka dibutuhkan-G44 rumah.

• 0elanutnya dengan asumsi per unit rumah

membutuhkan lahan 184 m2, maka kebutuhan lahanuntuk perumahan menadi 624.444 m2 atau 62hektare.

• =ika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai

&asilitas umum dan sosial adalah 28C dari lahanperumahan, maka dibutuhkan tambahan lahan sekitar

1G hektare. Dengan demikian total kebutuhan lahanuntuk perumahan dan &asilitas umum dan sosialmenadi 94 hektare.

• Dengan mengembangkan per hektare kawasan

industri akan dibutuhkan lahan untuk kegiatanpenunang dengan luas yang hampir sama, ataudengan perkataan lain setiap hektare kawasan industriakan membutuhkan areal pengembangan seluas 2

hektare.

• Dalam perhitungan kebutuhan &asilitas sosial

digunakan asumsi bahwa setiap 1,8 buruhmembentuk 1 !! maka umlah !! sebesar -G44 !!.=ika 1!! terdiri dari - orang, maka umlah pendudukyang bertambah adalah 19.244 orang. (aka akandibutuhkan lingkungan permukiman dengan &asilitas0/P dan 0/ B*- buah, 1 Puskesmas, dan &asilitas

umum dan sosial lainnya seperti &asilitas rekreasi,peribadatan, perbelanaan, dan sebagainya. Hang

18



menadi pertanyaan, siapa yang akan menyediakankebutuhan tersebut.

Dari pembahasan di atas elas bahwa persoalan di luar

!awasan "ndustri akan berkembang )ukup besar danmembutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.Untuk itu perlu kesiapan pemerintah otonom yang akanmemberikan iin usaha kawasan industri.

0e)ara ringkas kriteria pertimbangan pemilihan lokasikawasan industri dan lokasi industri dapat dilihat padaTabel 1.

Ta*el 1Kr&ter&a Pert&*angan Pe&l&an Lka!&

Ka+a!an In#"!tr&

N Kr&ter&a Pe&l&an Lka!& ,aktr Pert&*angan

1 =arak ke Pusat !ota (aksimal 18 : 24 !m2 =arak terhadap

permukiman(inimal 2 #dua% km

B =aringan alan yang

melayani

rteri primer

- 0istem aringan yangmelayani

• =aringan listrik

• =aringan telekomunikasi

8 Prasarana angkutan Tersedia pelabuhan laut outlet #eFportimport%

I Topogra&i kemiringantanah

(aks 4 * 18 deraat

6 =arak terhadap sungai (aks 8 #lima% km dan terlayani sungaitipe > dan D atau kelas """ dan "?

G Daya dukung lahan 0igma tanah ' 4,6 : 1,4 kg)m2

9 !esuburan tanah elati& tidak subur #non irigasi teknis%14 Peruntukan lahan • Non Pertanian

• Non Permukiman

• Non !onserasi

11 !etersediaan lahan (inimal 28 5a12 5arga lahan elati& #bukan merupakan lahan dengan

harga yang tinggi di daerah tersebut%1B Orientasi lokasi • ksessibilitas tinggi

• Dekat dengan potensi Tenaga kera

1- (ultiplier $&&e)ts • angkitan lalu lintasE 8,8

smphahari.

• !ebutuhan lahan industri dan

multipliernya E 2 F luas peren)anaan

19



!".

• !ebutuhan rumah .#1,8 T! ~ 1 !!%

• !ebutuhan 3asum : 3asos.

Catatan: Analisis, Oktober 2001

20



..%. Stan#ar Tekn&! Peren/anaan Ka+a!an In#"!tr&

Disamping kriteria lokasi dan kebutuhan in&rastruktur, kegiatanindustri uga harus memenuhi standar teknis tertentu, yang

uga akan mempengaruhi pengalokasian ruang yangdiperuntukkan bagi kegiatannya. Pemahaman terhadapstandar teknis kawasan industri diperlukan baik dalam rangkamemilih lokasi yang tepat bagi ren)ana lokasi kawasanindustri maupun dalam menilai apakah ren)anapengembangan kawasan industri yang diusulkan oleh inestor dapat memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapatmenghindari teradinya permasalahan teknis dan lingkungan.0ehubungan dengan hal tersebut beberapa persyaratan teknis

kawasan industri akan diuraikan sebagai berikut'

..%.1. Ke*"t"an Laan

Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan padaareal seluas 24 hektar. 5al ini didasarkan atasperhitungan e&isiensi peman&aatan lahan atas biayapembangunan yang dikeluarkan, dan dapat memberikan

nilai tambah bagi pengembang.

Disamping itu setiap enis industri membutuhkan luaslahan yang berbeda sesuai dengan skala dan prosesproduksinya. Oleh karena itu dalam pengalokasian ruangindustri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan,terutama untuk menampung pertumbuhan industri baruataupun relokasi. 0e)ara umum dalam peren)anaansuatu kawasan industri yang akan ditempati oleh industri

manu&aktur, 1 unit industri manu&aktur membutuhkanlahan 1,B- 5a. rtinya bila di suatu daerah akan tumbuhsebesar 144 unit usaha industri manu&aktur, maka lahankawasan industri yang dibutuhkan adalah seluas 1B- 5a.

..%.. Pla Pengg"naan Laan

0esuai dengan 0! (enteri Perindustrian J Perdagangan

No. 841996 tentang standar teknis kawasan industri,terdapat 2 komponen penggunaan lahan yang diatur,yaitu'

21



• /uas areal kapling industri maksimum 64C dari total

luas areal

• /uas ruang terbuka hiau #T5% minimum 14C dari

total luas areal.0edangkan dari segi teknis peren)anaan terdapat pula 2komponen lain, yaitu '

• =alan dan saluran antara G : 12C dari total luas areal

• 3asilitas penunang antara I : 12C dari total luas

areal

!etentuan tentang peman&aatan tanah untuk bangunanseperti !oe&isien Dasar angunan #!D>%, !oe&isien/antai angunan!/, Karis 0empadan angunanK0diatur sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yangberlaku.

0e)ara lengkap pola penggunaan lahan suatu kawasanindustri dapat dilihat pada Tabel 2.

Ta*el POLA PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI

N0en&!

Pengg"naanStr"kt"r

Pengg"naan(;)

Keterangan

1 Ka'l&ng In#"!tr& Mak!&al 7: ; Set&a' ka'l&ng ar"! eng&k"t&ketent"an B<R !e!"a& #enganPer#a !ete'at (6: = 2:)

0alan #anSal"ran

8 > 1 ; - Unt"k ter/a'a&n-a ak!e!!&*&l&ta!#& ana a#a $alan 'r&er #an $alan !ek"n#er ('ela-anan)

- Tekanan gan#ar 'r&er !e*a&kn-a &n&al 8 tn #an!ek"n#er &n&al 4 tn

- Perkera!an $alan &n&al 7

% R"ang Ter*"kaH&$a"

M&n&al 1:; Da'at *er"'a $al"r &$a" (green*elt)? taan #an 'er&eter

2 ,a!&l&ta!'en"n$ang

6@1 ; Da'at *er"'a Kant&n? G"e!tH"!e? Te'at I*a#a? ,a!&l&ta!Ola Raga? PMK? WWTP? GI?R"a Telk #!*

22



..%.%. S&!t& n&ng

(engingat kawasan industri sebagai tempatberaglomerasinya berbagai kegiatan industri manu&aktur

dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam artikebutuhan utilitas, tingkatenis polutan maupun skalaproduksi, dan untuk ter)apainya e&isiensi dan e&ekti&itasdalam penyediaan in&rastruktur dan utilitas, serta ter)apaie&isiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak salingmengganggu antar industri yang saling kontradikti& si&at*si&at polutannya, maka diperlukan penerapan sistem+oning dalam peren)anaan bloknya, yang didasarkanatas'

• =umlah limbah )air yang dihasilkan

• Ukuran produksi yang bersi&at bulkyheay

• Polusi udara

• Tingkat kebisingan

• Tingkat getaran

• 5ubungan antar enis industri

..%.2. In!tala!& Penglaan A&r L&*a (IPAL)

pabila enis*enis industri yang akan berlokasi di dalamkawasan industri berpotensi limbah )air, maka waibdilengkapi dengan "P/ terpadu yang biasanya mengolah- parameter kun)i, yaitu OD, >OD, p5, T00 dan warna.

0ehubungan dengan "P/ terpadu hanya mengolah -parameter, maka pihak pengelola waib menetapkan

standar in&luent yang boleh dimasukan ke dalam "P/terpadu, dan parameter limbah )air lain atau kualitas atas- parameter kun)i tersebut auh diatas standar in&luent,maka waib dikelola terlebih dahulu #pre treatment% olehmasing*masing pabrik.

Dalam peren)anaan sistim "P/ Terpadu yang hanyamampu mengolah - parameter kun)i #OD, >OD, T00dan p5%, sangat ditentukan oleh 2 &aktor utama, yaitu '

23



a. "nestasi maksimal yang dapat disediakan olehpengembang untuk membangun sistim "P/ Terpadudikaitkan dengan luas kawasan industri, sehingga

harga ual lahan masih laik ual #salable%.b. Peruntukan badan air penerima limbah )air #stream%

apakah merupakan badan air klas ", "", """ atau "?sesuai dengan PP G22441 tentang Pengelolaan!ualitas ir dan Pengendalian Pen)emaran ir.

erlandaskan kedua &aktor pertimbangan di atas, dalamperen)anaan suatu !awasan "ndustri standar in&luentuntuk keempat parameter tersebut adalah sebagai berikut '

• OD ' -44 : I44 mgl

• >OD ' I44 : G44 mgl

• T00 ' -44 : I44 mgl

• p5 ' - * 14

..%.4. Uk"ran Ka'l&ng

(engingat penyediaan !awasan "ndustri adalah untukmenampung sebanyak mungkin kegiatan industri,disamping dimungkinkan suatu kegiatan industrimenggunakan 2 atau lebih unit kapling, maka dalamperen)anaan tata letak #site planning% kawasan industrisebaiknya diterapkan ;'sistim modul<

Dalam penerapan sistim modul kapling industri terdapatbeberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu '

a. Perbandingan lebar #/% ' panang P #depth% diupayakan2 ' B atau 1 ' 2

b. /ebar kapling minimal di luar ketentuan Karis0empadan angunan #K0% kiri dan kanan adalahkelipatan 1G m. 24



0ebagai illustrasi dapat dilihat pada denah berikut ini '

2 atau 1

a l a n

..%.6. Pene'atan P&nt" Kel"ar > Ma!"k Ka'l&ng

!egiatan industri pada umumnya untuk mengangkut bahanbakupenolong ataupun hasil produksi menggunakankendaraan berat, sehingga untuk menghindari teradinyagangguan sirkulasi antar kapling sebaiknya penempatanpintu keluar masuk kapling yang bersebelahan di

tempatkan pada posisi yang berauhan.

0ebagai ilustrasi dapat dilihat pada denah berikut ini '

a l a n

/

P

3

atau

2 (in 1G m

GSBGSB

25



..%.7. Pen-e#&aan Te'at Park&r Bngkar M"at

(engingat aringan alan dalam suatu !awasan "ndustrimembutuhkan tingkat aksessibilitas yang tinggi, maka

dalam peren)anaan tata letak pabrik maupun site planningkawasan industri perlu memperhatikan hal*hal sebagaiberikut '

a. Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan nonbus dipersiapkan dalam kapling pabrik.

b. !egiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalamarealkapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan arealbongkar muat.

). Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawanataupun kontainer bahan bakupenolong yangmenunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan olehpihak pengelola !awasan "ndustri, sehingga tidakmemakir bus atau kontainer di bahu alan !awasan"ndustri.

..%.8. Stan#ar Tekn&! Sarana #an Pra!arana Pen"n$angDala Ka+a!an In#"!tr&

1. Perusahaan kawasan industri waibmembangunmenyediakan sarana dan prasaranateknis untuk menunang kegiatan industri, sebagaiberikut '

a. =aringan alan lingkungan dalam kawasan industri.

=alan satu alur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum G meter atau'

=alan dua alur dengan satu arah, lebar

perkerasan minimum 2F6 meter.

Dalam pengembangan sistem aringan alan

di dalam !", uga perlu dipertimbangkanuntuk adanya alan akses dari !" ke tempatpermukiman disekitarnya dan uga ke tempat&asilitas umum di luar !".

26



b. 0aluran buangan air huan #drainase% yangbermuara kepada saluran pembuangan sesuaidengan ketentuan teknis pemerintah daerahsetempat.

). 0aluran pembuangan air kotor #sewerage%,merupakan saluran tertutup yang dipersiapkanuntuk melayani kapling*kapling industrimenyalurkan limbahnya yang telah memenuhistandar in&luent ke "P/ terpadu.

d. "nstalasi penyedia air bersih termasuk salurandistribusi ke setiap kapling industri, yang

kapasitasnya dapat memenuhi permintaan.0umber airnya dapat berasal dari PerusahaanDaerah ir (inum atau dari sistem yangdiusahakan sendiri oleh perusahaan kawasanindustri.

e. "nstalasi penyediaan dan aringan distribusitenaga listrik sesuai dengan ketentuan P/N.0umber tenaga listrik dapat disediakan oleh P/Nmaupun pengelola kawasan industri #perusahaanlistrik swasta%.

&. Penerangan alan pada tiap alur alan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

g. =aringan telekomunikasi yang dipersiapkan untukmelayani kapling*kapling industri dengan sistim

kabel atas ataupun kabel bawah tanah.

h. Unit perkantoran perusahaan kawasan industri.

i. Unit pemadam kebakaran.

2. Perusahaan kawasan industri dapat menyediakanprasarana penunang teknis lainnya seperti kantin,

poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapansementara, pusat kesegaran asmani, halte angkutanumum, areal penampungan limbah padat, pagar

27



kawasan industri, pen)adangan tanah untukperkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasidan keamanan.

B. Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran sertapelayanan kepada konsumen #masyarakatinestor industri% baik yang berasal dari dalam negeri maupunluar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industriperlu membangun &asilitas pemasaran atau yang lebihdi kenal dengan ;trade )enter<, adapun &ungsinyaadalah'

0ebagai tempat pameran #eFhibition% produk*

produk yang dihasilkan oleh kegiatan*kegiatanindustri di daerah tersebut.

Tempat promosi bagi kawasan*kawasan industri

dan pelaku : pelaku industri yang ada di daerahtersebut.

Tempat pelayanan in&ormasi lainnya yang terkait

dengan kegiatan : kegiatan industri.

Dapat menadi salah satu obyek wisata bagi

daerah tersebut.

!rade center ini akan sangat berman&aat bagi

pemerintah daerah dan pelaku industri di daerah

tersebut untuk mempromosikan potensi dan

keunggulan yang dimilikinya, sehingga mendorong

masuknya inestasi ke daerah tersebut.

erikut ini adalah tabel yang memuat standar teknis

pelayanan yang bersi&at umum yang minimal tersedia

dalam peren)anaan dan pengelolaan kawasan industri

#Tabel B%, serta tentang alokasi peruntukan lahan kawasan

industri #Tabel -% 28



Ta*el %Stan#ar Tekn&! Pela-anan ("")

No TeknisPelayanan !apasitas Pelayanan !eterangan

1 /uas lahan per unit usaha

4,B : 8 5a − erata "ndustri

manu&aktur butuh lahan1,B- 5a

− Perbandingan lebar '

panang 2 ' B atau 1 ' 2dgn lebar minimum 1G mdi luar K0

−

!etentuan !D, !/,K0= J K0 disesuaikandengan Perda yangbersangkutan.

2. =aringan alan * =alan Utama 2 alur satu arah denganlebar perkerasan 2 F 6 matau1 alur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum G m

* =alan lingkungan 2 arah dengan lebar

perkerasan minimun 6 mB 0aluran

Drainase0esuai debit Ditempatkan di kiri kanan

alan utama dan alanlingkungan

- 0aluranseerage

0esuai debit 0aluran tertutup yangterpisah dari salurandrainase

8 ir ersih 4,88 : 4,68 ldtkha ir bersih dapat bersumber dari PD( maupun air tanahyang dikelola sendiri oleh

pengelola !", sesuai denganperaturan yang berlaku.I /istrik 4,18 : 4,2 (?5a ersumber dari listrik P/N

maupun listrik swasta.6 Telekomunikasi - : 8 00T5a • Termasuk &aFimileteleF

• Telepon umum 1 00T14

5aG !apasitas kelola

"P/0tandar in&luent'OD ' -44 : I44 mgl>OD ' I44 : G44 mgl

T00 ' -44 : I44 mglp5 ' - * 14

!ualitas parameter limbah)air yang berada diatasstandar in&luent yang

ditetapkan, waib dikelolaterlebih dahulu oleh pabrikybs.

9 Tenaga kera 94 : 114 T!5a

29



No TeknisPelayanan

!apasitas Pelayanan !eterangan

14 !ebutuhan

hunian

1,8 T!unit hunian 5unian dapat berupa '

• umah hunian• (essdormitori

karyawan11 angkitan

Transportasi• $ksportEB,8

T$UAs5abln

• "mportEB,4 T$UAs5ln

elum termasuk angkutanburuh dan karyawan.

12 Prasarana dansarana sampah#padat%

• 1 bak sampahkapling

• 1 armada sampah24 5a

• 1 unit TP024 5a

Perkiraan limbah padat yangdihasilkan adalah ' -mB5a5ari

1B !ebutuhan3asilitas!omersial

•

0esuai kebutuhandengan maksimum 24Cluas lahan.

•

Dalam &asilitas komersialini diperlukan adanyasuatu trade )enter sebagai tempat untukpromosi dan pemasarankawasan serta produk*produk yang dihasilkandi dalam kawasan.

• !antor periinan 1 atap.

Ta*el 2Alka!& Per"nt"kan Laan Ka+a!an In#"!tr&

L"a! laan #a'at #&$"al(ak!&" 7:;) =alan dan

saranapenunang

lainnya

uangterbuka hiau

#C%

/uaskawasanindustri#5a%

!aplingindustri#C%

!aplingkomersial #C%

!aplingPerumahan #C%

14 : 24 I8 : 64 (aks. 14 (aks. 14 0esuaikebutuhan

(in. 14

724 : 84 I8 : 64 (aks. 14 (aks. 14 0esuaikebutuhan

(in. 14

784 : 144 I4 : 64 (aks.12,8

(aks. 18 0esuaikebutuhan

(in. 14

7144 :244

84 : 64 (aks.18 (aks. 24 0esuaikebutuhan

(in. 14

7244 :844 -8 : 64 (aks.16.8 14 : 28 0esuaikebutuhan (in. 14

7844 -4 : 64 (aks. 24 14 : B4 0esuai (in. 14

30



kebutuhan

Keterangan =

1. !apling komersial adalah kapling yang disediakan olehperusahaan kawasan industri untuk sarana penunang seperti

perkantoran, bank, pertokoantempat belana, tempat tinggalsementara, kantin, dan sebagainya

2. !apling perumahan adalah kapling yang disediakan olehperusahaan kawasan industri untuk perumahan pekeratermasuk &asilitas penunangnya, seperti tempat olahraga dansarana ibadah.

B. 3asilitas yang termasuk sarana penunang lainnya, antara lainpusat kesegaran asmani #&itness)enter%, pos pelayanantelekomunikasi, saluran pembuangan air huan, instalasipengolahan air limbah industri, instalasi penyediaan air bersih,instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi telekomunikasi, unitpemadam kebakaran.

-. Persentase mengenai penggunaan tanah untuk alan dan saranapenunang lainnya disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkanketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah !abupaten!otayang bersangkutan.

8. Persentase ruang terbuka hiau ditetapkan minimal 14Csepanang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkanoleh Pemerintah !abupaten!ota bersangkutan.

..2. A!'ek A#&n&!trat&5

..2.1. Bent"k Ba#an U!aa

Dalam rangka pengembangan kawasan industri pada eraotonomi daerah ini, maka peran pemerintah daerah dalammengambil inisiati& terhadap pembangunan kawasanindustri sangat penting, apalagi pemerintah daerahmemerlukan dana yang besar untuk pembiayaanpembangunan. Untuk itu pemerintah daerahdimungkinkan untuk mengembangkan suatu badan usahapro&it yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat

daerah. dapun badan*badan usaha yang ideal danberpotensi dalam pengembangan kawasan industriadalah'

31



1. adan Usaha (ilik Daerah #U(D%2. !operasiB. Perusahaan swasta asingnasional berbadan hukum

#PT, >?, T! dsbnya%

adan usaha ini harus tetap menga)u kepada peraturandan ketentuan pemerintah yang berlaku, serta tidakbertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang uur dan adil.

..2.. Pr!e#"r Per&$&nan Se*el" UU N. Ta"n 1999Tentang Otn& Daera

A. Ka+a!an In#"!tr&

dapun tahapan yang dilalui untuk proses periinan inimeliputi persetuuan prinsip, iin lokasi, iin usahakawasan industri dan hak guna bangunan. 0e)arakronologis langkah*langkah yang perlu ditempuh olehsuatu perusahaan kawasan industri untukmemperoleh periinan yang dimaksud sebagai berikut'

1. Per!et"$"an Pr&n!&'

Perusahaan !awasan "ndustri dengan &asilitasinestasi #P(P(DN% mengaukan permohonanpersetuuan prinsip kepada !P(, sedangkanuntuk non &asilitas mengaukan permohonankepada (enperindag )L 0ekretaris =enderal.Dalam pengauan ini harus dilengkapi dengan'

• kte Pendirian Perusahaan

• Nomor Pokok Maib Paak #NPMP%

• 0ketsa ren)ana lokasi #desa, ke)amatan%

• 0urat pernyataan dari perusahaan kawasan

industri bahwa ren)ana lokasi terletak dalam!awasan Peruntukan "ndustri sesuai denganTM, dan tidak terletak pada lahan yang

beririgasi teknis.

32



0etelah permohonan persetuuan perinsip diterimase)ara lengkap, selambat*lambatnya1- #empatbelas% hari kera, peabat yang ditunukmengeluarkan atau menolak pemberian

persetuuan prinsip. Persetuuan Prinsip berlakuselama angka waktu - #empat% tahun dan dapatdiperpanang 2 #dua% kali masing*masing selama 2#dua% tahun.

. I$&n Lka!&

0etelah memperoleh Persetuuan Prinsip, makaperusahaan !awasan "ndustri mengaukan

permohonan "in /okasi kepada !epala !antor Pertanahan dimana lokasi !awasan "ndustritersebut diren)anakan, atau untuk Daerah !husus"bukota =akarta kepada !anwil Pertanahan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan '

• kte pendirian perusahaan

• 0urat keterangan NPMP

• Kambar kasarsketsa tanah yang dimohon

• Pernyataan kesanggupan akan memberikan

ganti rugi dan atau menyediakan tempatpenampungan bagi pemilik tanahyangberhak atas tanah.

• Uraian ren)ana proyek yang akan dibangun

• Persetuuan prinsipsurat persetuuan !P(.

Dalam mempersiapkan "in /okasi,upatiMalikota madya atau Kubernur mengadakan rapat koordinasi dengan instansiterkait. "in /okasi diperlukan untuk memperolehtanah guna melaksanakan ren)ana penanamanmodal.

"in /okasi tidak diperlukan dan dianggap sudah

dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutandalam hal'

33



a. Tanah yang akan diperoleh merupakanpemasukan #inbreng% dari para pemegangsaham.

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanahyang sudah dikuasai oleh perusahaan laindalam rangka melanutkan pelaksanaansebagian atau seluruh ren)ana penanamanmodal perusahaan lain tersebut, dan untukitu telah diperoleh persetuuan dari instansiyang berwenang.

). Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalamrangka melaksanakan usaha industri dalam

suatu kawasan industri.

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dariotorita atau badan penyelenggarapengembangan suatu kawasan sesuaidengan en)ana Tata uang !awasan#T!% pengembangan tersebut.

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untukperluasan usaha yang sudah beralan dan

untuk perluasan itu telah diperoleh "inPerluasan Usaha sesuai ketentuan yangberlaku, sedangkan letak tanah tersebutberbatasan dengan lokasi usaha yangbersangkutan.

&. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakanren)ana penanaman modal tidak lebih dari28 5a #dua puluh lima hektar% untuk usaha

pertanian atau tidak lebih dari 14.444 m2untuk usaha bukan pertanian, atau

g. Tanah yang dipergunakan untukmelaksanakan ren)ana penanaman modaladalah tanah yang sudah dipunyai olehperusahaan yang bersangkutan.

Dengan ketentuan bahwa tanah*tanah tersebut

terletak di lokasi yang menurut en)ana Tatauang Milayah yang berlaku diperuntukan untukusaha !awasan "ndustri oleh perusahaan

34



tersebut, dan perusahaan*perusahaan lain yangmerupakan 1 group perusahaan dengannya tidaklebih dari luasan sebagai berikut '

1 Propinsi ' -44 5a0eluruh "ndonesia ' -.444 5a

!husus untuk Propinsi Daerah Tingkat " "rian =ayamaksimum luas penguasaan tanah adalah duakali maksimum luas penguasaan tanah untuk satupropinsi di luar =awa.!etentuan pembatasan luas penguasaan tanahtersebut tidak berlaku untuk'

a. adan Usaha (ilik Negara #U(N% yangberbentuk perusahaan umum #P$U(% danbadan usaha milik daerah #U(D%.

b. adan usaha yang seluruh atau sebagianbesar sahamnya dimiliki oleh Negara, baikpemerintah pusat maupun pemerintahdaerah.

). adan usaha yang seluruh atau sebagianbesar sahamnya dimiliki oleh masyarakatdalam rangka ;go publi)<.

"in /okasi diberikan untuk angka waktu sebagaiberikut'

a. "in /okasi seluas sampaidengan 28 5a ' 1 #satu% tahun

b. "in /okasi seluas lebihdari 28 5a sd 84 5a ' 2 #dua% tahun

). "in /okasi seluas lebihdari 84 5a ' B #tiga% tahun

Perolehan tanah oleh pemegang "in /okasi harusdiselesaikan dalam angka waktu "in /okasi,apabila dalam angka waktu "in /okasi perolehan

tanah belum selesai, maka "in /okasi dapatdiperpanang waktunya selama 1 tahun apabilatanah yang sudah diperoleh men)apai lebih dari

35



84C dari luas tanah yang ditunuk dalam "in/okasi.

pabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan

dalam angka waktu "in /okasi, termasukperpanangannya maka perolehan tanah tidakdapat lagi dilakukan oleh pemegang "in /okasidan terhadap bidang*bidang tanah yang sudahdiperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut'

a. Dipergunakan untuk melaksanakan ren)anapenanaman modal dengan penyesuaian luaspembangunan, dengan ketentuan bahwa

apabila diperlukan masih dapat dilaksanakanperolehan tanah sehingga diperoleh bidangtanah yang merupakan satu kesatuanbidang.

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihaklain yang memenuhi syarat.

%. Per!et"$"an S&te Plan

erdasarkan hasil pembebasan tanah, dalamrangka memperoleh "in Usaha !awasan "ndustri,perusahaan !awasan "ndustri waib menyusunen)ana Tapak !awasan #site plan% yangselanutnya harus dimintakan persetuuan kepalaupatiMalikota setempat atau peabat yangditunuk. Pengesahan ren)ana tapak tanah #siteplan% dilakukan selambat*lambatnya dalam waktu1- #empat belas% hari kera terhitung seak tanggalpengauan oleh Pengusaha !awasan "ndustri.

2. Anal&!&! Da'ak L&ngk"ngan (ANDAL)

Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup,Perusahaan !awasan "ndustri waib menyusun ND/ beserta en)ana Pengelolaan/ingkungan #!/% dan en)ana Pemantauan

/ingkungan #P/%, Dokumen ND/, !/ danP/, tersebut harus mendapatkan persetuuandari instansi yang berwenang.

36



4. Tata tert&* (E!tate Reg"lat&n) ka+a!anIn#"!tr&=

Tata Tertib !awasan "ndustri disusun olehPerusahaan !awasan "ndustri dengan maksuduntuk memperin)i ketentuan mengenai hak dankewaiban masing*masing pihak yang terkaitdalam pengelolaan kawasan industri, yaituPerusahaan !awasan "ndustri dan PihakPerusahaan "ndustri yang berada di dalamkawasan industri.

Tata Tertib !awasan "ndustri sekurang*kurangnyaberisi in&ormasi tentang'

- !etentuan peraturan perundangan yangperlu ditaati oleh masing*masing pihak.

- !etentuan yang berkaitan dengan hasil studi (D/ !awasan "ndustri terutamaketentuan pengendalian dampak yang harus

dilakukan baik oleh Perusahaan !awasan"ndustri, maupun oleh masing*masingPerusahaan "ndustri.

- !etentuan spesi&ik yang berkaitan denganren)ana Perusahaan !awasan "ndustridengan yang bersangkutan.

6. I$&n U!aa Ka+a!an In#"!tr&

Permohonan "in Usaha kawasan industridituukan kepada (enperindag )L 0ekretaris=enderal untuk non &asilitas dan !etua !P(dalam rangka &asilitas P(P(DN, apabila telahmemenuhi persyaratan*persyaratan sebagaiberikut'

• (enyampaikan in&ormasi terakhir kemauan

pembangunan Proyek !awasan "ndustri.

• (emiliki site plan yang telah disahkan oleh

pemerintah daerah berdasarkan TM.

37



• (enyelesaikan pembelian tanah sesuai "in

/okasinya.

• (embuat ND/, !/, dan P/ kawasan

industri yang telah disetuui oleh instansiyang berwenang.

• (embuat Tata Tertib !awasan "ndustri.

• Telah siap untuk dioperasikannya sebagian

dari prasarana kawasan industri sekurang*kurangnya meliputi alan masuk ke kawasanindustri, aringan alan dan saluran air huandalam kawasan industri, serta instalasi

pengolah air limbah bagi kawasan industrisesuai dengan (D/nya.

pabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, makaselambat*lambatnya 1- hari kera seakditerimanya permohonan "in Usaha !awasan"ndustri, peabat yang ditunuk oleh 0ekretaris=enderal Deperindag dalam rangka non &asilitasdan !etua !P( dalam rangka &asilitas

P(P(DN, telah melaksanakan pemeriksaan kelokasi guna memastikan kesiapan kawasantersebut. 5asil pemeriksaan yang dituangkandalam berita a)ara pemeriksaan lapangan #P%,selanutnya dilaporkan kepada 0ekretaris =enderalatau !etua !P( untuk diterbitkan 0urat "inUsaha !awasan "ndustri #0"U!"%.

Dalam waktu 1- #empat belas% hari kera setelahterpenuhinya persyaratan iin usaha kawasanindustri, maka 0"U!" tersebut dikeluarkan."in Usaha !awasan "ndustri bagi perusahaankawasan industri yang berstatus Non P(P(DNdan yang berstatus P(DN, berlaku selamaperusahaan yang bersangkutan melakukankegiatan usaha industri, sedangkan yangberstatus P( berlaku untuk B4 #tiga puluh%

tahun.

38



7. Pen/a*"tan SIUKI

0urat iin usaha kawasan industri dapat di)abutdalam hal'

• (elakukan perluasan tanpa "in Perluasan!awasan "ndustri

• Tidak menyampaikan in&ormasi se)ara

berturut*turut B #tiga% kali atau dengansengaa menyampaikan in&ormasi yang tidakbenar.

• (elakukan pemindahan hak atas iin

usahanya tanpa persetuuan tertulis terlebihdahulu dari 0eken atau !etua !P( ataupeabat yang ditunuknya

• Tidak dipenuhinya ketentuan dalam "in

Usaha dan standar teknis kawasan industriyang ditetapkan didalam pedomanPembangunan !awasan "ndustri.

8. Hak G"na Bang"nan (HGB)=

Permohonan 5K diaukan kepada !epala !antor Pertanahan setempat. Permohonan 5K tersebutdilampiri dengan '

• kte pendirian perusahaanbadan usaha

• 0!. Pengesahan badan usaha

• Kambar 0ituasi

•

"in /okasi• kte ual beli atau pelepasan hak tanah

• "in Usaha kawasan industri.

• NPMP

• P Terakhir

• 0elambat*lambatnya dalam waktu 14

#sepuluh % hari kera setelah berkaspermohonan 5K diterima se)ara lengkap,

panitia pemeriksa tanah yang ditunuk telahmenyelesaikan pemerikasaan dan membuatrisalah pemeriksaan tanah.

39



• Dalam waktu 6 #tuuh% hari kera risalah

pemeriksaan tanah selesai, !epala !antor Pertanahan menerbitkan keputusan 5K.

•

5K diberikan untuk angka waktu palinglama B4 tahun.

9. I$&n Men#&r&kan Bang"nan (IMB)=

Perusahaan !awasan industri yang akanmendirikan bangunan dan sarana penunangnyawaib mengaukan permohonan "in (endirikanangunan #"(%. Permohonan "( diaukan

kepada upati Malikota melalui !epala DinasPUDinas Tata !ota atau !epala DinasPengawasan Pembangunan !ota #P2!% bagi D!"=akarta.

Permohonan "( tersebut dilampiri dengan'

• 0urat "in /okasi

• ukti diri pemohon

• kta pendirian perusahaan yang telah

disahkan menteri kehakiman

• 0erti&ikan hak atas tanah, atau bukti perolehan

tanah

• Pelunasan P terakhir

• 0urat pernyataan pemohon tentang

kesanggupan mematuhi persyaratan*persyaratan teknis bangunan sesuai denganpedoman teknis.

dapun proses periinan yang diuraikan diatas,diberlakukan sebelum pelaksanaan UU No. 22Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.0elengkapnya dapat dilihat pada gambar 1berikut ini.

40



PMA/PMDN BKPM

Kantor Bupati/Wai!ota untu! "a#ra$ "i uar DK%

Kantor Gu&#rnur DK% 'a!arta

GAMBAR 1

SKEMA TAHAPAN PERI0INAN KAWASAN INDUSTRI

SEBELUM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

S()'(NHGB

Kan*i P#rtana$an Non

PMA/PMDNPMDN/Non +a,iita, 30 ta$unPMA 20 ta$unPMDN / Non +a,iita,

)a! )#r&ata,

IJIN USAHA

KAWASAN

INDUSTRI

PMA 30 ta$un

IJIN LOKASI

S()'(N NonPMA/PMDN

BKPMPMA/PMDN

Dip#rpanan. Ma 1 t$n

B#ra!u1 t$n ua, ,/" 25 a

2 t$n ua, 25-50 a3 t$n ua, 50 a

B#ra!u 4 ta$un


PERSETUJUAN

PRINSIP

INSTANSI TERKAITTAHAPAN PERIJINANMASA BERLAKU



..2.%. Pr!e! A#&n&!tra!& Per&$&nan Dala Otn& Daera

"klim berusaha yang sehat mensyaratkan tingkat

e&isiensi yang tinggi, artinya seberapa besar iklim

berusaha yang sehat itu ter)ipta, sangat tergantung pada,

bagaimana men)iptakan mekanisme kera yang e&isien

dari segi waktu dan biaya. 3aktor utama dalam kegiatan

ekonomi, yang menentukan sehat atau tidaknya iklim

berusaha tersebut adalah peraturan dan birokrasi

periinan #regulasi dan birokrasi periinan%. 0udah menadi

kenyataan bahwa prosedur periinan dan peraturan*

peraturan berusaha di "ndonesia terkenal rumit, berbelit,

lama dan mahal yang men)iptakan ekonomi biaya tinggi

#"ig" cost economic %, hal ini sangat tidak menguntungkan

bagi upaya mendorong perkembangan ekonomi se)ara

umum.

Untuk mendorong perkembangan pembangunan

khususnya di sektor industri, maka perlu segera dilakukankebiakan deregulasi dan debirokratisasi periinan,

kebiakan ini akan memberikan keuntungan bagi dunia

usaha dan masyarakat pada umumnya, keuntungan

tersebut antara lain'

iaya rendah

Maktu )epat

(inimalisasi teradinya praktek !!N

Pada kenyataannya proses periinan pengembangan

kawasan masih melalui peralanan yang panang dan

lama, mulai dari iin prinsip hingga beroperasinya

!awasan "ndustri. Untuk itu perlu dilakukan kebiakan

deregulasi dan debirokratisasi, terutama dalam menyikapi

otonomi daerah sekarang ini. Dalam hal ini masalah

deregulasi dan debirokratisasi terutama ditekankan pada

implikasi langsung dari pelimpahan wewenang pemerintah



pusat ke daerah. 0elanutnya dalam kaitan dengan

pelimpahan tersebut diupayakan agar mekanisme

keranya dapat ditingkatkan e&isiensinya seperti prinsip

yang diungkapkan di atas.

Per&$&nan Ka+a!an In#"!tr&

Dari skema periinan pada gambar 1 dapat dilihat bahwa

instansipeabat yang berwenang dalam rangkaian proses

periinan pengembangan kawasan industri meliputi'

(enperindag >L 0eken Deperindag, !etua !P(,

upatiMalikota, Kubernur, !anwil Pertanahan, dan

!antor Pertanahan, "nstansi terkait di !abupaten!ota.

Dengan adanya pelimpahan wewenang pemerintah dari

Pusat ke Daerah, maka kewenangan dalam "in

Persetuuan Prinsip yang sebelumnya ada di (enperindag

dan !P( akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

Demikian pula dengan "in Usaha !awasan "ndustri dariPemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, namun sampai

dengan saat ini dalam rangka inestasi menggunakan

&asilitas masih dimungkinkan periinannya diterbitkan oleh

instansi pusat.

Dengan adanya otonomi daerah maka dalam proses iin

usaha kawasan industri yang sebelumnya dikeluarkan diPusat, yaitu oleh !P( untuk inestasi dengan &asilitas

P(P(DN dan oleh (enperindag untuk inestasi non

&asilitas, maka pada era otonomi daerah melalui

UU221999 dan PP No 282444 tentang !ewenangan

Pemerintah dan !ewenangan Propinsi 0ebagai Daerah

Otonom dan PP No G-2444 tentang Pedoman Organisasi

Peringkat Daerah, iin usaha kawasan industri baik yang

bersi&at &asilitas maupun non &asilitas dikeluarkan oleh



Dinas !abupaten!ota yang bertanggung awab di bidang

industri.

Sat" 'era!alaan -ang 'erl" #an 'ent&ng

#&'ert&*angkan #ala ekan&!e 'el&'aan

+e+enang &n& a#ala #ala ka!"! #&ana Ka+a!an

In#"!tr& -ang akan #&ke*angkan *era#a 'a#a #aera

'er*ata!an #ar& (#"a) ata" le*& Ka*"'aten3Kta #an

areal 'eren/anaan3'enge*angan *era#a #& (#"a)

#aera tn&? !&a'a -ang akan engel"arkan

'er&$&nannn-a C

Untuk menawab pertanyaan di atas, maka &ungsi, peran,

kedudukan dan wewenang Kubernur >L Dinas Propinsi

yang bertanggung awab di bidang industri perlu

mendapat penegasan dan penetapan. (akna sebagai

koordinator yang mengintegrasikan pemerintahan

kabupatenkota yang ada dalam satu propinsi perlu

mendapat perumusan yang elas, tegas dan lugas.

Persoalan kewenangan Kubernur sebagai koordinator

dalam e&oria otonomi daerah )enderung dike)ilkan dan

memberikan wewenang yang berlebihan bagi pemerintah

kabupatenkota. Dengan memberikan wewenang yang

elas maka dalam kasus adanya peren)anaan dan

pengembangan kawasan industri yang lintas batas

adminstrasi, maka periinannya akan dikeluarkan oleh

Pemerintah Propinsi #untuk kasus antar kabupatenkota

dalam satu propinsi% dan oleh (enteri Perindustrian dan

Perdagangan untuk kasus*kasus dimana daerah

pengembangannya men)akup dua kotakabupaten yang

berbeda propinsinya.

/ebih lanut dalam pelimpahan wewenang dari Pusat ke

Daerah, maka diperlukan arahan yang elas instansidinasmana yang akan bertugas dan mengeluarkan atau



memberikan i+in. Prosedure periinan kawasan industri

setelah diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik

daerah bersangkutan. 0elengkapnya dapat dilihat pada

Kambar 2.

Per&$&nan Per"!aaan In#"!tr&

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, maka ada

beberapa proses periinan yang sebelumnya ada di pusat

akan dilimpahkan ke daerah, seperti' "in Usaha "ndustri,

Tanda Da&tar Perusahaan, "in $ksport, "in "nestasi dan"in Tenaga !era sing. "in*iin ini yang sebelum otonomi

berada di Deperindag, Depnaker dan !P( yang berada

di =akarta, selanutnya akan berada di daerah otonom

dibawah pengendalian upatiMalikota. Oleh karena

sudah berada dalam satu wewenang kendali, maka akan

dimungkinkan untuk membuat proses periinannya lebih

e&isien dan terintegrasi. Dalam hal ini proses periinan

dapat dikembangkan dalam sistem pelayanan satu

atappintu.

Pelayanan periinan satu atap ini merupakan alternati&

yang )ukup strategis pada tingkat daerah otonom.

lternati& ini dapat ditempuh oleh pemerintah otonom

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat dalam hal ini inestor industri, sehinggainestor )ukup mempersiapkan prasyarat*prasyarat yang

dibutuhkan, selanutnya seluruh proses periinannya

dilayani oleh aparat pemerintah daerah otonom.

Pelayanan ini dapat pula diadikan nilai tambah dan daya

tarik yang dapat dipromosikan oleh daerah otonom

tersebut kepada para inestor. Untuk !awasan "ndustri,

dalam rangka memudahkan periinan inestor perusahaanindustri, maka kantor pelayanan ini dapat ditempatkan di

dalam !awasan "ndustri. dapun instansidinas yang



diperlukan dalam sistem satu atap tersebut adalah Dinas

Perindag, Dinas Penanaman (odal, !antor Pertanahan,

Dinas Tenaga !era, ea >ukai, P/N, Telkom, PD( dan

PN.Kas.

Peman&aatan teknologi komputer akan sangat membantu

dalam memper)epat kera sekaligus membantu

men)iptakan tertib administrasi dan pengarsipan se)ara

lebih baik. Dalam pelayanan pengurusan iin*iin terutama

dilingkungan pemerintah masih banyak sekali yang

dilakukan se)ara manual, sehingga pelayanan yang

diberikan lamban dan terbatas. Untuk itu peman&aatan

teknologi komputer dengan sistem aringan yang

menghubungkan antar instansi berwenang dalam periinan

akan semakin memaksimalkan kinera birokrasi

pemerintahan.

Untuk mengatasi ketidakelasan waktu penyelesaian iin*

iin, maka sebaiknya perlu ditetapkan batasan #angkawaktu% yang pasti dalam memproses iin yang diaukan,

misalnya iin akan keluar 2 F 2- am setelah berkas

#persyaratan% diserahkan. danya batasan waktu yang

elas ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan

inestor industri untuk menalankan kegiatannya.

"in : iin yang se)ara prinsip substansinya sama danatau

sudah ada pada periinan !awasan "ndustri, sebaiknya

diringkas dalam satu periinan saa. (isalnya' /and use

#tata guna lahan% di dalam kawasan industri dikenai iin

site plan dan "PPT, se)ara substansi dan &ungsinya sama.

0ehingga sebaiknya diringkas didalam satu iin saa,

misalnya )ukup dengan master plan karena didalamnya

telah men)akup site plan dan "PPT. 0elanutnya iin*iin

yang sudah dikeluarkan untuk !awasan "ndustri, tidak lagi



dilakukan pada perusahaan industri yang akan berlokasi

di !", seperti iin lokasi, dan iin 5O.



GAMBAR

TAHAPAN PERI0INAN KAWASAN INDUSTRI DALAM OTONOMI DAERAH

Kan*i P#rtana$anPMDN/Non +a,iita, 30 ta$unPMA 20 ta$unHGB

PMDN / Non +a,iita,

)a! )#r&ata,

Dina, PMD/P#rin"a. Propin,i &iaar#a K% t#ra"i inta, &ata,

M#np#rin"a. untu! inta, &ata,

Propin,i

Dina, PMD/P#rin"a Ka&u at#n/Kota

INSTANSI TERKAIT

Kantor Gu&#rnur DK% 'a!arta

Kantor Bupati/Wai!ota untu! "a#ra$"i uar DK%

IJIN USAHA

KAWASAN

INDUSTRI

IJIN LOKASI

B#ra!u1 t$n ua, ,/" 25 a

2 t$n ua, 25-50 a3 t$n ua, 50 a

M#np#rin"a. untu! inta, &ata,

Propin,i

Ka Dina, PMD/P#rin"a. Prop &iaar#a K% t#ra"i inta, &ata, Ka&/Kota

K#paa Dina, PMD/P#rin"a.Ka&upat#n/Kota

NonPMA/PMDN

PMA/PMDN

TAHAPAN PERIJINAN

PERSETUJUAN

PRINSIP

MASA BERLAKU


PMA 30 ta$un


B#ra!u 4 ta$un



DA,TAR ISI

5alaman

!ata Pengantar .. iDa&tar "si ii

". Pendahuluan .. 1

1.1. /atar elakang . 11.2. (aksud dan Tuuan .. 21.B. uang /ingkup 2

"". Pedoman Teknis Pengembangan !awasan"ndustri .. 2

2.1. !onsepsi Pengembangan !awasan"ndustri . 2

2.2. 3aktor dan !riteria spek Teknis DalamPertimbangan !elayakan Pengembangan!awasan "ndustri -

2.2.1. 3aktor Pertimbangan !elayakan -2.2.1.1 3aktor "nternal -2.2.1.2. 3aktor $ksternal 6

2.2.2. !riteria Pertimbangan Pemilihan /okasi 92.2.2.1. =arak ke Pusat !ota 92.2.2.2. =arak Terhadap Permukiman 142.2.2.B. =aringan =alan Hang (elayani 14

2.2.2.-. =arak Terhadap /okasi 3asilitasDan Prasarana 112.2.2.8. Topogra&i 122.2.2.I. =arak Terhadap 0ungai atau

0umber ir ersih 122.2.2.6. !ondisi /ahan 1B2.2.2.G. !etersediaan /ahan 1-2.2.2.9. 5arga /ahan 1-2.2.2.14 Orientasi /okasi 18

2.2.2.11 Pola Tata Kuna /ahan 182.2.2.12 (ultiplier $&&e)ts 18



2.2.B. 0tandar Teknis Peren)anaan!awasan "ndustri 192.2.B.1. !ebutuhan /ahan 192.2.B.2. Pola Penggunaan /ahan 19

2.2.B.B. 0istim Qoning 212.2.B.-. "nstalasi Pengolahan ir

/imbah #"P/% 212.2.B.8. Ukuran !apling 222.2.B.I. Penempatan Pintu !eluar*

(asuk !apling 2B2.2.B.6. Penyediaan Tempat Parkir

dan ongkar (uat 2-2.2.B.G. 0tandar Teknis 0arana dan

Prasarana Penunang dalam!awasan "ndustri 2-

2.2.-. spek dministrati& 292.2.-.1. entuk adan Usaha 292.2.-.2. Prosedur Periinan sebelum

UU No. 221999 tentangOtonomi Daerah B4

2.2.-.B. Proses dministrasi PeriinanDalam Otonomi Daerah -4



D3T T$/ 5alaman

1. Tabel 1 ' !riteria Pertimbangan Pemilihan /okasi!awasan "ndustri 1G

2. Tabel 2 ' Pola Penggunaan /ahan !awasan "ndustri 24

B. Tabel B ' 0tandar Teknis Pelayanan #umum% 26

-. Tabel - ' lokasi Peruntukan /ahan !awasan "ndustri 2G

D3T K(

1. Kambar 1 ' 0kema Tahapan Periinan !awasan "ndustrisebelum pelaksanaan Otonomi Daerah B9

2. Kambar 2 ' Tahapan Periinan !awasan "ndustri dalamOtonomi Daerah -8

standar kawasan industri

Documents