sop pk blu perguruan tinggi negeri - · pdf filepengelola dan pegawai blu yang berasal dari...

SOP PK BLU

PERGURUAN TINGGI

NEGERIOleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.(Dosen Fakultas Hukum UNS – Wakil Rektor II UNS)

Disampaikan dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU

Jajaran Pimpinan di Lingkungan Universitas Negeri Padang

Padang, 6 April 2015

1www.jamalwiwoho.com

BIODATA

www.jamalwiwoho.com 2

Nama : Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH, MHum

NIP / Karpeg : 196111081987021001/ E.203450

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 8 Nopember 1962

Jabatan/ Golongan

Jabatan Struktural

:

:

Guru Besar/IV C

Wakil Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pekerjaan : Staff Pengajar S1, S2, S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta

Pangkat : Pembina Utama Madya

Alamat Kantor : Fakultas Hukum UNS. Jl Ir Sutami 26 A Surakarta, Jawa Tengah

Alamat Rumah : Jl Manunggal I/ 43 Sukorejo, Kadipiro, Solo, Jateng

website www.jamalwiwoho.com

E-mail : [email protected], [email protected] dan [email protected]

Blog : jamalwiwoho.staff.hukum.uns.ac.id

Facebook jamalwiwoho

Twitter @Jamalwiwoho

Telpon : 0271 856848 ®, 0271 666450 (K), 081 2260 1681 (HP) dan

0271 5860734 (fleksi)

Nama Bapak : Alm Djuraemi Hardjo Perwito

Nama Ibu : Alm Suratinah Harjo Perwito

Nama Istri : Budhi Widjajanti, SE

Nama Anak : Aldilla Rahma Kusuma Wardhani Wiwoho

Aldita Ratna Firdayanti Wiwoho

Aldinar Ridha Fauzarani Wiwoho

PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU

SOP (standard operating procedures) adalah seperangkataturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi olehpimpinan/staff suatu organisasi dalam melaksanakan suatuproses pencatatan dan pelaporan keuangan.

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas(Pasal 1 PP No. 23/2005)

3

PERSYARATAN BLU

1. Persyaratan Substantif

2. Persyaratan Teknis

3. Persyaratan Administratif

4

PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU

1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja

pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat

2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance)

3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan

(kebijakan, mekanisme atau prosedur, media

pertanggungjawaban dan periodisasi

pertanggungjawaban

4. Transparansi

5. Rencana strategis bisnis

6. Laporan keuangan pokok

7. Standar pelayanan minimum

8. Laporan audit terakhir5

Fleksibilitas Status BLU Penuh

1.1 Pengelolaan Pendapatan

1.2 Pengelolaan Belanja

1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa

1.4 Pengelolaan Barang

1.5 Pengelolaan Utang

1.6 Pengelolaan Piutang

1.7 Pengelolaan Investasi

1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem,

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

6

ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.

2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.

4. Tarif layanan.

5. Persetujuan Rekening.

6. Sistem akuntansi.

7. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas.

8. SOP Pengelolaan Piutang.

9. SOP Pengelolaan Utang.

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.7

PENCABUTAN STATUS BLU

1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengankewenangannya apabila BLU yang bersangkutansudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif;

2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usuldari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengankewenangannya apabila BLU yang bersangkutansudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau

3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengankekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutanini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuanperaturan perundang-undangan.

8

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

STRATEGI STRUKTUR

Management

Control

Culture

Human

Resource

Management

Kinerja

Anggaran

Akuntansi

Penilaian Kinerja

TUJUAN/

TARGET

Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan

sumber daya Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan

dan upaya terus menerus dalam peningkatan kinerja.

9

LATAR BELAKANG

BLU memiliki masa maksimal 2 tahun

untuk melengkapi semua persyaratan BLU

SOP Keuangan salah satu syarat

memenuhi persyaratan administratif

SOP merupakan sarana untuk menjadi

pedoman pencapaian sasaran,

pemenuhan butir mutu dan penguatan

pengendalian internal.

SOP merupakan bagian tidak terpisahkan

dari sistem pengendalian manajemen

10

TUJUAN SOP KEUANGAN

1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan yang ditetapkan oleh IAI.

2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai

dengan ketentuan-ketentuan pemerintah

yang tertuang dalam Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

Keuangan, Peraturan Menteri

Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain

terkait.11

TUJUAN SOP KEUANGAN

3. Agar terdapat keseragaman dan

konsistensi dalam pencatatan transaksi

keuangan (consistency).

4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan

yang dapat diandalkan (accuracy), netral

/ tidak berpihak (neutrality), memberikan

informasi yang lengkap (full disclosure /

completeness), dan dapat diperbanding-

kan (comparability).

12

5. Agar mampu menghasilkan laporan

keuangan yang tepat waktu (timelines)

dan dapat dimengerti (understandability),

sehingga dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan (decision

supports) bagi semua pemakai laporan.

6. Memperkuat sistem pengendalian internal

© syncore.co.id 13

TUJUAN SOP KEUANGAN

REVIEW TATA ATURAN

1. Memastikan bahwa institusi kita telahmenerapkan secara penuh dan konsistensemua kententuan peraturan yang berlaku

2. SOP disusun untuk memudahkan staff danpimpinan dalam menjalankan proses sesuaiaturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Oleh karenanya dalam tahap awal kitamenyusun SOP harus dipastikan kitamengetahui dan memahami tata aturanyang terkait.

14

TATA ATURAN UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

(PP)

PERATURAN/KEPUTUSAN

MENTERI

PERATURAN DIRJEN

SURAT KEPUTUSAN / BLU

SOP

JUKLAK15

POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BLU

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukankekayaan negara yang dipisahkan)

2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagiandijual kepada publik

3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi danproduktivitas ala korporasi

5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawabandikonsolidasikan pada instansi induk

6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung

7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS

8. Bukan sebagai subyek pajak

16

FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN

1. Pendapatan dapat digunakan langsung2. Belanja flexible budget dengan ambang batas.3. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU4. Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha,penghapusan piutang sampai batas tertentu

5. Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggungjawab pelunasan pada BLU

6. Investasi jangka panjang ijin Menkeu7. Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umumpengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU

8. Remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab danprofesionalisme

9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan untuk tahunberikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.

10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLUybs dengan persetujuan Menpan & RB)

17

MATERI REVISI PP 23/2005...(1)

1.TARIF LAYANAN

Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan

kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau

pemimpin BLU

2.PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan

standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan

perhitungan akuntansi biaya.

Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana

kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber

dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran

BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan

jenis belanja.

18


3.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari

pengalihan diatur sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya

sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan

merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas

Umum Negara/Daerah.

b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal

dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat

dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.

Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau

tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang

19


4.PENGELOLAAN SDM

Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga

profesional non-pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis

maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap

atau berdasarkan kontrak.

Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa

Pengguna Anggaran dan Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai

negeri sipil.

Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat

pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga

profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin

BLU.

20


5.PENETAPAN EKS BHMN MENJADI BLU BERSTATUS PENUH

Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut

Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,Universitas

Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan

Universitas Airlangga ditetapkan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU

Secara Penuh.

Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling

lambat tanggal 31 Desember 2012.

21


6.MASA TRANSISI PENGELOLAAN BMN BAGI EKS BHMN

Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas

Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi

Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera

Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas

Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional

diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013.

Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum

ditetapkan Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

22

PROSES BISNIS &

SISTEMATIKA SOP

1. Langkah penyusunan SOP Keuangan

2. Teknik pemetaan proses bisnis

3. Penyusunan Sistematika SOP Keuangan

4. Teknik-teknik pengumpulan data

23

PROSES PENYUSUNAN SOP

1. Pemahaman terhadap tata aturan

2. Pemahaman terhadap proses bisnis

3. Pemahaman terhadap struktur organisasi dantata kelola

4. Pemahaman terhadap proses dan system yang ada

5. Penyusunan sistematika SOP

6. Pengumpulan data SOP

7. Penulisan SOP

8. Sosialisasi SOP

9. Pelaksanaan SOP

10.Evaluasi SOP

24

PEMAHAMAN TERHADAP

TATA ATURAN

1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU

harus dipahami dan dipantau karena

peraturan tersebut terus di update dan

direvisi

2. Salah satu teknik dalam melakukan

pemahaman terhadap tata aturan BLU

adalah dengan membuat matrik

25

MATRIK TATA ATURAN

Jenis

Peraturan

(1)

No

Peraturan

(2)

Pasal

(3)

Ayat

(4)

Ketentuan

(5)

Sanksi Pelanggaran

(6)

Keterangan

(1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah,

permen dll

(2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005

(3) Pasal

(4) Ayat

(5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa”

“kapan” “format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa”

(6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan

penyerahan

26

PEMAHAMAN THD PROSES BISNIS

1. SOP harus disesuaikan dengan proses bisnisdi instansi

2. Proses bisnis adalah bagaimana institusidapat memenuhi kebutuhan dari customernya

3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaituproses bisnis utama dan proses bisnispendukung.

4. Ada dua metode yang membantu kitamemetakan proses bisnis yaitu denganmenggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis

27

PEMAHAMAN THD STRUKTUR

Struktur yang baik harus mencerminkan tugas pokok dan

fungsi yang harus ada untuk mencapai tujuan dan mencapai

target-target yang ditetapkan di RSB/RBA

Struktur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Tata

Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi,

Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness

Strutkur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip

Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) untuk memenuhi

System Pengendalian Internal

Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc yang jelas.

28

STRUKTUR ORGANISASI

syncore.co.id - 29

STRUKTUR vs SOP

1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan

dengan pelaksana dan job desc,

sehingga tidak terjadi konflik di lapangan.

2. Apabila pembagian tugas dan job desc

tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih

dahulu, baru bisa disusun SOP.

30

PERLU DIPERHATIKAN

Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola

anggaran dan struktur pengelola institusi bisa jadi

berbeda.

31

DIREKTUR

BLU

BENDAHARA

BLU

PENGGUNA

ANGGARAN/

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

BENDAHARA

PPK/PTK

KA

SPM

REKTOR/

DIREKTUR RS

WAKIL

REKTOR/

WAKIL

DIIREKTUR

KABAG

KEUANGAN

PEMAHAMAN PROSES

PROSES terkait dengan siklus/tahapan akan dibagimenjadi 4 tahapan yaitu

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan

3. Pencatatan/Akuntansi

4. Pemeriksaan

PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi menjadi 3 yaitu

1. Proses Operasional

2. Proses Keuangan

3. Proses Akuntansi

32

PROSES – PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PENCATATAN KEUANGAN

Proses Pengelolaan Keuangan

KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI

(1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, merekaberhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusipembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagiankeuangan dan harus ada dalam anggaran.

(2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa danmelakukan pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi dari pimpinan. Bagian keuangan bisamelakukan pembayaran tetapi tidak bisa membuat permintaanpembayaran.

(3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan danberwenang dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi tidak bisa membuat permintaan pembayaran danmelakukan pembayaran.

36

OPERASIONAL KEUANGAN AKUNTANSI

PENYUSUNAN SISTEMATIKA

1. Setelah memahami tata aturan, struktur, proses maka kita bisa lanjutkan denganpenyusunan sistematika SOP

2. Sistematika SOP adalah bagaimana carakita membagi proses yang saling terkaittersebut ke dalam prosedur-prosedur / langkah-langkah.

3. Prosedur-prosedur / langkah-langkahtersebut apabila dijalankan harus sinkronsatu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

37

CONTOH SISTEMATIKA SOP

Penyesuaian

Non Kas

Pelaporan

Laporan

Keuangan

Persedia

an

Penggajian

Aktiva Tetap

Rekonsiliasi

LRA

Kas

RKAT

RBA

Renstra

Realisasi

Pengeluaran

Kas/Realisasi

Belanja

Realisasi

Pemasukan/

Kas Masuk

Pengadaan

Pendapatan

Akuntans

i

Keuangan Operasional Perencan

aan

38

PENGUMPULAN DATA SOP

Setelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun / menulisprosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum data-data yang harusdikumpulkan adalah

1. Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang sudahdisusun)

2. Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat ini(apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda pembahasan)

3. Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah tersebut(apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan dalam Juklak)

4. Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus

5. Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan

6. Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah menggukansoftware)

7. Format laporan yang harus dihasilkan

8. Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang

9. Tata cara pengkodean dan pengarsipan

39

BENTUK / FORMAT DATA SOP

1. Narasi hasil wawancara / minutes of

meeting

2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan

Alir/Flowchart

3. Format dokumen input/formulir

4. Format laporan/ output

5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode

6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan

hal-hal yang harus dibicarakan dengan

klien/PIC/Pimpinan

40

PENULISAN SOP

Format SOP biasanya ada dua:

1. Prosedur / Narasi

2. Flowchart

Terdapat beragam cara dan format dalam

penyusunan prosedur dan flowchart. Kita

harus mengacu pada format yang berlaku

umum.

41

LANGKAH PENULISAN SOP

1. Identifikasi unit terkait

2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik

mulai sd selesai)

3. Identifikasi hasil akhir (Output)

4. Identifikasi dokumen (input/output)

5. Identifikasi alternatif / keputusan

6. Identifikasi ketentuan

7. Identifikasi hubungan antar SOP /

Sistematika

42

FORMAT - FORMAT

1. SOP

2. Flowchart

3. Tatacara

4. Ketentuan

5. Checklist

43

Catatan ..........

1. Jangan sampai ada garis terputus

2. Jangan sampai salah “kamar”

3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”,

“dokumen”, “alternatif / keputusan”

4. Jangan mencoba menggambar semua

proses dalam satu flowchart. Fokus

pada alur utama/normal/rutin

5. Hindari looping dan bottleneck

44

SOSIALISASI SOP

1. Setelah draft selesai maka draft tersebut perludi review oleh user dan pimpinan

2. Temuan-temuan di lapangan di serahkanuntuk dibahas dan disetujui secara tertulis

3. Apabila draft 1 sudah lolos di user danpimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untukdisosialisasikan ke pihak yang lebih luas.

4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut sudahbisa diterima maka SOP di jadikan draft final dan siap di sahkan.

45

PELAKSANAAN SOP

1. Prinsip SOP adalah perbaikan terusmenerus (continous improvement) jadijangan berharap pada proses sekali jadi.

2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuaiatau tidak adalah ketika dijalankan.

3. Setiap adanya ketidaksesuaian makadicatat dan dilaporkan oleh user ke pihakyang ditunjuk, dan diagendakan revisiuntuk masukan-masukan tersebut.

4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom revisi.

46

EVALUASI SOP

SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat :

1. Kesesuaian antara SOP dengan tataaturan

2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis

3. Kesesuaian SOP dengankecukupan/keandalan SPI

4. Kesesuaian SOP dengan konsepefektivitas dan efisiensi

5. Kesesuaian SOP dengan perubahanstruktur organisasi

47

CONTOH SOP

ATAU

PROSEDUR MUTU

UNIVERSITAS SEBELAS MARET



BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN. BAGIAN KEUANGAN

Nomor UN27.16.3. PM01

PROSEDUR MUTU PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI GAJI

Tanggal Terbit 15 Mei 2013

Revisi 01

Halaman 1/3

Tujuan Prosedur ini ditetapkan untuk pengajuan belanja pegawai gaji meliputi Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan dan Uang Duka Wafat

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tindakan verifikasi dan validasi berkas ajuan, pembuatan SPP, pencatatan SPM dan pengiriman SPM ke KPPN

Referensi - PMK 133/PMK.05/2008; - PMK 190/PMK.05/2012 - Per37/PB/2009 - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.5;7.2

Definisi/Penjelasan Umum

ADK = Arsip Data Komputer KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SPM = Surat Perintah Membayar SPMT = Surat Perintah Melaksanakan Tugas SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja UDW = Uang Duka Wafat

Rekaman Mutu Checklist, ADK SPP, SPP, ADK SPM, Tanda Terima SPM dari KPPN

Sasaran Kinerja Pengajuan dokumen SPM Gaji maksimal 3 hari


No Aktivitas Pelaksana Penanggung Jawab/Verifikator

Rekaman Mutu

1 Terima ADK dan berkas SPP, ADK GPP dan SSP ajuan yang telah dilakukan proses Pembebanan Dana DIPA BLU dan RM,

BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa

BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa

ADK SPP,SPP, ADK GPP, daftar perubahan, SSP

2 Pencatatan SPM Petugas Pembuat SPM

Kasubbag Anggaran Rutin dan APBN

ADK SPM,SPM, Lampiran Rekening

3 Penandatanganan SPP

PPSPM dan PPK

SPP terotorisasi

4 Penandatanganan berkas SPM dan injeksi ADK SPM

Pejabat Penandatangan SPM

SPM terotorisasi

5 Penandatanganan lampiran rekening

Pejabat Penandatangan SPM

Lampiran rekening terotorisasi

6 Pengiriman dokumen SPM ke KPPN

Petugas Pengirim SPM dan Pengambil SP2D

Tanda terima SPM dari KPPN

Company

LOGO

67www.jamalwiwoho.com

sop pk blu perguruan tinggi negeri - · pdf filepengelola dan pegawai blu yang berasal dari...

Documents