SOP PK BLU
PERGURUAN TINGGI
NEGERIOleh:
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.(Dosen Fakultas Hukum UNS – Wakil Rektor II UNS)
Disampaikan dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU
Jajaran Pimpinan di Lingkungan Universitas Negeri Padang
Padang, 6 April 2015
1www.jamalwiwoho.com
BIODATA
www.jamalwiwoho.com 2
Nama : Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH, MHum
NIP / Karpeg : 196111081987021001/ E.203450
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 8 Nopember 1962
Jabatan/ Golongan
Jabatan Struktural
:
:
Guru Besar/IV C
Wakil Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pekerjaan : Staff Pengajar S1, S2, S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Pangkat : Pembina Utama Madya
Alamat Kantor : Fakultas Hukum UNS. Jl Ir Sutami 26 A Surakarta, Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jl Manunggal I/ 43 Sukorejo, Kadipiro, Solo, Jateng
website www.jamalwiwoho.com
E-mail : [email protected], [email protected] dan [email protected]
Blog : jamalwiwoho.staff.hukum.uns.ac.id
Facebook jamalwiwoho
Twitter @Jamalwiwoho
Telpon : 0271 856848 ®, 0271 666450 (K), 081 2260 1681 (HP) dan
0271 5860734 (fleksi)
Nama Bapak : Alm Djuraemi Hardjo Perwito
Nama Ibu : Alm Suratinah Harjo Perwito
Nama Istri : Budhi Widjajanti, SE
Nama Anak : Aldilla Rahma Kusuma Wardhani Wiwoho
Aldita Ratna Firdayanti Wiwoho
Aldinar Ridha Fauzarani Wiwoho
PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU
SOP (standard operating procedures) adalah seperangkataturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi olehpimpinan/staff suatu organisasi dalam melaksanakan suatuproses pencatatan dan pelaporan keuangan.
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas(Pasal 1 PP No. 23/2005)
3
PERSYARATAN BLU
1. Persyaratan Substantif
2. Persyaratan Teknis
3. Persyaratan Administratif
4
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU
1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja
pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat
2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance)
3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan
(kebijakan, mekanisme atau prosedur, media
pertanggungjawaban dan periodisasi
pertanggungjawaban
4. Transparansi
5. Rencana strategis bisnis
6. Laporan keuangan pokok
7. Standar pelayanan minimum
8. Laporan audit terakhir5
Fleksibilitas Status BLU Penuh
1.1 Pengelolaan Pendapatan
1.2 Pengelolaan Belanja
1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa
1.4 Pengelolaan Barang
1.5 Pengelolaan Utang
1.6 Pengelolaan Piutang
1.7 Pengelolaan Investasi
1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem,
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.
6
ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012
1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.
4. Tarif layanan.
5. Persetujuan Rekening.
6. Sistem akuntansi.
7. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas.
8. SOP Pengelolaan Piutang.
9. SOP Pengelolaan Utang.
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.7
PENCABUTAN STATUS BLU
1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengankewenangannya apabila BLU yang bersangkutansudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif;
2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usuldari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengankewenangannya apabila BLU yang bersangkutansudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau
3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengankekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutanini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuanperaturan perundang-undangan.
8
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
STRATEGI STRUKTUR
Management
Control
Culture
Human
Resource
Management
Kinerja
Anggaran
Akuntansi
Penilaian Kinerja
TUJUAN/
TARGET
Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan
sumber daya Perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan
dan upaya terus menerus dalam peningkatan kinerja.
9
LATAR BELAKANG
BLU memiliki masa maksimal 2 tahun
untuk melengkapi semua persyaratan BLU
SOP Keuangan salah satu syarat
memenuhi persyaratan administratif
SOP merupakan sarana untuk menjadi
pedoman pencapaian sasaran,
pemenuhan butir mutu dan penguatan
pengendalian internal.
SOP merupakan bagian tidak terpisahkan
dari sistem pengendalian manajemen
10
TUJUAN SOP KEUANGAN
1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan yang ditetapkan oleh IAI.
2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai
dengan ketentuan-ketentuan pemerintah
yang tertuang dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan, Peraturan Menteri
Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain
terkait.11
TUJUAN SOP KEUANGAN
3. Agar terdapat keseragaman dan
konsistensi dalam pencatatan transaksi
keuangan (consistency).
4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan
yang dapat diandalkan (accuracy), netral
/ tidak berpihak (neutrality), memberikan
informasi yang lengkap (full disclosure /
completeness), dan dapat diperbanding-
kan (comparability).
12
5. Agar mampu menghasilkan laporan
keuangan yang tepat waktu (timelines)
dan dapat dimengerti (understandability),
sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan (decision
supports) bagi semua pemakai laporan.
6. Memperkuat sistem pengendalian internal
© syncore.co.id 13
TUJUAN SOP KEUANGAN
REVIEW TATA ATURAN
1. Memastikan bahwa institusi kita telahmenerapkan secara penuh dan konsistensemua kententuan peraturan yang berlaku
2. SOP disusun untuk memudahkan staff danpimpinan dalam menjalankan proses sesuaiaturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Oleh karenanya dalam tahap awal kitamenyusun SOP harus dipastikan kitamengetahui dan memahami tata aturanyang terkait.
14
TATA ATURAN UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
(PP)
PERATURAN/KEPUTUSAN
MENTERI
PERATURAN DIRJEN
SURAT KEPUTUSAN / BLU
SOP
JUKLAK15
POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukankekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagiandijual kepada publik
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi danproduktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawabandikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak
16
FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN
1. Pendapatan dapat digunakan langsung2. Belanja flexible budget dengan ambang batas.3. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU4. Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha,penghapusan piutang sampai batas tertentu
5. Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggungjawab pelunasan pada BLU
6. Investasi jangka panjang ijin Menkeu7. Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umumpengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU
8. Remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab danprofesionalisme
9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan untuk tahunberikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.
10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLUybs dengan persetujuan Menpan & RB)
17
MATERI REVISI PP 23/2005...(1)
1.TARIF LAYANAN
Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan
kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau
pemimpin BLU
2.PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan
standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan
perhitungan akuntansi biaya.
Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana
kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber
dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran
BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan
jenis belanja.
18
MATERI REVISI PP 23/2005...(2)
3.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari
pengalihan diatur sebagai berikut:
a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya
sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan
merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal
dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat
dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau
tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang
19
MATERI REVISI PP 23/2005...(3)
4.PENGELOLAAN SDM
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga
profesional non-pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis
maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap
atau berdasarkan kontrak.
Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai
negeri sipil.
Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat
pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga
profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin
BLU.
20
MATERI REVISI PP 23/2005...(4)
5.PENETAPAN EKS BHMN MENJADI BLU BERSTATUS PENUH
Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut
Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,Universitas
Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan
Universitas Airlangga ditetapkan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU
Secara Penuh.
Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling
lambat tanggal 31 Desember 2012.
21
MATERI REVISI PP 23/2005...(5)
6.MASA TRANSISI PENGELOLAAN BMN BAGI EKS BHMN
Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi
Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera
Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas
Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional
diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013.
Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum
ditetapkan Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
22
PROSES BISNIS &
SISTEMATIKA SOP
1. Langkah penyusunan SOP Keuangan
2. Teknik pemetaan proses bisnis
3. Penyusunan Sistematika SOP Keuangan
4. Teknik-teknik pengumpulan data
23
PROSES PENYUSUNAN SOP
1. Pemahaman terhadap tata aturan
2. Pemahaman terhadap proses bisnis
3. Pemahaman terhadap struktur organisasi dantata kelola
4. Pemahaman terhadap proses dan system yang ada
5. Penyusunan sistematika SOP
6. Pengumpulan data SOP
7. Penulisan SOP
8. Sosialisasi SOP
9. Pelaksanaan SOP
10.Evaluasi SOP
24
PEMAHAMAN TERHADAP
TATA ATURAN
1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU
harus dipahami dan dipantau karena
peraturan tersebut terus di update dan
direvisi
2. Salah satu teknik dalam melakukan
pemahaman terhadap tata aturan BLU
adalah dengan membuat matrik
25
MATRIK TATA ATURAN
Jenis
Peraturan
(1)
No
Peraturan
(2)
Pasal
(3)
Ayat
(4)
Ketentuan
(5)
Sanksi Pelanggaran
(6)
Keterangan
(1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah,
permen dll
(2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005
(3) Pasal
(4) Ayat
(5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa”
“kapan” “format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa”
(6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan
penyerahan
26
PEMAHAMAN THD PROSES BISNIS
1. SOP harus disesuaikan dengan proses bisnisdi instansi
2. Proses bisnis adalah bagaimana institusidapat memenuhi kebutuhan dari customernya
3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaituproses bisnis utama dan proses bisnispendukung.
4. Ada dua metode yang membantu kitamemetakan proses bisnis yaitu denganmenggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis
27
PEMAHAMAN THD STRUKTUR
Struktur yang baik harus mencerminkan tugas pokok dan
fungsi yang harus ada untuk mencapai tujuan dan mencapai
target-target yang ditetapkan di RSB/RBA
Struktur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Tata
Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness
Strutkur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip
Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) untuk memenuhi
System Pengendalian Internal
Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc yang jelas.
28
STRUKTUR ORGANISASI
syncore.co.id - 29
STRUKTUR vs SOP
1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan
dengan pelaksana dan job desc,
sehingga tidak terjadi konflik di lapangan.
2. Apabila pembagian tugas dan job desc
tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih
dahulu, baru bisa disusun SOP.
30
PERLU DIPERHATIKAN
Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola
anggaran dan struktur pengelola institusi bisa jadi
berbeda.
31
DIREKTUR
BLU
BENDAHARA
BLU
PENGGUNA
ANGGARAN/
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
BENDAHARA
PPK/PTK
KA
SPM
REKTOR/
DIREKTUR RS
WAKIL
REKTOR/
WAKIL
DIIREKTUR
KABAG
KEUANGAN
PEMAHAMAN PROSES
PROSES terkait dengan siklus/tahapan akan dibagimenjadi 4 tahapan yaitu
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan
3. Pencatatan/Akuntansi
4. Pemeriksaan
PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi menjadi 3 yaitu
1. Proses Operasional
2. Proses Keuangan
3. Proses Akuntansi
32
PROSES – PENGELOLAAN KEUANGAN
PROSES PENCATATAN KEUANGAN
Proses Pengelolaan Keuangan
KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI
(1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, merekaberhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusipembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagiankeuangan dan harus ada dalam anggaran.
(2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa danmelakukan pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi dari pimpinan. Bagian keuangan bisamelakukan pembayaran tetapi tidak bisa membuat permintaanpembayaran.
(3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan danberwenang dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi tidak bisa membuat permintaan pembayaran danmelakukan pembayaran.
36
OPERASIONAL KEUANGAN AKUNTANSI
PENYUSUNAN SISTEMATIKA
1. Setelah memahami tata aturan, struktur, proses maka kita bisa lanjutkan denganpenyusunan sistematika SOP
2. Sistematika SOP adalah bagaimana carakita membagi proses yang saling terkaittersebut ke dalam prosedur-prosedur / langkah-langkah.
3. Prosedur-prosedur / langkah-langkahtersebut apabila dijalankan harus sinkronsatu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
37
CONTOH SISTEMATIKA SOP
Penyesuaian
Non Kas
Pelaporan
Laporan
Keuangan
Persedia
an
Penggajian
Aktiva Tetap
Rekonsiliasi
LRA
Kas
RKAT
RBA
Renstra
Realisasi
Pengeluaran
Kas/Realisasi
Belanja
Realisasi
Pemasukan/
Kas Masuk
Pengadaan
Pendapatan
Akuntans
i
Keuangan Operasional Perencan
aan
38
PENGUMPULAN DATA SOP
Setelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun / menulisprosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum data-data yang harusdikumpulkan adalah
1. Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang sudahdisusun)
2. Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat ini(apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda pembahasan)
3. Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah tersebut(apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan dalam Juklak)
4. Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus
5. Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan
6. Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah menggukansoftware)
7. Format laporan yang harus dihasilkan
8. Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang
9. Tata cara pengkodean dan pengarsipan
39
BENTUK / FORMAT DATA SOP
1. Narasi hasil wawancara / minutes of
meeting
2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan
Alir/Flowchart
3. Format dokumen input/formulir
4. Format laporan/ output
5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode
6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan
hal-hal yang harus dibicarakan dengan
klien/PIC/Pimpinan
40
PENULISAN SOP
Format SOP biasanya ada dua:
1. Prosedur / Narasi
2. Flowchart
Terdapat beragam cara dan format dalam
penyusunan prosedur dan flowchart. Kita
harus mengacu pada format yang berlaku
umum.
41
LANGKAH PENULISAN SOP
1. Identifikasi unit terkait
2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik
mulai sd selesai)
3. Identifikasi hasil akhir (Output)
4. Identifikasi dokumen (input/output)
5. Identifikasi alternatif / keputusan
6. Identifikasi ketentuan
7. Identifikasi hubungan antar SOP /
Sistematika
42
FORMAT - FORMAT
1. SOP
2. Flowchart
3. Tatacara
4. Ketentuan
5. Checklist
43
Catatan ..........
1. Jangan sampai ada garis terputus
2. Jangan sampai salah “kamar”
3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”,
“dokumen”, “alternatif / keputusan”
4. Jangan mencoba menggambar semua
proses dalam satu flowchart. Fokus
pada alur utama/normal/rutin
5. Hindari looping dan bottleneck
44
SOSIALISASI SOP
1. Setelah draft selesai maka draft tersebut perludi review oleh user dan pimpinan
2. Temuan-temuan di lapangan di serahkanuntuk dibahas dan disetujui secara tertulis
3. Apabila draft 1 sudah lolos di user danpimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untukdisosialisasikan ke pihak yang lebih luas.
4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut sudahbisa diterima maka SOP di jadikan draft final dan siap di sahkan.
45
PELAKSANAAN SOP
1. Prinsip SOP adalah perbaikan terusmenerus (continous improvement) jadijangan berharap pada proses sekali jadi.
2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuaiatau tidak adalah ketika dijalankan.
3. Setiap adanya ketidaksesuaian makadicatat dan dilaporkan oleh user ke pihakyang ditunjuk, dan diagendakan revisiuntuk masukan-masukan tersebut.
4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom revisi.
46
EVALUASI SOP
SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat :
1. Kesesuaian antara SOP dengan tataaturan
2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis
3. Kesesuaian SOP dengankecukupan/keandalan SPI
4. Kesesuaian SOP dengan konsepefektivitas dan efisiensi
5. Kesesuaian SOP dengan perubahanstruktur organisasi
47
CONTOH SOP
ATAU
PROSEDUR MUTU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
www.jamalwiwoho.com 48
www.jamalwiwoho.com 49
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN. BAGIAN KEUANGAN
Nomor UN27.16.3. PM01
PROSEDUR MUTU PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI GAJI
Tanggal Terbit 15 Mei 2013
Revisi 01
Halaman 1/3
Tujuan Prosedur ini ditetapkan untuk pengajuan belanja pegawai gaji meliputi Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan dan Uang Duka Wafat
Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tindakan verifikasi dan validasi berkas ajuan, pembuatan SPP, pencatatan SPM dan pengiriman SPM ke KPPN
Referensi - PMK 133/PMK.05/2008; - PMK 190/PMK.05/2012 - Per37/PB/2009 - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.5;7.2
Definisi/Penjelasan Umum
ADK = Arsip Data Komputer KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SPM = Surat Perintah Membayar SPMT = Surat Perintah Melaksanakan Tugas SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja UDW = Uang Duka Wafat
Rekaman Mutu Checklist, ADK SPP, SPP, ADK SPM, Tanda Terima SPM dari KPPN
Sasaran Kinerja Pengajuan dokumen SPM Gaji maksimal 3 hari
www.jamalwiwoho.com 50
No Aktivitas Pelaksana Penanggung Jawab/Verifikator
Rekaman Mutu
1 Terima ADK dan berkas SPP, ADK GPP dan SSP ajuan yang telah dilakukan proses Pembebanan Dana DIPA BLU dan RM,
BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa
BPP Belanja Pegawai dan Barang/Jasa
ADK SPP,SPP, ADK GPP, daftar perubahan, SSP
2 Pencatatan SPM Petugas Pembuat SPM
Kasubbag Anggaran Rutin dan APBN
ADK SPM,SPM, Lampiran Rekening
3 Penandatanganan SPP
PPSPM dan PPK
SPP terotorisasi
4 Penandatanganan berkas SPM dan injeksi ADK SPM
Pejabat Penandatangan SPM
SPM terotorisasi
5 Penandatanganan lampiran rekening
Pejabat Penandatangan SPM
Lampiran rekening terotorisasi
6 Pengiriman dokumen SPM ke KPPN
Petugas Pengirim SPM dan Pengambil SP2D
Tanda terima SPM dari KPPN
www.jamalwiwoho.com 51
www.jamalwiwoho.com 52
www.jamalwiwoho.com 53
www.jamalwiwoho.com 54
www.jamalwiwoho.com 55
www.jamalwiwoho.com 56
www.jamalwiwoho.com 57
www.jamalwiwoho.com 58
www.jamalwiwoho.com 59
www.jamalwiwoho.com 60
www.jamalwiwoho.com 61
www.jamalwiwoho.com 62
www.jamalwiwoho.com 63
www.jamalwiwoho.com 64
www.jamalwiwoho.com 65
www.jamalwiwoho.com 66
Company
LOGO
67www.jamalwiwoho.com